Arsip untuk Februari 6th, 2017

Menu Terbaru Senin, 06 Februari 2017

Abdul Kadir Karding
Penanganan Hukum Kasus Hoax
artikel pengamat

Edi Maszudi
Hubungan AS-Umat Islam
artikel pengamat

Dr Yusa Djuyandi
Pilkada dan Kedewasaan Berpolitik
artikel pengamat

Ronny P Sasmita
Belajar dari Kebijakan Trump
artikel pengamat

Dominikus Dalu Sogen
Mengawasi Pengawal Konstitusi
artikel pengamat

Asmadji As Muchtar
NKRI Bagi NU Dan Muhammadiyah
artikel pengamat

Pan Mohamad Faiz
Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi
artikel pengamat

Reksi
Pilkada Dan Harapan Bangsa
artikel pengamat

Emerson Yuntho
Korupsi Kepala Daerah Dan Dinasti Politik
artikel pengamat

Aji Sofanudin
Standardisasi Khatib Jumat
artikel pengamat

Marjono
Disabilitas dan Pilkada
artikel pengamat

Deslina Zahra Nauli
Mendorong Gizi Masyarakat
artikel pengamat

M Alfan Alfian
Partai Politik dan Konstitusi
artikel pengamat

Haryo Kuncoro
Quo Vadis Otoritas Jasa Keuangan
artikel pengamat
 
Didik J Rachbini
Utang Bayar Utang
artikel pengamat

Samsudin Adlawi
Menuju Negara Rimba Raya
artikel pengamat

Posman Sibuea
Pengembangan Teknoagroindustri Pangan
artikel pengamat

Jonathan AlFrendi
Jangan Salah Pilih
artikel pengamat

Amzulian Rifai
Suap Jabatan Sungguh Mengerikan
artikel pengamat
 
Suparto Wijoyo
Rayap-Rayap di Ruang Mahkamah
artikel dosen

Serta 15068 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Quo Vadis Otoritas Jasa Keuangan

Oleh Haryo Kuncoro

PENDAFTARAN calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah ditutup kemarin. Ada ratusan kandidat yang masuk dari berbagai kalangan.

Panitia seleksi diharapkan memperoleh figur yang berkualitas, profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi untuk masa lima tahun ke depan.

Harapan tersebut masuk akal. Sesuai UU No 21/2011, Dewan Komisioner OJK bertanggung jawab atas kebijakan mikroprudensial, khususnya di bidang lembaga keuangan (LK) yang menjalankan fungsi intermediasi.

Fungsi intermediasi LK menjembatani antara pemilik dana dan pihak yang butuh dana. Pemilik dana sejatinya dapat langsung menyalurkan dananya ke pihak kedua tanpa lembaga perantara.

Sayangnya, kebutuhan dana pihak kedua jauh lebih besar daripada dana yang dimiliki pihak pertama. LK berperan dalam mengumpulkan dana dari para nasabah.

Hasil dana terhimpun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana para debitur. Jika kebutuhan debitur lebih besar daripada dana yang terhimpun, LK menyertakan modal sendiri dan/atau mencari sumber pembiayaan lain.

Sebagai lembaga bisnis, LK tendensinya akan menyalurkan semua dana yang berhasil dihimpun kepada debitur. Semakin besar dana yang disalurkan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh sehingga ekspektasi imbal hasilnya juga akan semakin tinggi.

Hasrat (bahkan nafsu) ekspansi penyaluran dana didukung pula oleh informasi yang tidak simetri (asymmetric information) antara pemilik dana dan LK.

Nasabah sangat minim informasi sehingga tidak bisa mengontrol ke mana alokasi penyaluran dananya yang disimpan di LK.

Problem informasi asimetri juga eksis antara LK dan debitur. Debitur lebih paham akan kondisi perusahaannya. Pengetahuan LK atas calon debiturnya terbatas hanya dari dokumen proposal yang diajukan.

Pengecekan ke lapangan untuk memvalidasi data pun sering tidak optimal. Informasi asimetri semacam ini potensial memunculkan perilaku ceroboh (moral hazard).

Indikasinya, LK semakin berani menanggung risiko guna mengejar imbal hasil yang tinggi pula dengan menyampingkan kepentingan nasabah.

Solusi untuk menekan moral hazard ialah pengawasan. Dengan alur logika ini, secara individual nasabah semestinya menjadi pengawas atas dana yang disimpan di LK.

Kalaupun hal ini bisa dilakukan, biayanya sangat mahal. Akibatnya tidak satu pun nasabah yang mau melakukannya. Keengganan nasabah mengawasi LK juga disebabkan oleh ‘penebeng gratis’ (free rider).

Nasabah lain yang tidak mengeluarkan biaya pengawasan bisa ikut menikmati manfaat. Alhasil, pengawasan menjadi kebutuhan kolektif semua nasabah dan menjelma jadi masalah bersama (common pool problem). Eksistensi ‘penebeng gratis’ dan ‘masalah bersama’ menunjukkan gejala kegagalan pasar (market failure).

Permintaan akan pengawasan ada, tetapi pemasoknya tidak ada. Artinya, pengawasan terhadap LK ialah barang publik yang menghendaki campur tangan pemerintah.

Dalam konteks ini, OJK diinisiasi untuk menjalankan fungsi dasar supervisi. Sadar atau tidak, nasabah mendelegasikan pengawasannya kepada OJK agar tercapai skala efisiensi. Alhasil, OJK ialah lembaga yang bertugas mengawasi agar LK bekerja sesuai dengan koridor fungsinya.

Lingkup LK di Indonesia yang agak spesifik menuntut peran OJK yang lebih besar. Arsitektur keuangan masih bertumpu pada perbankan. Risiko paling berbahaya ketika perbankan mengalami masalah internal, risiko sistemik akan berimbas pada kelumpuhan seluruh mata rantai kegiatan ekonomi.

Sumber petaka krisis 2008 datang dari sektor keuangan. Begitu pula, krisis 1997/98 adalah ekses dari beban yang terlalu bertumpu pada industri perbankan.

Artinya, OJK tidak hanya dituntut menjadi pengawas kesehatan LK, tetapi juga pada proteksi atas efek yang ditimbulkan dari keterkaitan antara LK dan sektor riil.

Bertumpunya beban LK pada perbankan dikondisikan pula oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Awam masih menganggap LK identik dengan bank.

Akibatnya, masyarakat nyaman menjadi investor pasif dalam bentuk simpanan atau deposito di bank alih-alih menanamkan dananya di berbagai instrumen finansial lain. Minimnya pengetahuan membuat masyarakat mudah terperangkap pada penipuan berkedok investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi.

Karena itu, literasi keuangan agar masyarakat ‘melek’ finansial menjadi tantangan tersendiri bagi OJK. Dengan membangun kesadaran atas setiap risiko finansial, masyarakat bisa berubah menjadi penabung aktif.

Di dalam lingkup domestik, persaingan antar-LK juga tidak kalah sengit. Perbankan harus bersaing dengan pasar modal, industri keuangan nonbank, dan bahkan dengan LK pengusung financial technology. Akibatnya, LK bermodal kecil harus bersaing dengan LK besar di pasar yang sama alih-alih tersegmentasi.

Persaingan yang tidak simetri (asymmetric competition) menjadi imbas dari struktur pasar keuangan yang bersifat oligopoli. Dari perspektif persaingan, industri yang didominasi 4 sampai 5 LK besar diklaim tidak sehat.

Di sisi lain, tesis yang berlawanan mengajukan proposisi bahwa persaingan menjadi prasyarat agar tercapai efisiensi yang tinggi. Nyatanya, LK (khususnya perbankan) tidak semakin efisiensi. Efisiensi yang diukur dari BOPO (rasio beban operasional dengan pendapatan operasional) dan kredit macet malah semakin besar.

Semua ini mengindikasikan untuk kasus LK Indonesia, efisiensi tidak bisa berjalan seiring dengan kompetisi. Peningkatan efisensi LK dalam negeri menjadi prasyarat agar mampu menjadi tuan di rumah sendiri. Tanpa daya saing yang berbasis efisiensi, pasar finansial domestik akan disesaki oleh pemain asing.

Era masyarakat ekonomi ASEAN perbankan 2020 ialah ujian pertama sebelum lulus ke arena persaingan yang lebih luas.

Akhirnya, era persaingan boleh jadi hanya akan menjadi ajang bagi LK berskala besar. Dalam kasus ini, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlu memperoleh perhatian serius agar inklusi keuangan tertuntaskan.

Ironisnya, posisi LKM belum menemui titik temu antara OJK dan Kementerian Koperasi. Dengan konfigurasi problematika di atas, OJK tidak semata-mata menjadi lembaga struktural sebagai regulator, supervisor, dan protektor, tetapi juga menjadi institusi fungsional.

Artinya, OJK harus mampu menjadi antisipator dini guna menghadapi tantangan LK yang semakin berat, dengan berbagai peluang dan risikonya, di masa mendatang. Selamat bekerja, Panitia Seleksi OJK. ( Sumber: Media Indonesia, 03 Februari 2017)

Tentang penulis:

Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (The Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta Dosen FE Universitas Negeri Jakarta Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

 

Pengembangan Teknoagroindustri Pangan

Oleh Posman Sibuea

Memasuki 2017 yang baru satu bulan berjalan, kita patut melakukan permenungan tentang lambatnya pengembangan teknoagroindustri pangan di Tanah Air.

Indonesia yang dikenal memiliki potensi sumber daya pertanian yang melimpah ternyata sebagian besar kebutuhan pangan harus diimpor.

Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia mampu membangun dan mengembangkan teknoagroindustri pangan yang berdaya saing tinggi dan didasarkan pada strategi industrialisasi yangtepatuntukmengawalketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Tetapi karena kebijakan pemerintah kurang mendukungpengembanganteknoagroindustri pangan yang berkelanjutan, akhirnya Indonesia kerap mengalami defisit pangan yang menyebabkan keran impor selalu dibuka setiap tahun, bahkan jumlahnya diperkirakan meningkat belakangan ini.

Padahal, bila mau becermin pada pengalaman negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, kemajuan perekonomiannya dimulai melalui keunggulan di sektor pertanian.

Mutu SDM Rendah

Ide pengembangan teknoagroindustri pangan bukan lagi hal baru. Widyakarya Pangan dan Gizi VI pada 1998 dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) pada 2000 sudah pernah mengusulkan agar agroindustri pangan ditetapkan sebagai industri strategis unggulan.

Teknoagroindustri pangan yang fokus pada sejumlah kegiatan seperti pascapanen, pengolahan, pengawetan, dan pengembangan produk baru memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah.

Pertanyaan, bagaimana kondisi agroindustri pangan nasional saat ini dan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendongkrak daya saingnya? Kemandirian dan daya saing teknoagroindustri pangan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Salah satu masalah yang dihadapi ialah kurangnya SDM yang terampil menjalankan dan mengoperasikan proses pengolahan secara baik dan efisien.

Umumnya tenaga kerja yang tersedia saat ini adalah tenaga kerja produksi nonahli, sedangkan tenaga ahli masih terbatas jumlahnya.

Untuk mengatasi ini, pemilik industri pangan yang tergolong besar masih menggunakan tenaga asing, khususnya untuk quality control, reseach and development, production engineering dan nutritionist.

Ini artinya, tenaga ahli dalam negeri belum banyak diberi kesempatan untuk bekerja di industri pangan meski jumlahnya semakin banyak belakangan ini.

Dalam rangka proses alih teknologi, sebaiknya keterlibatan tenaga ahli domestik harus didorong sehingga ketergantungan pada tenaga asing akan makin berkurang.

Tenaga manajer skala menengah berupa lulusan perguruan tinggi belumbanyakdiserapoleh agroindustri pangan. Dalam beberapa hal, mereka malah overqualified sehingga mengerjakan beberapa tugas teknisi atau operator.

Kondisi tentang kualitas SDM teknoagroindustri pangan di Indonesia masih didominasi lulusan SLTA ke bawah dan hanya belum sampai 10% yang menyandang gelar sarjana teknologi hasil pertanian.

Ditinjau dari segi lokasi pabrik, jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi sarjana di industri pangan cenderung menurun jika lokasi industri tersebut semakin jauh dari Jakarta, dan lebih-lebih lagi jika lokasi industri tersebut di luar Jawa.

Tercatat masih hampir separuh agroindustri pangan di luar Jawa belum memiliki sarjana keteknikan pertanian dan sarjana teknologi hasil pertanian khususnya teknologi pangan dan gizi.

Umumnya agroindustri pangan yang memiliki SDM berkualifikasi sarjana teknologi pangan adalah industri besar. Untuk agroindustri pangan sedang dan kecil, jumlah sarjana teknologi pangan relatif lebih sedikit.

Dengan kondisi itu, dapat dimengerti bahwa laju pertumbuhan, peningkatan mutu, pengembangan produk baru, peningkatan daya saing, dan penguasaan teknoagroindustri menjadi lambat yang pada akhirnya membuat agroindustri pangan nasional makin tertinggal dan produk-produk yang dihasilkan secara mutu dan persaingan harga kalah bersaing dengan produk olahan pangan impor.

Peluang Baru

Dalam perkembangan teknoagroindustri pangan di Indonesia, perusahaan-perusahaan besardari negara majuberlabel multinational corporation (MNC), seperti Nestle dan Unilever, secara agresif merebut pangsa pasar yang secara tradisional dimiliki oleh industri pangan lokal.

Demikian juga perkembangan restoran franchise makanan asing sangat pesat belakangan ini bak cendawan di musim hujan.

Bila dicermati secara baik, yang menjadi akar kekuatan bisnis teknoagroindustri pangan ini adalah konsistensi mutu produknya.

Belajar dari fenomena globalisasi dalam pembentukan pola makan masyarakat, di satu sisi globalisasi telah melahirkan masalah, yaitu produk pangan lokal kalah bersaing secara mutu.

Tetapi jika dijembatani dengan prinsip kerja keras untuk meningkatkan kinerja agroindustri pangan nasional, mutu produknya dapat dikatrol.

Ini artinya globalisasi tidak hanya menyebabkan mudahnya menemukan produk pangan impor di Tanah Air, tetapi juga memberi peluang baru bagi berbagai produk pangan lokal untuk merambah pasar mancanegara jika mutunya sudah terstandarisasi secara baik.

Penguasaan teknoagroindustri pangan menjadi kata kunci pengembangan produk baru untuk menyediakan pilihan bagi masyarakat.

Produk pangan yang lebih awet, praktis penggunaannya, bergizi dan aman dikonsumsi menjadi tren saat ini. Teknologi ekstraksi, misalnya memungkinkan hadirnya kopi tanpa kafein dan produk-produk pangan cholesterol free yang bermanfaat untuk kesehatan.

Dalam menghadapi persaingan globalisasi, teknoagroindustri pangan nasional harus mampu memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produknya aman bagi kesehatan dan harga terjangkau.

Sebagai gambaran, seiring dengan tuntutan masyarakat yang kian melek kesehatan, produk pangan fungsional kian diminati.

Produk pangan baru ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki high added value. Contoh kelompok makanan ”tanpa” adalah produk-produk makanan tanpa lemak, tanpa kolesterol, tanpa gula, tanpa bahan pengawet, tanpa pestisida, tanpa kafein dan lain-lain.

Sedangkan contoh produk pangan ”dengan ” adalah produk fortifikasi, misalnya garam beryodium, roti mengandung zat besi, beras kaya serat dan vitamin A, dan lain-lain. Kelompok ”mudah” meliputi produk pangan yang mudah disimpan, mudah diolah, mudah dibawa, dan sebagainya.

Terakhir adalah produk ”generasi baru” yang dikenal sebagai pangan fungsional atau designer food yang dikembangkan dari pangan tradisional yang disajikan secara modern.

Untuk itu, peran perguruan tinggi sangat penting guna mendongkrak mutu SDM dalam menguasai teknoagroindustri pangan.

Pengembangan teknoagroindustri pangan harus mampu menangkap dan memenuhi tuntutan konsumen yang sedang berkembang, yakni memaknai pentingnya hubungan antara pangan, gizi dan kesehatan serta pelestarian lingkungan hidup. (Sumber: Koran Sindo, 03 Februari 2017)

Tentang penulis:         

Posman Sibuea Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumatera Utara

 

Utang Bayar Utang

Oleh Didik J Rachbini
Jakarta – Berita terbaru tentang ekonomi adalah Indonesia kembali berutang kepada Asian Development Bank (ADB) untuk menambah penerimaan di APBN dan menjalankan proyek-proyek, yang tidak bisa didapat dari pajak.

Kekurangan dana untuk pengembangan infrastruktur salah satunya didapat dari utang, bukan dari perbaikan efisiensi pengeluaran APBN, yang ternyata sangat boros.

Jalan pintas yang gampang adalah melakukan utang kepada lembaga keuangan dunia, seperti ADB. Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank Takehiko Nakao di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/12/2017).

Pertemuan berlangsung secara tertutup sekitar satu jam sehingga media tidak dapat mengakses isi pertemuan tersebut secara terbuka.

Namun dikutip dari siaran pers resmi ADB, dalam pertemuan itu, Presiden ADB Nakao menegaskan kembali komitmen ADB untuk mengalokasikan pinjaman untuk pemerintah Indonesia sekitar US$ 2 miliar per tahun.

Berarti pertemuan tersebut dalam rangka meneguhkan komitmen berutang lagi, setelah sebelumnya juga melakukan utang terhadap ADB.

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan utang kepada Indonesia senilai US$ 1,75 miliar. Ada sebagian kecil sekitar US$ 17 juta dalam bentuk hibah.

Sebesar US$ 1,27 miliar untuk pemerintah. Menurut pendapat saya, sebenarnya pinjaman US$ 2 miliar dari ADB tersebut tidak perlu dilakukan karena setidaknya dua alasan.

Pertama, APBN kita sebenarnya berkembang cukup pesat sehingga bisa membiayai banyak hal, termasuk infrastruktur, yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Menambah pengeluaran tanpa mengeliminir pengeluaran lainnya yang boros dan salah kaprah sesungguhnya menambah beban APBN menjadi rapuh.

Dengan tambahan utang tersebut, beban pembayaran utang di tahun-tahun mendatang bisa mencapai Rp 400 triliun bahkan lebih.

Yang menjadi beban berat bagi APBN adalah utang pemerintah pada saat ini, baik dalam negeri maupun utang luar negeri.

Jumlahnya sangat besar, yakni mencapai tidak kurang dari Rp 3,460 triliun. Dalam dua tahun ini meningkat sangat tinggi sekali hampir Rp 1.000 triliun. Pemerintah saat ini terlalu banyak berutang.

Ini merupakan beban tahunan APBN yang sangat berat. Bahkan jika dibandingkan dengan beban subsidi BBM yang sangat berat beberapa tahun lalu, beban utang ini lebih besar dua kali lipat.

Salah kaprah pengambilan keputusan utang dan pembiaran terhadap pengeluaran yang tidak efisien akan menyebabkan APBN menjadi negatif kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, utang yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini tergolong paling besar dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya.

Mengapa? Sebabnya tidak lain karena pemerintah dan DPR tidak melakukan kontrol secara ketat terhadap pengeluaran kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, dan lainnya.

Jadi, meskipun APBN sudah sedemikan besar, tetapi napasnya sesak karena dijejali pengeluaran yang boros dan salah kaprah.

Akhirnya pengeluaran untuk infrastruktur dan pengeluaran yang produktif lainnya tersisih dan terpaksa malakukan utang kembali.

Jadi, pilihan kebijakan yang cerdas seharusnya menyelesaikan masalah yang ada pada pengeluaran APBN, yang boros oleh birokrasi.

Ini yang perlu diperbaiki. Karena itu DPR seharusnya menunda dan tidak menyetujui utang tersebut. ( Sumber: Detik.com 03 Februari 2017)

Tentang penulis:

Didik J Rachbini, guru besar ilmu ekonomi UMB Jakarta dan ekonom senior INDEF.

 

Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi

Oleh Pan Mohamad Faiz

Awan kelabu kembali merundung Mahkamah Konstitusi. Salah seorang hakimkonstitusi, PatrialisAkbar, ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam dugaan tindak pidana penyuapan.

Menurut keterangan resmi KPK, penyuapan tersebut terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 41/2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengetahui kabar tak sedap, MK segera membebastugaskan hakim konstitusi dimaksud. Dewan Etik Hakim Konstitusi pun langsung mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk mengusut dugaan pelanggaran berat tersebut.

Di tengah proses pembentukan MKMK, Ketua MK mengumumkan bahwa Patrialis Akbar telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi pada Senin (30/1).

Namun demikian, MKMK tetap akan melangsungkan pemeriksaannya. Pasalnya, Keputusan MKMK akan menjadi dasar bagi MK dalam menentukan pengajuan status pemberhentian seorang hakim konstitusi kepada presiden, apakah melalui pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat (vide PMK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi).

Evaluasi Mekanisme

Terhadap peristiwa ini, banyak pihak yang mengkritisi mekanisme seleksi hakim konstitusi. Dalam kolom opininya di KORAN SINDO (29/1), Mahfud MD, mantan ketua MK (2008- 2013), termasuk yang tajam mengkritisinya bersama dengan sekelompok masyarakat lainnya.

Mereka menilai seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang telah dimandatkan oleh UU MK. Berdasarkan Pasal 19 UU MK, pencalonan hakim konstitusi memang harus memenuhi prinsip transparan dan partisipatif.

Walaupun tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuannya diatur oleh masingmasing lembaga yang berwenang, namun Pasal 20 ayat (2) UU MK juga menegaskan bahwa pemilihan tersebut harus dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Namun pada praktiknya, tidak ada keseragaman mekanisme di antara Presiden, DPR, dan MA sebagai lembaga negara pengusul saat menyeleksi calon hakim konstitusi.

Dalam beberapa kesempatan, hakim konstitusi dipilih berdasarkan mekanisme penunjukan langsung. Terdapat juga pemilihan yang dilakukan oleh tim internal secara tertutup.

Kedua mekanisme tersebut tentunya tidak sejalan dengan prinsip transparan dan partisipatif, sehingga objektivitas dan akuntabilitas prosesnya menjadi dipertanyakan oleh publik.

Kelemahan mekanisme seleksi hakim konstitusi tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian serius setelah tertangkapnya

Hakim Konstitusi Akil Mochtar pada Oktober 2013 silam. Para Ketua lembaga negara, termasuk DPR dan MA, diminta masukannya oleh Presiden SBY yang kala itu sedang menjabat.

Hasilnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 dikeluarkan sebagai respons atas desakan masyarakat. Salah satu maksudnya yaitu untuk memperbaiki mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Menurut ketentuan dalam Pasal 18A-Pasal 18C Perppu tersebut, lembaga negara pengusul mengajukan calon hakim konstitusi kepada panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Panel tersebut akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon hakim konstitusi. Tidak memakan waktu lama, Perppu ini kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 4/2014.

Artinya, baik presiden maupun DPR pada dasarnya telah menyetujui pola rekrutmen hakim konstitusi yang demikian.

Akan tetapi, MK ternyata membatalkan secara keseluruhanUUtersebut. Pertimbangannya, seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli telah mengurangi, bahkan mengambil alih kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepada presiden, DPR dan MA.

Selain itu, dengan hanya satu panel ahli dikhawatirkan akan terpilih hakim konstitusi dengan standar dan latar belakang yang sama.

Padahal menurut MK, keragaman latar belakang justru diperlukan di antara para hakim konstitusi. Dengan kata lain, MK menghindari adanya unsur favoritisme dan popularisme dalam seleksi calon hakim konstitusi (vide Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, hlm. 109-110).

Menyempurnakan Mekanisme

Mekanisme dan proses pemilihan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga independensi lembaga peradilan dan kepercayaan publik (Spigelman, 2007).

Lebih lanjut, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemilihan turut memengaruhi imparsialitas, integritas, dan independensi para hakim terpilih (Akkas, 2004; Constitution Committee, 2012; US Institute of Peace, 2009).

Dengan kosongnya satu kursi hakim konstitusi saat ini maka mekanisme seleksi yang nanti akan dipilih akan sangat menentukan.

Pertanyaannya, bagaimana menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi tanpa harus bertentangan dengan Putusan MK? Setidaknya ada dua alternatif yang dapat ditempuh oleh lembaga negara pengusul dalam menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Pertama, pembentukan panitia seleksi atau panel ahli yang pernah dilakukan oleh presiden dan DPR sebaiknya diteruskan menjadi inisiatif dari masing-masing lembaga negara pengusul.

Pembentukan panitia atau panel seperti ini akan dapat mengurangi kepentingan personal dan subjektivitas keputusan yang dibuat oleh presiden, anggota Komisi Hukum DPR, ataupun pimpinan MA.

Selain itu, masing-masing lembaga negara pengusul harus segera menyusun aturan dan prosedur internal yang spesifik dan tetap terkait mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Tanpa aturan dan prosedur yang jelas, mekanisme seleksi hakim konstitusi akan dapat selalu berganti setiap waktu mengikuti kepentingan dan selera lembaga pengusul semata.

Kedua, lembaga negara pengusul dapat juga bekerja sama dengan Komisi Yudisial.

Ketiga lembaga negara pengusul dapat meminta Komisi Yudisial sebagai panitia seleksi yang telah berpengalaman guna menyeleksi dan menominasikan calon hakim konstitusi yang terbaik.

Akan tetapi, keputusan akhir untuk menentukan calon hakim konstitusi tetap berada di tangan lembaga negara pengusul.

Kerja sama formal seperti ini tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 ataupun Putusan MK, karena dilakukan atas inisiatif sendiri dari lembaga negara pengusul, bukan pemberian kewenangan atributif yang bersifat mutlak berdasarkan UU.

Kedua alternatif mekanisme di atas seharusnya tidak menjadi hambatan bagi lembaga negara pengusul. Sebab sebelumnya, presiden dan DPR telah menyetujui rencana pembentukan panel ahli oleh Komisi Yudisial sebagaimana tertuang di dalam Perppu dan UU yang disahkannya sendiri.

Jika ketiga lembaga negara pengusul konsisten dan komitmen terhadap keputusan serta usulan yang pernah dibuat sebelumnya bersama-sama, sejatinya tak ada alasan bagi lembaga negara pengusul saat ini untuk kemudian menolak adanya keterlibatan panitia seleksi, panel ahli, atau Komisi Yudisial dalam menominasikan calon hakim konstitusi.

Untuk jangka panjang, penyempurnaan ketentuan mengenai mekanisme seleksi hakim konstitusi dapat juga dituangkan di dalam revisi UU MK yang saat ini telah masuk dalam Prolegnas.

Jika diperlukan, UU MK dapat juga memuat susunan komposisi panitia atau panel yang akan menominasikan calon hakim konstitusi.

Misalnya, anggotanya harus terdiri dari mantan hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tentu penyempurnaan mekanisme seleksi hakim konstitusi hanyalah salah satu dari sekian langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat independensi dan integritas personal hakim konstitusi.

Oleh karena itu, sangat diperlukan kebesaran jiwa dari masing-masing lembaga negara pengusul untuk mau mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme rekrutmen yang sangat krusial ini. ( Sumber: Koran Sindo, 02 Februari 2017)

Tentang penulis:

Pan Mohamad Faiz Peneliti di Mahkamah Konstitusi

 

Pilkada dan Kedewasaan Berpolitik

Oleh Dr Yusa Djuyandi 

Semenjak reformasi, keinginan akan terwujudnya demokratisasi kehidupan politik kian terbuka lebar melalui pemilihan presiden dan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Pilkada secara langsung merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang menuntut pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pilkada langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (5) UU No 32 Tahun 2004 merupakan implementasi demokrasi partisipatoris. Nilai-nilai demokrasi menjadi ukuran keberhasilan pilkada.

Pilkada menurut Tutik (2006) dapat menjadi awal kelahiran pemimpin berlegitimasi kuat dan kredibel di mata rakyat. Pilkada menguntungkan karena banyak alternatif kandidat yang dapat dipilih.

Masyarakat memilih calon pemimpin yang dikenal. Calon kepala daerah dituntut memahami betul potensi dan karaktersitik daerah.

Pilkada harus menjadi alat mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan bersih. Meraih kekuasaan dalam pilkada langsung harus demokratis.

Tiap kandidat harus bersaing secara sehat dan sportif. Setiap pasangan calon jangan hanya berorientasi kekuasaan. Mereka lebih dituntut menjalankan kekuasaan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

John Locke dalam buku Contemporary Political Ideologies A Reader mengutarakan kekuasaan politik dalam kehidupan demokrasi harus dalam rangka menciptakan kebaikan publik (political power only for the public good). Masyarakat harus memilah pasangan calon yang selama kampanye mengedepankan moral dan etika.

Pelaksanaan pilkada berbagai daerah, khususnya DKI Jakarta, diwarnai banyak peristiwa muram. Contoh kecil pencopotan atau perusakan atribut kampanye.

Ada juga kampanye hitam, berita hoax terhadap kandidat tertentu. Ini memperlihatkan cara berpolitik yang belum dewasa.

Ketidakdewasaan berpolitik juga ditandai dengan terganggunya hubungan sosial antarmassa pendukung calon. Kritik terhadap kandidat tertentu yang kemudian disebarkan ke media sosial dapat berujung perdebatan serta berakhirnya pertemanan.

Kondisi ini mencerminkan tidak adanya kedewasaan berpolitik. Masyarakat maupun para pendukung calon kepala daerah tidak lagi saling menghormati. Hal ini berpotensi bentrok fisik sewaktu-waktu.

Persoalan bertambah pelik ketika kampanye juga diikuti berita gelap yang menjelek-jelekan salah satu pasangan calon yang disebarkan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan posisi pasangan calon lainnya.

Seandainya isu gelap ini terus berlangsung, wajah pelaksanaan pilkada akan selalu diwarnai fitnah-fitnah. Ini secara etika politik akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokratis.

Mewujudkan kedewasaan dan tanggung jawab politik memang sulit. Tetapi, bila ingin mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, sudah saatnya berubah sekarang.

Mulai sekarang semua harus berani bertanggung jawab atas tindakannya. Selama ini jarang sekali orang mau bertanggung jawab atas berbagai insiden buruk saat kampanye.

Permasalahan-permasalahan politik seputar pelaksanaan pilkada umumnya akan memuncak pada hari pencoblosan dan penghitungan suara.

Sebelum pencoblosan dimulai sering muncul istilah “serangan fajar.” Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi masih sangat lemah. Ini memperlihatkan masih banyak pemilih dan pihak-pihak tertentu yang mau menjual dan membeli suara.

Ada juga manipulasi suara setelah coblosan agar jagonya menang. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap hasil penghitungan suara yang telah diumumkan. Buntutnya kericuhan dan saling protes atas hasil tersebut.

Barometer

Sengketa pelaksanaan dan hasil pilkada harus ditempuh melalui jalur hukum. Semua pihak harus menghormati keputusan hakim. Jangan ada pengerahan kekuatan, apalagi sampai saling serang antarmasa pendukung.

Pilkada DKI Jakarta banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi politik. Semakin ramainya suasana pilkada DKI Jakarta tidak hanya karena Ibu Kota karena banyak isu dan persoalan bernuansa agama dan etnis.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menarik sekaligus kontroversial bagi beberapa kalangan.

Namun demikian, persoalan yang terkait dengan latar belakang seperti etnis maupun agama, seharusnya tidak menjadi isu publik. Hal itu hanya menghasikan reaksi negatif.

Masyarakat Jakarta pada umumnya harus berpikiran bahwa pilkada dapat menjadi barometer kesukseksan dan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan pilkada juga dapat menjadi kebanggaan tersendiri masyarakat Ibu Kota. Oleh karena itu, seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pilkada, mulai dari kampanye sampai dengan pengumuman hasil, haruslah bersih dari hal-hal yang dapat membuat potret Pilkada muram.

Melaksanakan Pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (JURDIL-LUBER) bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang sulit diwujudkan jika ada komitmen dari seluruh pihak.

Untuk mempermudah pelaksanaan Pilkada Jakarta, maka para aktor politik dan masyarakat tidak perlu sungkan untuk melakukan hal-hal yang positif, menghargain perbedaan adalah hal yang mulai harus dilakukan, kalau ada perbedaan gagasan dan perdebatan politik maka harus disikapi secara dewasa.

Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik akan melihat sosok calon kepala daerah secara objektif dari visi, misi, kepemimpinan, dan kredibilitasnya.

Aspek kredibilitas calon pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengendalikan emosi diri. Dia bisa meyakinkan masyarakat bahwa karakter pribadinya unggul.

Sedangkan aspek visioner dapat terlihat dari program kerja atau langkah strategis yang akan dilakukan andai terpilih. ( Sumber: Koran Jakarta, 2 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Yusa Djuyandi  Penulis dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 

 

Hubungan AS-Umat Islam

Oleh Edi Maszudi

KEBIJKAN (policy) Presiden AS Donald Trump berupa antiimigran dari tujuh negara muslim bisa menjadi blunder selama 30 hari dan penundaan penerimaan pengungsi selama 120 hari (empat bulan), membuat dunia menahan geram.

Pelarangan penduduk dari Suriah, Somalia, Irak, Iran, Libya, Sudan dan Yaman masuk ke AS juga ditentang oleh penduduk AS dan dunia internasional.

Bahkan lembaga kehakiman di AS menyatakan kebijakan Trump ini bisa dibatalkan dan illegal (tidak sah secara hukum). Sementara AS masih memperbolehkan penduduk Indonesia, Malaysia, Arab Saudi bisa masuk ke AS.

Alasan Trump negaranegara tersebut tengah menghadapi teror yang luar biasa dari teroris. Apabila orangorang tersebut masuk ke AS, akan menimbulkan masalah besar.

Trump mengatakan, ”saya menutup pemeriksaan baru untuk menjaga teroris radikal keluar dari AS.” Kebijakan antiimigram muslim Trump penuh kontraversi. Umat muslim berjumlah 1,6 milyar mempunyai ikatan keimanan.

Mampukah solidaritas umat Islam di seluruh dunia mencegah arogansi Presiden AS Trump? Bagaimana sebaiknya sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi kebijakan rasis dari Presiden Trump? Kebijakan antiimigran muslim dari tujuh negara di Timteng dan Afrika adalah wujud kampanye Trump yang menyatakan secara verbal bahwa orang Islam tidak boleh berkunjung ke AS.

Menurut Trump muslim adalah sumber terorisme internasional. Dukungan Trump terhadap Israel, bahwa Yerusalem sebagai ibu kota negara baru, akan membawa dunia dalam konflik baru dan membuat prosek perdamaian suram. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama: Yahudi, Kristen dan Islam, menurut keputusan PBB.

Solidaritas Muslim

Apakah AS akan mengakhiri perang di Suriah dengan kekuatan militer dengan menumpas habis ISIS dan menggulingkan rezim Assad? Apakah AS melakukan petualangan politik di Afganistan dengan alasan memburu Taliban? Apakah AS juga akan melakukan kebijakan radikal terhadap Turki, Indonesia dan Arab Saudi? Turki di bawah Erdogan sekarang ini adalah simbol kebangkitan Umat Islam di seluruh dunia. Ekonomi Turki setara dengan Eropa.

Sementara Arab Saudi yang Sunni, kaya minyak dan sekutu utama serta mitra utama perdagangan AS. Arab Saudi membutuhkan AS karena payung militernya.

Sedangkan AS membutuhkan Arab Saudi minyaknya dan untuk mengimbangi Iran. Walaupun jumlah muslim 1,6 milyar di dunia, tapi bargining position terhadap negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC, Jepang, dan Jerman rendah.

Umat Islam yang terkotak-kotak dalam negara bangsa yang berbeda mempunyai kekuatan yang potensial ini sulit bersatu menghadapi isu politik global.

Padahal negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam menguasai minyak, dan SDAyang lainnya. Bila umat Islam bisa bersatu, maka nasib umat Islam tidak bisa diremehkan seperti sekarang ini.

Kebijakan berbau rasis anti imigran dari tujuh negara Islam yang diterapkan oleh Presiden Trump, akan bisa memicu aksi solidaritas muslim di seluruh penjuru dunia.

Kekuatan hubungan internasional sekarang ini tidak saja ditentukan oleh aktor negara bangsa (nation state), tetapi kekuatan masyarakat (civil society) sangat menentukan.

Dunia Islam harus mampu membangun gerakan masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi terhadap isu-isu internasional yang menyudutkan Islam dan umat Islam.

Seyogianya umat Islam di Indonesia mampu menjadi pioner untuk menggalang kebijakan Trump yang berbau rasis dan tidak berdiri di atas nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang selama ini menjadi kebangsaan bangsa Amerika. (Sumber: Suara Merdeka, 2 Februari 2017)

Tentang penulis:

Edi Maszudi SIP MM, alumnus Fisipol HI UMY dan dosen STIE YKP



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728