Kewenangan Komite Sekolah

Oleh Imam Nurhakim

 

PADA 30 Desember 2016 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Muhadjir Effendy, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 untuk revitalisasi Komite Sekolah.

Di dalam peraturan tersebut komite sekolah diberikan tanngungjawab lebih terutama dalam hal penggalangan dana pendidikan.

Sebagai upaya membantu penyelenggaraan pendidikan, penggalangan dana yang dilakukan komite sekolah tersebut di antaranya diperuntukan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/ kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Peratuan tersebut juga mengatur perihal sumber penggalangan dana. Hal ini dirasa perlu ditegaskan agar penggalangan dana tidak diambil dari sumber- sumber yang dilarang dan mengandung kepentingan lain di luar pendidikan.

Misalnya tidak boleh dari perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok. Sumber dana juga tak boleh dari perusahaan minuman beralkohol dan dari partai politik.

Kebijakan tersebut merupakan terobosan pemerintah yang secara positif kita pandang sebagai upaya pemerintah dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat, dalam hal ini komite sekolah, agar senantiasa memiliki rasa tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam hal penyediaan dana yang seringkali menjadi problem di sekolah tertentu.Namun yang perlu diantisipasi dan dipikirkan adalah realisasi kebijakan tersebut.

Penting adanya pengawasan dari pemerintah, jangan sampai kewenangan yang diberikan kepada komite sekolah dalam hal penggalangan dana tersebut justru menambah beban komite sekolah, memunculkan rasa saling curiga di antara pihak sekolah dan komite ketika tidak ada transparansi anggaran, dan menggiring lembaga pendidikan/ sekolah mengakses pendanaan yang bernuansa kepentingan politik (meskipun hal ini sudah diatur dalam peraturan tersebut, namun kadangkala realitas berkata lain).

Sumbangan atau Pungutan

Untuk menghindari kekhawatiran di atas sebetulnya dalam Permendikbud tersebut telah diatur, misalnya, ketika komite sekolah hendak melakukan penggalangan dana terlebih dahulu harus membuat proposal yang diketahui sekolah.

Artinya kepala sekolah dalam hal ini harus mengetahui terlebih dahulu perihal rencana penggalangan dana yang akan dilakukan oleh komite sekolah, apakah pihak sekolah setuju atau tidak setuju.

Oleh karenanya, meskipun komite sekolah dijamin kewenangannya oleh pemerintah dalam hal penggalangan dana untuk bantuan pendidikan, komite sekolah harus menjalin koordinasi dengan pihak sekolah sehingga ada transparansi darimana sumber pendanaan didapat, nominal perolehan dana, serta alokasi penyaluran dana tersebut.

Penggunaan istilah sumbangan tentu mengandung maksud berbeda dengan istilah pungutan. Sumbangan mensyaratkan kesukarelaan. Sementara pungutan mengesankan ada unsur paksaan.

Lalu bagaimana dengan kewenangan komite sekolah, dalam hal penggalangan dana, sebagai sumbangan ataukah pungutan?

Karena dalam kewenangan ini posisi komite sekolah adalah sebagai pihak yang meminta (meskipun istilah yang digunakan menggalang).

Di dalam Pasal 10 ayat 2 Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa ”penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dimaksud adalah berbentuk sumbangan, bukan pungutan.” Karena itu, di dalam merealisaksikan kewenangan penggalangan dana tersebut, karena bentuknya sumbangan bukan pungutan, maka tidak boleh ada unsur paksaan, apalagi mewajibkan pihak yang dimintai sumbangan, terutama apabila ditujukan kepada orang tua/ wali murid.

Agar realisasi kebijakan ini berjalan efektif sesuai yang diharapkan diperlukan pengawalan dan pengawasan pemerintah dan masyarakat sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dari yang semsetinya. (Sumber: Suara Merdeka, 07 Februari 2017)

Tentang penulis:

Imam Nurhakim MPdI , Dosen IAINU Kebumen dan IAIN Purwokerto, Mahasiswa S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,053 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: