Disabilitas dan Pilkada

Oleh Marjono

INDONESIA telah memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini sudah sangat mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas, namun praktiknya masih jauh dari harapan.

Kita lihat saja, dalam keseharian masih acap menemukan istilah cacat, tuna, difabel, berkebutuhan khusus dan sebagainya yang mungkin secara substansi sama dengan penyandang disabilitas, tetapi dalam perspektif pemberdayaan akan berbeda.

Belum lagi pada domain pendidikan, masih kita jumpai nomenklatur sekolah luar biasa (SLB) maupun program studi pendidikan luar biasa (PLB) atau pendidikan khusus.

Secara tidak langsung dari institusi pendidikan telah mengedukasi masyarakat dengan stigma yang kurang menenteramkan.

Pasal 53 UU 8/2016 merupakan aturan yang menegaskan bahwa Pemerintah, Pemda, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Realisasi di lapangan belum sepenuhnya semua sektor itu menaatinya.

Sedangkan unit layanan disabilitas pada sekolah dan perguruan tinggi belum optimal bahkan belum semua lembaga pendidikan memfasilitasi hal tersebut.

Bercermin dari afirmasi kuota 30 persen pencalegan perempuan yang secara signifikan menerbitkan kebijakan berpihak perempuan, dalam konteks ini tak ada salahnya beroleh afirmasi kuota juga, meskipun tidak sebesar kuota perempuan.

Data KPU Jateng 2016, menyebutkan ada sejumlah 7.246 pemilih disabilitas yang terinci ke dalam kelompok disabilitas daksa (2.228), disabilitas netra (1.636), disabilitas rungu/wicara (1.765), disabilitas grahita (1.020) dan disabilitas lain (617) pada pelaksanaan pilkada tahun ini yang tersebar di tujuh daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, yakni Salatiga, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap dan Brebes.

Amanat Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pasal 29, tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan publik disebutkan, bahwa negara wajib menjamin agar mereka bisa berpartisipasi secara efektif dan penuh atas dasar kesamaan dengan orang lain baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan memilih dan dipilih. Selama ini kelompok ini dituding tingkat partisipasi politiknya masih rendah.

Jika kita runut ke belakang, sejatinya persoalan ini bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti minimnya sosialisasi kepada mereka maupun pendidikan politik bagi mereka yang masih jauh panggang dari api.

Pendidikan politik bagi masyarakat, apalagi bagi penyandang disabilitas dan yang jauh atas akses informasi yang utuh tentang pemilu.

Terintegrasi

Kelompok ini acap dilupakan atau diabaikan bahkan masih dipandang sebelah mata dalam jangkauan informasi pilkada, termasuk hak dipilih dan memilih.

Kaum difabel masih sedikit menikmati hak politik. Di pemilu, jangankan afirmasi berbentuk kuota keanggotaan partai, pencalonan atau kursi, jaminan akses memilih saja tak ditoleh banyak pihak.

Mungkin di lapangan, kaum disabilitas belum 100% dihargai atau tidak sedikit yang mengalami diskriminasi, maka demokrasi harus menjaminnya.

Jadi, sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput dinilai menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi politik kaum disabilitas.

Selain lokasi pilkada tidak mendukung, petugas pilkada tidak dibekali kemampuan khusus melayani penyandang disabilitas, serta minimnya sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara penuh juga menyangkut pendamping.

Bagi penyandang disabilitas netra, rungu/wicara mungkin tidak sedemikian pelik, tetapi justru penyandang disabilitas grahita, yang barangkali panggrahitanya sangat minum bahkan minus, begitu juga dengan penyandang disabilitas daksa dari kategori cerebral palsy (CP).

Dalam pembelajaran betapa tidak gampangnya mendampingi mereka, apalagi di balik bilik suara. Pendamping dalam bilik akan lebih tepat diambilkan dari kalangan pendidik disabilitas bukan keluarga maupun aparatur desa.

Melalui pilkada serentak 2017, kita dorong pemenuhan hak informasi dan hak politik penyandang disabilitas serta jauh dari dehumanisasi dan powerless. (Sumber: Suara Merdeka, 03 Februari 2017)

Tentang penulis:

Marjono, Pegawai Biro Umum Provinsi Jawa Tengah

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: