Pilkada dan Kedewasaan Berpolitik

Oleh Dr Yusa Djuyandi 

Semenjak reformasi, keinginan akan terwujudnya demokratisasi kehidupan politik kian terbuka lebar melalui pemilihan presiden dan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Pilkada secara langsung merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang menuntut pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pilkada langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (5) UU No 32 Tahun 2004 merupakan implementasi demokrasi partisipatoris. Nilai-nilai demokrasi menjadi ukuran keberhasilan pilkada.

Pilkada menurut Tutik (2006) dapat menjadi awal kelahiran pemimpin berlegitimasi kuat dan kredibel di mata rakyat. Pilkada menguntungkan karena banyak alternatif kandidat yang dapat dipilih.

Masyarakat memilih calon pemimpin yang dikenal. Calon kepala daerah dituntut memahami betul potensi dan karaktersitik daerah.

Pilkada harus menjadi alat mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan bersih. Meraih kekuasaan dalam pilkada langsung harus demokratis.

Tiap kandidat harus bersaing secara sehat dan sportif. Setiap pasangan calon jangan hanya berorientasi kekuasaan. Mereka lebih dituntut menjalankan kekuasaan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

John Locke dalam buku Contemporary Political Ideologies A Reader mengutarakan kekuasaan politik dalam kehidupan demokrasi harus dalam rangka menciptakan kebaikan publik (political power only for the public good). Masyarakat harus memilah pasangan calon yang selama kampanye mengedepankan moral dan etika.

Pelaksanaan pilkada berbagai daerah, khususnya DKI Jakarta, diwarnai banyak peristiwa muram. Contoh kecil pencopotan atau perusakan atribut kampanye.

Ada juga kampanye hitam, berita hoax terhadap kandidat tertentu. Ini memperlihatkan cara berpolitik yang belum dewasa.

Ketidakdewasaan berpolitik juga ditandai dengan terganggunya hubungan sosial antarmassa pendukung calon. Kritik terhadap kandidat tertentu yang kemudian disebarkan ke media sosial dapat berujung perdebatan serta berakhirnya pertemanan.

Kondisi ini mencerminkan tidak adanya kedewasaan berpolitik. Masyarakat maupun para pendukung calon kepala daerah tidak lagi saling menghormati. Hal ini berpotensi bentrok fisik sewaktu-waktu.

Persoalan bertambah pelik ketika kampanye juga diikuti berita gelap yang menjelek-jelekan salah satu pasangan calon yang disebarkan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan posisi pasangan calon lainnya.

Seandainya isu gelap ini terus berlangsung, wajah pelaksanaan pilkada akan selalu diwarnai fitnah-fitnah. Ini secara etika politik akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokratis.

Mewujudkan kedewasaan dan tanggung jawab politik memang sulit. Tetapi, bila ingin mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, sudah saatnya berubah sekarang.

Mulai sekarang semua harus berani bertanggung jawab atas tindakannya. Selama ini jarang sekali orang mau bertanggung jawab atas berbagai insiden buruk saat kampanye.

Permasalahan-permasalahan politik seputar pelaksanaan pilkada umumnya akan memuncak pada hari pencoblosan dan penghitungan suara.

Sebelum pencoblosan dimulai sering muncul istilah “serangan fajar.” Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi masih sangat lemah. Ini memperlihatkan masih banyak pemilih dan pihak-pihak tertentu yang mau menjual dan membeli suara.

Ada juga manipulasi suara setelah coblosan agar jagonya menang. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap hasil penghitungan suara yang telah diumumkan. Buntutnya kericuhan dan saling protes atas hasil tersebut.

Barometer

Sengketa pelaksanaan dan hasil pilkada harus ditempuh melalui jalur hukum. Semua pihak harus menghormati keputusan hakim. Jangan ada pengerahan kekuatan, apalagi sampai saling serang antarmasa pendukung.

Pilkada DKI Jakarta banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi politik. Semakin ramainya suasana pilkada DKI Jakarta tidak hanya karena Ibu Kota karena banyak isu dan persoalan bernuansa agama dan etnis.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menarik sekaligus kontroversial bagi beberapa kalangan.

Namun demikian, persoalan yang terkait dengan latar belakang seperti etnis maupun agama, seharusnya tidak menjadi isu publik. Hal itu hanya menghasikan reaksi negatif.

Masyarakat Jakarta pada umumnya harus berpikiran bahwa pilkada dapat menjadi barometer kesukseksan dan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan pilkada juga dapat menjadi kebanggaan tersendiri masyarakat Ibu Kota. Oleh karena itu, seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pilkada, mulai dari kampanye sampai dengan pengumuman hasil, haruslah bersih dari hal-hal yang dapat membuat potret Pilkada muram.

Melaksanakan Pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (JURDIL-LUBER) bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang sulit diwujudkan jika ada komitmen dari seluruh pihak.

Untuk mempermudah pelaksanaan Pilkada Jakarta, maka para aktor politik dan masyarakat tidak perlu sungkan untuk melakukan hal-hal yang positif, menghargain perbedaan adalah hal yang mulai harus dilakukan, kalau ada perbedaan gagasan dan perdebatan politik maka harus disikapi secara dewasa.

Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik akan melihat sosok calon kepala daerah secara objektif dari visi, misi, kepemimpinan, dan kredibilitasnya.

Aspek kredibilitas calon pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengendalikan emosi diri. Dia bisa meyakinkan masyarakat bahwa karakter pribadinya unggul.

Sedangkan aspek visioner dapat terlihat dari program kerja atau langkah strategis yang akan dilakukan andai terpilih. ( Sumber: Koran Jakarta, 2 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Yusa Djuyandi  Penulis dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,547 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: