Jebakan Pinjaman Tiongkok

 Oleh Tri Winarno

Tiongkok telah mencapai upper middle income country dan menjadi negara dengan perdagangan luar negeri terbesar dunia, serta perekonomian terbesar kedua.

Bahkan merupakan negara dengan tingkat perekonomian terbesar jika menggunakan ukuran purchasing power parity.

Tiongkok pada tahun 2014 PDB-nya telah mencapai 10,3 triliun dollar AS (naik dari 2,3 triliun dollar AS pada tahun 2005). PDB per kapitanya telah mencapai lebih dari 14.000 dollar AS.

Maka, dia akan terus menjadi mesin ekonomi utama dunia dengan kontribusi sekitar 30 persen pertumbuhan ekonomi global. Ini setidaknya bisa sampai dengan tahun 2020.

Seiring dengan perkembangan di sektor riil, perannya dalam percaturan keuangan internasional semakin kinclong. Berbekal PDB 10,3 triliun dollar AS dan cadangan devisa 3,5 trilliun dollar AS (30–35 persen PDB-nya), Beijing memacu peran keuangan global.

Pada akhir 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menambahkan renminbi ke keranjang mata uang yang menentukan nilai Special Drawing Right (SDR).

Ini satuan mata uang yang dipakai IMF untuk bertransaksi dengan 188 negara anggota. Langkah tersebut menempatkan renmimbi sejajar dengan mata uang global utama seperti dollar AS, euro, pound, dan yen.

Dengan bermodal kekuatan ekonomi dan cadangan devisa besar tersebut, Beijing berusaha memperluas kepentingan geostrategic melalui silk road initiative.

Untuk mendukung ambisi jalur sutranya, dia membentuk silk road fund untuk mendukung proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

Target utama meningkatkan keterkaitan perdagangan dan komunikasi lintas eurasia. Untuk merealisasikan ambisi tersebut Tiongkok telah mengalokasikan dana 1,0 trilliun dollar AS.

Dengan bermodal devisa besar tersebut, Beijing memberi pinjaman negara-negara berkembang untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur. Buahnya, negara-negara tersebut terjerat jebakan utang sehingga rentan terhadap pengaruh dan kontrolnya.

Tentu saja, memberi pinjaman untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur pada hakikatnya tidak buruk. Namun proyek yang dibantu Beijing sering tidak untuk kepentingan ekonomi domestik, tetapi guna membuka akses Beijing ke sumber daya alam.

Setidaknya, untuk membuka pasar produk murah dan berkualitas rendah Beijing. Bahkan dalam banyak kasus, Tiongkok mengirimkan tenaga kerjanya sendiri untuk membangun proyek-proyek tersebut. Ini meminimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Dampak multiplier proyek tersebut cenderung lebih rendah.

Bahkan, beberapa proyek yang telah beroperasi tidak mendatangkan keuntungan keuangan sebagaimana diharapkan.

Misalnya Sri Lanka’s Mattala Rajapaksa International Airport, yang dibuka 2013 dekat Hambantota sebagai bandara internasional tersepi saat ini. Begitu juga pelabuhan laut Hambantota’s Magampura Mahinda Rajapaksa sebagian besar tetap nganggur.

Ini seperti pada pelabuhan laut Gwadar di Pakistan yang dibangun. Yang untung Tiongkok karena kapal selamanya telah dua kali bersandar. Dua kapal tempurnya baru-baru ini berfungsi sebagai penjaga keamanan pelabuhan laut Gwadar.

Bahkan ditengarai, Beijing berharap proyek-proyek tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Sebab, semakin besar beban utang negara-negara debitor, daya tawar Tiongkok tambah tinggi.

Tiongkok telah menekan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand untuk memblok ASEAN melawan agresivitas Beijing atas klaim teritorialnya di laut Tiongkok selatan.

Sementara itu, bagi negara yang terbebani utang, dipaksa menjual saham atau memindahkan pengelolaan proyek ke BUMN Tiongkok. Di negara dengan risiko tinggi, Beijing minta kepemilikan sahan mayoritas.

Bulan ini Tiongkok memperoleh kesepakatan dengan Nepal untuk membangunan bendungan baru, 75 persen saham dipegang perusahaan BUMN Tiongkok, Three Gorges Corporation.

Seolah tak pernah cukup, tirai bambu makin memantapkan langkah memastikan, negara-negara peminjam tersebut tidak akan dapat lepas dari jeratan utang.

Imbalan penjadwalan utang, dia minta debitor memberi tambahan kontrak proyek-proyek baru. Jadi, mereka semakin terjebak jeratan utang yang menggurita.

Pada bulan Oktober 2016, Tiongkok menghapuskan utang Kamboja sebesar 90 juta dollar AS agar memperoleh tambahan kontrak utang baru yang lebih besar.

Menyesal

Beberapa negara berkembangan menyesal telah menerima pinjaman Tiongkok. Bahkan, telah terjadi protes luas di beberapa negara berkembang karena peningkatan pengangguran karena matinya pabrik lokal akibat serbuan barang-barang pabrikan murah dari Tiongkok, serta diperparah oleh impor tenaga kerja Tiongkok untuk membangun proyek yang dibiayai utang tirai bambu.

Pemerintahan baru di beberapa negara seperti Nigeria atau Sri Lanka telah memerintahkan investigasi atas dugaan penyuapan oleh Beijing pada rezim terdahulu.

Bulan lalu, duta besar Tiongkok di Pakistan, Zhao Lijian, cekcok di Twitter dengan wartawan pakistan. Dia dituduh korupsi terkait proyek-proyek yang dibiayai pinjaman Tiongkok. Negeri itu juga menggunakan narapidananya sebagai pekerja dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Sri Lanka sangat strategis bagi Tiongkok. Walaupun negara kecil, posisinya berada antara pelabuhan paling Timur Tiongkok dan Mediterranean.

Bahkan, President Xi Jinping menyebutnya sebagai proyek vital dalam mewujudkan jalur sutra maritimnya. Maka, Beijing menginvestasikan dana besar untuk ukuran ekonomi skala kecil seperti Sri lanka.

Maklum proyeknya secara keuangan tidak menguntungkan, maka utang Sri Lanka mengalami default. Sri Lanka membutuhkan pinjaman segar untuk mengatasinya.

Kompensasinya memberi proyek baru kepada Beijing, di antaranya pembangunan kota pelabuhan Colombo senilai 1,4 milliar dollar AS.

Selain itu, pemerintah Sri Lanka menyetujui penjualan 80 persen saham pelabuhan laut Hambantota ke Beijing senilai 1,1 milliar dollar AS.

Menurut Duta Besar Tiongkok di Sri Lanka, Yi Xianliang, penjualan saham proyek-proyek lain sedang didiskusikan untuk membantu memecahkan problem keuangan Sri Lanka.

Dengan mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan, Tiongkok telah memantapkan hegemoni dalam perdagangan, komunikasi, transportasi, dan keamanan regional.

Melalui strategi pinjaman, Beijing telah menancapkan kontrolnya. Maka, bagi negara-negara yang belum terperangkap, agar pandai-pandai mengambil pelajaran kasus-kasus tersebut.

Namun ini tidak berarti harus memusuhi Tiongkok. Ini juga tidak berarti antimodal dari Tiongkok dalam bentuk apa pun seperti investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya.

Dengan syarat, modal–modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk perkembangan ekonomi domestik, terutama penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, ada win-win solution. Dia untung kita untung. Jadi, bukan dia untung kita buntung. ( Sumber: Koran Jakarta, 16 Februari 2017)

Tentang penulis:

Tri Winarno Penulis Peneliti Ekonomi Bank Indonesia

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: