Arsip untuk Juni 4th, 2012

Pidato Kata-kata

Oleh Mahmudi Asyari

Seorang guru besar ilmu politik pada Selasa, 29 Mei 2012 sore mengirim pesan singkat (SMS) ke saya, intinya menginformasikan pada Selasa malam Presiden SBY menyampaikan pidato melalui televisi mengenai penghematan penggunaan BBM, listrik, dan air. Supaya lebih hemat lagi, tulis profesor itu dalam pesan singkatnya, ’’ Mari kita matikan televisi agar lebih nyata penghematannya.’’

Membaca pesan itu saya tidak kaget jika ada penilaian pidato Presiden memang tidak layak didengar. Selain tidak tertarik untuk mendengarkan mengingat langgamnya selalu sama, saya bersyukur tidak melihatnya karena justru hanya menambah pertanyaan besar.

Alih-alih mengajak menghemat BBM bersubsidi, baik dengan pemberian stiker khusus maupun pemanfaatan perangkat elektronik, mainstream-nya malah menghadirkan kesan masyarakat yang boros. Ikutannya, pejabat (tentunya termasuk pejabat nonsipil) tidak boleh mengisi mobil dinasnya dengan bahan bakar bersubsidi.

Pelarangan itu juga berlaku untuk mobil dinas BUMN dan BUMD, serta perkebunan dan perusahaan pertambangan.

Argumen itu malah menjadi persoalan baru karena pesan yang seolah-olah mengajak prihatin itu sejatinya hanya cara untuk mengakali masyarakat. Pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD memakai bahan bakar bersubsidi apa malah tidak membengkakkan anggaran operasional?

Selama ini mobil pelat dinas, baik itu resmi atau sekadar supaya bisa mendapat jatah bahan bakar gratis, biaya energinya ditanggung kantor. Dengan kata lain, meskipun kesannya mobil-mobil itu dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi demi penghematan, faktanya akan membengkakkan subsidi energi.

Jika sebelumnya untuk 10 liter BBM sebuah mobil dinas hanya perlu uang Rp 45 ribu, dengan aturan baru itu kantor harus menanggung Rp 100 ribu untuk volume yang sama, alias lebih mahal Rp 10 ribu dari harga 10 liter bahan bakar bersubsidi yang hanya butuh uang Rp 90 ribu. Malah ini sebuah kesempatan bagi mobil-mobil dinas mewah, yang menurut Prof Rahardi Ramelan, mantan Menteri Perdagangan era BJ Habibie, diragukan bahwa kendaraan itu benar-benar milik instansi pelat merah.

Tanggungan Pribadi

Itu baru mobil dinas pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, plus kendaraan BUMN dan BUMD. Bagaimana dengan industri? Niat itu tentu bagus, hanya bagamana mengantisipasi kemungkinan pengusaha mengurangi hak-hak buruhnya? Apabila itu juga diterapkan secara konsisten, industri meskipun faktanya banyak yang mampu untuk tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi, ada kemungkinkan pengusaha, terutama dari kalangan perkebunan, mengurangi jatah buruh, terutama terkait dengan kenaikan kesejahteraannya.

Pidato Presiden rasanya tidak lebih sekadar memenuhi janji untuk menyampaikan ajakan berhemat mengingat pelaksanaannya belum tentu efektif karena tidak ada niat kuat dan ketegasan untuk menghemat uang negara.

Justru pidato itu, terutama menyangkut pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD menggunakan bahan bakar nonsubsidi, hanya menambah beban negara meskipun bisa jadi makin hemat secara pribadi.

Pasalnya, dengan menempelkan pelat nomor dinas sebuah mobil pribadi pun bisa mendapatkan pertamax yang uangnya sepenuhnya ditanggung kantor (negara). Bila Presiden bermaksud berhemat seharusnya buatlah aturan tegas yang mewajibkan pejabat dan pegawai negeri pengguna mobil dinas memberi contoh penghematan memakai uang negara. Caranya, bebankan ongkos penggunaan energi ke pribadi, bukan ke pemerintah.

Jika itu dilakukan, tidak hanya acungan jempol untuk SBY, acungan miliaran jempol pun sangat pantas diarahkan kepadanya meskipun hal itu juga tidak menjamin mengingat negara sudah terlilit sakit mental para pejabat, yang bisa saja beramai-ramai menanggalkan pelat dinasnya agar bisa ikut minum BBM bersubsidi. (Sumber: Suara Merdeka, 31 Mei 2012).

Tentang penulis:
Dr Mahmudi Asyari, peneliti dari ICIS Jakarta.

Iklan

Peran Ulama dalam Pembangunan Karakter

Oleh Candrawansah

Tak bisa dimungkiri, peran ulama sangat penting dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dari zaman penjajah, ulama sudah mempunyai peran sangat krusial. Tapi apakah sekarang peran tersebut telah luntur tergerus modernisasi dan westernisasi?

Peran ulama selama masa merebut kemerdekaan sangat mendominasi kehidupan bermasyarakat. Ulama selalu menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan motivasi maupun meredam gejolak sehingga masyarakat tak mudah terprovokasi. Tapi apakah di zaman merdeka sekarang ulama masih berperan meredam gejolak masyarakat?

Pengawal Spiritual

Sebagai contoh demontrasi massa menentang patung Zainal Abidin Pagaralam yang di Kalianda, Lampung Selatan. Apakah ulama tak berperan ataukah memang masyarakatnya yang sudah terlalu emosi sehingga tidak bisa menahan diri? Ulama tidak ubahnya seorang tenaga pendidik, guru, atau dosen. Pembedanya terletak pada formal atau tidaknya kegiatan pengajaran tersebut. Ulama juga bukan status yang dibuat sendiri, tapi oleh masyarakat.

Dalam Islam, ulama memiliki posisi penting mengawal spiritual masyarakatnya. Mereka adalah pewaris Nabi yang harus bisa “menghadirkan Nabi” lewat berbagai kebijakannya. Ironisnya, di antara ulama sendiri selalu terjadi perbedaan pendapat dan terkesan terpecah belah. Masing-masing menggunakan dalil yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Contoh klasiknya adalah perbedaan pendapat mengenai doa qunut yang dipakai ketika salat subuh maupun penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Umar Shihab mengharapkan ulama bersatu dulu. Ia menyayangkan “ulama palsu” yang fanatik terhadap mazhabnya. Untuk menghadapinya, sudah saatnya Indonesia memiliki mufti, yaitu seseorang yang dipercaya oleh umat Islam untuk memutuskan berbagai permasalahan keumatan. Walaupun menurut Umar Shihab Indonesia tidak memiliki tradisi mufti, bila keberadaannya sangat dibutuhkan, kenapa tidak dipilih saja? Padahal beberapa negara lain, seperti Singapura, sudah memiliki mufti dan didukung pemerintahnya. Sementara Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia tidak mempunyai mufti. “Jadi ini suatu ‘kelainan’ bagi kita di Indonesia,” kata Umar Shihab.

Ada satu hal yang banyak orang salah artikan, bahwa kemajuan dalam bidang budaya, ekonomi, dan kemajuan dunia sekarang itu sudah banyak berbeda dan bertentangan dengan ajaran Islam. Seolah-olah Islam sudah tidak up to date. Tidak bisa lagi hidup di tengah alam modern. Padahal kita tahu Islam itu sesuai dengan seluruh zaman.

Panutan Masyarakat

Untuk itu ulama harus membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Pertama, dengan cara membuka pintu ijtihad seluas-luasnya sehingga penemuan ilmiah terbaru, yang belum ada dasarnya atau belum dibahas oleh orang terdahulu, dibahas oleh ulama kita.

Kedua, ulama mampu membuktikan bahwa ia adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi ini tidak terbatas pada mengikuti rasul seperti zaman Rasul, tetapi mengikuti Rasul dan menyesuaikan dengan kondisi zaman modern.

Ketiga, para pelajar atau penuntut ilmu, tidak terpaku pada mazhab-mazhab yang ada. Dia harus menunjukkan bahwa mazhab yang dibawa ulama terdahulu benar pada zamannya dan bisa kurang benar lagi pada zaman sekarang.

Keempat, ulama harus menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak melakukan kekerasan, dan tidak membuat fitnah. Ada orang yang mengatasnamakan dirinya ulama tetapi ajarannya keliru, misalnya mengajarkan kekerasan. Padahal secara hukum orang tidak boleh melakukan kekerasan. Mestinya tindakan itu dilakukan aparat.

Apabila ulama tersebut tidak lagi manjadi panutan, sering melakukan tindakan yang keliru, sehingga orang justru mengikuti dan mengatasnamakan ulama, maka dosanya (ulama) lebih besar dibanding dosa orang yang mengikutinya tadi. (Sumber: Lampung Post, 01 Juni 2012).

Tentang penulis:
Candrawansah, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung

Aktivis Multikulturalisme

Oleh Achmad Fauzi

Dalam momentum Peringatan Hari Kelahiran Pancasila, ada gerakan semu maupun terang-terangan yang dilakukan kelompok Islam untuk memperjuangkan kembali penegakan syariat Islam.

Berbagai peraturan daerah (perda) berbau syariat yang penerapannya cenderung kolot bermunculan menandingi ideologi Pancasila. Benarkah Pancasila yang mewadahi berbagai kepentingan agama, budaya, dan politik masyarakat Indonesia yang bercorak plural sedang terancam?

Ketika orang mempertimbangkan konteks situasi politik Indonesia sejak kebangkitan Orde Baru sampai awal 1980-an dan pada saat masalah Negara Islam kembali mencuat dalam wacana politik Indonesia, Amien Rais menggulirkan pemikiran yang mencengangkan semua kalangan, termasuk almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur).

Dalam bukunya yang provokatif Tidak Ada Negara Islam; Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem, Amien Rais menulis: “Islamic state atau negara Islam tidak ada dalam Alquran maupun dalam Al-Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam.”

Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial, dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain, berarti menurut Islam sudah dipandang sebagai negara yang baik. Apalah artinya suatu negara, kalau hanya formalitas yang kosong.” (hlm. xxiii).

Raja Absolut

Tampaknya pendapat Amien Rais tersebut lebih menekankan pada gagasan negara islami (bukan negara Islam), yakni negara yang tanpa memakai label Islam secara eksplisit. Tetapi justru menegakkan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam, seperti penciptaan masyarakat egaliter, penegakan keadilan dan hukum, pengembangan musyawarah, penghormatan pada pluralisme, dan nilai-nilai universal Islam lainnya.

Almarhum Nurcholish Madjid menyebut label negara Islam secara formalistik tidak pernah dipakai, baik oleh Nabi Muhammad maupun oleh para penerusnya (al-khulafa al-rasyidin). Penguasa-penguasa muslim setelah Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidin yang mengklaim dirinya sebagai khalifah pada hakikatnya adalah raja yang absolut.

Selain absolutisme yang paradoks dengan prinsip keadilan dan egalitarianisme Islam, sistem monarki yang mereka terapkan juga menyimpang dari ajaran Islam. Khususnya tentang suksesi kepemimpinan yang menurut Islam didasarkan pada kualitas pribadi, keilmuan, dan kesalehan; bukan pada pertalian darah atau keturunan.

Cak Nur juga berpendapat istilah negara Islam muncul di kalangan kaum muslim sebagai gejala di masa modern saja. Kemunculannya itu dapat dikaji dalam hubungannya dengan interaksi kalangan muslim dan agama lain. Sebab itu, ide negara Islam, apalagi sebutan formalnya, adalah suatu variabel historis sosiologis, bukan ajaran Islam itu sendiri.

Gagasan negara Islam yang mulai mendapatkan momentumnya pada hari-hari menjelang dan sesudah kemerdekaan, dapat diakui sebagai gagasan yang obscure atau tidak jelas. Dengan kata lain, sejak munculnya kegiatan tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam BPUPKI—yang merumuskan dasar Negara Indonnesia—sebenarnya tidak terdapat konsep yang viable tentang bagaimana seharusnya Negara Islam itu berdiri di Indonesia; bagaimana penyelenggaraan sistem politiknya, dan lain-lain. Zaenal Abidin Ahmad, tokoh Masyumi, memang pernah menulis tentang negara Islam. Namun harus diakui bahwa konsep yang ditawarkan tidak feasible untuk diterapkan di Indonesia.

Sistem Normatif

Penerapan syariat Islam di negara-negara berpenduduk muslim sangatlah problematik. Bahkan di Arab Saudi pun belum ada kesepakatan yang jelas tentang format baku pemberlakuan syariat Islam. Kalau kita lihat lebih jauh, negara-negara yang mengklaim sebagai pionir utama pemberlakuan syariat Islam, seperti Sudan, Iran, dan, Arab Saudi, mereka pun belum ada keseragaman tentang hal ini. Belum lagi negara-negara yang memang tidak mau terjebak dengan jargon formalisasi syariat Islam, seperti Mesir, Lebanon, dan lainnya.

Di tengah ingar bingar pertarungan kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, perlu ditekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana mengaktualisasikan substansi syariat Islam dengan melibatkan tradisi, bukan memformalisasikannya. Karena formalisasi syariat justru kontraproduktif dan hanya mampu menangkap kulitnya.

Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan melalui hukum positif, tetapi harus tetap diperlakukan sebagai sumber sistem normatif keagamaan. Setiap klaim pendirian negara Islam untuk melaksanakan syariat Islam selamanya akan mengandung kontradiksi secara terminologis.

Di samping itu, secara konseptual, Islam sebagai asas negara merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebagai institusi politik, suatu negara tidak bisa dicirikan sebagai islami atau tidak islami. Dan usaha keras untuk mengintegrasikan syariat Islam dalam hukum positif berarti akan menanggalkan dasar Islam dari sistem normatifnya.

Romantisme Religius

Dengan demikian, gagasan dan usaha membangun negara Islam di Indonesia, baik secara damai sebagaimana dilakukan Masyumi, maupun secara radikal seperti yang diperjuangkan Kartosuwiryo, pada hakikatnya lebih bertitik tolak pada romantisme religius dan normativisme keagamaan belaka.

Pernyataan K.H. Ahmad Shiddiq tentang Pancasila sebagai bentuk final perjuangan politik Islam di Indonesia merupakan wacana dekonstruksi negara Islam. Mohamad Roem memberikan pernyataan tak kalah menarik. Beliau mengatakan negara Indonesia dengan ideologi Pancasila muncul dari pengalaman dan eksperimen kaum muslim Indonesia dalam interaksinya dengan realitas sosial dan kulturalnya sendiri. Sebab itulah, Islam di Indonesia tidak perlu accurity copy dari Islam di Arab Saudi atau di manapun. Islam dapat berkembang menurut garis sendiri di berbagai negara. (Sumber: Lampung Post, 01 Juni 2012).

Tentang penulis:
Achmad Fauzi, Alumnus UII Yogyakarta.

Merampas Harta Kekayaan Koruptor

Oleh Dominikus Dalu S

Editorial Media Indonesia, Jumat (18-5), dengan judul Perjalanan Dinas Sarang Penyamun, menyoroti korupsi perjalanan dinas oleh birokrasi pemerintahan. Sesuai dengan hasil temuan BPK nilainya mencapai 40% dari biaya perjalanan dinas Rp18 triliun selama setahun.

Praktek korupsi perjalanan dinas tersebut bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman Orba. Kasus yang sempat menghebohkan adalah mark-up tiket perjalanan dinas di Kemenlu pada 2010, yang menyeret sejumlah pejabat masuk penjara.

Di Provinsi NTT, misalnya, perjalanan dinas fiktif oleh pejabat pemda dengan jumlah hari dalam perjalanan dinasnya melebihi hari dalam sebulan. Motif curang perjalanan dinas lainnya yaitu pemalsuan tiket perjalanan dinas kerja sama dengan perusahaan travel atau agen tiket pesawat. Untuk meyakinkan tiket tersebut asli itu bahkan didukung dengan bukti boarding pass.

Peran lembaga pengawasan internal birokrasi di semua instansi pemerintahan selama ini sungguh melempem, seperti Inspektorat Jenderal dan pengawasan internal lainnya. Alih-alih melakukan pengawasan, semuanya justru terjebak pada perilaku koruptif. Itu situasi yang sungguh memprihatinkan.

Berharap kepada KPK

Karena itu, kita berharap KPK dengan segala kewenangan menjadi pionir pemberantasan korupsi. Jika KPK pun tak dapat berbuat banyak, bersiaplah kita menjadi negara gagal (failed state). Menilik ketentuan hukum mengenai pemberantasan korupsi sepertinya sudah lebih dari cukup dan sangat memadai sebagai senjata para penegak hukum. Yang belum ialah tindakan atau bukti nyata pemberantasan korupsi.

Sejatinya, selain UU Tipikor, koruptor dapat dijerat dengan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal 77 UU tersebut mengatur “untuk kepentingan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana”. Pasal inilah yang menjadi dasar hukum pembuktian terbalik.

Selama ini para pelaku korupsi biasa hidup mewah. Jika mereka dimiskinkan, dampaknya akan sangat luar biasa. Selain bisa mengembalikan kerugian keuangan negara, itu dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) terdapat lebih dari 24 jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dijerat dengan TPPU, yakni dari kejahatan korupsi sampai kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, ditambah semua jenis kejahatan lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Harta kekayaan yang diperoleh dari semua jenis kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang asalkan terdapat cukup alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Penjelasan pasal itu bahkan menyatakan penentuan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda (double criminality). Demikian banyaknya jenis tindak pidana yang hasil kejahatannya dikategorikan sebagai pencucian uang.

Tepat kiranya penegak hukum menggunakan ketentuan TPPU untuk menjerat pelaku kejahatan, terutama koruptor, yang terbukti merugikan negara dan menyengsarakan kepentingan banyak orang.

Mengingat, sejauh ini hanya beberapa kasus korupsi yang pelakunya dijerat dengan pasal pencucian uang (money laundering). Contohnya kasus dengan terpidana Bahasyim Assifie dan Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak yang menggelapkan pajak. Adapun yang masih dalam penyidikan ialah kasus dengan tersangka Dhana Widyatmika (penggelapan pajak), Muhammad Nazaruddin (kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia), dan Wa Ode Nurhayati (kasus Badan Anggaran DPR).

Tetap Mewah

Para koruptor selama ini dihukum terlalu ringan karena hanya hukuman badan, tidak sepadan dengan kejahatan mereka. Hukuman pengganti atau denda bagi koruptor berupa sejumlah uang biasanya tidak diindahkan dan lebih memilih hukuman badan (subsider).

Setelah selesai menjalani hukuman, para koruptor tetap hidup mewah karena tidak dimiskinkan. Sudah saatnya menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU dalam menjerat para koruptor. Dalam kasus Bahasyim, misalnya, walaupun hanya dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, harta Bahasyim senilai Rp60,9 miliar dan 681.147 dolar AS dirampas untuk negara.

Dalam perkara Gayus, selain memvonis penjara, Majelis Hakim juga memiskinkan Gayus dengan menyita hartanya senilai Rp74 miliar untuk negara. Dengan demikian, para koruptor tidak hanya dihukum badan, tetapi harta kekayaannya dari hasil korupsi pun dirampas untuk negara. Jika semua elemen masyarakat di negeri ini sudah bersepakat tidak ada toleransi sekecil apa pun bagi para koruptor, wahai penegak hukum, tunggu apa lagi?. (Sumber: Lampung Post, 31 Mei 2012).

Tentang penulis:
Dominikus Dalu S, Asisten Senior Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia

Melindungi Lahan Produktif

Oleh Bambang Sadono

Laporan harian ini edisi 20 Mei 2012 tentang lahan pertanian makin terkikis perumahan kembali membuat galau. Hal yang sama juga berulang-ulang dikeluhkan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Lahan pertanian terus menyempit, sementara produksi tanaman pangan diminta terus meningkat. Petani yang terpaksa mengalihkan lahannya juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena desakan sosial ekonomi.

Fenomena ini mengingatkan saya pada fakta di pinggiran kota Brussel Belgia tahun 2002 masih ada sawah. Saya bertanya-tanya mengapa tanah itu tidak dibuat perumahan, setidaknya ruko atau perkantoran. Ternyata pemilik lahan itu tidak salah perhitungan. Dengan membiarkan tanahnya tetap berupa lahan pertanian, ia mendapat bonus, antara lain keringanan pajak.

Apa yang terjadi di Belgia sebenarnya sudah diadopsi Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada Pasal 38 (1) mengatur bahwa dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dapat diberikan insentif dan/ atau disinsentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketentuan mengenai reward and punishment itu bisa digunakan untuk memacu pemilik tanah memanfaatkan lahannya sesuai dengan kebijakan tata ruang yang diatur dalam peraturan perundangan. Khusus untuk mempertahankan lahan pertanian, UU Nomor 26 Tahun 2007 juga memproteksi secara khusus.

Pasal 48 (1) mengatur penataan ruang kawasan pedesaan antara lain diarahkan untuk konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, dan pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. Bahkan Pasal 48(2) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kawasan lahan abadi pertanian pangan. Perintah inilah yang kemudian melahirkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).

Usulan anggota DPRD Jateng Khafid Sirotudin terkait pembuatan Perda LPPB, selain mengatur perlindungan lahan pertanian tanaman pangan secara teknis, juga merupakan komitmen politik daerah mengatur tata ruangnya secara produktif. Memenuhi fungsi tanah sebagai tempat permukiman, sebagai lahan industri, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya tidaklah salah. Tetapi juga tidak boleh seenaknya mengalihkan fungsi lahan tanaman pangan, yang memang mempunyai posisi strategis.

Kemauan politik untuk melindungi kawasan pertanian strategis tersebut diperkuat dengan lahirnya PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemberian Insentif

Ruang lingkup regulasi itu seperti diatur dalam Pasal 2 meliputi penetapan LPPB, dan alih fungsi LPPB. Penetapan LPPB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; LPPB, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan pemerintah ini mensyaratkan agar semua penetapan dan seandainya terjadi alih fungsi lahan, diintegrasikan dalam RTRW. Persoalannya adalah jika RTRW sudah ditetapkan, apakah harus mengubah perda, atau dilakukan dengan perda yang terpisah.

Khusus mengenai kebijakan insentif dan disinsentif dalam penataan LPPB, dikeluarkan PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemprov seperti tercantum dalam Pasal 6 secara lebih konkret bisa memberi insentif berupa bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LPPB. Adapun pemkab/ pemkot bisa memberi insentif berupa bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan

Dari segi peraturan, relatif sudah cukup untuk melindungi lahan pertanian pangan abadi. Persoalannya adalah penegakan hukumnya agar sebagian besar perwujudannya kembali kepada pemerintah, termasuk pemprov dan pemkab/ pemkot. Sepanjang menyangkut fasilitasi melalui perda, seyogianya harus melibatkan DPRD. (Sumber: Suara Merdeka, 31 Mei 2012).

Tentang penulis:
Dr Bambang Sadono SY, Wakil Ketua DPRD Jateng, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM).

 

Solidaritas yang kian Menipis

Oleh Reni Permatasari

Dalam beberapa kasus, terlihat bagaimana rasa sosial, rasa kepedulian, dan rasa kesetikawanan masyarakat kita semakin menipis. Dengan kata lain, solidaritas dalam masyarakat kita mulai memudar.

Dalam komunitas, masyarakat kita sering bersikap mendua. Mereka tidak lagi memiliki rasa kebersamaan dalam menghadapi tindak kriminalitas. Sikap mementingkan diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri, demi keselamatan diri sendiri, dan demi kesejahteraan diri sendiri seakan-akan benar-benar merasuki jiwa-jiwa manusia Indonesia. Asal tidak bersangkutan dengan dirinya, selama tidak merugikannya atau tidak pula menguntungkannya, ia tidak akan peduli. Terserah orang lain yang mendapatkan celaka, yang penting ia tidak. Sungguh egois.

Sikap Masa Bodoh

Dalam pribadi-pribadi seperti itu melekat keengganan untuk membantu korban kejahatan. Mereka bersikap masa bodoh, apatis, dan seolah-olah tidak tahu-menahu tentang perkara kriminalitas yang terjadi di depannya. Mereka segan berurusan dengan hal-hal semacam itu, apalagi hendak mengambil risikonya yang berat atau menjadi saksi dalam suatu peristiwa tindak kejahatan.

Hal itu mungkin disebabkan banyaknya ketimpangan atau ketidakadilan yang mereka rasakan. Yang ditodong orang lain, tetapi yang paling repot justru yang membela (membantu). Inilah yang perlu dipikirkan: bagaimana melindungi saksi pelapor, korban, dan orang-orang lain terlibat dalam membongkar kejahatan, langsung atau tidak langsung. Sialnya, hukum hanya menekankan perlindungan hak tersangka/pelaku tidak kriminalitas, sedangkan korban, saksi, atau pihak lainnya tidak terlindungi secara hukum.

Walaupun kecenderungan penurunan solidaritas lebih banyak pada kalangan masyarakat perkotaaan yang karena heterogennya menyebabkan rasa kepedulian atau kebersamaan antarwarga kota lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang homogen, tidak menutup kemungkinan terjadi penurunan rasa solidaritas masyarakat di perdesaan.

Bukan suatu hal yang aneh jika pelaku tindak kriminalitas bisa merajalela di perdesaan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya frekuensi aksi-aksi kejahatan di perdesaan. Paling tidak ini merupakan indikasi yang menunjukkan pemudaran solidaritas bermasyarakat.

Menekan Kriminalitas

Kesiapan dan kemampuan pihak keamanan dalam menggulung para pelaku tindak kejahatan yang cenderung meningkat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, bagaimanapun harus diakui tidak kurang, malah dapat dikatakan semakin berhasil. Meskipun demikian, aksi kejahatan tetap saja terjadi.

Terlepas dari latar belakang sosial dan motivasi para pelaku kejahatan, masyarakat tampaknya lebih mempersoalan masalah keamanan, baik secara pribadi maupun kelompok, semata-mata merupakan tanggung jawab dan urusan petugas keamanan.

Mengandalkan petugas saja sebagai ujung tombak keamanan adalah persepsi yang menyesatkan. Sebab, masyarakatlah seharusnya yang bertindak lebih dulu sebagai petugas terdepan. Masyarakat ada di mana-mana, sedangkan petugas belum tentu berada di tempat kejadian.

Dalam diri setiap warga harus tertanam rasa kepedulian, kebersamaan, dan kesetiakawanan yang kemudian akan mengkristal menjadi suatu solidaritas bermasyarakat.

Solidaritas inilah yang mewujudkan kerja sama anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, termasuk di dalamnya bahu-membahu menumpas atau menggagalkan aksi-aksi kejahatan. Intensitas kriminalitas yang cenderung meningkat menyebabkan masyarakat semakin takut. Masyarakat seakan kehilangan power, tidak ada keberanian dan kemampuan untuk melawan kriminalitas.

Untuk itulah perlu ditumbuhkan keberanian menghadapi kriminalitas di kalangan masyarakat agar penjahat berpikir panjang untuk melakukan aksinya. Keberanian ini berhubungan erat dengan solidaritas bermasyarakat karena solidaritas bermasyarakat tanpa keberanian bertindak, berkorban, dan menanggung risiko adalah bohong.

Solidaritas Positif

Di samping solidaritas, tentu banyak hal yang harus diperhatikan dalam usaha menekan kriminalitas yang tidak kalah pentingnya dari solidaritas itu sendiri, di antaranya patut diciptakan suasana yang tidak akan memungkinkan terjadinya tindak kriminalitas, serta jangan merangsang aksi kejahatan itu sendiri.

Satu hal yang tidak boleh terjadi: solidaritas yang berlebihan. Misalnya, pengeroyokan terhadap seorang tersangka pencuri ayam sebagai salah satu bentuk solidaritas yang berlebihan (overacting).

Solidaritass yang dimaksud bukan solidaritas yang justru mengabaikan rasa kemanusiaan semacam itu, malainkan solidaritas yang mengenal etika, tidak menyalahi hukum dan agama. Dengan solidaritas yang yang semacam inilah kriminalitas akan ditekan. (Sumber: Lampung Post, 31 Mei 2012).

Tentang penulis:
Reni Permatasari, Praktisi pendidikan, tinggal di Bandar Lampung.

 

Mengubah Nasib Pandeglang

Oleh Eko Supriatno

1 April 2012, Kabupaten Pandeglang genap berusia 138. Sebagai ungkapan menyambut HUT Kabupaten Pandeglang, saya sebagai warga atau bagian dari masyarakat Pandeglang, mengucapkan “Selamat Ulang Tahun Pandeglang yang ke-138”, Semoga Pandeglang semakin baik dalam pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja, “Pandeglang harus lebih baik dalam hal keamanan, transportasi, ekonomi, sosial , budaya, dan lingkungan”. Dan di usia yang ke-138 ini, sebuah umur yang cukup tua, dan harapan semoga pembangunan dan tata kota di Kabupaten Pandeglang yang terkenal dengan sebutan “Kota seribu pesantren, seribu kyai, dan seribu santri” ini tetap sukses dan Pandeglang kembali sejuk.

Di Pandeglang seputar kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesejahteraan, pendidikan murah, kesehatan gratis, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, toleransi beragama (Kasus Ahmadiyah Cikeusik – Pandeglang), suasana serba kekurangan, fasilitas dan infrastruktur “Mahahancur” (jalan Labuan–Pandeglang), hampir selalu menjadi materi “obrolan” masyarakat.

Merubah wajah dan nasib Pandeglang ini memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bim salabim, layaknya pesulap ulung yang dapat menghilangkan sesuatu dan memunculkannya kembali dalam sekejap.

Dalam pandangan penulis, banyak hal potensial lain yang bisa “dilakukan” dan “digarap” oleh pemerintah daerah pandeglang dalam meraih simpati publik dan mensejahterakan masyarakatnya. Pertama, Persoalan ekonomi misalnya. Kemajuan perekonomian Pandeglang ini tidak bisa diselesaikan dengan menyuguhkan satu proposal program, misal ekonomi kerakyatan saja. Namun harus lebih komprehensif, dan memiliki skala prioritas. Sektor riil, sektor koperasi, pemberdayaan ekonomi lemah, penguatan ekonomi mikro dan makro juga harus sejalan sinergis menopang pertumbuhan ekonomi. Disinilah pemerintah pandeglang di uji kemampuannya untuk menyuguhkan solusi konkret bagi perbaikan sistem dan maksimalisasi sektor perekonomian pandeglang. Kedua, pendidikan. Persoalan pendidikan bisa menjadi salah satu topik ‘implementasi’ pemerintah Pandeglang untuk meraih simpati publik. Coba tengok Kevin Rudd, Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh yang baru saja terpilih juga mengangkat isu pendidikan sebagai implementasi pemerintahannya. Rudd berjanji untuk menghadirkan digitalisasi di ruang-ruang kelas dengan memberikan jatah satu komputer untuk setiap anak. Luar biasa!!

Pendidikan sebenarnya bisa menjadi ”magnet” besar ketertarikan masyarakat. Pasalnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Keinginan untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik di tengah kehidupan ekonomi yang serba terbatas, menjadikan masyarakat begitu haus akan adanya tawaran perubahan kebijakan, semisal pendidikan gratis dan beasiswa pendidikan bagi kalangan miskin. Ketiga, kesehatan juga sangat menarik. Isu kesehatan menjadikannya sebagai tawaran cerdas menghadapi persoalan Pandeglang. Lebih lagi bila berkolaborasi dengan isu pendidikan. Hadirnya pendidikan yang tinggi jika tidak didukung derajat kesehatan yang memadai akan menimbulkan ketimpangan. Bisa dipastikan, kolaborasi dan sinergi ketiga isu diatas dapat menjadi produk paling laris “Erwan Kurtubi dan Hj. Heriyani” untuk meraih simpati masyarakat. Harus diingat, janji adalah janji yang harus ditepati dan diperjuangkan. Konsep ”habis manis sepah dibuang” mutlak dihindari. Untuk kesekian kalinya, jangan lagi kecewakan rakyat dengan segala pengharapannya. Apalagi dengan sengaja menjual kesengsaraan rakyat demi sekedar meraih kekuasaan semata.

Catatan Kritis

Dan yang akan saya soroti pada tulisan ini adalah jalan yang “Mahahancur” (khususnya jalan Labuan–Pandeglang). Ya, sudah menjadi pemandangan umum setiap musim hujan tiba di Pandeglang jalan kembali rusak. Lubang menganga dan bergelombang terdapat puluhan kilometer. Bukan di badan jalan saja, akan tetapi lubang menganga antar jembatan, sehingga menyebabkan terjadinya tanjakan tinggi dan menyebabkan “istilah insiden” ban mobil tersangkut. Dari amatan penulis, ruas jalan yang berlubang itu “kira-kira” memiliki kedalaman sekitar 20-30 centimeter dan lebar cukup beragam. Ruas jalan yang rusak itu hampir ada di sejumlah lokasi lainnya di Pandeglang. Dan lubang-lubang tersebut tampak “menganga dan menganga” yang membuat rawan sekali kecelakaan.

Ironis memang, anggaran perbaikan jalan yang begitu besar setiap tahun dikucurkan Pemprov Pandeglang tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Saya sering katakan “Perbaikan jalan rusak hanya pepesan kosong saja”.

Menurut penulis, ada beberapa catatan “kritis” berkenaan fasilitas dan infrastruktur yang “Mahahancur” ini ( khususnya jalan Labuan–Pandeglang), Pertama, Pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik jalan “utama”, arteri, kolektor dan lokal di Pandeglang masih “kelihatannya” berorientasi proyek. Akibatnya, jalan yang baru dibangun pun cepat rusak karena kualitasnya terabaikan. Kedua, Pembangunan jalan raya menghasilkan fee yang sangat besar untuk oknum-oknum tertentu. Proyek pembangunan jalan selama ini tanpa memperhatikan kualitas. Pelaksanaan pembangunan jalan di Pandeglang terkesan dikerjakan asal-asalan. Pengawasan dari instansi terkait juga lemah yang membuat kontraktor bebas melenggang. Ketiga, Minimnya pengawasan dan adanya kerjasama yang “baik” antara oknum pejabat dengan para kontraktor pembangunan jalan dalam menggerogoti uang rakyat membuat kondisi jalan terus memprihatinkan. Keempat, Persoalan jalan rusak atau berlubang kerap dikeluhkan masyarakat. Jangan sesudah masyarakat mengeluh baru jalan rusak itu diperbaiki.

Dan menurut penulis, ada beberapa solusi atau langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah Pandeglang dalam mereformasi dan merevitalisasi konsep persoalan jalan ini, yaitu: Pertama, harus adanya “pemeliharaan jalan”, artinya pemeliharaan jalan harus dilakukan secara cepat agar tidak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki dana tanggap bencana yang bisa digunakan untuk mempercepat perbaikan jalan. Kalau pengendara sudah celaka di jalan raya itu sudah merupakan bencana. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyatnya meninggal hanya karena jalan rusak. Kedua, perlu adanya “perencanaan” yang baik sebelum pembangunan jalan dilakukan. Termasuk memilih konstruksi apa yang cocok di suatu ruas jalan agar anggaran yang ada dapat maksimal dinikmati masyarakat. Ketiga, Pemerintah Pandeglang “seyogyanya” berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki ruas jalan negara yang rusak. Hal itu sangat mendesak dilakukan mengingat jalan rusak terus terjadi sepanjang tahun.

Ada sebuah rangkuman pendapat “tentang konstruksi jalan” dari pakar konstruksi jalan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ofyar Z Tami. Ada tiga penyebab utama jalan cepat rusak di daerah. Pertama, karena drainase buruk. Drainase buruk membuat air akan mengalir ke jalan dan memasuki lubang-lubang hingga bagian terkecil. Kedua, akibat tonase kendaraan yang melewati jalan tidak seimbang. Setiap ruas jalan masing-masing memiliki daya tahan tersendiri. Sehingga perlu pembatasan kendaraan-kendaraan berat untuk memasuki jalan tertentu. Dan yang ketiga adalah kualitas jalan. Kualitas jalan di Pandeglang itu di bawah standar sehingga jalan cepat rusak dan berlubang sekalipun baru dibangun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Menurut aturan pembangunan, jalan yang baru diperbaiki bisa bertahan hingga beberapa tahun. Karena layer hotmix yang bahannya terdiri dari campuran agregat halus dengan agregat kasar, dan bahan pengisi (filler) dengan bahan pengikat aspal dalam kondisi suhu panas tinggi. Jenis aspal beton yang biasa digunakan untuk memperbaiki ruas jalan di Pandeglang adalah wearing course laston dengan tebal penggelaran minimum 4 sentimeter. Bahan itu digunakan sebagai lapis permukaan jalan dan mampu menahan beban lalu lintas berat. Aplikasi aspal beton secara luas digunakan sebagai lapisan permukaan konstruksi jalan dengan lalu lintas berat, sedang, ringan, dan lapangan terbang, dalam kondisi segala macam cuaca. Stabilitas aspal beton itu juga tinggi sehingga dapat menahan beban lalu lintas tanpa terjadi deformasi. Kualitas jalan aspal beton (hotmix) dan rigid di Pandeglang dipertanyakan. Pasalnya, setelah ruas jalan diperbaiki, dalam beberapa bulan, bahkan hanya dalam hitungan pekan sudah kembali rusak. Jalan raya di Pandeglang cepat rusak akibat drainase yang buruk. Saat drainase tidak berfungsi secara baik, jalan raya akan tergenang air yang akhirnya mempercepat kerusakan jalan. Musuh jalan itu adalah air. Kalau drainasenya buruk pasti jalan di sekitarnya cepat rusak. Selain itu, struktur jalan juga kurang direncanakan secara baik sehingga mudah pecah. Sehingga, keselamatan pengguna kendaraan terancam, terutama kendaraan roda dua akibat banyaknya jalan yang berlubang di sepanjang jalan Pandeglang, kondisi jalan diperparah dengan intensitas hujan yang tinggi, kondisi tersebut bertambah sulit ketika hujan turun, pengendara roda dua dan empat sulit membedakan jalan bagus dan berlubang karena ketika air tergenang banyak kendaraan terkecoh dan jatuh ketika terjebak dalam lubang.

Di Tahun 2012 ini, Pandeglang infrastruktur demokrasi sudah mulai mapan, hak-hak rakyat secara politik sudah mulai terbangun, rakyat “kesadarannya” sudah bergeser mengikuti kondisi faktual. Akan tetapi, ironisnya secara ekonomi masyarakat kita semakin terpuruk. Recovery akibat krisis ekonomi tidak menyentuh masyarakat kecil terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, masih rendahnya tingkat pendapatan yang diperparah dengan senjangan pendapatan (income gap).

Penulis tegaskan, sepantasnya masyarakat Pandeglang kini dan kedepan, tidak hanya di jadikan komoditas politik. Yang lelah menunggu, diamputasi hak-haknya, dianulir segala harapan dan masa depannya. Tiba waktunya kini suara masyarakat Pandeglang benar-benar menjelma menjadi suara Tuhan (Voc populi voc Dei), menikmati deposito-deposito kesejahteraan yang telah lama tergadaikan. Masyarakat Pandeglang sudah saatnya bisa membuka rekening kemakmuran yang riil, tidak sekedar untuk menaruh dan menyimpan dokumen dan arsip dukungan lima tahunan.

“Selamat Ulang Tahun Pandeglang yang ke-138”, Semoga Pandeglang semakin baik dalam pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja, “Pandeglang harus lebih baik dalam hal keamanan, transportasi, ekonomi, sosial , budaya, dan lingkungan”. Dan di usia yang ke-138 ini, sebuah umur yang cukup tua, dan harapan semoga pembangunan dan tata kota di Kabupaten Pandeglang yang terkenal dengan sebutan “Kota seribu pesantren, seribu kyai, dan seribu santri” ini tetap sukses.

Tentang penulis:
Eko Supriatno SIP MPd, direktur Banten Religion and Culture Center (BRCC), dosen FISIP Universitas Mathla’ul Anwar Banten, ketua ICMI Orsat Labuan. Kontak person: 081385628075. Email: eko_mpd@yahoo.co.id

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.689 hits
Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan