Dana Haji dan Islamic Governance

Oleh Mutamimah

“Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan masyarakat lebih tenang karena ada trust, pengelolaan dana haji perlu dilakukan melalui Islamic governance”

PRO dan kontra pendapat mengenai penempatan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibayar lebih awal oleh calon haji (calhaj) belum juga usai.

Sebagian muslim setuju dana haji diinvestasikan pada infrastruktur, namun sebagian menolak, dan bahkan mengkhawatirkan keamanannya.

Sebenarnya di mana triliunan rupiah dana haji itu disimpan? Beberapa waktu lalu, Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan dana BPIH disimpan di tiga instrumen keuangan, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan deposito berjangka.

Ketiganya dipilih dengan alasan aman, bermanfaat, dan mempunyai tingkat likuiditas tinggi. Dana haji 2016 yang ditempatkan di SBSN Rp 35,65 triliun, SUN 10 juta dolar AS, dan deposito berjangka syariah Rp 54,57 triliun.

Keputusan ini sangat mengusik karena sebagian dana haji diinvestasikan pada SUN yang imbal hasilnya berupa bunga, kendati jumlah dana yang diinvestasikan pada instrumen keuangan itu sedikit.

Juga ditanamkan dalam deposito berjangka yang berlikuiditas rendah. Bagaimana supaya masyarakat percaya, tidak khawatir atau curiga mengenai dana haji yang sudah disetor?

Bagaimana pula pengelolaannya agar dana itu aman, mempunyai tingkat likuiditas tinggi, bermanfaat, dan dijalankan sesuai prinsip syariah? Teori portofolio menyatakan jangan menempatkan dana hanya pada satu jenis instrumen investasi tapi diversifikasikan pada dua jenis instrumen atau lebih. Tujuannya untuk menghasilkan keuntungan tertentu sekaligus mengurangi risiko.

Misalnya ditempatkan pada sukuk yang penerbitnya sangat kredibel sehingga lebih aman, atau perbankan syariah, serta investasi lain yang mempunyai prospek bagus dan berbasis syariah.

Dalam pengelolaan dana haji timbul hubungan kontrak antara calon haji sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

Namun adanya asymetric information antara agen dan prinsipal sangat mungkin mendorong terjadinya penyimpangan, yang menyebabkan masyarakat khawatir dan curiga dengan pengelolaan dana tersebut.

Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan masyarakat lebih tenang karena ada trust, pengelolaan dana haji perlu dilakukan melalui Islamic governance.

Yakni sistem dan struktur tata kelola investasi berbasis nilai-nilai Islam. Hal itu sesuai dengan prinsip Islamic governance, yaitu tansparansi, fairness, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan syariah compliance.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pengelola dana haji untuk selalu menginformasikan pengelolaan dana itu secara jelas, akurat, serta mudah diakses publik.

Misalnya ada laporan penghimpunan, pendistribusian, bagi hasil, serta peruntukannya yang disampaikan secara jelas dan publik mudah mengakses.

Mematuhi Prinsip

Fairness atau keadilan artinya pemerintah sebagai pengelola dana harus adil dalam memenuhi hak para stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola dana sehingga pengelolaannya efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Responsibilitas merupakan kesesuaian pengelolaan dana haji dengan peraturan perundangundangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip itu diperlukan untuk menjamin keterpeliharaan pengelolaan dana dalam jangka panjang. Pengelola dana haji harus mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan prinsip kehatihatian.

Independen adalah pengelola dana harus bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan dana haji sesuai prinsip-prinsip syariah.

Syariah compliance berarti bahwa pengelola dana haji harus menerapkan prinsip kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Artinya mulai dari penentuan jenis instrumen investasi, proses pengelolaan, sampai bagi hasilnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Hal itu pula berarti dana haji dikelola dengan menempatkan pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta berbasis pada keuntungan yang halal serta mempunyai prospek bagus.

Dana haji harus dikelola secara profesional dan ditempatkan pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip syariah, berprospek bagus, aman, serta berlikuiditas tinggi.

Harapannya, bagi hasil dari penempatan dana itu dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pelaksanaan berhaji sehingga biaya makin murah tapi kualitas layanan makin prima.

Hal itu dapat terwujud bila ada komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, ulama, dan masyarakat. (Sumber: Suara Merdeka, 20 Februari 2017)

Tentang penulis:

Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,056 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: