Standardisasi Khatib Jumat

Oleh Aji Sofanudin

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Kementerian Agama akan melakukan standardisasi khatib atau pengkhotbah shalat Jumat. Akan ada syarat atau kompetensi tertentu bagi seorang khatib. Rencana itu menuai pro dan kontra di masyarakat.

Beberapa kalangan menilai pemerintahan over acting dan seolah menunjukkan sikap Islamophobia. Lalu siapa atau lembaga apa yang akan melakukan seleksi? Menag mengatakan rencana tersebut merupakan pensikapan pemerintah terhadap aspirasi internal umat sendiri.

Ide itu muncul dari tokoh-tokoh agama yang mengadukan masalah khatib Jumat yang sering tidak kompeten, menimbulkan keresahan, dan melakukan ujaran kebencian.

Kementerian Agama tidak akan mengeluarkan sertifikat. Pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya kepada ulama; ulama NU, Ulama Muhammadiyah, dan lain-lain.

Dikemukakan pula bahwa rencana ini masih dalam tahap persiapan, penggodokan. Tergantung respon masyarakat apakah akseleratif atau justru resisten. Kenapa kemudian hanya khutbah Jumat?

Khutbah Jumat dipilih karena merupakan bagian penting menyangkut sah dan tidaknya suatu ibadah. Oleh karena itu, kompetensi khatib menjadi suatu yang penting.

Tetapi perlu ditegaskan bahwa ini bukanlah intervensi pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi, sementara soal isi diserahkan kepada ulama.

Apa yang disebut zu ilmin, apa yang disebut zu basyiroh. Litbang Kementerian Agama, harus melakukan pencermatan terhadap fenomena gerakan keagamaan.

Sehingga kementerian agama bisa melakukan pensikapan yang tepat, memberikan dosis yang sesuai sehingga kehidupan keberagamaan kita damai, agama menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Khutbah Jumat dan ceramah keagamaan hendaknya tidak menghadirkan keresahan, membuat risau, memperbesar persoalan khilafiyah ijtihadiyah, dan menebarkan ujaran-ujaran kebencian.

Termasuk juga bagaimana jika ada khatib yang secara terang-terangan melawan ideologi negara, ideologi pancasila. Tentu hal ini harus dicegah.

Fakta Khotbah Jumat

Pola penunjukkan khatib Jumat yang berlaku di masyarakat ada beberapa model. Pertama, model penjadwalan insidental.

Pada model ini, dalam satu tahun atau setengah tahun sekali, pengurus masjid sudah menyusun jadwal lengkap. Pada awal tahun tahun, khatib sudah ditentukan.

Penjadwalan bisa menggunakan kalender Masehi maupun kalender Hijriyah. Model ini biasanya dilakukan masjid perkotaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, ataupun perusahaan.

Pada umumnya, khatib di masjid ini akan mendapatkan bisyaroh (honor) yang jumlahnya tergantung kemampuan masjid. Kedua, penjadwalan sepanjang tahun.

Penjadwalan menggunakan pola pasaran yakni Pon, Wage, Legi, Kliwon, Pahing. Biasanya khatib akan diganti jika meninggal atau pindah rumah.

Model ini biasanya dilakukan di masjidmasjid pinggiran ataupun pedesaan. Umumnya satu pasaran satu khatib. Tetapi ada variasi pada model ini, misalnya dalam satu pasaran dengan dua atau tiga khatib.

Khatib tersebut bisa saling bergantian. Ketiga, model kultural dimana khatib orang-orang tertentu. Biasanya tidak terjadwal dan selalu mengisi khutbah Jumat kecuali jika sakit ataupun ada udzur syar’i.

Model ini terjadi pada masjid pribadi ataupun karena ketokohan ulama. Standardisasi khatib Jumat hemat penulis bisa diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, menghilangkan kesan negara turut campur terlalu jauh terhadap agama, atau mencurigai ‘’ulama’’. Jika kesan ini yang mencuat, hampir dipastikan ada resistensi di kalangan umat.

Karena itu, perlu dibangun komunikasi intensif Kementerian Agama dengan ormas-ormas keagamaan. Kedua, Kementerian Agama perlu melakukan pemetaan masjid.

Pemerintah akan lebih mudah ”mengatur’’ masjid dengan model pertama. Tetapi, pemerintah memerlukan seni tersendiri untuk menyampaikan gagasan tentang pentingnya standardisasi khatib pada masjid dengan model kedua dan ketiga. Ketiga, gagasan standardisasi khatib, akan lebih mudah diterima jika ditujukan kepada seluruh umat bergama.

Artinya, regulasi nantinya tidak hanya untuk para mubalig tetapi juga berlaku untuk para pendeta, bhiksu, dan lain-lain.

Kementerian Agama akan lebih mudah mengeluarkan semacam code of conduct ataupun kode etika penceramah atau khatib. ( Sumber: Suara Merdeka. 03 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Aji Sofanudin MSi, Peneliti Muda pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,689 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: