Arsip untuk Juni 28th, 2012

Pembiayaan Caleg

Oleh Gun Gun Heryanto

Gun Gun HeryantoSatu terobosan yang cukup menarik didiskusikan dalam dinamika pemasaran politik jelang Pemilu 2014 adalah rencana pembiayaan calon anggota legislatif (caleg) oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Besaran pembiayaan yang berkisar Rp5- 10 miliar per caleg tersebut merupakan terobosan baru. Strategi persuasi itu tak hanya mengundang nilai publisitas di kalangan media massa, tetapi juga diprediksi menyentuh para politisi sekaligus simpulsimpul tokoh masyarakat.

Nilai Positif

Jika benar-benar direalisasikan, strategi membiayai caleg itu memiliki tiga hal positif. Pertama, menjadi pendekatan baru dalam pola relasi caleg dengan partai. Selama ini tradisi kepartaian kita lekat dengan corak feodal-oligarkistransaksional. Salah satu dampaknya, politik menjadi high cost terlebih dalam pertarungan horizontal melalui sistem proporsional terbuka. Salah satu penyebab high cost itu adalah tradisi upeti dari calon anggota legislatif (caleg) ke partai yang mengusungnya.

Selain itu, aliran dana juga kerap mengalir ke pemilih melalui cara-cara voter buyingsecara masif. Sedari awal dengan pola transaksional berbiaya tinggi tersebut, seorang caleg memersepsikan pengeluaran sebagai investasi yang dalam hitunghitungan bisnisnya harus balik modal plus keuntungan saat dia menjadi anggota DPR nanti. Dengan skema pembiayaan, tentu akan melokalisasi persepsi yang melekat di masyarakat bahwa pencalegan bukan lagi berformula M-C-M ‘Money- Commodity-more Money’.

Tentu kita wajib prihatin, saat posisi Indonesia dalam daftar Indeks Negara Gagal 2012 berada di urutan ke-63 dari 178 negara artinya menempatkan posisi Indonesia dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal! Bagaimanapun The Fund for Peace (FFP) memiliki reputasi bagus dalam pemeringkatan soal ini, dan dirujuk oleh banyak negara di dunia. Karena itu, saat mereka bekerja sama dengan majalah Foreign Policy memublikasikan indeks ini beberapa hari lalu, seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita, terutama pemerintahan SBY.

Salah satu penyebab kita menuju negara gagal tentu prilaku koruptif para elite. Kleptokrasi telah sempurna menjadi pilihan kaum elitepenguasa. Dalam buku lawasnya, Stanislav Andreski menulis Kleptocracy or Corruption as a System of Government (1968) menggarisbawahi peran penguasa atau pejabat tinggi yang tujuan utamanya adalah pengayaan pribadi.Mereka memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan pribadi tersebut sambil memegang jabatan publik.

Sebuah negara yang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutifnya tunduk pada para koruptor hanya akan berjalan menuju titik nadir. Skema pembiayaan caleg ini bisa menjadi terobosan untuk mengurangi praktik korupsi politik setelah mereka menjadi anggota DPR meskipun tak bisa menghapuskannya sama sekali. Kedua, pembiayaan caleg akan turut memberi dorongan pada tokoh-tokoh masyarakat potensial untuk berpartisipasi. Selama ini banyak orang potensial,memiliki visi,sekaligus mumpuni,tetapi malas dan cenderung skeptis untuk menjadi caleg.

Mereka terkendala biaya tinggi sehingga tak bersedia mengeluarkan uang banyak untuk membiayai kontestasi. Dampaknya, banyak orang-orang potensial yang tidak bersedia berpartisipasi. Konsep pembiayaan ini menjadi strategi persuasi yang cerdas untuk memengaruhi kelompok- kelompok khusus.Tak dimungkiri skema pembiayaan caleg ini akan menguntungkan pencitraan partai yang menerapkannya. Hal ini bisa menstimulasi banyak tokoh masyarakat atau figur-figur politik yang punya basis massa, tapi tidak punya uang untuk masuk dan mencalonkan diri dari partai yang memberi pembiayaan tadi.

Ketiga, terobosan yang ditawarkan NasDem ini juga bisa menjadi psywar atau perang urat saraf bagi partai-partai lain. Misalnya, dalam konteks rivalitas menuju Pemilu 2014, eksistensi NasDem dengan sendirinya semakin diperhitungkan banyak pihak terutama partai-partai lama yang saat ini sudah ada. NasDem bisa menjadi kekuatan baru yang dianggap memiliki kesiapan terutama menyangkut basis kekuatan finansial untuk membiayai strategi-strategi pemasaran politiknya.

Political Responsibility

Hanya, ada dua hal yang perlu diberi catatan dari rencana tersebut.Pertama, jangan sampai rencana ini hanya gimmick dalam konteks publisitas politik. Gimmick ini biasanya hanya membesar-besarkan sesuatu meski kenyataannya kerap tidak sewah dan tidak senyata yang dilihat dan rasakan. Kalau pendekatannya hanya hype politic atau untuk pencitraan, tetapi tidak direalisasikan, tentu akan menjadi ‘blunder’ bahkan bisa menimbulkan efek bumerang bagi proses-proses marketing politik NasDem sendiri.

Efek ini terjadi jika hasil dari satu publisitas merupakan kebalikan dari apa yang sebelumnya diharapkan. Kedua, harus ada kejelasan mengenai sumber pembiayaan para caleg tersebut. Jangan sampai terdapat distribusi dan alokasi uang bermasalah dalam skema pembiayaan para caleg. Niatan yang baik tentu harus didukung oleh sumber-sumber yang jelas dan transparan.Pertaruhan besar jika biaya para caleg itu diambilkan dari pospos keuangan yang bermasalah karena akan merusak trackrecordpartai bersangkutan.

Sudah saatnya partai politik mengembangkan konsep tanggung jawab politik (political responsibility) dalam distribusi dan alokasi sumber daya manusia ke jabatan-jabatan politik seperti DPR. Jangan sampai, pola transaksional berbiaya tinggi saat pencalonan menyuburkan praktik korupsi politik berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui,korupsi politik merupakan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi.

Lingkup korupsi politik mencakup antara lain suap-menyuap, jual-beli pengaruh, patronase, kecurangan pemilu, gratifikasi, penggelapan, pemufakatan jahat, dan keterlibatan dalam kejahatan terorganisasi. Korupsipolitikakanmenjadi momok krisis di sebuah negara dan menjadi penyebab krisis di bidang-bidang lain karena biasanya dilakukan oleh orangorang yang memiliki kekuasaan politik.Para pelaku menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi sosial-politik mereka.Kita tentu tidak ingin fase konsolidasi dan pelembagaan demokrasi terusmenerus tersandera oleh tindakan korupsi politik.

Saat ini korupsi politik bisa dilakukan oleh siapa saja dan kelompok politik mana saja mengingat fragmentasi kekuatan politik di era demokrasi elektoral. Sejumlah pintu masuk menganga hingga kerap menarik minat para koruptor dan calon koruptor. Jika korupsi politik tak bisa dibatasi dan dikendalikan secara efektif, seluruh energi bangsa ini akan terisap dan masuk ke dalam fase negara gagal!. (Sumber: Seputar Indonesia, 27 Juni 2012)

Tentang penulis:
Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta.

Iklan

Menimbang Nasib Anas

Oleh FS Swantoro

Nasib Anas Urbaningrum, selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PD), tinggal menghitung hari. Pasalnya dipicu oleh Anas sendiri yang keladhuk wani kurang deduga melawan SBY, sang pendiri Demokrat. Tak berlebihan bila Ruhut Sitompul dan Hayono Isman terus meminta Anas mundur secara legawa demi partai.

Ditangkapnya Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin oleh KPK minggu lalu, menjadi bagian penting proses pelengseran Anas. Pasalnya bisa dipastikan Neneng dan Nazaruddin akan berduet menyeret Anas menjadi tersangka dalam proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang Sentul Kabupaten Bogor Jabar.

Terus mengguritanya korupsi masif di kalangan politikus menunjukkan bentuk kerakusan dan ketamakan. Padahal gaji dan penghasilan mereka sudah lebih dari cukup. Karena itu, politikus yang korup seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Andi, dan Anas, lebih karena ketamakan belaka bukan karena kebutuhan. Meminjam ungkapan Uskup Sugija, itu contoh ”politikus benalu”.

Korupsi sebagai bentuk ketamakan tak bisa ditoleransi, apalagi dibiarkan karena angkara murka ketamakan itu sangat merusak masyarakat dan negara-bangsa. Tamak adalah sifat bawaan manusia yang sebenarnya bisa dikendalikan dengan akal sehat dan hati nurani, serta bisa dikendalikan dengan mendasarkan diri pada ajaran agama.

Namun, dalam realitas kekinian ada manusia bebal yang tak mau menggunakan akal sehat dan hati nuraninya dan lakon itu menimpa politikus Demokrat.

Kini gerakan politik untuk melengser­kan Anas makin intensif. Dua pekan terakhir sejumlah pertemuan terbatas digelar, antara lain yang dimotori Komisi Pengawas di bawah komando TB Silalahi telah digelar. Dalam pertemuan itu, Ketua Departemen Komunikasi Ruhut Sitompul bersama beberapa anggota DPR Fraksi PD dipanggil Komisi Pengawas. Ruhut dipanggil agar terus mendesak Anas mundur.

Lonceng Kematian

Puncaknya, pertemuan Forum Komu-nikasi Pendiri dan Deklarator Partai De­mokrat yang dipimpin Ketua Dewan Pembina SBY, dihadiri sekitar 500 orang dari unsur pendiri dan deklarator partai, DPP, dan ketua DPD I. Dalam pertemuan yang baru kali pertama digelar itu, SBY memberi arahan yang mengisyaratkan agar Anas mundur dan meninggalkan PD.

Pernyataan SBY memang tidak secara eksplisit menyebut nama atau spesifik ditujukan kepada Anas. Tapi dalam pidato sekitar 20 menit itu, ia tak henti-hentinya mengeluh dan marah soal merosotnya elektabilitas partai akibat ulah kader yang terseret korupsi.

Simak saja ucapannya,” Agar kader partai yang tidak mampu mengemban politik secara santun, cerdas, dan bersih, lebih baik mundur dan meninggalkan Partai Demokrat.”

Badai politik kian hebat menghantam PD dan badai itu membuat elite partai kini terjebak saling debat di ruang publik. Perdebatannya, ada yang membela dan memuji SBY namun ada yang membela Anas. Bahkan hingga kini, tak satu pun ketua DPD I dan DPD II meminta Anas mundur. Pertarungan politik di internal PD masih sengit.

Adapun puncak kemarahan SBY karena tingkat elektabilitas Demokrat merosot. Itu sebabnya SBY selaku Ketua Dewan Pembina marah setelah melihat banyak kader terlibat korupsi. Secara terbuka Anas menjawab tudingan SBY dengan mengatakan, ”merosotnya tingkat elektabilitas PD justru disebabkan kinerja pemerintahan SBY buruk dan lemah hingga berimbas pada penurunan elektabilitasnya sebagai partai pendukung pemerintah.”

Seandainya berstatus tersangka, oto­matis Anas harus lengser dari jabatan ketua umum. Bila tidak cerdas mengelola konflik internal itu sekaligus mencari solusi terbaik, tidak tertutup kemungkinan pada Pemilu 2014 suara Demokrat tinggal satu digit. Itu lonceng kematian bagi SBY. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Juni 2012)

Tentang penulis:
FS Swantoro, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta.

Memburu ’’Godot’’ Lapindo

Oleh Sumaryoto

Entah apa yang berkecamuk dalam benak Hari Suwandi sehingga korban semburan lumpur Lapindo itu nekat berjalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta demi bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Gedung DPRD Jateng dan kampus IAIN Walisongo Semarang (SM, 21/06/12), ia kembali mengungkapkan tekadnya untuk meminta pertanggungjawaban. Ganti untung bagi sebagian korban semburan lumpur itu belum tuntas, termasuk dirinya yang masih kurang 20%, kurang lebih Rp 90 juta dari seharusnya Rp 350 juta.

Menunggu realisasi ganti rugi yang dijanjikan Lapindo, bagi Hari, sama halnya dengan menunggu Godot yang tak jelas kapan datangnya, seperti kisah getir dalam ’’Waiting for Godot’’ karya dramawan Inggris Samuel Becket (1906-1989). Hari pun memburu ’’Godot’’ ke Jakarta.

“Saya akan menghadap Pak SBY. Saya akan terus bertahan di istana hingga Presiden mau menemui,” kata warga RT 8 RW 8 Kedungbendo Kelurahan Tanggulangin, Sidoarjo, Jatim, yang selama perjalanan, sejak 14 Juni 2012 sudah menghabiskan lima pasang sandal jepit.

Barangkali tak begitu penting apakah sesampai di Jakarta ia berhasil menemui SBY atau tidak. Yang penting, ia telah menunjukkan perlawanan. Ia telah melawan keputusasaan dalam dirinya dan dalam jiwa setiap korban lumpur Lapindo, bukan dengan diam, dan dengan demikian ia telah menunaikan tugasnya: merawat asa! Ia sadar, dirinya bukan siapa-siapa. Jadi, berharap bertemu Presiden sama dengan mimpi di siang bolong.

Berharap bertemu Ical pun barangkali ibarat mimpi. Simak saja pernyataan Ical pekan lalu ketika diminta komentar wartawan soal aksi Hari Suwandi. ’’Capek deh,’’ kata Ical.

Hari sebenarnya sadar, bila mau Ical dan SBY bisa saja menyelesaikan soal ganti rugi itu segera, tanpa harus menunggu ia berjalan kaki ke Jakarta, yang mungkin akan disusul oleh korban lumpur Lapindo lainnya.

Mengapa SBY tak mau cepat? Barangkali ia tak mau terus-me-nerus memberikan talangan bagi Lapindo. ”Pemerintah tidak akan menalangi,” kata Menko Kesra Agung Laksono.

PT Minarak Lapindo Jaya memang menunggak pembayaran kepada korban lumpur. Minarak selaku juru bayar Lapindo sudah membayar Rp2,91 triliun dari total Rp 3,830 triliun kewajiban mereka, sehingga masih tersisa Rp 918 miliar untuk korban di empat desa, yaitu Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo. Sisa itulah yang kini sedang ditagih Hari dan kawan-kawan.

Amanat Konstitusi

Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo terjadi sehari setelah bencana gempa bumi Yogyakarta, Sabtu Wage, 27 Mei 2006. Enam tahun bukan waktu singkat bagi Hari dan korban lumpur Lapindo lainnya untuk menunggu ganti rugi.

Ganti rugi bagi korban lumpur di wilayah peta terdampak sebenarnya menjadi tanggung jawab Lapindo. Tapi mengingat konstitusi mengamanatkan negara melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah maka ketika itu penulis selaku pimpinan Komisi V DPR, menyetujui pemerintah memberikan talangan bagi Lapindo.

Ternyata talangan itu keterusan. Bahkan berdasarkan lobi-lobi politik, korban lumpur di luar peta terdampak, yang semula menjadi tanggungan Lapindo, kini di-cover Badan Penanggulangan Lumpur Si-doarjo (BPLS). Tahun ini, BPLS kembali mengucurkan anggaran Rp 561 miliar lagi. Sejak 2007 hingga kini negara mengeluarkan Rp 27,4 triliun untuk penanganan lumpur Lapindo, dan keluarga Ical konon hanya Rp 3,4 triliun.

Kini, Hari memburu Godot ke Jakarta. Apakah Ical, atau bahkan SBY berkenan menemui dan kemudian menghadirkan Godot ke depan korban lumpur Lapindo? Kita tidak tahu. Yang jelas, kita mengetuk hati nurani dan kearifan semua pihak, terutama Ical dan SBY. Bagi Ical, tak ada alasan untuk terus menunda pembayaran sisa ganti rugi, bagaimanapun caranya. Bagi SBY pun, mestinya bisa menekan Ical melalui koalisi partai di Setgab untuk segera melunasi ganti rugi. (Sumber: Suara Merdeka, 26 Juni 2012).

Tentang penulis:
Drs H Sumaryoto, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Mengkritisi Penggunaan BBM Non Subsidi

Oleh Siti Kotijah

Perdebatan panjang yang terjadi dalam beberapa bulan diantara warga masyarakat terhadap kelangkaan BBM di Kota Samarinda menimbulkan isu untuk melakukan pemblokiran terhadap ekspor batubara disepanjang Sungai Mahakam. Hal ini terkait problematik kuota terhadap kesediaan energi untuk Pulau Kalimantan.

Warga masyarakat pada titik jenuh, lelah, capek terhadap problematika kelangkaan BBM yang berdampak pada antrian panjang untuk mendapatkan dan di kabupaten harga tidak terkendali. Sehingga merubah pola berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang diluar kebijakan yang selama ini diambil yakni rencana pemblokiran sebagai tekanan supaya pemerintah pusat memperhatikan keadaan di daerah

Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

Kota samarinda problematika kelangkaan BBM lahir Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2012 tentang penggunaan BBM nonsubsidi. Perwali pada intinya melarang kendaraan operasional tambang dan kendaraan dengan harga di atas Rp 400 juta memakai BBM subsidi. Penerapan dari Perwali tersebut ada tenggang waktu (deadline) yang diberikan Pemerintah Samarinda selama 10 hari, terhitung sejak 11 Juni agar seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan data kendaraan operasionalnya, daftar kendaraan dan alat-alat yang mengkonsumsi BBM segera menyampaikannya ke pemerintah kota. Baik yang menjadi aset tambang maupun mitranya. Dan tidak ada masalah untuk mitra yang melayani lebih dari satu tambang karena data itu akan dipilah oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Kepolisian,

Hingga hari jumat tanggal 21 juni 2012 atau tepat hari kesepuluh hanya 3 (tiga) perusahaan tambang yang menyerahkan data kendaraan operasional kepada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda, pemegang IUP yang lain tidak peduli dengan seruan perwali tersebut.

Perwali sebagai suatu kebijakan yang diambil pemerintah Samarinda masih tidak memberi sanksi yang tegas. Perwali jika dikaji sebagai kebijakan pengaturan dalam penggunaan BBM bersubsidi hal ini untuk memberikan rasa keadilaan dan memberi jaminan bagi warga masyarakat pengguna BBM bersubsidi.

Perwali menekannya pada pemegang IUP supaya pihak perusahaan tidak mengambil jatah BBM non subsidi yang langka dan menjadi hak warga masyarakat. Untuk itu pemerintah kota supaya perwali dapat dipahami dan dimengerti perusahaan dalam hal ini tim Pengawasan Distamben akan memberi surat edaran kepada seluruh SPBU di Kota Samarinda yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk menyatakan bahwa SPBU tak melayani kendaraan operasional tambang dan kendaraan berharga di atas Rp 400 juta untuk mengisi BBM subsidi.

Kebijakan Bidang Pertambangan

Dengan 65 IUP yang ada di Kota Samarinda memerlukan BBM dalam operasionalnya. Pemerintah kota samarinda melakukan sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda yang diterbitkan pada 30 Maret 2012 para pengusaha tambang di Samarinda ini adalah untuk lebih memperdalam Perwali ini kepada dunia tambang. Usaha sosialisasi ini untuk mengetahui sudut pandang masing- masing pihak agar bisa saling memahami untuk efektifnya penerapan Perwali pada dunia pertambangan di Samarinda. Dengan dialog tersebut, diharapkan dengan dialog menjadi masukan bagi pemerintah kota dan kepentingan dunia usaha pertambangan tidak terganggu.

Dilapangan Data Dinas perhubungan, Kepolisian dan Dinas Pertambangan mewajibkan kepada mitranya mengunakan BBM non-subsidi. Baik dalam kontrak kerjasama SPK. IUP wajib memasang stiker di sebelah kiri atas kaca mobil. Kebijakaan pemerintah Kota Samarinda tergolong hanya bersifat himbuan dan parsial sanksi yang tegas tidak ada sehingga Perwali dianggap sebagai kebijakaan sesaat tidak harus ditaati oleh pemegang IUP.

Semestinya pengelola negara baik pemerintah dan pemerintah daerah, serta perusahaan swasta sudah, bahwa alam tidak selamanya akan ramah pada manusia. Ini adalah dampak dari eksploitasi minyak secara berlebihan, sehingga menimbulkan kelangkaan. semestinya dijaga kelestariannya tanpa menghancurkan ekosistem lain. Ke depan kita butuh kebijakaan yang diambil dengan pola dan managemen energi yang baik, terkontrol, trasparan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Pertaruhan Demokrasi

Oleh Handoko Agung S

Salah satu pokok persoalan dalam penyelenggaraan pilkada adalah kesimpangsiuran antarperundang-undangan. RUU Pilkada yang kini dibahas Pemerin­tah dan DPR tampaknya akan mengalami hal YANG sama. Indikasi ke arah itu dapat diperhatikan dari dampak akibat penggantian pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung menjadi pilgub oleh DPRD pro-vinsi.

Benar, pilgub oleh DPRD provinsi tidak melanggar konstitusi mengingat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 hanya memberi perintah agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara demokratis. Makna ”secara demokratis” tak dapat serta merta dilawankan dengan model pilihan langsung atau tidak langsung.

Meskipun tidak melanggar konstitusi, pilgub oleh DPRD provinsi sebagaimana diatur dalam RUU Pilkada adalah sebuah pertaruhan demokrasi. Pasalnya, aspek-aspek fundamental berkaitan dengan kepesertaan dan pencalonan, serta kewenangan KPU provinsi mengalami perubahan.

Menyangkut kepesertaan pilgub, Pasal 11 RUU Pilkada menyebutkan, ”Peserta pilgub adalah calon yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD pro-vinsi”, di mana fraksi atau gabungan fraksi hanya dapat mencalonkan satu calon gubernur (Pasal 13 Ayat 2).

Rumusan Pasal 11 mengandung bebe-rapa implikasi. Pertama; pengusulan cagub hanya dapat dilakukan oleh partai yang berhasil membentuk fraksi di DPRD provinsi. Dalam keseluruhan pasal per pasal, RUU Pilkada tidak lagi mengatur pencalonan dan kepesertaan partai politik nonkursi. Hal ini menegaskan bahwa mengusulkan dan memilih cagub adalah privilese partai yang memperoleh kursi di DPRD provinsi yang notabene adalah partai-partai besar.

Dalam posisi semacam itu, partai nonkursi tidak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara yang menjadi hak partai politik, sebagaimana digariskan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 2/2011 tentang Partai Politik.

Pada tingkat empiris hak partai non­kursi tidak dapat direlatifkan. Meskipun gagal menempatkan wakil di lembaga legislatif, keberadaan partai nonkursi adalah lembaga resmi yang mendapat pengakuan hukum, setara dengan partai yang memperoleh kursi. Di samping itu, partai non­kursi de facto partai yang memperoleh suara sah hasil pileg yang memiliki hak menyuarakan kepentingan dan aspirasi konstituen. Implikasi kedua; berkaitan dengan pencalonan dan kepesertaan perseorangan.

Kewenangan KPU

Sebagai konsekuensi pergantian sistem pilgub, kewenangan penyelenggaraan pun terbagi antara KPU provinsi dan DPRD provinsi,seperti ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) RUU Pilkada.

Dalam hal ini, KPU Provinsi ”hanya” berwenang melaksanakan tahapan I pilgub yaitu pengumuman pendaftaran, pendaftaran cagub, penelitian persyaratan, dan penetapan calon (Pasal 4 Ayat 2). Adapun berkaitan dengan penyampaian visi dan misi, kegiatan pemungutan dan penghi-tungan suara, penetapan hasil dan penyampaian keberatan (Pasal 4 Ayat 5) menjadi kewenangan DPRD provinsi dengan mem­bentuk panitia pemilihan atau panlih (Pasal 7 dan Pasal 8).

Pembagian kewenangan semacam itu otomotis menimbulkan kerancuan dalam tata aturan atau konstruksi hukum penyelenggaraan pilkada. Konstruksi hukum penyelenggaraan pilkada adalah menempatkan atau memisahkan fungsi dan kewenangan penyelenggaraan dengan kepesertaan.

Pemisahan ini menjadi prasyarat uta­ma untuk mewujudkan dan menjamin kre­adibilitas penyelenggaraan dan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk pilgub.

Pada akhirnya, RUU Pilkada menjadi anomali demokrasi jika pemilihan gubernur dikembalikan menjadi kewenangan DPRD provinsi. Ini adalah sebuah pertaruhan demokrasi. (Sumber: Suara Merdeka, 25 Juni 2012)

Tentang penulis:
Handoko Agung Saputro SSos, anggota KPU Kabupaten Purworejo.

Muhammadiyah dan Kegelisahan Kaum Muda

Oleh Jeffrie Geovanie

Apakah yang tidak dimiliki Muhammadiyah? Itulah pertanyaan budayawan Mohamad Sobary pada 1990, yang kemudian ia jawab sendiri dengan mengatakan, ”persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 itu sudah memiliki hampir segalanya: kewibawaan, kebesaran,popularitas,dan prestasi.

Selebihnya, ini yang terpenting,amal saleh yang tak mungkin tak terekam dalam disket Allah.” (Muhammadiyah dalam Sorotan, 1990: 236) Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan saat ini, saat Muhammadiyah memasuki usia satu abad. Jawaban yang sama juga bisa kita kemukakan saat ini karena selama satu-dua dekade terakhir Muhammadiyah terus bergerak searah dengan perkembangan zaman. Artinya, salah satu keistimewaan yang dimiliki Muhammadiyah adalah konsistensi dalam menjaga kewibawaan, kebesaran, popularitas, prestasi, dan amal saleh.

Sejauh yang saya amati, belum ada organisasi masa Islam besar yang bisa berjalan konsisten seperti Muhammadiyah di tengah godaan politik dan kekuasaan yang dahsyat, terutama pascagerakan reformasi. Sejak didirikannya hingga saat ini,Muhammadiyah tetap konsisten melakukan amar makruf nahi munkar,termasuk pada kekuasaan. Seruan-seruan moral yang diajukan tokohtokoh agama yang belakangan ini bergema,sumber utamanya dari Jalan Raya Menteng Raya No 62,Markas Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pada saat masyarakat menjerit soal tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dari markas yang sama didengungkan perlunya mengembalikan energi untuk kepentingan rakyat. Maka itu, Muhammadiyah memelopori judicial review(peninjauan ulang) atau bahkan penghapusan Undang- Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Gunanya agar semua cadangan energi nasional tidak dikuasai asing (negara lain) dan dikembalikan fungsinya sesuai UUD 1945.

Itulah peran di bidang politik dan penyelamatan energi, di bidang-bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi aksentuasi program gerakan Muhammadiyah tentu masih tetap berada di garda terdepan walau belakangan ini—pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2—peran di kedua sektor ini seolah diabaikan pemerintah dengan cara mengeliminasi peran-peran konstruktifnya baik di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan. Selain di kedua sektor tadi, pemerintah juga kerap bertindak tidak proporsional terhadap peran-peran Muhammadiyah lantaran kritik-kritik tajam yang sering dilontarkannya.

Tapi, percayalah, hal itu tidak akan mengurangi peranan Muhammadiyah dalam ikut serta memajukan bangsa ini. Usia Muhammadiyah jauh lebih tua dari Republik, dan peranan Muhammadiyah tidak akan mengecil hanya lantaran diabaikan oleh satu periode kepemimpinan pemerintah yang menguasai republik ini. Kalaupun kita nilai ada yang kurang dari Muhammadiyah, itu adalah peran sertanya dalam menjawab kegelisahan anak-anak muda saat ini yang semakin lantang menyuarakan perubahan.

Semangat korektif yang banyak disuarakan Muhammadiyah belum menyentuh aspek penyiapan generasi muda dalam mengisi kekosongan kepemimpinan politik yang berkarakter baik di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Padahal ketiga aspek inilah yang menjadi jantung penggerak setiap perubahan dan pembaruan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Peranan Muhammadiyah, menurut saya, tidak cukup hanya dengan amar makruf nahi munkar,dalam arti kuratif dengan cara mengoreksi atau meluruskan jalannya pemerintahan yang dinilai melenceng dari amanat dan harapan rakyat.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar Muhammadiyah juga ikut menyiapkan kader-kader muda yang berkarakter, yang memiliki cita-cita luhur agar bisa berpartisipasi aktif dalam menjalankan roda kepemimpinan nasional. Muhammadiyah memang bukan partai politik yang secara kelembagaan punya tugas pokok menyiapkan kaderkader bangsa untuk mengisi kepemimpinan nasional.Kendati demikian,tidak ada salahnya jika Muhammadiyah ikut terlibat aktif dalam sektor yang amat strategis ini.

Muhammadiyah bisa mendidik dan menyiapkan kader-kadernya yang baik,dan menitipkan mereka pada partai politik yang dari segi visi, misi, dan platformnya tidak melenceng terlalu jauh dari visi, misi, dan khitah Muhammadiyah. Kita menyadari, salah satu problem besar yang kita hadapi saat ini adalah regenerasi kepemimpinan politik nasional yang tampaknya masih belum bisa berjalan secara proporsional.

Hal ini tercermin, misalnya, dari berbagai survei yang sudah dirilis secara terbuka, dari sederetan nama calon pemimpin nasional (terutama presiden dan wakil presiden) yang bermunculan, hampir seratus persen diisi kaum tua yang sejak lima atau sepuluh tahun lalu sebagian sudah diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Kita tidak sedang mendikotomikan tua-muda, tetapi alangkah baiknya jika dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional kita mengikuti hukum alam yang terus berputar sepanjang zaman.

Bisa jadi, dominasi kaum tua itu disebabkan kesalahan generasi muda sendiri yakni: Pertama, beberapa tokoh politisi muda yang sudah muncul di permukaan pada umumnya tidak imun atau bahkan terlibat secara langsung dengan skandal-skandal politik yang memalukan. Kedua,generasi muda tidak cukup siap bersaing dengan generasi tua dalam memperebutkan kepemimpinan di tingkat partai politik. Ketiga,secara generik anakanak muda memang dianggap belum cukup siap menjadi pemimpin.

Ketiga penyebab ini bisa benar bisa juga tidak. Yang pasti, ketiadaan tokoh muda yang tampil menjadi calon pemimpin nasional (diakui atau tidak) memunculkan kegelisahan yang cukup dalam di kalangan anak-anak muda.Kegelisahan yang apabila dibiarkan berkembang akan memberi dampak yang destruktif, baik bagi individu anak-anak mudanya sendiri maupun bagi lingkungan sosial dan bangsanya.

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang mumpuni bisa berperan aktif dalam menanggulangi kekurangan generasi muda itu dengan cara: (1) menyiapkan generasi muda yang berkarakter, yang imun terhadap godaan- godaan scandalous yang belakangan ini banyak menimpa para politisi termasuk kalangan muda; (2) memasok kader-kader terbaiknya dalam berbagai partai politik yang sesuai dengan harapan masyarakat; dan (3) membekali generasi muda dengan modal kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan ketiga program ini, jika dijalankan secara sistemik dan berkelanjutan, besar harapan kita,regenerasi kepemimpinan nasional akan bisa berjalan secara baik, proporsional, dan objektif. Pada gilirannya, upaya-upaya apa pun yang berusaha untuk menghambat proses ini akan gagal di tengah jalan. Di tengah- tengah masyarakat sudah dipenuhi kader-kader yang berkarakter, yang siap mengisi dan memperbaiki setiap ruang kepemimpinan politik nasional, terutama yang rentan korupsi dan rentan manipulasi. (Sumber: Seputar Indonesia, 26 Juni 2012).

Tentang penulis:
Jeffrie Geovanie, Politisi Partai NasDem

Produktivitas Penyerapan Anggaran Publik

Oleh Tasroh

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Agus Suprijanto menyebutkan realisasi belanja modal APBN hingga semester I 2012 lebih baik daripada tahun 2011.

Data Ditjen Perbendaharaan Negara 23 Mei 2012, realisasi penyerapan belanja modal sebesar Rp21,2 triliun dan itu berarti mencapai 12,5% dari pagu APBN 2012 sebesar Rp168,87 triliun. (Kontan, 18 Juni 2012) Karena keagresifan penyerapan anggaran itu, Dirjen Perbendaharaan Negara menargetkan pada Juni 2012 belanja modal sudah tercapai 20% dalam satu bulan. Padahal di 2011, pada saat yang sama (semester 1) baru mencapai 6%—7%, yakni Rp141 triliun.

Grafik penyerapan anggaran belanja modal tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengingat dua hal kontraproduktif tradisi penyerapan belanja modal selama ini. Pertama, butuh tiga bulan perencanaan untuk merealisasikan belanja modal. Agak aneh ketika dalam satu bulan berani mematok realisasi penyerapan belanja modal sampai 8% lebih. Lantaran belanja modal (apalagi di atas Rp50 juta, red) harus melalui proses lelang yang amat panjang.

Kedua, penyerapan belanja modal sering hanya mengejar capaian kuantitatif proyek sehingga nilai produktivitasnya tidak mampu menjawab persoalan aktual. Belanja modal tampaknya lebih bersifat konsumtif (konsumsi pemerintah) atau sekadar “habis anggaran, habis perkara.” Sudah menjadi rahasia umum, banyak proyek pemerintah di belakang hari terbukti bermasalah. Kasus wisma atlet dan Hambalang (dari belanja modal Kemenpora) membuktikan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal demikian rapuh.

Tragisnya, pengalaman tersebut tak pernah dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu. Arti belanja modal bagi pertumbuhan ekonomi begitu strategis. Atas dasar itulah strategi produktivitas dalam realisasi penyerapan belanja modal sangat mendesak.

Belajar dari Jepang

Banyak pelajaran tentang realisasi belanja modal dari negara-negara maju. Jepang, misalnya, merupakan negara dengan tingkat presisi dan akurasi produktivitas belanja negara yang terbaik di dunia. Negeri Sakura itu berhasil merealisasikan belanja modal dengan amat cerdas dan visioner.

Ada dua karakter realisasi belanja modal ala Jepang yang bisa memberi inspirasi para pengambil kebijakan di negeri ini. Pertama, bottom-up. Jauh sebelum perencanaan belanja modal diketok departemen keuangan secara sistemis melakukan referendum pada level akar rumput di pusat hingga daerah. Tujuannya merekam daftar keinginan publik, kemudian dilakukan uji publik.

Kedua, propublik, bukan proelite. Anggaran publik ala Jepang bukan sekadar atas nama seperti di Indonesia. Caranya? Setelah uji publik departemen keuangan memprediksikan nilai guna dan manfaat sosial pos anggaran yang akan dikeluarkan.

Dengan dua cara tersebut, wajar bila Jepang dikenal amat efisien, efektif, dan produktif mengeluarkan anggaran.

Hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Meskipun sudah bergelar berderet-deret dan kuliah di luar negeri sekian lama, para perumus kebijakan anggaran nyaris tak pernah mau dan mampu mengubah strategi perencanaan realisasi belanja negara (apalagi belanja modal) karena berbagai alasan klasik.

Akibatnya, naiknya anggaran belanja (modal) negara tak hanya dinikmati elite negara dan partai politik, tetapi juga sering gagal menjawab masalah rakyat itu sendiri. Anggaran publik pun akhirnya sekadar atas nama rakyat belaka.

Bukan soal Tekor

Kini, persoalan yang terjadi dalam desain anggaran sebenarnya bukan lagi miskin duit negara. Bukan pula seperti yang banyak diperdebatkan media massa bahwa negara sedang tekor sehingga minim belanja modal. Itu lebih kepada kecerdasan dan visi produktivitas para pengambil kebijakan anggaran di berbagai level pemerintahan itu sendiri yang kian cekak.

Terlebih dalam birokrasi di Indonesia, setiap pos belanja modal tak pernah diujipublikkan, apalagi meminta pendapat rakyat ala pemilu. Para birokrat dan politisilah yang menjadi subjek sekaligus objek belanja modal sehingga seperti disebutkan hasil riset LSM Fitra Jakarta, 80% anggaran publik (baca: negara) dinikmati dari, oleh, dan untuk para birokrat, pejabat, dan politisi.

“Pos siluman” yang lahir tanpa perencanaan matang kini bertaburaan di kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Kasus mafia anggaran yang melibatkan wakil rakyat, elite parpol, serta birokrat dapat menunjukkan penyerapan anggaran kontraproduktif itu.

Sebelum anggaran negara disandera para penyamun, Kemenkeu dan lembaga terkait harus bahu-membahu mencegahnya secara sistemis. (Sumber: Lampung Post, 26 Juni 2012).

Tentang penulis:
Tasroh, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.919.034 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan