Perang Melawan Hoax

Oleh Suwanto

Derasnya arus teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga mulai memicu efek negatif.

Laju kilat TIK ini membuat informasi tumpah ruah. Tapi, di sisi lain, malah justru menebar keresahan masyarakat. Belakangan ini media sosial (medsos) atau pesan berantai kerap diisi oleh berita palsu atau hoax.

Fenomena hoax tak hanya menjangkiti masyarakat awam. Kaum terdidik sekelas mahasiswa, dosen, bahkan profesor juga tak sedikit ikut terbius masuk dalam lingkaran setan hoax.

Presiden Jokowi pun sampai-sampai gerah dan mengadakan rapat terbatas untuk memerangi hoax. Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), tentu kita harus waspada sebab berita hoax sangat rentan dijadikan alat untuk memfitnah salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.

Ini sangat berbahaya dan dapat mencederai demokrasi. Suara pemilih bisa bergeser hanya lantaran mempercayai hoax.

Sebenarnya ada banyak regulasi yang tegas melarang hoax di antaranya UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 mengenai larangan penyebaran dengan sengaja informasi yang bermuatan asusila perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan.

Sementara Pasal 28 berkaitan dengan larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian, serta permusuhan berbau SARA.

Adapun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160 menyebutkan pelanggaran terhadap berita palsu dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan Pasal 311 dengan ancaman empat tahun penjara.

Regulasi tersebut tentu dapat dijadikan aparat kepolisian untuk menindak para penebar hoax. Sebenarnya ada orientasi profit terselubung para penebar hoax.

Tak bisa dipungkiri, hoax memang memberi keuntungan secara materiil kepada para oknum pembuat. Situs hoax ini membuat click bait yang mampu mengundang layanan iklan Google AdSense.

Semakin banyak mendapat atensi oleh masyarakat, semakin banyak mendapat keuntungan si penebar hoax. Langkah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang langsung memblokir situs-situs yang berperan dalam menyebarkan hoax patut diapresiasi.

Namun, upaya ini tentu masih belum cukup untuk memberantas hoax sampai ke akar-akarnya. Masyarakat sebagai konsumen informasi di dunia maya juga perlu dibina literasi medianya.

Sosialisasi atau pembinaan terkait antisipasi berita hoax harus digencarkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Literasi media penting bagi masyarakat dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproteksi diri dari informasi yang mengundang keresahan, bahkan perpecahan masyarakat.

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mampu menjadi generasi digital native yang cerdas dalam mengakses informasi.

Tidak asal share informasi yang belum tentu valid kebenarannya. Masyarakat harus bisa menjadi kontrol dan filter informasi yang beredar. Bila ada situs atau oknum yang menebar hoax, harus segera dilaporkan.

Dengan ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, siklus hidup berita hoax diharapkan dapat dipotong sehingga tidak menjalar ke mana-mana.

Lambatlaun pun hoax dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Semoga. ( Sumber: Koran Sindo, 31 Januari 2017)

Tentang penulis:

Suwanto Mahasiswa Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,699,528 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

%d blogger menyukai ini: