Urgensi Penyelesaian Guru Honorer

Oleh Sudharto

“Buruh berijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah saja, digaji dengan standar yang jelas (UMK), minimum Rp 1.000.000/bulan, ditambah jaminan sosial dan kesehatan.

Sementara guru honorer berpendidikan sarjana (S-1), dibayar Rp 400.000/bulan bahkan lebih rendah, dan tanpa jaminan apa pun”

KEBERADAAN tenaga honorer di sekolah, khususnya guru, sesungghnya berawal dari faktor kebutuhan yang mendasar dan mendesak. Dikategorikan sebagai kebutuhan mendasar dan mendesak karena terkait dengan layanan terhadap hak asasi manusia.

Kekurangan guru di sekolah tidak selalu bisa diatasi dengan penambahan beban kerja atau menggantinya dengan guru-guru lain di sekolah itu.

Hal ini, karena faktor latar belakang kompetensi atau faktor kerja maksimal. Di samping itu juga merupakan bagian paling penting dari keberadaan, tugas pokok dan fungsi sekolah.

Kebutuhan itu, juga mendesak karena kalau tidak segera disediakan, proses belajar mengajar akan terganggu dan sangat mungkin sekolah dimaksud bakal diprotes oleh masyarakat.

Latar belakang mereka bertahan hingga belasan tahun adalah adanya harapan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Namun sayang, pemerintah tidak konsisten dan sungguh-sungguh menerapkan pasal 2 ayat (3) UU No 43 Tahun 1999 sebagai perubahan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, terutama tentang adanya pegawai tidak tetap.

Pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2007 yang sangat tidak realistik, sehingga pejabat di daerah termasuk kepala sekolah terpaksa melanggaranya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berusia tiga (3) tahun. UU ini mirip UU No 8 Tahun 1974. Para penguasa yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian seharusnya menggunakan pikiran arifnya untuk menyelesaikan masalah guru honorer karena UU tentang ASN menetapkan adanya kategori Pegawai non-PNS.

Sayangnya, ketika pemerintah cq Menpan dan RB memproses peraturan pelaksanaannya, guru non-PNS yang jumlahnya ratusan ribu berikut sejumlah organisasi mereka seperti PGRI, IGI, Pergunu, IGM, PGSI, IGTKI PGRI dan sebagainya tidak pernah diajak bertukar pikiran.

Jangankan guru dan organisasinya, bahkan para kepala daerah penguasa politik yang secara nyata menanggung beban pun tidak didengar.

Para penguasa urusan pendidikan di Jakarta acuh tak acuh, mengabaikan pasal 14 ayat (1) butir i : ”.. guru berhak untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

” Tidak salah kalau kemudian muncul kesan negatif dari masyarakat pendidikan bahwa para pejabat pendidikan di Jakarta merasa dirinya paling menguasai permasalahan.

Sikap inilah yang melahirkan kebijakan yang tidak mampu menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Saat ini, tenaga honorer khususnya guru jumlahnya ratusan ribu.

Sekalipun tidak jelas angkanya, pastilah keberadaan mereka merupakan tenaga efektif dalam rangka tugas konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk itu diperlukan sikap yang arif dari pemerintah, yaitu perpaduan antara peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sejarah/latar belakang dan keberadaan tenaga/guru honorer atau mereka yang berstatus non-PNS.

Merosotnya Harkat

Sejak dimulainya Otonomi Daerah tahun 1999/2000, sesungguhnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang guru honorer atau guru non-PNS, disadari atau tidak, telah mengakibatkan merosotnya harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Dalam konteks komunitas antarbangsa, baik skala ASEAN, Asia Pasifik, apalagi ukuran Amerika Serikat, Eropa, Indonesia paling jelek dalam memperlakukan guru yang berstatus non-PNS.

Buruh yang berijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah saja, digaji dengan standar yang jelas yaitu Upah Minimun Regional (UMR/UMK), minimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), ditambah dengan jaminan sosial dan kesehatan.

Sementara guru berpendidikan sarjana (S-1) dengan kewajiban yang sama dengan PNS, banyak di antara mereka dibayar Rp 400.000- (empat ratus rupiah) per bulan, bahkan lebih rendah tanpa jaminan apa pun.

Kenyataan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia, tidak konsisten atau lebih kerasnya ingkar janji terhadap kesepakatan bersama antarbangsa melalui Rekomendasi Konferensi ILO/UNESCO 1966 tentang Status Guru.

Sebagai peserta konferensi, pemerintah Indonesia ikut merumuskan dan menandatangani rekomendasi. Secara eksplisit rekomendasi ILO/UNESCO mengenai guru antara lain bahwa selama masa percobaan atau jika dipekerjakan secara paruh waktu, tidak boleh dibayar dengan skala upah yang lebih rendah daripada yang sudah ditetapkan bagi guru.

Dalam skala domestik, kebijakan terhadap guru honorer dapat dikatakan telah melanggar konstitusi, terutama terkait dengan Bab XA pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Lebih menyedihkan lagi, dilanggar juga UU yang lex spesialis pada saat ekonomi Indonesia tumbuh dengan sangat baik, UU tersebut adalah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 14 ayat (1) yang menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Tekad Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita adalah sekadar wacana politik, para menteri sebagai pembantu dan penanggung jawab teknik operasional kebijakan politik ternyata sulit dikontrol oleh Presiden dalam kurun waktu tiga (3) tahun pelaksanaan Nawa Cita.

Masalah tenaga honorer, memang sangat kompleks, karena menyangkut banyak persoalan dan rumit, antara lain berkaitan dengan jumlah dan kesuaian dengan standar, proses perekrutan, kualifikasi pendidikan serta pejabat yang mengangkat dan kewenangannya.

Ketentuan sumber honorarium, status kerja tempat bertugas, derajat kebutuhan, masa kerja, penilaian kerja dan sebagainya. Dari aspek jumlah, angka terus bertambah karena tidak ada regulasi yang tepat.

Dari aspek kebutuhan dalam rangka pelayanan prima tenaga honorer di sekolah terutama guru sangat urgen. Bahkan kategorinya termasuk kebutuhan mendasar dan mendesak. Penyelesaian masalah guru honorer, harus adil dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa alternatif, agar permasalahan tenaga/guru honorer dapat diselesaikan dengan baik, antara lain

(1) pemerintah menyelenggarakan seleksi untuk guru honorer yang sudah terdaftar melalui tes tertulis, wawancara/ praktik mengajar. Waktu bisa bersama dengan seleksi pelamar umum.

(2) materi tes tertulis minimal berkaitan dengan empat (4) kompetensi guru dan psikotes,

(3) kelulusan berdasarkan pada standar minimal hasil tes tertuis, wawancara/praktik mengajar ditambah lamanya dan penilaian kinerja sebagai guru honorer. (Sumber: Suara Merdeka, 22 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Dr Sudharto MA, mantan Kakanwil Depdikbud Jateng, dosen UPGRIS

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,577 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: