Mewaspadai Pemilih Hantu

Oleh Hemat Dwi Nuryanto

Seperti dulu, Pilkada DKI Jakarta masih menyisakan masalah terkait daftar pemilih tetap (DPT) dan surat panggilan warga untuk mencoblos.

Meskipun kisruh DPT tidak sehebat dulu, ini menjadi indikasi data kependudukan sebagai basis penyusunan DPT tidak berkualitas. Belum lagi isu kasus pemalsuan KTP elektronik.

Tim sukses menemukan fakta dalam DPT masih ada potensi ghost voters (pemilih siluman). Ini bisa lewat modus penggelembungan anggaran di mana semakin besar jumlah pemilih, tambah banyak dana dibelanjakan untuk tahapan pemilu. Modus lain, kecurangan pemilu secara sistemik.

Tidak tertutup kemungkinan ada usaha sistemik menghimpun pemilih siluman yang dimobilisasi dari daerah lain agar orang-orang tertentu mencoblos lebih dari satu kali dalam TPS berbeda. Ini gampang terjadi mengingat kontrol di TPS lemah.

Selain itu, DPT juga masih terkandung cacat aspirasi karena hak pemilih hilang karena tidak memiliki kartu kependudukan.

Titik api sengketa dalam tahapan Pilkada sudah menyala dan bisa membesar dalam tahapan berikutnya lalu menghanguskan kredibilitas.

Padahal, Pilkada DKI Jakarta seharusnya menjadi referensi daerah lain. Mestinya Pilkada Ibu Kota terlaksana dengan tingkat akuntabilitas tinggi, efektif, dan modern. Nyatanya, kinerja KPUD DKI Jakarta tak bisa mengimbangi dinamika sosial politik masyarakat yang bergerak cepat.

Sosialisasi, administrasi, dan validasi pemilih masalah klasik yang mudah dipecahkan dengan teknologi informasi. Andai informasinya baik, sinkronisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah mudah dilakukan.

Persoalan DPT bukan sekadar data di atas kertas, tapi terkait sistem dan infrastruktur kependudukan yang amburadul.

Meskipun sudah ada KTP elektronik, tapi belum bisa diandalkan karena berbagai masalah teknis dan keterlambatan implementasi. Mestinya data KTP elektronik DKI bisa membantu verifikasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Namun kelangkaan blangko KTP elektronik dan pemasukan data tidak bisa mengejar tahapan pemilu. Ini membuat banyak warga yang akhir-akhir ini memiliki KTP elektronik, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

Jika tata kelola dan standardisasi infrastruktur sistem kependudukan baik, data dasar mudah dimutakhirkan secara cepat dan berkelanjutan.

Maka penting menggunakan aplikasi TIK sebagai sistem informasi pendaftaran dan pemutakhiran pemilih (Sitarlih) secara online.

Dengan aplikasi teknologi KPU/KPUD dan peserta pemilu bisa mengecek silang dengan mudah dan akurat. Dalam era konvergensi teknologi sekarang arsitektur SIAK nasional maupun daerah menuju ke arah business intelligence.

Dengan begitu tercipta konsolidasi database yang cerdas untuk bidang sosial, demokrasi, ekonomi, pendidikan, dan hankam.

Perkembangan TIK yang pesat sangat relevan untuk mendorong faktor intelligence tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Maka, hasil layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Tempat Perekaman Pendaftaran Penduduk (TPPP) kecamatan yang langsung terhubung melalui Virtual Private Network (VPN) bisa dikelola dan diolah secara cerdas.

Kebijakan pembangunan di segala bidang membutuhkan landasan varian data kependudukan yang terolah secara baik.

Belum Optimal

Dewasa ini sebagian besar kabupaten/kota telah membangun SIAK, namun belum optimal karena terkendala sumber daya manusia (SDM).

Masyarakat juga belum sadar melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan.

Akibatnya data base kependudukan tidak valid. Selain itu, untuk SIAK memerlukan anggaran besar. Daerah dengan PAD kecil tentu terbebani.

Kelak, memperbaiki DPT mestinya jangan bersifat eksesif dan tambal sulam karena bisa memperuncing keadaan. Sebenarnya sudah ada cetak biru tentang Sistem Informasi Pemilu (Sipemilu) berjudul Grand Design Sistem Informasi (GDSI) KPU.

Di dalamnya sudah digariskan pentingnya sistem pendaftaran pemilih yang terkait dengan sistem kependudukan. GDSI meliputi 26 portofolio aplikasi tahapan pemilu.

Strategi GDSI sebenarnya sudah dirancang menggunakan teknologi dengan tingkat transparansi, efektifitas, reliabilitas dan akuntabilitas tinggi. Sayang, Sistem Informasi Pemilu diterapkan sepotong-sepotong. Itulah sebabnya ada mislink antara DP4 dan DPT.

Apalagi, struktur dan format DP4 yang bersumber dari SIAK menyulitkan KPU/KPUD mengolah lebih lanjut. Apalagi SIAK daerah kebanyakan belum ditata dengan benar.

Pemilu melahirkan industri kampanye dari tingkat kaki lima hingga usaha besar jasa konsultasi politik. Sayang, liberalisasi industri kampanye negeri ini belum disertai kaidah standardisasi dan audit kinerja.

Berbagai aktivitas industri kampanye utamanya kiprah lembaga survei telah mengundang polemik dan menimbulkan bermacam resistensi.

Contoh, masalah survei dan perhitungan cepat (quick count) yang acap kali digugat karena kurang sinkron dengan ketentuan. Mereka harus memberitahu metodologi serta paparan objektif sosok yang di belakang survei.

Hingga kini kontribusi industri kampanye pemilu masih kurang dalam meningkatkan kualitas demokrasi rakyat seluas-luasnya.

Jadi, mereka harus membangun reputasi dan prefesionalitas. Bagus bila lembaga survei bisa mewujudkan peta politik berbasis Geographical Information System (GIS) yang memadukan sistem informasi data kependudukan dan sistem perpolitikan nasional atau lokal.

Meskipun industri kampanye secara tidak langsung telah menjadi afiliasi industri serupa di Amerika Serikat, tak bisa dimungkiri, para electioneer sini telah dikategorikan sebagai elite baru yang bisa merekayasa kekuasaan.

Ada kesenjangan antara perkembangan industri kampanye dan kultur berdemokrasi. Apalagi pengusaha media setiap saat bisa intervensi untuk memeringkat peserta pemilu. Akibatnya, derajat ketulusan rakyat dalam berdemokrasi terganggu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu berhak mengatur lembaga survey seperti registrasi organisasi dan konteks survey.

Ini sangat penting dilaksanakan. Setelah itu, perlu ditekankan standardisasi teknis seperti tabulasi, kriteria sampel, jumlah sampel, teknis pengambilan sampel, metode wawancara, dan informasi tambahan lain.

Dalam domain ilmu statistik terdapat survei akurat dan jujur. Survei jujur, belum tentu menghasilkan output akurat. Begitu juga survei akurat, belum tentu jujur.

Sesungguhnya tidak satu pun survei bisa dikatakan akurat. Sekalipun menggunakan data populasi, keakuratan masih diragukan karena faktor kesalahan.

Suatu survei dikatakan jujur bila menghasilkan tingkat akurasi pengukuran tinggi menggunakan definisi sampel yang relevan atau bisa diterima dengan kondisi populasi secara keseluruhan.

Jika diamati output survei selama ini, tidak ada satu pun yang menghasilkan buah jujur. Suatu survei bisa dikatakan jujur bila memiliki definisi operasional yang dianggap bisa relevan dengan kondisi populasi. ( Sumber: Koran Jakarta, 14 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Hemat Dwi Nuryanto Penulis Lulusan UPS Toulouse Prancis

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,652,571 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: