Arsip untuk Februari 9th, 2017

Menu Terbaru Kamis, 09 Februari 2017

Muchamad Yulianto
Kompetisi dalam Kesenyapan
artikel pengamat

Sumaryoto Padmodiningrat
Bumerang Dana Desa
artikel pengamat

Badrus Siroj
Solusi Standardisasi Khatib
artikel pengamat

Imam Nurhakim
Kewenangan Komite Sekolah
artikel pengamat

Dr Agus Riewanto
Peran Pers Cegah Korupsi
artikel dosen

Riza Multazam Luthfy
Nasionalisme Orang Desa
artikel mahasiswa

Djasarmen Purba
Melawan Hoax, Membangun Gerakan Literasi
artikel pengamat

Basuki Hadimuljono
Mempercepat Perwujudan Pemerataan dan Kesejahteraan
artikel pengamat

Ramdansyah
RUU Pemilu dan Kepatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi
artikel pengamat

Aboe Bakar AlHabsyi
Mengontrol Ulama?
artikel pengamat

Kristoforus Bagas Romualdi
Pilkada Tanpa Provokasi di Medsos
artikel pengamat

Rokhmin Dahuri
Pembangunan Pulau-Pulau Kecil
artikel pengamat

Mukhammad Lutfi
Berharap Terwujudnya Janji Pilkada
artikel pengamat

 

Serta 15088 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Bumerang Dana Desa

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

“Kita menyambut baik langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang melibatkan KPK untuk mencegah penyimpangan dana desa.”

ADA dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi: niat dan kesempatan. Ada niat tetapi tak ada kesempatan, tidak jadi korupsi.

Ada kesempatan tetapi tidak ada niat, juga tidak akan terjadi korupsi. Adanya niat dan kesempatan itulah yang menyebabkan banyak kepala desa (kades), misalnya, melakukan korupsi dana desa.

Seperti disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, setelah KPK menerima kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk koordinasi pencegahan penyimpangan dana desa, Rabu (1/2), ada indikasi penyimpangan dana desa yang disebabkan oleh sistemnya.

Bolong-bolong sistem dalam pengelolaan dana desa itulah yang menjadi kesempatan penyimpangan dana desa. Sepanjang 2016, KPK menerima 362 laporan masyarakat terkait dengan dana desa.

Dari 362 laporan itu, 141 laporan direkomendasikan ditelaah, dan dari keseluruhan yang telah ditelaah, ada 87 laporan yang dikaji lebih dalam.

Sebanyak 87 laporan inilah yang akan diusut KPK. Pasal 11 Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang;

a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penagak hukum atau penyelenggara negara;

b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau;

c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Apakah kades termasuk penyelenggara negara?

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kades tidak termasuk pejabat negara. Adapun Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan, ”Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Apakah kades termasuk ke dalam Pasal 1 angka 1 UU No 28/1999 tersebut? Masih debatable.

Katakanlah tidak termasuk penyelenggara negara, dan nilai korupsinya pun tak sampai Rp1 miliar, namun bila kasusnya menarik perhatian yang meresahkan masyarakat, kades tetap bisa dijerat oleh KPK, bahkan meskipun terjadi di sebuah desa terpencil nun jauh dari Jakarta. Bagaimana dengan niat?

Niat ini relatif, karena adanya di dalam hati. Namun, bila melihat besarnya dana desa, bisa jadi seseorang yang semula tidak berniat korupsi kemudian timbul niat.

Tiap Tahun Naik

Setiap tahun Presiden Joko Widodo dan DPR RI menaikkan anggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2015, dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 46,96 triliun, tahun 2017 ini naik menjadi Rp 60 triliun, dan tahun depan akan naik lagi menjadi Rp 120 triliun.

Saat ini, dana desa yang diterima rata-rata mencapai Rp 800 juta per desa, dan akan ditingkatkan hingga mencapai Rp1 miliar per desa.

Ini belum ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah per desa. Bayangkan, sebuah desa yang biasanya berkutat dengan anggaran puluhan atau ratusan juta rupiah, kini harus mengurus anggaran miliaran rupiah.

Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kades atau pejabat desa lainnya, sehingga kemudian timbul niat untuk korupsi.

Apalagi, dana yang harus dikeluarkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini, terutama untuk ”serangan fajar”, ralatif tinggi, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, misalnya, seorang calon kades bisa menghabiskan uang hingga Rp 3 miliar. Bila dilihat dari gaji atau ìbengkokî dan fasilitas lainnya yang diterima kades, secara logika, tak mungkin dana sebesar itu bisa kembali atau break effent point (BEP) dalam 6 tahun masa jabatan kades. Satu-satunya jalan agar kembali modal adalah korupsi.

Maka tak heran bila saat ini banyak kades yang terlibat korupsi dana desa. Niat dan kesempatan kian sempurna bila berpadu dengan ketidakmampuan kepala desa dalam mengelola anggaran, dan kekuasaan yang dimiliki kepala desa yang hanya dikontrol oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang biasanya anggota dan pimpinannya adalah orang-orang dekat kades.

Kesalahan administrasi saja bisa mengantarkan kades ke penjara. Di sisi lain, kekuasaan yang dimiliki kades, sebagaimana dalil Lord Acton (1834-1902) ìPower tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutelyî (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak cenderung korup mutlak pula), juga bisa mengantarkan kades ke penjara.

Membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu poin Nawa Cita Presiden Jokowi.

Ini selaras dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa yang sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana. Akankah melimpahnya dana desa tersebut menjadi bumerang yang mencelakakan kades dan rakyatnya?

Bisa jadi, terutama bila kades kurang berhati-hati. Sebab itu, kita menyambut baik langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang melibatkan KPK untuk mencegah penyimpangan dana desa. KPK juga sudah mengimbau agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dana desa.

Pendampingan harus dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, termasuk dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Di sisi lain, kita berharap para kades membekali diri dengan kemampuan manajemen dan administrasi keuangan. Melawan korupsi tidak hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan pencegahan. Bahkan mencegah lebih baik daripada mengobati. (Sumber: Suara Merdeka, 08 Februari 2017)

Tentang penulis:

Drs H Sumaryoto Padmodiningrat, mantan anggota DPR RI

Pilkada Tanpa Provokasi di Medsos

Oleh Kristoforus Bagas Romualdi


Jelang berlangsungnya pilkada serentak 2017 yang diadakan di 101 daerah di Indonesia, masyarakat patut waspada terhadap potensi meningkatnya provokasi di media sosial (medsos).

Provokasi di medsos jelang pemilihan kepala daerah sendiri bukanlah isapan jempol belaka. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyakkabar hoax, status yang berisikan ujaran kebencian, dan fitnah yang beredar luas di tengahtengah masyarakat pengguna medsos. Provokasi di medsos terhitung efektif untuk dilaksanakan.

Selain karena pengguna medsos di Indonesia terhitung cukup besar, hal itu juga bisa dianggap menghemat anggaran ketimbang melakukan provokasi langsung di dunia nyata.

Karena itu, provokasi di medsos sama seperti peredaran narkoba yang harus diberantas, karena dapat merusak pikiran orang banyak terutama menjelang dilakukannya pilkada serentak.

Provokasi di medsos senantiasa mengakibatkan kedamaian yang diharapkan hadir di saat sebelum dan sesudah pesta demokrasi Indonesia seolah-olah seperti mimpi yang sulit dicapai.

Hal tersebut disebabkan dampak provokasi di medsos itu sendiri tidak pernah hanya berhenti saat pemilihan, tetapi berlanjut hingga sesudahnya.

Misalnya saja pasca-Pilpres 2014, yang sampai saat ini provokasi terus merongrong pemerintahan melalui berita hoax dan ujaran kebencian.

Bahkan, ujaran kebencian juga masih dialami oleh Prabowo selaku lawan Jokowi di pilpres melalui bully di medsos. Belajar dari Pilpres 2014 itulah kemudian sangat penting untuk menjauhkan pilkada serentak2017dari upaya provokasi di medsos.

Apalagi, pilkada serentak tahun ini diadakan di 101 daerah di Indonesia. Artinya, jika semua daerah tersebut ikut masuk dalam pusaran provokasi di medsos bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan politik nasional.

Rasionalkah? Tentu saja, hiruk-pikuk yang terjadi jelang Pilkada DKI Jakarta saja ternyata bisa memberikan sedikit pengaruh terhadap kegoyahan stabilitas keamanan dan politik Indonesia.

Sebagian masyarakat pengguna medsos yang berstatus sebagai warga non-Jakarta pun ikut-ikutan saling lempar ujaran kebencian, sehingga hal itu menyebabkan suhu politik memanas, keamanan negara goyah, dan politik Indonesiapunterlihat tidaksehatkarenapraktik- praktik upaya provokasi.

Bayangkan jika 100 daerah di luar Jakarta juga masuk dalam pola yang sama. Oleh karena itu, pilkada serentak 2017 sejatinya harus menjadi ajang pembaruan dari cara merayakan demokrasi yang selama beberapa tahun belakangan berjalan.

Menjadi masyarakat yang cermat agar tidak termakan upaya provokasi di medsos, sangatlah penting agar proses pemilihan dapat berjalan dengan damai. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

Kristoforus Bagas Romualdi Mahasiswa FKIP Sejarah, Universitas Sanata Dharma

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Oleh Rokhmin Dahuri
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Filipina dengan jumlah pulau 7.100 menempati peringkat kedua terbesar di dunia (Arroyo, 2012).

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (200.000 ha) beserta kesatuan ekosistemnya (UU Nomor 1/ 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Atas dasar definisi tersebut, sekitar 90% dari seluruh pulau milik Indonesia berupa pulau kecil.

Selain lima pulau besar utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; pulau-pulau besar lainnya antara lain adalah Sabang, Simeleu, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Natuna, Enggano, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Lembata, Rote, Buton, Ternate, Tidore, Buru, Seram, Waigeo, dan Biak.

Sebelum berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 1999, pemerintah kurang peduli dengan pulau-pulau kecil.

Namun, sejak adanya KKP, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kelautan; dilakukanlah pendataan pulau-pulau kecil yang meliputi luasnya, potensi pembangunan (sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan), kependudukan, kegiatan ekonomi yang ada, dan berbagai aspek lainnya.

Sejak tahun 2000 KKP menyusun naskah akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Karena melibatkan begitu banyak instansi, baru pada 2007 DPR akhirnya menyetujui UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 1/2014.

Dengan anggaran terbatas KKP bekerja sama dengan Kementerian lain, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Kerja sama ini mulai membangun infrastruktur dan fasilitas pembangunan serta menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan pembangunan sejumlah pulau kecil.

KKP juga sangat aktif mengajak investor nasional maupun internasional (asing) untuk membangun, berinvestasi, dan melakukan usaha ekonomi di pulau-pulau kecil secara produktif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Hasilnya, pada 2012 Pemerintah RI melalui KKP dan Kementerian Luar Negeri berhasil mendaftarkan 13.466 pulau berikut namanya ke PBB, tepatnya United Nations Group of Experts on Geographic Names (UNGEGN), dan baru 2014 PBB mengesahkan seluruh pulau yang didaftarkan oleh Indonesia tersebut.

Dengan demikian, hingga kini jumlah pulau yang belum resmi memiliki nama sekitar 4.038 lagi. Selama 2017 ini pemerintah menargetkan untuk mendaftarkan 1.106 pulau lagi ke PBB.

Akan tetapi, di balik kerja keras pemerintah untuk membangun pulau-pulau kecil sebagai wilayah yang lebih maju, sejahtera, nyaman, dan aman, jujur saja harus dikatakan perkembangannya boleh dibilang sangat lambat.

Betapa tidak, sampai sekarang baru 6.000 pulau (34%) yang sudah berpenghuni, dan dari tahun 2000 sampai sekarang baru 54 pulau kecil yang telah dikembangkan oleh swasta yang sebagian besar untuk pariwisata bahari, dan sebagian kecil untuk perkebunan, pertambangan, dan penampungan (storage) minyak bumi.

Dari 54 pulau itu, investor 33 pulau dari luar negeri, dan investor di 21 pulau lainnya dari dalam negeri (nasional). Sebenarnya, ketika KKP mengeluarkan kebijakan diizinkannya investor nasional maupun asing untuk berinvestasi dan mengembangkan ekonomi pulau-pulau kecil di Indonesia pada medio 2001, sejumlah investor dari Kuwait, Qatar, Jepang, dan Taiwan menyatakan minat.

Sayang, saat itu beberapa LSM dan tokoh nasional menolak kebijakan tersebut. Akibatnya, sejumlah investor asing dan nasional yang bonafide mengurungkan minat investasinya.

Rupanya reaksi sejumlah LSM dan tokoh nasional serupa terkait optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang terjadi sekitar 16 tahun lalu sekarang terulang kembali ketika di awal tahun ini Menko Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan rencana kebijakannya untuk mengundang pihak asing berinvestasi di pulaupulau kecil Indonesia.

Urgensi Pembangunan Pulau Kecil

Sedikitnya ada empat alasan utama bagi bangsa Indonesia untuk segera mendayagunakan pulau-pulau kecil. Pertama, dari sekitar 17.504 pulau yang kita miliki, baru sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Itu pun pola pembangunannya sebagian besar kurang produktif dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hasilnya, hampir semua pulau kecil yang berpenghuni dan/atau sudah ada kegiatan pembangunan (ekonomi) di sana tetap saja tidak maju. Kebanyakan penduduknya hidup miskin dan kualitas lingkungan hidupnya buruk.

Umumnya penduduk yang menghuni pulaupulau kecil dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote adalah para lansia, anak-anak, dan kelompok usia kerja yang kurang terdidik dan produktif.

Orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi yang terlahir di pulau kecil seperti Prof Adrianus Moy, Prof Herman Johanes, Prof Laode Kamaludin, Dr Yasona Laoly, dan Ir Saleh Husin kebanyakan hijrah ke Jakarta atau Pulau Jawa.

Padahal, potensi pembangunan (ekonomi) yang terdapat di pulau-pulau kecil luar biasa besar. Kedua, dengan membangun pulau-pulau kecil secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Berarti kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI.

Jutaan lapangan kerja baru bakal tersedia dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Bila kita mampu membangun rata-rata 100 pulau baru dalam satu tahun, pertumbuhan ekonomi nasional yang sejak 2015 hanya sekitar 5% per tahun diperkirakan bisa meningkat sampai 7% per tahun.

Dengan demikian, masalah utama bangsa berupa tingginya pengangguran dan kemiskinan serta rendahnya daya saing dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) bakal dapat diatasi.

Demikian juga halnya dengan masalah disparitas pembangunan antarwilayah yang sangat timpang, khususnya Jawa vs luar Jawa secara otomatis akan terkoreksi.

Sebab, dengan tersebarnya pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru di pulau-pulau kecil diyakini bakal mengurangi laju urbanisasi dari luar Jawa ke Jawa.

Ketiga, dengan membangun pulau-pulau kecil, terutama 111 pulau terluar (terdepan) secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan baru berarti kita membangun semacam sabuk kemakmuran (prosperity belt).

Wilayah-wilayah pulau-pulau kecil terdepan yang maju dan makmur secara otomatis akan menjadi semacam sabuk pengaman (security belt) yang turut memperkokoh dan menegakkan kedaulatan NKRI.

Keempat, pemanfaatan pulau- pulau kecil oleh investor asing maupun nasional, seperti untuk pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan penampungan minyak bumi sejak masa Orde Baru sampai sebelum adanya KKP hanya kecil sekali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat lokal.

Lebih dari itu, acap kali menimbulkan kerusakan lingkungan, memarginalkan masyarakat lokal, dan mengancam kedaulatan NKRI.

Karena itu, kita harus menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI di atas segalanya dalam proses pembangunan pulau-pulau kecil, terutama ketika melibatkan investor asing.

Kita harus berpedoman pada UU Nomor 27/ 2007 jo UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dan peraturan perundangundangan lainnya yang relevan di dalam membangun dan mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

Pedoman Pembangunan dan Investasi

Tantangan dalam membangun pulau-pulau kecil untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa adalah bagaimana kita meramu dan mengimplementasikan paket kebijakan supaya para investor (nasional atau asing) yang bonafide mau menanamkan modalnya dan mengembangkan usaha ekonomi, dan pada saat yang sama kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI pun bisa ditegakkan.

Kepentingan nasional itu antara lain berupa manfaat ekonomi bagi negara dan rakyat, kelestarian lingkungan, dan alih teknologi.

Investor dan pengusaha itu sangat penting dalam membangun ekonomi wilayah, termasuk pulau-pulau kecil. Pasalnya, fungsi utama anggaran pemerintah (APBN/APBD) di seluruh negara di dunia adalah untuk pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (kesehatan, pendidikan, dan agama), peraturan dan perundang-undangan, dan kelembagaan.

Untuk mengembangkan usaha ekonomi, menggerakkan bisnis, dan modal kerja (working capital) di suatu wilayah atau negara adalah merupakan peran para investor, pengusaha, dan entrepreneur. Bagi para investor, tentu mereka ingin investasinya aman dan menghasilkan untung secara berkelanjutan.

Sesuai dengan UU Nomor 1/2014 di atas, kepentingan nasional, kedaulatan NKRI, dan kepentingan investor, maka pembangunan dan investasi pulau-pulau kecil oleh swasta nasional maupun asing seyogianya mengikuti pedoman (guidelines) sebagai berikut.

Pertama, baik swasta nasional maupun asing tidak boleh memiliki pulau, tetapi diizinkan memiliki hak guna usaha (HGU) di pulau tersebut untuk jangka waktu 35 – 50 tahun, dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah RI dengan pihak investor.

Sebaiknya investasi dan bisnis swasta (baik nasional maupun asing) ditempatkan di pulau-pulau kecil yang tidak ada penduduknya.

Kedua, sedikitnya 40 persen dari total luas daratan pulau harus dialokasikan untuk kawasan lindung (protected area) seperti garis sempadan pantai (set back zone), hutan lindung, dan ruang terbuka hijau.

Luas daratan sisanya, maksimal 60% dari total luas daratan pulau, boleh dikembangkan untuk kawasan pembangunan (usaha ekonomi), seperti pariwisata, properti dan bangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri yang ramah lingkungan.

Ketiga, semua kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis di pulau-pulau kecil harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui pemerintah pusat, didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),

building code (bangunan tertinggi tidak boleh melebihi tingginya pohon tertinggi yang ada di pulau termaksud), menggunakan energi terbarukan (energi solar, angin, arus laut, dan lainnya), usahakan tidak membuang limbah maupun emisi gas rumah kaca dengan menerapkan teknologi 3 R (reduce, reuse, dan recycle), dan mitigasi serta adaptasi terhadap bencana alam.

Keempat, dalam memanfaatkan wilayah perairan sekitar pulau harus mengikuti prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dan semua ketentuan peraturan perundangun dangan RI yang relevan.

Kelima, selain royalti dan pajak, pihak investor juga harus menyimpan dana jaminan (deposit money) di kas negara selama masa HGU.

Besaran dana jaminan per pulau di AS itu berkisar antara USD100 juta sampai USD1 miliar, bergantung pada luas pulau dan potensi pembangunan (ekonominya).

Bayangkan, bila kita mampu menarik investor untuk 100 pulau setiap tahun, maka kita dapat dana segar antara USD10 miliar-100 miliar (Rp130 triliun- 1.300 triliun) per tahun.

Keenam, tenaga kerja asing hanya boleh di bidang-bidang yang belum mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, dan jumlah tenaga kerja asing maksimal 10% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan. Gaji atau upah karyawan harus yang bisa menyejahterakan diri dan keluarganya.

Ketujuh, untuk menjamin keamanan dan kedaulatan NKRI, Pemerintah RI bisa menempatkan polisi dan/ atau tentara di pulau yang investornya dari luar negeri.

Kedelapan, harus ada alih teknologi dari pihak asing kepada tenaga kerja Indonesia, dari swasta nasional kepada masyarakat lokal.

Kesembilan , seperti di Mauritius, Maldives, AS, beberapa negara di Karibia dan Pasifik Selatan yang berhasil mengelola pulau-pulau kecilnya bisa juga diterapkan konsep One Island, One Company.

Artinya perencanaan, investasi dan bisnis, pemasaran, dan pengelolaan satu pulau diserahkan kepada satu perusahaan dengan mengikuti kedelapan persyaratan di atas. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

PROF DR IR Rokhmin Dahuri MS Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

RUU Pemilu dan Kepatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi

Oleh Ramdansyah

Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan pemerintah yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengabaikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Delegitimasi putusan MK dapat terjadi karena ketidakpatuhan tidak berakibat sanksi. Ketidakpatuhan dengan memasukkan pasal yang sudah dianulir MK hanya berujung putusan mutatis mutandis (otomatis) di MK. Pengabaian putusan MK untuk dimasukkan dalam RUU Pemilu dapat terjadi karena dua bentuk.

Pertama, memasukkan kembali sejumlah pasal yang sudah dibatalkan normanya oleh MK. Kedua, tidak memasukkan putusan MK dalam RUU yang diserahkan ke DPR.

Padahal, publik mencatat selama 2003-2016 tercatat 111 gugatan uji materi tentang kepemiluan diajukan ke Mahkamah. Pengabaian dengan memasukkan kembali pasal yang sudah dianulir MK terjadi pada lembaga survei.

Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif mencantumkan pelarangan ini. Padahal, pencabutan larangan ini pernah diputus MK tiga tahun sebelumnya dalam Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 terhadap UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.

Pada Pemilu 2014, pembuat UU mencoba memasukkan kembali larangan ini di UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif. Mereka yang dirugikan mengajukan uji materi.

Hasilnya, Putusan MK No. 24/PUUXII/ 2014 tanggal 3 April 2014 menyatakan larangan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK menilai terdapat persamaan prinsip dalam pengujian walaupun redaksional pasalnya berbeda. Sayangnya, larangan kampanye ini muncul kembali di Pasal 428 ayat (2) dan ayat (6) RUU Pemilu saat ini, berikut pasal ancamannya di Pasal 483.

Pengabaian putusan MK juga terjadi pada putusan tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penulis pernah mengajukan uji materi terkait frasa “putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15/2011.

Putusan MK mengabulkan permohonan dan menyatakan frasa ini bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak disamakan sebagai putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya.

Alasannya, DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu sehingga sejajar dengan pejabat tata usaha negara yang dapat digugat putusannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sekali lagi, norma yang sudah diputuskan MK melalui Putusan MK Nomor 31/PUUXI/ 2013 muncul kembali sama persis di Pasal 437 ayat (2) RUU Pemilu sekarang ini.

Pengabaian putusan MK cara kedua adalah dengan tidak dimasukkan putusan MK ke dalam RUU yang diserahkan ke DPR.

Contohnya Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 di mana calon penyelenggara pemilu harus berjarak lima tahun, tetapi Pasal 14 huruf I RUU Pemilu hanya menyebutkan mengundurkan diri saja tanpa minimal jarak lima tahun.

Dengan aturan ini, anggota partai politik dapat mundur seketika dan mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Kerugian demokrasi yang akan terjadi adalah terjadi degradasi kemandirian penyelenggara. Celah inkonstitusional ini seolah memperlihatkan adanya upaya delegitimasi Mahkamah.

Padahal, keberadaan MK di Indonesia seperti halnya di Austria atau negaranegara federal di Amerika, kedudukan dan fungsinya di atas pembuat UU.

Bahkan, MK di Jerman menjadi kekuasaan keempat, setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketaatan terhadap lembaga penguji konstitusi tidak berlaku untuk negara yang menganut superioritas parlemen.

Di negara penganut Supremacy of Parliament maka prinsip yang ada adalah parliament can do no wrong. Negara menolak kehadiran Mahkamah Konstitusi.

Prinsipnya, parlemen dianggap sebagai wakil dari kedaulatan rakyat sehingga ia menjadi satu-satunya lembaga yang membentuk UU serta memutuskan sah atau tidaknya UU. Untuk Indonesia, prinsip ini tidak berlaku.

RUU Pemilu dan Partai Baru

MK bukanlah positive legislator. Ia hanya berwenang dan bertindak sebagai negative legislator (penghapus atau pembatal norma). Putusan MK wajib ditindaklanjuti oleh positive legislator yakni DPR dan pemerintah.

Pengabaian putusan MK adalah pengabaian terhadap konstitusi. Mahfud MD mensinyalir pengabaian ini terjadi karena dua hal.

Pertama, pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membentuk UU adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri.

Kedua, pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berpikir menurut logika hukum.

Hari ini pembuat UU sebagai lembaga politik berusaha untuk tidak membuat UU atas dasar kepentingannya sendiri. DPR RI menjalankan perintah UU untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tulisan dalam penyiapan atau pembahasan rancangan UU.

Oleh karena itu, partai politik baru seperti Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Idaman diminta Pansus DPR RI untuk memberikan masukan terkait RUU Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Parpol-Parpol baru memiliki kepentingan terhadap substansi RUU Pemilu.

Di samping itu, parpol baru adalah lembaga yang dapat terkena kerugian konstitusional langsung ketika UU Penyelenggaraan Pemilu disahkan.

Pasal 190 dan 192 RUU Pemilu mensyaratkan parpol baru harus bergabung dengan parpol peserta pemilu pada pemilu periode sebelumnya untuk mencalonkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Padahal, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pembatalan pasal tersebut menjadi dasar pemilu legislatif dan pilpres serentak pada 2019. MK sudah menafsirkan bahwa pemilu serentak mengabaikan ambang batas presiden.

Dengan demikian, parpol baru ketika lolos verifikasi maka KPU punya hak dan kesempatan yang sama dalam Pemilihan Presiden 2019 Keberadaan MK tidak di berada di ruang hampa, tetapi di ranah politik riil.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang belum tentu sejalan dengan MK.

Padahal, putusan MK tak perlu lembaga eksekusi. Sejak putusan MK diberitakan dalam lembaran negara, putusan MK sudah menjadi UU.

Pemerintah atau DPR ketika mengajukan RUU Pemilu tentunya wajib mengakomodasi putusan MK tersebut. Partai-partai baru juga memiliki asa terhadap RUU Pemilu.

Kesamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Asa lainnya adalah berharap bahwa DPR RI yang dilengkapi dengan ahli-ahli dapat menutup celah-celah inkonstitusional yang rawan gugatan kembali di MK. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

Ramdansyah Sekjen Partai Idaman

Berharap Terwujudnya Janji Pilkada

Oleh Mukhammad Lutfi


Negara
demokrasi terbesar ketiga dunia yaitu Indonesia, pada 15 Februari 2017 akan menggelar kontestasi pilkada secara serentak di 101 daerah.

Pilkada tersebut akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Tidak dapat dimungkiri setiap kali menjelang kontestasi pilkada, di situ pasti ada ajang kampanye yang di situ pula calon kepala daerah menyampaikan janji-janji politiknya untuk mendulang suara pemilih yang berharap padanya.

Dalam teori marketing politik (Firmanzah, 2008) salah satu strategi yang harus dimiliki dan dilakukan politisi/ calon kepala daerah untuk mendapatkan kekuasaan yakni memiliki dan menyampaikan visi-misi politik kepada pemilih.

Dalam teori tersebut mendasarkan pada penyampaian visi-misi menjadi penting dalam rangka membidik pemilih dalam memenangkan kontestasi politik.

Karena itu, mereka harus memiliki ide-ide kreatif dalam menyampaikan visi-misi tersebut. Terlepas dari teori tersebut, pemilih juga harus mengerti mengenai rasionalitas janji atau visi-misi dari calon kepala daerah. Kadar rasionalitas tersebut dapat digali dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya logis.

Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, seharusnya pemilih bisa melihat mana janji atau visi-misi yang kadar rasionalitasnya tinggi dan mana yang kadar rasionalitasnya rendah.

Terkadang kita sebagai pemilih menyaksikan sebenarnya visi-misi itu sangat mulia, namun jika dicermati secara mendalam maka di situ kita akan mampu mengklasifikasi tingkat rasionalitas janji politik.

Namun sangat disayangkan, kebanyakan pemilih di daerah-daerah didominasi oleh budaya politik parokial (tidak mau tahu) dan budaya politik pasif (mau tahu tetapi tidak kritis). Karena itu, masyarakat sebagai pemilih tidak terlalu peduli terhadap visi-misi yang diusung para politisi.

Karena itu pula, banyak politisi yang memiliki visi-misi yang tingkat rasionalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun mereka tetap dipilih dan menjadi pejabat publik (gubernur, bupati, dan wali Kota).

Semoga masyarakat sebagai pemilih menyadari akan pentingnya rasionalitas janji sehingga mereka mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan.

Kita juga berharap pesta demokrasi serentak di 101 daerah yang akan dihelat, nantinya tidak sekadar pesta lima tahunan belaka, namun memunculkan 101 kepala daerah yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa menuju pembangunan yang sejahtera, adil, dan beradab. Wallahu A’lam. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

Mukhammad Lutfi Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 

Mempercepat Perwujudan Pemerataan dan Kesejahteraan

Oleh Basuki Hadimuljono

 

KETIMPANGAN atau disparitas antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Ketimpangan tersebut terlihat kasatmata dari berbagai aspek; sosial maupun ekonomi. Dari sisi fisik (infrastruktur), ketimpangan juga terlihat sangat nyata, yaitu konektivitas di KTI masih barang langka.

Masalah ketertinggalan pembangunan tidak hanya dirasakan di wilayah KTI, tetapi juga dialami betul oleh daerah-daerah pinggiran.

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan saat ini dari total 74 ribu desa yang ada di Indonesia, sebanyak 39 ribu atau lebih dari 52% masih masuk kategori tertinggal.

Sekitar 43% desa di Indonesia belum mendapat aliran listrik. Apa penyebab ketimpangan itu terjadi? Sama! Pembangunan yang sentralistis dan tidak memperhatikan asas keadilan merupakan pangkal ketimpangan.

Hambatan utama kemajuan di KTI dan daerah pinggiran (perdesaan) ialah soal infrastruktur, khususnya jalan. Selama ini, wilayah tersebut boleh dibilang tidak tersentuh pembangunan.

Akibatnya, tidak sedikit jalan yang berbatu dan berlubang. Selain itu, hubungan antarwilayah terputus. Jalan dan jembatan, selain rusak, terkadang sangat kurang memadai.

Akibatnya, jangankan mobil, kendaraan sekelas roda dua pun sulit lewat. Keadaan yang kurang menguntungkan itu menjadikan perkembangan ekonomi di KTI dan daerah pinggiran pun tertinggal dari wilayah KBI.

Hal itu tergambar nyata dalam hal sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sumbangan terbesar (sekitar 80%) berasal dari perekonomian di KBI. Selain itu, buruknya konektivitas menyebabkan harga komoditas di KTI dan pinggiran pun jauh lebih mahal.

Infrastruktur sebagai modal sosial

Infrastruktur, dalam konteks ekonomi, merupakan modal sosial masyarakat, yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi.

Infrastruktur merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir.

Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur ialah basic determinant atau kunci bagi perkembangan ekonomi, termasuk pemerataan dan kesamaan harga barang kebutuhan pokok.

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Karena itu, membangun sektor infrastruktur ialah membangun fondasi perekonomian suatu negara. Hal tersebut disadari betul oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagi pemerintah, infrastruktur ialah kunci untuk menghadapi persaingan ekonomi global.

Ketersediaan infrastruktur akan menyelesaikan masalah-masalah dasar yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang selama ini membelenggu sebagian penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah punya misi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur hingga pelosok negeri.

Komitmen pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan itu terlihat dari kebijakan anggaran yang berorientasi pada peningkatan belanja modal, utamanya belanja infrastruktur.

Sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan dalam membangun Indonesia. Presiden sadar betul, pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, pada ujungnya akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Komitmen pemerintah akan pembangunan infrastruktur itu kembali ditegaskan dalam rapat kabinet paripurna yang diselenggarakan pada awal Januari 2017.

Pemerintah menyatakan tedak untuk menekan disparitas antarwilayah. Dalam arahannya, presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) fokus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur.

Arahan itu, oleh Kementerian PU-Pera diterjemahkan dalam tiga program prioritas nasional; yakni ketahanan air/pangan, konektivitas, dan perumahan-permukiman.

Dengan pagu anggaran Tahun 2017 Rp101,4 triliun, program percepatan infrastruktur daerah dipacu. Harapannya, selain menghubungkan antarwilayah di daerah tertinggal dengan daerah-daerah sekitarnya, ialah menghilangkan hambatan dalam transportasi dan interaksi ekonomi.

Dengan demikian, pada ujungnya, kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa lainnya akan ikut berkembang. Sejalan dengan itu, selama proses pembangunan, akan tercipta lapangan pekerjaan yang terkontribusi mengurangi kemiskinan.

Daya saing infrastruktur

Pembangunan yang digeber pemerintah tidak melulu yang bersifat mercusuar atau proyek besar, jalan, tol, jembatan, dan bendungan, tetapi juga pembangunan yang berkeadilan.

Ini ditunjukkan pemerintah lewat pembangunan kawasan perbatasan, jalan perbatasan, dukungan ketahanan air dan pangan lewat pembangunan bendungan, juga dengan P4ISDA (Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air) yang berefek jangka panjang, pembangunan prasarana dan sarana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Termasuk rumah, air bersih dan sanitasi, serta lingkungan permukiman. Pembangunan infrastruktur bukan melulu untuk mereka yang berkemampuan, melainkan justru diarahkan untuk mereka yang terpinggirkan, yang pada akhirnya nanti mereka bisa bangkit dan berkemampuan untuk secara bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan negara.

Dengan berbagai upaya itu, perekonomian Indonesia pada 2017 diyakini bisa lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekalipun kondisi perekonomian global diprediksi masih menghadapi risiko gejolak geopolitik dan pelemahan perdagangan internasional.

Saat ini pemerintah telah mencanangkan kombinasi kebijakan di sejumlah bidang. Kombinasi itu ( Sumber: Media Indonesia, 08 Februari 2017)

Tentang penulis:

Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728