Arsip untuk Februari 20th, 2017

Menu Terbaru Senin, 20 Februari 2017

Trisno Yulianto
Kedewasaan dalam Pilkada
artikel pengamat

Purwoko
Menakar Keekonomian Pilkada
artikel pengamat

Tri Winarno
Jebakan Pinjaman Tiongkok
artikel pengamat

Refly Harun
Polemik Pemberhentian Ahok
artikel dosen
 
Ikrar Nusa Bhakti
Siapa yang akan Menang di DKI Jakarta?
artikel pengamat

Hendri Satrio
Berebut SBY di Putaran Dua Pilgub Jakarta
artikel pengamat

Asmadji AS Muchtar
Urgensi Rujuk Politik SBY-Mega
artikel pengamat
 
Ikhsan Yosarie
Mencari Pemimpin Antikorupsi
artikel pengamat

Adi Prayitno
Pertarungan Kedua Ahok versus Anies
artikel pengamat
 
Hikmat Nurul Fikri
Partisipasi Masyarakat di Pilkada
artikel pengamat
 
Subyantoro
Budaya Sarapan Sehat
artikel pengamat

Adi Ekopriyono
Renovasi Sebelum Inovasi
artikel pengamat

Arifuddin Hamid
Mitigasi Regionalisasi Ekonomi
artikel pengamat

Asep Saefuddin
Korupsi dan Dunia Pendidikan
artikel pengamat

Iman Pambagyo
Perdagangan Multilateral Terancam?
artikel pengamat

Khudori
Suap,Zone Base, dan Otoritas Veteriner
artikel pengamat

Muhammad Naufal Musri
Bedah Perspektif Golput
artikel pengamat

Achmad Jainuri
Sertifikasi atau Ordonantie
artikel pengamat

Amrulian Rifai
Kepala Daerah Jangan Terdakwa
artikel pengamat

Serta 15136 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Sertifikasi atau Ordonantie

Oleh Achmad Jainuri

Dua kata judul di atas apabila dirangkai menjadi kalimat tanya akan muncul pertanyaan perbandingan: apa persamaan dan perbedaan sertifikasi dan ordonantie.

Persamaan keduanya merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Sertifikasi dikeluarkan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, sedangkan ordonantie oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Yang pertama terkait dengan kepemilikan kualifikasi kompetensi yang berimplikasi penghargaan bagi yang memiliki sertifikat.

Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan memfasilitasi orang ataupun lembaga untuk memperoleh sertifikasi ini dalam rangka menciptakan tenaga atau tindakan yang profesional, seperti sertifikasi guru, dosen, halal, sampai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Sementara yang kedua bermakna pada pembatasan dan kontrol terhadap pendapat dan prilaku yang dinilai membahayakan masyarakat maupun negara. Pemerintah Kolonial Belanda pernah memberlakukan Wilden Scholen Ordonantie (Peraturan Sekolah Liar), Koeli Ordonantie (Peraturan Buruh) untuk melindungi majikan (pemilik modal) kalau terjadi sengketa dengan buruh, dan Ordonantie mubalig untuk membatasi pengaruh mubalig yang dinilai menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Kolonial Belanda.

Pertanyaannya, apakah Sertifikasi Khatib Jumat itu dimaksudkan untuk mencetak khatib Jumat yang profesional dengan segala konsekuensi keprofesionalitasannya, atau bentuk lain dari upaya rezim untuk membatasi dan mengontrol umat muslim.

Sebagian masyarakat mengkhawatirkan program ini merupakan bentuk lain dari kontrol dan pembatasan terhadap kekuatan kritis yang ada di masyarakat, utamanya umat muslim.

Alasannya, karena sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda, kekuatan kritis yang dinilai sangat membahayakanpemerintah kolonial adalah umat muslim.

Untuk membatasi gerak mereka, pemerintah Kolonial mengeluarkan kebijakan yang disebut ”Politik Islam Belanda”, yakni memberikan kebebasan terhadap praktik beribadah umat muslim, namun tidak pada aspek yang berkaitan dengan politik.

Terhadap kecenderungan politik ini, pemerintah Kolonial melakukan kontrol yang sangat ketat, terutama kepada para mubalig.

Pernah suatu ketika seorang mubalig, dalam ceramahnya, menyebut sebuah kitab ”sabilul Mursyidin,” yang oleh aparat keamanan kata-kata itu dinilai mengajak perang sabil melawan Belanda.

Oleh Christiaan Snouck Hurgronje (pencetus politik Islam Belanda), peristiwa ini dinilai berlebihan dalam menjalankan pengawasan karena ketidakpahaman aparat terhadap ajaran Islam.

Setelah masa kemerdekaan, kebijakan terhadap umat muslim ini dilestarikan dalam ”Politik Islam Penguasa”. Pada masa Orde Lama, program ini muncul dalam Nasakom (nasional, agama, dan komunis), yang merangkul sebagiankelompokumat muslimke dalam Nasakom, dan menyingkirkan kelompok muslim lain yang dinilainya sebagai ”kepala batu”, karena tidak mendukung program ini.

Di era Orde Baru, pengebirian Politik Islam dilakukan dengan menghilangkan simbol-simbol Islam, memperlemah kekuatan politik umat melalui labellabel negatif, stereotipe bahwa umat muslim itu sangat berbahaya apabila berbicara tentang politik kekuasaan.

Rekayasa dan pelabelan dilakukan terhadap bahaya Islam, seperti terus diungkitnya peristiwa DI TII sampai dengan munculnya peristiwa Komando Jihad.

Ada ketakutan yang berlebihan dari rezim Orde Baru terhadap potensi Islam dan umat muslim sebagai kekuatan politik di Indonesia.

Dalam The New Yorkers yangterbitMei1988, dua artikel secara berturut menyarankan para pelaku bisnis Amerika di Indonesia. Jika mereka ingin berhasil disarankan untuk mendekati dua kekuatan politik yang sama-sama berbaju ”hijau”.

Yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan yang kedua adalah umat muslim; keduanya dianggap sebagai the real political power di Indonesia. Karena saat itu yang memegang kekuasaan adalah ”hijau” yang pertama, kelompok inilah yang didekati.

Sementara ”hijau” yang kedua menjadi objek pelemahan karena potensi politik yang dimilikinya, dan itu berlangsung hingga sekarang.

Politically, umat muslim tidak pernah bisa menyatu menjadi sebuah ”kekuatan”. Mereka ini suka berselisih karena alasan kepentingan sesaat, apalagi jika perselisihan dibungkus dengan ideologi.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, isu radikalisme dan terorisme dimanfaatkan untuk memperlemah potensi politik umat muslim. Rezim penguasa ini juga pernah mewacanakan sertifikasi ulama.

Namun, rencana itu dibatalkan karena reaksi masyarakat luas menentang kebijakan yang dinilai akan menjadi alat kontrol terhadap ulama.

Sertifikasi ini juga ditengarai untuk membatasi gerak dan pendapat para ulama atas kebebasan berpendapat yang selama ini dinikmatinya.

Di antara alasan rezim penguasa merencanakan program itu adalah karena kebijakan yang sama juga dilaksanakan di beberapa negara muslim, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Namun, pemerintah lupa bahwa di dua negara yang dimaksud agama masuk dalam struktur negara, artinya ada paham resmi agama yang dianut oleh negara.

Di Indonesia tidak dikenal paham resmi negara, negara menjunjung tinggi pluralisme total. Karena itu, negara tidak ikut campur urusan ibadah umat beragama.

Jika ada pembatasan- pembatasan terhadap praktik keagamaan formal, tidak hanya bertentangan dengan Bhineka Tunggal Eka, tetapi jugadinilai sebagai melestarikan politikpelemahanterhadapumat beragama dari pemerintah.

Atasdasarpengalamandiatas itulah beberapa kalangan yang tidak setuju merasa khawatir praktik sertifikasi mubalig itu akan mengarah pada pembatasan dan kontrol terhadap Islam dan umat muslim.

Indikasi kekhawatiran ini didukung oleh gencarnya rezim penguasa mengooptasi semua kekuatan untuk mendukung misi pemerintah.

Merangkulkelompoktertentu dan mengabaikan kelompok yang lain, membatasi gerak suatu kelompok untuk menyuarakan aspirasi (411 dan 212), dan memberikan kelonggaran kelompok lain dalam melakukan hal serupa (412).

Kalau alasan diwacanakannya kebijakan ini karena tengara adanya indikasi khatib lupa menyampaikan nasihat yang semestinya (menteri agama), bertentangan dengan budaya setempat dan membawa budaya lain (dirjen Bimas Islam), maka sesungguhnya masyarakat sudah memiliki filter dengan tidak mengundang mubalig seperti ini di tempat masing-masing.

Mubalig yang seperti ini termasuk yang menjadi sasaran pembinaan Kementerian Agama, sebagai fasilitator, melalui penataran dan sejenisnya untuk menjadi lebih profesional. (Sumber: Koran Sindo, 17 Fgebruari 2017)

Tentang penulis:

Achmad Jainuri Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

 

Jebakan Pinjaman Tiongkok

 Oleh Tri Winarno

Tiongkok telah mencapai upper middle income country dan menjadi negara dengan perdagangan luar negeri terbesar dunia, serta perekonomian terbesar kedua.

Bahkan merupakan negara dengan tingkat perekonomian terbesar jika menggunakan ukuran purchasing power parity.

Tiongkok pada tahun 2014 PDB-nya telah mencapai 10,3 triliun dollar AS (naik dari 2,3 triliun dollar AS pada tahun 2005). PDB per kapitanya telah mencapai lebih dari 14.000 dollar AS.

Maka, dia akan terus menjadi mesin ekonomi utama dunia dengan kontribusi sekitar 30 persen pertumbuhan ekonomi global. Ini setidaknya bisa sampai dengan tahun 2020.

Seiring dengan perkembangan di sektor riil, perannya dalam percaturan keuangan internasional semakin kinclong. Berbekal PDB 10,3 triliun dollar AS dan cadangan devisa 3,5 trilliun dollar AS (30–35 persen PDB-nya), Beijing memacu peran keuangan global.

Pada akhir 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menambahkan renminbi ke keranjang mata uang yang menentukan nilai Special Drawing Right (SDR).

Ini satuan mata uang yang dipakai IMF untuk bertransaksi dengan 188 negara anggota. Langkah tersebut menempatkan renmimbi sejajar dengan mata uang global utama seperti dollar AS, euro, pound, dan yen.

Dengan bermodal kekuatan ekonomi dan cadangan devisa besar tersebut, Beijing berusaha memperluas kepentingan geostrategic melalui silk road initiative.

Untuk mendukung ambisi jalur sutranya, dia membentuk silk road fund untuk mendukung proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

Target utama meningkatkan keterkaitan perdagangan dan komunikasi lintas eurasia. Untuk merealisasikan ambisi tersebut Tiongkok telah mengalokasikan dana 1,0 trilliun dollar AS.

Dengan bermodal devisa besar tersebut, Beijing memberi pinjaman negara-negara berkembang untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur. Buahnya, negara-negara tersebut terjerat jebakan utang sehingga rentan terhadap pengaruh dan kontrolnya.

Tentu saja, memberi pinjaman untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur pada hakikatnya tidak buruk. Namun proyek yang dibantu Beijing sering tidak untuk kepentingan ekonomi domestik, tetapi guna membuka akses Beijing ke sumber daya alam.

Setidaknya, untuk membuka pasar produk murah dan berkualitas rendah Beijing. Bahkan dalam banyak kasus, Tiongkok mengirimkan tenaga kerjanya sendiri untuk membangun proyek-proyek tersebut. Ini meminimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Dampak multiplier proyek tersebut cenderung lebih rendah.

Bahkan, beberapa proyek yang telah beroperasi tidak mendatangkan keuntungan keuangan sebagaimana diharapkan.

Misalnya Sri Lanka’s Mattala Rajapaksa International Airport, yang dibuka 2013 dekat Hambantota sebagai bandara internasional tersepi saat ini. Begitu juga pelabuhan laut Hambantota’s Magampura Mahinda Rajapaksa sebagian besar tetap nganggur.

Ini seperti pada pelabuhan laut Gwadar di Pakistan yang dibangun. Yang untung Tiongkok karena kapal selamanya telah dua kali bersandar. Dua kapal tempurnya baru-baru ini berfungsi sebagai penjaga keamanan pelabuhan laut Gwadar.

Bahkan ditengarai, Beijing berharap proyek-proyek tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Sebab, semakin besar beban utang negara-negara debitor, daya tawar Tiongkok tambah tinggi.

Tiongkok telah menekan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand untuk memblok ASEAN melawan agresivitas Beijing atas klaim teritorialnya di laut Tiongkok selatan.

Sementara itu, bagi negara yang terbebani utang, dipaksa menjual saham atau memindahkan pengelolaan proyek ke BUMN Tiongkok. Di negara dengan risiko tinggi, Beijing minta kepemilikan sahan mayoritas.

Bulan ini Tiongkok memperoleh kesepakatan dengan Nepal untuk membangunan bendungan baru, 75 persen saham dipegang perusahaan BUMN Tiongkok, Three Gorges Corporation.

Seolah tak pernah cukup, tirai bambu makin memantapkan langkah memastikan, negara-negara peminjam tersebut tidak akan dapat lepas dari jeratan utang.

Imbalan penjadwalan utang, dia minta debitor memberi tambahan kontrak proyek-proyek baru. Jadi, mereka semakin terjebak jeratan utang yang menggurita.

Pada bulan Oktober 2016, Tiongkok menghapuskan utang Kamboja sebesar 90 juta dollar AS agar memperoleh tambahan kontrak utang baru yang lebih besar.

Menyesal

Beberapa negara berkembangan menyesal telah menerima pinjaman Tiongkok. Bahkan, telah terjadi protes luas di beberapa negara berkembang karena peningkatan pengangguran karena matinya pabrik lokal akibat serbuan barang-barang pabrikan murah dari Tiongkok, serta diperparah oleh impor tenaga kerja Tiongkok untuk membangun proyek yang dibiayai utang tirai bambu.

Pemerintahan baru di beberapa negara seperti Nigeria atau Sri Lanka telah memerintahkan investigasi atas dugaan penyuapan oleh Beijing pada rezim terdahulu.

Bulan lalu, duta besar Tiongkok di Pakistan, Zhao Lijian, cekcok di Twitter dengan wartawan pakistan. Dia dituduh korupsi terkait proyek-proyek yang dibiayai pinjaman Tiongkok. Negeri itu juga menggunakan narapidananya sebagai pekerja dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Sri Lanka sangat strategis bagi Tiongkok. Walaupun negara kecil, posisinya berada antara pelabuhan paling Timur Tiongkok dan Mediterranean.

Bahkan, President Xi Jinping menyebutnya sebagai proyek vital dalam mewujudkan jalur sutra maritimnya. Maka, Beijing menginvestasikan dana besar untuk ukuran ekonomi skala kecil seperti Sri lanka.

Maklum proyeknya secara keuangan tidak menguntungkan, maka utang Sri Lanka mengalami default. Sri Lanka membutuhkan pinjaman segar untuk mengatasinya.

Kompensasinya memberi proyek baru kepada Beijing, di antaranya pembangunan kota pelabuhan Colombo senilai 1,4 milliar dollar AS.

Selain itu, pemerintah Sri Lanka menyetujui penjualan 80 persen saham pelabuhan laut Hambantota ke Beijing senilai 1,1 milliar dollar AS.

Menurut Duta Besar Tiongkok di Sri Lanka, Yi Xianliang, penjualan saham proyek-proyek lain sedang didiskusikan untuk membantu memecahkan problem keuangan Sri Lanka.

Dengan mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan, Tiongkok telah memantapkan hegemoni dalam perdagangan, komunikasi, transportasi, dan keamanan regional.

Melalui strategi pinjaman, Beijing telah menancapkan kontrolnya. Maka, bagi negara-negara yang belum terperangkap, agar pandai-pandai mengambil pelajaran kasus-kasus tersebut.

Namun ini tidak berarti harus memusuhi Tiongkok. Ini juga tidak berarti antimodal dari Tiongkok dalam bentuk apa pun seperti investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya.

Dengan syarat, modal–modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk perkembangan ekonomi domestik, terutama penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, ada win-win solution. Dia untung kita untung. Jadi, bukan dia untung kita buntung. ( Sumber: Koran Jakarta, 16 Februari 2017)

Tentang penulis:

Tri Winarno Penulis Peneliti Ekonomi Bank Indonesia

Bedah Perspektif Golput

Oleh Muhammad Naufal Musri
Negara Indonesia merupakan negara penganut asas demokrasi. Salah satu bentuk pelaksanaan hal tersebut adalah dengan penyelenggaraan pilkada.

Serupa yang terjadi di Indonesia saat ini dengan diadakan pilkada serentak dilakukan di berbagai daerah. Sudah menjadi realita setiap dilaksanakan pilkada selalu ada fenomena golput (golongan putih).

Golput bermakna ada sekelompok masyarakat tanpa ada ikatan atau perjanjian dan serentak tidak mengikuti pemilihan umum atau tidak menggunakan hak suaranya di dalam pemilihan umum, sikap ini disebut juga dengan apatis terhadap politik.

Tentu ini disebabkan berbagai hal, seperti karena si pemilih tidak menemukan calon pemimpin ideal sesuai kriterianya atau tidak melihat ada nilai yang lebih baik pada calon pemimpin lainnya.Mereka juga tergolong pihak yang tidak mendapat edukasi politik sehingga tidak mengerti atau kurang paham perpolitikan.

Selain itu, juga karena ada pihak yang tidak yakin usahanya akan memengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil sehingga mereka bisa berada di lingkungan tidak berpartisipasi politik merupakan hal biasa.

Namun, apakah golput menandakan adanya sikap apatis terhadap politik merupakan suatu pertanda gagalnya pelaksanaan politik.

Untuk itu, kita harus membedah perspektif tersebut mengenai partisipasi politik karena terdapat beberapa pihak dan akademisi yang tidak merisaukan adanya sikap apatis.

Menurut McClosky dalam tulisannya mengatakan, sikap apatis dapat berarti positif dimana dapat memberikan fleksibilitas terhadap politik daripada masyarakat yang terlalu aktif akan berakibat pada pertikaian, fragmentasi, dan instabilitas dalam bentuk ketidakpuasan politik.

Dibalik sikap apatis terhadap politik, terdapat pihak yang tidak memilih karena menganggap keadaan politik tidak terlalu buruk. Siapa pun yang terpilih tidak akan banyak memengaruhi keadaan.

Karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa sikap apatis ini tidak menandakan sikap kecewa atau frustrasi terhadap situasi perpolitikan, tetapi sebagai bentuk rasa puas dan kepercayaan terhadap situasi politik yang telah berjalan saat ini.

Pandangan lain menurut Galen A. Irwin dalam tulisannya mengatakan, di dalam beberapa keadaan tertentu perasaan puas terhadap politik menyebabkan partisipasi politik yang rendah.

Pada akhir kesimpulan setelah melihat perspektif lain dari fenomena golput, maka ditarik kesimpulan kita bahwa tidak bisa menganggap golput hanya semata-mata timbul dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan politik negerinya.

Kita harus menjadi masyarakat yang kritis dan positif dalam menanggapi berbagai problem, termasuk hal serumit golput.

Marilah kita berharap pada pilkada ini masyarakat telah menjadi masyarakat bijaksana dalam menentukan pilihannya, yang akan memilih calon pemimpin bertujuan memperbaiki dan melakukan hal berguna untuk membawa Indonesia ke arah semakin lebih baik.

Bagi sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka kita bisa menganggapnya sebagai bentuk dari kepercayaan mereka terhadap kestabilan dan bentuk rasa puas mereka terhadap perpolitikan saat ini.

Karenabagaimanapunpemilihan merupakan cara kita menghimpun pilihan, setiap masyarakat bebas menentukan bagaimana cara menentukan pilihannya. (Sumber: Koran Sindo, 17 Fgebruari 2017)

 

Tentang penulis:

Muhammad Naufal Musri Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Komunikasi dan Diplomasi. Universitas Pertamina

 

Pertarungan Kedua Ahok versus Anies

Oleh Adi Prayitno

Pemungutan suara pilkada serentak tahap kedua usai sudah. Secara umum, pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan di 101 di seluruh Indonesia ini berjalan damai dan demokratis.

Selama tahapan kampanye dimulai, nyaris tak ada gejolak politik yang berpotensi mengancam stabilitas pilkada. Dari hasil hitung cepat yang dirilis lembaga survei Pollmark Indonesia sudah mulai terlihat siapa calon kepala daerah yang diprediksi menang dan kalah.

Di Jakarta misalnya, rara-rata lembaga survei ini merilis suara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mencapai 42,47%, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 39,77%, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni meraup dukungan 17,96%.

Itu artinya, pilkada DKI Jakarta dipastikan berlangsung dua putaran karena tak ada pasangan calon yang memperoleh dukungan lebih dari 50 % suara.

Data di atas memastikan hanya pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang bakal berlaga di putaran kedua. Klausul dua puturan untuk pilkada DKI Jakarta termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 disebutkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50% langsung ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun, jika tak ada satupun pasangan calon yang mendapat 50% suara, maka diadakan pemilihan tahap kedua.

Tentu saja, hasil hitung cepat lembaga survei di atas cukup mengejutkan terutama soal perolehan suara Agus-Sylvi dan Anies-Sandi. Sebab, dalam survei dua bulan terakhir, sedikit lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Anies-Sandiaga lolos putaran tahap kedua.

Sementara Agus-Sylvi begitu digdaya merajai di banyak survei. Melejitnya elektabilitas jagoan Gerindra dan PKS ini tidak terlepas dari hasil positif dari debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta.

Dalam tiga kali debat, Anies terlihat tampil dominan, menguasai panggung, dan mampu mengemas visi dan misinya dengan Bahasa sederhana yang mudah dicerna oleh khalayak. Selain itu, lolosnya pasangan calon nomor urut tiga ini tidak terlepas dari militansi dan soliditas kader PKS dan Gerindra.

Dua partai yang dikenal sebagai partai ‘pembunuh raksasa’ dalam banyak pilkada karena memiliki mesin politik cukup solid yang mampu mengalahkan caloncalon kuat. Pertarungan Ahok-Djarot versus Anies-Sandi di putaran kedua tentunya akan membangkitkan memori lama soal persaingan pilpres 2014.

Sebab, kedua pasangan disokong sosok yang menjadi aktor utama pilpres 2014 lalu seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, dan mungkin juga Joko Widodo (Jokowi).

Dalam konteks inilah, putaran kedua pilkada DKI Jakarta selalu memantik perhatian publik. Laga ini akan menjadi ‘big match’ dan pertarungan hidup mati kedua pasangan calon yang melibatkan tokohtokoh politik lawas tadi.

Migrasi Pemilih

Setelah dipastikan tak lolos melaju ke putaran kedua, publik bertanya kira-kira ke mana arah perpindahan dukungan Agus- Sylvi? Memang, sulit menerka secara pasti migrasi pemilih pasangan nomor urut satu ini.

Meski begitu, ada sejumlah hal yang bisa dianalisa untuk memprediksi migrasi pendukung Agus-Sylvi. Pertama, pendukung Agus- Silvy kemungkinan beralih ke pasangan Anies-Sandi mengingat sentimen pemilih kedua calon ini hampir sama. Yakni, pemilih Islam yang anti Ahok atau asal bukan Ahok.

Termasuk juga soal sentimen agama dan etnis tertentu. Kedua, jika dilihat irisan partai penyokong, mungkin saja partai penyokong Agus- Sylvi, terutama PAN, PKB, dan PPP bakal beralih ke Ahok mengingat ketiga partai tersebut tergabung dalam koalisi pemerintah yang saat ini menjadi motor utama pendukung Ahok- Djarot.

Problemnya terletak pada mayoritas konstituen partaipartai Islam ini yang sedari awal menolak Ahok karena dianggap menista agama dan menghina ulama.

Jika PAN, PKB, dan PPP ngotot mendukung Ahok-Djarot, bukan hal mustahil jika mereka akan mengalami kontroversi hati, semacam konflik batin dengan konstituennya.

Ketiga, pendukung Agus- Sylvi ada kemungkinan memilih golput setelah jagoan mereka keok tanpa diduga. Namun, peluang ini cukup minim mengingat pemilih Agus-Sylvi rata-rata pemilih aktif yang sudah melek politik.

Sebab itulah, pemenang pilkada DKI pada putaran kedua adalah calon yang bias mengkapitalisasi limpahan pendukung Agus-Sylvi. Jika dilihat suasana hatinya, elite dan massa pendukung Agus-Sylvi lebih dekat ke Anies-Sandi.

Apalagi, bekalangan Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY) menjadi sasaran bully pendukung Ahok-Djarot makin membuat pendukung Agus-Sylvi sulit beralih ke Ahok-Djarot.

Evaluasi Pilkada

Setidaknya ada dua fenomena politik mencolok yang terjadi sepanjang gelaran pilkada serentak tahap kedua yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Pertama, politik uang (money politics). Praktik kotor ini menjadi cacat bawaan elektoral saat ini yang dilakukan secara vulgar tanpa tedeng aling-aling.

Di berbagai daerah, distribusi uang tunai ini dilakukan melalui perantara seperti tim sukses, kepada desa, tokoh masyarakat, pemimpin kelompok pemuda, elit lokal, hingga penyelenggara pemilihan seperti petugas KPPS.

Bawaslu mencatat, sedikitnya ada 600 praktik politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak tahap kedua di berbagai wilayah. Modelnya cukup beragam, mulai dari pemberian uang tunai langsung, pemberian berupa barang, hingga bantuan berupa program.

Tujuannya sama, yaitu mempengaruhi suara pemilih. Kedua, kampanye hitam atau lebih dikenal dengan sebutan black campaign.

Secara sederhana, black campaign didefinisikan sebagai kampanye kotor bertujuan mendistorsi (downgrade) kandidat lawan dengan isu-isu negatif yang tak berdasar.

Dahulu, kampanye hitam dilakukan secara oral, face to face melalui mulut ke mulut setiap invididu masyarakat. Kini, praktik kampanye hitam lebih canggih dengan menggunakan media elektronik dan jeraring media soal seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya.

Dalam studi perilaku pemilih, mengutip frasa Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957) menyebutkan bahwa pilihan politik masyarakat tak melulu ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dimiliki pemilih tentang kandidat. Melainkan juga sangat terkait dengan sejauh mana kapasitas masyarakat dalam mengolah informasi tersebut.

Di masa tenang yang berlangsung dari 12 hingga 14 Februari lalu misalnya, panwaslu DKI Jakarta misalnya menemukan selebaran gelap dengan jumlah cukup banyak di kontrakan di bilangan Jakarta Barat untuk menyudutkan pasangan calon tertentu.

Ini menjadi penanda bahwa pilkada menjadi ajang kampanye jahat untuk menjatuhkan lawan. Oleh karena itu, sebagai bagian proses pembelajaran politik dan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, praktik politik kotor seperti money politics, kampanye jahat, berita hoax dan sejenisnya harus diamputasi.

Setidaknya hal ini menjadi evaluasi pilkada serentak kali ini untuk bekal penyelenggaraan pilkada tahap kedua di Jakarta maupun penyelenggaran pilkada serentak tahap ketiga pada 2018 mendatang. (Sumber: Koran Sindo, 16 Februari 2017)

Tentang penulis:

Adi Prayitno Dosen Politik FISIP UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute

Polemik Pemberhentian Ahok

Oleh Refly Harun

BERBEDA pendapat rupanya hal yang masih mahal di Republik ini. Gara-gara menyatakan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak perlu diberhentikan sementara (dinonaktifkan), saya banyak dimaki para pengguna media sosial.

Semua jenis umpatan keluar, termasuk yang paling kasar sekali. Bahkan, ada yang menyarankan saya bertobat. Saya menjadi heran, sejak kapan roda berputar pada era Yunani dan Abad Kegelapan sehingga berbeda pendapat menjadi barang haram dan harus diganjar dengan umpatan dan makian.

Ikhwal nasib Ahok setelah jadi tersangka diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang berbunyi, ‘Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

Saat ini Ahok didakwa dengan Pasal 156 KUHP (dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun) dan Pasal 156 a KUHP (dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun).

Pasal 156a KUHP berbunyi, ‘Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Dikaitkan dengan eksistensi Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, setidaknya dua frasa yang potensial digunakan untuk memberhentikan sementara Ahok, yaitu ‘tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun’ dan ‘perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI’. Dalam ruang singkat ini saya hanya akan membahas makna ‘paling singkat lima tahun’.

Pertanyaannya, apakah sama antara tindak pidana yang ancamannya paling lama lima tahun (Pasal 156a KUHP) dan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat lima tahun (Pasal 183 ayat [1] UU 23/2014)? Selama ini tidak ada persoalan terkait dengan pemberhentian kepala daerah yang menjadi terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan ialah korupsi.

Kalau korupsi, kita tidak bicara lagi mengenai batasan lima tahun. Apa pun pasal yang didakwakan tetap harus nonaktif karena korupsi disebut secara eksplisit.

Penafsiran tekstual

Banyak cara untuk menafsirkan makna suatu peraturan. Yang paling sering digunakan ialah menguraikan teks peraturan itu sendiri (textual interpretation).

Penggunaan metode penafsiran yang berbeda sering memunculkan kesimpulan yang berbeda pula. Sebagai gambaran textual interpretation, saya ingin mengambil sarana penafsiran konstitusi yang sudah berkembang sedemikian rupa.

Craig Ducat menyatakan bahwa secara objektif proses pemaknaan konstitusi dilakukan melalui dua perangkat penafsiran (tools of constitutional interpretation).

Pertama, penafsiran konstitusi didasarkan pada pemaknaan naskah konstitusi secara umum. Artinya, konstitusi diberi makna biasa atau umum (ordinary meaning) sebagaimana bunyi naskah konstitusi itu sendiri.

Proses ini juga disebut dengan plain meaning rule. Kedua, disebut intent of the framers. Dengan cara itu, konstitusi ditafsirkan berdasarkan kehendak para perumusnya, yakni seperti apa para perumus konstitusi memberi makna pada naskah konstitusi ketika konstitusi itu disusun.

Atau, seperti apa makna yang diinginkan para pembentuknya untuk diberikan pada naskah konstitusi ketika konstitusi itu disusun.

Penafsiran tekstual disebut juga textualism, literalism, atau plain word approach. Metode itu mendasarkan interpretasi pada kata yang secara aktual terdapat dalam suatu aturan jika arti dari kata-kata tersebut tidak mendua.

Menurut Donald P Kommers, textualism didasarkan pada klaim bahwa penafsiran konstitusi harus dimulai dengan kata-kata yang tertulis.

Dalam konteks penafsiran konstitusi di Amerika Serikat, penyokong textualism menyatakan Konstitusi AS harus dibaca menurut maknanya yang biasa (ordinary meaning) dan menerapkannya sesuai dengan makna tersebut.

Dari sisi bahasa, frasa ‘tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun’ saya anggap sudah sangat jelas secara tekstual karena memang ada tindak pidana jenis itu.

Misalnya, Pasal 38 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi, ‘Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun’.

Lalu Pasal 39-nya, ‘Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun’.

Demikian pula dengan Pasal 120 ayat (2) UU No 35/2009 tentang Narkotika yang berbunyi, ‘Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II … beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun…’. Jadi, karena memang ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman ‘paling singkat lima tahun’, saya berpendapat kata itu tidak boleh diartikan lain.

Harus seperti apa adanya (ordinary meaning). Dalam konteks ini, ‘paling singkat lima tahun’ menjadi berbeda dengan ‘paling lama lima tahun’. Berbeda dari segi kata, berbeda pula dari segi kualitas tindak pidananya.

Karena Ahok didakwa dengan ancaman hukuman ‘selama-lamanya lima tahun’, ketentuan ‘paling singkat lima tahun’ tidak bisa diberlakukan kepadanya.

Sebab, berdasarkan pemaknaan yang ketat (restriktif/limitatif), tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat sekian tahun haruslah mengacu pada tindak pidana yang memang ancamannya berbunyi seperti itu.

Tentu saya harus menghormati tafsir lain yang menyatakan asal ada lima tahunnya, Ahok harus dinonaktifkan, tidak peduli soal makna ‘paling lama’ dan ‘paling singkat’.

Demikian pula mereka yang mencoba menggali makna original intent dari kata tersebut dan kemudian mengatakan bahwa tafsir ‘asal lima tahun’ memang dimaksudkan pembentuk undang-undang.

Saya beberapa kali membaca tulisan soal original intent tersebut. Sayangnya, mereka yang menyatakannya tidak dapat menunjukkan sumber-sumber atau setidaknya risalah perumusan pasal dimaksud.

Sebagian ada juga yang bicara soal moralitas, bagaimana mungkin terdakwa penista agama tidak dinonaktifkan. Terhadap hal ini, aturan sendiri memang tidak memberlakukan ketentuan nonaktif itu terhadap semua terdakwa.

Kalau Ahok hanya didakwa dengan Pasal 156 KUHP yang ancaman maksimalnya empat tahun, sudah pasti tidak dinonaktifkan. Kalaupun ingin bicara moralitas, justru moralitas saya yang mendorong untuk berlaku adil kepada Ahok.

Sejak awal saya dan banyak orang meyakini bahwa kasus Ahok ini lebih banyak dimensi politiknya ketimbang hukum. ( Sumber: Media Indonesia, 16 Februari 2017)

Tentang penulis:

Refly Harun Praktisi dan dosen hukum tata negara di Program Pascasarjana FH UGM

 

Korupsi dan Dunia Pendidikan

Oleh Asep Saefuddin

DALAM rangkaian Konferensi FRI 2017 ada program kunjungan ke kampus Binus, UI, UHAMKA, Gunadarma, UNJ, dan Trilogi. Program kampus ini disepakati sebagai upaya bagi-bagi pengalaman dan informasi, selain lihat-lihat fasilitas universitas.

Jenis kegiatan (acara) ditentukan manajemen kampus. Di Trilogi acaranya diisi dengan pameran produk mahasiswa dan diskusi tentang korupsi.

Pada sesi diskusi korupsi, dari KPK hadir Pak Saut Situmorang yang menyampaikan informasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ternyata upaya ini sudah dilakukan sejak awal-awal kemerdekaan. Akan tetapi, sering tenggelam alias tidak sustain, padahal korupsi terus marak dengan berbagai modusnya.

Salah satu persoalannya ialah karena ada intervensi penguasa, orang-orang berpengaruh, dan partai. Hal ini disebabkan perilaku korup tidak dikikis dari akarnya serta tidak didekati melalui sistem kompleks. Semua unsur berkaitan satu sama lain.

Awalnya saya kurang paham ketika Saut Situmorang bicara menantang Pemda DKI untuk membuat Jakarta bersih total dari sampah.

Sungai-sungai bisa mengalir bersih dan tidak bau, puskesmas dapat melayani penduduk tanpa membedakan kelas ekonomi, jalan mulus. Saya pikir, apa hubungannya dengan korupsi. Cukup lama saya kurang ‘mudheng’.

Setelah saya merenung dan memperhatikan kejadian akhir-akhir ini, seperti kebakaran hutan, perizinan impor sapi, harga bahan pokok, harga BBM, jembatan ambruk, sekolah roboh, dan berbagai persoalan di Indonesia itu ternyata tidak lepas dari perilaku korup.

Misalnya retribusi pedagang kaki lima, fasilitas pasar tradisional, dan angkutan umum itu tentu ada hitung-hitungannya yang berkaitan dengan uang.

Lalu mengapa sungai kotor, jalan semrawut, dan pasar becek itu bisa jadi faktor korupsi? Dana pembangunan sarana prasarana itu tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Akibatnya, kualitas sarana itu jauh dari sempurna sehingga tidak tahan lama dan membahayakan pengguna. Pendek kata, uang yang masuk tidak dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Ke mana itu uang? Inilah korupsi.

Ada kapal penumpang yang kehabisan BBM di tengah laut, itu pun akibat korupsi. Sudah pasti ada takaran yang dikurangi atau sengaja dilego. Korban yang langsung kena selalu masyarakat bawah karena merekalah yang paling banyak menggunakan fasilitas publik.

Artinya korupsi berakibat fatal bagi masyarakat yang ujung-ujungnya negara tidak maju. Jadi korupsi memang harus diberantas. Tidak ada toleransi bagi koruptor.

Begitu juga ketika membuat atau memperpanjang paspor, kita harus bolak-balik hanya karena salah teknis fotokopi yang mesti horizontal, bukan vertikal. Padahal, fotokopinya juga di kantor imigrasi. Ini kan lucu, aneh, tapi nyata. Hal-hal kecil yang bisa jadi celah korupsi.

Ada juga pencuri yang sudah dilaporkan ternyata masih bisa jalan-jalan dan mencuri lagi. Waktu untuk berurusan dengan instansi publik selalu tidak jelas, lama, dan melelahkan. Semua itu akibat perilaku korup. Ujungnya adalah negara tidak kompetitif, masyarakat miskin, rasio Gini membengkak.

Peran lembaga pendidikan

Dunia pendidikan ialah tempat yang paling bertanggung jawab terhadap akar korupsi. Di sinilah cikal bakal berkembangnya perilaku korup bila sekolah membiarkan guru dan peserta didik tidak disiplin memegang aturan.

Saat ini lembaga sekolah terlalu menekankan prestasi dengan pola pembandingan antarindividu. Pembentukan karakter seperti kejujuran tidak mendapat ruang.

Guru sering lupa bahwa proses pencapaian jauh lebih penting daripada titik akhir. Belajar (learning) ialah proses memahami secara bertahap, bekerja sama, dan berbagi.

Semua itu ada rantainya, tidak bersifat ‘ujug-ujug’ ujungnya. Korupsi ialah keinginan mencapai titik akhir yang ‘gemilang’ tanpa melewati tahapan proses itu. Bila hal ini tidak dilakukan di sekolah, berarti peserta didik secara tidak sadar telah dilatih korupsi. Ini berbahaya

Ruang untuk berperilaku korup di lembaga pendidikan ini sangat luas. Guru bisa juga menjadi celah awal, ketika mereka terlalu mengagungkan nilai akhir tanpa melihat proses pembelajaran itu.

Murid-murid akhirnya menyontek, mengintip jawaban teman, atau membuka catatan hanya untuk mendapat nilai bagus. Esensi belajar untuk mengerti dan memahami mata pelajaran tidak dirasakan murid. Pada saat yang sama murid menjadi terbiasa curang. Itu juga korupsi.

Untuk itu, guru harus benar-benar memahami apa fungsi guru, bukan sekadar menjalankan profesi untuk mengejar sertifikasi.

Upaya menanamkan sifat kejujuran dengan guru sebagai model harus dilakukan setiap hari tidak saja di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas seperti di kantin atau tempat lainnya di sekolah dan luar sekolah. Guru yang hanya bisa memberi tugas tanpa memeriksanya berarti sedang menularkan perilaku korup.

Pola-pola target yang tidak realistis sama saja dengan menjalankan praktik korupsi. Juga regulasi yang ambisius, tidak realistis, bisa jadi ajang korupsi.

Para lulusan lembaga pendidikan kemudian masuk ke pasar kerja, termasuk menjadi pegawai pemerintahan. Belum lagi untuk menjadi pegawai pun harus ada biaya pelicin. Jadilah lingkaran setan korupsi yang tidak pernah putus. Korupsi terus marak, sedangkan upaya pemberantasannya sering sirna.

Akibatnya, distribusi aset sangat timpang. Ekonomi pro-poor, pro-job, pro-environment sekadar jargon bila korupsi tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Juga ekonomi yang berkeadilan akan menjadi omong kosong.

Jadi, betul juga bila KPK masuk ke ranah pendidikan, fasilitas publik, lembaga negara, perpajakan, proses pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Juga korupsi memang ada di mana-mana, di berbagai sektor, dari hulu ke hilir, termasuk di akar pendidikan.

Untuk itu, bila Indonesia ingin maju, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita dukung KPK. Semoga berhasil. ( Sumber: Media Indonesia, 17 Februari 2017)”

Tentang penulis:

Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi, Guru Besar Statistika FMIPA IPB

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728