Partisipasi Masyarakat di Pilkada

Oleh Hikmat Nurul Fikri

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini merupakan Pilkada yang dilakukan serentak di 101 daerah, meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota.

Pilkada serentak ini diselenggarakan di beberapa daerah yang cukup besar, seperti Aceh, Banten, DKI Jakarta, Papua Barat, dan daerah lainnya yang memiliki dampak cukup besar dalam pembangunan di Indonesia.

Pilkada merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dijunjung sebagai sistem kehidupan bernegara di Indonesia.

Dalam proses suksesi kepemimpinan, dalam hal ini pilkada untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota, rakyatlah yang menjadi pemegang tahta tertinggi untuk menentukan siapa yang berhak memimpin mereka.

Mereka yang terpilih adalah yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mewakili rakyat dalam penentuan kebijakan.

Dengan demokrasi, partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan aspirasi tentang sifat kepemimpinan dan program yang dibutuhkan masyarakat sangat penting dalam setiap suksesi kepemimpinan, pada saat ini adalah pilkada serentak 2017. Para kontestan pasangan calon kepala daerah telah memiliki program yang akan dijual pada saat kampanye.

Namun, mereka selalu menjaring aspirasi dari masyarakat untuk menyesuaikan dengan programnya. Walaupun penjaringan aspirasi pada pilkada saat ini juga bertujuan untuk menarik hati masyarakat untuk memilihnya.

Aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat pada saat kampanye sangat mungkin didengar oleh pasangan calon kepala daerah yang sedang kontes.

Tidak jarang pada penjaringan aspirasi masyarakat saat kampanye menimbulkan janji politik para pasangan calon kepala daerah.

Janji yang harus dilaksanakan pasangan calon terpilih pada masa jabatannya kepada rakyatnya. Inilah pentingnya aspirasi masyarakat pada saat masa kampanye seperti ini.

Selain aspirasi, partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya juga sangat penting dalam pilkada serentak 2017.

Penggunaan hak suara para pemilih akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya kelak. Juga penggunaan hak suara pada setiap suksesi kepemimpinan menunjukkan seberapa percaya masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat tren menurun dalam penggunaan hak suara sejak pemilu 2014.

KPU menargetkan pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 77,5% atau tidak kurang dari partisipasi pilkada serentak 2015 sebesar 69,14%.

Tingkat penggunaan hak suara dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kredibilitas dan jumlah pasangan calon yang mengikuti kontestasi. Daerah yang memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pilkada akan memunculkan harapan baru.

Memiliki keterikatan antara pemimpin dan masyarakat untuk sama-sama menjalankan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Selain itu, pemimpin yang terpilih juga merupakan pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat. Dipercaya memiliki kredibilitas untuk memimpin daerahnya dan mewakili rakyatnya dalam pembuatan kebijakan. (Sumber: Koran Sindo, 16 Februari 2017)

Tentang penulis:

Hikmat Nurul Fikri Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia

 

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,553 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: