Pilkada Dan Kedewasaan Dalam Berdemokrasi

Oleh Imanuel Alvin Harijanto
Tahun ini Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang kedua sebagai langkah untuk melaksanakan pilkada serentak secara bersama pemilu presiden dan pemilihan legislatif pada 2024.

Namun, Pilkada Serentak 2017 ini terasa sangat spesial karena dalam pilkada serentak yang dilakukan di 101 daerah ini termasuk salah satu di antaranya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pilkada di DKI Jakarta menjadikan semarak pilkada di 100 daerah lainnya tidak dapat dirasakan karena tertutup semaraknya Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh tiga calon yang merepresentasikan para elite politik negeri ini.

Dengan begitu, tidaklah berlebihan jika Pilkada DKI Jakarta dikatakan sebagai pilkada rasa pemilihan presiden (pilpres). Pilkada ini juga menjadi ulangan dari Pilpres 2014 di mana masyarakat Indonesia benar-benar terbelah mendukung calon kepala daerah tersebut.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan politik di luar institusi pendidikan untuk kedua kalinya walaupun belum semua bersifat positif.

Namun, yang dapat dilihat di sini masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi. Banyak hal positif yang dapat kita petik dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 ini, terutama Pilkada DKI Jakarta.

Pertama, pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 ini membuat masyarakat mulai sadar akan kapasitas calon dari kepala daerah yang akan memimpin suatu daerah selama lima tahun ke depan. Masyarakat mulai sadar untuk tidak terpengaruh politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

Gairah demokrasi yang tumbuh sejak awal reformasi sudah mulai berkurang, namun sekarang mulai hadir lagi dan diharapkan dapat menuju ke arah yang lebih baik.

Kedua, Pilkada Serentak 2017 ini dapat membantu pemerintah untuk menjadi langkah awal dalam melaksanakan program pemerintah untuk menangkal informasi hoax yang marak beredar saat ini.

Pilkada serentak ini dapat menjadi sarana pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar menangkal berita hoax itu.

Tentu dengan banyak berita hoax membuat masyarakat mulai mencoba melakukan cover both side terhadap berita di berbagai media massa, terutama media sosial internet.

Semua hal positif itu belum diikuti oleh beberapa hal yang masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Indonesia seperti masih banyak ujaran kebencian yang ada di media sosial.

Hal tersebut menjadi tugas berat pemerintah untuk mengubah karakter yang selama ini sudah menjadi akar yang tumbuh sangat dalam di dalam masyarakat Indonesia.

Apalagi, seperti yang kita ketahui, misi yang sejak awal dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Revolusi Mental yaitu merevolusi cara berpikir, cara pandang, dan cara memahami terhadap orang lain ke arah yang lebih baik. ( Sumber: Koran Sindo, 21 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Imanuel Alvin Harijanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,689 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: