Arsip untuk Februari 16th, 2017

Menu Terbaru Kamis, 16 Februari 2017

Saiful Anam
Kampanye pada Masa Tenang
artikel pengamat

Endarji Dwi Suprapto
Guyuran Dana dan Kemandirian Desa
artikel pengamat

Ardy Muawin
Implikasi Kontrak Migas bagi Daerah
artikel pengamat

Ahmad Baedowi
Moralitas dan Keteladanan
artikel pengamat
 
Anton Prasetyo
Pendidikan Moral Kita
artikel pengamat

Ikhsan Darmawan
Penonaktifan Gubernur Terdakwa
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Kaum Nahdliyin Tidak Tidur
artikel pengamat

Nesia Qurrota A’yun
Mencari Pemimpin Berintegritas
artikel pengamat

Jazuli Juwaini
Memuliakan Ulama
artikel pengamat

Ali Mansyur HD
Menghalau Politik Uang
artikel pengamat

Ari Kristianawati
Paradoks Anggaran dan Mutu Pendidikan Nasional
artikel pengamat

Hemat Dwi Nuryanto
Mewaspadai Pemilih Hantu
artikel pengamat

Nicky Hogan
Go Public,untuk Siapa?
artikel pengamat

Nufransa Wira Sakti
APBN untuk Kemakmuran Rakyat
artikel pengamat

Dave Laksono
Hubungan Indonesia-Amerika di Era Trump
artikel pengamat

Arief Hidayat
Menjaga Hakim Konstitusi dan Lembaga Peradilan
artikel dosen

Serta 15120 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Mewaspadai Pemilih Hantu

Oleh Hemat Dwi Nuryanto

Seperti dulu, Pilkada DKI Jakarta masih menyisakan masalah terkait daftar pemilih tetap (DPT) dan surat panggilan warga untuk mencoblos.

Meskipun kisruh DPT tidak sehebat dulu, ini menjadi indikasi data kependudukan sebagai basis penyusunan DPT tidak berkualitas. Belum lagi isu kasus pemalsuan KTP elektronik.

Tim sukses menemukan fakta dalam DPT masih ada potensi ghost voters (pemilih siluman). Ini bisa lewat modus penggelembungan anggaran di mana semakin besar jumlah pemilih, tambah banyak dana dibelanjakan untuk tahapan pemilu. Modus lain, kecurangan pemilu secara sistemik.

Tidak tertutup kemungkinan ada usaha sistemik menghimpun pemilih siluman yang dimobilisasi dari daerah lain agar orang-orang tertentu mencoblos lebih dari satu kali dalam TPS berbeda. Ini gampang terjadi mengingat kontrol di TPS lemah.

Selain itu, DPT juga masih terkandung cacat aspirasi karena hak pemilih hilang karena tidak memiliki kartu kependudukan.

Titik api sengketa dalam tahapan Pilkada sudah menyala dan bisa membesar dalam tahapan berikutnya lalu menghanguskan kredibilitas.

Padahal, Pilkada DKI Jakarta seharusnya menjadi referensi daerah lain. Mestinya Pilkada Ibu Kota terlaksana dengan tingkat akuntabilitas tinggi, efektif, dan modern. Nyatanya, kinerja KPUD DKI Jakarta tak bisa mengimbangi dinamika sosial politik masyarakat yang bergerak cepat.

Sosialisasi, administrasi, dan validasi pemilih masalah klasik yang mudah dipecahkan dengan teknologi informasi. Andai informasinya baik, sinkronisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah mudah dilakukan.

Persoalan DPT bukan sekadar data di atas kertas, tapi terkait sistem dan infrastruktur kependudukan yang amburadul.

Meskipun sudah ada KTP elektronik, tapi belum bisa diandalkan karena berbagai masalah teknis dan keterlambatan implementasi. Mestinya data KTP elektronik DKI bisa membantu verifikasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Namun kelangkaan blangko KTP elektronik dan pemasukan data tidak bisa mengejar tahapan pemilu. Ini membuat banyak warga yang akhir-akhir ini memiliki KTP elektronik, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

Jika tata kelola dan standardisasi infrastruktur sistem kependudukan baik, data dasar mudah dimutakhirkan secara cepat dan berkelanjutan.

Maka penting menggunakan aplikasi TIK sebagai sistem informasi pendaftaran dan pemutakhiran pemilih (Sitarlih) secara online.

Dengan aplikasi teknologi KPU/KPUD dan peserta pemilu bisa mengecek silang dengan mudah dan akurat. Dalam era konvergensi teknologi sekarang arsitektur SIAK nasional maupun daerah menuju ke arah business intelligence.

Dengan begitu tercipta konsolidasi database yang cerdas untuk bidang sosial, demokrasi, ekonomi, pendidikan, dan hankam.

Perkembangan TIK yang pesat sangat relevan untuk mendorong faktor intelligence tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Maka, hasil layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Tempat Perekaman Pendaftaran Penduduk (TPPP) kecamatan yang langsung terhubung melalui Virtual Private Network (VPN) bisa dikelola dan diolah secara cerdas.

Kebijakan pembangunan di segala bidang membutuhkan landasan varian data kependudukan yang terolah secara baik.

Belum Optimal

Dewasa ini sebagian besar kabupaten/kota telah membangun SIAK, namun belum optimal karena terkendala sumber daya manusia (SDM).

Masyarakat juga belum sadar melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan.

Akibatnya data base kependudukan tidak valid. Selain itu, untuk SIAK memerlukan anggaran besar. Daerah dengan PAD kecil tentu terbebani.

Kelak, memperbaiki DPT mestinya jangan bersifat eksesif dan tambal sulam karena bisa memperuncing keadaan. Sebenarnya sudah ada cetak biru tentang Sistem Informasi Pemilu (Sipemilu) berjudul Grand Design Sistem Informasi (GDSI) KPU.

Di dalamnya sudah digariskan pentingnya sistem pendaftaran pemilih yang terkait dengan sistem kependudukan. GDSI meliputi 26 portofolio aplikasi tahapan pemilu.

Strategi GDSI sebenarnya sudah dirancang menggunakan teknologi dengan tingkat transparansi, efektifitas, reliabilitas dan akuntabilitas tinggi. Sayang, Sistem Informasi Pemilu diterapkan sepotong-sepotong. Itulah sebabnya ada mislink antara DP4 dan DPT.

Apalagi, struktur dan format DP4 yang bersumber dari SIAK menyulitkan KPU/KPUD mengolah lebih lanjut. Apalagi SIAK daerah kebanyakan belum ditata dengan benar.

Pemilu melahirkan industri kampanye dari tingkat kaki lima hingga usaha besar jasa konsultasi politik. Sayang, liberalisasi industri kampanye negeri ini belum disertai kaidah standardisasi dan audit kinerja.

Berbagai aktivitas industri kampanye utamanya kiprah lembaga survei telah mengundang polemik dan menimbulkan bermacam resistensi.

Contoh, masalah survei dan perhitungan cepat (quick count) yang acap kali digugat karena kurang sinkron dengan ketentuan. Mereka harus memberitahu metodologi serta paparan objektif sosok yang di belakang survei.

Hingga kini kontribusi industri kampanye pemilu masih kurang dalam meningkatkan kualitas demokrasi rakyat seluas-luasnya.

Jadi, mereka harus membangun reputasi dan prefesionalitas. Bagus bila lembaga survei bisa mewujudkan peta politik berbasis Geographical Information System (GIS) yang memadukan sistem informasi data kependudukan dan sistem perpolitikan nasional atau lokal.

Meskipun industri kampanye secara tidak langsung telah menjadi afiliasi industri serupa di Amerika Serikat, tak bisa dimungkiri, para electioneer sini telah dikategorikan sebagai elite baru yang bisa merekayasa kekuasaan.

Ada kesenjangan antara perkembangan industri kampanye dan kultur berdemokrasi. Apalagi pengusaha media setiap saat bisa intervensi untuk memeringkat peserta pemilu. Akibatnya, derajat ketulusan rakyat dalam berdemokrasi terganggu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu berhak mengatur lembaga survey seperti registrasi organisasi dan konteks survey.

Ini sangat penting dilaksanakan. Setelah itu, perlu ditekankan standardisasi teknis seperti tabulasi, kriteria sampel, jumlah sampel, teknis pengambilan sampel, metode wawancara, dan informasi tambahan lain.

Dalam domain ilmu statistik terdapat survei akurat dan jujur. Survei jujur, belum tentu menghasilkan output akurat. Begitu juga survei akurat, belum tentu jujur.

Sesungguhnya tidak satu pun survei bisa dikatakan akurat. Sekalipun menggunakan data populasi, keakuratan masih diragukan karena faktor kesalahan.

Suatu survei dikatakan jujur bila menghasilkan tingkat akurasi pengukuran tinggi menggunakan definisi sampel yang relevan atau bisa diterima dengan kondisi populasi secara keseluruhan.

Jika diamati output survei selama ini, tidak ada satu pun yang menghasilkan buah jujur. Suatu survei bisa dikatakan jujur bila memiliki definisi operasional yang dianggap bisa relevan dengan kondisi populasi. ( Sumber: Koran Jakarta, 14 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Hemat Dwi Nuryanto Penulis Lulusan UPS Toulouse Prancis

 

Menghalau Politik Uang

Oleh Ali Mansyur HD

PADA 15 Pebruari 2017, masyarakat di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah akan memilih pasangan calon kepala daerah. Sekitar 6,3 juta warga di tujuh daerah itu akan menentukan nasib kepemimpinan di daerahnya masing-masing.

Ada 17 pasangan calon yang berlaga dan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tujuh daerah itu adalah Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Pati, Banjarnegara, Cilacap, Brebes dan Batang. Tujuh daerah ini termasuk 101 daerah di Indonesia yang menggelar pilkada serentak tahun ini (2017).

Salah satu titik kerawanan yang harus diwaspadai menjelang hari H pencoblosan adalah dugaan adanya pelanggaran politik uang (money politics). Praktik kecurangan jenis ini biasa disebut dengan serangan fajar.

Bahkan, kini ada istilah serangan dhuha dan serangan luhur. Artinya, uang politiknya diberikan di waktu dhuha dan luhur.

Serangan dhuha dilakukan untuk meng-counter serangan fajar. Adapun serangan dzuhur dilakukan sebagai serangan terakhir terhadap pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya.

Ancaman politik uang ini menjadi persoalan serius. Sebab, politik uang akan mengancam proses demokrasi. Politik uang adalah racun yang akan menghancurkan sendi-sendi demokrasi.

Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat memilih pemimpinnya berdasarkan pada visi dan misi kandidat . Namun, kondisi ideal itu bisa terkoyak akibat politik uang.

Mengembalikan Modal

Kandidat kepala daerah yang melakukan politik uang akan mengeluarkan biaya besar. Saat terpilih, sudah barang pasti gaji dan tunjangannya tidak mencukupi untuk mengembalikan modal Pilkada.

Maka kepala daerah tersebut akan berusaha mencari uang dari sumbersumber yang tidak sesuai dengan aturan (korupsi).

Jika itu yang terjadi maka kebijakan kepala daerah terpilih tidak akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tapi demi kepentingan modal. Jangan berharap pilkada bisa melahirkan pejabat berkualitas jika pemilih masih berharap ada politik uang.

Sikap dan perilaku pemilih yang masih pragmatis gak wik gak obos (nggak ada duit nggak nyoblos) akan melahirkan kepala daerah yang berperilaku pragmatis juga.

Kebijakan kepala daerah terpilih dengan cara menebar politik uang akan diorientasikan tidak hanya untuk mengembalikan modal yang ia keluarkan saat Pilkada, juga berikut keuntungannya, dengan melakukan tindakan korupsi dalam berbagai bentuk.

Di antaranya meminta fee proyek, memasang tarif untuk penerimaan CPNS, tenaga honorer, jual beli jabatan sebagaimana yang terjadi di Pemkab Klaten, baru-baru ini.

Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, sejak 1999 hingga 2016, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terseret kasus hukum sebanyak 357 kepala/wakil kepala daerah.

Kasus hukum itu terutama korupsi. Banyak pihak menyebut bahwa salah satu penyebab seorang kepala daerah/wakil kepala daerah melakukan korupsi karena proses Pilkada berbiaya mahal. Salah satu pengeluaran yang paling besar adalah untuk politik uang; baik untuk mahar politik maupun untuk meraih dukungan masyarakat.

Momentum pilkada di tujuh daerah di Jawa Tengah harus dimanfaatkan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya. Momentum lima tahunan inilah yang akan menentukan nasib kepemimpinan di daerah.

Salah satu upaya memperbaiki kualitas kepemimpinan di daerah adalah dengan cara menghentikan praktik- praktik politik uang.

Dari sisi regulasi, upaya mencegah, menindak dan memberantas praktik politik uang sebenarnya sudah ada payung hukumnya.

UU Pilkada saat ini sudah lebih baik dibandingkan UU Pilkada sebelumnya. Dalam Pilkada serentak 2015, politik uang memang dilarang, tapi tidak ada sanksinya.

Kala itu, banyak kasus politik uang tapi tak bisa diproses hukum. Bawaslu menerima 929 laporan politik uang. Tapi hanya tiga kasus yang berlanjut ke pengadilan, itu pun tidak ada yang dijatuhi sanksi.

Kini, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sudah mengatur sanksi praktik politik uang.

Pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, dapat dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon (Pasal 73 Ayat 2). Tim kampanye juga bisa dijerat sanksi pidana (Pasal 73 Ayat 3).

Setiap orang yang melakukan politik uang bisa diproses hukum dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 187A Ayat 1).

Kita semua masih menungggu apakah jajaran Bawaslu bisa memproses hukum jika ada praktik politik uang. Mengingat untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, kasus politik uangnya harus terstruktur, masif dan sistematis.

Ke depan, gagasan mendorong pemilih cerdas harus terus dibumikan. Kampanye dan imbauan harus memilih dengan hati nurani sejatinya tidak hanya lipstik dan seremonial belaka, tetapi harus menjadi paradigma dalam setiap Pemilu. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Ali MansyurHD MSi, Sekretaris Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jateng, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jateng

Hubungan Indonesia-Amerika di Era Trump

Oleh Dave Laksono
Pasca pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika, saat ini arus protes terhadap berbagai kebijakan kontroversial Trump sedang meluas di beberapa negara bagian di Amerika.

Kasus teranyar, Presiden Trump beberapa waktu lalu meneken aturan larangan masuk warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim ke Amerika Serikat, yaitu Suriah, Irak, Iran, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan.

Selain itu, Trump juga menghentikan penerimaan imigran di mana secara khusus protokol tersebut melarang sementara pengungsi Suriah masuk ke Amerika. Akibat itu, terjadi pengurangan jumlah pengungsi yang semula sekitar 110.000 menjadi hanya 50.000.

Namun, putusan pengadilan banding Amerika Serikat telah mengalahkan gugatan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait larangan masuk bagi warga dan pengungsi dari tujuh negara mayoritas muslim.

Meluasnya aksi protes terhadap Trump terutama dipicu oleh isuhaksipilyangdinilai”tidakmanusiawi” bagi pengungsi dan korban kekejaman ekstremis.

Namun, Trump berdalih langkahnya semata-mata demi membantu melindungi warga Amerika dari serangan terorisme.

Ia juga menegaskan larangan itu bukan mengenai muslim atau nonmuslim, tetapi soal keamanan. Terlepas dari dalih yang disampaikan Trump, yang pasti Trump telah memulai suatu era pemerintahan baru di Amerika dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang sedang mendapat kecaman dari warga negara Amerika sendiri.

Kontroversi Trumpdiprediksiakanterusberlanjut, terutama menyangkut kebijakan luar negeri Amerika dalam bidang politik, keamanan, dan perdagangan.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai pengaruh yang begitu besar di kawasan Asia Tenggara dan memilikihubungankemitraanyang dekat dengan Amerika juga tidak akan lepas dari kontroversi Trump, terutama menyangkut isu terorisme, hubungan militer, dan perdagangan.

Menerka Hubungan Dua Negara

Dalam kunjungan kerja saya saat ini di Amerika sejak 8 Februari lalu, saya sudah bertemu beberapa stakeholder di Amerika yakni beberapa anggota Kongres dan Senat dari Partai Republik dan Demokrat, termasuk juga dengan para analis politik untuk Pemerintah Amerika.

Pada prinsipnya, mereka mempunyai visi masa depan untuk membangun kemitraan yang lebih strategis lagi dengan Indonesia di era pemerintahan Jokowi dan Presiden Donald Trump yang sudah dimulai di era pemerintahan SBY.

Indonesia diyakini dapat menjadi motor pendorong perdamaian di negara-negara muslim sekaligus menjadi jembatan penghubung negara-negara Barat dengan negara-negara Islam.

Indonesia juga diyakini akan mempunyai andil yang besar dalam upaya pemberantasan terorisme setelah sukses menyelesaikan kasus Bom Bali.

Di sisi lain, dengan model demokrasi yang saat ini sedang dikembangkan, Indonesia dapat menjadi percontohan negara muslim yang demokratis bagi dunia internasional.

Amerika juga mempunyai harapan agar Indonesia dapat memainkan peranan yang signifikan dalam mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Namun, menjadi pertanyaan, sejauh mana hubungan kemitraan Indonesia-Amerika dapat berlangsung? Ini masih menjadi teka-teki, terutama di beberapa kalangan di Amerika, termasuk juga masyarakat Indonesia yang berada di Amerika mengingat ciri khas kepemimpinan Trump yang penuh dengan kontroversi.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, kepemimpinan Donald Trump akan memengaruhi hubungan AS dan Indonesia. Kebijakan Trump akan lebih fokus untuk penguatan industri dalam negeri.

Kebijakan ini akan berdampak besar terhadap cara Amerika menjalankan kepentingan bisnisnya dengan seluruh negara dunia.

Sejak memenangkan pemilu, Trump mengancam untuk menarik diri dari pakta-pakta kerja sama perdagangan bebas seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement / NAFTA) dan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership Agreement/ TPPA).

Ia bahkan menyarankan AS menarik diri dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan Trump yang cenderung antiglobalisasi dan antiliberalisasi perdagangan dikhawatirkan akan menyulut perang dagang antarnegara yang ujungnya bakal menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global.

Dampak kebijakan perdagangan Trump bagi ekonomi Indonesia berpotensi memukul industri dalam negeri karena masih banyak industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor dan berpotensi memperlemah ekspor Indonesia ke Amerika. Padahal, hubungan ekonomi Indonesia-Amerika selama ini begitu strategis.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia ke Amerika pada 2016 mencapai USD11,59 miliar atau 11,5% terhadap total ekspor Indonesia.

Ekspor Indonesia ke Amerika lebih besar dibandingkan ekspor Indonesia ke Jepang, China, India, dan Singapura yang merupakan negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia. Begitu juga kebijakan Trump yang akan memangkas pajak korporasi tentu akan menarik perusahaan-perusahaan Amerika untuk lebih banyak berinvestasi di negaranya sendiri.

Dampaknya, alokasi investasi korporasi- korporasi Amerika di negara- negara lain termasuk Indonesia bisa jadi akan berkurang.

Padahal, menurut data BKPM, pada 2016 penanaman modal asing (PMA) dari AS cukup signifikan dengan realisasi investasi langsung Amerika di Indonesia mencapai USD430,4 juta atau setara Rp5,7 triliun.

Kebijakan Trump di bidang perdaganganyangantiglobalisasi dan perdagangan bebas oleh anggota Kongres dari Partai Demokrat dan para analis politik di Amerika dinilai akan melemahkan ekonomi Amerika karena selama ini Indonesia merupakan negara mitra kerja sama ekonomi yang strategis.

Memperkuat Diri

Tentu menjadi pertanyaan, lalu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kontroversi kebijakan Trump? Jawabannya, kita harus membangun fundamental ekonomi dalam negeri menjadilebihkuat agartidakmudah terguncang oleh kontroversi kebijakan Trump.

Fondasi perekonomian pun harus dibangun dengan kekuatan sendiri. Dalam beberapa kesempatan rapat Komisi I dengan menteri luar negeri dan beberapa kementerian terkait, saya kerap kali menyampaikan untuk menghadapi kebijakan Trump yang mengisolasi Amerika dari perdagangan internasional, Indonesia sudah harus mempunyai industri dalam negeri yang kuat agar tidak tergantung impor bahan baku dari Amerika.

Seperti AS yang inward looking, Indonesia juga harus fokus membenahi industri nasional sehingga ketergantungan pada asing semakin berkurang.

Rangkaian kebijakan besar yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga 14 jilid harus direalisasikan secara lebih nyata agar paket-paket kebijakan tersebut dapat memperbaiki iklim bisnis di dalam negeri, mulai dari kemudahan izin berinvestasi hingga kepastian hukum dalam berusaha.

Saya yakin, jika fundamental perekonomian Indonesia kuat, kita bisa menentukan nasib kita sendiri dan tidak akan terpengaruhi gaya kepemimpinan Trump yang kontroversial. ( Sumber: Koran Sindo, 14 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Dave Laksono Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI

Memuliakan Ulama

Oleh Jazuli Juwaini

                
Ulama punya maqom terhormat dalam sosiokultural bangsa kita. Secara teologis ulama adalah waris atau penerus para Nabi.

Sebagai penerus Nabi, tugas ulama adalah men-syiar-kan ajaran agama sepeninggal Nabi dan Rasul. Maka peran mereka mahapenting dalam membimbing umat untuk tetap istikamah dalam berislam, memurnikan aqidah, dan menegakkan syariat Allah. Dalam dimensi kebangsaan peran mereka adalah penjaga akhlak dan moralitas bangsa.

Mereka mengajarkan nilai agama yang menjadi nafas kebangsaan kita sejalan dengan sila pertama Pancasila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian ditegaskan kembali dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1): ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Landasan konstitusional tersebut menegaskan ciri khas negara kita sebagai Negara bangsa yang religius (religious nation state).

Indonesia memang bukan negara agama dalam arti ada satu agama yang menjadi agama negara, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan negara (publik) dan agama (privat).

Indonesia jelas bukan negara ateis (tidak beragama) sebagaimana dianut negara komunis. Agama di Indonesia—agama apa pun—menempati posisi yang penting, bahkan vital, dalam kebangsaan kita.

Dengan narasi demikian, peran ulama sebagai penerus Nabi dan penjaga kemurnian agama menempati posisi yang terhormat.

Pemuka agama bukan saja menjadi rujukan umat beragama, tetapi juga menjadi rujukan pemerintah/penguasa.

Tugas ulama meluruskan pemimpin jika melenceng dari nilai-nilai luhur agama. Hal itu bukan saja memiliki landasan teologis, tetapi juga landasan konstitusional.

Maka sepanjang periode pemerintahan di negara ini, penguasa (umara) selalu berusaha menjaga relasi yang harmonis dengan ulama.

Peran Historis

Di samping berperan sebagai penjaga moralitas bangsa, ulama punyaperanhistorisyangsangat menonjol dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ulama menjadi motor dan penggerak utama dalam perjuangan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Ulama sebagai anutan umat, perintahnya laksana perintah komandan kepada pasukannya. Maka kita mendengar berbagai kisah heroik laskar-laskar santri yang dipimpin ulama, ada Hizbullah, Sabilillah, dan lainlain.

Kita juga mengetahui kisah masyhur tentang fatwa Resolusi Jihad Kyai Hasyim Asyari yang berperan besar mengobarkan perlawanan mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan membonceng sekutu.

Dengan resolusi tersebut, perang melawan penjajah dianggap jihad fi sabilillah, yakni perang suci atau perang sabil demi agama.

Belanda pun kewalahan menghadapi barisan ulama dan santri hingga mengeluarkan segala cara dan bujuk rayu untuk menaklukkan mereka.

Salah satu cara yang mereka lakukan adalah iming-iming kemudahan berhaji dengan fasilitas dan biaya murah dari Belanda.

Menghadapi propaganda itu, para ulama tetap pada sikap nonkooperatif hingga KH Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa haram hukumnya pergi haji menggunakan kapal Belanda.

Gerakan nonkooperatif ini pun dilakukan dan dipimpin ulama-ulama lainnya. Para ulama memobilisasi dan memimpin rakyat dalam perjuangan fisik melawan penjajah.

Banyak ulama yang menjadi pemimpin perlawanan seperti Pangeran Dipenogoro, Fatahillah, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, KH Abbas Buntet, KH Zainal Mustafa.

Peran itu terus berlanjut setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, para ulama pergerakan tetap memainkan peran vital pada fase awal pembentukan negara bangsa: penyusunan dasar negara, konstitusi, dan pemerintahan Indonesia merdeka.

Sejumlah ulama aktif dalam PPKI, BPUPKI, lalu menjadi menteri kabinet dan anggota parlemen, di antaranya yang bisa disebut namanya: KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, KH Kahar Muzakir, KH M Natsir, KH Agus Salim.

Tentu saja lebih banyak yang beramal bakti di lapangan masyarakat melalui ormas yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.

Dengan seluruh paparan peran historis tersebut, jangan pernah meragukan kesetiaan ulama kepada NKRI karena mereka berjuang di garis depan merebut kemerdekaan hingga proses pembentukan negara. Jangan pertanyakan jiwa besar ulama dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini.

Cukuplah sepenggal kisah tentang hapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta tentang ”kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya”— atas permintaan saudara kita Nasrani dari Indonesia timur— menjadi saksi betapa ulama negeri ini lebih cinta persatuan dan kesatuan daripada siapa pun.

Memuliakan Ulama

Sejak masa penjajahan para ulama menyadarkan rakyat akan ketidakadilan dan kesewenang- wenangan para penjajah. Spirit penyadaran tersebut tak pernah hilang dari peran para ulama.

Di berbagai pesantren, madrasah, organisasi, tablig, ceramah, dan pertemuan lain, para ulama menanamkan kesadaran di hati rakyat akan ketidakadilan dan kesewenang- wenangan.

Dus, garis perjuangan ulama sejak dulu kala jelas dalam menjaga republik ini dari tindakan yang merusak dan mengarahkan pada maslahat bagi seluruh rakyat.

Maka dalam menyikapi berbagai peristiwa aktual, antara lain ketika ulama memimpin umat melakukan kritik dan koreksi atas kesewenangan hingga menuntut penegakan hukum yang berkeadilan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, hendaknya kita melihat dalam kacamata positif dan konstruktif bagi masa depan kebangsaan Indonesia yang religius.

Demikian halnya pandangan kita terhadap otoritas/ kewenangan ulama dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan berbagai masalah umat Islam dan masalah-masalah kebangsaan.

Menjadi tugas ulama untuk menjaga kemuliaan agama dan ajarannya sekaligus mengarahkan umat dalam menyikapi berbagai problematika kebangsaan.

Dengan cara pandang tersebut, menjadi kewajiban seluruh warga bangsa untuk memuliakan ulama beserta seluruh fatwa/ pandangan keagamaannya dalam rangka membimbing umat.

Jangan ada pihak-pihak yang mendiskreditkan bahkan menuduh ulama dan fatwanya sebagai sumber kegaduhan. Jangan ada pula pihak yang sewenang-wenang menyerang integritas pribadi atau organisasi ulama dengan maksud atau tujuan politis, apalagi membangun opini jahat bahwa gerakan (aksi) ulama dan umat dalam membela Islam sebagai wujud intoleransi, anti kebinekaan, memecah belah persatuan, atau bahkan mengancam Pancasila dan NKRI.

Sikap dan pandangan itu bukan saja melecehkan ulama, tetapi juga mengingkari peran dan kontribusi ulama yang teramat besar bagi bangsa ini. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi bangsa ini kecuali memuliakan ulama dan mengokohkan maqom-nya pada posisi yang terhormat di republik ini. ( Sumber: Koran Sindo, 13 Februari 2017)

Tentang penulis:

DR H Jazuli Juwaini, MA Ketua Fraksi PKS DPR

APBN untuk Kemakmuran Rakyat

Oleh Nufransa Wira Sakti

APBN ialah salah satu produk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Untuk itu, APBN dirancang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga mempunyai daya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Namun, APBN sebagai alat kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang terjadi di dunia.

Pada 2016, perekonomian global sedikit melemah karena adanya beberapa faktor utama antara lain adanya penurunan harga komoditas global sebagai akibat melemahnya perekonomian di Tiongkok serta terjadinya penurunan arus modal karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan kenaikan Fed Fund Rate (FRR) oleh Federal Reserve.

Dengan berbagai guncangan tersebut, perekonomian Indonesia harus bisa bertahan sekaligus menjadi daya dorong agar tidak terpuruk.

Berbagai paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, telah diterbitkan beberapa peraturan baru untuk mendorong atau meningkatkan investasi, daya saing industri, dan ease of doing business.

Di sektor kepabeanan, bea cukai mengambil peran dalam memfasilitasi perdagangan seperti penurunan dwelling time di beberapa pelabuhan utama.

Misalnya di Pelabuhan Belawan dari 6,30 hari menjadi 3,13 hari dengan customs clearance hanya 0,14 hari dan di Pelabuhan Tanjung Perak dari 6,44 hari menjadi 3,87 hari dengan customs clearance hanya 0,36 hari.

Perbaikan signifikan bea cukai yang diakui dalam indikator trading across border (TAB) ialah service improvement dan pelayanan dokumen kepabeanan melalui implementasi Indonesia National Single Window (INSW).

Dalam melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat, diberlakukan peraturan yang langsung menyentuh masyarakat, antara lain perluasan industri yang berhak mendapatkan fasilitas tax allowance, pengenaan bea masuk 0% untuk 21 pos terkait dengan suku cadang dan komponen pemeliharaan pesawat terbang, penurunan tarif PPh untuk pengalihan tanah dan/atau bangunan dan pembebasan PPh pengalihan tanah untuk kepentingan umum.

Selain itu, Kementerian Keuangan telah terlibat aktif dalam melaksanakan program prioritas untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengguliran kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema pemberian subsidi bunga.

Di 2016, sebanyak Rp86 triliun telah disalurkan oleh 27 penyalur terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) kepada lebih dari 4 juta debitur KUR di seluruh Indonesia.

Kebijakan-kebijakan fiskal tersebut bersifat akomodatif dan digunakan untuk menjaga stabilitas.

Dalam mewujudkan kebijakan fiskal dan APBN yang kredibel dan berkesinambungan juga telah dilakukan berbagai penghematan di 2016.

Yang utama ialah penghematan subsidi energi dalam APBN yang kemudian dialihkan menjadi anggaran untuk kebutuhan belanja yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan wujud upaya pemerintah untuk merealokasi anggaran yang kurang produktif menjadi anggaran yang lebih produktif yang antara lain digunakan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan mengurangi kesenjangan antardaerah, juga meningkatkan iklim investasi.

Pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian pemerintah dengan membangun jaringan irigasi, waduk, dan embung.

Pada 2017, ketidakpastian perekonomian global masih berlanjut. Kondisi perekonomian global yang belum menggembirakan masih akan mewarnai perekonomian Indonesia yang akan datang.

Bukan hanya pertumbuhan tinggi yang sulit untuk direalisasikan, melainkan juga potensi terjadinya ketidakpastian yang semakin terbuka.

Karena itu, Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang konservatif, yaitu pada level 5,1% pada 2017.

Untuk menjaga kredibilitas, asumsi-asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN pun ditetapkan dengan angka-angka yang lebih realistis, dengan tetap mempertahankan fungsi APBN sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan program prioritas pembangunan.

APBN tetap bersifat countercyclical yang ekspansif yang mana sisi pembelanjaan masih lebih besar daripada sisi penerimaan, tetapi tetap dalam prinsip kehati-hatian.

APBN 2017 dirancang dengan tiga strategi utama, yaitu menciptakan stimulus untuk perekonomian dalam negeri dengan daya tahan yang kuat untuk dapat menjadi penahan guncangan dari kondisi perekonomian global sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Anggaran negara pada sisi pembelanjaan digunakan pada peningkatan produktivitas belanja utama untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta penyediaan dana sebagai mitigasi terjadinya bencana alam.

Untuk memberikan stimulus fiskal, kualitas belanja akan terus ditingkatkan.

Sebagai contoh, untuk belanja negara yang sifatnya sosial seperti subsidi gas, listrik, dan solar bagi masyarakat miskin, secara nominal tidak bertambah banyak tetapi pelaksanaannya akan terus-menerus ditingkatkan dan dievaluasi sehingga tepat sasaran dan diterima mereka yang benar-benar masuk kategori miskin.

Dari sisi penerimaan negara, target pertumbuhan penerimaan perpajakan dipatok sebesar 14,3% dari realisasi sementara APBN 2016.

Arah kebijakan perpajakan di 2017, antara lain, optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menjaga iklim investasi, redisitribusi pendapatan untuk pemerataan dan keadilan, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional dan mengendalikan negative externality.

Dengan adanya reformasi struktural di bidang organisasi, sumber daya manusia dan proses bisnis perpajakan dan kepabeanan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diharapkan juga semakin meningkat terutama dari sektor layanan kementerian/lembaga, meningkatnya lifting migas dan laba BUMN.

Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakannya akan dilakukan secara efisien dan optimal dengan menggunakan peran negara secara maksimal tetapi tetap berprinsip hati-hati melalui pengendalian rasio utang terhadap PDB dan keseimbangan primer menuju positif.

Kesinambungan perekonomian Indonesia di 2017 juga akan terus dijaga dengan cara mengendalikan defisit dalam batas aman sesuai dengan amanat undang-undang.

APBN merupakan wujud dari kompromi nasional antara negara yang diwakili pemerintah dan rakyat yang diwakili DPR dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu sumber biaya ini berasal dari pajak yang dibayar rakyat.

Dengan membayar pajak, rakyat sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Pemerintah sudah sepatutnya menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji republik untuk melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Seluruh elemen pemerintah patut bekerja dengan penuh integritas dan akuntabilitas yang tinggi agar rakyat percaya bahwa kontribusinya tidak diselewengkan satu rupiah pun.

Pemerintah berkewajiban merawat republik ini agar tiada ingkar janji pada rakyat. ( Sumber: Media Indonesia, 14 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Nufransa Wira Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI

Moralitas dan Keteladanan

Oleh Ahmad Baedowi

FENOMENA maraknya perilaku sosial menyimpang yang diikuti oleh rendahnya kualitas moral individu sangat terlihat akhir-akhir ini.

Munculnya isu rasisme, sektarianisme, dan diskriminasi yang mengelompok serta tak habis-hentinya budaya koruptif penyelenggara negara, merupakan pertanda rendahnya moralitas bangsa ini.

Meskipun kita melihat ada begitu banyak peribadatan yang dilakukan kaum beragama, simpul-simpul kemunafikan jelas tak bisa dibohongi dengan banyaknya pemberitaan yang menunjukkan rusaknya moral masyarakat kita.

Padahal, masyarakat Indonesia terkenal sangat agamais, bahkan ideologi negara menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis perilaku moral. Namun, kenyataan hari ini membuat kita bersedih.

Sebagai pendidik, saya seringkali ditanya para mahasiswa dan orangtua, mengapa bangsa ini sulit sekali untuk berubah kepada kemajuan secara ekonomi serta memiliki keadaban perilaku yang baik dan konsisten.

Jawaban saya selalu bermula dari analisis terhadap kondisi pendidikan di Tanah Air: Indonesia hari ini ialah cerminan dari produk pendidikan 40 tahun terakhir.

Dalam 40 tahun terakhir pemerintah kita tak meyakini secara tulus bahwa pendidikan merupakan aspek paling penting yang harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, karena persoalan ekonomi juga tak kalah penting, bahkan perkembangannya jauh lebih pesat dari sektor mana pun, akhirnya persoalan pendidikan tidak menjadi prioritas utama yang diperhatikan pertumbuhannya.

Akibatnya ialah benar masyarakat tetap bisa makan dan tidak kelaparan. Namun, relung jiwa mereka kosong karena tak diisi oleh proses pertumbuhan sistem pendidikan yang berorientasi pada moralitas.

Bahkan seringkali pendidikan dijadikan komoditas politik dan ditarik-tarik ke ranah hukum. Padahal, sejatinya pendidikan ialah urusan moral semata.

Lemahnya ketauhidan

Dalam perspektif teologis, makna tauhid identik dengan kemanusian. Artinya, tauhid tak hanya sekadar meyakini akan keesaan Tuhan semata, tetapi lebih dari itu ialah pemahaman tentang pentingnya penegakan rasa keadilan dan kesejahteraan yang ditujukan untuk membangun kesatuan dan kebersamaan umat manusia.

Jika Tuhan telah membuat perbedaan dalam penciptaan-Nya, tauhid merupakan cara agar kita berpikir dengan cara apa kita dapat menyatukan kemanusiaan.

Perbedaan pengetahuan, terutama yang diakibatkan oleh berbedanya sistem dan kualitas pendidikan di dalam sebuah negara, jelas sekali membawa implikasi serius terhadap status sosial dan ekonomi seseorang.

Berbanding aspek lainnya, pendidikan memiliki pengaruh dan peluang yang tak terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah bangsa.

Pendidikan menjadi jalan setiap pemimpin bangsa harus menyadari kekeliruannya selama ini karena salah dalam memgambil kebijakan di bidang pendidikan.

Pendidikan ialah masalah proses, menyangkut kesabaran dan daya tahan sebuah bangsa. Tanpa keyakinan fundamental semacam ini jelas sebuah kekeliruan sedang berlangsung tanpa kesadaran eskatologis sama sekali. Itu artinya pandangan ketauhidan kita terhadap kemanusiaan patut dipertanyakan.

Pendek kata, apa pun yang menyangkut pendidikan seharusnya tetap diperjuangkan untuk mengubah kemanusiaan yang lebih adil dan sejahtera. Banyak studi menyebutkan bahwa pengaruh pendidikan juga berimplikasi secara luas terhadap pembangunan sebuah bangsa.

Bank Dunia dalam laporannya tak segan menyebutkan bahwa investasi di bidang pendidikan ialah imperatif. Dikatakan, “Investment in education benefits the individual, society, and the world as a whole, and broad-based education of good quality is among the most powerful instruments known to reduce poverty and inequality.” (World Bank: 2009).

Karena itu, jika sebuah negara lalai dalam memenuhi kecukupan pembiayaan pendidikan berdasarkan jumlah penduduknya, artinya negara tersebut sedang mengoyak-ngoyak rasa keadilan masyarakat agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera.

Implikasi sosial dan ekonomi dari pendidikan juga terbukti sebagai pendekatan paling ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Z Oxaal, Education and Poverty, 1997).

Memahami keteladanan

Apa yang terjadi dengan Indonesia setelah 70 tahun merdeka dan mayoritas penduduknya menyatakan beragama dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila)? Jelas sekali tak ada pemaknaan secara eskatologis terhadap kebijakan pendidikan kita selama ini.

Pembangunan pendidikan seperti jalan di tempat, bahkan seperti kehilangan akar dan ruhnya. Pendidikan kehilangan keteladanan karena sumber keteladanan yang ada pada guru menjadi bias dengan kewajiban yang sangat konstruktif dan formalistik.

Keteladanan juga seakan menghilang dari para ulama, tokoh masyarakat, pemimpin, dan penyelenggara negara. Sebagai sektor yang melibatkan begitu banyak kepentingan politik dan budaya di dalamnya, keteladanan seakan oase yang hilang dalam dunia pendidikan kita.

Banyak orang saat ini tak meyakini bahwa keteladanan muncul dari rasa tanggung jawab yang dilahirkan dari kerja keras setiap hari secara ikhlas. Hanya kerja keras dengan keikhlasan sajalah yang akan melahirkan sikap rendah hati dan menumbuhkan sikap selalu ingin berbagi kepada orang lain.

Dari sudut ini, keteladanan dan tanggung jawab akan memperoleh padanannya, yaitu tumbuhnya spiritualitas yang memancarkan kemurnian jiwa seseorang dalam menjalani hidup.

Kazuo Inamori dalam A Compass to Fulfillment: Passion and Spirituality in Life and Business (2010), menunjukkan banyak contoh bahwa keberhasilan seseorang dalam meraih kesuksesan sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh kerja keras yang ikhlas.

Mungkin ada banyak orang yang membayangkan bahwa membersihkan jiwa harus melulu melibatkan laku ritual keagamaan tertentu sehingga kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta.

Namun, bukti empirik di lapangan menunjukkan ternyata mencintai pekerjaan secara bertanggung jawab dan mencontohkan keteladanan justru akan lebih cepat mengantarkan seseorang memiliki kedalaman spiritual.

Mengajar, sebagaimana bekerja, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas pasti akan membawa seorang guru pada evolusi secara alami dalam jiwa yang akan memperkuat karakter para guru sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh kemuliaan hidup dunia dan akhirat.

Pendidikan kita harus terus menggali dan mengkaji secara serius keterkaitan antara keteladanan dan tanggung jawab. Artinya harus ada proses keterlibatan emosional, sosial, dan kognitif dalam belajar.

Kata kuncinya ialah pada bagaimana sekolah dan guru-guru memiliki sensitivitas yang secara kreatif mendorong terciptanya struktur emosi dan prososial yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat.

Sanna Jarvela dalam Social and Emotional Aspects of Learning (2011) mengurai setidaknya empat hal yang perlu diperhatikan dalam melihat hubungan antara pendidikan dan perilaku masyarakat.

Pertama, kajian tentang aspek motivasi belajar seperti keingintahuan, atribut emosi, motivasi intrinsik dan eksrinsik harus terus digali berdasarkan konteks sosial saat ini.

Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenali aspek emosinya secara cerdas juga penting dilakukan, terutama untuk melihat hubungan antara emosi dengan kondisi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Ketiga, kajian terhadap interaksi sosial dengan bentuk-bentuk pembelajaran di kelas juga perlu dieksplorasi melalui serangkaian riset komprehensif.

Adapun yang terakhir, keempat, penting untuk memperkenalkan secara perlahan konsep self-regulation sebagai bagian dari pembentukan budaya sekolah yang sehat.

Semoga masih ada harapan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan keteladan dalam dunia pendidikan kita. (Sumber: Media Indonesia, 13 Februari 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma,Jakarta

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,697,090 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728