Arsip untuk Juni 18th, 2012

Menguji Daya Tarik Partai

Oleh M Alfan Alfian

Diberitakan, Partai Nasional Demokrat (Nas- Dem) akan membuat strategi terobosan dalam pencalegan Pemilu 2014 yakni dengan melarang pemungutan biaya kepada setiap caleg. Partai ini juga akan merekrut tokohtokoh potensial dan membantu modal pembiayaannya.

Strategi demikian merupakan upaya NasDem mengerucutkan daya tarik. Inilah salah satu potret bagaimana partai politik bersiap menuju 2014. Bagi partai baru seperti NasDem, targetnya, ia harus eksis,punya pendukung jelas, dan terkuantifikasi secara nyata pada 2014. Pemilu akan menguji seberapa jauh kekuatan nyata NasDem sebagai partai. Sementara bagi partai lama, targetnya tidak hanya eksis, tetapi juga survive, dalam arti mereka berjuang untuk tetap bertahan dan meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.

Dalam konteks Indonesia, ada duahal yang selalu mengemuka dalam daya tarik partai-partai. Pertama,tokoh.Kedua,kegiatan partai.Bagi partai baru yang belum kuat institusionalisasi partainya, tokoh menjadi sangat penting.Kultur politik Indonesia masih belum lepas dari patrimonialisme. Tokoh, karenanya,bahkan,dalam kondisi tertentu, dipandang lebih penting ketimbang kendaraan pengusungnya.

Bagi partai lama,tokoh juga penting, tetapi yang tak kalah pentingnya,dan ini cukup mendasar, bagaimana kelembagaan partainya efektif. Setidaknya, partai-partai itu sistemnya sudah jalan,identitas kepartaiannya sudah tertanam, dan ia sudah punya citra tersendiri.

Partai-partai lama dan baru sekarang lebih bercorak “catchall parties”, bukan partai segmental seperti yang beridentitas “agama”. Pasar politik “catch-all” atau meminjam istilah Ichlasul Amal “campur baur” ini masih demikian terbuka, cair, dan menentukan. Dukungan terhadap partaipartai “catch-all” mapan karena bisa berubah-ubah.

Tren Survei

Hasil-hasil survei popularitas dan elektabilitas partai-partai, terlepas dari motif penyelenggaranya, penting untuk dibaca secara kritis. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya perlu dicermati.Survei yang dilakukan pada 14–24 Mei 2014 itu melibatkan 2.192 responden di 33 provinsi yang mencakup 163 kabupaten/ kota dengan metode “stratified random sampling”.

Hasilnya, Partai Golkar paling banyak dipilih responden (23%). Selanjutnya,PDIP(19,6%), Partai Demokrat (10,7%), Partai Gerindra (10,5%), PKS (6,9%),NasDem (4,8%), PPP (3%), Partai Hanura (2,7%), PAN (2,2%), dan PKB (2%).Sedangkan 0,6% responden memilih partai lain. Berdasarkan ketentuan parliamentary threshold 3,5%, hanya enam partai yang lolos ke Senayan.

Dari survei itu,alasan responden dalam memilih partai karena “tokoh dan pimpinan partai” (18,2%), atau terbesar kedua setelah kriteria dekat dengan rakyat (21,3%). Manakala membaca surveisurvei lain, tiga partai utama yakni Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat saling bersaing ketat di urutan pertama sampai ketiga. Dalam surveisurvei itu tren Demokrat masih bertahan walaupun suaranya anjlok.

Demokrat memang partai yang tengah menjadi sorotan saat ini,menyusul kasus-kasus hukum para oknum politiknya. Wajar manakala responden kritis terhadap partai penguasa ini. Berbagai ulasan mengemuka seiring dengan fenomena anjloknya Demokrat, yang dalam survei SSS hanya memperoleh 10,7%, mengedepankan alasan utamanya,selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik.

Tetapi, seolah-olah melupakan tren kemerosotannya yang sangat terkait dengan anjloknya prestasi kerja dan popularitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.Berbagai hasil survei mempertegas tren anjloknya popularitas pemerintah. Hal ini berdampak pada pergeseran preferensi publik terhadap Demokrat. Yang juga perlu dicermati ialah, kekompakan internal yang kurang tampak di Demokrat.

Beberapa politisinya bahkan kontraproduktif komunikasi politiknya. Dari sisi ini publik menyorot gradasi kualitas kader-kadernya yang ada di elite kekuasaan. Padahal, sesungguhnya partai ini telah cukup berjalan baik dalam konteks institusionalisasinya, di mana Ketua Umum Anas Urbaningrum telah berupaya menjalankan fungsi keorganisasian dengan baik.

Sementara Partai Golkar tampak jauh lebih solid walaupun kontroversi dukungan calon presiden sempat menyeruak. Kendati demikian, strategi kampanye ganda yakni partai sekaligus tokoh (Aburizal Bakrie) yang dilakukan lebih awal ketimbang partaipartai lain merupakan eksperimen politik yang bukan tanpa konsekuensi. Kalau tidak hatihati dan cermat dalam melangkah, tokoh malah bisa menjadi faktor negatif bagi partai.

Kekuatan tokoh itulah yang menjadi problem Partai Golkar saat ini.Popularitas dan elektabilitas Aburizal Bakrie perlu terus digenjot.Itu bukanlah perkara yang mudah. PDIP, di sisi lain, tampak mengalami problem stagnasi. Seperti belum ada yang berubah dari partai ini. Namun, figur Megawati Soekarnoputri masih elektabel. Partai ini perlu membuat terobosanterobosan kreatif,belajar pada pengalaman kemenangannya pada 1999, agar semakin aktual.

Trust dan Kreativitas

Trust atau kepercayaan penting untuk dijaga, bahkan diraih melalui kreativitas. Cara elite-elite partai untuk mengemas, lebih tepatnya,membawa atau mengelola partainya sehingga menumbuhkan daya tarik perlu terus diuji. Pertama, apakah caranya melanggar ketentuan hukum atau tidak. Kedua, etis atau tidak. Yang pertama ranahnya lebih ketat ketimbang yang kedua, tetapi jangka panjang, eksistensi dan survivalitas partai ditentukan yang kedua.

Masing-masing partai punya problem tersendiri dari skala prioritasnya.Partai-partai besar lebih berupaya untuk menghilangkan ganjalan-ganjalan yang menghambatnya. Partai-partai menengah dan kecil berupaya memperkencang laju politiknya. Namun, semuanya dituntut untuk bisa bekerja secara wajar dan etis. Etika politik semakin penting dalam menggalang dukungan, mengingat mengemuka kecenderungan etis di ranah publik di tengah-tengah arus pragmatisme-transaksional.

Sekarang partai-partai tengah beradu strategi untuk merebut dukungan publik. Kompetisi antarpartai merupakan pertarungan pengaruh atau kepercayaan dari berbagai sudut pandang.Beragam daya tarik dikedepankan. Publik semakin dihadapkan beragam alternatif.Tampaknya, yang paling wajar dan etislah, yang paling berpeluang. Wallahua’lam. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Juni 2012).

Tentang penulis:
M Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta.

Iklan

Manajemen untuk Adipura

Oleh Saratri Wilonoyudho

Setelah berjuang sekian lama, Kota Semarang akhirnya meraih Adipura. Kita berharap ini bukan ’’adi yang pura-pura’’. Adipura penting namun lebih penting kesejahteraan masyarakat Semarang. Harapan itu bukan tugas ringan karena tlatah perdikan Semarang yang dirintis Ki Ageng Pandanaran sejak 1575 kini berubah menjadi raksasa yang sakit.

Kerusakan lingkungan di Semarang saat ini jelas karena keserakahan ekonomi. Pengeprasan bukit, reklamasi pantai, penempatan bangunan yang tidak sesuai peruntukan, alih fungsi lahan tanpa memperhatikan faktor lingkungan adalah buah dari keserakahan ekonomi.

Dari kacamata sejarah, pertumbuhan Semarang tidak terlepas dari kepentingan kapitalisme perdagangan masa lalu. Kerusakan lingkungan di Semarang sudah dimulai oleh keserakahan ekonomi penjajah. Dominasi ekonomi kapitalis sudah tampak pada awal abad XX.

Di Semarang pada saat itu, imperialisme, dominasi kekuasaan ekonomi dan politik, serta kapitalisme Barat, telah berkembang pesat yang ditandai oleh perekrutan tenaga kerja dengan upah murah dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Di kota ini telah terjadi pertemuan paham nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, marxisme, lewat tokoh-tokoh seperti Pieter Brooshoof dan Livegoed, redaktur de Locomotief (Yuli-ati,2005).

Semarang tumbuh menjadi kota dagang yang maju, sebagaimana dilaporkan Pieter Fransen 1630, Valentijn 1726, dan Van Imhoff 1746. Terlebih dengan mulai beroperasinya jalan kereta api tahun 1862, ekonomi liberal kaum kolonial mampu menempatkan Semarang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan administrasi Hindia Belanda di Jateng.

Industri yang tumbuh adalah ru-ral based industries dan urban based industries. Yang disebut rural based industries adalah industri yang berbasis pe-desaan seperti pengolahan tanaman pangan dan perkebunan (gula, arak, kopi, tembakau, teh, karet, beras, gaplek, minyak, dan sebagainya). Adapun urban based industries antara lain pengolahan barang industri seperti mebel, logam, bahan kimia, tekstil, mesin, korek api, penerbitan koran dan majalah, dan sebagainya.

Perencanaan Anggaran

Pesatnya pertumbuhan kawasan terbangun mengiringi kerusakan lingkungan, sebagaimana ditunjukkan makin bertambahnya areal yang berisiko banjir.

Hasil pengamatan tim Unnes (2009) menunjukkan bahwa daerah rawan banjir bertambah dari sebelumnya 44 kelurahan di 9 kecamatan, kini menjadi 68 kelurahan di 13 kecamatan.

Selain gejolak di bidang politik dan ekonomi, pesatnya pertumbuhan industri juga menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Data BPS Kota Semarang (2006) mencatat bahwa selama 2005-2006, kasus pencemaran air meningkat dari 13 menjadi 19 kasus, pencemaran udara dari 24 menjadi 29 kasus, pencemaran tanah 4 menjadi 7 kasus.

Kerusakan lingkungan memancing meluasnya konflik sosial antara warga dan pemilik pabrik atau perusahaan, seperti ditulis Kompas (30/07/09) yang memberitakan ratusan warga di Perumahan Karonsih dan Wisma Asri Kecamatan Ngaliyan memprotes pabrik batu bara. Kasus yang sama juga terjadi di Kecamatan Tugu, serta protes 250 warga RT 1 RW 1 Srondol Kulon mengeluhkan bau yang tidak sedap dari pabrik besar di sekitarnya. Tim peneliti Unnes menunjukkan selama 1980-2003 ada 1.239 pabrik membuang limbahnya di sungai tersebut.

Persoalan itu rumit karena kota ini menanggung beban 1,5 juta penduduk dengan berbagai karakteristik sosialnya. Membangun kota besar tidak hanya memerlukan rencana strategis na-mun juga harus dikombinasikan dengan rencana anggaran. Rencana ini lebih menitikberatkan program-program konkret, termasuk koordinasi lintas sektoral dan regional dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan. Jadi, lebih mengutamakan unsur manajemen. (Sumber: Suara Merdeka, 15 Juni 2012).

Tentang penulis:
Dr Ir Saratri Wilonoyudho, dosen Planologi Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Merealisasikan Coblos Pilihanmu

Oleh Umi Nadliroh

“Seyogianya semua warga Kabupaten Pati datang ke TPS untuk mewujudkan kedewasaannya dalam berpolitik”

Tiga hari lagi warga Kabupaten Pati mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2012-2017. Pesta demokrasi tersebut merupakan penjabaran perintah Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu-paten Pati untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Pelaksanaan kegiatan itu juga berpedoman pada Surat KPU Nomor 418/KPU/IX/2011 tentang Penjelasan Petunjuk Teknik atas Putusan MK, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye. Karena itu, terkait ”pilkada” babak terakhir ini, warga Bumi Mina Tani tidak melihat hiruk-pikuk seperti tahapan pilbup sebelumnya .

Sebelum melaksanakan pemungutan suara ulang, KPU Kabupaten Pati telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dengan unsur pemerintah daerah maupun DPRD, terutama berkaitan proses anggaran, tahapan, dan sebagai-nya. Di samping itu, berkoordinasi dengan Polres ter-kait pengamanan, dan pemangku kepentingan lain yang ada hubungannya dengan kegiatan itu.

Penyelenggara pilkada di Pati sudah menerbit-kan keputusan tentang tahapan, program, dan jad-wal. Regulasi itu di antaranya Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU-Kabupaten Pati-02.329311/2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pe-nyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.

Pemungutan suara ulang diikuti 6 pasang calon bupati-wakil bupati, sesuai dengan urutan nomor di KPU, yaitu HM Slamet Warsito BE ST MT-Dr Hj Sri Mulyani (calon perseorangan), H Imam Suroso MM-Sujoko SPd MPd (diusung PDIP), Ir H Sri Merditomo MM-H Karsidi SH (calon perseorangan), Sri Susahid SH MH-Hasan SH MM(calon perseorangan), H Haryanto SH MM-H Budiyono (diusung PKB, PPP, PKS, Gerindra, Hanura, PPI, dan PKPB), serta Hj Kartina Sukawati SE MM-H Supeno (diusung Partai Demokrat).

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 70 Ayat 5 UU itu menyebutkan pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan. Jadi, pelaksanaannya cukup dengan mencoblos salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Kedewasaan Berpolitik

Dalam sistem politik yang demokratis, menggunakan hak pilih merupakan aktivitas yang efektif untuk mewujudkan perubahan secara demokratis, untuk jangka waktu tertentu (5 tahun). Dalam konteks ini, menggunakan hal pilih menjadi pilihan tepat karena pada dasarnya adalah memberi mandat kepada pasangan calon atau kandidat bupati dan wakil bupati untuk mengurus kepentingan rakyat.

Hal itu mensyaratkan pemilih terlebih dulu harus melihat dan mencermati visi dan misi pasangan calon bupati-wakil bupati yang nantinya dipilih, termasuk mempertimbangkan rekam jejaknya. Kesalahan dalam memberikan mandat kepada pasangan bupati-wakil bupati bisa berakibat fatal karena berarti tidak akan terjadi perbaikan dalam kehidupan masyarakat.

Tentunya, satu suara sangat berharga untuk perubahan Pati ke depan. Karena itu, seyogianya warga datang ke tempat pemungutan suara, dan gunakan hak pilihnya untuk mewujudkan kedewasaan dalam berpolitik.

Semua pasangan calon bupati dan wakil bupati juga harus menerima hasil perhitungan suara. Bila ada pasangan yang bisa meraih 30% lebih suara maka pemungutan suara ulang cukup dilakukan dalam satu putaran. Sebaliknya, bila tidak ada yang mencapai 30% maka harus dilakukan putaran kedua.

Pemilih yang bijak dan cerdas, bisa mewujudkan keterpilihan pemimpin yang amanah dan kredibel. Artinya bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Juni 2012).

Tentang penulis:
Umi Nadliroh SPd MPd, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati.

Indonesia, Negara Adikaya Korupsi

Oleh Mu’amar Wicaksono

Negara Indonesia tidak akan pernah terhapus dari yang namanya korupsi.Terkuaknya kembali kasus korupsi yang diduga dilakukan Tommy Hendratno, seorang pegawai pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, semakin menambah panjang daftar hitam Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Korupsi bagaikan penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke mana-mana, tidak hanya pada lapisan eksekutif, tetapi juga pada lapisan legislatif dan yudikatif, tidak hanya terjadi pada lapisan atas, tetapi juga pada lapisan bawah.

Kita menyadari bahwa penyakit korupsi di negara ini sudah menancap jauh ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir-hampir tidak diketahui lagi di mana ujung dan di mana pangkalnya, dan di mana harus dimulai pencegahan dan terapinya, dan di mana pula harus berakhir. Telah banyak upaya ataupun diskusi yang diwacanakan untuk memberantas korupsi di negara ini, tapi pada kenyataannya belum membuahkan hasil yang signifikan.

Kekuasaan dan Moralitas

Menutur Edward Gibbon (1737-1794), sejarawan Inggris dalam bukunya, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, terdapat dua hal utama yang menyebabkan kemerosotan Imperium Romawi. Pertama, korupsi dan kebiasaan hedonis. Kedua, eksklusivitas dan fanatisme Kristen.

Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa meski Romawi bukan negara modern layaknya negeri ini, dalam menganalisis pola pikir berpolitik dan perilaku politikus dan pejabat, tentu tidak jauh beda dengan zaman sekarang di negeri ini.

Kekuasaan selalu berwajah dua: sekaligus memesona dan menakutkan. Dengan kekuasaan kita mendapatkan kedudukan yang terhormat, namun dengan kekuasaan pula kita dapat menjadi seorang penjahat paling kejam. Ada sebuah adagium yang perlu diingat, yaitu power tend to corrupt, di mana kekuasaan yang dimiliki akan mengakibatkan kesewenang-wenangan.

Terlebih apabila kekuasaan itu telah berlangsung lama dan sangat nyaman, sehingga telah mengaburkan mana yang benar dan yang salah demi melanggengkan kekuasaan, dan kekuasaan yang sangat besar tersebut sering ditandai dengan gaya hidup yang mewah untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang berkuasa.

Tanggung jawab moral merupakan suatu bagian hakiki dari setiap praktik kekuasaan ketika kebaikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya.

Tetapi, tampaknya keyakinan ini berubah menjadi semacam pesimisme ketika para pemegang kekuasaan mempraktikkan kekuasaan tanpa tanggung jawab, seperti ketidakpekaan pada kepentingan publik, pemerkayaan diri, atau upaya pelanggengan kekuasaan, dan semacamnya.

Dalam kondisi demikian, pandangan klasik bahwa konsumerisme telah mengambil alih wilayah kekuasaan dari moral dan mengaburkan kemampuan membedakan moralitas humanisme dan moralitas binatang yang mengutamakan kenikmatan dapat diterima. Akibatnya, para penguasa menghapus tanggung jawab moral dari kamus kekuasaan mereka dengan berpura-pura untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Korupsi merupakan penyakit bangsa dan secara tegas pula merupakan penyakit moral, baik itu moralitas objektif sekaligus subjektif. Pemberantasan korupsi dengan demikian juga memasuki kedua ranah tersebut.

Korupsi bisa diberantas jika secara objektif dilarang (dengan memberlakukan hukum yang amat berat), dan secara subjektif pula diperangi (dengan mempertajam peran budi nurani yang dimiliki setiap manusia).

Di satu sisi, penegakan moralitas objektif adalah soal penegakan aturan main dalam hidup bernegara, ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor, dan pembenahan sistem peradilan yang semakin adil. Di sisi lain, penegakan moralitas subjektif adalah soal pembenahan mentalitas aparatur negara, pembenahan hidup kemanusiaan sebagai makhluk yang berakal budi, dan penajaman hati nurani.

Penegakan Hukum Lemah

Lemahnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya karena masih banyak penegak hukum yang mudah ditunggangi. Penegakan hukum terhadap perilaku koruptif di Indonesia belum mampu membasmi habis para koruptor yang menggerogoti harta negara.

Bahkan, beberapa kasus belakangan ada beberapa penegak hukum yang ikut terlibat. Suatu hal yang sangat ironis, apabila penegak hukum ikut melakukan tindakan tersebut, lantas siapa yang mesti kita percayai dan yang bertugas untuk memberantasnya.

Hal lain yang menarik ialah sering kita dengar pemberitaan di media massa bahwa para pencuri kelas teri dengan mudahnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, bagaimana dengan para pencuri kelas kakap ini, yang jelas-jelas merugikan bangsa dan negara?

Salah satu kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyak orang yang akan terancam pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan secara sungguh-sungguh dan akan terjadi tuding-menuding siapa yang menyidik siapa.

Alih-alih menjadi negara adidaya di dunia seperti halnya Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai kekuasaan di percaturan politik internasional, baik dalam memengaruhi peristiwa-peristiwa global maupun lebih jauh mengambil keputusan dalam proyek-proyek internasional. Indonesia mempunyai kemampuan dan kekuasaannya sendiri sebagai negara adikaya korupsi.(Sumber: Sinar Harapan, 16 Juni 2012).

Tentang penulis:
Mu’amar Wicaksono, alumnus Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

Kembali ke Soekarno

Oleh Hilmia Wardani

Minimnya pasokan energi menjadi polemik yang laris manis diperbincangkan setiap tahun. Polemik ini dinilai merupakan ironi karena sesungguhnya Indonesia bukanlah negara yang miskin energi,tetapi malah sebaliknya.

Negara kita kaya akan batu bara,minyak,dan gas sebagai sumber energi tidak terbarukan. Sayang,sumber energi tersebut malah diekspor berlebihan ke luar negeri sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal di negeri sendiri. Indonesia tercatat sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia.Tahun 2011, ekspor batu bara mencapai 340 juta ton (Kompas.Com, 1/6). Sungguh disayangkan jika batu bara sebanyak itu hanya dijadikan komoditas ekspor.

Mengapa? karena hobi mengekspor batu bara berdampak pada minimnya peran benda tersebut sebagai pendorong perekonomian bangsa. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi roda penggerak industri. Asumsinya adalah jika proses produksi optimal, jumlah produk yang dihasilkan pun semakin meningkat.Jika peningkatan jumlah produk diiringi dengan melonjaknya permintaan,penjualan akan semakin besar dan keuntungan yang didapat pun akan bertambah.

Semua itu akan bermuara pada peningkatan perekonomian.Sayang,kondisi sebaliknya malah terjadi Indonesia. Barangkali,sudah saatnya dipikirkan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi polemik energi di Indonesia.Ada baiknya jika menengok sebentar pada petuah Soekarno beberapa waktu silam: “Biarkan kekayaan alam itu di dalam tanah, tunggu sampai anak bangsa mampu mengolah sendiri.” Kata-kata Soekarno tersebut bisa menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang solutif.

Pertama, pengaturan ekspor batu bara meliputi jumlah maksimum ekspor dan sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini perlu diberlakukan untuk mengantisipasi kemungkinan ekspor berlebih yang dapat mengganggu pemanfaatan batu bara untuk Indonesia sendiri. Kedua, melakukan regenerasi sumber energi pada generasi muda,khususnya mahasiswa. Regenerasi berarti pengalihtugasan untuk mengolah dan memberdayakan sumber energi pada mahasiswa.

Regenerasi ini perlu dilakukan agar tercipta generasi muda yang cakap dan kreatif mengolah batu bara dan sumber energi lain menjadi energi baru yang bermanfaat. Regenerasi ini tidak hanya terpusat pada mahasiswa pertambangan atau pengolahan energi, tetapi juga mahasiswa lain yang relevan. Misalnya mahasiswa kelautan yang diharapkan mampu mengubah gelombang laut menjadi sumber energi baru atau mahasiswa jurusan nuklir untuk menciptakan energi dari nuklir.

Tidak bisa disalahkan bila batu bara menjadi komoditas ekspor yang potensial. Barangkali muncul pemikiran bahwa daripada energi itu terbengkalai sia-sia, lebih baik dimanfaatkan dengan cara diekspor. Namun, ekspor bukanlah pilihan satu-satunya. Justru langkah yang bijak adalah menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan sumber energi tersebut dengan mencetak pion-pion penggerak terlebih dahulu.

Jika pion tersebut sudah siap, barulah sumber energi tersebut diberdayakan untuk Indonesia. Dengan demikian,kebermanfaatan yang dicapai lebih besar daripada mengirimnya ke luar negeri untuk dimanfaatkan negara lain. (Sumber: Seputar Indonesia, 15 Juni 2012).

Tentang penulis:
Hilmia Wardani, mahasiswi Jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang.

Memotong Korupsi Pajak

Oleh Hifdzil Alim

Kasus korupsi pajak kembali mencuat setelah KPK menangkap Kasi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Jatim Tommy Hendratno. Selain itu, menangkap pegawai PT Bhakti Investama James Gu-narjo (06/06/12). Ada uang Rp 280 juta yang ditemukan dalam penangkapan itu, ditengarai guna memuluskan pengurusan salah satu wajib pajak senilai Rp 3,4 miliar.

Korupsi pajak tidak hanya sekali ini, sebelumnya skandal pajak besar terungkap ke permukaan. Kasus Gayus Halomoan Tambunan, pegawai golongan III a di lingkungan Ditjen Pajak, yang memiliki rekening Rp 28 miliar dan safe deposit Rp 75 miliar.

Setelah Gayus, ada lagi pegawai pajak yang ditangkap, yakni Dhana Widyatmika yang terendus melakukan penyelewengan. Rekening uangnya berada di sejumlah bank, dan transaksi keuangannya mencapai Rp 95 miliar. Dua kasus besar pajak sebelum tertangkapnya Tommy tidak menjadi pelajaran berharga bagi punggawa perpajakan. Borok yang membusuk makin dibuat busuk.

Ada dua ketakutan saya dalam kasus ini. Pertama; pajak satu primadona pendapatan (revenue) untuk membiayai keberlangsungan negara. Ditjen Pajak melansir realisasi penerimaan pajak 2012 mencapai Rp 872,6 triliun (99,3%) dari target APBN-P 2011 yang besarnya Rp 878,7 triliun. Angka itu meningkat Rp 149,3 triliun (20,6%) dari realisasi tahun anggaran 2010 sebesar Rp 723,3 triliun.

Katakan, jika anggaran belanja per tahun mencapai Rp 1.500 triliun maka revenue dari sektor pajak Rp 800 triliun sudah bisa menutup 60% biaya belanja. Artinya, dengan jumlah tersebut, seharusnya skandal mafia dan korupsi pajak mesti ditempatkan sebagai prioritas penanganannya. Kalau kebocoran pajak dibiarkan, ancaman terganggunya stabilitas negara bukan lagi menjadi isapan jempol.

Kedua; jangan-jangan skandal dan kasus pajak dinilai tidak serius oleh internal institusi perpajakan. Kasus yang membelit Gayus dan Dhana, tampaknya belum bisa menjadi pemantik bagi pegawai kantor pajak untuk menjauh dari godaan korupsi. Atau, jangan-ja-ngan korupsi dan skandal pajak dianggap sesuatu yang biasa, lumrah terjadi di kantor pa-jak.

Ada pendapat kasus Gayus, Dhana, atau Tommy tak bisa jadi acuan untuk menilai kotor semua pegawai pajak. Masih ada pegawai yang bersih, bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan nurani. Saya tidak menyangkal pendapat itu. Di balik keburukan, tersimpan sedikit kebaikan.

 

Harus Serius

Hanya yang ingin saya tekankan adalah, perspektif dan anggapan yang dibangun terhadap skandal mafia dan korupsi pajak haruslah serius. Pemikiran yang muncul bahwa pegawai kantor pajak yang tertangkap disebabkan apes saja, tidak boleh dibiarkan. Pemikiran seperti itu adalah ungkapan lain dari ketidakseriusan pandangan terhadap skandal dan korupsi pajak.

Skandal pajak perlu dikaji dengan sungguh-sungguh dan menindak pelakunya dengan sungguh-sungguh pula. Susah rasanya menilai Ditjen Pajak dan Kemenkeu sudah melakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi pajak mengingat ada pegawai kantor pajak Sidoarjo yang baru saja tertangkap tangan KPK. Jika serius, tentu kasus serupa Gayus dan Dhana tak bakal terjadi.

Dalam skandal pajak yang kemungkinan besar sudah berakar dan sistematis, tentu penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cara datar. Remunerasi bukan jawaban tepat untuk menghentikan laju oknum pegawai dan pimpinan kantor pajak yang kotor. Dengan pola birokrasi yang dari atas ke bawah (top-down), mendudukkan pemimpin yang berani, tegas, dan jujur adalah salah satu kuncinya.

Kunci berikutnya adalah menugaskan penegak hukum yang berani, tegas, jujur, dan terhindar dari kepentingan politik. Dengan dua kunci itu, setidak-tidaknya rantai korupsi pajak mudah dipotong. (Sumber: Suara Merdeka, 15 Juni 2012).

Tentang penulis:
Hifdzil Alim, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Pintu Restitusi Pajak

Oleh Bambang Soesatyo

Mafia pajak bakal mendapat gempuran baru setelah sekian lama menyandang status untouchable. Mampukah KPK memberi perlawanan terhadap kejahatan itu, menjerat para bos besar dalang penggelapan pajak?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berharap dugaan suap yang melibatkan Kasi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Jatim Tommy Hendratno menjadi pintu masuk membongkar jaringan mafia pajak. Penangkapan Tommy adalah kasus pertama penggelapan pajak yang ditangani KPK.

Jangan beramsumsi jaringan mafia pajak hanya di lingkungan Ditjen Pajak dan bos mereka di Kemenkeu. Tekad KPK memerangi kejahatan ini pun tidak mudah. Panja Perpajakan Komisi III DPR pernah merasakan betapa sulitnya mendalami kasus mafia pajak. Karena itu, bisa dipahami jika KPK pagi-pagi sudah meminta dukungan semua pihak.

Kini KPK sudah memulai-nya dengan menangkap Tommy. Tahap berikutnya mendalami sepak terjang mafia pajak. Pada tahap pendalaman inilah KPK butuh data dan informasi yang lebih dulu dimiliki institusi lain, termasuk dari polisi, kejaksaan, dan Ditjen Pajak. Maret 2011 Menkeu menyerahkan 103 identitas pe-gawai pajak ke Polri untuk diperiksa. Data yang sama tentu bisa dimanfaatkan KPK setelah di-up date. Tetapi masyarakat berharap KPK tidak hanya fokus pada data itu karena baru menggambarkan kecurigaan terhadap oknum pegawai yang bu-kan eselon atas.

Rekayasa Laporan

Dalam sebuah dupliknya, Gayus mengungkapkan bahwa bekas atasannya, Darmin Nasution, mantan Dirjen Pajak yang kini menjabat Gubernur BI, mestinya patut menjadi terdakwa. Pasalnya penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) merupakan pekerjaan tim. Semuanya atas persetujuan seluruh pihak hingga Dirjen Pajak, termasuk Darmin.

Menurut Gayus, dalam kasus SAT mestinya tak hanya dirinya yang didakwa tapi juga Johny Marihot Tobing, Bambang Heru Ismiarso, dan Darmin. Dalihnya masuk akal mengingat ia baru eselon III, tak mungkin membuat keputusan final. Gayus barangkali hanya menghitung, sedangkan pertimbangan menolak atau menyetujui keberatan itu dirumuskan para atasannya.

Panja Perpajakan Komisi III DPR pernah mendalami kasus restitusi pajak Rp 7,2 triliun. Restitusi itu diminta oleh PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group. Mayoritas atau 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO Box 71 Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Kasus ini diawali pernyataan Ditjen Pajak bahwa WNI-MNA adalah Wajib Pajak Patuh per Januari 2009. Setelah pernyataan itu, terjadi lonjakan nilai pengajuan restitusi PPN. Per 2009, restitusi yang diminta WNI Rp 2,232 triliun, dan sudah dicairkan Rp1,093 triliun. MNA mengajukan Rp 1,162 triliun dan dicairkan Rp 484,05 miliar. Klaim restitusi yang belum dibayarkan diajukan lagi. Maka sepanjang September 2009-Februari 2010, WNI mengajukan restitusi Rp 1,597 triliun dan MNA meminta Rp 808,5 miliar

Belakangan, KPP Besar Dua mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi. Ada indikasi direksi WNI-MNA merekayasa laporan transaksi jual-beli supaya bisa mendapat restitusi. Oktober dan November 2009, Kepala KPP Besar Dua mengusulkan penyelidikan atas dugaan tindak pidana oleh WNI-MNA tetapi tidak digubris Direktur Intelijen dan Pe-nyidikan Pajak, termasuk Dirjen Pajak.

Artinya, selain kasus Tommy Hendratno, KPK bisa pula memanfaatkan kasus restitusi sebagai pintu masuk mengungkap jaringan mafia pajak. Prosesnya akan lebih mudah karena kasusnya pernah digarap DPR dan dokumennya lengkap. Bekerja sama dengan Komisi III DPR, kasus ini bisa dibuka kembali. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Juni 2012).

Tentang penulis:
Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.689 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan