Mengkritisi Penggunaan BBM Non Subsidi

Oleh Siti Kotijah

Perdebatan panjang yang terjadi dalam beberapa bulan diantara warga masyarakat terhadap kelangkaan BBM di Kota Samarinda menimbulkan isu untuk melakukan pemblokiran terhadap ekspor batubara disepanjang Sungai Mahakam. Hal ini terkait problematik kuota terhadap kesediaan energi untuk Pulau Kalimantan.

Warga masyarakat pada titik jenuh, lelah, capek terhadap problematika kelangkaan BBM yang berdampak pada antrian panjang untuk mendapatkan dan di kabupaten harga tidak terkendali. Sehingga merubah pola berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang diluar kebijakan yang selama ini diambil yakni rencana pemblokiran sebagai tekanan supaya pemerintah pusat memperhatikan keadaan di daerah

Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

Kota samarinda problematika kelangkaan BBM lahir Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2012 tentang penggunaan BBM nonsubsidi. Perwali pada intinya melarang kendaraan operasional tambang dan kendaraan dengan harga di atas Rp 400 juta memakai BBM subsidi. Penerapan dari Perwali tersebut ada tenggang waktu (deadline) yang diberikan Pemerintah Samarinda selama 10 hari, terhitung sejak 11 Juni agar seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan data kendaraan operasionalnya, daftar kendaraan dan alat-alat yang mengkonsumsi BBM segera menyampaikannya ke pemerintah kota. Baik yang menjadi aset tambang maupun mitranya. Dan tidak ada masalah untuk mitra yang melayani lebih dari satu tambang karena data itu akan dipilah oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Kepolisian,

Hingga hari jumat tanggal 21 juni 2012 atau tepat hari kesepuluh hanya 3 (tiga) perusahaan tambang yang menyerahkan data kendaraan operasional kepada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda, pemegang IUP yang lain tidak peduli dengan seruan perwali tersebut.

Perwali sebagai suatu kebijakan yang diambil pemerintah Samarinda masih tidak memberi sanksi yang tegas. Perwali jika dikaji sebagai kebijakan pengaturan dalam penggunaan BBM bersubsidi hal ini untuk memberikan rasa keadilaan dan memberi jaminan bagi warga masyarakat pengguna BBM bersubsidi.

Perwali menekannya pada pemegang IUP supaya pihak perusahaan tidak mengambil jatah BBM non subsidi yang langka dan menjadi hak warga masyarakat. Untuk itu pemerintah kota supaya perwali dapat dipahami dan dimengerti perusahaan dalam hal ini tim Pengawasan Distamben akan memberi surat edaran kepada seluruh SPBU di Kota Samarinda yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk menyatakan bahwa SPBU tak melayani kendaraan operasional tambang dan kendaraan berharga di atas Rp 400 juta untuk mengisi BBM subsidi.

Kebijakan Bidang Pertambangan

Dengan 65 IUP yang ada di Kota Samarinda memerlukan BBM dalam operasionalnya. Pemerintah kota samarinda melakukan sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda yang diterbitkan pada 30 Maret 2012 para pengusaha tambang di Samarinda ini adalah untuk lebih memperdalam Perwali ini kepada dunia tambang. Usaha sosialisasi ini untuk mengetahui sudut pandang masing- masing pihak agar bisa saling memahami untuk efektifnya penerapan Perwali pada dunia pertambangan di Samarinda. Dengan dialog tersebut, diharapkan dengan dialog menjadi masukan bagi pemerintah kota dan kepentingan dunia usaha pertambangan tidak terganggu.

Dilapangan Data Dinas perhubungan, Kepolisian dan Dinas Pertambangan mewajibkan kepada mitranya mengunakan BBM non-subsidi. Baik dalam kontrak kerjasama SPK. IUP wajib memasang stiker di sebelah kiri atas kaca mobil. Kebijakaan pemerintah Kota Samarinda tergolong hanya bersifat himbuan dan parsial sanksi yang tegas tidak ada sehingga Perwali dianggap sebagai kebijakaan sesaat tidak harus ditaati oleh pemegang IUP.

Semestinya pengelola negara baik pemerintah dan pemerintah daerah, serta perusahaan swasta sudah, bahwa alam tidak selamanya akan ramah pada manusia. Ini adalah dampak dari eksploitasi minyak secara berlebihan, sehingga menimbulkan kelangkaan. semestinya dijaga kelestariannya tanpa menghancurkan ekosistem lain. Ke depan kita butuh kebijakaan yang diambil dengan pola dan managemen energi yang baik, terkontrol, trasparan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.689 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan

%d blogger menyukai ini: