Jangan Bubarkan KASN

Oleh Saiful Anam

“Problem hubungan kelembagaan antara KASN dan Kemenpan RB harus diposisikan sebagai mitra kerja yang sama-sama bertujuan menciptakan reformasi birokrasi dalam pemerintahan”

BADAN Legislasi (Baleg) perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melangkah.

Wacana yang bergulir adalah membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena dianggap fungsi pengawasan KASN tidak optimal dan tidak jauh berbeda dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Rencana pembubaran itu tertera dalam Pasal 27 s/d Pasal 42 draf revisi UU ASN yang menghapus pengaturan perihal tugas, wewenang, dan kedudukan KASN.

Terhadap wacana pembubaran KASN setidaknya terdapat dua perbedaan pandangan, yakni dari kalangan DPR sebagai leading sector rencana pembubaran tersebut, dan dari pihak-pihak lain yang konsen terhadap pembenahan birokrasi pemerintahan.

Pihak-pihak yang ingin mempertahankan KASN, ingin memperkuat kedudukan, fungsi dan tanggung jawabnya dalam upaya menciptakan ASN profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Pihak yang ingin membubarkan KASN beralasan lembaga itu kurang efektifnya ruang dan lingkup kerja KASN dalam upaya mengawasi setiap tahapan pengisian jabatan dalam pemerintahan. Lalu benarkah KASN dibutuhkan?

Atau bahkan perlu untuk dibubarkan?Secara teoritis KASN merupakan bagian lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi menunjang fungsi alat kelengkapan negara lainnya, atau states auxiliary organ/agency.

Perlu Pengetatan

Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, presidenlah yang pertama mengetahui, lembaga macam apa yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional (negara), sehingga keberadaan lembaga-lembaga yang bersifat states auxiliary organ/agency murni berdasarkan analisis dan hak presiden sebagai Kepala Pemerintahan untuk mengadakannya, meskipun lembaga Yudikatif dapat mengawasi pembentukannya.

Munculnya lembaga-lembaga baru yang menjalankan fungsi sebagai states auxiliary organ/ agency tentu selain sering menimbulkan benturan kewenangan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, juga menyebabkan membengkaknya pembiayaan yang harus dikeluarkan negara, sehingga membebani keuangan negara.

Atas dasar itulah sangat diperlukan upaya penataan kembali pembentukan kelembagaan negara, melakukan peleburan lembaga-lembaga yang tidak berfungsi optimal atau memiliki fungsi yang hampir sama, dan melakukan pengetatan pembentukan lembaga-lembaga negara baru serta memfungsikan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya dengan sebaik-baiknya.

Dari segi kelembagaan juga banyak dipertentangkan, utamanya kedudukan KASN terhadap lembaga sejenis lainnya seperti pengawasan oleh Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Inspektorat yang ada di daerah.

Problem hubungan kelembagaan antara KASN dan Kemenpan RB harus diposisikan sebagai mitra kerja yang sama-sama bertujuan menciptakan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, meskipun posisi dan kedudukan Menteri PAN RB sebagai Pejabat Negara dan KASN bukan sebagai Pejabat Negara akan tetapi diharapkan tercipta kesinambungan dalam pelaksanaan kewenangan antarkeduanya.

Berdasar pada pertimbangan di atas, maka hemat penulis KASN tak perlu dibubarkan. Yang diperlukan pemantapan fungsi KASN sebagai lembaga pengawas dan penindakan atas kode etik dan kode perilaku ASN. (Sumber: Suara Merdeka, 09 Februari 2017)

Tentang penulis:

Saiful Anam Advokat Konstitusi, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: