Arsip untuk Juni 7th, 2012

Potret Bumi Pertiwi

Oleh Difta Fatwa Nirmala

“Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun,Seram,Tanjungpura,Haru, Pahang,Dempo, Bali, Sunda,Palembang, Tumasik telah dikalahkan,” ucap Mahapatih Gadjah Mada dalam sidang ratu dan para menteri di pasebahan keprabuan Majapahit pada 1331.

Orang-orang yang bertumpah darah Indonesia sebenarnya telah dialiri darah Pancasila dalam dadanya walaupun sebelum Indonesia merdeka. Gadjah Mada ingin mempersatukan tanah air dan marilah menengok sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Becermin pada kehidupan Indonesia yang sekarang, kita melihat di luar sana Timor Timur telah memecah dari bumi Indonesia, birokrasi saling menjatuhkan, dan Aceh pernah membentuk GAM.Rakyat kecil bertanya,“Apa yang telah terjadi dengan Indonesia?” Soekarno,Hatta,Moh.Yamin,dan founding fathers lainnya telah bercita-cita agar Indonesia mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban di antara sesama manusia.

Hal ini tertuang dalam Pancasila sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.Tapi cobalah untuk melihat potret Indonesia yang katanya sudah merdeka selama 66 tahun ini. “Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam,semuanya telah bermufakat bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan.Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi ‘semua buat semua’,”ucap Soekarno dalam pidato di BPUPKI,1 Juni 1945.

Satu ucapan Soekarno pun berdasarkan atas sila keempat, yaitu kemufakatan,sila pertama,yaitu ketuhanan,dan sila kelima,yaitu keadilan untuk semua golongan. Pencuri sandal dihakimi masa, sedangkan pencuri uang rakyat mendapat fasilitas lebih di penjara. Di manakah jiwa-jiwa yang berdarah Pancasila? Apakah sedang tidur pulas? Marilah kita memaknai kembali Pancasila. Ingatlah Bhinneka Tunggal Ika.Pemuda Indonesia sebagai agent of change harus bangkit untuk meneruskan cita-cita founding fathers.Bangunlah,jiwa-jiwa Pancasila! . (Sumber: Seputar Indonesia, 07 Juni 2012).

Tentang penulis:
Difta Fatwa Nirmala, Mahasiswi Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara .

Iklan

Pemahaman Era Kebebasan Media

Oleh Gunawan Witjaksana

“Sebagai intelektual, bila merasa pernyataannya dipelintir maka ia seharusnya mendahulukan mekanisme hak jawab”

Lagi-lagi kebebasan media menghadapi rintangan. Ketua DPR Marzuki Alie akan menuntut secara perdata media tertentu yang dianggap memelintir pernyataannya terkait koruptor. Meski gaung ancaman itu hampir tenggelam oleh heboh pro dan kontra rencana konser Lady Gaga yang akhirnya batal, sebagai intelektual, terlebih pimpinan utama parlemen, dia seharusnya lebih memahami UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Terkait dengan hal itu, Pieter L Berger, pencetus paham konstruktivisme berpendapat bahwa pemahaman seseorang terhadap sebuah pesan (termasuk penyajian media terkait dengan ucapan Marzuki) sangat dipengaruhi oleh cara pandang. Hal itu tidak lepas dari kepentingan, latar belakang, dan lingkungannya.

Sebagai intelektual sekaligus pimpinan utama parlemen, bila merasa pernyataannya dipelintir maka dia seharusnya mendahulukan mekanisme hak jawab atau hak koreksi. Melalui cara itu, simpati dan dukungan akan mengalir.

Sebaliknya, bila mengedepankan ancaman, pasti menuai kritik. Adalah anggota DPR Ahmad Basarah yang mengingatkan bila Marzuki mewujudkan ancamannya bisa berujung blunder, bahkan mempermalukannya.

Pakar jurnalistik Westersthall berpendapat pemberitaan dianggap objektif manakala setidak-tidaknya memperhatikan faktor faktualitas, relevansi, netralitas, dan keberimbangan. Mengacu hal itu, pernyataan Marzuki terkait koruptor dengan menyebut beberapa perguruan tinggi terkemuka bisa dianggap sebagai fakta karena diucapkan oleh orang yang dianggap kompeten di bidangnya, sekaligus layak jadi narasumber.

Apakah ucapannya yang dikutip media sesuai dengan yang dia sampaikan atau tidak? Pada alam modern dengan kepesatan kemajuan teknologi komunikasi, sangat mudah menelusurinya karena pasti ada pihak yang merekam. Demikian pula apakah pernyataan Marzuki relevan dengan kondisi masyarakat, media netral atau tidak, pemberitaannya berimbang atau tidak?

Hak Jawab

Mengingat pekerja media dinaungi oleh UU Pers dan UU Penyiaran maka bila merasa dirugikan, terlebih bila ia orang yang paham hal itu, sebaiknya gunakan mekanisme sesuai dengan UU itu. Selain menghargai pekerja media tersebut beserta pengelolanya sebagai profesional, tindakan itu sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Harapannya, bila ada anggota masyarakat merasa mengalami hal yang sama, ia pun akan menggunakan mekanisme yang diatur UU Pers dan UU Penyiaran. Kita perlu keteladanan dari elite karena secara psikologis biasanya orang cenderung menirunya.

Memang, banyak orang beranggapan hak jawab dan hak koreksi itu tidak efektif. Selain kenyataannya media tertentu kadang tidak fair, artinya menempatkan hak jawab pada tempat yang tidak semestinya, pakar komunikasi Towne dan Alder pun sudah mengatakan bahwa communication is irreversible and unrepeatable.

Bila kita cepat mengirim hak jawab dan media menempatkannya di tempat semestinya, niscaya hak jawab kita akan efektif. Baru bila hak jawab atau koreksi tidak memperoleh tempat atau porsi selayaknya, bolehlah kita membawanya ke proses peradilan. Masyarakat pun bisa menilai bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang benar.

Ke depan, harapannya semua pihak mendudukkan diri pada posisi masing-masing. Media melakukan fungsi mediasi dan advokasi secara jujur dan objektif, sementara mereka yang diberitakan pun menempuh mekanisme cerdas ketika merasa dirugikan. Dengan demikian fungsi media sebagai salah satu pilar demokrasi tidak akan terusik oleh tindakan yang tergesa-gesa, bahkan demi mengejar pencitraan semu yang kurang tepat penerapannya. (Sumber: Suara Merdeka, 4 Juni 2012).

Tentang penulis:
Drs Gunawan Witjaksana MSi, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang.

Wacana Pemekaran Lampung

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Pada 25 Mei 2012, empat kabupaten menandatangani kesepakatan pembentukan provinsi baru sebagai pecahan dari Provinsi Lampung. Keempat kabupaten tersebut meliputi Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang.

Dua kabupaten lain yang berpeluang untuk bergabung yakni Tulangbawang Barat dan Mesuji. Luas wilayah provinsi baru ini sesuai wilayah Lampung Utara sebelum pemekaran, yakni 1,75 juta hektare atau 52,4% dari luas wilayah Lampung saat ini. Luasnya wilayah eks Lampura tersebut menjadi salah satu dasar kuat rencana pemekaran.

Data Sekretariat DPR (2008) menunjukkan sejak Oktober 1999 sampai Juli 2008 telah terbentuk 169 daerah otonomi baru (DOB), meliputi tujuh provinsi baru, 139 kabupaten baru, dan 23 kota baru. Total permohonan DOB tahun 2012 ini mencapai 104 usulan dengan perincian 71 usulan DPR dan 33 inisiatif pemerintah. RUU yang menjadi prioritas adalah 19 DOB terdiri dari satu provinsi yakni Kalimantan Utara, satu kota yakni Sulawesi Tenggara, dan 17 kabupaten termasuk Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Syarat DOB

Pembentukan daerah diatur dalam PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan adalah ukuran baku pemekaran provinsi. Sementara di Pasal 5 dijelaskan syarat administratif meliputi keputusan DPRD kabupaten/kota, keputusan bupati/wali kota, keputusan DPRD provinsi, keputusan gubernur, dan rekomendasi menteri.

Syarat teknis, dalam Pasal 6, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi, sosial-budaya, sosial-politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DOB akan direkomendasikan bila calon DOB dan daerah induk mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi, dan kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Syarat fisik kewilayahan dijelaskan di Pasal 7, meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, serta sarana-prasarana pemerintahan. Tata cara pembentukan DOB juga diterangkan dalam Bab 3 sehingga memerlukan waktu, persiapan, serta kajian yang lama untuk mewujudkan DOB. Keseriusan daerah juga diperketat dengan adanya 11 faktor dan 35 indikator yang nantinya diberi unsur penilaian kelayakan.

Pro-Kontra

Wacana pemekaran Provinsi Lampung segera menimbulkan pro-kontra. Pihak yang mendukung menyatakan pemekaran Lampung menjadi kebutuhan bersama agar daerah mendapat bagian dana yang sama dari pusat. Pemekaran juga untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan akibat luasnya Provinsi Lampung dan didukung jumlah penduduk yang besar.

Pihak yang kontra berpendapat pemekaran tidak menjamin peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sebab pada hakikatnya tugas pokok dan fungsi pemerintahan adalah mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Jangan sampai pemekaran hanya sebatas komoditas politik elite.

Alasan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dirasa kurang tepat karena otonomi daerah terfokus di kabupaten/kota. Alasan jauh dari pusat pemerintahan provinsi juga tidak relevan karena urusan dengan provinsi sangat jarang.

Pemekaran provinsi tidak terlalu mendesak, justru harus mengembangkan kabupaten/kota. Pihak yang kontra juga berpendapat pemekaran membuka peluang konflik baru, misalnya penentuan ibu kota provinsi yang baru serta konflik internal pada masyarakat.

Evaluasi Bappenas-UNDP

Hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nation Development Program (UNDP) Juli 2008 menyimpulkan pelaksanaan otonomi perlu beberapa perbaikan. Sebelum pemekaran, perlu mempersiapkan aparatur dan infrastruktur.

Tidak kalah penting, pembagian potensi ekonomi yang merata agar DOB dapat sebanding dengan daerah induk. Rencana jangka pendek sebelum pemekaran dilakukan dengan mengubah pola belanja aparatur dan pembangunan. Setelah pemekaran berjalan lima tahun, perlu dievaluasi apakah daerah baru masih tertinggal atau mampu berdiri sendiri.

Studi tersebut menyimpulkan pelayanan publik DOB belum optimal akibat tidak efektifnya penggunaan dana, tidak tersedianya tenaga layanan publik, dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Kinerja aparatur juga rendah terlihat dari ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dan yang tersedia, kualitas aparatur yang rendah, dan aparatur bekerja dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, DOB lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil. Sementara dari aspek keuangan, kinerja DOB kurang optimal akibat kebergantungan fiskal dan hal ini terkait dengan besarnya alokasi belanja modal di DOB, rendahnya pemasukan dari pendapatan asli daerah dan kontribusi ekonomi lainnya. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan belum efektifnya kebijakan keuangan DOB dalam menggerakkan aktivitas ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun investasi.

Persiapan Matang

Dalam hal pengentasan kemiskinan, kemampuan DOB belum dapat mengejar daerah induk. Tinjauan dari sisi ekonomi, ketertinggalan DOB dari daerah induk pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pemekaran daerah hendaknya disikapi secara berhati-hati. Persiapan yang memadai bagi calon DOB mutlak diperlukan. Perlu waktu lama untuk menyiapkan pengalihan aparatur, fasilitas pemerintahan, infrastruktur perekonomian, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Pembagian sumber daya yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur antara daerah induk dan DOB perlu diatur dengan baik. Perekonomian DOB sebaiknya diarahkan untuk mendukung sektor utama, misalnya pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan infrastruktur penunjang maupun tenaga penyuluh lapangan. (Sumber: Lampung Post, 06 Juni 2012).

Tentang penulis:
Robi Cahyadi Kurniawan, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Relasi Politik dan Korupsi

Oleh M Iwan Satriawan

Hampir semua daya upaya telah diusulkan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian terbalik bagi terdakwa korupsi di era pemerintahan Gus Dur, kebun binatang korupsi yang dikemukakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., hingga yang terbaru adalah penerapan judicial collaborator oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Budaya Korupsi

Apabila kita melihat ke belakang, sejatinya praktek korupsi di negeri ini jauh terjadi sejak era sebelum kemerdekaan, yaitu adanya pemberian upeti dari pemimpin daerah atau para kepala desa kepada raja-raja yang berkuasa. Upeti-upeti tersebut diserahkan untuk menunjukkan adanya ketaatan antara bawahan kepada pemimpinnya. Juga untuk memberikan perlindungan dari raja kepada pemimpin di daerah, baik secara fisik berupa perlindungan hukum maupun nonfisik dalam bentuk pengakuan kedaulatan. Hal ini kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi dan kebiasaan.

Lambat laun praktek upeti dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar untuk dilaksanakan jika ingin dipermudah masalah birokrasinya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika tidak dilakukan, akan dianggap sebagai suatu hal yang aneh. Akhirnya, semua praktek korupsi di negeri ini menjadi sebuah budaya yang sangat sulit untuk dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali karena sudah menjadi sebuah budaya.

Akhir-akhir ini banyak politisi yang terjerat kasus hukum di KPK karena diduga melakukan kejahatan korupsi, mulai dari para kepala daerah, pengurus partai politik, menteri, hingga anggota legislatif di Senayan. Yang terbaru adalah kasus yang menimpa Angelina Sondakh, politisi Partai Demokrat. Jauh sebelum itu, beberapa politisi juga tersangkut kasus korupsi, seperti Muhammad Nazaruddin (Demokrat) dan Bulyan Royan (PBR).

Rekrutmen Politik

Setidaknya, ada tiga hal yang harus diperbaiki dalam meminimalisasi praktek korupsi di Indonesia. Pertama, memperbaiki sistem perekrutan politik mulai dari kepala daerah serta anggota legislatif di daerah dan pusat. Hal ini terutama disebabkan banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang akhirnya mendekam di balik jeruji besi setelah divonis dalam kasus korupsi.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung semula diharapkan dapat mencegah praktek korupsi. Namun, kekuatan uang telah mengalahkan segala-galanya. Kerja sama antara politisi, pengusaha, dan birokrasi menyebabkan praktek korupsi tumbuh subur di Indonesia.

Perbaikan rekrutmen politik dapat dimulai dengan cara mengamandemen undang-undang pilkada dan anggota legislatif. Kepala daerah dan anggota legislatif saat mencalonkan diri harus diaudit. Harus dihitung berapa harta yang dimiliki, kemudian dibandingkan antara sebelum menjadi pejabat negara dan sesudahnya. Sesuaikah dengan gaji normal yang didapatkan? Masih terkait proses pemilu, masa kampanye calon harus dipersingkat dan diberlakukan pembatasan penggunaan dana kampanye.

Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil. Pendidikan akan pentingnya pemilu kepada masyarakat harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa yang berkompeten di bidangnya, termasuk para akademisi. Karena dengan munculnya kesadaran berpolitik yang bersih, politik uang dalam pelaksanaan kampanye dapat ditekan serendah mungkin. Masyarakat menjadi paham bahwa jika mereka salah dalam memilih pemimpin, selama lima tahun pula mereka akan hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan.

Pelaku Ekonomi

Ketiga, praktek korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan para politisi, tetapi ada peran serta pelaku ekonomi untuk memuluskan praktek korupsi tersebut. Munculnya korupsi karena adanya kerja sama antara politisi, penguasa ekonomi, dan birokrasi. Perputaran uang lebih banyak di ranah para penguasa ekonomi atau pengusaha.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi tindak korupsi, diperlukan para pengusaha yang jujur dalam menjalankan profesinya, juga tidak menjalankan praktek korupsi dalam mempermudah urusan bisnisnya.

Akhirnya, dari ketiga komponen tersebut, penulis menyimpulkan korupsi tidak akan pernah terjadi jika tidak ada niat dan kesempatan. Dan penulis menyakini dengan berbagai hal yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa ini dalam memberantas korupsi, suatu saat korupsi di negara ini akan dapat dikurangi secara siginifikan. Sehingga, clean dan good goverment dapat terwujud di Republik tercinta ini. (Sumber: Lampung Post, 05 Juni 2012).

Tentang penulis:
M Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung.

Regenerasi, Mungkinkah?

Oleh Gun Gun Heryanto

Gun Gun HeryantoJika melihat gegap gempitanya media massa memberitakan namanama yang berpeluang menjadi “petarung” di bursa calon presiden (capres) 2014, rasanya pemilu itu sudah sangat dekat.

Nyaris tiada hari tanpa pemberitaan menyangkut siapa yang paling berpeluang menggantikan SBY. Demikian pula seluruh energi kreatif partai politik kini mengacu pada fokus yang sama, yakni gelaran demokrasi elektoral yang pastinya akan berlangsung sangat kompetitif. Terlepas dari itu semua, muncul pertanyaan yang merepresentasikan kegalauan kelompok kritis, mungkinkah Pemilu 2014 bisa menjadi momentum regenerasi kepemimpinan nasional?

Feodal-Oligarkis

Tren kepemimpinan di dunia mulai mengarah ke sosok pemimpin muda. Ambil saja contoh terdekat Yingluck Shinawarta (PM Thailand) yang berusia 45 tahun, David Cameron (PM Inggris) berusia 46 tahun, Barack Obama (Presiden AS) berusia 51 tahun,dan Julia Elleen Gillard yang juga berusia 51 tahun. Apa yang menjadi tren di dunia rupanya tak berpengaruh di Indonesia.

Sebut saja namanama kuat yang beredar di bursa capres saat ini, ada Aburizal Bakrie (66 tahun),Prabowo Subianto (61 tahun),Ani Yudhoyono (60 tahun), Hatta Rajasa (59 tahun), Jusuf Kala (70 tahun), dan sejumlah nama sepuh lainnya seperti Megawati Soekarnoputri dan Wiranto.Betapa masih kesulitannya kita memosisikan tokoh-tokoh muda baik dari partai politik maupun bukan untuk diusung mengisi kekosongan proses regenerasi kepemimpinan.Jikapun ada,sejumlah nama pemimpin muda masih berada di wilayah pinggiran, belum menjadi mainstream, padahal regenerasi sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Mengapa kita mengalami kesulitan dalam proses regenerasi itu? Jawaban utama tentu bisa kita alamatkan pada kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.Tradisi kepartaian di Indonesia masih dominan dengan tradisi feodal, oligarkis, dan transaksional. Struktur partai belum menjadi partai modern karena dominannya tiga hal tadi. Ciri feodal lekat dengan kuatnya politik figur dan minimnya upaya mentransformasikan politik figur tersebut pada modernisasi partai politik. Partai bergerak sangat sentralistik dan bergantung pada sosok tertentu di puncak hierarki otoritas partai. Ini dialami oleh Demokrat, PDIP, Golkar, dan lain-lain.

Oligarki terjadi karena distribusi dan alokasi SDM ke jabatan-jabatan publik lebih banyak ditentukan oleh segelintir elite partai sehingga formula yang lazim berlaku adalah dari-oleh-untuk mereka yang menjadi elite partai. Sementara praktik transaksional ditandai dengan proses politik yang high cost karena ditentukan oleh siapa yang bisa memiliki kekuatan hadiah (reward power) berlebih. Artinya, mereka yang punya uanglah yang akan mengendalikan seluruh kebijakan partai.Tradisi ini tentu sudah mapan terpola mereduksi pola-pola regenerasi.

Penulis teringat tulisan Benedict Anderson, Old State, New Society (1983), yang menyatakan bahwa kita (bangsa Indonesia) kini berada pada corak masyarakat baru yang kritis dan menuntut perubahan dibandingkan corak masyarakat di era Orde Baru yang “terkungkung”. Namun di sisi lain wajah kekuasaan negara bersama elite-elitenya masih membawa coraklama.

Bisajadi,corak lama yang masih dominan tadi adalah tradisi feodal, oligarkis, dan transaksional.Corak lama juga banyak kita lihat pada para pemimpin muda, yakni skema politik patron-client yang begitu dominan,sehingga politisi muda yang ada saat ini tidak lebih dari sekadar hasil kloning dari prototipe politisi senior yang menjadi role-modelmereka.

Kriteria Ideal

Presiden Indonesia ke depan idealnya mengacu pada empat kriteria. Pertama, merupakan sosok pemimpin transformatif. Artinya selain memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai pemimpin, dia juga mampu memberi harapan kepada masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan- perubahan sistemik yang bukan semata di level wacana, melainkan juga pada kerja nyata.

Pemimpin transformatif itu tidak bisa lagi kita harapkan dari sosok-sosok kandidat yang sudah mengalami titik jenuh popular vote. Sebut saja nama-nama kandidat yang sudah dua kali kalah dalam pilpres terdahulu. Pemimpin transformatif itu selalu menggerakkan khalayak menuju pemecahan masalah dan memiliki public trust yang sangat tinggi dari masyarakat. Kedua, tidak terbebani dosa-dosa politik masa lalu dan kekinian.Ada beberapa nama kandidat capres yang terkait dengan persoalan hukum seperti dugaan korupsi, pelanggaran yang dilakukan kerajaan bisnisnya, kasus pajak, dan sejumlah persoalan lain.

Ketiga, memiliki performa politik yang memadai, termasuk juga performa ritual, sosial, organisasional, serta performa enkulturasi. Dalam konteks inilah track-record dirinya sebagai politisi sekaligus pemimpin menggambarkan orientasi kepemimpinan menjanjikan di masa depan. Keempat, pemimpin Indonesia ke depan sepatutnya juga merepresentasikan terjadinya proses regenerasi kepemimpinan nasional. Pada momentum 2014 jauh akan lebih baik, jika para pemimpin senior bertransformasi dari aktor menjadi king maker.

Beberapa nama yang belakangan masuk bursa pencapresan ada yang memungkinkan menjadi king maker di 2014, sebut saja Megawati, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie,dan Wiranto. Untuk merealisasi kriteriakriteria tadi, partai politik idealnya menerapkan skema demokratis dalam penetapan capres di partai masing-masing. Misalnya, membuat dan menetapkan indikator-indikator kepemimpinan dan mengujikannya secara terukur pada sejumlah nama kader.Tidak hanya diujikan di lingkup internal, melainkan juga di publik, eksternal.

Mereka yang dalam uji elektabilitasnya rendah seyogianya tahu diri untuk tidak memaksakan kehendak menjadi capres meski dia menjabat ketua umum partai bersangkutan. Cara demokratis lainnya adalah menempuh konvensi partai dengan melibatkan segenap tokoh potensial dari dalam maupun luar partai. Jangan sampai penetapan capres itu tetap dalam skema feodal, oligarkis, dan transaksional karena hal ini akan merusak pemenuhan kriteria-kriteria ideal tadi. Dalam jangka panjang, tentu saja langkah kaderisasi menjadi sangat penting dan menentukan.

Kaderisasi harus berjalan simultan melalui tiga tahap.Tahap merekrut orang untuk masuk ke dalam partai, lantas melakukan pembinaan kader menjadi loyalis sehingga lahir politisi yang profesional, baru kemudian mendistribusikan dan mengalokasikan SDM terbaik partai ke jabatan-jabatan publik seperti cepres dan cawapres. Tentu kita sangat berharap Pemilu 2014 menjadi salah satu entry mengatasi kompleksitas persoalan di negeri ini.Jika kita gagal melakukan regenerasi,kita akan terus berada dalam lorong hitam demokrasi prosedural yang tidak mencerahkan!. (Sumber: Seputar Indonesia, 07 Juni 2012).

Tentang penulis:
Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta.

Antara Holiganisme dan Rasisme

Oleh Mikael Dian Teguh

“Ada hal yang jadi sorotan, seperti isu rasisme dan hooliganisme oleh kelompok fans fanatik dari dua tuan rumah”

Gelegar acara 4 tahunan UEFA Euro 2012 di Polandia-Ukraina mulai membahana meski pamornya masih dianggap di bawah Piala Dunia. Tak kurang dari 16 tim finalis dari 16 negara Eropa akan memperebutkan Piala Henry Delauney, format yang akan diperbaharui pada pergelaran 2016 yang menyertakan 24 finalis.

Yang agak berbeda dari tahun ini adalah adanya pergeseran tren sepak bola di Eropa yang dianggap patokan sepak bola dunia. Dalam satu dekade terakhir, terhitung hanya tiga tim yang mampu memberi kejutan dalam kancah internasional, yaitu Yunani dalam Euro 2004, serta Turki dan Korsel pada Piala Dunia 2002.

Tetapi dengan muncul dan berkembangnya tren sepak bola pragmatis, seperti diperagakan Chelsea FC dalam Liga Champions Eropa, bukan tak mungkin tim-tim superior kecolongan. Dalam final, Bayern Munich, yang juga tuan rumah, harus tersingkir walaupun memiliki statistik mumpuni dengan 7 shoots-on-goal, 20 tendangan penjuru, 55% ball possession, dan 1 hadiah penalti.

Di Polandia dan Ukraina, hingga medio 2011 FIFA mempertanyakan kesiapan dua tuan rumah namun akhirnya segala kelengkapan event, termasuk venue pertandingan dan akomodasi dinyatakan layak pakai. Tetapi masih ada hal yang menjadi sorotan, seperti isu rasisme dan holiganisme oleh kelompok fans fanatik dari dua tuan rumah itu.

BBC dalam sebuah program olahraga yang menyajikan wawancara dengan mantan kapten timnas Inggris, Sol Campbell menayangkan video dokumenter yang menunjukkan suporter memberi salam Nazi dan melemparkan ejekan kepada pemain kulit hitam. Selain masyarakat tuan rumah yang dihebohkan oleh isu rasisme, negara-negara besar yang turut berpartisipasi mengalami pasang surut serupa.

Gaya Hidup

Italia, juara 1968 pun diguncang isu scommessopoli, skandal pengaturan skor jilid dua. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), lembaga tertinggi persepakbolaan telah menindak tegas 14 pemain, termasuk Skipper Lazio, dan pemegang 6 caps timnas Italia, Stefano Mauri. Meski Presiden FIGC Giancarlo Abete menekankan bahwa sepak bola Italia tidak akan dihentikan dengan adanya scommessopoli, publik merasakan tekanan yang makin memuncak.

Harapan yang sama akan menjadi juara di Eropa juga digenggam oleh Inggris, negara asal sepak bola yang notabene belum pernah sekalipun menjuarai. Inggris seakan-akan paceklik pemain. Hal ini seperti diakui FA, federasi sepak bola Inggris, yang menyatakan bahwa terlalu banyak pemain asing merumput di liga domestik sehingga menekan perkembangan talenta lokal.

Selain Inggris, juara bertahan Spanyol juga memiliki masalah serius. Pembuktian juara UEFA Piala Eropa, juara Piala Dunia 2010, dan pemuncak bursa taruhan juga bukan jaminan bahwa Spanyol akan meneruskan hegemoninya.

Dari faktor sejarah, Jerman memang lebih diunggulkan dengan memegang 3 piala EUFA Euro ketimbang juara 1988. Tapi fakta selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa dua tim memiliki peruntungan yang kurang baik dalam kompetisi tingkat dunia dan Eropa.

Polandia dan Ukraina tahun ini akan menjadi saksi superioritas sepak bola Eropa. Lebih dari itu, UEFA Euro 2012 menyuguhkan jenis sepak bola baru, dengan dinamika permainan dan juga berbagai polemik.

Kembali ke Asia, meski tidak bisa disepadankan kualitas dan prestasinya, sepak bola mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup. Lebih dari itu, pasar sepak bola di belahan timur dunia cukup menjanjikan berkaca pada fakta 1,3 miliar penikmat Liga Inggris berasal dari Asia, terbesar di dunia.

Di Indonesia, arti sepak bola melebihi segala karut-marut politik dalam negeri. Memori AFC 2010 dan SEA Games 2011 menjadi secercah harapan. Tapi kemelut dan dualisme liga-PSSI yang tak terselesaikan tak dimungkiri menjadi penghambat. (Sumber: Suara Merdeka, 07 Juni 2012).

Tentang penulis:
Mikael Dian Teguh, kontributor sepak bola Radio SBS Australia, tinggal di Yogyakarta.

Mencermati Pilihan Politik Tere

Oleh Jeffrie Geovanie

Theresia Ebenna Ezeria Pardede yang populer dipanggil dengan sapaan Tere mengambil pilihan politik yang mungkin menurut banyak kalangan tergolong muskil.

Pada saat para koleganya begitu kukuh mempertahankan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun sudah berstatus tersangka dan bahkan sudah menjalani penahanan,Tere malah dengan suka rela mundur dari DPR. Di permukaan, alasan yang dikemukakan adalah untuk berkonsentrasi mengurus ayahnya,Tombang Mulia Pardede, yang sakit jantung dan untuk menyelesaikan kuliah S-2 komunikasi politik di Universitas Indonesia.

Dua alasan ini secara faktual benar adanya. Tapi adakah alasan lain selain mengurus sang ayah dan melanjutkan studi? Sepengetahuan saya, Tere merupakan sosok anggota DPR yang baik dan konsisten dalam menjalankan tugas, selalu berjalan lurus di atas rel yang digariskan. Secara pribadi saya tidak akrab dengan Tere, tetapi dari beberapa pertemuan dan pernyataan-pernyataannya dalam sidang-sidang DPR––yang tak selalu diliput media––tampak dengan jelas kegelisahan jiwa dan ketajaman pikirannya.

Di sebuah media Ibu Kota, Tere yang lahir di Jakarta, 2 September 1979,mengungkapkan bahwa keputusannyauntuk mundur dari DPR dan Partai Demokrat merupakan bagian dari kecintaannya kepada negeri ini.Artinya, ada obsesi besar di balik pengunduran dirinya, yakni bagaimana menjadikan Indonesia yang lebih baik. Ada kesan paradoksal dari pernyataannya itu.Seharusnya, jika benar mencintai Indonesia, ia pertahankan jabatan DPR untuk terus ikut berkiprah memperbaiki sistem agar semuanya berjalan sesuai yang dicita- citakan.Karena di DPR-lah semua komponen sistem politik dirancang dan diputuskan.

Tapi, yang ditempuh Tere justru sebaliknya,ia mencintai Indonesia dengan mengundurkan diri dari DPR. Ini benarbenar menjadi tamparan buat DPR. Ada pesan yang kuat bahwa DPR bukan tempat yang baik untuk mengekspresikan kecintaan kepada Indonesia. Karena logika inversinya berarti, jika ia tetap bertahan sebagai anggota DPR berarti ia tidak mencintai Indonesia. Sudah sedemikian burukkah citra DPR? Dari yang tampak di permukaan bisa jadi benar.

Banyaknya anggota DPR yang terjerat korupsi dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa segala modus korupsi ada dan dilakukan oleh anggota DPR. Bagi seorang idealis seperti Tere,kondisi semacam ini pasti akan menggelisahkan. Membuat jiwanya tidak tenang. Maka benarlah apa kata Arvan Pradiansyah, penulis buku best-seller The 7 Laws of Happines, “Kalau mau bahagia, jangan jadi politisi” (Bandung,Mizan: 2009).

Setidaknya ada tujuh komponen yang menurut Arvan menjauhkan politik dari kebahagiaan: pertama, dalam kebahagiaan ada patience (kesabaran) dan fokus pada proses, sedangkan dalam politik butuh kerja instan dan fokus pada hasil.Kedua, dalam kebahagiaan ada gratefulness (syukur), sedangkan dalam politik kita tak bisa cepat puas.Ketiga, dalam kebahagiaan ada kesederhanaan, dalam politik semua menjadi rumit.Keempat,dalam kebahagiaan ada love (cinta), dalam politik ada kepentingan. Kelima,dalam kebahagiaan ada giving(memberi),dalam politik selalu ingin mendapatkan.

Keenam, dalam kebahagiaan ada forgiving (memaafkan), dalam politik justru berkembang upaya balas dendam.Ketujuh, dalam kebahagiaan ada perasaan berserah diri (surrender), tetapi dalam politik justru selalu meminta kepada Tuhan. Realitas politik seperti itulah yang tampaknya membuat Tere galau.Begitu banyak kejadian yang bertolak belakang dengan cita-cita politiknya. Ia ingin sekali memperbaiki keadaan, tetapi yang terjadi justru ia harus lebih banyak berkompromi dan tahu diri. Ia sadar bahwa seorang anggota DPR hanyalah semacam “pion”yang tak mampu berbuat apa-apa karena semuanya diputuskan melalui kesepakatan bersama atau atas keinginan pimpinan partai yang tak selamanya sesuai dengan idealismenya.

Maka bagi Tere, politik bagaikan barang najis yang harus dijauhi. Ia tak hanya mundur dari DPR, tetapi benar- benar menjatuhkan talak tiga dengan partai politik. “Saya ingin menjadi (anggota) masyarakat madani di mana kata John Lennon (dalam lagu Imagine), partai politik tak perlu ada,”katanya. Kita apresiasi jalan politik yang ditempuh Tere.Tapi saya yakin, pilihan eskapisme semacam itu bukanlah jalan yang terbaik.Menurut saya,jika kita ingin memperbaiki keadaan, keterlibatan secara langsung merupakan keniscayaan. Karena dalam politik, kebaikan tidak akan datang dengan sendirinya. Kebaikan harus direbut dan diperjuangkan.

Dalam politik,kebaikan itu bisa diekspresikan dalam prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi ada sarana,proses, dan tujuan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Partai politik adalah sarana. Dinamika yang terjadi di DPR adalah proses untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan, maka kita tak bisa meninggalkan satu atau dua komponen dari ketiganya, misalnya dengan memotong kompas menuju cita-cita tanpa melalui sarana dan prosesnya.

Itulah mengapa partai politik disebut sebagai pilar demokrasi. Tanpa pilar, bangunan demokrasi akan runtuh. Karena partai politik merupakan keniscayaan dalam proses demokratisasi, jika kita merasa tidak nyaman dengan partai politik tertentu, bukan berarti kita meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan partai politik.Yang seyogianya kita lakukan adalah mencari sarana lain yang lebih sesuai dengan idealisme dan cita-cita politik yang kita perjuangkan. Jalan inilah yang baru-baru ini saya tempuh, mencari sarana lain yang lebih sesuai dengan idealisme dan cita-cita politik yang saya perjuangkan.

Jadi kemunduran saya dari DPR hanyalah konsekuensi dari pilihan politik yang saya tempuh itu,bukan berarti saya menjauh atau meninggalkan partai politik. Karena, sekali lagi, partai politik adalah sarana yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses meraih tujuan. Menurut saya,Indonesia yang baik membutuhkan pemerintah dan DPR yang baik, yang ditopang oleh partai politik yang baik.

Partai politik yang baik membutuhkanorang-orangbaik. Makasaya sangatmenyayangkan langkah Tere atau orang-orang baik lainnya–– seperti Soetrisno Bachir––yang keluar dari (bahkan terkesan antipati pada) partai politik. Jika orang-orang baik terus bertahan, saya masih punya harapan, partai politik akan semakin baik. Dan dengan membaiknya partai politik ada harapan besar, sistem politik yang berjalan di negara ini pun semakin baik. (Sumber: Seputar Indonesia, 4 Juni 2012).

Tentang penulis:
Jeffrie Geovanie, Politisi Partai NasDem.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.766 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan