Arsip untuk Februari 13th, 2017

Pilkada DKI Pantulan Pilpres 2019?

Oleh M Alfan Afian

 

Apakah Pilkada DKI Jakarta 2017 sejatinya sekadar pantulan kontestasi politik Pilpres 2019? Pertanyaan ini setengah terjawab ketika para kandidat sudah jelas.

Analisiselite dankepartaianyang terbentuk tak jauh dari namanama besar elite politik nasional, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo Subianto.

Ketiga elite itu masing-masing berada di belakang ketiga pasangan kontestan yang tengah berlaga kini. Terkait dengan Megawati, dia ketua umum PDIP yang menyokong pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Tentulah nama Joko Widodo (Jokowi) meski genealogi kepolitikannya ada di wilayah ini, karena sebagai presiden, dia harus menampakkan kenetralannya.

Kalau pasangan Basuki-Djarot menang, kans tokoh yang didukung Megawati ke Pilpres 2019 akan memperoleh imbas psikopolitiknya.

Nama Jokowi yang masih dipandang moncer, otomatislah kalau pasangan Basuki-Djarot menang, Jokowi ikut tersuntik modal psikopolitiknya.

Sementara itu bayangan SBY tertanam pada sosok Agus Harimurti Yudhoyono. Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni akan menjadi sosok alternatif penting pada Pilpres 2019 manakala pasangan ini menang dalam Pilkada DKI.

Merujuk pada pengalaman Jokowi, sebelum terpilih jadi presiden, diasempat menjadigubernur DKI Jakarta. Agus akan terlipatgandakan kans politiknya manakala ia juga menjadi gubernur. AdapunAniesBaswedanyang berpasangan dengan Sandiaga Uno yang didorong oleh Prabowo Subianto sebagai sosok sentralnya,

kalau menang pilkada, sebagaimana Basuki-Djarot, posisinya hanya akan memperkuat sentimen psikopolitik sosok lain. Kalau Basuki-Djarot sosoknya Jokowi, Anies-Sandi sosoknya Prabowo.

Kubu Prabowo akan semakin percaya diri manakala Anies-Sandilah yang paling moncer dalam kontestasi politik lokal DKI kali ini.

Psikopolitik

Apa yang saya maksudkan dengan psikopolitik berbeda pengertiannya dengan konteks pemilih psikologis. Yang terakhir itu terkait dengan pemilih tradisional yang sudah menetapkan pilihannya berdasarkan atau dengan mengikatkan dirinya pada partai politik (party identification).

Psikopolitik yang saya maksud terkait dengan derajat atau bobot pertimbangan atau persepsional publik nasional yang cenderung dipengaruhi sosok yang berkaitan dengan pemenang Pilkada DKI.

Konteksnya terutama tertuju ke para pemilih rasional kendatipun juga bisa menyasar ke pemilih sosiologis, bahkan psikologis.

Dampak psikopolitik ke jenis pemilih rasional ditunjukkan oleh pertimbangan yang cenderung memperkuat dalih penguatan perspektif pilihan publik.

Argumennya, Ibu Kota ialah cermin kondisi nasional, maka akan lebih menjamin stabilitas pembangunan manakala antara yang memimpin Jakarta dan Indonesia berasal dari basis dukungan kepolitikan yang sama.

Stabilitas pembangunan tampaknya, sadar atau tidak, tetap menjadi ukuran pentingnya. Bagaimana dengan dampak sosiologisnya? Tak terelakkan, sentimen sosiologis, apakah itu keagamaan, kesukuan, kedaerahan, etnisitas atau yang terkait dengan hal-hal primordial lainnya akan turut berpengaruh.

Dari sisi pemilih sosiologis, mereka akan terpengaruh pada realitas sosiologis sosok gubernur mendatang. Hal demikian bisa memantul ke Pilpres 2019.

Di sisi lain, siapa yang menang dalam kontestasi politik DKI kali ini juga akan berdampak ke konteks peta pemilih psikologis.

Elitisme dan Populisme

Ciri politik Indonesia dewasa ini tak terelakkan belum menjauh dari elitisme dan populisme. Elitisme merujuk pada kepolitikan yang berbasis elite.

Karakter oligarkidandalambatastertentu klientelisme politik cukup mengemuka. Demokrasi populer pilpres sejak 2004 hingga dewasa ini setidaknya telah mencatatkan adanya elite-elite yang tetap eksis dan berpengaruh.

Mereka berlatar belakang sipil murni (Megawati, Jokowi) serta militer (SBY, Prabowo, juga Wiranto) dan masih akan berperan penting dalam pembentukan konstelasi politik pada kontestasi Pilpres 2019. Mereka tampaknya masih akan mengedepankan pola-pola populis dalam berkontestasi.

Apa yang sekarang terjadi dalam ingar-bingar kontestasi pilkada di Ibu Kota dari perspektif populisme politik menunjukkan adanya keseragaman pola dan tema.

Nyaris tak ada perbedaan yang menonjol di antara ketiga pasang calon dari tema-tema yang mereka usung dan tawarkan dalam kampanyekampanye dan debat.

Siapa yang paling kuat kelak? Tentu tak gampang menjawabnya, justru karena politik itu proses dan dinamis. Peristiwa Pilkada DKI 2017 hanyalah cermin kecil untuk meneropong pilpres dua tahun kemudian. Ia hanya bisa memberi pada kita secuil potongan gambar yang masih sangat bisa berubah.

Yang terkuat kelak ialah yang terbaik strateginya, bagaimana meraih dan memunculkan momentum sehingga terbentuk persepsi yang menguntungkan.

Para kandidat yang berlaga pada Pilpres 2019 diuntungkan oleh referensi pengalaman politik sebelumnya, bagaimana SBY bisa menang pada dua kali pilpres, pun bagaimana Jokowi mendadak populer dan terpilih dalam Pilpres 2014? Strategi politik juga akan ditentukan oleh kepastian aturanmainpemiluserentak.

Apabila ketentuan ambang batas elektoral (presidential threshold) tidak lagi diberlakukan, kondisi demikian memungkinkan hadirnya banyak kandidat.

Elite-elite terkemuka sebagaimana disebutkan di atas akan berusaha keras untukmembangunkoalisidalam mendukung jagonya. Kalau koalisi gagal terbentuk, kandidat akan banyak. Sebaliknya bisa saja yang muncul justru calon tunggal.

Asumsinya, ada sosok yang dipandang paling kuat elektabilitasnya dan semua partai peserta pemilu tak mau berspekulasi untuk menghadirkan kandidat tandingan.

Saya sepakat dengan pendapat bahwa Pilkada 2017 merupakan arena pemanasan politik jelang Pilpres 2019. Tapi ia baru babak awal dari proses politik yang barangkali masih cukup rumit dalam pembentukan konstelasinya yang berpuncak pada kontestasi antarkandidat pada 2019 nanti. ( Sumber: Koran Sindo, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

M Alfan Afian Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Iklan

Menuju Timur Tengah Baru

Oleh Ibnu Burdah

SETELAH beberapa pekan memerintah, garisgaris besar kebijakan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah mulai tampak jelas, bahkan sebagian mulai dieksekusi.

Seperti diduga, Trump adalah seorang pedagang tulen. Ia tak akan risih dengan konflik asalkan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi AS. Ia adalah seorang realis sejati. Itulah sepertinya yang akan menjadi garis besar petualangan AS di Timur Tengah.

Dan, tentu variabel AS ini akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika Timur Tengah, setidaknya dalam beberapa tahun mendatang.

Ada dua hal yang akan dikejar Trump di Timur Tengah, yaitu uang dan keamanan. Terkait dengan uang, Trump tak hanya terpaku pada upaya mengamankan pemenuhan kebutuhan minyak dari negara-negara Teluk sebagaimana lazimnya rezim AS sebelumnya.

Trump sepertinya akan membuat ”terobosan besar” yang benar-benar baru. Intinya, ia akan memeras negaranegara Teluk kaya raya itu dengan imbalan keamanan.

Ia sangat sadar bahwa yang ada dalam pikiran rezim negara-negara Teluk itu adalah besarnya ancaman Iran, di samping potensi gerakan rakyat.

Iran adalah sumber ancaman yang menggelayuti pikiran rezim negara-begara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Bahrain.

Iran sudah mulai ditekan oleh Pemerintahan Trump sehingga negara itu bersikap lebih garang yang menyebabkan ”ketakutan” rezimrezim Arab Teluk semakin besar. Apalagi, AS memperoleh alasan baru bagi tindakan itu dengan adanya uji coba rudal balistik Iran, baru-baru ini.

AS terus menggalang dan memperkuat opini bersama rezim Teluk bahwa Iran adalah sumber ancaman bagi kawasan Timur Tengah.

Mereka semakin lantang menyuarakan bahwa Iran adalah sumber destabilisasi kawasan. Kendati mungkin tak sampai membatalkan perjanjian Nuklirnya, hubungan AS dan Iran sepertinya akan memanas.

Dan ini yang terpenting, Trump sepenuhnya sadar bahwa negara-negara Teluk memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap jaminan keamanan AS khususnya saat Iran mulai garang lagi.

Karena itu, Trump tak memasukkan Saudi ke dalam paket kebijakan imigrasinya yang ”rasis” itu padahal keterlibatan warga Saudi terhadap aksi terorisme yang mengancam AS sangatlah besar.

Melalui telepon kepada Raja Salman, Trump dikabarkan telah memberikan tawaran kongkret kepada Arab Saudi dan tentunya negara-negara Teluk lain untuk membangun pertahanan antirudal.

Ia bahkan secara blak-blakan telah menyatakan kerugian AS yang begitu besar dalam petualangannya di Timur Tengah. Dan kali ini, AS tak mau lagi mengulangi bisnis rugi.

Miliaran dolar telah dikeluarkan AS untuk membebaskan Kuwait dari cengkeraman Saddam Husein tanpa imbalan apa-apa.

Setelah berhasil, Kuwait kembali diserahkan kepada keluarga kerajaan al-Shabbah yang konon mengungsi di London dengan kehidupan super mewah di saat perang pembebasan negeri mereka. Sekarang Kuwait adalah negeri super kaya yang konon para miskin papa saja bisa hidup layaknya raja.

Trump secara blak-blakan menyatakan, Kuwait harus memberikan 50 persen kekayaannya untuk AS, setidaknya selama 50 tahun atau bahkan selamanya.

Hal yang sama juga akan dilakukan Trump terhadap Irak yang menurutnya telah ”dibebaskan” dari Saddam Hussein. Sekitar 3 triliun dolar AS telah dihabiskan untuk biaya perang besar itu dan sesudahnya.

Tapi, kini Irak justru ditinggalkan AS dan menurutnya dikuasai oleh Iran. Irak kemungkinan akan menjadi titik paling krusial dalam konflik Iran dan AS pada masa-masa Pemerintahan Trump ke depan. Minyak Irak akan menjadi rebutan kedua negara itu.

Demikian pula, Saudi, Uni Emirat, Bahrain dan negara Arab Teluk lain harus membayar mahal terhadap ”jaminan” keamanan bagi mereka.

Trump juga menyebut- nyebut bahwa gara-gara petualangan AS di Timur Tengah itulah utang AS kini membengkak hingga 20 triliun dolar.

Dan negara-negara Teluk di samping Jepang dan Korea akan menjadi sapi perah penting dalam hal ini. Negara-negara ini menurut Trump harus membantu memikul beban ekonomi AS yang besar itu sebagai ganti ”jasa” keamanan AS selama ini. Sejauh ini belum ada tanggapan jelas dari negara-negara Teluk. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menjaring Pemimpin Berkualitas

Oleh Suwanto
Pesta demokrasi akbar bertajuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan digelar pekan depan. Kita berharap dapat menjaring sosok pemimpin daerah terbaik lewat pilkada.

Pasalnya, diakui atau tidak, negeri ini masih dilanda krisis kepemimpinan. Figur pemimpin yang bersih dan jujur seolah menjadi barang langka yang sulit ditemukan sehingga tak sedikit pula yang merasa pesimis, akankah pilkada ini benar-benar mampu menjaring pemimpin daerah yang menjadi dambaan rakyat.

Meskipun demikian, di tengah-tengah rasa pesimis ini masih terselip rasa optimistis, harapan hadirnya pemimpin daerah yang mampu membawa roda pembangunan daerahnya ke arah lebih baik.

Dalam mewujudkannya, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkanperjuangan dan sinergitas seluruh elemen masyarakat seusai pilkada ini.

Baik pihak yang menang maupun yang kalah harus bersatu padu dan bahu-membahu membangun daerahnya demi kesejahteraan bersama.

Rekonsiliasi juga perlu semai seusai pilkada ini. Jangan sampai malah berseteruataumenyulutapidendam ibarat ”bara dalam sekam” yang sulit padam.

Mengingat bagaimanapun, keberhasilan kepala daerah yang terpilih dalam mewujudkan visimisinya dan membangun daerahnya membutuhkan partisipasi segenap masyarakat. Tentu proses ini akan berjalan lebih efektif manakala di kalangan warga masyarakat tidak dihadapkan konflik ataupun perpecahan, termasuk pihak yang kalah tetap punya tanggung jawab moral untuk mendukung penuh kepala daerah yang terpilih.

Begitu pun pihak yang menang, juga harus merangkul pihak yang kalah untuk bergandengan tangan bergerak bersama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Sudah saatnya seluruh masyarakat sadar, bahwa pilkada merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka untuk memilih sosok pemimpin daerah yang harapan kita.

Siapa pun yang terpilih harus kita dukung, bukan malah dibendung ruang geraknya. Tugas kita yang selanjutnya adalah mengawal, mengontrol, dan mengawasi gerak langkah pemimpin daerah yang baru.

Dalam rangka menyongsong MEA, tentu kehadiran pemimpin daerah yang jujur, bersih, dan berkarakter sangatlah diharapkan.

Paling tidak ada empat variabel sebagai kriteria pemimpin yang berkarakter sebagaimana telah dituturkan oleh Gari Yulk (1994), yaitu personality integrity atau integritas kepribadian; proactive yaitu dapat menjadi teladan yang baik; resourceful yang merupakan kemampuan mengerahkan seluruh sumber daya; dan managerial tool atau unsurunsur manajemen.

Sebagai kepala daerah yang terpilih secara demokratis, ada baiknya juga meneladani nasihat bijak yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, ”ing ngarso sung tulodo” yang artinya ketika menjadi di depan pemimpin mampu menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya.

Kedua, ”ing madyomangunkarso” yangberarti bila pemimpin berada di tengahtengah rakyatnya mampu memberikan motivasi dan inspirasi untuk bergerak maju.

Dan ketiga, ”tut wuri Handayani”, yaitu pemimpinharusmenghargaidan mengapresiasi, serta tidak memandangremehrakyatnya. Harapannya, jika itu semua disadari penuh untuk kemudian diamalkan oleh para kepala daerah yang baru terpilih.

Dan, tentunya dengan didukung oleh segenap warga masyarakat, niscaya akselerasi pembangunan daerahnya akan dapat terwujud dan cita-cita pembangunan selama lima tahun ke depan akan tercapai. Semoga! ( Sumber: Koran Sindo, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Suwanto Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

      

 

Pers, “Hoax”, dan Kebenaran

Oleh Endang Suryadinata

Hari ini, 9 Februari, merupakan Hari Pers Nasional (HPN). Di tingkat global, ada Hari Pers Internasional (HPI) tanggal 3 Mei. HPN didasarkan pada Keppres No 5/ 1985, tanggal 23 Januari 1985, era Orba.

Kepres di antaranya menyebut, “Pers nasional mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.”

Tanggal 9 Februari 1946 merupakan hari terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo. Wartawan Manai Sophiaan pernah harus datang dari Makasar dan berhari-hari mempertaruhkan nyawa melawan ombak untuk sampai ke Surabaya. Selanjutnya ke Solo menghadiri Kongres Pertama PWI pada 9 Februari 1946.

Jadi seharusnya awak pers juga mengapresiasi HPN, tanpa menyepelekan HPI. Munculnya beragam organisasi wartawan pascareformasi juga patut disyukuri. Tapi keberadaan PWI sebagai organisasi pertama layak dihormati dan dihargai, setidaknya dari sisi sejarah.

Entah kebetulan atau tidak, dari sekian banyak peristiwa negeri ini satu dekade terakhir, ada dua peristiwa besar yang amat menentukan dan menantang pers.

Pertama terkait wafat dan kesudahan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008. Kedua, peristiwa menjelang Pilpres 2014 hingga saat ini yang ditandai dengan maraknya pemberitaan hoax. Akibatnya, kebenaran yang bertumpu pada fakta diabaikan. Kepalsuan dan kebohongan merajela.

Kerja pers atau wartawan sedikit banyak mirip kerja sejarawan. Tantangan terbesar kerja bidang sejarah atau pers, godaan untuk melebih-lebihkan atau mengurangi peran seorang tokoh sehingga yang muncul bukan realitas objektif utuh.

Hanya potongan-potongan kebenaran yang ada. Kebenaran termanipulasi. Objektivitas melemah dan publik sangat dirugikan.

Ini tampak menonjol pada pemberitaan media yang berlebihan pascawafat Soeharto Januari 2008. Media, khususnya televisi, ketika itu terjebak membuat rekonstruksi berlebihan yang mengingkari prinsip kebenaran.

Dalam konteks inilah, sesungguhnya kredibilitas sejarawan atau wartawan dipertaruhkan. Sejarawan memang harus ahli dalam detail rekonstruksi peristiwa yang melibatkan para pelaku sejarah.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membuat sejarah sesuai dengan keinginannya. Sejarah, termasuk para sejarawan, harus melayani kekuasaannya.

Misalnya, sejarawan Taufik Abdullah yang integritas keilmuannya sudah teruji, mengakui peristiwa sejarah yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto, termasuk peristiwa G-30-S, begitu sensitif.

Jadi, sejarah era Orba ternyata harus melayani kekuasaan sehingga kebohongan pun ditempuh, asal tidak membahayakan kekuasaan dan mengancam stabilitas nasional.

Tidak heran, era reformasi bermunculan aneka penulisan sejarah untuk melawan sejarah yang ditulis era Orba. Misalnya, berbagai buku sejarah yang ditulis dari sudut pandang korban.

Akibat penulisan sejarah ala Orba, banyak orang bingung melihat beragam versi. Di satu sisi, belum selesai peristiwa 1965, kini bangsa malah sibuk isu kebangkitan komunis.

Tentang Soeharto, lembaga pembelaan pers di New York menempatkannya sebagai salah seorang dari 10 kepala negara yang menjadi musuh terbesar kebebasan pers.

Ini dilakukan “Committee To Protect Journalists” (CPJ) dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei 1996. Ini tentu saja terkait dengan pembredelan sejumlah media pada 21 Juni 1994.

Era “Hoax” 

Anehnya, kecenderungan membuat berita yang mengabaikan fakta di era reformasi justru makin menggila dengan maraknya berita-berita hoax. Ini seiring maraknya medsos dan situs online.

Maraknya kabar palsu secara khusus terlihat menjelang Pilpres 2014. Saat itu ada kasus tabloid Obor Rakyat yang dengan menggebu-gebu membuat berita memojokan capres Jokowi.

Dan kini, menjelang Pilkada serentak juga banyak bermunculan hoax menyerang petahana di Pilkada DKI. Jadi, bila sejarah dimanipulasi di zaman Orba demi kepentingan penguasa, demikian juga hoax sekarang jelas juga demi kepentingan tertentu, demi politik, atau ekonomi para pembuatnya.

Bahkan, hoax juga muncul di ranah sejarah. Misalnya, ada yang menulis Gajahmada beragama tertentu. Tulisan sejarah juga untuk memojokkan penganut agama tertentu.

Mirip hoax untuk menyudutkan Presiden, oleh penulis buku “Jokowi Undercover” yang mendasarkan tulisannya pada sumber-sumber hoax.

Anehnya, ada sementara kalangan justru menyebut pemerintah sekarang sebagai rezim hoax. Ini kemudian ramai-ramai dibantah.

Maraknya hoax jelas bertentangan dengan amanat pers dalam hukum positif. UU No 40/1999 tentang Pers, di antaranya menyebutkan fungsi pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran-saran berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maraknya hoax jelas menjadi tantangan tersendiri awak pers yang hendak menegakkan fungsi-fungsi tersebut.

Memang zaman edan seperti sekarang, prinsip kebenaran seolah hanya menjadi pemanis di bibir. Inilah tantangan besar awak pers dan setiap pribadi yang masih mencintai kebenaran. ( Sumber: Koran Jakarta, 09 Februari 2017)

Tentang penulis:

Endang Suryadinata Penulis lulusan Erasmus Universiteit Rotterdam

Reformasi Kebijakan UMKM

Oleh Latif Adam 

Minggu lalu (1/2), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rasio Gini Indonesia pada September 2016 berada di level 0,394, turun 0,008 basis poin dari posisi September 2015 sebesar 0,402.

Secara eksplisit penurunan angka gini rasio yang sangat tipis itu menunjukkan bahwa upaya menekan ketimpangan pendapatan berjalan sangat lambat.

Karena itu, pemerintah perlu menemukan kendaraan yang bisa bergerak cepat dan bisa menekan ketimpangan pendapatan secara lebih signifikan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa menjadi kendaraan yang sangat potensial untuk mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan.

Data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM (2014) menunjukkan UMKM berkontribusi 58,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 97,2 persen terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan ekspor.

Sebagian besar tenaga kerja yang terlibat di UMKM adalah kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, UMKM menjadi sumber penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat menengah-bawah.

Jika UMKM tumbuh dan berkembang, masyarakat menengah-bawah memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan pendapatannya.

Namun demikian, kontribusi UMKM dalam menekan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan potensi besarnya.

Paling tidak hal itu tercermin dari semakin melebarnya produktivitas (productivity gap) UMKM dibandingkan dengan produktivitas Usaha Besar.

Rendah dan semakin melebarnya produktivitas mengindikasikan bahwa secara umum UMKM berada pada posisi yang semakin lemah untuk berkompetisi.

Rendahnya produktivitas juga membuat tingkat upah di UMKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah di usaha besar.

Beberapa literatur (e.g. Yamamoto, 2001; Adam, 2008; RAND, 2014) menunjukkan terbatasnya kemampuan UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, dan terbatasnya akses UMKM terhadap sumber permodalan, informasi, serta teknologi adalah empat faktor dasar yang menghambat peningkatan produktivitas UMKM.

Kebijakan dan Program UMKM 

Pemerintah telah berupaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan meluncurkan beraneka ragam program dan kebijakan.

Terdapat ratusan program pemberdayaan UMKM yang ditangani oleh belasan kementerian (juga pemerintah daerah). Sayangnya, absennya sistem monitoring dan evaluasi menciptakan kesulitan untuk melakukan pengukuran mengenai efektivitas beragam program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Beberapa studi empiris justru menunjukkan sebagian besar program pemerintah kurang begitu efektif mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan beberapa alasan.

Pertama, terdapat gap di antara konsep dan pelaksanaan program. Rendahnya kapasitas pelaksana program menjadi penyebab dari munculnya permasalahan ini.

Kedua, program yang diluncurkan tidak didasarkan kepada fakta dan bukti-bukti (evidence-based) yang kuat. Asumsi yang melandasi satu kebijakan atau program seringkali tidak memiliki pijakan yang kuat.

Akibatnya, kebijakan atau program tidak mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan UMKM.

Ketiga, koordinasi dan sinergi yang lemah diantara satu program yang dikelola satu Kementerian dengan program yang dikelola Kementerian lainnya.

Kondisi ini sering membuat satu Kementerian meluncurkan program yang relatif sama dengan program Kementerian lainnya dengan lokasi implementasi di daerah yang sama.

Selain itu, tidak jarang kebijakan dan program yang diluncurkan satu Kementerian bersifat overlap dan contra-productive dengan kebijakan dan program yang diluncurkan Kementerian lainnya.

Keempat, kebijakan dan program UMKM seringkali ditentukan oleh sistem anggaran dan struktur birokrasi. Kebijakan dan program seringkali diimplementasikan dengan asumsi one size fit all.

Tidak ada upaya untuk membedakan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian juga, kebijakan dan program tidak membedakan kebutuhan yang berbeda di UMKM yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Prasyarat Dasar 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, mengingat krusial dan strategisnya peran UMKM untuk mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan, maka Pemerintahan Jokowi-JK harus menempatkan upaya untuk melakukan reformasi kebijakan UMKM sebagai langkah prioritas. Reformasi kebijakan ini harus ditempatkan sebagai starting point untuk meningkatkan da-ya saing UMKM.

Dua prasyarat dasar menjadi bagian penting untuk mendorong terjadinya reformasi kebijakan. Pertama, melakukan perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Ini bisa dilakukan dengan mendorong terjadinya perubahan landasan kebijakan dari yang sifatnya protektif dan dengan motif sosial-politik yang kuat ke arah yang lebih terfokus untuk mendukung UMKM sebagai kekuatan ekonomi.

Kedua, membangun komitmen yang kuat dari kementerian yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM agar mereka bisa mendisain kebijakan dan program UMKM secara koheren dan integratif.

Dalam kaitan ini, peran koordinasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dari tiap-tiap kementerian menjadi sangat penting.

Jika kebijakan disusun secara koheren dan integratif, maka secara otomatis ia akan mampu memetakan dan menghilangkan hambatan-hambatan regulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Jika kedua prasyarat dasar ini bisa dibangun, maka reformasi kebijakan UMKM akan berjalan secara lancar. Pada gilirannya, lancarnya proses reformasi kebijakan kemudian akan membuat UMKM menjadi semakin berdaya saing dan menjadi prime mover untuk memerangi ketimpangan pendapatan.

Bagaimana tidak, jika 10 persen saja dari UMKM yang saat ini ada (55,85 juta) masing-masing mampu menambah satu tenaga kerja, maka akan tercipta kurang lebih 5,6 juta kesempatan kerja baru. (Sumber: Koran Jakarta, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Latif Adam  Penulis peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI

 

Jemput Harapan di Pilkada

Oleh Muhammad Awaldi Rahman

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan perhelatandemokrasitingkat daerah di Indonesia sebagai konsekuensi ditetapkannya UU Nomor 8/2015 Pasal 3 mengenai pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh Indonesia.

Lebih rinci lagi dijelaskan pada pasal 201, pilkada serentak nasional baru benar-benar bisa tercapai pada 2027. Pada 15 Februari 2017 mendatang, pilkada serentak gelombang kedua akan melibatkan 101 daerah meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, di seluruh Indonesia.

Dapat dipastikan pilkada kali ini tentu menghabiskan biaya yang sangat besar dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah anggaran disetujui pada Pilkada 2017 esok mencapai Rp4,45 Triliun.

Biaya ini memang lebih kecil daripada pilkada serentak gelombang pertama yang berkisar di angka Rp6,8 triliun. Namun perlu dicatat, biaya tersebut belum termasuk dana kampanye para kandidat yang bisa mencapai miliaran rupiah. Angka yang sangat besar untuk sebuah pesta demokrasi daerah.

Mengutip Robert Alan Dahl (1978), demokrasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai terwujudnya hak-hak esensialindividu, membukakesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan membangun kesejahteraan masyarakat.

Artinya, pilkada merupakan sebuah konsensus politik nasional yang menjadi salah satu instrumen penting demi terwujudnya kedaulatan rakyat.

Bukan sarana penghamburan uang negara untuk sebuah kesia-siaan belaka. Pilkada di 101 daerah tentu menanamkan 101 harapan baru.

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap pilkada. Harapan yang lebih khusus ditujukan kepada kepala daerah terpilih nantinya.

Masyarakat mengharapkan kehidupan yang sejahtera, pendidikan dan keamanan yang terjamin, kerukunan umat beragama, serta kemajuan yang dapat mendorong daerah tersebut menjadi lebih baik lagi.

Karena itu, kini masyarakat tengah membutuhkan kepala daerah yang memiliki nilai kenegarawanan baik. Kepala daerah yang bertekad untuk mengabdikan dirinya untuk daerahnya bahkan negaranya, bukan untuk pribadi semata.

Singkatnya, kepala daerah yang siap sedia melayani masyarakat, sehingga harapan yang pernah ditanam oleh masyarakat bisa dituai pula hasilnya secara bersama.

Selain itu, masyarakat jangan hanya diberikan janji, melainkan harus diberikan bukti. Sudah lama kepercayaan rakyat kian menipis dan semakin banyak rakyat yang apatis.

Oleh karena itu, akuntabilitas publik juga harus dijunjung tinggi oleh kepala daerah nantinya. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat apa yang dilakukan sebagai pribadi maupun sebagai kepala daerah.

Pilkada memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjemput harapannya melalui calon kepala daerah yang bersungguh-sungguh dalam bekerja.

Indonesia adalah kata kerja yang disempurnakan dengan berbagai upaya, oleh semua yang sudi bekerja. Artinya, mari bekerja sama, sebab membangun Indonesia adalah tugas kita semua. ( Sumber: Koran Sindo, 09 Februari 2017)

Tentang penulis:

Muhammad Awaldi Rahman Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung

Kerugian Negara dalam Tipikor

Oleh Bambang Soesatyo

AKURASI dan kecepatan menjadi tantangan baru dalam kerja pemberantasan korupsi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan keharusan data actual loss keuangan atau kerugian negara dalam penanganan kasus Tipikor.

Mau tak mau, respons KPK, Polri, dan BPK atas putusan MK itu adalah penguatan koordinasi, demi kecepatan dan akurasi kerja tim.

Keputusan MK yang mewajibkan data actual loss keuangan atau kerugian negara dalam penanganan kasus Tipikor (tindak pidana korupsi) itu menghadirkan sejumlah konsekuensi logis dalam kerja pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui, pada Rabu (25/1), MK memutuskan menghapus kata ”dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Konsekuensinya, delik korupsi yang sebelumnya dipahami sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat. Maka, dalam kasus Tipikor, faktor kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti.

Dengan demikia n , KPK, Polri dan Jaksa Penuntut harus bisa menyajikan angka kerugian negara sebelum menetapkan status sebuah Tipikor hingga ke persidangan.

Bunyi keputusan MK yang demikian ini tentu saja memancing perdebatan, khususnya di kalangan pegiat antikorupsi. Dengan berbagai argumentasi yang berpijak pada sejumlah pertimbangan hukum dan moral, keputusan MK itu dikhawatirkan akan menghambat kerja pemberantasan korupsi.

Namun, keputusan sudah dibuat dan wajib dilaksanakan oleh penegak hukum. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menetapkan: ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara —-dst.”

Adapun Pasal 3 menetapkan: ”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ….dst.”

MK berpendapat, frasa ”dapat” dalam pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tipikor itu inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dua pasal itu menumbuhkan rasa takut di kalangan pejabat pemerintah pengambil keputusan. Karena menjadi delik formil, dalam pratiknya sering disalahgunakan oknum penegak hukum, antara lain melakukan kriminalisasi dengan alasan dugaan penyalahgunaan wewenang.

MK pun menegaskan, ”Kriminalisasi kebijakan terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata ”dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum.”

Memang, pertimbangan MK cenderung sebagai respons atas aspirasi atau langkah pemerintah mendorong para pejabat di pusat dan daerah untuk berani menempuh diskresi untuk mengakselerasi pembangunan, dan tidak takut dikriminalisasi.

Sering Disalahgunakan

Menurut MK, delik formil sebagai konsekuensi dari frasa ”dapat” sering disalahgunakan untuk menyergap banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk diskresi yang belum ditemukan landasan hukumnya. Akibatnya, banyak pejabat publik takut mengambil kebijakan, karena khawatir dikenakan pasal Tipikor.

Kalau dibiarkan, kecenderungan seperti ini bisa berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.

Terlihat bahwa dalam memperbarui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipiklor itu, pertimbangan MK tidak sektoral atau semata-mata pertimbangan teknis hukum, melainkan pertimbangan yang menyeluruh.

MK coba membangun kepastian hukum sambil mendorong pejabat pemerintah di semua tingkatan untuk berani menggunakan wewenang menempuh diskresi dengan pembangunan.

Pada sisi yang lain, penguatan kedua pasal itu mendorong semua penegak hukum untuk bertindak profesional, kredibel dan berintegritas agar tidak lagi dicurigai melakukan kriminalisasi.

Seperti halnya dengan ungkapan tebang-pilih, kata kriminalisasi yang popular dalam beberapa tahun belakangan ini lebih dimaknai sebagai tuduhan atau kritik kepada semua institusi penegak hukum. Ketika banyak pejabat pembuat keputusan takut dikriminalisasi, persoalannya tentu menjadi lain dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Maka, keputusan MK atas dua pasal pada UU Tipikor itu bisa juga dipahami sebagai jalan keluar pemecah kebuntuan. Proses menetapkan sebuah masalah sebagai kasus Tipikor sudah berubah, tidak sesederhana seperti sebelumnya.

Bahkan, kewenangan penyidik untuk menetapkan sebuah kasus dengan pijakan ”diduga melakukan Tipikor yang merugikan negara… sejatinya telah dicabut oleh keputusan MK melalui perubahan atas dua pasal dalam UU Tipikor itu.

Penyidik berwenang menetapkan kasus Tipikor setelah kasus Tipikor itu menyajikan fakta kerugian negara yang nyata dan pasti.

Boleh jadi, kerja pemberantasan korupsi memerlukan rumusan strategi baru karena terkait dengan wewenang menghitung kerugian negara akibat kasus Tipikor itu. Maka, baik KPK, Polri dan BPK harus memperkuat koordinasi dan kerja sama, agar pemberantasan korupsi tidak terhambat oleh ketentuan baru dari MK itu.

Bisa dibuat kesimpulan bahwa penguatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipiklor itu bertujuan mendorong penegak hukum bekerja lebih keras pada tahapan investigasi kasus dan pengumpulan dokumen-dokumen yang menjadi bukti kasus Tipikor.

Hasil investigasi dan pengumpulan dokumen belum cukup untuk menetapkan sebuah kasus Tipikor. Penyidik harus berkoordinasi lagi dengan instansi yang berwenang dan kapabel dalam menghitung dan memastikan adanya kerugian negara. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.919.034 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Iklan