Pers, “Hoax”, dan Kebenaran

Oleh Endang Suryadinata

Hari ini, 9 Februari, merupakan Hari Pers Nasional (HPN). Di tingkat global, ada Hari Pers Internasional (HPI) tanggal 3 Mei. HPN didasarkan pada Keppres No 5/ 1985, tanggal 23 Januari 1985, era Orba.

Kepres di antaranya menyebut, “Pers nasional mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.”

Tanggal 9 Februari 1946 merupakan hari terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo. Wartawan Manai Sophiaan pernah harus datang dari Makasar dan berhari-hari mempertaruhkan nyawa melawan ombak untuk sampai ke Surabaya. Selanjutnya ke Solo menghadiri Kongres Pertama PWI pada 9 Februari 1946.

Jadi seharusnya awak pers juga mengapresiasi HPN, tanpa menyepelekan HPI. Munculnya beragam organisasi wartawan pascareformasi juga patut disyukuri. Tapi keberadaan PWI sebagai organisasi pertama layak dihormati dan dihargai, setidaknya dari sisi sejarah.

Entah kebetulan atau tidak, dari sekian banyak peristiwa negeri ini satu dekade terakhir, ada dua peristiwa besar yang amat menentukan dan menantang pers.

Pertama terkait wafat dan kesudahan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008. Kedua, peristiwa menjelang Pilpres 2014 hingga saat ini yang ditandai dengan maraknya pemberitaan hoax. Akibatnya, kebenaran yang bertumpu pada fakta diabaikan. Kepalsuan dan kebohongan merajela.

Kerja pers atau wartawan sedikit banyak mirip kerja sejarawan. Tantangan terbesar kerja bidang sejarah atau pers, godaan untuk melebih-lebihkan atau mengurangi peran seorang tokoh sehingga yang muncul bukan realitas objektif utuh.

Hanya potongan-potongan kebenaran yang ada. Kebenaran termanipulasi. Objektivitas melemah dan publik sangat dirugikan.

Ini tampak menonjol pada pemberitaan media yang berlebihan pascawafat Soeharto Januari 2008. Media, khususnya televisi, ketika itu terjebak membuat rekonstruksi berlebihan yang mengingkari prinsip kebenaran.

Dalam konteks inilah, sesungguhnya kredibilitas sejarawan atau wartawan dipertaruhkan. Sejarawan memang harus ahli dalam detail rekonstruksi peristiwa yang melibatkan para pelaku sejarah.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membuat sejarah sesuai dengan keinginannya. Sejarah, termasuk para sejarawan, harus melayani kekuasaannya.

Misalnya, sejarawan Taufik Abdullah yang integritas keilmuannya sudah teruji, mengakui peristiwa sejarah yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto, termasuk peristiwa G-30-S, begitu sensitif.

Jadi, sejarah era Orba ternyata harus melayani kekuasaan sehingga kebohongan pun ditempuh, asal tidak membahayakan kekuasaan dan mengancam stabilitas nasional.

Tidak heran, era reformasi bermunculan aneka penulisan sejarah untuk melawan sejarah yang ditulis era Orba. Misalnya, berbagai buku sejarah yang ditulis dari sudut pandang korban.

Akibat penulisan sejarah ala Orba, banyak orang bingung melihat beragam versi. Di satu sisi, belum selesai peristiwa 1965, kini bangsa malah sibuk isu kebangkitan komunis.

Tentang Soeharto, lembaga pembelaan pers di New York menempatkannya sebagai salah seorang dari 10 kepala negara yang menjadi musuh terbesar kebebasan pers.

Ini dilakukan “Committee To Protect Journalists” (CPJ) dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei 1996. Ini tentu saja terkait dengan pembredelan sejumlah media pada 21 Juni 1994.

Era “Hoax” 

Anehnya, kecenderungan membuat berita yang mengabaikan fakta di era reformasi justru makin menggila dengan maraknya berita-berita hoax. Ini seiring maraknya medsos dan situs online.

Maraknya kabar palsu secara khusus terlihat menjelang Pilpres 2014. Saat itu ada kasus tabloid Obor Rakyat yang dengan menggebu-gebu membuat berita memojokan capres Jokowi.

Dan kini, menjelang Pilkada serentak juga banyak bermunculan hoax menyerang petahana di Pilkada DKI. Jadi, bila sejarah dimanipulasi di zaman Orba demi kepentingan penguasa, demikian juga hoax sekarang jelas juga demi kepentingan tertentu, demi politik, atau ekonomi para pembuatnya.

Bahkan, hoax juga muncul di ranah sejarah. Misalnya, ada yang menulis Gajahmada beragama tertentu. Tulisan sejarah juga untuk memojokkan penganut agama tertentu.

Mirip hoax untuk menyudutkan Presiden, oleh penulis buku “Jokowi Undercover” yang mendasarkan tulisannya pada sumber-sumber hoax.

Anehnya, ada sementara kalangan justru menyebut pemerintah sekarang sebagai rezim hoax. Ini kemudian ramai-ramai dibantah.

Maraknya hoax jelas bertentangan dengan amanat pers dalam hukum positif. UU No 40/1999 tentang Pers, di antaranya menyebutkan fungsi pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran-saran berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maraknya hoax jelas menjadi tantangan tersendiri awak pers yang hendak menegakkan fungsi-fungsi tersebut.

Memang zaman edan seperti sekarang, prinsip kebenaran seolah hanya menjadi pemanis di bibir. Inilah tantangan besar awak pers dan setiap pribadi yang masih mencintai kebenaran. ( Sumber: Koran Jakarta, 09 Februari 2017)

Tentang penulis:

Endang Suryadinata Penulis lulusan Erasmus Universiteit Rotterdam

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,154 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: