Arsip untuk Februari 2nd, 2017

Menu Terbaru Kamis, 2 Februari 2017

R Ferdian Andi R
Reformasi Rekrutmen Hakim MK
artikel dosen

Ahmad Baedowi
Melemahnya Keterampilan Sosial
artikel pengamat

Khoiruddin Bashori
Merawat Gairah Prososial
artikel pengamat

Ichsan Firdaus
Lampu Kuning Kebijakan Kelautan Dan Perikanan
artikel pengamat

Agus Setiawan
Membangun Kesantunan Bermedia Sosial
artikel pengamat

Margarito Kamis
Ambang Batas Capres 2019
artikel dosen

Marwan Mas
Hakim Konstitusi Tak Gentar
artikel dosen

Ali Mansyur HD
Mengembalikan Marwah MK
artikel pengamat

Tri Marhaeni P Astuti
Antropologi Semen
artikel pengamat

Bayu Dwi Anggono
(Jangan) Bubarkan Mahkamah Konstitusi
artikel pengamat

M.H Said Abdullah
Mewaspadai Radikalisme Kaum Hoax
artikel pengamat

Mohammad Bisri
NU Menangkal Radikalisme
artikel pengamat

Ahmad Rofiq
Menjaga Khitah MUI
artikel pengamat

Ali Thaufan DS
Ambang Batas Presiden-Parlemen
artikel pengamat

Yusa Djuyandi
Revisi UU Aparatur Sipil Negara dan Bahaya PNS tanpa Tes
artikel pengamat

Hendardi
Politisi, Penegak Hukum, dan Hakim
artikel pengamat

Stanislaus Riyanta
Melawan Daya Tarik ISIS
artikel pengamat
 
Ya’qud Ananda Gudban
Selamat Ulang Tahun, Sang Penengah!
artikel pengamat

Asep Sumaryana
Pupuk Pungli
artikel pengamat

Reza Indragiri Amriel
Banting Setir Pemberitaan Kasus Anak
artikel pengamat

Suwanto
Perang Melawan Hoax
artikel pengamat

Hasanuddin Ali
Menuju Nahdliyin Paripurna
artikel pengamat

Dedy Ibmar
Tindak Tegas Pelaku Hate Speech
artikel pengamat

Iqbal Aji Daryono
Australia Day, Pelajaran untuk Kita
artikel pengamat

Purwoko
Kekejaman Investasi Bodong
artikel pengamat

Muhammad Najib
Membangun Bangsa Beradab
artikel pengamat

Tasroh
Revisi UU ASN dan Bahaya PNS tanpa Tes
artikel pengamat

Romanus Ndau Lendong
Menolak Pelemahan Negara
artikel pengamat

Elfindri
Investasi Usia Dini
artikel pengamat
 
Ahmad Fuad Fanani
Kontestasi Kepemimpinan Umat
artikel pengamat

Hilmy Fauzy
Memuliakan Media Sosial
artikel pengamat

Sudjito
Suap, Suap, Suap
artikel pengamat

Refly Harun
Relevansi Perppu MK
artikel pengamat

Achmad Fauzi
Prahara Suap Mahkamah Konstitusi
artikel pengamat

Serta 15034 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Iklan

Menolak Pelemahan Negara

Oleh Romanus Ndau Lendong

NEGARA berdaulat atas rakyat, wilayah, dan aturan yang dibuatnya mengikat semua. Max Weber mengingatkan negara juga memonopoli penggunaan kekerasan, sesuatu yang tidak boleh dimiliki kekuatan mana pun.

Monopoli tersebut diperlukan agar negara tidak boleh lemah apalagi kalah, tetapi sebaliknya senantiasa kuat dan perkasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Betapa pentingnya negara sudah menjadi perhatian banyak pemikir politik. Thomas Hobbes bahkan berpandangan negara harus mengerikan justru agar manusia mematuhi hukum sehingga bisa hidup aman tenteram.

Sementara itu, JJ Rousseau memandang negara sebagai totalitas kehendak bersama. Kekuasaan negara bersifat mutlak untuk mencegah anarkisme massa dan mewujudkan keadilan.

Keadilan menjadi ukuran adab sebuah negara karena, menurut St Agustinus, negara yang tidak menjamin keadilan akan menjelma sebagai gerombolan perampok (Suseno, 1987).

Tanpa perlu mengafirmasi sosok negara yang digambarkan Hobbes ataupun Rousseau, saya berpandangan negara memang harus kuat, berdaulat, dan mampu menjamin keamanan, ketertiban, dan kelangsungan pembangunan.

Dengan itu, negara senantiasa hadir menjadi kekuatan yang memastikan bahwa seluruh tatanan kebangsaan yang sudah disepakati bersama berlangsung secara wajar dan demokratis.

Di atas segalanya, negara harus berdaulat untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yang oleh Mahatma Gandhi dilukiskan sebagai the least, the lowest, the last and the lost.

Fenomena emoh negara

Dalam konteks kekinian, daulat negara hendaknya diperkuat sebagai skenario untuk mengantisipasi berbagai fenomena ‘emoh negara’ (tidak menghendaki negara). Istilah ini pertama kali digunakan Goenawan Mohammad dalam diskusi informal di Teater Utan Kayu, di akhir kekuasaan Orde Baru pada 1998 (I Wibowo, 2003).

Saat itu memang marak berbagai bentuk gerakan melawan negara berupa kerusuhan rasial dan tindakan antisosial dan hukum.

Wujudnya ialah pembakaran pos polisi, perlawanan terhadap aparat keamanan, aksi balas dendam kepada pejabat Orde Baru, dan teror bom di banyak daerah.

Di tataran global, fenomena emoh negara merupakan turunan dari paham ekonomi neoliberal yang memandang pasar bebas merupakan pilihan rasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Demi menjamin bekerjanya pasar bebas, kewenangan negara untuk menata dan mengatur harus dilucuti melalui mekanisme deregulasi dan debirokratisasi. Intervensi negara harus dibatasi alias negara harus berperan minimal sehingga tidak mendistorsi beroperasinya pasar bebas.

Di tingkat nasional, fenomena ini tergambarkan dalam sikap-sikap yang melawan hukum. Kasus penghinaan terhadap simbol-simbol negara, merebaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dan aparat negara, serta epidemi narkoba merupakan persoalan serius yang berpotensi melemahkan negara.

Mirisnya, tindakan melawan hukum justru dipertontonkan penegak hukum sendiri seperti kasus hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Akil Mochtar serta kasus suap-menyuap di berbagai badan peradilan.

Fenomena emoh negara yang paling menggelisahkan akhir-akhir ini ialah yang bersentuhan dengan masalah sosial dan politik.

Secara sosial, emoh negara terkait erat dengan rendahnya sikap saling percaya di antara berbagai komponen bangsa. Bentuknya ialah tawuran antarwarga, bentrokan pelajar, prasangka rasial, dan konflik berbasis pluralitas keyakinan keagamaan.

Laporan Setara Institute 2016 menampilkan kecenderungan peningkatan kasus-kasus kekerasan berbasis agama yang kian mengkhawatirkan.

Pada 2016 tercatat 270 tindakan intoleran berupa pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, dan pengusiran kelompok minoritas. Angka itu meningkat tajam dari 2014 dan 2015 berturut-turut 133 dan 177 kasus intoleransi.

Korban tindakan intoleran tersebut menyentuh banyak pihak, yakni Gafatar, individu warga negara, jemaat Ahmadiyah, Syiah, umat kristiani, dan aliran keagamaan lainnya (Media Indonesia, 30/1).

Ironisnya, pelaku gerakan intoleran tersebut melibatkan aktor yang beragam meliputi aparat kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, institusi pendidikan negeri, kementerian agama, dan kejaksaan.

Keterlibatan aktor-aktor tersebut berpangkal pada menguatnya kelompok intoleran, lemahnya kebijakan/regulasi, dan ketidakberdayaan aparatur negara berhadapan dengan kelompok intoleran.

Masuk akal kalau Setara Institute berpandangan bahwa kebebasan beragama di Indonesia tengah mengalami ancaman hebat.

Lemahnya penegakan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tadi membuat kelompok intoleran semakin berani melakukan tekanan dan perlawanan terbuka terhadap negara.

Desakan pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dan pengerahan massa untuk membentengi Ketua FPI Rizieq Shihab setiap kali diperiksa aparat kepolisian merupakan fenomena yang harus dicegah agar tidak menjadi preseden buruk di masa depan.

Penguatan kelembagaan politik

Tadi dijelaskan bahwa menguatnya fenomena emoh negara berakar pada lemahnya aspek kebijakan dan lambannya aparat dalam menegakkan hukum.

Proses pembuatan kebijakan yang sarat kepentingan politik sempit dan sikap aparat yang kurang profesional merupakan ranah persoalan yang harus dicegah untuk menolak proses pelemahan negara.

Tanpa tindakan tegas dan cepat, persoalan tadi akan memicu instabilitas sosial dan politik yang berkepanjangan di masa depan.

Dihadapkan pada keperluan tersebut, maka penguatan kelembagaan politik merupakan agenda strategis yang mendesak dilakukan.

Secara teoretis, kelembagaan politik yang kuat dan berdaya sangat ditentukan kebijakan yang bervisi kebangsaan dan profesionalisme aparatur yang tecermin dari kuatnya komitmen dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kualifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan kelembagaan politik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta berbagai komisi negara) benar-benar menjadi pilar keadilan dan solusi terhadap berbagai persoalan di negeri ini.

Penguatan kelembagaan politik juga diperlukan untuk meraih legitimasi dan dukungan publik terhadap berbagai kebijakan negara.

Ghia Nodia, ilmuwan politik yang secara serius menekuni masalah-masalah demokrasi, mengingatkan kelembagaan politik yang lemah akan mendorong rakyat untuk kembali mengagung-agungkan kelompok primordial berbasis suku, agama, ras, dan budaya.

Fenomena ini harus dicegah karena kebanggaan atas kelompok primordial tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang kronis dan mematikan serta berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. ( Sumber: Media Indonesia, 1 Februari 2017)

Tentang penulis:

Romanus Ndau Lendong Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Jakarta

 

Prahara Suap Mahkamah Konstitusi

Oleh Achmad Fauzi

AKANKAH prahara suap yang pernah mencoreng Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyeret mantan Ketua MK Akil Mochtar bakal terulang kembali? Pertanyaan tersebut mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang hakim konstitusi, Patrialis Akbar, di Jakarta, Rabu (26/1).Ada kabar penangkapan Patrialis terkait dugaan suap uji materi di MK.

Peristiwa tersebut tentu sangat mengejutkan banyak pihak dan menjadi petaka dunia hukum. Pasalnya, grafik kepercayaan masyarakat terhadap MK masih dalam taraf pemulihan dan belum secemerlang awal mula berdiri.

Grafik kepercayaan itu salah satunya terlihat dari penyaluran ketidakpuasan pihak yang sedang bersilang sengketa di MK yang secara gamblang dilampiaskan dengan cara-cara tuna-adab dan melecehkan hukum.

Ruang sidang MK yang dahulu berwibawa dan disegani pernah menjadi sasaran tindakan penghinaan terhadap peradilan (contempt of court).

Pertaruhan legitimasi MK itu tak dimungkiri sebagai imbas dari kasus suap yang menjerat Akil Mochtar. Hari itu, ketika orang berbicara MK, melekat di alam sadarnya tentang sepak terjang Akil Mochtar yang secara mencengangkan memperdagangkan konstitusi kepada para mafioso dalam jumlah miliaran rupiah.

Akil Mochtar dan Patrialis Akbar untuk saat ini memang tidak bisa ditebak apakah bernasib sama atau sebaliknya. Sebab, penangkapan tersebut baru sebatas masih menempuh proses hukum yang panjang di pengadilan.

Namun, dua sosok itu pernah menjadi buah bibir banyak orang dan menarik untuk diperbincangkan kembali. Dahulu, ketika Akil Mochtar hendak menjalani persidangan perdana di pengadilan tipikor, Patrialis Akbar hadir memberikan dukungan moral. Peristiwa tersebut dikecam masyarakat karena semakin menambah sesak persoalan yang sedang dihadapi MK.

Kendati Patrialis berdalih kedatangannya dalam kapasitas sebagai pribadi, jabatan sebagai hakim MK yang melekat pada dirinya tak bisa dipisahkan. Tentu saja sikap Patrialis tersebut menuai kritik dari banyak kalangan.

Sebab, dalam aturan kode etik, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Akil Mochtar telah melakukan kejahatan luar biasa yang dibenci masyarakat, sehingga akan menimbulkan kesan miring ketika Patrialis justru memberikan dukungan.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, aspek kepantasan tecermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat maupun waktu.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Patrialis tidak menempatkan diri secara tepat dan menghadiri persidangan Akil di waktu yang tak tepat pula. Akibatnya, Patrialis pernah diperiksa dewan etik MK.

Sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, sudah sepantasnya Patrialis menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah.

Perbaiki Rekrutmen

Terlepas dari kontroversi dua sosok tersebut, yang jelas kini MK kembali mendapatkan ujian berat. Skandal suap masih menjadi persoalan yang belum tuntas mengepung benteng integritas hakim MK.

Buktinya, KPK masih menjadikan mahkamah sebagai objek pemberantasan korupsi dan menangkap Patrialis Akbar dengan sejumlah barang bukti.

Karena itu, ke depan, untuk mengatasi persoalan suap di tubuh MK, tak ada jalan lain selain memperbaiki pola rekrutmen. Proses rekrutmen hakim MK yang harus bebas dari kepentingan politik.

Sejatinya, ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masyarakat bisa bernapas lega.

Sebab, substansi muatan peraturan tersebut sangat mendukung terciptanya MK sebagai peradilan yang merdeka dan bebas dari belenggu politik.

Karena itu, dalam salah satu pasal di perppu tersebut mengatur syarat menjadi seorang calon hakim konstitusi harus sudah berhenti dari aktivitas partai politik minimal tujuh tahun.

Namun, sangat disayangkan MK justru membatalkan dengan alasan, sejak disahkannya perppu tentang penyelamatan MK menjadi UU MK, belum ada produk hukum baru yang dihasilkan sebagai turunannya.

Padahal, perppu harus mempunyai akibat prompt immediately untuk memecahkan permasalahan hukum. Pembentukan perppu juga dinilai tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa.

Tetap terbukanya keran politisi untuk menjadi hakim MK menjadi persoalan tersendiri mengingat MK saat ini baru bangkit dari keterpurukan.

Di samping itu, citra politisi yang mengaku negarawan hingga saat ini belum teruji kenegarawanannya. Mereka baru sebatas mengaku, belum menjadi negarawan.

Sosok negarawan semestinya tampak dalam cara pandang, perilaku, dan konsentrasinya yang secara nyata dirintis dalam rentang hidup yang panjang.

Karena itu, mendongkrak kepercayaan publik terhadap penciptaan imparsialitas mahkamah melalui mekanisme rekrutmen hakim berbasis politisi akan semakin sulit.

Masalahnya di kemudian hari adalah ketika hakim MK berlatar belakang politisi tidak mampu menanggalkan baju partainya, sehingga putusan yang dihasilkan cenderung mencerminkan kepentingan kelompok politik tertentu.

Bukankah ditengarai hancurnya MK terjadi semenjak politikus-politikus dari partai politik masuk ke lembaga penjaga konstitusi itu.

Di samping masalah rekrutmen, persoalan pengawasan patut dipikirkan. Ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengamanatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang membentuk tim pengawas MK tidak berlaku, publik lantas bertanya siapa yang akan mengawasi.

Kondisi demikian semakin menyulitkan MK sendiri mengingat pengawasan internal MK sedikit kedodoran. Beratnya beban kerja dan volume perkara yang ditangani membuat kebocoran integritas susah untuk dipantau. Karena itu, perlu pengawas eksternal agar martabat MK kembali pulih. (Sumber: Jawa Pos, 1 Februari 2017)

Tentang penulis:

Achmad Fauzi Hakim Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara

Antropologi Semen

Oleh Tri Marhaeni P Astuti

“Kronologi sejarah pendirian pabrik semen di Rembang ini agaknya berhadapan dengan hambatan sosial.”

TULISAN ini terinspirasi dari talk show di sebuah radio swasta di Semarang, belum lama ini. Kebetulan saya salah satu nara sumber dialog bertema ”Pascapenghentian Pembangunan Pabrik Semen Rembang” itu.

Tema ini menarik bukan sekadar dari pro – kontranya, melainkan telisik dari sisi lain, yakni perasaan ”senasib sepenanggungan” sebagai sesama orang pantai utara Jawa.

Beberapa dasawarsa lalu, dalam amatan saya, Rembang identik dengan ikon tambak garam dan tempat kelahiran pahlawan nasional RA Kartini. Dengan ikon tersebut, perkembangan Kabupaten Rembang masih biasa-biasa saja.

Namun dalam 10 tahun terakhir, dalam perjalanan hampir setiap bulan ke Kota Rembang dengan melewati jalan yang sama, menginap di tempat yang sama, serta kuliner di berbagai pelosok daerah ini, tampaknya ada sesuatu yang bergerak berubah. Rembang mulai menggeliat secara ekonomi.

Hotel bermunculan, bahkan ada satu hotel berbintang dengan letak yang strategis di tengah kota. Kuliner di alun-alun makin beragam dan ditata rapi.

Tampaknya, kondisi ini paralel dengan investasi PT Semen Indonesia di Rembang, yang membangkitkan kota tersebut dari ”tidurnya”.

Geliat Ikon Rembang

Ketika pabrik semen di Rembang mulai dibangun dengan segala dinamikanya, saya mulai membayangkan, betapa nanti ikon-ikon Rembang bakal makin dikenal. Dampak pembangunan akan meluas ke berbagai bidang, baik sosial maupun lingkungan.

Harapannya, tentu, PT SI dengan corporate social responsibility (CSR)-nya menggalakkan kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat. Rembang dengan batik Lasemnya akan makin dikenal, mendunia dengan kualitas yang terarah dan peta pasar yang jelas.

CSR PT SI membina perajinperajin batik lengkap dengan promosi dan akses pemasarannya seperti peran perusahaan ini di Tuban dan Gresik. Betapa eksotik, setiap tahun digelar Festival Batik Lasem yang diinisiasi oleh PT SI dan Pemkab Rembang.

Festival ini bisa menyedot turis baik lokal maupun mancanegara, mengingat dalam sejarahnya batik Lasem merupakan produk akulturasi budaya Cina – Jawa yang mengejawantah dalam ekspresi corak batiknya. Akan berkembang keunikan-keunikan dalam peta wisata tersebut.

Festival batik menggairahkan para perajin dan pelaku wisata mulai dari bidang transportasi, perhotelan, kuliner, dan UMKM untuk berlomba menampilkan layanan, kreasi, dan kualitas yang bagus.

Batik Lasem yang identik dengan ”ekspresi perlawanan” orang pantura terhadap kemapanan dengan keberanian dan coraknya merupakan magnet pengundang wisatawan.

Ekonomi wisata akan menggeliat. Festival lain yang menunjang adalah gelaran kuliner khas setempat, juga Festival Kesenian Asli Rembang. Jika dikemas secara profesional, festivalfestival itu akan menjadi ikon luar biasa.

Secara regional Jawa Tengah, bisa berperan memecah konsentrasi wisatawan agar tidak hanya berkunjung ke Solo atau Yogyakarta.

Dampak lebih luas, tentu peningkatan pembangunan infrastruktur untuk menyambut dan melayani tamu-tamu yang setiap tahun datang ke Rembang.

Pembangunan infrastruktur ini menyerap banyak tenaga kerja produktif, membuka lapangan kerja baru. Ekonomi kreatif warga akan bergairah. Ujung-ujungnya taraf hidup masyarakat meningkat.

Gagasan lain adalah Festival Rekam Jejak Kartini sebagai pahlawan nasional di sekolahsekolah sebagai media literasi untuk generasi muda.

Dari sisi pembangunan karakter dan nasionalisme akan sangat bermanfaat bagi masa depan bangsa ini. Ada renungan sederhana, mengapa perusahaan milik negara begitu sulit untuk berinvestasi dan menyejahterakan masyarakatnya? Sementara investasi asing begitu mudah bahkan dengan mengusung sumberdaya manusianya ke negeri ini?

Telah melunturkah nasionalisme kita? Dari perspektif antropologi, beberapa kali saya terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat inovasi-inovasi baru.

Tantangan selalu ada. Setiap inovasi dilalukan pada suatu masyarakat, pasti ada tiga hambatan yakni hambatan sosial, hambatan budaya, dan hambatan psikologis (Rogers, 2003).

Hambatan sosial, manakala inovasi itu mendapat tentangan dari sekelompok individu, kemudian individu dan kelompok tadi gencar menolak inovasi dengan menggunakan segala cara agar masyarakat terhasut dan akhirnya menolak.

Hambatan budaya, manakala inovasi bertentangan dengan nilai-nilai budaya setempat. Hambatan psiologis lebih pada kenyamanan personal.

Kronologi sejarah pendirian pabrik semen di Rembang ini agaknya berhadapan dengan hambatan sosial. Betapa miris apabila sekarang pendirian pabrik oleh sebuah perusahaan BUMN dihentikan, akan tetapi ketika perusahaan asing masuk malah diterima dengan alasan Amdalnya lebih bagus. Tentu kita tak mengharapkan seperti itu.(Sumber: Suara Merdeka, 30 Januari 2017)

Tentang penulis:

Tri Marhaeni Pudji Astuti, Guru Besar Antropologi dan penulis buku ”Antropologi Populer” (2017).

Melemahnya Keterampilan Sosial

Oleh Ahmad Baedowi

PERAN media sosial, tak bisa dimungkiri, memengaruhi hampir setiap sudut kehidupan masyarakat kita. Bisa dipastikan hampir seluruh lapisan masyarakat terkena dampak negatif dari media sosial.

Yang lebih menyedihkan ialah melemahnya kontrol sosial dan terduksinya nilai-nilai kegotongroyongan yang guyub ke dalam sektarianisme berjenis agama dan ideologi tertentu.

Media sosial, pendek kata, membuat mekanisme sosial masyarakat Indonesia hampir terpecah jika tidak dilakukan program keterampilan sosial, terutama bagi anak-anak sekolah yang rentan dan rawan dengan kemudahan memperoleh informasi.

Antisosial?

Di tengah marak dan vulgarnya kampanye menjelang pilkada serentak yang tak jarang mempertontonkan rasa kebencian, curiga, fitnah, egoisme berlebih, ingin menang sendiri, kasak-kusuk cari teman, mengidentifikasi lawan, menaksir strategi, hingga memetakan kemiskinan rakyat untuk kebutuhan parpol dan golongan tertentu, kesempatan untuk melihat pengaruh sosial terhadap dunia pendidikan sangat jarang dilakukan.

Secara kasatmata jarang sekali ada komentar dari tokoh kita yang menggambarkan pemilu dan kegiatan kampanye sebagai sebuah kompetisi yang sehat, yakni kejujuran menjadi panglimanya, saling bersimpati, dan menuangkan banyak empati di ruang publik menjadi tolok ukur sebuah keberhasilan.

Maka tak heran jika anak-anak di sekolah punya keputusan dan pandangan yang berbeda dari apa yang dipikirkan para politikus.

Fenomena dan pandangan anak-anak sekolah menengah kita yang antisosial boleh jadi merupakan hasil sebuah produk dari pengaruh sosial sistem kepartaian kita.

Diam-diam anak-anak di sekolah sedang mencerna dengan kritis fakta sosial yang terjadi. Jangan-jangan fakta sosial dan lingkungan pendidikan kita malah dapat membuat anak-anak berpikir secara liar dan bebas dalam membangun sebuah kesimpulan.

Non schola sed vita decimos!(Only the educated are free), demikian Epictetus berkata suatu ketika. Jika ini yang terjadi, pendidikan politik kita dapat dikatakan berhasil meningkatkan taraf kecerdasan sosial anak-anak kita meski pilihannya tidak lazim, yaitu menjadi antisosial dan antipartai.

Pengaruh sosial dapat terjadi kapan saja ketika kita melakukan sesuatu, baik karena keberadaan sesuatu (nyata atau dalam bayangan) orang lain, atau sebaliknya.

Manusia ialah makhluk sosial. Oleh karena itu, semua akan selalu dipengaruhi orang lain. Itulah barangkali yang terjadi dengan anak-anal kita yang antisosial dan memilih kekerasan sebagai jalan keluar dari kepenatan di sekolah dan di rumah.

Dalam bahasa teori atribusi, faktor-faktor lingkungan yang berinteraksi dengan faktor-faktor disposisional dalam menentukan perilaku, membuat anak-anak kita berkesimpulan sederhana tanpa melakukan analisis dan kajian lagi.

Dalam konteks ini, pengaruh sosial dapat berakibat buruk di satu sisi, tetapi sekaligus dapat menjadi sebuah kekuatan sosial baru yang jangan-jangan berubah wujud menjadi partai baru, suatu ketika.

Jika kekuatan sosial diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah tingkah laku orang lain, pengaruh cara berpikir anak-anak kita di sekolah sangat boleh jadi akan memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk memengaruhi teman sejawatnya.

Kekuatan sosial dapat berasal dari pemilikan akses terhadap berbagai sumber daya (ganjaran, hukuman, informasi, keahlian), dari posisi atau perannya (kekuatan absah), atau dari kondisi yang disukai dan dikagumi (kekuatan rujukan).

Melihat kecenderungan anak-anak kita di sekolah yang akan golput, kekuatan rujukan dan kekuatan informasional merupakan pola yang sedang berlangsung saat ini.

Kepada para pendidik dan orangtua, apalagi para politikus, jangan sekali-sekali mencoba melarang apa yang sedang diputuskan oleh anak-anak kita saat ini untuk antisosial dan lebih senang dengan gadget di tangannya.

Serangkaian penelitian yang dilakukan di Universitas Duke oleh Brehm (1966) menelaah gejala yang disebutnya reaktansi. Gagasan yang mendasari penelitian Brehm ialah bahwa orang cenderung mempertahankan kebebasannya untuk bertindak.

Bila kebebasan ini terancam, dia akan berusaha semampu mungkin untuk memulihkannya. Jika peningkatan tekanan dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan bertindak, orang akan melindunginya dengan menolak taat atau dengan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diminta.

Kita sering menyaksikan seorang anak yang ketika disuruh melakukan sesuatu mengatakan ‘tidak mau’. Namun, ketika orang tuanya mengatakan ‘baik, kamu tidak usah melakukannya’, anak itu justru pergi dan melakukan apa yang diminta.

Solusi

Apa yang bisa dilakukan para guru untuk mengantisipasi munculnya sikap antisosial? Penting bagi mereka untuk memahami konsep kunci Skillstreaming, sebuah bentuk intervensi psycho-educational yang berakar pada ilmu psikologi dan pendidikan.

Proses skillstreaming menitikberatkan pada empat instruksi langsung prinsip pembelajaran; modeling, bermain peran, umpan balik dan transfer.

Keempat prosedur pembelajaran tersebut telah lama digunakan untuk mendidik berbagai jenis perilaku prososial murid di sekolah-sekolah yang memiliki kesadaran tentang pentingnya perilaku prososial siswa yang positif dan diinginkan.

Selain itu, ada juga empathic encouragement (memberi dorongan semangat dengan empati) ialah konsep kunci pertama dari mekanisme skillstreaming.

Semua guru pasti sepakat bahwa memberi dorongan semangat dengan empati adalah sebuah strategi teramat penting. Di mana seorang guru dapat menunjukkan bahwa ia memahami kesulitan yang dihadapi murid dan selanjutnya menyarankan murid untuk berpartisipasi seperti yang diperintahkan.

Threat reduction (mengurangi ancaman/gangguan) merupakan mekanisme kedua yang juga penting untuk diketahui para guru. Teknik ini akan membantu untuk mengatasi kegelisahan murid.

Mekanisme ketiga dari skillstreaming ialah prompting, yaitu sebuah upaya guru untuk menganjurkan/menyarankan sesuatu kepada siswa.

Prompting dapat mencegah murid bersikap mengacau atau menganggu yang disebabkan rasa takut gagal. Salah satu fungsi utama seorang guru adalah untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi murid selama dalam kelompok dan bersiap untuk menganjurkan tanggapan yang diharapkan.

Akhirnya adalah simplifying (penyederhanaan), cara lain untuk meningkatkan kemungkinan murid berhasil sukses dalam kelompok skillstreaming.

Para guru harus menyadari bahwa kemampuan murid untuk menyelesaikan beberapa tugas khusus berbeda-beda. Beberapa murid mungkin menghadapi kesulitan mengikuti serangkaian perintah, atau memahami perintah-perintah, atau mengetahui apa yang harus dikatakan dalam dan selama proses umpan balik.

Karena itu memanfaatkan saat-saat yang tepat untuk memberi pelajaran (capturing teachable moments) dengan menggunakan metode skillstreaming akan berguna untuk mengelola kelompok yang memiliki problem perilaku.          ( Sumber: Media Indonesia, 30 Januari 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

Menjaga Khitah MUI

Oleh Ahmad Rofiq

BANYAK ”rasan-rasan”, kritikan, saran, dan pernyataan dari para senior, teman-teman, apakah sekarang Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memasuki politik praktis? Kalau benar ya jawabannya, kenapa tidak sekalian ”deklarasi” menjadi Partai MUI saja? Ada juga yang bilang, MUI sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang sudah seperti ormas keagamaan.

Ada lagi kritik yang sangat tajam, pedas, dan ”menohok” dari seorang ulama besar, disegani dan dihormati, berlevel internasional, bahwa MUI itu ”makhluk” tidak jelas, berebut dengan pemerintah (Kementerian Agama) dalam sertifikat dan label halal, perekrutannya tidak jelas, tidak tahu kapan dan di mana belajar dan ngajinya, tahu-tahu sudah menjadi ulama.

Lebih dari itu, mengapa fatwa MUI harus ada gerakan pembelanya? Sejak MUI pusat mengeluarkan pernyataan sikap keagamaan, terkait dengan pidato gubernur DKI ñ waktu itu — di Kepulauan Seribu (27/9/2016), dan diunggah tanggal 6/10/2016 oleh Buni Yani video rekaman di akun facebook-nya, mendapat kritikan, tanggapan, dari masyarakat dan sekaligus dukungan dari yang setuju. Dari kelompok yang setuju, bahkan kemudian membentuk Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI.

Pendapat dan sikap keagamaan MUI menyatakan, bahwa perkataan sang ”gubernur” terkait dengan QS. Al-Maidah: 51, termasuk katagori :

(1). Menghina Alquran dan atau

(2). Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan yang dikeluarkan bernomor 11/10/2016 dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen MUI, Dr KH Maíruf Amin dan Dr H Anwar Abbas ini, ternyata tidak segera direspons oleh aparat penegak hukum.

Muncullah kelompok masyarakat yang menjadikan Pernyataan Sikap Keagamaan MUI, sebagai pijakan untuk meminta aparat penegak hukum segera melakukan tindakan. Mereka membentuk Gerakan Nasional Pembela Fatwa-MUI.

Sebenarnya masyarakat masih setia menunggu aparat penegak hukum mengambil tindakan. Apalagi sudah ada yang melaporkan dugaan penistaan agama tersebut ke Mabes Polri.

Tanpa sebab dan alasan yang jelas, Kapolri juga tidak mengambil langkah. Sebagai negara yang seharusnya menegakkan supremasi hukum, prinsip hukum menegaskan equality before the law.

Hukum tidak seharusnya tebang pilih, karena ini membahayakan, selain melahirkan distrust di masyarakat, jika masyarakat main hakim sendiri, ongkos politiknya akan sangat mahal.

Itulah yang diinginkan oleh masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum. Bahkan hingga ada aksi bela Islam 411 dan 212 juga berjalan tertib, meskipun bagi yang tidak suka, akan berbahaya bagi NKRI. Padahal mereka justru dalam rangka menjaga kewibawaan NKRI.

Mengayomi Umat

MUI lahir dimaksudkan sebagai wadah musyawarah, silaturahmi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, dan penghubung antarumat, dan memberi fatwa.

Bahwa ada yang tidak setuju, mengkritik, dan bahkan ingin membubarkan MUI, karena sebagai ”makhluk tidak jelas” adalah hal biasa.

Setiap kritik, pendapat, masukan, perlu ditempatkan sebagai bentuk perhatian dan kecintaan kepada MUI. Bagi para pengurus, kembalilah ke khitah MUI.

Jadilah organisasi yang bersifat perintis dan kepeloporan. Biarkan kegiatan yang melibatkan massa, dalam ikhtiar membangun umat yang baik (khaira ummah) ditangani oleh ormas yang ada seperti NU dan Muhammadiyah.

Terkait dengan organisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) yang diikuti kata MUI, sudah diluruskan dengan sikap tegas MUI.

MUI telah mengeluarkan Taushiyah Kebangsaan tanggal 22 November 2016/22 Safar 1438 H, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen MUI.

Isinya antara lain bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari DP (Dewan Pimpinan) MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apa pun juga antara DPMUI dan GNPF MUI.

Dilematis memang posisi MUI. Dicaci, dimaki, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, setidaknya bagi yang masih berharap membutuhkan peran dan kontribusi MUI.

Kalaupun ada anggapan sebagai makhluk yang tidak jelas, banyak regulasi sudah mengakomodasi dan memosisikan MUI, terutama yang terkait dengan UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Karena itu, tidak ada pilihan lain, semua pimpinan dan pengurus MUI kembali ke khitah-nya, jaga visi-misi kepeloporan dan bagi tugas kegiatan yang bersifat teknikal, kepada ormas keagamaan yang ada. (Sumber: Suara Merdeka, 31 Januari 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Rofiq, pelayan ulama dan pelayan ilmu di Pascasarjana UIN Walisongo

Membangun Bangsa Beradab

Oleh Muhammad Najib

Dalam beberapa dekade belakangan, masyarakat Indonesia, terutama tokoh atau pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara malah tidak menginternalisasikan nilai-nilai luhur bangsa.

Hampir setiap hari, polisi menggerebek kampung narkoba. Bersamaan dengan itu, kehidupan masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai luhur.

Ironi semakin tajam ketika dalam beberapa hari ini muncul berita siswi berprestasi menjadi PSK. Ini menunjukkan, moral yang diajarkan leluhur dan agama tidak lagi dipraktikkan dalam keseharian. Ia telah hilang.

Secara sederhana, yang disebut akhlak adalah sifat atau dasar yang telah tertanam dalam diri seorang. Dia akan muncul ke permukaan dalam kehendak dan perilaku.

Dari sini timbul pertanyaan mengapa nilai atau akhlak luhur dibutuhkan? Dr Velayati dalam bukunya, Pouya-e Farhang va Tamadun-e Islam va Iran mengatakan ketika masyarakat mencapai puncak peradaban, tetapi tidak menghormati dan mematuhi undang-undang, etika, serta sejenisnya, akan melemah. Puncak pelemahan terciptanya instablitas di setiap lini kehidupan negara.

Masyarakat akan kehilangan pilar-pilar peradaban. Sementara itu, Prof Dr Raghib As-Sirjani menegaskan akhlak mempunyai posisi penting dalam peradaban mana pun. Sejarah Islam dengan tegas memotret bahwa akhlak merupakan pagar dan dasar kejayaannya.

Adapun implikasi logis sistemis hilangnya nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerusakan tataran kehidupan dari segala aspek.

Ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan keumataan, kebangsaan, dan kenegaraan secara serius. Dalam bidang pendidikan, misalnya, kaum akademisi yang seharusnya menjadi garda terdepan, benteng terakhir keadilan, dan kejujuran justru melakukan jual-beli ijasah palsu.

Dalam bidang politik, kebobrokan nilai berbanding lurus dengan masifnya penyelewengan. kemudian suap-menyuap, saling menjatuhkan, bersekongkol dengan kelompok tertentu untuk “menggadaikan” kepentingan rakyat.

Tidak jauh berbeda, dalam bidang ekonomi, sistem yang berjalan membuat yang lemah semakin terjepit kemiskinan. Ini karena tidak ada asas keadilan, salah satu nilai luhur.

Tren penyebaran berita palsu, fitnah, provokasi, adu domba, dan sebagainya mengindikasikan kuat, masyarakat semakin menjauhi etika, moral, dan hukum.

Mereka begitu mudah melakukannya dan seolah tidak ada rasa salah sedikit pun. Masyarakat mudah menghujat kelompok lain.

Akibatnya, media sosial yang seharusnya untuk mempererat persaudaraan justru berubah menjadi ajaran menciptakan jurang kebencian yang dalam.

Prof Dr Scheherazade S Rehman dan Prof Dr Hossein Askari meneliti negara-negara menggunakan indikator nilai-nilai Islam.

Mereka menyimpulkan bahwa negara yang paling Islami adalah Selandia Baru dan Luxemburg. Penelitian yang dipublikasikan dalam Global Economy Journal Volume 10 periode 2010 ini menempatkan Indonesia diurutan ke-104.

Menentukan

Syeikh Mohamad Abu Zahrah (1898-1974), dalam buku Tanzim al-Islam Li al-Mujtama menyatakan, untuk menciptakan manusia berintegritas, bersih, kredibel, dan kapabel dalam menjalankan tugas melalui pembentukan budi pekerti atau moral yang mulia.

Sebagai penguatan, Thoha Ali Husain, dalam bukunya Asalib Tadris Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah (2003), menyatakan sesungguhnya umat suatu bangsa ditentukan akhlaknya. Jika akhlak tiada, hilang pula kejayaannya

Maka, George Zaidan (1861-1914), penulis Kristen asal Lebanon, yang juga terkenal dengan analisis tajamnya dan kredibel tentang sejarah peradaban Arab, menulis langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Saw setelah tiba di Madinah menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar.

Jadi, menurut Zaidan, Islam dari awal menekankan moral dan spiritual. Hal ini juga sesuai dengan misi Nabi Muhammad,

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Jadi, Nabi Muhammad pertama kali diutus bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga bukan untuk menaikkan pajak negara, melainkan menata kehidupan masyarakat berlandaskan akhlak.

Semakin luhur akhlak seseorang dan masyarakat, semakin mantap kehidupan. Jadi, eksistensi masyarakat ditentukan moralitas yang tegak.

Lantas, bagaimana dan darimana membangun akhlak agar tercipta bangsa beradab? Tidak dapat dipungkiri, kini akhlak telah ditinggalkan segenap masyarakat, terutama pemimpin negeri ini.

Setidaknya ada beberapa langkah mendesak guna membentuk akhlak agar bangsa dan negara jaya serta berkeadaban tinggi, di antaranya, memperkuat spiritualitas.

M Nasih dalam disertasinya terkait bentuk negara mengatakan Indonesia didesain para pendiri sebagai negara bangsa religius.

Maka, butir pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat dalam berpolitik, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya harus berlandaskan spirit nilai-nilai atau ajaran agama. Jadi, penguatan spiritual akan menghasilkan manusia beradab.

Kemudian mengutamakan keteladanan. Ini oleh para mufasir diartikan sebagai ucapan rasul tidak pernah menghina, mencaci, bahkan terhadap lawan sekalipun.

Perkataan itu bisa menusuk yang tidak bisa dilakukan jarum. Dari sini dapat dipahami bahasa lisan dan tulisan pun harus dilandaskan pada etika.

Dalam kehidupa digital, konten atau informasi yang diproduksi dan disebar haruslah mencerahkan dan menyejukkan, bukan menyesatkan. Kemudian, teladan yang baik juga dapat diimplementasikan melalui perbuatan. Para pemimpin wajib memberi teladan yang baik bagi rakyatnya.

Hal ini pulalah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodho (di depan memberi teladan). Jadi, tidak cukup hanya berbicara atau ceramah sampai berkoar-koar. Masyarakat membutuhkan teladan nyata.

Lalu, mengedukasi generasi muda guna membangun karakter bangsa. Inilah upaya setrategis dan berkelanjutan dalam menyiapkan generasi berakhlak mulia dan berkakter kuat. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi yang berakhlak mulia minim.

Inilah urgensinya membangun bangsa berlandasan akhlak mulia. Jika akhlak diterapkan secara kolektif, kesejahteraan, kemajuan peradaban akan terwujud.

Pemimpin yang berakhlak mulia akan menjadikan kekuasaan yang dipegang sebagai penolong orang banyak. ( Sumber: Koran Jakarta, 1 Februari 2017)

Tentang penulis:

Muhammad Najib Penulis tengah menempuh program magister

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,849,390 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Iklan