Penanganan Hukum Kasus Hoax

Oleh Abdul Kadir Karding

PEMERINTAH Indonesia seperti masih belum memiliki konsep mujarab untuk menghadapi peredaran informasi bohong atau hoax.

Meski sudah melakukan berbagai upaya, hoax maupun ujaran kebencian masih terus menghiasi di berbagai media sosial. Hoax sengaja diproduksi dan didistribusikan secara masif.

Motifnya tak hanya ekonomi tapi juga politik. Satu sisi setiap orang memiliki kebebasan berekpresi untuk menyebarkan informasi.

Namun di sisi lain ada ”penumpang gelap” yang menggunakan kebebasan itu untuk menyebarkan kabar bohong. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya untuk menghalau hoax. Namun, belum memperlihatkan keberhasilan.

Upaya yang dilakukan di antaranya secara represif, yakni aparat penegak hukum beberapa kali menerapkan proses hukum terhadap orang yang membuat kabar hoax. Upaya represif lainnya melakukan pemblokiran situs penyebar kabar bohong dan fitnah.

Cara ini dianggap tidak baik karena seharusnya pemblokiran situs maupun akun harus melalui proses pembuktian di pengadilan.

Proses pengadilan akan lebih fair karena ada proses pembuktian. Baik memproses hukum pelaku hoax maupun memblokir situs/akun membahayakan kebebasan berekspresi. Meski sudah memblokir ribuan situs, pemerintah masih sering kewalahan menghadapi wabah hoax.

Kita merasakan, di tengah upaya pemerintah tersebut, justru peredaran kabar bohong ini malah semakin meningkat. Dengan asumsi bahwa hoax semakin mewabah dan sulit diberantas maka pemerintah tidak bisa terus menerus hanya mengurus pemblokiran situs. Lalu bagaimana cara memerangi kabar hoax. Selain upaya represif, ada cara-cara lain yang lebih baik.

Dalam konteks isu pemerintahan, salah satu penyebab sering beredarnya hoax adalah akibat tidak maksimalnya fungsi komunikasi pemerintahan, terutama yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Sebuah isu yang muncul secara liar akan melahirkan kabar hoax.

Apalagi dalam banyak kasus, penjelasan pejabat menanggapi sebuah kebijakan berbeda-beda. Dalam kasus kenaikan pajak kendaraan bermotor, misalnya, pandangan satu pejabat dengan pejabat lain berbeda-beda. Jika sudah seperti itu, maka hoax akan semakin marak.

Untuk itulah, pemerintah harus memperbaiki sistem dan pola komunikasi dengan publik. Karena persoalan yang dihadapi pemerintahan sangat besar maka sebenarnya juru bicara pemerintah tak hanya satu orang.

Pemerintah bisa mengangkat juru bicara untuk bidang-bidang tertentu yang memang sangat penting. Misalnya untuk menghalau peredaran fitnah maupun kabar bohong di bidang keagamaan, sudah sepatutnya pemerintah memiliki juru bicara khusus di bidang tersebut.

Tanggung Jawab

Selama ini, isu agama sangat sensitif sehingga juru bicara pemerintahan di bidang ini juga harus orang yang kredibel dan paham tentang isu agama.

Selain berkomunikasi dengan publik, juru bicara ini juga bisa menjembatani kepentingan pemerintah dalam menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama.

Kita tahu, munculnya unjuk rasa 411 dan 212 tak lepas dari kelemahan pemerintah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama.

Jika saja ada figur yang menjembatani pemerintah dengan tokoh-tokoh agama, maupun kalangan pesantren, maka unjuk rasa masih dalam taraf bisa dikendalikan secara mudah.

Langkah lain yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbanyak literasi media kepada masyarakat. Untuk jangka panjang, pemerintah sudah saatnya membuat program literasi media secara intensif, terutama kepada generasi muda. Sudah saatnya lembaga- lembaga pendidikan juga menyusupkan materi melek media.

Literasi media menjadi sangat penting agar orang tidak mudah termakan fitnah. Berapapun banyaknya hoax, tapi jika orang sudah melek media maka tidak akan berpengaruh. Literasi media bertujuan untuk memahami bagaimana menggunakan media sosial secara baik secara bersama-sama.

Pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan Jokowi dalam menghalau hoax adalah dengan cara meminta pertanggungjawaban korporasi media sosial yang itu dimiliki orang-orang dari negara lain.

Memang benar media sosial, seperti Facebook maupun Twitter memberikan layanan secara gratis terhadap penggunanya. Tapi juga harus diingat bahwa media sosial itu adalah lahan bisnis yang sangat menguntungkan.

Pertanyaannya, dimana tanggung jawab korporasi di tengah warga Indonesia yang terpapar informasi hoax. Penyedia layanan aplikasi media sosial mengeruk keuntungan yang luar biasa sementara warga Indonesia harus saling konflik. Konflik antar anak bangsa bisa terus menerus subur salah satu penyebabnya karena ada media sosial.

Ujaran kebencian begitu marak sehingga bisa mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah, pemerintah bisa dengan tegas mencoba mempertanyakan tanggungjawab korporasi layanan media sosial. Beberapa negara di Eropa, seperti Jerman, sudah membuat kebijakan denda kepada korporasi media sosial.

Untuk jangka panjang, pemerintah juga harus bisa melindungi kepentingan nasional. Misalnya, mendorong anak-anak bangsa untuk membuat aplikasi layanan media sosial sendiri.

Beberapa negara, seperti Jepang, Tiongkok, Rusia, Brasil dan Korea Selatan berhasil memiliki mesin pencari maupun media sosial produk lokal. (Sumber: Suara Merdeka, 2 Februari 2017)

Tentang penulis:

Abdul Kadir Karding, anggota Komisi Hukum DPR dan Sekjen DPPPKB

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,553 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: