Arsip untuk Juli, 2012

“Merampok (Uang) Nelayan”

Oleh Mida Saragih

Mestinya strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya diupayakan pada sejumlah kerja program.Sejumlah instrumen kebijakan negara yang mengarah pada monopolisasi ekonomi dan polarisasi modal, telah memicu penumpukan pendapatan dan kesejahteraan.

Kritik menyatakan bahwa pemerintah tak bisa mengarahkan solusi pengentasan kemiskinan nelayan lewat sejumlah program kompensasi, tapi juga pembenahan sektor perikanan dan kelautan dari hulu hingga hilir.

Hingga pertengahan 2012, strategi yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nyatanya belum bisa membangkitkan sektor perikanan nasional.

Industri perikanan masih limbung, kapal berbobot besar milik asing mendominasi perairan di Tanah Air, serta volume impor ikan melonjak setiap tahun. Segala hal yang terjadi ini menyebabkan daya saing produsen ikan nasional terus melorot.

Ironisnya, tahu pelaksanaan program kompensasi tak bakal optimal, sejumlah penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang tetap berlangsung. Praktis sejumlah agenda penyejahteraan masyarakat seolah jalan di tempat.

Berdasarkan temuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) sekitar 40 persen dari total Rp 370 miliar dana program PUMP (Pengembangan Usaha Mina Perdesaan) yang diperuntukkan nelayan tradisional di tahun 2012 berpotensi tidak tepat sasaran.

Penyebab utamanya adalah belum efektifnya instrumen pengaturan, tidak terbukanya penyelenggaraan program oleh pemerintah, hingga adanya dugaan campur tangan anggota DPR dalam penentuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima program.

Mina Perdesaan

Resminya PUMP dikenal sebagai upaya pemberdayaan nelayan dan petambak untuk bangkit dari kemiskinan. Upaya itu digagas lewat pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Setiap KUB dapat menggunakan bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 100 juta.

Dana besar untuk nelayan itu diperuntukkan pengadaan dan perbaikan sarana penangkapan: biaya operasional (bensin, solar, minyak tanah, pelumas, serta es balok), pengadaan perbengkelan nelayan, asuransi dan jasa pengurusan dokumen kapal.

Dari laporan lapangan terkait sasaran penerima PUMP, Kiara mendapat informasi sedikitnya terdapat 1.380 KUB “titipan” sejumlah anggota DPR kepada pemerintah. Di antara “titipan” tersebut, ada yang tak sesuai kriteria. Misalnya, KUB yang terbentuk tidak beranggotakan nelayan (tidak terdaftar di dinas-red), hingga KUB yang tidak aktif dan fiktif ikut dalam antrean penerima dana PUMP.

Perhitungan awal, setidaknya Rp 138 miliar dana berpotensi jatuh ke tangan yang salah. Hal itu karena banyak KUB “siluman“ yang didirikan hanya untuk memenuhi syarat mengakses BLM.

Lebih jauh lagi, PUMP juga dikungkung oleh persoalan teknis operasional mulai dari: minimnya tenaga pendamping, tenaga teknis yang tidak menguasai kegiatan perikanan tangkap maupun budi daya, minimnya sosialisasi BLM PUMP ke organisasi nelayan dan petambak, minimnya pemahaman dinas kabupaten/kota terkait mekanisme yang berlaku untuk BLM PUMP, serta tidak adanya supervisi dan pengawasan dari pemerintah.

Di sisi lain sejumlah organisasi nelayan yang memiliki riwayat pengorganisasian yang jelas, justru tidak memperoleh akses PUMP.

Jadi, sungguh ironis, KUB “bodong”, yang tidak jelas riwayat dan hasil kerjanya, malah menerima dana PUMP atas dukungan pemerintah atau pun partai politik tertentu. Kiara menemukan praktik ini tersebar di berbagai tempat termasuk di Indramayu, Banten, Cirebon, Lampung, Aceh, dan Gresik.

Sekalipun jumlah penyaluran dana PUMP yang salah sasaran memang masih kalah dengan program pemerintah lainnya, namun urusan tak tepat sasaran ini justru membuat nelayan terus terpuruk bersama kemiskinannya.

Pembagian Kapal

Untuk Program Pembagian Seribu Kapal untuk Nelayan misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga punya sejumlah catatan janggal. Menurut BPK, realisasi pembangunan kapal nelayan senilai Rp 96,36 miliar kini molor akibat lemahnya sinergi KKP dengan pemerintah daerah dan penyedia jasa pemenang tender.

Temuan BPK yang dirilis Jumat, 13 Juli 2012, menyebutkan dana alokasi khusus untuk penyediaan 1.000 kapal nelayan belum tersalur optimal. Apalagi, standar spesifikasi bobot kapal tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan.

BPK menemukan sembilan hasil riset Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) senilai Rp 2,7 miliar tidak dimanfaatkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap. Misalnya untuk urusan penentuan alokasi perizinan usaha rehabilitasi Unit Pelaksana Motorisasi Bertahap (UPMB) di Waai Maluku Tengah senilai Rp 923 juta. Ini pun belum dapat dimanfaatkan.

Ditambah lagi peralatan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian (LPPMHP) yang dalam kondisi rusak meski belum dimanfaatkan oleh pemangku pihak di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara. Nilai proyeknya masing-masing mencapai Rp 1,6 miliar dan Rp 928,26 juta. Di Provinsi Sumatera Utara proyek serupa senilai Rp 304 juta.

Laporan lengkap pelanggaran tersebut dapat diunduh siapa saja pada situs resmi BPK. Sayangnya, hasil temuan BPK sampai saat ini tidak menjadi bahan belajar oleh KKP untuk berbenah.

Pembelajaran

Selain beragam persoalan yang menjangkiti tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUMP juga merefleksikan kesukaran menggalang kemauan politik di tingkat nasional.

Beberapa temuan pada program pemberantasan kemiskinan semacam ini justru digunakan untuk merawat kepentingan politik uang. Kepentingan ini menjadikan pemerintahan timpang, cenderung tidak stabil baik secara politik maupun sosial. Ujung ceritanya adalah rendahnya tingkat pertumbuhan kualitas hidup masyarakat.

Sekarang upaya untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah ini kembali berpulang pada KKP; apakah mampu mengupayakan keadilan sosial dan keterbukaan dalam setiap program pemberdayaan nelayan. Sekalipun peningkatan keadilan tersebut hanya menjadi instrumen pendorong stabilitas dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan

Mestinya strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya diupayakan pada sejumlah kerja program. Pemerintah seharusnya melihat lebih jauh pokok persoalan sebelum merujukkan berbagai kebijakan untuk para nelayan. Apalagi jika ingin bicara mengenai peningkatan kapasitas nelayan untuk berwirausaha.

Berbagai program yang dilahirkan tentunya tak boleh bertolak belakang dengan upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. Karena itu pula payung kebijakan yang sinergis sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kini menjerat dalam kehidupan para nelayan.

Pada kebijakan pemayung, utamanya terkait kesempatan dan hambatan yang dihadapi, ialah penting menyertakan pandangan penyokong utama sektor perikanan, yakni nelayan tradisional baik mereka laki-laki maupun perempuan.

Bagaimanapun, rasa memiliki dan komitmen atas strategi pengurangan kemiskinan tidak dapat dijamin jika nelayan sama sekali tidak menjadi bagian dari penyusunan strategi pembangunan tersebut.

Kalau saja mau repot membenahi masalah yang ada di sektor hulu kelautan dan perikanan, pemerintah tak perlu berpayah-payah menyiapkan beragam program yang meninabobokan.

Sekarang fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) harus dioptimalkan. Di berbagai sarana dan prasarana itu pula, pemerintah bisa melihat langsung nelayan-nelayan sungguh-sungguh mau bekerja. (Sumber: Sinar Harapan, 26 Juli 2012).

Tentang penulis:
Mida Saragih, Koordinator Manajemen Pengetahuan Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan).

Iklan

Makna Bonus Demografi 2020-2030

Oleh Toeti Prahas Adhitama

Pada 2020—2030 Indonesia diperkirakan mendapat bonus demografi, yang berarti selama kurun waktu itu jumlah penduduk usia produktif (15—60 tahun) lebih tinggi daripada usia nonproduktif. Fakta itu memungkinkan masyarakat mencapai kemakmuran tinggi.

Ada dua kecemasan yang menghadang kita berkaitan dengan prediksi tersebut.

Pertama, sejak reformasi program KB tidak berjalan seintens sebelumnya, yang membuat angka-angka untuk ramalan bonus demografi bisa meleset. Kedua, seandainya memang akan tersedia penduduk produktif sesuai dengan ramalan, apakah bekal pendidikan formal dan pengalaman mereka memadai untuk beban yang dihadapi, yakni memakmurkan masyarakat? Ekologi Sosial Ekologi sosial memfokuskan perhatian pada hubungan antaranggota masyarakat, antara masyarakat dan lingkungan hidupnya serta antara masyarakat dan kegiatan sosial mereka. Pendekatan itu menjelaskan sekalipun lingkungan memang penting untuk mengubah perilaku manusia, pada akhirnya perilaku manusia sendiri yang menentukan perubahan lingkungannya. Dalam masyarakat yang belum maju, kesederhanaan lembagalembaga yang dibentuk hanya memungkinkan mereka mengadaptasikan diri dengan lingkungan. Memang kriteria untuk mengidentifikasi kebudayaan primitif ialah bila budaya itu tidak mampu mengadakan perubahan yang berarti terhadap lingkungan biologis maupun geofisiknya.

Penduduk harus mencari nafkah dari alam sekitar dan berpindah tempat bila lingkungan tidak lagi mendukung mereka. Perubahan berangsur akan terjadi sesuai dengan peningkatan taraf budaya masyarakat. Sekadar untuk retrospeksi, kerusuhan dan keresahan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini membuat kita berpikir, apa arti pembebasan mereka dari kekuasaan Belanda? Apa arti kemerdekaan NKRI bagi mereka? Wilayah Papua luasnya empat kali wilayah Jawa, dengan penduduk diperkirakan sebesar 3,5 juta jiwa (sekitar 1/42 jumlah penduduk Jawa), menggunakan 300 bahasa, dan tersebar di daerah Papua yang belum seluruhnya terbuka.

Pengkajian Lapangan Salah satu faktor yang kurang untuk pengkajian tentang kreativitas masyarakat dalam rangka pembangunan negara ialah informasi lapangan yang lengkap. Misalnya, tidak semua usaha dan kegiatan sosial mempertimbangkan situasi demografi; sekalipun dari situasi kependudukan tecermin kebutuhan- kebutuhan yang dirasakan penduduk maupun kemampuan yang mereka miliki. Apabila informasi situasi lapangan lengkap, masyarakat bisa memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan bisa disusun konfigurasi untuk mengantisipasinya. Dalam kaitan ini, lembaga-lembaga pengkajian sosial tentunya mampu mengembangkan kegiatan mereka sehingga mencakup antisipasi untuk masa depan; tidak terbatas hanya menjadi sumber informasi untuk kebutuhan sekarang.

Sumber-sumber informasi untuk landasan perkiraan masa depan memang jauh lebih luas daripada yang digarap untuk kebutuhan sekarang, tetapi hasilnya akan jauh memadai. Untuk menghadapi masa depan, misalnya, isu paling mendesak apa yang perlu kita bicarakan? Apalagi kalau bukan isu pendidikan. Jepang bisa semaju sekarang terutama berkat antusiasme di bidang pendidikan. Sejak Restorasi Meiji satu setengah abad silam, Jepang mengejar kemajuan Barat dan menimba ilmu dan pengetahuan modern. Ribuan buku asing, dari Amerika dan Eropa, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jejak tersebut diikuti Korea Selatan. China pun menjadi maju karena sejak jauh hari mengirimkan anak-anak mereka sekolah ke Amerika. Dilema yang kita hadapi sekarang ialah membuat pilihan menyelenggarakan pemerataan pendidikan atau menjatah pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan negara? Bila kita memilih jawaban kedua, apakah pertimbangan politik memungkinkan kita menjatah pendidikan? Satu hal yang sejak awal harus disadari para pemegang keputusan; peningkatan pendidikan bukan berarti sama dengan peningkatan pemanfaatan pendidikan. Belum lagi masalah dana dan penyebarannya. Itu menarik untuk dikaji demi kepentingan masa depan. (Sumber: Lampung Post, 27 Juli 2012).

Tentang penulis:
Toeti Prahas Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Grup.

Kesiapan Moratorium Korupsi

Oleh Sudarto

Ramadan telah tiba, umat muslim sedunia, termasuk Indonesia, menyambut dengan sukacita. Mengapa? Karena Ramadan, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, adalah bulan berkah yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka.

Pada bulan Ramadan, umat diberi peluang sangat besar untuk meraih derajat tertinggi kemanusiaan (takwa) dengan menjalankan banyak amalan Ramadan, baik ibadah vertikal maupun horizontal (amalan sosial). Allah memberikan pahala berlipat-lipat, tidak hanya puluhan kali, tetapi ada yang ribuan kali.

Amalan baik pada malam Lailatulkadar misalnya, pelakunya menerima pahala setara dengan pahala untuk amalan 1.000 bulan. Seribu bulan atau 83 tahun 4 bulan bukan waktu pendek. Banyak orang tidak bisa mencapai usia 80-an. Tetapi itulah kemahamurahan Allah yang dilimpahkan kepada umat yang taat pada bulan Ramadan. Di sisi lain, kemahamurahan itu membuat setan tidak bisa berkutik. Mereka bagaikan dirantai. Mereka tak mampu menggoda umat untuk melakukan kejahatan. Setan terpaksa melakukan moratorium selama Ramadan.

Pertanyaannya, jika setan dirantai, mengapa selama Ramadan masih banyak kejahatan, termasuk korupsi keuangan negara, menerima suap, menyuap, melakukan pungutan liar (pungli)? Tahun lalu misalnya, ada rumor seorang menteri minta suap miliaran rupiah dari kontraktor yang memenangi tender proyek, sebagai hadiah Lebaran.

Syekh Al-Qurthubi menyatakan bahwa setan dirantai tidak harus dipahami secara tekstual tetapi sebagai kiasan (majazi). Maksudnya, setan tak mampu menggoda umat yang benar-benar menjalankan amalan puasa Ramadan, yang wajib atau sunah, dengan sungguh-sungguh karena Allah. Umat memiliki niat dan komitmen kuat untuk menggapai derajat takwa.

Tetapi dalam realitas, seperti disinyalir Rasulullah, banyak orang berpuasa Ramadan hanya mendapatkan haus dan lapar. Mereka shalat malam (tarawih) hanya mendapatkan kelelahan. Mereka tidak bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah karena komitmen rendah.

Mengendalikan Diri

KH Yusuf Mansyur menyarankan mereka untuk melakukan moratorium dari akhlak buruk itu selama Ramadan. Ya, mereka berhenti dari korupsi, baik korupsi kelas kakap dengan kerugian negara miliaran rupiah, atau kelas teri. Orang berpuasa seharusnya mampu mengendalikan diri atau nafsu, termasuk nafsu untuk korupsi dan menerima atau minta suap.

Tentu saja hal ini akan terasa berat, tetapi sangat penting. Kata Prof Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, korupsi kini makin memprihatinkan. Korupsi makin menyebar dan meluas ke banyak sektor. Diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa untuk memberantasnya demi masa depan kita semua. Korupsi bisa membuat negara ambruk jika kita tak sungguh-sungguh memberantasnya.

Menurut Yusuf Mansyur, mengakui dan menyesali perbuatan buruk (korupsi) serta mengembalikan hasil korupsi kepada negara seperti dilakukan mantan anggota DPR Agus Condro adalah akhlak mulia. Tidak perlu malu kepada orang lain dan takut dipenjara. Itu adalah risiko dari suatu perbuatan, dan sifatnya sementara. Yang lebih utama adalah clear di hadapan Allah, di hari akhirat yang abadi.

Sahabat Abu Bakar, ketika menjabat kepala pemerintahan di Madinah, berjualan di pasar setelah pulang dari kantor. Ketika mengetahui hal itu, Umar bin Khatab minta klarifikasi mengapa kepala pemerintahan masih berjualan di pasar. Abu Bakar mengaku terus terang gajinya tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Dia tak malu mencari pekerjaan tambahan yang halal.

Umar akhirnya berunding dengan Ali dan lainnya, dan disepakati gaji Abu Bakar harus dinaikkan sehingga tak perlu lagi berjualan di pasar. Abu Bakar bisa konsentrasi mengurus pemerintahan dan umat. Itu teladan heroik dari generasi awal umat Islam yang perlu kita renungkan pada bulan suci ini. Selamat berpuasa dengan komitmen tinggi. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Juli 2012).

Tentang penulis:
Sudarto, wartawan di Semarang.

“Eco-cultural City” Jokowi

Oleh Anita Ulifah

Eco-cultural city adalah salah satu konsep pengembangan kota yang menggabungkan nuansa budaya ramah lingkungan. Sebuah konsep yang saat ini dinilai ”

sangat mahal” untuk diimplementasikan mengingat pengembangan kota, terutama di Jawa, mayoritas lebih mengedepankan kepentingan ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jokowi, kota Solo berusaha dikembangkan menjadi eco-cultural city dengan konsep makronya ”Solo Masa Depan Adalah Solo Masa Lalu”. Untuk mewujudkan konsep tersebut dia mengawali dengan mengembalikan fungsi awal lokasi-lokasi yang saat ini sudah beralih peruntukan.

Pada tahun pertama, Wali Kota menata kawasan perkantoran dan sejumlah sekolah menjadi proyek percontohan, dari berpagar tembok permanen atau masif menjadi pagar hidup. Ada beberapa keuntungan dari pagar hidup tersebut, yakni selain mendapatkan pengamanan berlapis, juga membuat lingkungan lebih sejuk dan terlihat asri.

Awal 2011, Jokowi menerapkan strategi co-creation, yaitu melibatkan warga secara aktif dalam pembangunan melalui pembukaan sayembara desain kota. Lewat sayembara rancang bangun itu, ia berhasil merangkul warganya dari beragam profesi untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota.

Pemkot bahkan mengeluarkan SK Wali Kota untuk melindungi bangunan bernilai kesejarahan tinggi (heritage). Waktu itu, sedikitnya ada 87 bangunan yang disahkan masuk dalam cagar budaya, dan tak bisa diganggu gugat. Seandainya pemilik atau pengelola baru aset itu ingin mengubah bentuk atau fungsi, harus sepersetujuan Pemkot.

Yang pjuga atut menjadi contoh bagi semua pemimpin kota/ kabupaten adalah cara Pemkot merelokasi pedagang kaki lima (PKL), yang dilakukan tanpa menimbulkan bentrokan dan kekerasan. Jokowi menunjukkan bahwa relokasi dapat dilakukan melalui cara persuasif dan manusiawi.

Melalui intervensi sosial berupa pendekatan kelompok dan pendekatan personal yang cukup lama, yaitu 54 kali pertemuan dengan mengajak makan siang dan makan malam pihak-pihak yang berkepentingan, Pemkot berhasil merelokasi pedagang kecil tanpa menimbulkan bentrokan dan kekerasan, bahkan berkesan sangat manusiawi.

Kebijakan Prolingkungan

Termasuk kesediaan Pemkot memperlebar akses jalan, dan memberi garansi omzet di tempat baru. Sedikitnya 1.000 pedagang kaki lima akhirnya bersedia pindah, membong-kar sendiri tempat usahanya dalam waktu 2 hari. Pemkot menyiapkan 45 truk secara gratis, dan pedagang sendiri yang menaikkan bekas bongkaran kios ke atas truk. Bahkan sebagai penanda, kepindahan pedagang, diiringi prajurit keraton.

Hal ini membuat pedagang merasa lebih dihargai dan dimanusiakan. Orang Jawa menyebutnya cara nguwongke wong. Dalam kirab itu, pedagang membawa kentong sebagai simbol kemakmuran. Ini merupakan cara-cara berbudaya, sesuai dengan konsep kota ekobudaya.

Dengan mempertahankan pasar tradisional, serta membuat kawasan dan kantong pedagang kaki lima, Pemkot pun bisa memetik keuntungan dari aspek ekonomi sekaligus tata ruang. Dari sisi PAD, pasar tradisional mampu menyumbang pemasukan hingga Rp 18,2 miliar/ tahun, melebihi PAD dari hotel yang hanya Rp 7 miliar, parkir Rp 1,8 miliar, serta terminal dan reklame masing-masing Rp 4 miliar.

Dari sisi tata ruang, program itu membuat kota Solo lebih terlihat rapi, memberi ruang terbuka hijau lebih banyak, seperti Solo pada masa lalu. Pedagang juga melihat yang diberikan Pemkot memberinya keuntungan sangat besar. Di lokasi baru mereka mendapat tempat yang representatif, izin usaha, plus seragam, semuanya gratis.

Atas keberhasilannya menata Solo, tak heran jika kota itu mendapat penghargaan ”Green City” dari The La Tofi School of CSR karena Jokowi dianggap berhasil mengembangkan kebijakan yang prolingkungan melalui semua aspek pembangunan. (Sumber: Suara Merdeka, 26 Juli 2012).

Tentang penulis:
Anita Ulifah, mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Undip, penerima beasiswa unggulan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud.

Pilgub oleh DPRD

Oleh Janedjri M Gaffar

Rancangan Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR memuat perubahan besar,yaitu pergeseran pemilihan gubernur dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD provinsi.

Gagasan perubahan ini mengemuka sebagai hasil evaluasi dari praktik pelaksanaan pemilukada yang dijalankan sejak UU No 32/2004 berlaku. Setidaknya ada tiga argumentasi utama yang melatari gagasan pemilihan gubernur oleh DPRD.

Pertama,pelaksanaan pemilukada membutuhkan biaya sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh negara melalui penyelenggara pemilukada maupun yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Apalagi jika pemilukada dilakukan dua putaran atau dalam hal ada keharusan melakukan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK.

Kedua,praktik pemilukada selalu diwarnai dengan politik uang mulai dari yang bersifat sporadis hingga yang bersifat massif,terstruktur,dan sistematis. Ada kecenderungan sikap “menyerah” terhadap praktik politik uang sehingga untuk meminimalisasi hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah “pemilihan oleh rakyat secara langsung” menjadi “pemilihan oleh DPRD” dengan asumsi bahwa jauh lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya sedikit.

Ketiga, kedudukan gubernur dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, di samping menjadi kepala daerah provinsi, juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Provinsi merupakan daerah yang memperoleh wewenang di samping berdasarkan asas desentralisasi juga memperoleh wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi. Salah satu bentuknya, gubernur menjalankan fungsi pengawasan terhadap kabupaten dan kota. Karena itu,gubernur harus dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan cara pemilihannya dapat ditentukan berbeda dengan cara pemilihan kepala daerah kabupaten/ kota.

Garis Konstitusional dan Derajat Demokrasi

UUD 1945 menentukan pemilihan gubernur (pilgub), bupati, dan wali kota dengan rumusan yang sama yaitu “dipilih secara demokratis”. Sudah tidak ada kontroversi lagi tentang tafsir frasa “dipilih secara demokratis”.Hal ini sudah tertuang dalam beberapa putusan MK. Pembentuk undang-undang dapat menentukan cara pemilihan kepala daerah apakah secara langsung oleh rakyat seperti saat ini dianut ataukah oleh DPRD.

Sepanjang penentuan kepala daerah dilakukan dengan cara “pemilihan” yang dijalankan“secara demokratis” sesuai asas-asas pemilihan umum, itu sudah memenuhi kaidah konstitusi. Ketentuan konstitusi itu juga memungkinkan pemberlakuan ketentuan pemilihan yang berbedabeda antara satu daerah dan daerah lain. Bukan hanya antara provinsi dan kabupaten dan kota, melainkan juga dapat ditentukan berbeda antara satu provinsi dan provinsi lain, dan antara satu kabupaten/kota dan kabupaten/ kota lainnya.

Namun, pada saat kita sudah menentukan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat,kemudian diubah menjadi pemilihan oleh DPRD perlu dipertimbangkan lagi pengaruhnya terhadap perubahan “derajat” demokrasi di daerah.Pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu dirasakan “lebih demokratis” jika dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Ada dua hal penting mengapa pemilihan gubernur oleh DPRD akan mengurangi derajat demokrasi.

Pertama, hal itu akan menghilangkan satu ruang partisipasi masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah. Kedua,hilangnya ruang partisipasi langsung akan berakibat menjauhnya hubungan antara kepala daerah dan masyarakat di daerah. Hubungan dalam hal ini berisi kewajiban gubernur memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan publik.

Jika perubahan pemilihan gubernur dimaksudkan untuk memperkokoh posisi sebagai wakil pemerintah pusat, tentu tidak pada tempatnya jika hal itu berarti juga harus menghilangkan legitimasi rakyat untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan provinsi.

Sebaliknya, dengan gubernur yang dipilih oleh rakyat tidak otomatis menghilangkan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, juga tidak menjadi halangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena sesungguhnya pemerintah daerah terbentuk karena proses desentralisasi dari urusan yang berasal dari pemerintah pusat.

Argumentasi Lain

Segenap komponen bangsa tentu mengafirmasi bahwa semua hal harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun imateriil, berupa terpenuhinya kebutuhan untuk hidup dan terlindunginya hak-hak dalam berkehidupan. Karena itu, semua hal yang mengganggu pencapaian tujuan itu harus diperbaiki, demikian pula dalam penentuan sistem pemilukada.

Namun, dalam konteks perubahan pemilihan gubernur yang perlu dipertimbangkan dalam-dalam adalah apakah latar belakang gagasan tersebut tidak dapat dijawab dengan upaya lain selain menggeser pemilihan oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD. Untuk menekan biaya pemilukada yang dikeluarkan oleh penyelenggara sebenarnya terdapat alternatif lain yang telah dikuatkan putusan MK, yaitu melalui e-election dengan menggunakan peranti teknologi informasi.

Pemanfaatan e-election ini semakin mendekati kenyataan dengan keberadaan e-KTP sehingga dalam proses pemilihan tidak diperlukan lagi kartu pemilih, DPT, surat suara, kotak suara, dan biaya rekapitulasi di tiap jenjang. Tentu saja pemanfaatan e-election membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang mungkin belum semua daerah tersedia.Namun untuk daerah tertentu,Pemilukada Jakarta misalnya, eelection sesungguhnya sebenarnya sudah dapat diterapkan.

Persoalan biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon, yang berujung pada money politicdan korupsi,adalah persoalan penegakan hukum serta budaya hukum dan politik. Money politic sulit diberantas karena secara umum budaya masyarakat politik dan masyarakat sipil menempatkannya sebagai suatu kewajaran, sebagai “bumbu” dalam proses pemilihan.

Dalam konteks budaya yang demikian, potensi money politic tetap besar walaupun pemilihan dilakukan oleh DPRD. Terlepas dari keputusan yang akan dibuat pembentuk undang-undang, proses pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam, terutama dari masyarakat umum.

Anggota DPR yang saat ini tengah menjalani masa reses dan berkomunikasi dengan konstituen seyogianya menjadikan wacana pemilihan gubernur ini sebagai salah satu materi utama yang dikonsultasikan kepada konstituennya masing-masing. (Sumber: Seputar Indonesia, 26 Juli 2012).

Tentang penulis:
Janedjri M Gaffar, Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro

Pelajaran dari Kasus ”Kudatuli”

Oleh Asvi Warman Adam

Setelah 16 tahun berlalu, pelajaran apa yang dapat ditarik dari Peristiwa 27 Juli 1996 yang disebut juga kasus “Kudatuli” (Kerusuhan dua puluh tujuh Juli)? Apa temuan terbaru yang dapat dijadikan novum dalam perkara sehingga dalangnya dapat dijadikan tersangka?

Sebagaimana diketahui,tahun 2003 dilakukan pengadilan koneksitas yang mengadili 2 perwira intel Kodam Jaya dan 3 orang sipil. Empat orang bebas, satusatunya yang divonis selama 2 bulan hanya seorang buruh bangunan yang terbukti melemparkan batu ke markas PDI tersebut. Peristiwa 27 Juli 1996 semata- mata bentrokan antara pendukung Megawati dengan Surjadi,demikian menurut Kasospol ABRI Syarwan Hamid.

Sebanyak 300 orang pendukung Megawati yang berada dalam kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 diserang dengan lemparan api dan lontaran api oleh ratusan orang, juga berkaus merah, yang datang dengan menaiki 8 truk sejak pukul 6.15 pagi WIB.Terjadi perang batu, spanduk yang menutupi gedung terbakar habis,dan akhirnya pasukan penyerang memasuki kantor PDI itu.Sedikitnya lima orang tewas dan ratusan luka-luka dalam bentrokan tersebut.

Semua jalan ke arah Diponegoro diblokade pihak kepolisian. Perempatan Matraman menuju Jalan Proklamasi ditutup dengan seng-seng Dinas PU yang sedang dipakai dalam pembangunan jembatan layang Pramuka–Jalan Tambak. Pukul 12.45 WIB sebanyak lima orang antara lain dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia diperbolehkan polisi masuk ke kantor PDI yang sudah porak-poranda itu. Mereka keluar dan melaporkan bahwa di dalam sudah tidak ada orang kecuali darah yang berceceran di mana-mana. Sore hari sampai malam,kerusuhan berlanjut yang diikuti dengan pembakaran gedung/perkantoran di Jalan Matraman dan Salemba.

Siapa dalang penyerangan dan kerusuhan massal tersebut? Apakah cuma dua perwira intel di lapangan serta tiga orang sipil yang didakwa melakukan perusakan? Fakta menunjukkan aparat keamanan berperan dalam penyerbuan tersebut. Bahkan Rosihan Anwar dalamSejarah Kecil (Petite Histoire) Indonesia (tahun 2004 dan dicetak ulang 2009) menyebutkan beberapa hari sebelum kejadian, Kapuspen ABRI Brigjen Amir Syarifuddin mengatakan kepadanya bahwa markas PDI akan diserbu

Bahkan saat penyerbuan di posko dekat kantor PDI itu Rosihan Anwar mendengar Kapuspen berbicara kepada Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso lewat walky talkie, “Yos, masuklah ke dalam. Ini hari sudah siang. Kita terlambat nanti.” Rosihan Anwar menyimpulkan,“ This is Suharto’s game and his ABRI.”Yang menarik adalah pernyataan Rosihan Anwar bahwa sebetulnya ia sudah menyampaikan laporan ini pada harian Pikiran Rakyat dan Surabaya Post setelah kejadian tahun 1996.

Namun agar kedua koran itu tidak dibredel, Rosihan tidak mau menyebut nama pelaku. Namun setelah artikel itu dimuat dalam buku, ia menambahkan dan melengkapinya sehingga laporan itu lebih lengkap. Setelah itu terjadi penangkapan dan perburuan terhadap tokoh PDI pro Megawati dan aktivis PRD yang aktif dalam mimbar bebas di depan kantor PDI tersebut. Saya sebelumnya sudah mengetahui bahwa PRD memang menjadi target dari aparat keamanan.

Pada sebuah diskusi bertemakan “Gerakan Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan”yang diadakan sebuah majalah di lingkungan Angkatan Darat, saya memperoleh dokumen beberapa ratus halaman tentang aktivitas PRD yang tampaknya telah menjadi intaian para mata-mata. Dengan perkembangan terbaru tahun 2012, PRD menyatakan menerima ideologi Pancasila, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi pihak intelijen untuk menaruh curiga kepada organisasi ini.

Tahun 2008 terbit buku RP Soejono dan RZ Leirissa (editor pemutakhiran), Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka).Dalam tempo singkat buku yang terdiri atas enam jilid senilai Rp825.000 itu telah dicetak ulang. Jilid terakhir, jilid VI buku ini tentang zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia disunting Saleh A Djamhari. Namun uraian mengenai kekerasan terkesan dituduhkan kepada pendukung Megawati. Massa membakar Departemen Pertanian, Bank Kesawan, showroom Toyota 2000, 23 buah mobil hangus.

Deskripsi perusakan ini diawali dengan, “Pendukung Megawati yang terkonsentrasi di depan gedung bioskop Megaria mencoba menembus barikade polisi. Massa kemudian mundur ke arah Cikini, Salemba dan Proklamasi,” dan diakhiri dengan kalimat “Aksi pendukung Megawati masih berlanjut sampai 28 Juli 1996.” Ada minimal tiga pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini.

Pertama,negara tidak boleh lagi melakukan intervensi terhadap partai politik, apalagi menggunakan kekerasan massal.Kedua, agar kejadian ini tidak terulang,perkaranya harus dituntaskan.Temuantemuan terbaru dapat membantu penyidik untuk membuka lagi kasus ini. Ketiga, perlu diwaspadai juga penulisan sejarah (resmi) yang tidak objektif dan cenderung merugikan suatu golongan. Karena sekarang tidak boleh lagi pelarangan buku,bila ada persoalan dalam substansi penerbitan, hal itu dapat diselesaikan secara hukum. (Sumber: Seputar Indonesia, 27 Juli 2012).

Tentang penulis:
Asvi Warman Adam, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Fenomena Keunggulan Jokowi-Ahok dan Kekalahan Foke-Nara

Oleh Muchtar Pakpahan

Terjadi sebuah fenomena diluar dugaan banyak pihak.Pilkada DKI telah berlangsung dengan tertib dan damai. Hasil pilkada tersebut telah diumumkan dengan perolehan suara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Fauzi-Nara) 34,05 persen, Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama (Jokowi-Ahok) 42,60 persen. Kini kita menunggu pilkada putaran kedua untuk menentukan salah satu pasangan dengan suara terbanyak.

Karena penasaran, pada 11 Juli 2012, saya mengecek masyarakat golongan menengah ke bawah dalam bentuk mendengar diskusi formal dan informal serta bertanya secara acak dengan siapa saja saya bertemu apakah buruh, pedagang pasar dan kaki lima, PNS, sopir atau pengusaha warteg. Kesimpulannya saya kategorikan menjadi tiga.

Peran Orang Solo

Saya mulai dari hal pendorong mereka memilih Jokowi-Ahok.

Masyarakat Solo dan sekitarnya yang berdiam di Jakarta berceritera kepada setiap orang yang mereka temui, seputar kebijakan Joko Widodo-Hadi Ridyatmo (wali kota/wakil wali kota Solo) yang sangat pro rakyat kecil. Kini Kota Solo menjadi kota bersih, indah dan tertib, dan Jokowi masuk dalam kategori wali kota terbaik di dunia.

Selain itu masyarakat Belitung sekitarnya dan Bangka Belitung pada umumnya juga berceritera betapa rakyat Belitung Timur merasakan sentuhan kebijakan Basuki Tjahja Purnama-Khairul Efendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur. Rakyat lapisan bawah sangat tertolong dengan berbagai kebijakan ekonomi kesejahteraan yang diterapkan.

Sekarang saya mengungkapkan apa kata masyarakat Jakarta tentang Fauzi Bowo. Waktu Pilkada 2007, rakyat memilih Fauzi Bowo-Prijanto, dengan tema: serahkan Jakarta ke ahlinya.

Fauzi Bowo adalah ahli, beliau doktor bidang teknik dari Jerman, merangkak dari PNS jadi sekwilda DKI, lalu jadi Wakil Gubernur DKI, kemudian menjadi Gubernur DKI. Apa yang dirasakan masyarakat? Jakarta tetap kotor, semrawut dan banjir.

Masyarakat korban kebijakan Fauzi Bowo lalu berceritera bahwa kebijakan gubernurnya pro pemodal. Sebutlah tiga kasus yang besar: penggusuran pedagang Rawasari menjadi apartemen mewah, penggusuran rumah susun Pulomas menjadi apartemen mewah, dan kasus Mbah Priok yang mengambil korban beberapa nyawa.

Faktor Prijanto

Awal tahun ini saya berkunjung ke kantor wali kota Solo. Saya mendapat kesan mulai dari wakil wali kota hingga pegawai terendah bersikap memuji kebijakan-kebijakan pro rakyat dan antikorupsi sang wali kota.

Pada pihak lain, Prijanto Wakil Gubernur DKI mengundurkan diri karena berbagai kebijakan Fauzi Bowo yang tidak pro rakyat dan tidak membuat birokrasi DKI bersih dari korupsi, malah Prijanto mengadukan korupsi di tubuh Pemprov DKI ke KPK.

Hal ini ditulis oleh Prijanto dalam bukunya berjudul Mengapa Saya Mundur. Banyak juga bisik-bisik di kalangan PNS di DKI yang mengiyakan hal-hal yang ditulis Prijanto itu.

Partai Pendukung

Jokowi-Ahok didukung PDIP dan Gerindra yang kini menjadi partai oposisi dengan tema melawan politik pencitraan atau tebar pesona. Ditambah lagi, ketika tampil berkampanye dan dipublikasikan berbagai media, masyarakat melihat Joko Widodo dan Basuki (Ahok) berpenampilan apa adanya serta merakyat.

Fauzi Bowo-Nachrowi didukung Partai Demokrat, partai pemerintah yang dicap partai korup karena beberapa pemimpin terasnya terlibat kasus korupsi. Selain itu, Presiden SBY yang berasal dari Partai Demokrat, lebih sering membuat pencitraan menebar pesona daripada berbuat konkret bagi kepentingan rakyat. Rakyat lalu berkeyakinan bahwa Foke-Nara adalah perpanjangan tangan SBY dan Partai Demokrat.

Tiga hal di atas sangat kuat sebagai pendorong mengapa rakyat memilih Jokowi-Ahok. Selain tiga hal di atas, ada ingatan rakyat disegarkan tentang kesamaan masalah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat dan DPT Pilkada DKI kemarin juga mendorong protes dan membuat banyak orang merelakan diri menjadi pengawas agar tidak terjadi manipulasi perhitungan suara.

Dari semua itu yang tidak kalah berperannya adalah media yang mengungkapkan rakyat ingin yang baru atau rakyat ingin perubahan. (Sumber: Sinar Harapan, 26 Juli 2012).

Tentang penulis:
Muchtar Pakpahan, dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.988 hits
Juli 2012
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan