Agama dan Politik Pilkada

Oleh Sumiati A

Menarik untuk mengaji pengaruh agama dalam perpolitikan nasional, seperti Pilkada serentak di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota yang baru usai. Episentrumnya tetap Pilkada DKI.

Jutaan orang kendati tidak ber-KTP Jakarta dengan sangat antusias meramaikan Pilkada DKI sebagaimana tampak di media sosial.

Suka atau tidak, bintang atau pusat perhatian Pilkada tetap sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sekadar ke belakang, Ahok dilantik jadi Gubernur DKI di Istana Merdeka oleh Presiden Jokowi (18/11/2014).

Pria yang lahir 29 Juni 1966 di Belitung Timur ini menjadi gubernur pertama dilantik Presiden. Ini sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 163. Dalam Pilgub Jakarta 2012, Jokowi-Ahok menang 53,82 persen suara.

Meski pelantikan Ahok ditolak para penentang seperti FPI, namun di sisi lain, Ahok justru mendapat dukungan besar dari para pemujanya di seantero negeri.

Ahok juga berhasil keluar dari bayang-bayang Jokowi karena mampu menunjukkan jati diri sebagai pemimpin tegas, jujur, transparan, dan sangat antikorupsi.

Ahok semakin mendapat dukungan besar setelah berkali-kali menegaskan hanya hendak setia kepada konstitusi Pancasila dan UUD 1945.

Artinya, Ahok mampu menjadi pemimpin DKI bagi semua kalangan, tanpa pandang agama atau etnis. Malah, selama menjadi Gubernur DKI, dia berhasil membangun banyak masjid, termasuk di Balai Kota dan memberangkatkan umrah puluhan marbot (pengurus masjid).

Keberhasilan Ahok paling mencolok bisa dilihat dan dirasakan tidak ada lagi banjir besar. Biasanya, ketika musim hujan seperti hari-hari ini, banjir melanda Jakarta. Tapi selama Ahok menjadi gubernur, banjir besar tidak terjadi. Kalaupun ada, air cepat surut.

Namun, menjelang Pilkada 15 Februari 2017 lalu, Ahok mendapat tantangan bertubi-tubi para lawan politiknya. Yang sangat menarik, para lawan politik memakai berbagai macam cara untuk menjegal Ahok. Senjata paling ampuh untuk menjegal Ahok tentu saja dengan memanfaatkan agama (Islam).

Tentu saja Islam seperti ditafsirkan para lawan Ahok. Sebab jangan lupa juga banyak pendukung Ahok yang muslim. Bahkan, sebuah video viral seorang sopir bajaj menyebut Ahok memang nonmuslim, tapi hatinya “lebih muslim” dari para lawannya.

Para lawannya seolah menemukan amunisi ketika Ahok dianggap menghina agama Islam karena pernyataannya terkait Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.

Sidangnya masih berlangsung. Mengingat statusnya ini, para lawan Ahok juga menggalang hak angket di DPR terkait aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI mulai 12 Februari 2017 setelah cuti kampanye. Tentu menurut muslim yang mendukung Ahok, dia sama sekali tidak menista agama (Islam).

Sementara itu, terkait Surat Al Maidah 51 yang dijadikan senjata para lawan politik sampai terjadi aksi massa 411, 212 dan 112, memang masih menjadi polemik.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, mengungkapkan lembaga fatwa Mesir telah mengeluarkan fatwa bahwa seorang muslim boleh memilih pemimpin yang nonmuslim.

Hal itu mengacu pada sejarah Islam dan dalil-dalil. Lagi pula, seorang gubernur bukan raja yang mempunyai kekuasaan absolut.

Raja bisa melakukan apa saja, tapi gubernur seorang pelayan, pejabat yang seluruh kekuasaannya diawasi DPRD dan lembaga-lembaga hukum lain.

Ajakan agar muslim tidak memilih pemimpin nonmuslim hanya menguat di Pilkada Jakarta. Yang terbaru, hal itu disuarakan dalam aksi 112 di Masjid Istiqlal.

Bahkan, sampai terjadi baiat atau sumpah massal agar peserta aksi (tentu yang ber-KTP Jakarta) tidak memilih paslon No 2.

Beda di Papua Barat

Anehnya, di Pilkada Papua Barat kali ini, Al Maidah 51 tidak dipakai. Buktinya, partai-partai berbendera Islam, seperti PKS, PKB, PPP yang di Jakarta lantang menentang Ahok, justru mengusung calon gubernur Irene Manibuy yang beragama Kristen dan wagub muslim Abdullah Manaray.

Faktor agama memang masih menjadi penentu dalam politik seperti pemilu. Bahkan, dalam Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump, agama juga menjadi faktor penting.

Jika di Papua Barat, partai-partai berbendera Islam mendukung cagub nonmuslim sekaligus perempuan, di Amerika Serikat, kekalahan Hillary Clinton sebenarnya juga didukung faktor agama.

Memilih Hillary Clinton berarti memilih seorang perempuan sebagai pemimpin tertinggi yang bertentangan dengan keyakinan alkitabiah sebagian besar kaum Kristen Evangelis Amerika.

Tahun 2000, gereja Protestan terbesar di Amerika, Southern Baptist Covention, memutuskan perempuan tidak boleh menjadi pendeta dan pimpinan dalam gereja.

Karena keputusan ini, mantan Presiden Jimmy Carter memutuskan keluar dari keanggotaan gereja tersebut. Tidak heran, para demonstran anti-Trump pada hari pelantikan, sebagian besar perempuan yang menuntut persamaan hak.

Pentingnya agama juga terlihat pada pelantikan Trump, khususnya khotbah pendeta Jeffress dari Gereja Baptis di gereja St John’s Episcopal Church DC. Jeffress menyatakan Trump ditempatkan Tuhan sebagai Presiden Amerika.

Katanya, dia sudah meramalkan kemenangan Trump tahun lalu karena Tuhan menempatkannya. Dia menyamakan Trump dengan nabi Nehemiah, yang ditugaskan Tuhan membangun tembok untuk mengamankan dan membangun kembali kejayaan Yerusalem. Bandingkan dengan Trump yang hendak membangun tembok sepanjang perbatasan AS-Mexico.

Keyakinan campur tangan Tuhan itulah yang membuat kaum Kristen Evangelis di Amerila tetap memilih Trump, walaupun jejaknya banyak bertentangan larangan Tuhan seperti melecehkan perempuan. Anehnya, pemilih perempuan kulit putih 53 persennya memilih Trump.

Mengapa kaum perempuan kebanyakan tidak memilih Hillary? Karena memilih Hillary dianggap meneruskan kebijakan Obama yang oleh sebagian Kristen Evangelis telah dianggap memasukkan banyak “anti-Kristus” ke Amerika. Obama juga melegalkan aborsi dan melarang doa pagi di sekolah.

Jadi, memang tampaknya sulit untuk menyingkarkan unsur agama dari panggung politik. Namun, karena Indonesia bukan negara agama dan demokrasi yang hendak kita bangun tidak bercorak teokratis, mari kita tetap mengacu pada konstitusi. ( Sumber: Koran Jakarta, 20 Februari 2017)

Tengtang penulis:

Sumiati A Penulis Lulusan S2 University of Birmingham

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: