Solusi Standardisasi Khatib

Oleh Badrus Siroj

”Jika standardisasi khatib diterapkan menjadi kewajiban KUA mengawalnya.”

JUDUL tajuk rencana Suara Merdeka (4/2) ”Cukup Takmir yang Mengatur Khatib”, mengarahkan usuran khatib lebih baik dipercayakan pada takmir masjid.

Para takmir masjidlah yang memahami kompetensi khatib yang layak tampil ataupun tidak. Tajuk rencana tersebut tentunya terkait rencana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang akan menerapkan standardisasi khatib Shalat Jumat. Hal ini menjadi ramai diperbincangkan karena selain standardisasi muncul juga isu sertifikasi.

Dua hal yang sangat berbeda, meskipun keduanya memiliki hubungan erat. Dalam dunia pendidikan, guru yang sudah memenuhi standar berhak mengikuti dan mendapatkan sertifikat.

Lain halnya dengan khatib yang dipilih masyarakat. Meskipun Menteri Agama sudah menegaskan melalui laman Kemenag (3/2) bahwa yang akan dilakukan bukan sertifikasi melainkan standardidasasi tetap saja wacana ini perlu dikaji ulang. Masalah agama merupakan masalah sensitif.

Karena itu wacana standardisasi khatib yang sudah beredar luas perlu segera dicairkan. Khatib Jumat berperan sangat vital, tanpa ceramah khatib Shalat Jumat dianggap tak sah. Sebenarnya hukum Islam sudah mengatur. Mulai dari syarat samai rukun yang harus dipenuhi khatib.

Namun, dalam hal isi ceramah tak ada batasan rinci dari para ulama. Asalkan isi khutbah yang disampaikan masih dalam koridor Islam tak jadi masalah.

Materi ceramah harus mengandung unsur Islami yang bermanfaat untuk jamaah sehingga berguna dalam kehidupan.

Yang menjadi polemik adanya keluhan masyarakat terkait khutbah yang esensinya ajakan untuk bertakwa justru diisi pesan saling mencela dan mencaci maki.

Tentu hal ini perlu direspon Kemenag. Sebagai lembaga pemerintah yang menangani urusan agama sudah selayaknya mengambil tindakan pencegahan sebelum permasalahan makin parah. Pemerintah memang tidak memiliki wewenang mengukur kompetensi khatib.

Tetapi setidaknya pemerintah menjamin tidak ada ajakan melenceng dalam shalat Jumat. Sedangkan urusan kompetensi menjadi urusan para ulama. Permasalahan lain yang muncul jika standardisasi khatib diterapkan, yaitu banyaknya masjid di Indonesia.

Hal ini butuh penanganan khusus, apakah standardisasi diterapkan di masjid-masjid lingkungan pemerintah dulu atau langsung menyeluruh.

Mengingat tak semua masjid di Indonesia dibangun pemerintah. Kalau tidak dikaji ulang, bisa menjadi kendala serius penerapan aturan tersebut.

Belum lagi perbedaan pandangan antarormas Islam terkait pelaksanaan shalat Jumat. Selama ini masyarakat menyadari dalam menentukan khatib Shalat Jumat tidak asal pilih.

Biasanya khatib Jumat ditentukan melalui pertemuan takmir dan tokoh masyarakat. Kenyataannya tidak pernah ada berita jamaah yang menolak khatib untuk memberikan khutbah. Hal ini menjadi catatan positif pelaksaan shalat Jumat di negara ini.

Diperlukan

Namun standar kompetensi minimal perlu dimiliki seorang khatib. Jika melihat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat, seseorang menjadi imam Jumat bisa juga menjadi khatib ataupun sebaliknya.

Hal ini berarti syarat khatib Shalat Jumat bisa dikatakan sama dengan syarat imam Shalat Jumat. Sedangkan secara syariat khatib harus memenuhi kriteria.

Khatib juga harus dipercaya jamaah. Lebih tepat jika penentuan standar minimal kompetensi khatib diserahkan kepada para ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai perwakilan ulama sudah seharusnya merespon permasalahan ini. Selain itu, keberadaan KUA sebagai unit terdepan di lingkungan Kemenag yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik bisa dioptimalkan. Jika standardisasi khatib diterapkan menjadi kewajiban KUA mengawalnya.

KUA bisa mulai mendata khatib Shalat Jumat di masingmasing wilayahnya dengan melibatkan takmir masjid setempat.

Ada beberapa solusi untuk menjawab kontroversi wacana standardisasi khatib tersebut. Pertama: Kemenag perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Banyak yang menilai rencana standardisasi ini kontroversial dan belum siap diterapkan.

Bahkan bisa melahirkan potensi kerenggangan hubungan antarormas Islam. Kedua: pengoptimalan peran KUA. Keberadaan KUA di setiap kecamatan bisa menjadi titik temu antarormas Islam.

KUA bisa memulai pendataan berapa jumlah masjid, berapa khatib, serta imam masjid yang ada di wilayahnya. Jika hal ini dilakukan, pemerintah akan memiliki data khatib beserta jenis keahliannya. Takmir masjid pun akan terbantu dengan data ini untuk menyusun jadwal sesuai keahliah khatib.

Misalnya, jumat pertama khatib akan menyampaikan khutbah tentang akhlak, berikutnya sejarah Islam, fikih, dan seterusnya.

Jadwal seperti itu akan bermanfaat bagi jamaah yang melaksanakan Shalat Jumat di masjid itu. Seperti pembelajaran berkelanjutan, penyampaian khatib yang runtut akan menarik jamaah untuk selalu hadir dalam setiap jumatan. (Sumber: Suara Merdeka, 07 Februari 2017)

Tentang penulis:

M Badrus Siroj, Dosen Universitas Negeri Semarang, Pengajar Pendidikan Agama Islam

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: