Pemimpin Melampaui Politikus

Oleh Lasarus Jehamat

HIRUK pikuk kampanye dalam rangka pilkada serentak di 101 daerah telah berakhir. Keramaian di gang dan jalan serta di tanah lapang sudah usai. Sekarang, semua pihak yang terlibat dalam kontestasi itu tinggal menunggu hasil akhir.

Daerah yang akan menggelar putaran kedua berarti akan memasuki masa tenang kedua juga nanti. Masa tenang politik adalah saat-saat semua pihak merenung dan memeriksa setiap pasangan calon yang laik untuk dipilih menjadi pemimpin. Memilih calon yang laik menjadi pemimpin jelas membutuhkan perenungan autentik.

Di sana dibutuhkan ruang asketik. Ruang asketik adalah ruang pertapaan yang sungguh jernih dalam melihat dan memeriksa setiap insan yang lain memimpin. Setiap orang yang belajar mengenai politik Indonesia akan berhadapan dengan realitas kosong.

Politik berujung pada kehampaan politik dan kebingungan demokrasi. Hal itu disebabkan minimnya pemahaman elite politik akan esensi politik dan enggannya elite politik mempelajari makna dasar demokrasi.

Di negara yang masih berada dalam transisi demokrasi seperti di Indonesia, politik selalu identik dengan uang, barang, dan jaringan.

Politik hanya dimengerti sejauh kesiapan seorang dalam menyediakan sejumlah uang untuk membeli suara, dan berjarak sejauh pembangunan jaringan manipulatif dan dadakan dengan konstituen. Itulah yang disebut patronase dan klientisme dalam politik.

Tulisan ini mengangkat realitas politik nasional dan lokal. Yang ingin dikatakan di sini ialah sejauh ini politik kita tidak pernah berusaha mencari pemimpin. Politik mentok dan seakan sibuk mencari politisi semata. Politik mencetak politikus.

Politik dipahami hanya sebatas itu. Padahal, sebelum sebuah kebijakan dilahirkan, dibutuhkan manusia yang bisa secara kreatif memikirkan kebijakan itu.

Politik kita tidak pernah mempersiapkan manusianya menjadi pemimpin. Akhirnya, politik berujung di tangan politikus. Miris memang.

Politikus bukan pemimpin

Saya paham benar bahwa banyak orang menolak tesis yang mengatakan politikus bukan pemimpin. Ahli manajemen organisasi akan mengatakan setiap orang memiliki kemampuan untuk memimpin, termasuk politikus.

Meminjam terminologi Bourdieu, setiap orang memiliki kuasa, dan oleh karena itu, politikus juga memiliki kuasa untuk memimpin.

Saya sepakat. Itu definisi ideal. Meskipun demikian, untuk konteks Indonesia, politikus lebih cenderung menjadi pecundang ketimbang menjadi seorang ayah dan bapak bagi semua orang.

Bila membaca politik, kita semua nyaris sepakat bahwa politik harus berujung pada produk kebijakan yang prorakyat. Kontestasi politik dengan beragam variannya hanyalah dinamika sesaat dan itu lumrah.

Riuhnya pesta politik dalam waktu hampir sebulan di 101 daerah dan di hampir seluruh Indonesia, berujung pada munculnya nama-nama yang akan menjadi pelayan rakyat di kemudian hari.

Pelayan rakyat ialah mereka yang sibuk berkontestasi itu. Pelayan harus mampu menyiapkan semua hal yang dibutuhkan bos yang ialah rakyat itu sendiri. Kebijakan yang prorakyat ialah sebagian materi yang harus disiapkan pelayan.

Karena itu, oleh sebagian kalangan, politik ialah mekanisme baku mencari pemimpin. Itu sangat ideal. Sebab, sepintas, gegap gempita politik nasional hingga lokal berikut aneka kontestasi di dalamnya sampai pada menghasilkan pemimpin. Mereka yang terlibat dalam politik itu kemudian disebut politikus.

Ketika politikus dikonsepkan seperti itu, gugatan muncul di sana. Gugatannya ialah apakah politikus itu benar-benar pemimpin untuk konteks Indonesia? Hemat saya, di situlah kelemahan politik kita.

Politik Indonesia hanya sampai pada menghasilkan politikus dan bukan pemimpin. Padahal, politikus dan pemimpin merupakan dua entitas berbeda.

Bagi saya, untuk kasus Indonesia, politikus (sebagian besar) ialah broker kekuasaan. Politikus bermain di ruang kekuasaan. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan tidak mungkin luput dari banyak kepentingan. Ini berbeda dengan pemimpin.

Pemimpin ialah manusia autentik yang akan menjadi kepala. Jika politikus berurusan dengan kekuasaan, pemimpin berkutat dengan kebangsaan. Politikus menghasilkan kekuasaan, sedangkan pemimpin membuahkan kebajikan.

Itulah sebabnya mengapa kemudian banyak ahli mengatakan politikus itu lebih banyak bermain di ruang abu-abu, sedangkan pemimpin berjuang di lapangan negara bangsa.

Bila merujuk pada praktik politik di lapangan, sulit untuk tidak mengatakan bahwa elite kekuasaan memang tidak menginginkan lahirnya pemimpin-pemimpin berkualitas di semua level. Kita gagal merancang sistem politik yang berujung pada munculnya pemimpin yang berwawasan kebangsaan.

Politik di lapangan

Mereka yang terlibat dalam politik menjadi sangat pragmatis. Politik dianggap sebagai lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan uang.

Politik jarang, bahkan tidak pernah, dilihat sebagai tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Politik mengandaikan adanya rekrutmen dan proses pendidikan politik.

Di sana ditanam nilai-nilai kebangsaan. Sulit rasanya mendapatkan manusia politik yang cerdas (bukan pintar) jika proses itu dibuat menjadi sangat instan. Kita gagal di situ.

Harus disadari bahwa untuk konteks Indonesia, pilihan seseorang menjadi pemimpin, lebih didorong dua motif utama, yakni ekonomi dan kekuasaan. Perselingkuhan dua motif itu menyebabkan bangsa ini berjalan di tempat.

Ketika dua hal itu tidak dikontrol, peradaban bangsa berjalan mundur dan perkembangan demokrasi menjadi sangat lamban. Hemat saya, dibutuhkan kekuatan besar untuk membongkar kedok kepalsuan ideologi politik. Lembaga politik sulit diharapkan untuk melakukan kerja seperti itu.

Elemen masyarakat sipil, media, kampus dan akademisi harus bahu-membahu bekerja mencari dan menghasilkan pemimpin.

Skema sistem politik harus segera diubah. Elemen rekrutmen politik menjadi sesuatu yang harus diperiksa terlebih dahulu. Dengan begitu, pilkada menjadi penting untuk diikuti dan didalami.

Yang ingin terlibat dalam politik harus benar-benar diuji dalam laboratorium sosial. Perangkat peraturan harus benar-benar menuntut yang ingin terlibat dalam politik berbasiskan segudang pengalaman politik.

Selain itu, harus pula dirumuskan prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) soal cara dan mekanisme seseorang menjadi anggota partai.

Hal tersebut, menurut saya, bisa menyaring seseorang menjadi pemimpin berwatak kebangsaan dan tidak sekadar politikus. Pernyataan itu tidak sedang membatas orang lain yang bukan berlatar belakang politik untuk terlibat dalam politik.

Setiap orang memiliki kapasitas untuk memimpin. Artinya, kepemimpinan itu tidak semata datang dari ladang politik. Yang dimaksudkan ialah jika seseorang ingin masuk ke ruang politik, dia harus benar-benar diuji dari berbagai aspek.

Tanpa itu, kita hanya sibuk mencetak politikus dan enggan menghasilkan pemimpin dari perut politik kita. ( Sumber: Media Indonesia, 21 Februari 2017)

Tentang penulis:

Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,689 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: