Arsip untuk Januari, 2017

Pemerintah Bagian dari Solusi, Bukan Bagian dari Masalah

Oleh Didik J Rachbini

Jakarta – Dalam kondisi yang rentan pada saat ini, pemerintah sebagai otoritas dan sekaligus pemimpin dituntut untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial politik yang berdimensi luas.

Ketika masyarakat butuh pemimpin sebagai pemersatu, maka yang dibutuhkan kebijakan kolektif dan holistik, bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, apalagi lebih dipersempit hanya kebijakan infrastruktur.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan, bahkan cukup berat karena permasalahannya sudah meluas tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah masalah sosial politik.

Karena itu, kebijakan pemerintah dan kepemimpinan yang ada di tangan harus ditransformasikan tidak hanya menjalankan kebijakan ekonomi tetapi harus menjalankan kebijakan ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Melihat perkembangan yang ada, Presiden SBY di akun twitter-nya bahkan seperti mengelus dada, mempertanyakan mengapa masyarakat dan bangsa ini rapuh, retak, dan membelah.

Ketegangan meruncing – bahkan saling berhadapan antar satu golongan dan golongan lainnya. Seperti kata Rocky Gerung, pemerintah bingung dan panik, tidak paham bagaimana menghadapi dan mencari jalan keluar dari keadaan ini.

Antar satu menteri dengan menteri lainnya saling bersilang pendapat. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi pemerintah pada level Pemerintah Daerah, seperti DKI Jakarta.

Pemerintah dan pemimpinnya menjadi bagian dari pencipta masalah dan provokator yang justru memperkeruh keadaan.

Dengan dinamika masyarakat yang ekstrem seperti ini, pemerintah tidak seharusnya membiarkan keadaan berlarut-larut.

Ada yang melihat bahkan pemerintah sudah terperosok menjadi bagian dari masalah, yang memperberat masalah yang sudah ada. Kebingungan pemerintah harus segera diakhiri dan maju melangkah menjalankan kebijakan kolektif berdimensi luas.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah pada saat ini sudah sangat nyaring menyuarakan infrastruktur dan infrastruktur.

Tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, tetapi gemanya yang nyaring seperti seolah-olah kurang atau tidak ada kebijakan ekonomi lainnya yang penting untuk dijalankan. Padahal dimensi kebijakan ekonomi sangat luas, termasuk di dalamnya kebijakan sosial.

Di atas prioritas kebijakan infrastruktur, pemerintah sebenarnya harus bertanggung jawab untuk membuat kebijakan ekonomi, yang berkesinambungan (sustainable economic development), dan kebijakan sosial budaya secara lebih luas.

Dimensi kebutuhan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat tidak hanya infrastruktur, tetapi banyak sekali unsur dan elemen, yang harus disentuh oleh pemerintah.

Kebijakan ekonomi berkesinambungan ini mutlak harus dijalankan oleh pemerintah terutama ketika golongan bawah masih tertinggal dan tingkat kesenjangan masih sangat rentan dan potensial menjadi pemicu masalah sosial..

Dalam keadaan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang rentan seperti sekarang ini, pemerintah tidak selayaknya hanya berteriak soal infrastruktur.

Kebijakan pemerintah harus berdimensi luas dan mencakup banyak aspek, yang dibutuhkan masyarakatat – terutama golongan bawah.

Kebijakan pertama adalah kebijakan kebutuhan dasar ekonomi dalam jangka menengah dan pendek atau basic need. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti keamanan pangan, perumahan, air dan kebutuhan akan lingkungan hidup yang bersih serta layak.

Program-program ini harus terus-menerus dijalankan selama 5 tahun masa kepemimpinan seorang presiden agar ketahanan sosial golongan bawah menjadi lebih kuat.

Kemiskinan, kekumuhan dan kekurangan kebutuhan dasar, terutama di perkotaan, adalah sumber ancaman bagi stabilitas sosial.

Apalagi dalam keadaan di mana antar golongan masyarakat tidak saling percaya dan tingkat kesenjangan yang tinggi, maka kemunduran dalam bidang ekonomi dan kekurangan akan kebutuhan dasar ini akan mendorong ketahanan sosial masyarakat menjadi sangat rapuh dan rentan.

Kebijakan ekonomi, pembangunan infrasatruktur, industri dan sebagainya dijalankan bersamaan dengan kebijakan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan ini.

Kedua adalah kebutuhan sosial, yakni kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh keadaan sosial masyarakat, terutama pemberatasan kemiskinan, kebijakan pendidikan dan pemberatasan buta huruf, kebutuhan kesehatan masyarakat, dan perlindungan tenaga kerja golongan bawah.

Jajaran kabinet semestinya mempunyai kebijakan yang kuat dan vokal dalam bidang ini, sekuat dan sevokal kebijakan ekonomi dan infrastruktur dari presiden. Kebijakan sosial sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Ketiga adalah pembangunan lingkungan budaya dan peradaban manusia, yang melindungi dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kebhinnekaan masyarakat.

Lingkungan sosial, budaya dan keamanan sedang terganggu pada saat ini, pemerintah seharusnya bingung menghadapi dan tidak boleh membiarkan satu golongan masyarakat berhadapan dengan satu golongan masyarakat lainnya.

Akar masalah dari ketegangan tersebut tidak lain adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Karena itu, akar masalahnya diselesaikan dengan kebijakan dan aksi yang sistematis serta dengan kepemimpinan yang baik dan efektif.

Kebijakan dan aksi pemerintah untuk bidang ini sangat lemah, padahal ini merupakan bagian dari kebijakan berkesinambungan, yang dibutuhkan di dalam suatu negara dan masyarakat.

Akhirnya, ketika terjadi pembiaran, maka keadaan menjadi semakin buruk dimana struktur masyarakat yang rentan semakin rapuh secara sosial.

Pemerintah harus mempunyai strategi kebijakan yang baik untuk memperbaiki bidang lingkungan sosial budaya dan keamanan ini.

Ketahanan ekonomi sosial dan keamanan adalah perumpamaan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jika kondisi sosial ekonomi masyarakat baik dan kesenjangan terkendali, maka kondisi keamanan menjadi lebih baik.

Sebaliknya, jika kesenjangan dibiarkan melebar tanpa ada kebijakan afirmatif dari pemerintah, maka keamanan menjadi rentan sekali. ( Sumber: Detik.com 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

Didik J Rachbini, guru besar ilmu ekonomi UMB Jakarta dan ekonom senior INDEF.

Iklan

Ancaman Generasi Y

Oleh Dr Erna

Keriuhan media sosial (medsos) belakangan mendesakkan kesadaran baru masalah komunikasi yang penuh paradoks.

Medsos menjadi arena penyampaian opini, ujaran penuh kebencian, dan berita-berita palsu. Fenomena berita palsu (hoax) medsos telah menjadi perbincangan serius karena semakin meresahkan. Hoax dinilai bisa menjadi ancaman serius stabilitas nasional yang harus diperangi bersama.

Salah satu sasaran empuk dari penyebarluasan berita hoax, ujaran kebencian, dan berbagai provokasi melalui medsos tak pelak adalah generasi Y atau milenial yang lahir era 1980–1999.

Mereka adalah generasi yang lebih ambisius, berekspektasi tinggi, dan fasih mengadopsi teknologi digital. Mereka juga bakal calon pemimpin masa depan.

Sebagai bagian dari net generation yang sehari-hari mempergunakan gadget dan mengakses internet untuk memantau dunia luar, risiko generasi Y terpapar berbagai informasi hoax memang paling besar. Puluhan juta generasi Y yang terhubung melalui internet dan medsos.

Mereka bukan hanya menikmati keleluasaan untuk berselancar mencari informasi entertainment dan melakukan aktivitas pleasure untuk mengisi waktu luang, pada saat sama juga berisiko menghadapi godaan dan provokasi orang-orang tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi bohong.

Selama ini tidak sedikit pengguna gadget dan internet menjadi korban penyebarluasan berita hoax, mengalami pembunuhan karakter, dipermalukan, dan difitnah. Segala macam berita hoax diproduksi dan disirkulasikan ke komunitas cyberspace.

Dalam hitungan detik, sebuah berita hoax, bukan tidak mungkin menjadi viral yang dibaca dan dilihat jutaan atau bahkan puluhan juta pengguna medsos.

Pada titik penyebarluasan berita hoax cenderung makin liar dan sudah melewati batas toleransi karena meresahkan masyarakat.

Pemerintah mencoba mengambil sikap tegas dengan memblokir situs-situs penebar hoax. Paschal Preston, dalam bukunya Reshaping Communications, Technology, Information and Social Change (2001), seorang pakar informasi telah memperingatkan berbagai perubahan pada era milenium baru akibat perkembangan luas teknologi informasi.

Menurut Preston, kemunculan sistem komunikasi multimedia yang interaktif bukan hanya menawarkan kemungkinan komunikasi tanpa batas, tetapi juga menggabungkan teknologi komunikasi baru dan konvensional.

Revolusi informasi cepat atau lambat mulai menggeser peran dan mengambil-alih hampir seluruh kemampuan media konvensional. Dia bisa memberi lebih dari media konvensional.

Pada era masyarakat industri, teknologi komputer dan internet memungkinkan pengguna menjelajahi ruang dan waktu tanpa batas, kemudian menyatu dengan teknologi media komunikasi konvensional yang bersifat masif.

Penyatuan teknologi informasi, komunikasi, media massa, dan komunikasi konvensional inilah yang sering disebut sebagai sebuah proses konvergensi media.

Preston (2001: 27) mengatakan konvergensi media akan membawa dampak perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan proses seluruh bentuk informasi baik visual, audio, teks, dan data.

Konvergensi

Konvergensi media adalah penyatuan atau penggabungan berbagai media massa dan teknologi informasi ke dalam satu paket perangkat gadget yang makin memudahkan akses berbagai informasi serta tayangan.

Konvergensi media ini muncul bukan sekadar karena didorong kebutuhan akan beberapa fungsi teknologi, tetapi juga implikasi dari akumulasi perkembangan teknologi informasi yang makin modern.

Bagi generasi Y yang mempergunakan gadget dan tidak diimbangi kesiapan literasi kritis untuk menyikapi berita-berita, berisiko terjerumus dalam informasi bohong tentu lebih besar.

Hoax yang disirkulasikan, diresirkulasikan melalui teknologi dan media konvergen, dalam tempo cepat tidak mustahil berubah menjadi “kebenaran.”

Booming informasi yang nyaris tidak terbatas di dunia maya membuat generasi Y yang kritis sekalipun acapkali kesulitan memilah hoax dan tepercaya.

Deklarasi melawan hoax adalah upaya menyikapi ancaman penyebarluasan di medsos. Berbeda dengan pemblokiran situs-situs meragukan yang dilakukan negara, gerakan masyarakat muncul dari bawah. Ini lebih menitikberatkan pada pengembangan sikap kritis generasi Y itu sendiri dalam menyikapi serbuan hoax.

Negara lebih dulu menimbang secara objektif sebelum memblokir situs-situs abal-abal, sedangkan gerakan masyarakat membutuhkan literasi media kritis dan sikap selalu waspada.

Berbagai kajian telah membuktikan, generasi Y banyak bersentuhan dengan berbagai ragam informasi di jejaring dunia maya.

Hal itu tidak hanya memengaruhi sikap kritis, tetapi mendorong warga dalam komunitas lebih luas, termasuk dalam aktivitas sosial politik sebagai bagian dari masyarakat madani.

Kajian yang dilakukan Dresang dan Kyungwon (2009) menemukan anak-anak muda era digital umumnya tertarik luar biasa mengembangkan peran sebagai warga yang peduli pada berbagai isu sosial politik, di antaranya mereka menjadi relawan sosial, peduli keamanan produk industri. Mereka juga terlibat secara mengagumkan dalam berbagai kegiatan lingkungan lokal dan global.

Semua menyadari, kemajuan teknologi informasi, meluasnya penggunaan gadget, kehadiran medsos, serta kemudahan berselancar di dunia maya tanpa batas memang penuh daya tarik.

Upaya mencegah agar dampak perkembangan teknologi informatika tidak kontraproduktif, orang tua, sekolah, dan masyarakat harus membantu para pengguna gadget mengembangkan multiple literacy.

Menarik dan mengisolasi diri dari perkembangan teknologi jelas tidak mungkin karena akan membuat anak-anak menjadi gaptek dan ketinggalan zaman.

Namun, memfasilitasi persentuhan anak-anak dengan dunia digital tetap membutuhkan dukungan literasi media kritis sebagai koridor.

Ini untuk memastikan tidak akan salah arah hingga terjerumus menjadi korban dunia digital. ( Sumber: Koran Jakarta, 24 Januari 2017)

Tentang penulis:

Dr Erna Penulis Dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Mengakhiri Tax Amnesty

Oleh Purwoko

PADA tahap akhir program tax amnestyyang akan ditutup pada 31 Maret 2017, kehirukpikukannya telah mereda, terlindas oleh isu-isu politik dan SARA yang lebih mengemuka dan terus menyelimuti penalaran masyarakat. Gempita Pilkada serentak di 101 daerah provinsi dan kota/kabupaten telah menyedot perhatian masyarakat.

Kasus SARA yang menyangkut istilah penistaan agama, keamanan beribadah dan bahkan sampai isu bom telah mengalihkan motif ekonomi masyarakat yang sebelumnya sempat terkonsentrasi ke amnesti pajak beralih pada penalaran religius dan sosial tentang intoleransi kehidupan bergama, keamanan beribadah, dan kebebasan menyalurkan pendapat dengan munculnyan gerakan 411 dan 121 yang menghebohkan dunia. Amnesti pajak bergerak cepat.

Pada suatu kesempatan Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa amnesti pajak Indonesia merupakan program pengampunan pajak paling sukses di dunia.

Presiden mengaku tak memprioritaskan angka amnesti pajak, tetapi Presiden menganggap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kepatuhan membayar pajak menjadi poin utama.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelihatan ada dan kemudian kepatuhan dan kesadaran membayar pajak akan mengikutinya.

Program Tax Amnesty tahap pertama dengan harga tebusan termurah sudah berakhir dengan nilai tebusan yang fantastik yaitu uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun.

Tahap kedua pun dengan tarif tebusan 3% telah berakhir pada 31 Desember 2016. Hasil akhir tahap kedua tercatat total ada 638.023 surat pernyataan harta (SPH) dengan jumlah harta yang dilaporkan sebesar Rp 4.295,8 triliun.

Dari angka itu, jumlah dana repatriasi mencapai Rp 141 triliun, dengan deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp 3.143 triliun.

Hasil akhir tahap kedua masih lebih rendah dibanding hasil amnesti pajak tahap pertama dan jauh di bawah target pemerintah, yaitu dana repatriasi menembus Rp 1.000 triliun.

Penajaman Strategi

Penyebab rendahnya pencapaian tax amnesty pada tahap kedua, antara lain potensi wajib pajak badan usaha UMKM dan perorangan yang bekerja di UMKM belum secara maksimal digarap oleh pemerintah walaupun pada tahap kedua sudah berusaha didorong untuk ikut program tax amnesty’.

Wajib pajak sudah banyak yang ikut pada tahap pertama karena nilai tebusan yang rendah yaitu 2%; kurangnya keseriusan pemerintah untuk mengejar potensi harta yang sudah dideklarasi sebesar Rp 700 triliun tetapi belum direpatriasi; peluang menyadarkan wajib pajak dari kalangan profesional (seperti artis, atlet, pengusaha online, dan usaha yang nonformal) juga belum maksimal digarap.

Selain itu, masih ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap program perpajakan karena sering kali pemerintah menjalankan program perpajakan tetapi berakhir tanpa jelas tindak lanjutnya, sementara yang mengikuti program tersebut diwajibkan lagi program pajak terbaru; kondisi politik dalam dan luar negeri yang belum stabil juga ikut memengaruhi lambannya program tax amnesty.

Pada periode ketiga atau tahap terakhir program tax amnesty, maka pesan yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah kesempatan tinggal menghitung hari sampai tanggal 31 Maret 2017.

Jadi kesempatan baik ini harus dimaksimalkan untuk mengajak lebih banyak lagi wajib pajak untuk memanfaat kesempatan mendapatkan ampunan pajak.

Kendala yang muncul pada tahap kedua harus dievaluasi untuk menemukan solusi dalam menutup target program tax amnesty.

Penajaman strategi untuk mengakhiri tax amnesty harus dilakukan pemerintah agar program pengampunan pajak ini dapat ditutup dengan pencapaian angka target mencapai 100%.

Pengalaman dan data pencapaian pada tahap pertama dan kedua harus dijadikan acuan dan dasar inovasi, sehingga segmen wajib pajak yang mana yang harus dibidik lebih jitu dan diberikan perhatian khusus, kalau perlu ada perlakuan khusus, misalnya kemudahan mengakses dan mengikuti tax amnesty, atau upaya jemput bola dengan mendatangan wajib pajak.

Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa UMKM yang belum formal untuk difasilitasi agar diformalkan, sedangkan kegiatan- kegiatan usaha yang sudah formal akan terus dikejar.

Termasuk usaha-usaha pertambangan, perikanan, dan kegiatan ekonomi berdasarkan struktur produksinya, akan coba didekati dengan kegiatan secara tersistematis.

Tax amnesty diharapkan sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mendapatkan dana segar penerimaan negara. Dan hasilnya di luar dugaan setelah pada tahap pertama mendapatkan pemasukan pajak Rp 97,2 triliun.

Sejumlah pihak, baik dari dalam maupun luar negeri sempat meragukan program tax amnesty ini, karena saat itu Singapura dan Australia menghalangi uang keluar dari negaranya.

Repatriasi memang lebih memiliki efek untuk perekonomian jangka panjang. Masuknya dana repatriasi itu akan digunakan untuk investasi dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

Dr Purwoko SE MM, dosen Pascasarjana FE UAD Yogyakarta

 

Komitmen Repatriasi Dana

Oleh Haryo Kuncoro

Program amnesti pajak tahap II telah usai dengan hasil kurang memuaskan. Sampai 31 Desember 2016, akumulasi deklarasi aset berdasarkan surat pernyataan harta senilai 4.295 triliun rupiah. Ini mengalami kenaikan bersih 1.763 triliun dari periode I sebesar 2.533 triliun.

Nilai uang tebusan yang terkumpul 9,5 triliun, jauh di bawah periode pertama 93,7 triliun. Nilai deklarasi harta tersebut mencakup komitmen repatriasi dana yang mencapai 141 triliun. Dengan kata lain, nilai komitmen repatriasi dana selama periode II hanya bertambah 4 triliun rupiah.

Selain itu, jumlah wajib pajak (WP) yang menjadi peserta program amnesti periode II sebanyak 223.000. Jumlah itu lebih kecil dari periode sebelumnya 393.358.

Dari beberapa parameter tadi, repatriasi dana tampaknya perlu mendapat perhatian lebih serius. Mengejar tambahan repatriasi dana sebesar 859 triliun – agar sesuai target 1.000 triliun – dalam sisa waktu sampai 31 Maret 2017 bukan perkara mudah.

Rendahnya repatriasi dana juga terlihat dari realisasinya. Sampai batas waktu 31 Desember 2016, realisasi repatriasi dana baru mencapai 112 triliun rupiah. Nilai ini lebih rendah 29 triliun dari total komitmen repatriasi WP yang mengikuti program amnesti pajak.

Runyamnya lagi, besaran selisih antara komitmen dan realisasi masih simpang-siur. Otoritas Jasa Keuangan mencatat realisasi repatriasi dari program amnesti 6 Januari 2016 sebesar 100 triliun dari komitmen 143 triliun. Artinya, ada selisih 43 triliun yang jauh lebih besar dari data Ditjen Pajak.

Ada beberapa kemungkinan penyebab munculnya selisih, di antaranya karena dari perlakuan atas dana yang masuk antara tanggal 1 Januari dan 30 Juni 2016.

Pada periode pertama program amnesti pajak, dana tersebut dianggap sebagai repatriasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 119/2016.

Memasuki periode II, terjadi perubahan kebijakan melalui PMK No 150/2016. Dana yang masuk dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 dapat diperlakukan sebagai repatriasi atau deklarasi dalam negeri sesuai pilihan WP. Konsekuensinya, dana yang masuk tidak wajib dimasukkan dalam rekening khusus pada bank gateway.

Kemungkinan lain, WP memang tidak merealisasikan repatriasi dana sesuai komitmen karena kesulitan mengeksekusi. Sebagian besar WP masih menyimpan kekayaan di luar negeri dalam bentuk harta tak bergerak atau aset nontunai lainnya.

Turbulensi ekonomi global serta instabilitas harga energi dan komoditas penting pasar dunia mendorong para pengusaha menyimpan aset tidak bergerak yang sulit dipindahkan.

Problemnya, kalau mereka menjual segera aset tidak bergerak membuat harga jatuh, atau mereka mencairkan aset finansial yang belum jatuh tempo bisa terkena ekstra charge.

Akibatnya, WP badan dan orang pribadi yang gagal atau membatalkan repatriasi sampai tenggat waktu akan terkena penalti sebesar 25 persen dan 30 persen sesuai UU Pajak Penghasilan reguler.

Besaran denda atau tebusan ini sangat boleh jadi sudah “masuk hitungan” para WP sehingga lebih memilih membayar penalti.

Kemungkinan berikutnya, WP mencoba manfaatkan celah PMK. Menurut PMK, WP yang tidak merepatriasi hartanya paling lambat 31 Desember 2016 akan diberi peringatan. Setelah diperingatkan, WP lalu memberi tanggapan. Setelah tanggapan baru dilakukan law enforcement.

Menunggu

Hal ini potensial ditafsirkan, sebelum ada peringatan, WP tidak wajib membawa pulang dana dari luar negeri. Agaknya, WP cenderung menunggu surat peringatan.

Maka, surat peringatan kepada WP yang sudah dilayangkan belakangan membuka peluang untuk mengeimbangkan antara angka komitmen dan realisasi repatriasi dana.

Fenomena tersebut hanyalah potret kecil dari langkanya koordinasi. Sebaik apa pun desain kebijakan, apabila implementasinya tidak dikoordinasikan dengan semua pihak yang terkait, hasilnya tidak optimal. Periode III semestinya menjadi pembaruan agar momentun program amnesti pajak mencapai sasaran.

Sasaran utama amnesti sesungguhnya repatriasi dana. Kepulangan dana WNI dari luar negeri diproyeksikan dalam jangka pendek guna memberi daya stimulasi ekonomi domestik agar menciptakan efek pengganda dalam jangka panjang.

Repatriasi dana juga bermanfaat bagi sektor keuangan untuk menambah likuiditas yang sedang ketat. Dana repatriasi masih mengendap 90 persen di perbankan.

Jika bisa segera keluar dari bank gateway, dana ini akan menjadi tambahan amunisi kredit perbankan guna menggerakkan sektor riil, khususnya pembangunan proyek infrastruktur.

Dari sisi Ditjen Pajak, basis data perpajakan yang dimiliki berubah drastis. Potensi baru muncul seiring pelaporan tambahan harta WP.

Basis data yang baru ini diharapkan meningkatkan kemampuan dalam mengestimati rencana penerimaan pajak. Konsekuensinya, formula baru akan menghasilkan basis pemajakan yang sifatnya rutin sehingga belanja negara aman.

Maka, pemerintah tidak dipusingkan lagi oleh kemungkinan mengambil langkah darurat. Di antaranya, pemangkasan belanja rutin, penundaan transfer ke daerah, dan penjadwalan ulang proyek-proyek strategis demi memenuhi UU tentang batasan rasio defisit dan utang.

Dalam perspektif yang lebih luas, tantangan terbesar repatriasi dana masalah konfidensi. Urgensi jangka pendeknya memantik sentimen positif. Dalam jangka panjang, sentimen positif membangun ekspektasi investor agar yakin atas keamanan modalnya.

Tanpa konfidensi berkelanjutan, aset repatriasi, setelah tenggat habis, akan berbalik lagi ke luar negeri. Untuk aset yang telah teralokasi pada investasi di sektor riil, kendati lebih sulit, proses ‘balik kanan’ akan terjadi pula.

Kondisi inilah yang tengah dihadapi beberapa negara yang ketempatan aset WNI. Mereka akan berusaha agar aset WNI tidak pergi begitu saja. Prinsip strateginya sama, memberi perasaan aman kepada pemilik dana sehingga tidak buru-buru memindahkan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya amnesti pajak, solusi komprehensif sangat diperlukan agar repatriasi dana WNI lebih besar lagi. Perlu sekali perwujudan komitmen repatriasi dana.

Alhasil, program amnesti pajak Indonesia yang diklaim paling sukses di dunia tidak tercoreng gara-gara administrasi, miskoordinasi, dan persoalan teknis lain. Ini mestinya bisa ditanggulangi. Dengan demikian, Maret nanti amnesty bisa berakhir menggembirakan. ( Sumber: Koran Jakarta, 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

DR Haryo Kuncoro, SE, MSi Penulis dosen Fakultas Ekonomi UNJ

Menu Terbaru Kamis, 26 Januari 2017

Purwoko
Mengakhiri Tax Amnesty
artikel pengamat

Ibnu Burdah
Arab Saudi dan Gerakan Politik Islam
artikel pengamat

Haryo Kuncoro
Komitmen Repatriasi Dana
artikel pengamat

Ahmad Baedowi
Pendidikan dan Reorientasi Nilai Kebangsaan
artikel pengamat

Marthunis
Sekolah Unggulan, Disparitas dalam Pendidikan
artikel pengamat

Bambang Soesatyo
Jangan Biarkan Rakyat Terkotak-kotak
artikel pengamat

Ringga Arif WH
Media Sosial dan Solidaritas
artikel pengamat

Jejen Musfah
Pendidikan Anti – Hoax
artikel pengamat

Bagong Suyanto
Indonesia Darurat Narkotika
artikel pengamat

John de Santo
Kunci Melawan Intoleransi
artikel pengamat

Dr Erna
Ancaman Generasi Y
artikel pengamat

Agus Herta Sumarto
Efek Temporal Tax Amnesty
artikel pengamat

Ismail Hasani
Ihwal Pembubaran Ormas
artikel dosen

M. Zainuddin
Masalah Labelisasi Agama
artikel pengamat

Didik J Rachbini
Pemerintah Bagian dari Solusi Bukan Bagian dari Masalah
artikel pengamat

Amidhan Shaberah
Twit SBY dan Fatwa MUI
artikel pengamat

Mohamad Shohibuddin
Mewujudkan (Kembali) Islam Nusantara sebagai Identitas Terbuka
artikel pengamat

Kumarudin
Beretika dalam Menggunakan Medsos
artikel pengamat

Eko Sulistyo
Sejarah dan Pembangunan Karakter Bangsa
artikel pengamat

Serta 15005 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Pendidikan dan Reorientasi Nilai Kebangsaan

Oleh Ahmad Baedowi

PENDIDIKAN merupakan instrumen yang paling kuat untuk menciptakan sistem nilai sebuah bangsa.

Melalui pendidikan, sebuah bangsa dapat memasukkan nilai-nilai apa saja yang dimaksudkan untuk mempertegas identitas kebangsaan.

Kita melihat Tiongkok, misalnya, menggunakan nilai-nilai sosialisme sebagai dasar dan argumen identitas kebangsaannya sejak sekolah dasar.

Amerika menggunakan nilai-nilai kebebasan dan liberalisme sebagai dasar orientasi dan identitas kebangsaan dalam semua instrumen kurikulum pendidikan.

Sementara itu, di beberapa negara yang mengatakannya sebagai negara Islam, nilai-nilai keislaman diajarkan untuk menegaskan identitas kebangsaan juga, tapi lebih banyak gagalnya.

Indonesia sebagai sebuah bangsa tak memiliki instrumen yang valid untuk menegaskan identitas kebangsaan dalam sistem pendidikan.

Kita tak memiliki kejelasan identitas karena Pancasila sebagai dasar negara gagal dipahami sebagai medium untuk menegaskan kebinekaan, apalagi dengan banyaknya kejadian dan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat karena enggan menerima kenyataan sebagai bangsa yang majemuk.

Bangsa Indonesia saat ini bahkan berada di tengah krisis sosial yang dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat kita karena baik negara maupun masyarakat abai untuk menggunakan Pancasila sebagai instrumen dan metode reorientasi nilai-nilai kebangsaan.

Persis seperti kata Madeleine Mattarozzi Laming dalam Education as a Method of Re-Orienting Values (2009), ketika hampir seluruh negara sedang berlomba untuk melakukan reorientasi nilai-nilai kebangsaan mereka melalui sistem pendidikan, negara-negara berkembang malah justru terseok oleh kesibukan kemiskinan dan kebodohan karena tidak kuatnya identitas kebangsaan mereka dalam sistem pendidikan.

Contoh kecil

Dalam konteks pendidikan kita, salah satu contoh kecil tidak adanya identitas nilai-nilai kebangsaan dalam sistem pendidikan terlihat dari masih maraknya kompetisi dalam sekolah.

Padahal jika kita merujuk pada falsafah negara, aspek gotong royong atau kerja sama sebenarnya harus lebih nyata dalam praktik pengelolaan sekolah.

Kita lebih senang melihat sekolah lain sebagai kompetitor atau saingan daripada sebagai partner atau sahabat yang perlu dibantu atau dimintai bantuan.

Kita lebih senang menggunakan terminologi sekolah unggul karena kelebihan-kelebihan fisik daripada keunggulan proses belajar-mengajar di dalamnya.

Pendek kata, sistem pendidikan kita tak mengenal istilah collaborative schooling, melainkan lebih familier dengan jargon-jargon yang bersifat diskriminatif.

Istilah collaborative schooling tidak pernah digunakan dalam praktik kependidikan di Indonesia.

Collaborative schooling sebenarnya merupakan kritik dari kondisi aktual kualitas pendidikan kita di Tanah Air yang belum merata hingga saat ini.

Sekolah-sekolah yang dianggap baik oleh masyarakat, setidaknya dalam 40 tahun terakhir ini, tak pernah berubah.

Dalam satu kota/kabupaten, biasanya sekolah yang dianggap baik kualitas atau mutunya oleh masyarakat hanya satu atau dua sekolah.

Ini artinya sekolah-sekolah unggulan itu tidak pernah mempraktikkan terminologi collaborative schooling karena tak ingin mereka dikalahkan sekolah lain.

Sistem pendidikan kita lebih mengedepankan kompetensi antarsiswa dan sekolah daripada mempraktikkan kolaborasi antar siswa dan sekolah.

Praktik kecil ketiadaan kolaborasi antarsekolah yang berimbas kepada ketiadaan kolaborasi antarsiswa sebenarnya bisa dilihat dari kebijakan rangking siswa pada masing-masing kelas dan sekolah.

Sekolah dan bahkan orangtua, jika mereka pergi ke sekolah untuk menerima rapor dan evaluasi hasil belajar anak-anak mereka, hal tersering yang ditanyakan anaknya rangking berapa di dalam kelas.

Praktik kecil ini sesungguhnya seperti sedang menanamkan kompetisi yang tidak sehat di tingkat sekolah dan siswa karena mereka memandang siswa lain sebagai kompetitor dan sekolah lain sebagai saingan.

Efeknya setiap sekolah berusaha mempertahankan posisi tersebut secara membabi buta karena tak ingin tersaingi oleh siswa lain dan bahkan sekolah lain.

Kondisi ini harus terus kita kritik dan ingatkan bahwa sistem pendidikan nasional tidak boleh memperlakukan siswa secara diskriminatif berdasarkan rangking kognisi semata, dan pada waktu yang bersamaan menilai sekolah lain rendah kualitasnya karena capaian akademik mereka berbeda-beda dalam waktu yang cukup lama.

Ini artinya rata-rata sekolah kita, dalam hal yang menyangkut proses belajar-mengajar, kurang menghargai proses yang positif.

Pendidikan di sekolah sepertinya sama saja dengan industri yang bak sebuah mesin, memperlakukan anak-anak sebagai bahan baku yang siap dicetak menjadi orang yang hanya siap bekerja di pabrik.

Karena lebih mementingkan pendekatan kognitif, sekolah dalam sistem pendidikan kita saat ini sangat mendorong para siswa untuk menjadi manusia-manusia individualis yang lupa sesungguhnya mereka makhluk sosial.

Di sekolah, pendekatan pembelajaran lebih banyak berorientasi pada aspek daya saing (competitive), sebuah budaya untuk mengalahkan dan menyisihkan orang lain sehingga menimbulkan banyak sekali pelabelan seperti murid pandai dan murid bodoh, kelas biasa dan kelas khusus, sekolah nasional dan sekolah internasional, serta atribut lain yang sungguh menyiksa perasaan siswa dan orangtua karena tingginya diskriminasi.

Karena itu, wajar orang seperti Ivan Illich dan Paulo Freire menganggap proses pendidikan di sekolah tak ubahnya seperti ladang tempat tempat para guru membunuh dan menindas potensi kemanusiaan siswa-siswi mereka.

Padahal menciptakan jejaring (networking) dan kolaborasi antar sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan partnership antara satu sekolah dengan yang lainnya.

Dengan menggunakan pendekatan sebagai pusat sumber belajar bersama (common learning resources center), misalnya, sebuah sekolah harus menawarkan diri kepada sekolah-sekolah sekitar untuk bekerja sama dalam melakukan proses belajar mengajar.

Tujuan strategi ini ialah dalam rangka memberikan ruang yang luas kepada sekolah untuk mempelajari apa saja yang mereka inginkan dari lingkungan sekitar, yaitu akhirnya dapat menopang posisi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Mari kita bersama-sama mengubah haluan, dari halusinasi pendidikan yang selalu mengejar keberhasilan dengan cara kompetisi menjadi kesadaran yang menghargai kolaborasi.

Kesadaran dan kesediaan untuk bertahan dan percaya bahwa pendidikan ialah proses investasi berjangka panjang yang membutuhkan kerja sama, kesabaran, keuletan, dan kerja keras.

Nilai-nilai kegotongroyongan harus menjadi esensi nilai yang terimplementasi dengan baik pada kebijakan.

Di sinilah reorientasi nilai-nilai kebangsaan untuk menegaskan identitas kebangsaan perlu dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan yang berkeadilan.

Tanpa reorientasi nilai, sistem pendidikan kita pasti akan terus menerus melakukan kesalahan dalam membuat perencanaan kebijakan bidang pendidikan.

Tanpa reorientasi nilai, sistem pendidikan kita akan terus terombang-ambing oleh nilai dan budaya yang lebih kuat seperti sosialisme dan liberalisme, dan akan menjadikan sistem persekolahan kita menjadi limbung tanpa identitas.    ( Sumber: Media Indonesia, 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

 

Arab Saudi dan Gerakan Politik Islam

Oleh Ibnu Burdah

“Peristiwa penyerbuan Masjid Haram di Makkah oleh kelompok Juhayman al-Utaybi pada 1979 menandai perubahan hubungan rezim Saudi dengan para aktivis Islam itu”

BEBERAPA tahun ke depan mungkin akan menjadi ujian sejarah sangat berat bagi rezim Kerajaan Arab Saudi. Kapasitas negara itu sebagai pemimpin Dunia Islam sudah sedemikian menurun.

Dukungan terhadap negara itu semakin berkurang baik dari negara super power sebagai patron, negara-negara besar di Timur Tengah dan Dunia Islam, maupun dukungan kelompok-kelompok gerakan politik Islam.

Khusus dengan pihak terakhir, Arab Saudi dahulu adalah destinasi penting bagi para aktivis gerakan politik Islam.

Ketika para pemimpin Timur Tengah didominasi oleh militer berhaluan nasionalis-sosialis, Arab Saudi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para aktivis politik Islam. Kebanyakan dari aktivis itu terusir dari negaranya akibat represi penguasa militer dan perlawanan mereka.

Arab Saudi sangat tidak menyukai para pemimpin Arab ”revolusioner” yang keseluruhannya meraih kekuasaan melalui kudeta (revolusi militer) terhadap monarki-monarki Arab pada 1950-1960-an.

Jamal Abdul Nashir (ini tulisan yang benar), sang icon nasionalisme Arab, merebut kekuasaan dari Raja Faruq. Hasan Bakar dan keponakannya Saddam Hussein juga melakukan hal yang sama.

Perwira belia, Muammr al- Qhaddafi, juga naik ke tampuk kekuasaan setelah menjungkalkan kekuasaan Raja Idris di Libya.

Cerita yang hampir sama terjadi di Suriah, Yaman, dan negara lainnya. Rezim Arab Saudi jelas tidak menginginkan kudeta militer terjadi di negaranya sebagaimana yang terjadi di negara-negara ”revolusioner” itu.

Ganasnya ideologi nasionalisme Arab yang diracik dengan sosialisme kala itu memang menjadi ancaman serius bagi monarki-monarki seperti Arab Saudi.

Oleh karena itu, para aktivis politik Islam yang menjadi oposisi di negara-negara tersebut terutama Mesir menjadikan Arab Saudi sebagai camp perlindungan.

Mudah dimengerti pula mengapa Arab Saudi juga membuka pintu lebar-lebar dan memberi ruang aktivitas yang luas bagi para aktivis gerakan itu. Mereka memperoleh posisi strategis dan terhormat di masyarakat Arab Saudi.

Namun, bulan madu itu ternyata tak berjalan mudah. Aktivis politik Islam adalah orang-orang yang sudah jadi secara ideologi.

Mereka memiliki pandangan dasar yang sulit diubah dan agenda tersendiri. Ketika mereka diberi ruang untuk menjadi dosen dan penceramah serta posisi strategis lain di Arab Saudi maka mereka memanfaatkan peluang itu untuk menebarkan gagasan yang diyakininya.

Munculnya kelompok Shahwah yang sangat berorientasi politik tak lain adalah hasil dari pengaruh Abdullah Azzam dari Palestina, Muhammad Qutub dari Mesir, dan Said al-Hawa Suriah, pentolan-pentolan aktivis politik Islam yang kelak sangat berperan bagi lahirnya gerakan- gerakan Islam ekstrem.

Peristiwa penyerbuan Masjid Haram di Makkah oleh kelompok Juhayman al-Utaybi pada 1979 menandai perubahan hubungan rezim Saudi dengan para aktivis Islam itu. Orang-orang yang terlibat dalam aksi Juhayman itu terindakasi terpengaruh oleh pemikiran model Ikhwan Quthubian.

Dilema Hebat

Pada perkembangannya, dunia Islam pada awal tahun 1980-an menyaksikan masuknya pasukan Uni Soviet ke Afghanistan. Arab Saudi yang merasa sebagai pemimpin dunia Islam yang sedang naik daun tentu tak mau diam.

Apalagi saat itu, pengaruh revolusi Iran memberikan tantangan terhadap ”kepemimpinan” Arab Saudi di Dunia Islam. Saudi sangat memerlukan tenaga para mujahid untuk membantu perjuangan mengusir Uni Soviet dari Afghanistan.

Arab Saudi mengalami dilema hebat. Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga dan militansi para aktivis politik Islam itu untuk membantu perjuangan melawan Uni Soviet di Afghanistan.

Pada sisi lain, para aktivis itu telah menimbulkan persoalan sangat serius dan berpotensi memberikan ancaman. Beberapa tahun setelah perang Afghanistan, hubungan antara rezim Arab Saudi dan para aktivis Ikhwan belum sepenuhnya terputus.

Bagaimanapun publik Saudi mengganggap para veteran Afganistan terutama para tokohnya sebagai pahlawan Islam. Mereka sangat antusias mendengar ceramah dan pengalaman para mujahid itu termasuk di dalaamnya tokoh yang kemudian bercitra sangat buruk yaitu Osama bin Laden.

Namun, pada 1990-an, kehadiran tentara AS dalam jumlah besar di Arab Saudi menjadi titik pisah antara rezim Saudi dan para aktivis politik Islam.

Para tentara itu didatangkan ke Arab Saudi untuk membendung kebrutalan Saddam Hussein yang saat itu sudah menguasai Kuwait.

Kehadiran tentara kafir itu dipandang sebagai bentuk penghinaan paling telanjang oleh para veteran Afghanistan. Secara perlahan tapi pasti, sebagian veteran Afghanistan yang kemudian mengorganisasi diri sebagai gerakan teror bukan saja berpisah dengan Arab Saudi. Monarki itu berubah menjadi musuh ”dekat” yang harus dihancurkan sebagaimana musuh jauh AS.

Hampir seluruh gerakan politik Islam saat ini sangat antipati terhadap rezim Arab Saudi. Mulai dari jaringan Ikhwan al-Muslimin yang ada di banyak negara Arab, jaringan Hizb al-Tahrir, hingga organisasi-organisasi teror seperti Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman Adz- Dzawahiri dan ISIS di bawah al-Baghdadi saat ini. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,666,741 hits
Januari 2017
S S R K J S M
« Des   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031