Reformasi Kebijakan UMKM

Oleh Latif Adam 

Minggu lalu (1/2), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rasio Gini Indonesia pada September 2016 berada di level 0,394, turun 0,008 basis poin dari posisi September 2015 sebesar 0,402.

Secara eksplisit penurunan angka gini rasio yang sangat tipis itu menunjukkan bahwa upaya menekan ketimpangan pendapatan berjalan sangat lambat.

Karena itu, pemerintah perlu menemukan kendaraan yang bisa bergerak cepat dan bisa menekan ketimpangan pendapatan secara lebih signifikan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa menjadi kendaraan yang sangat potensial untuk mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan.

Data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM (2014) menunjukkan UMKM berkontribusi 58,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 97,2 persen terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan ekspor.

Sebagian besar tenaga kerja yang terlibat di UMKM adalah kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, UMKM menjadi sumber penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat menengah-bawah.

Jika UMKM tumbuh dan berkembang, masyarakat menengah-bawah memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan pendapatannya.

Namun demikian, kontribusi UMKM dalam menekan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan potensi besarnya.

Paling tidak hal itu tercermin dari semakin melebarnya produktivitas (productivity gap) UMKM dibandingkan dengan produktivitas Usaha Besar.

Rendah dan semakin melebarnya produktivitas mengindikasikan bahwa secara umum UMKM berada pada posisi yang semakin lemah untuk berkompetisi.

Rendahnya produktivitas juga membuat tingkat upah di UMKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah di usaha besar.

Beberapa literatur (e.g. Yamamoto, 2001; Adam, 2008; RAND, 2014) menunjukkan terbatasnya kemampuan UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, dan terbatasnya akses UMKM terhadap sumber permodalan, informasi, serta teknologi adalah empat faktor dasar yang menghambat peningkatan produktivitas UMKM.

Kebijakan dan Program UMKM 

Pemerintah telah berupaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan meluncurkan beraneka ragam program dan kebijakan.

Terdapat ratusan program pemberdayaan UMKM yang ditangani oleh belasan kementerian (juga pemerintah daerah). Sayangnya, absennya sistem monitoring dan evaluasi menciptakan kesulitan untuk melakukan pengukuran mengenai efektivitas beragam program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Beberapa studi empiris justru menunjukkan sebagian besar program pemerintah kurang begitu efektif mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan beberapa alasan.

Pertama, terdapat gap di antara konsep dan pelaksanaan program. Rendahnya kapasitas pelaksana program menjadi penyebab dari munculnya permasalahan ini.

Kedua, program yang diluncurkan tidak didasarkan kepada fakta dan bukti-bukti (evidence-based) yang kuat. Asumsi yang melandasi satu kebijakan atau program seringkali tidak memiliki pijakan yang kuat.

Akibatnya, kebijakan atau program tidak mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan UMKM.

Ketiga, koordinasi dan sinergi yang lemah diantara satu program yang dikelola satu Kementerian dengan program yang dikelola Kementerian lainnya.

Kondisi ini sering membuat satu Kementerian meluncurkan program yang relatif sama dengan program Kementerian lainnya dengan lokasi implementasi di daerah yang sama.

Selain itu, tidak jarang kebijakan dan program yang diluncurkan satu Kementerian bersifat overlap dan contra-productive dengan kebijakan dan program yang diluncurkan Kementerian lainnya.

Keempat, kebijakan dan program UMKM seringkali ditentukan oleh sistem anggaran dan struktur birokrasi. Kebijakan dan program seringkali diimplementasikan dengan asumsi one size fit all.

Tidak ada upaya untuk membedakan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian juga, kebijakan dan program tidak membedakan kebutuhan yang berbeda di UMKM yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Prasyarat Dasar 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, mengingat krusial dan strategisnya peran UMKM untuk mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan, maka Pemerintahan Jokowi-JK harus menempatkan upaya untuk melakukan reformasi kebijakan UMKM sebagai langkah prioritas. Reformasi kebijakan ini harus ditempatkan sebagai starting point untuk meningkatkan da-ya saing UMKM.

Dua prasyarat dasar menjadi bagian penting untuk mendorong terjadinya reformasi kebijakan. Pertama, melakukan perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Ini bisa dilakukan dengan mendorong terjadinya perubahan landasan kebijakan dari yang sifatnya protektif dan dengan motif sosial-politik yang kuat ke arah yang lebih terfokus untuk mendukung UMKM sebagai kekuatan ekonomi.

Kedua, membangun komitmen yang kuat dari kementerian yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM agar mereka bisa mendisain kebijakan dan program UMKM secara koheren dan integratif.

Dalam kaitan ini, peran koordinasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dari tiap-tiap kementerian menjadi sangat penting.

Jika kebijakan disusun secara koheren dan integratif, maka secara otomatis ia akan mampu memetakan dan menghilangkan hambatan-hambatan regulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Jika kedua prasyarat dasar ini bisa dibangun, maka reformasi kebijakan UMKM akan berjalan secara lancar. Pada gilirannya, lancarnya proses reformasi kebijakan kemudian akan membuat UMKM menjadi semakin berdaya saing dan menjadi prime mover untuk memerangi ketimpangan pendapatan.

Bagaimana tidak, jika 10 persen saja dari UMKM yang saat ini ada (55,85 juta) masing-masing mampu menambah satu tenaga kerja, maka akan tercipta kurang lebih 5,6 juta kesempatan kerja baru. (Sumber: Koran Jakarta, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Latif Adam  Penulis peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,689 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: