Kampanye pada Masa Tenang

Oleh Saiful Anam

TAHAPAN demi tahapan jadwal Pilkada serentak tahun 2017 telah dilalui, mulai sejak penyerahan syarat dukungan perseorangan, pendaftaran calon, verifikasi calon, penetapan calon, pengundian dan pengumuman nomor urut, masa kampanye dan debat publik serta tibalah saatnya sekarang masa tenang.

Masa tenang telah ditetapkan oleh KPU dalam Pilkada Serentak tahun 2017 adalah selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2017.

Masa tenang dapat diartikan sebagai waktu para pasangan calon, tim sukses, atau pihak lainnya dilarang melakukan kampanye baik secara terbuka maupun tertutup guna menjaring dan memengaruhi pemilih.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa tenang, baik yang tercamtum dalam Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, maupun dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sama-sama melarang segala kegiatan kampanye politik 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara.

Adapun pelanggaran terhadap segala kegiatan kampanye dalam masa tenang akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 187 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan, ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).”

Apabila melihat ketentuan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikategorikan sanksi kampanye pada saat masa tenang tersebut tergolong sanksi dalam kategori tindak pidana ringan.

Hal itu karena terhadap pelanggarnya hanya dapat diberikan sanksi pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling hanyak hanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Sanksi Ringan

Dengan demikian kampanye pada saat masa tenang merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan, mengingat kategori sanksi yang diberikan hanya merupakan sanksi ringan dalam Pilkada, ataupun bukan menjadi bagian dari sanksi yang paling ditakuti atau dihindari oleh pasangan calon berserta tim suksesnya, yakni sanksi berupa pembatalan pasangan calon sebagai peserta pada Pilkada.

Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 mengatur sanksi pembatalan sebagai perserta pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota/ Provinsi di antaranya adalah: Pertama, apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Kedua, Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Ketiga, Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Banyak motif dan cara pelanggaran dan kecurangan yang akan berpotensi terjadi pada saat Pilkada. Namun menurut catatan dan analisis penulis setidaknya terdapat beberapa potensi kecurangan yang kemungkinan akan terjadi pada saat masa tenang dalam Pilkada.

Pertama, adanya alat peraga yang sengaja dibiarkan atau bahkan dengan sengaja disebar pada saat masa tenang untuk memengaruhi calon pemilih dalam pilkada.

Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan antarcalon yang satu dan lainnya. Selain itu juga akan menimbulkan potensi tuduh-menuduh antarpendukung pasangan calon.

Kedua, adanya potensi upaya intimidasi atau pemaksaan terhadap calon pemilih agar dapat memilih dengan cara mengarahkan suara pemilih terhadap pasangan calon tertentu.

Intimidasi dan pemaksaan ini berpotensi tidak hanya dilakukan oleh tim sukses pasangan calon tertentu, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh aparat/pejabat setempat yang berkuasa ataupun oleh penyelenggara pemilihan yang ada di sekitar masingmasing RT atau RWsetempat, sehingga dengan adanya intimidasi dan pemaksaan tersebut akan berujung pada terjadinya kecurangan dalam Pilkada.

Ketiga, potensi fitnah atau berita yang tidak benar (pemberitaan bohong) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoax).

Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, berita hoax dengan sangat mudah dikembangkan atau disebar.

Keempat, adanya potensi bahan dan logistik pilkada yang dibuat bermasalah. Hal ini sangat sering terjadi pada saat sebelum atau pada saat masa tenang pelaksanaan pilkada di daerah-daerah.

Berdasar beberapa persoalan di atas, baik dari segi pengaturan sanksi kampanye di masa tenang yang masih menuai persoalan karena sanksi yang diberikan hanya merupakan sanksi ringan, maupun problematika terhadap potensi-potensi kecurangan yang kemungkinan akan terjadi pada masa tenang, harapan penulis hendaknya pemerintah dan DPR dapat meninjau ulang terhadap pengaturan sanksi kampanye pada masa tenang yang lebih tegas dan berat. (Sumber: Suara Merdeka, 13 Februari 2017)

Tentang penulis:

Saiful Anam, kandidat doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.689 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Iklan

%d blogger menyukai ini: