Arsip untuk Juni 11th, 2012

Memilih Pemimpin

Oleh Sudjito

SudjitoIngar-bingar kursus dan Kongres Pancasila IV di Balai Senat UGM telah usai.Pada satu sisi,kita bersyukur masih sedemikian banyak manusia Indonesia cinta pada Pancasila dengan semangat tinggi.

Apabila tekad dan semangat mereka terjaga dan mampu dikonsolidasikan secara rapi sebagai gerakan nasional, sungguh bukan mustahil ke depan bangsa ini akan kuat, berdaulat, dan mampu menjadi kiblat bagi bangsa asing. Ini merupakan harapan sekaligus pekerjaan rumah bagi panitia kongres dan bangsa Indonesia pada umumnya. Di balik sikap optimistis akan masa depan bangsa, tak bisa ditutup-tutupi bahwa dari kursus dan Kongres Pancasila IV ada kegelisahan, waswas, atau kekhawatiran.Hal dimaksud adalah kecenderungan sikap pragmatis dalam pemilihan umum (pemilu), baik untuk jabatan kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden.

Pada pesta demokrasi itu, sangat dikhawatirkan rakyat (calon pemilih) maupun (calon) pemimpin cenderung mengedepankan segi kepraktisan, dan seiring dengan itu melupakan tanggung jawab masa depan bangsa. Lebih konkret (tetapi sungguh buruk), yaitu rakyat hanya mau memilih (calon) pemimpin yang nyata-nyata mau ”membeli” suaranya. Dalam kamus politik,sikap pragmatis dapat diidentikkan dengan money politic. Pada hemat saya, ”dosa besar” eksponen reformasi bagi negeri ini adalah dibukanya keran kebebasan berbicara, bersikap, dan berperilaku begitu lebar tak terbatas alias liberal.

Apa pun boleh dilakukan dengan dalih demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan. Implikasinya,maraknya kekerasan sebagai bagian tak terpisahkan dari semua pemilu kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden dan wakil presiden bertali-temali dengan maraknya isu money politic,hampir tidak mungkin dicegah,bahkan eskalasinya meningkat. Dalam banyak kasus, hirukpikuknya praktik money politic berupa pembelian suara dalam berbagai event politik adalah akibat langsung dari sikap pragmatis itu, yaitu menggunakan jalan pintas,yang penting tujuan tercapai, tanpa peduli apakah cara yang ditempuhnya melawan etika,moral,hukum atau tidak.

Mudah diduga mengapa seorang kandidat pemimpin melalui kader-kadernya begitu dermawan membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih. Sejatinya,mereka sedang mengadu untung melalui ”jual-beli suara rakyat”. Tak seorang pun bisa membantah bahwa demi kelangsungan pemilu, uang penting guna menunjang administrasi, sarana- prasarana, dan mobilitas. Apabila uang dimaksud sematamata untuk anggaran itu, tentu jumlahnya terbatas. Artinya, biaya pemilu bisa ditekan menjadi cukup murah, tetapi justru masalahnya bahwa sedemikian besar dana pemilu diperuntukkan menaklukkan hati pemilih.

Sikap pragmatis demikian itu sejatinya merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat rakyat dikarenakan memosisikannya sebagai pihak yang dapat dibeli, terutama cita-cita dan idealismenya. Dari manakah uang itu diperoleh? Kajian empiris menunjukkan ternyata ada cukong- cukongnya. Mereka itu adalah para pengusaha (calon investor) untuk berbagai proyek infrastruktur ataupun sumber daya alam setempat. Secara diam-diam telah ada memorandum of understanding (MoU) antara calon pemimpin dan calon investor tersebut.

Maka ketika jabatan betul-betul telah dimenangkan, kontrak pun segera ditandatangani. Dengan kata lain,sumber daya alam dan segala inf-rastruktur telah digadaikan lebih dulu kepada calon investor tersebut. Semakin menyesakkan dada ketika rakyat sendiri sebagai pemilih juga bersikap pragmatis. Untuk apa berpikir tentang idealisme pemimpin, toh janji-janji mereka tak bisa dipegang untuk ditepati. Rakyat telah tercekoki dengan berbagai slogan bahwa: politik itu kotor, politisi ulung adalah orang yang pandai berbohong, dan pemilu merupakan perjuangan mencari nafkah melalui jabatan.

Sikap pragmatis (calon) pemilih itu, sungguh telah berseberangan dengan slogan ”suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi, vox Dei). Slogan yang bernilai religius dan terasa anggun itu, secara perlahan tapi pasti telah bermetamorfosa menjadi suara gemerencing uang (vox populi, vox argentums). Nyatalah bahwa melalui proses reformasi, pemimpin dan rakyat sama-sama terlibat dalam sikap pragmatis. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada perilaku agresor pada era penjajahan.Pada era kolonialisasi itu, agresor menggunakan kekuatan senjata untuk menaklukkan pendudukan di daerah jajahannya.

Sementara era reformasi,pemimpin memperoleh jabatannya dengan cara membeli suara menaklukkan rakyat pemilih dengan kekuatan uang yang dimilikinya. Setelah jabatan diperoleh, pemimpin itu tak bedanya dengan penjajah, akan berperilaku gemar memeras, menindas, dan korupsi melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya. Dihadapkan pada kondisi perpolitikan yang cenderung pragmatis itu,kiranya perlu disimak ajaran moralitas hukum bahwa pemimpin adalah cermin dari keadaan masyarakatnya.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menangkap aspirasi masyara-katnya, memberi contoh-keteladanan serta senantiasa berbuat baik untuk yang dipimpinnya; sedangkan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu memilih pemimpin yang amanah. Ajaran demikian mendorong semua komponen bangsa agar mau mawas diri,diikuti dengan usaha menangkal ter-hadap kecenderungan sikap pragmatis yang semakin menggejala itu.Koreksi sosial perlu dilakukan secara menyeluruh,dan hal demikian dilakukan mulai dari diri masing-masing.

Janganlah memilih pemimpin atau merasa layak menjadi pemimpin, sedangkan kesadaran diri membisikkan bahwa ada orang lain yang lebih pantas, cakap, dan bijaksana daripada dirinya. Saya yakin, ajaran mo-ralitas hukum di atas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.Agar nilai-nilai itu mengejawantah sebagai budaya bangsa, marilah kita pikirkan bersama strategi pelembagaannya!. (Sumber: Seputar Indonesia, 08 Juni 2012).

Tentang penulis:
Prof Dr Sudjito SH MSI, Guru Besar dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UGM.

Iklan

Reformasi Birokrasi di Negeri Pegawai

Oleh Ahmad Gelora Mahardika

Kabar tentang penerimaan pegawai negeri sipil hingga mencapai 60 ribu orang kembali membuka asa bagi ratusan ribu sarjana yang saat ini menjadi pengangguran intelektual.

Rencana ini tentu saja menenggelamkan kebijakan moratorium CPNS yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sejak 2011. Melihat fenomena semakin membengkaknya anggaran negara untuk belanja pegawai, muncul pertanyaan apakah masih relevan untuk kembali merekrut PNS untuk tahun anggaran 2012?.

Dosen Psikologi Universitas Padjajaran MAW Brouwer pernah mengungkapkan Indonesia adalah negara pegawai. Kondisi itu dia lihat berdasar banyaknya jumlah PNS di Indonesia serta berdasar fakta psikologis masyarakat usia pekerja Indonesia. Dalam kultur masyarakat Indonesia pada era penjajahan Belanda, pegawai menempati kasta tertinggi di masyarakat pribumi. Kultur itu masih terus terpelihara hingga kini. Sosok pegawai dianggap sebagai profesi yang elitis.

Kultur Birokrasi

Fakta tersebut bisa menggambarkan kultur masyarakat kontemporer kita cenderung masih konservatif. Sebagian masyarakat kita masih terjangkiti sindrom PNS minded. Sindrom itulah yang kemudian mendorong masyarakat pencari kerja menjadi PNS. Profesi PNS masih menjadi sebuah pekerjaan impian bagi masyarakat kita karena sejumlah alasan.

Pertama, menjadi PNS adalah peningkatan status dalam stratifikasi sosial. Pada era kolonial pegawai pemerintahan disebut kaum amtenar. Priyayi di kalangan pribumi memiliki hak untuk memperoleh previlese, kekuasaan, fasilitas, perlakuan, serta penghormatan yang berlebih dari masyarakat.

Kedua, jaminan hidup di kemudian hari. Walaupun gaji yang diperoleh dari pemerintah terbilang relatif kecil, risiko di-PHK dari status PNS jauh lebih kecil dibandingkan pegawai swasta. Apalagi PNS juga dikenal memiliki sumber-sumber penghasilan di luar gaji yang cukup besar. Pun ketika telah pensiun, mereka akan tetap memperoleh dana pensiun yang dapat diwariskan kepada keluarganya.

Ketiga, beban pekerjaan PNS lebih ringan, lebih santai, dan tidak harus mengikuti disiplin kerja yang ketat seperti pegawai swasta. Walaupun saat ini terdapat regulasi yang ketat dalam UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian serta PP No. 53/2010 tentang Tindakan Disiplin terhadap Pegawai Negeri, beban dan tekanan kerja PNS tampaknya juga tidak terlalu besar. Apalagi hal itu ditunjang dengan tidak bekerjanya kontrol masyarakat terhadap kinerja PNS.

Dengan sejumlah penawaran yang menggiurkan tersebut, bukan hal aneh apabila masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi PNS. Lantas ke manakah larinya reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan pemerintah?

Mengubah kultur yang sudah mengakar bukan perkara mudah. Diperlukan kultur baru yang mampu menggeser dominasi kultur lama. Dalam kasus birokrasi kita yang lemah, kita tentu saja tidak bisa menggeneralisasi bahwa kinerja semua PNS kurang baik. Akan tetapi kita juga tidak bisa menafikan kinerja mayoritas PNS tidak memuaskan. Fakta itulah sejatinya merupakan cerminan kultur bangsa Indonesia.

Semakin baik kultur masyarakat kita, semakin baik PNS yang akan terangkat. Sebaliknya, apabila budaya masyarakat cenderung korup, abdi negara kita juga cenderung korup. Bukankah sejatinya PNS terlahir dari kultur masyarakat?

Akut dan Kritis

Oleh sebab itulah perbaikan reformasi birokrasi bukanlah permasalahan regulasi dan moratorium, tapi terdapat dalam sisi makro mengubah kultur masyarakat. Termasuk juga kecenderungan menyuap agar diterima sebagai PNS. Good government hanyalah mimpi bila kita masih melegalkan pungutan liar untuk memperlancar urusan birokrasi kita.

Kondisi kultur birokrasi kita saat ini berada di fase akut dan kritis. Ide moratorium PNS sejatinya merupakan upaya konkret membersihkan kultur lama. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan dan pengangguran merupakan isu krusial. Sehingga bukan hal aneh bila pemerintah untuk ke sekian kalinya menjilat lidah sendiri.

Saat ini kita hanya bisa berharap pencabutan moratorium PNS tidak lantas menjadi arena politik dagang sapi dan kekerabatan. Profesionalisme PNS harus dimulai dari sejak awal perekrutan. Sungguh sangat disayangkan bila rekrutmen abdi negara yang merupakan ujung tombak birokrasi menjadi arena jual beli dan praktek perkoncoan. (Sumber: Lampung Post, 08 Juni 2012).

Tentang penulis:
Ahmad Gelora Mahardika, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Relasi Negara, Agama, dan Masyarakat Sipil

Oleh Irman Gusman

Persoalan hubungan negara, agama,dan masyarakat sipil selalu menjadi topik menarik yang tak henti-hentinya diperdebatkan.

Perubahan politik dunia ikut memberikan andil dalam perdebatan klasik soal bagaimana merumuskan peran dan hubungan yang semestinya antara negara, lembaga-lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil. Sampai di mana agama bisa memengaruhi kebijakan negara serta jalannya pemerintahan dan sampai di mana negara bisa mencampuri urusan keagamaan. Perdebatan soal hal itu semakin berkembang luas pascaperistiwa runtuhnya menara kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang dituduh dilakukan oleh kelompok Islam radikal.Pascakejadian tersebut, hubungan dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, kerap tidak harmonis.

Islam dan Barat kerap dipertentangkan. Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan Barat dan Islam, khususnya Amerika Serikat dengan negara- negara muslim,Brookings Institute bersama Saban Center for Middle East Policy dan pemerintah Qatar menyelenggarakan US–Islamic World Forum di Doha (29-31 Mei 2012).Forum tersebut sudah diadakan sembilan kali dan dihadiri oleh beberapa pemimpin negara Islam, para ilmuwan, serta para pengambil kebijakan. Salah satu topik yang menjadi perdebatan menarik adalah bagaimana membangun relasi yang ideal antara negara, agama, dan masyarakat.

Arab Spring dan Dilema Relasi

Pada US–Islamic World Forum tersebut,saya mendapat undangan kehormatan berbicara dalam sesi long conversation tentang relasi negara, agama, dan masyarakat sipil. Menariknya dalam sesi diskusi panjang itu, berbagai perspektif dikemukakan dalam rangka mencari formula yang tepat, terutama bagi negara-negara Timur Tengah yang saat ini sedang dalam proses transformasi, atau yang dikenal dengan Arab Spring, seperti di Mesir, Tunisia, Yaman, Irak, Libya,dan Maroko.

Di negara-negara Arab,salah satu persoalan yang mereka hadapi sekarang ini adalah sulitnya memisahkan hubungan negara dengan agama.Keduanya menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Ketika angin demokratisasi berhembus, muncul tuntutan agar institusi-institusi pemerintah direformasi dan dipisahkan dari agama sehingga tidak terjadi intervensi antara satu dan yang lain. Negara menjadi institusi yang independen,di mana tidak ada monopoli kekuasaan atas nama kelompok keagamaan (Islam).

Hal demikian tentu tidak mudah karena penyatuan negara dan agama di negaranegara Arab yang telah lama terjadi membutuhkan suatu transformasi sistem yang memerlukan waktu dan dukungan rakyat. Tak jarang, transformasi sistem otoritarian ke demokrasi kerap berakhir dengan kericuhan, kerusuhan, bahkan konflik di antara sesama kelompok-kelompok kepentingan dalam suatu negara.

Hal ini bisa kita lihat bagaimana proses demokratisasi di Mesir pascatumbangnya rezim Husni Mubarak,rezim Zein Abidin di Tunisia, Qadafi di Libya, dan Ali Abdullah Saleh di Yaman yang sampai sejauh ini masih menyisakan persoalan- persoalan mendasar. Tak jarang proses demokratisasi tersebut bahkan masih saja diwarnai konflik dalam negeri yang terjadi antara kelompok pendukung rezim sebelumnya dan kelompok pendukung demokratisasi.

Artinya, persoalan besar yang mereka hadapi saat ini adalah bagaimana membuat format yang tepat untuk relasi negara, agama, dan masyarakat sipil. Rezim-rezim otoriter dan korup yang sebelumnya menjadi bagian dari institusi keagamaan harus digantikan oleh rezim-rezim demokratis yang harus dipisahkan dari intervensi kelompok keagamaan dan berpihak pada kepentingan semua kelompok masyarakat.Nyatanya, hal demikian tidak mudah dilakukan.

Pengalaman Indonesia

Dalam diskusi soal bagaimana sebaiknya format relasi negara, agama, dan masyarakat sipil di negaranegara Islam, Indonesia memiliki sebuah format yang menarik. Saya menyampaikannya dalam perspektif bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara muslim berpenduduk terbesar di dunia mengelola relasi tersebut sehingga kebersatuan di antara seluruh kelompok keagamaan tetap terjaga meskipun umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas (90% dari 248 juta penduduk). Pertama, agama tidak menjadi bagian dari sistem bernegara.

Di sini yang berlaku adalah hukum-hukum universal demokrasi yang mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat sipil tanpa perbedaan suku, ras, dan agama.Kelompok keagamaan menjadi terpisah dari halihwal pengelolaan negara. Tapi, Indonesia juga bukan negara sekuler yang tidak mengakui kelompok-kelompok keagamaan. Kelompok keagamaan Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, Kristen,Hindu,dan Buddha tetap dilindungi negara, tetapi mereka tidak mengintervensi negara ataupun negara mengintervensi mereka. Pada saat Indonesia merdeka, perdebatan soal hubungan agama dan negara memang mewarnai forum-forum penyusunan dasar negara.

Sebagai jalan tengah bagi keragaman yang ada,Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, bukan agama menjadi dasar negara.Pancasila menjadi konsensus nasional karena mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok keagamaan. Tetapi, lantas Pancasila tidak menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler karena ada suatu kewajiban bagi seluruh umat beragama untuk menjalankan agamanya masing- masing. Kedua,meskipun Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, masih ada relasi yang terbangun antara negara dan kelompok-kelompok keagamaan (masyarakat sipil).

Relasi tersebut bukan relasi saling mengintervensi, melainkan suatu bentuk kemitraan. Kelompok keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, PGI, KWI, PHDI,Walubi,dan sebagainya, didirikan selain sebagai wujud perhimpunan kelompok keagamaan, tetapi juga memainkan fungsi checks and balances dengan pemerintahan. Artinya, ada ruang yang terpisah antara negara dan agama. Agama tidak menjadi bagian dari sistem bernegara. Namun, negara tetap memberikan kebebasan bagi kelompok keagamaan untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa sampai sejauh ini Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan keragaman suku, ras, dan agama tetap utuh.Kekuatan tersebut tentu terletak pada kemampuan menerima perbedaan-perbedaan yang ada.Pancasila menjadi sumber utama perekat bangsa. Karena itu, saat bangsabangsa lain sedang mencari format hubungan agama, negara, dan masyarakat sipil, kita harus bangga bahwa hanya Pancasila yang mampu mengikat keragaman bangsa Indonesia.

Dengan demikian, ke depan perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni jangan sekadar seremonial, tetapi juga harus diimplementasikan dengan serius dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itulah simbol sekaligus substansi dari relasi yang ideal antara negara, agama, dan masyarakat sipil. (Sumber: Seputar Indonesia, 7 Juni 2012)

Tentang penulus:
Irman Gusman, Ketua Senat (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia.

Mungkinkah Gratifikasi Seks?

Oleh Hwian Christianto

Bukan sebuah hal yang baru tetapi sangat membingungkan jika tindakan ini benar-benar di bawa ke dalam proses hukum. Gratifikasi seks yang terkuak di Singapura, si pelaku mantan pejabat pertahanan sipil Singapura (SCDF), Peter Lim menerima gratifikasi seks dari 3 (tiga) wanita sebagai imbalan jasa diloloskannya kontrak proyek teknologi informasi rupanya bisa diproses secara hukum sebagai tindakan korupsi. Mungkinkah ini terjadi di Indonesia?

Berbagai prediksi pun mengemuka terhadap kemungkinan gratifikasi seks terjadi di dua bidang, politik dan hukum. Pengalaman berharga pernah terjadi dalam jajaran penegak hukum yakni hakim ketika mantan hakim PN Yogyakarta, DD meminta wanita penari telanjang sebagai imbalan pada pihak yang sedang berperkara (Andi Saputra/www.newsdetik.com, 7 Juni 2012). Artinya bentuk tindakan ini dimungkinkan terjadi di Indonesia tidak hanya di Singapura.

Melihat dasar dari tindakan ini merupakan tindakan asusila yang dilarang oleh hukum pidana sebenarnya tindakan meminta pelayanan jasa seksual termasuk dalam tindakan asusila yang dilarang KUHP. Permasalahannya, ketika layanan seksual ini diminta oleh pihak yang memiliki jabatan dan diberikan oleh pihak lain dengan tujuan pejabat menggunakan kewenangannya untuk mengabulkan keinginan pihak tersebut sudah termasuk dalam tindakan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lalu dimungkinkankah, gratifikasi seks dipahami sebagai tindak pidana sebagaimana berlaku di Singapura? Berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini tidaklah mungkin. Mengingat konsiderans Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan ekonomi pada masalah dirugikannya negara akibat tindakan korupsi maka kemungkinan dimasukkannya layanan seksual sebagai ”produk” gratifikasi sangat susah. Lain halnya jika penafsiran terhadap obyek gratifikasi meluas menjadi ”barang yang bernilai ekonomis” sehingga menggerakkan pejabat untuk melakukan tindak pidana. Pemahaman obyek gratifikasi tidak sebatas uang karena memang didalamnya terkandung nilai ekonomis tetapi obyek yang dinilai ekonomis.

Teringat akan pertimbangan putusan seorang hakim pengadilan tinggi Medan, Bismar Siregar saat memutus perkara pidana pencabulan seorang guru yang mencabuli anak didiknya. Hal yang sangat berani dilakukan oleh Bismar ketika ia menilai tindakan tersebut bukan hanya tindak pidana percabulan tetapi tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) dengan mendasarkan pemahaman ”barang” menurut budaya Tapanuli sebagai bonda yang termasuk di dalamnya ”jasa” seksual. Sebuah pertimbangan yang dapat dikategorikan terobosan hukum walaupun pemahaman hukum terhadap layanan seksual tidak termasuk dalam pemahaman jasa seperti dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP.

Kembali kepada masalah gratifikasi seks, pemahaman pada tataran postivisme hukum memang tidak ada jalan keluar bagi pemidanaan tindakan tersebut. Andaikata dikenakan ketentuan hukum pidana maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana terkait penyediaan layanan seksual (germo) seperti diatur dalam pasal 296 KUHP atau overspel bila pasangan yang melakukan aktivitas seksual masih terikat perkawinan dengan orang lain secara sah (pasal 284 KUHP). Kelemahannya tindakan gratifikasi sebagai inti dari maksud pelaku justru tidak terbukti.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, hakim mendapatkan sebuah tantangan dalam memberikan penafsiran hukum yang tepat apabila perkara semacam ini diajukan. Hakim memiliki kemandirian memiliki fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUDN 1945 sehingga dimungkinkan melakukan terobosan hukum. Hanya saja kemungkinan munculnya kasus gratifikasi seks sampai ke proses pengadilan sangat kecil mengingat paradigma aparat penegak hukum masih terbelenggu positivisme hukum dan sulitnya proses pembuktian terhadap perkara gratifikasi seks. Sebenarnya sulitnya pembuktian tidak dapat dijadikan dasar argumentasi yang tepat untuk menolak tindak pidana ini. Justru cara pandang kita dalam menilai pemberian layanan seks inilah yang menguntungkan penerima gratifikasi walaupun tidak dapat dinilai secara ekonomis tetapi tetap memberikan keuntungan pada penerima dan kerugian pada negara.

Tentang penulis:
Hwian Christianto SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Kontak person: 085 631 73015. Email: hwall4jc@yahoo.co.id

Membumikan Nilai-Nilai Pluralisme

Oleh Biyanto

Salah satu pekerjaan besar yang patut menjadi perhatian kita sebagai bangsa yang multibudaya, etnis, dan agama adalah membumikan nilai-nilai pluralisme.

Agenda ini mutlak dilakukan karena masih sering terjadi kasus radikalisme sosial di beberapa daerah.Umumnya radikalisme sosial itu diakibatkan oleh ketidaksiapan setiap individu atau kelompok untuk hidup dalam lingkungan masyarakat yang plural.Padahal pluralitas merupakan suatu keniscayaan. Dalam perspektif agama, pluralitas bahkan disebut sebagai bagian dari ketetapan Allah (sunnatullah). Faktanya, negara kita memiliki tidak kurang dari 17.667 pulau besar dan kecil. Meski menggunakan bahasa nasional yang sama, bahasa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 350 kelompok etnis, budaya, dan adat istiadat.

Posisi strategis Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik yang sejak dulu menjadi lalu lintas perdagangan dunia juga turut membentuk karakteristik negara kita hingga menjadi multiagama dan kepercayaan. Di antara penyebab terjadinya radikalisme sosial, terutama yang bernuansa agama, adalah pemahaman agama yang parsial,konflik pendirian tempat ibadah, dan ketidaksiapan antarumat beragama dan paham keagamaan untuk hidup berdampingan. Pada konteks ini dibutuhkan strategi baru dialog lintas agama dan paham keagamaan. Umumnya kita hanya mengenal dialog lintas agama yang dikemas dalam konteks perdebatan teologi.

Akibatnya pengalaman keagamaan yang diperoleh selalu bercorak oposisi biner; in group-out group, golongan kami (minna)-golongan kamu (minkum),dan benar-salah. Keinginan untuk saling bertemu, bertegur sapa, dan memahami ajaran setiap agama pasti tidak dapat dicapai melalui dialog dengan pendekatan teologis. Akan lebih baik jika dialog itu dirancang secara informal sehingga antarumat beragama dan paham keagamaan saling bertegur sapa tanpa terbebani perbedaan latar belakang sosial, budaya, agama, dan mazhab.

Strategi ini diharapkan dapat mendekatkan jarak yang selama ini menjadi pemisah antarumat beragama. Cara ini juga terasa efektif untuk mengurangi prasangka negatif yang seringkali muncul di antara umat beragama. Pluralisme kini telah menjadi tantangan semua agama dan paham keagamaan. Di antara tantangan yang dihadapi umat beragama berkaitan dengan pluralisme adalah setiap agama dituntut untuk melahirkan ajaran yang inklusif dan toleran terhadap keragaman.Sementara pada saat yang bersamaanagamamewajibkanpemeluknya untuk meyakini bahwa doktrin yang diajarkan memiliki kebenaran mutlak dan bersifat eksklusif.

Problem ini juga dialami penganut paham keagamaan dalam suatu agama. Dalam menghadapi problem tersebut, mayoritas tradisi keberagamaan mengambil sikap bahwa kebenaran hanya menjadi milik mazhab dan agamanya. Sementara mazhab dan agama lain dianggap salah. Akibatnya, setiap pemeluk agama atau penganut paham keagamaan mengklaim ajarannya paling benar. Klaim kebenaran ini pasti meniadakan keinginan untuk saling memahami tradisi keberagamaan.

Karena itu,perlu ditumbuhkan nilai-nilai pluralisme hingga menjadi gerakan aksi yang melibatkan antarumat beragama dan paham keagamaan. Nilai-nilai pluralisme yang harus dikembangkan adalah sikap keberagamaan yang mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada pendapat, pilihan hidup, serta keyakinan yang berbeda. Pluralisme juga menuntut setiap orang terlibat aktif untuk mewujudkan tata kehidupan yang toleran dalam masyarakat yang majemuk.Penegasan ini penting karena pluralisme terkadang dipahami secara negatif. Pluralisme disamakan dengan paralelisme dan relativisme.

Pluralisme bahkan disamakan dengan nihilisme dan ateisme. Akibatnya, dalam fatwa yang pernah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2005, pluralisme bersama sekularisme dan liberalisme divonis sesat. Diana L Eck dalam What is Pluralism (1993) menyatakan bahwa pluralisme berbeda dengan relativisme dan toleransi pasif. Pluralisme adalah pencarian yang aktif untuk memahami aneka perbedaan.Pluralisme juga menekankan pentingnya dialog yang harus dilakukan secara tulus sehingga menghadirkan komitmen untuk sharing, saling mengkritik, dan bersedia untuk dikritik.

Jika pluralisme dipahami secara positif, akan melahirkan pandangan keagamaan yang terbuka (outward looking, open-minded),toleran,dan optimistik. Pemahaman keagamaan yang demikian pasti menumbuhkan komitmen yang tulus untuk terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya, etnis, dan agama. Untuk menyikapi gejala radikalisme yang melibatkan pengikut paham keagamaan, yang perlu dikembangkan adalah sikap saling menghargai. Sepanjang paham keagamaan itu masih bersepakat tentang ajaran-ajaran yang fundamental, mereka harus tetap dihormati. Meminjam istilah Mukti Ali (1989),sudah waktunya kita bersepakat dalam perbedaan (agree in disagreement).

Keragaman jika dipahami secara positif justru menjadi ujian bagi setiap penganut agama dan paham keagamaan. Ujiannya adalah seberapa besar kita telah memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan umat. Karena itulah, semua agama atau paham keagamaan dituntut untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik (fastabiqul khairat). Allah berfirman; Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji Kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kembali Kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah Kamu perselisihkan itu (QS. Al-Maidah: 48).

Spirit ajaran Alquran dalam menyikapi perbedaan ini perlu dikemukakan karena pluralitas agama dan paham keagamaan merupakan rencana Allah.Pada konteks inilah perintah fastabiqul khairatperlu menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat yang plural. (Sumber: Seputar Indonesia, 08 Juni 2012).

Tentang penulis:
Biyanto, dosen IAIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jatim. 

Potensi Konflik di Negeri Hukum

Oleh Bambang Soesatyo

Tiba-tiba sejumlah data dan fakta mengingatkan kita bahwa stabilitas negara rapuh karena tingginya potensi konflik di akar rumput.

Potensi konflik tereskalasi karena agenda penegakan hukum, sama sekali belum berupaya menjangkau persoalan-persoalan hukum yang terpendam di banyak daerah. Banyak orang tertawa sinis karena melihat penegak hukum memersepsikan ruang agenda penegakan hukum begitu sempit. Penegakan hukum semata-mata diterjemahkan sebagai pemberantasan korupsi. Karena itu, aktualisasinya pun hanya memburu, menyergap, dan menjadikan para koruptor pesakitan di ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor.

Padahal, sejatinya, kewajiban yang termuat dalam agenda penegakan hukum tidak hanya mengadili dan menghukum para koruptor. Indonesia era reformasi mewarisi begitu banyak persoalan hukum dari pelanggaran hukum yang masif oleh penyelenggara negara di masa lalu.Pelaksanaan hukum yang manipulatif-represif di masa lalu itu menyebabkan banyak komunitas di sejumlah daerah tak berdaya dan diam, sekalipun mereka diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara negaranya sendiri. Ketika negara masuk era reformasi, komunitas-komunitas itu berharap reformasi sebagai momentum dan akses mencari serta mendapatkan keadilan.

Negara diyakini akan hadir untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan lama yang mereka hadapi dalam diam itu. Ternyata tidak. Agenda penegakan hukum hanya dijadikan slogan.Elite di Jakarta lebih disibukkan oleh kegiatan mengelola kepentingan melalui kekuasaan yang digenggamnya. Kekuasaan pun lebih memprioritaskan tertib koalisi, dibandingkan menyerap dan mengelola aspirasi rakyat.Agar terlihat gagah di panggung penegakan hukum, hanya progres pemberantasan korupsi yang dikedepankan. Sebaliknya, jerit individu ataupun komunitas di sejumlah daerah yang meminta kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan, bahkan nyaris tidak ditanggapi.

Negara begitu sering menyepelekan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyatnya. Tahu bahwa negara tidak peduli, tidak sedikit oknum penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi persoalanpersoalan itu untuk mendapatkan keuntungan materi. Pihak yang benar disalahkan, dan sebaliknya yang salah dibenarkan. Sikap negara yang minimalis serta perilaku tak terpuji oknum penegak hukum itu secara tidak langsung menumbuhkan potensi konflik yang berkelanjutan.Akhir-akhir ini, media massa sudah menggambarkan bahwa potensi konflik yang bermuara pada persoalan agraria ibarat bom waktu.

Sengketa agraria yang berpotensi menjadi konflik berdarah antarkelompok masyarakat, ataupun komunitas warga versus pelaku bisnis,terjadi di hampir seluruh pelosok Indonesia. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga 2011 lalu, ada 14.337 kasus sengketa agraria dengan berbagai tingkatan. Sementara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), sejak September 2009 hingga April 2011 sudah menerima 910 laporan perkara sengketa tanah.

Proaktif

Dalam konteks ini, pemerintah sudah berkali-kali diingatkan tentang bom waktu konflik agraria. Potensinya sudah terlihat pada data BPN. Jadi, bukan data yang mengada- ada. Dari potensi yang terbaca pada data BPN itu, kemungkinannya adalah konflik antarwarga atau konflik yang melibatkan warga versus pelaku bisnis.

Kasus Mesuji, kasus Sape, dan terakhir konflik di Deli Serdang, berkemungkinan mengeskalasi semangat warga di daerah lain yang juga sedang bersengketa lahan dengan pelaku bisnis. Siapa pun tidak ingin semua potensi konflik itu benar-benar menjadi kenyataan, apalagi sampai harus menelan korban jiwa. Karena itu diperlukan program khusus untuk menyelesaikan proses hukum belasan ribu sengketa agraria itu.

Akan tetapi, untuk mencegah konflik berikutnya, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah melakukan pendekatan kepada semua komunitas yang bersengketa lahan. Semua komunitas itu diajak untuk menahan diri, bermusyawarah, dan menghindari tindak kekerasan dalam menyelesaikan persoalan mereka. Langkah pendekatan itu tidak sulit karena bisa dilakukan para bupati atau camat. Terpenting, ada instruksi presiden kepada semua pemerintah daerah dan kepolisian daerah untuk melaksanakan pekerjaan itu.Di mana saja potensi konflik itu, cukup memanfaatkan data BPN.

Pendekatan pemerintah itu sangat diperlukan sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masalah. Karena Indonesia negara hukum, langkah berikutnya adalah menyelesaikan semua sengketa lahan itu melalui proses hukum yang adil dan transparan. Perlu dibuatkan program khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah perlu menawarkan konsep win-win solution.

Konflik di Mesuji dan Sape terjadi karena warga sekitar merasa hak-hak mereka dirampas begitu saja, tanpa kompensasi apa pun.Padahal, mereka hidup dari areal tanah itu.Kalau areal tanah itu harus diserahkan demi kepentingan investasi negara ataupun swasta, tentu harus ada kompensasi bagi warga sekitar agar mata pencarian mereka tidak hilang begitu saja. Pemerintah memang harus proaktif dalam meminimalisasi potensi konflik agraria di berbagai daerah.Presiden memiliki alat kelengkapan untuk mengatasi persoalan yang satu ini. Masalahnya adalah kemauan dan konsistensi.

Kalau persoalan ini segera ditangani, bukan hanya konflik yang bisa dihindari, melainkan juga sebagai pesan tentang kepastian hukum di sektor pertanahan. Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, konflik itu ibarat gempa bumi yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, sehingga diperlukan lembaga yang memonitor potensi munculnya sebuah konflik. Potensi konflik agraria di negara ini sudah tergambarkan cukup jelas.

Kalau presiden memerintahkan semua pemerintah daerah dan kepolisian daerah mendata dan melakukan pendekatan kepada semua komunitas yang sedang bersengketa, konflik bisa dicegah. (Sumber: Seputar Indonesia, 7 Juni 2012)

Tentang penulis:
Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar

Demokrasi Nirmanfaat

Oleh Victor Silaen

Sejumlah pemikir tentang demokrasi mengemukakan hal-hal yang kurang-lebih sama tentang apa dan bagaimana demokrasi, yakni: penghargaan terhadap individu, kebebasan, persamaan kedudukan di depan hukum, hak memilih dan dipilih, hak menyampaikan protes terhadap penguasa,penghargaan atas cara persuasif ketimbang kekerasan dalam menciptakan perubahan, penghargaan terhadap hak-hak minoritas, dan banyak hal lainnya.

Jika semua hal tersebut terwujud di tengah kehidupan bernegara dan berbangsa, bukankah demokrasi niscaya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik? Apalagi di sisi lain, demokrasi bukan hanya berurusan dengan persoalanpersoalan sistemik-struktural kenegaraan dan proseduralmekanisme untuk memilih para pemimpin.Lebih dari itu, demokrasi juga menyangkut sejumlah nilai (values) yang seharusnya kita amalkan di tengah kehidupan sehari-hari.

Pertanyaannya, mengapa kian lama kian banyak orang yang mempertanyakan manfaat demokrasi bagi Indonesia yang sedang mereformasi dirinya ini? Ada banyak kemungkinan untuk menjawabnya.Pertama, karena demokrasi tak disertai dengan etika berpolitik yang benar oleh para politisi sehingga demokrasi pun berubah menjadi sekadar ajang untuk mencari kekuasaan demi mencapai kepentingan.Akibatnya, politik ala Machiavelli pun menjadi pilihan taktik dan prinsip. Padahal seharusnya politik itu merupakan ”panggilan” (calling) untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini.

Berdasarkan itu,dengan mengutipGuruEtosJansenSinamo, berpolitik seharusnya merupakan rahmat sehingga harus dilakukan dengan tulus penuh syukur. Berpolitik merupakan amanah sehingga harus bekerja benar penuh tanggung jawab.Berpolitik merupakan ibadah sehingga harus bekerja benar dan serius.Berpolitik merupakan aktualisasi diri sehingga harus bekerja penuh semangat, kreatif, dan unggul.Berpolitik merupakan kehormatan sehingga harus bekerja tekun dan bertanggung jawab.Berpolitik merupakan pelayanan sehingga harus bekerja dengan kerendahan hati.

Kedua, bicara tentang etika politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Forum Ke-6 World Movement for Democracy di Jakarta, 12 April 2010, berkata: ”Tantangan terbesar demokrasi sekarang adalah politik uang.Ini menjadi masalah di banyak negara.Demokrasi seperti itu pada akhirnya hanya melahirkan demokrasi yang artifisial dan mengurangi kepercayaan dan dukungan publik.” Makin besar politik uang, menurut SBY, makin sedikit aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh pemimpin politik.Praktik demokrasi seperti itu niscaya menghancurkan demokrasi itu sendiri.

Terkait itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Jawa Tengah, Poppy Dharsono, pernah mengungkapkan pesimismenya menatap prospek demokrasi Indonesia. Betapa tidak, Poppy yang relatif sudah terkenal saja masih ”dimintai” uang sekitar Rp5 miliar untuk bisa menjadi calon kepala daerah yang didukung partai tertentu. Kalau partai pendukungnya, katakanlah, ada tiga, apakah jumlah uang yang harus ”disetor” mantan peragawati itu otomatis menjadi tiga kali lipat besarnya? Itu pun baru ongkos untuk bisa meraih tiket pencalonan.

Jika Poppy jadi maju, miliaran rupiah lagi harus disiapkan untuk dana kampanye dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebesar itukah biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang bermimpi menjadi pemimpin? Kalau benar begitu, lalu bagaimana dengan mereka yangtidakkaya raya,namunberkualitas, berintegritas, dan terpanggil untuk menjadi pemimpin? Apakah hak politik mereka untuk dipilih di ajang demokrasi prosedural hanya boleh diimpikan tapi tak bisa dinikmati lantaran tak punya modal? Jika merujuk Indeks Demokrasi Global 2011,mungkin kita terheran-heran bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-60 dari 167 negara yang di survei; jauh di bawah Timor Leste (42),Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57).

Indonesia bahkan masuk dalam kategori ”cacat demokrasi” (flawed democracy); yang antara lain ditandai dengan pemilu yang kotor, pemerintahan yang korup dan ingkar janji, serta keterancaman pluralisme (Economist Intelligence Unit,2011). Begitulah, meski Indonesia pernah mendapatkan Democracy Award, 12 November 2007, dari International Association of Political Consultants (IAPC) di Bali, dan bahkan diakui sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia (setelah Amerika Serikat dan India),namun ternyata ”rapor demokrasi” Indonesia dipenuhi warna merah.

Ketiga, karena demokrasi yang bergulir deras dewasa ini tidak disertai dengan pe-negakan hukum.Tidakkah tanpa penegakan hukum, demokrasi yang meninggikan kebebasan niscaya menjadiliarkarenanya? Benar bahwa atas nama demokrasi, setiap orang berhak menikmati kebebasan.Tetapi, bukankah kita tak hidup di ruang hampa? Bukankah kita berada di tengah kebersamaan dengan sesama yang lain? Itu sebabnya, di negara manapun,hukum harus menjadi panglima dan supremasi hukum ditegakkan. Dengan demikianlah, demokrasi niscaya menjadi tertib. Keempat, pemerintahan demokratis di sebuah negara besar yangpenduduknya sangatpluralistik lebih cocok dilaksanakan oleh orang-orang yang berkepribadian tegas dan berani menghadapi risiko.

Jika sebaliknya, demokrasi hanya akan menjadi sebentuk proses tawar-menawar (politik) yang menjemukan dan tak mampu memberi kepastian. Alhasil, rakyat pun niscaya merasa gelisah dan selalu bertanya: apa manfaat demokrasi kalau kehidupan kita tak semakin membaik? Itulah demokrasi yang nirmanfaat. Atas dasar itulah,para pemikir dan para pemimpin harus terus-menerus mewacanakan demokrasi secara dialektik sehingga produk-produk yang dihasilkannya niscaya lebih cocok dengan perkembangan zaman dan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, demokrasi juga menjadi dinamis.Memang, sampai kapan pun demokrasi tak mungkin mencapai tahapan finalsehinggamenutuppeluang bagi terjadinya perubahanperubahan yang lebih baik. (Sumber: Seputar Indonesia, 09 Juni 2012).

Tentang penulis:
Victor Silaen, dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.784 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan