Menakar Keekonomian Pilkada

Oleh Purwoko

PILKADA serentak 2017 walaupun hanya diikuti 101 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, gaungnya lebih terasa menggema dibanding Pilkada serentak 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gaung itu tampaknya karena Pilkada 2017 diikuti oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang kontenstasinya sangat kejam, sehingga ada yang menamai Pilkada DKI Jakarta rasa Pilpres.

Bagaimana tidak? Di balik ketiga Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur bercokol namanama besar di perpolitikan nasional, seperti Megawati, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada sisi menarik yang sebenarnya perlu dicermati dari Pilkada serentak 2017 dan seolah terlupakan dari amatan publik, yaitu seberapa besar tingkat keekonomian Pilkada serentak 2017. Tingkat keekonomian merupakan pengaruh Pilkada terhadap sirkulasi dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Tingkat keekonomian bisa dilihat dari sisi masyarakat, sisi usaha/bisnis dan sisi Paslon berserta tim suksesnya. Masyarakat di daerah Pilkada tampaknya ada kecenderungan menurunnya tingkat perhatian terhadap Pilkada.

Aturan, metode dan dana kampaye dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga hingar bingar Pilkada teredam oleh peraturan.

Apalagi di beberapa daerah hanya ada satu Paslon, yang tentunya menambah kecuekan masyarakat terhadap Pilkada.

Ketentuan kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye. Tentang pembatasannya, pasal 12 ayat 1 menjelaskan, KPU Daerah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

Adanya pembatasan dana kampanye menjadi pengekang berputarnya uang di masyarakat. Kehati-hatian Paslon dalam mengumpulkan dana dan mengeluarkan dana tentu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebenarnya KPU dan Paslon sudah mengerti bahwa untuk memenangkan Pilkada dibutuhkan dana yang tidak sedikit guna mengerahkan masa dan menyakinkan masa untuk memilih dirinya, sehingga dana kampanye yang beredar pun tidak dapat dibatasi, karena walaupun sudah dibatasi dana kampanye tidak terdeteksi seluruhnya oleh KPU.

Lebih baik jika yang dibatasi adalah konten dan tempat pemasangannya saja. Keaktifan paslon terjun ke kelompok- kelompok masyarakat sebenarnya dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat, karena kehadiran Paslon biasanya diikuti oleh tumbuhnya kegiatan usaha/bisnis masyarakat. Paslon dengan senang hati membiayai atau menyumbang dana kegiatan usaha kelompok masyarakat pedukung.

Kalau tidak membiayai kegiatan usaha masyarakat, Paslon biasanya memperbaiki atau membuat infrastruktur penunjang usaha masyarakat seperti, jalan, irigasi, bedungan, atau Paslon akan memberikan alat-alat usaha sebagai penunjang berdirinya kegiatan usaha masyarakat.

Jika hal ini tidak dimungkinkan saat kampanye maka takaran keekonomian Pilkada menjadi kecil dan cenderung tidak ada. Dibatasinya alat peraga kampanye telah menghimpit euforia bisnis percetakan.

Padahal, biasanya saat kampanye adalah ‘lebaranya’ bisnis percetakan, baik percetakan brosur, leaflet, spanduk, baliho maupun kaus. Pembatasan ini tentu tidak menambah berat takaran keekonomian Pilkada.

Jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang dibatasi telah ikut andil melemahkan gairah bisnis percetakan. Selama konten dan pemasangan tidak menyalahi aturan, sebenarnya tidak usah jumlahnya dibatasi, sehingga Paslon akan kreatif dan punya banyak cara untuk menyampaikan gagasan, ide dan program-programnya melalui media cetak.

Masyarakat akan lebih mudah mengenal Paslon, lebih mengerti program kerja Paslon, dan media cetak itu akan merangsang masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan Pilkada.

Pembatasan Iklan

Melalui media elektronik pun tidak terihat semaraknya iklan yang ditayangkan. Tentu ini juga terkait dengan pembatasan iklan media elektronik.

Peperangan spot iklan media elektronik sama sekali tidak terlihat bahkan cenderung tidak ada karena iklan politik sudah kalah dengan iklan sabun mandi.

Takaran keekonomian Pilkada melalui iklan media elekktronik yang biasanya merupakan pos pengeluaran terbesar, pada Pilkada 2017 tidak lagi signifikan terhadap perputaran roda ekonomi, karena usaha-usaha terkait media elektronik tidak mendapatkan order yang memadai, seperti jasa desain iklan, pelaku atau aktor iklan, konsultan, biro jasa iklan, dan pihak pemilik media.

Dengan pembatasan kampanye, sebenarnya ada nilai positif yang muncul yaitu tidak terjadinya pemborosan biaya kampanye, yang berarti Paslon yang akan bertanding tidak mementingkan dana kampanye tetapi lebih mementingkan kualitas dan kredibilitas Paslon.

Tidak borosnya dana kampanye akan membuat Paslon yang terpilih tidak memikirkan pengembalian modal kampanye, dan akan lebih folus pada upaya merealisasikan program kerja yang disampaikan saat kampanye.

Dengan demikian keinginan untuk menikmati pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan dapat terealisasi. Tidak lagi motif ekonomi yang mendominasi Paslon tetapi lebih pada aktualisasi diri untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

Jikalau pembatasan dana kampanye dapat dilaksanakan secara baik, maka diharapkan motif ekonomi tidak menjerumuskan Paslon pada kubangan korupsi.

Fenomena dinasti politik menjadi catatan kelam perpolitikan Indonesia karena dinasti politik telah mencoreng ‘kertas putih’ Pilkada yang diimpikan menjadi sarana untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Takaran keekonomian Pilkada dapat juga dilihat dari sisi ekonomi Paslon. Jika takaran yang dipakai Paslon adalah mengembalikan modal maju pada Pilkada dengan bekerja sama dengan para cukong atau bandar politik, maka yang ada justru pengrusakan terhadap sendi ekonomi masyarakat. (Sumber: Suara Merdeka, 16 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Purwoko SE MM, dosen Pascasarjana FE UAD Yogyakarta

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,056 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: