Ancaman Bagi Lingkungan Hidup di Pulau Terkecil (Bagian II)

Oleh Siti Kotijah

Pengantar redaksi:
Tulisan ini merupakan Legal Opini tentang Rencara Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kabupaten Kutim, Ancaman bagi Lingkungan Hidup di Pulau Terkecil. Dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi 5 Mei 2011. Bagian II, edisi 12 Mei 2011. Bagian III, edisi 19 Mei 2011. Bagian IV, edisi 26 Mei 2011. Bagian V, edisi 2 Juni 2011.

UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa secara filosofi merupakan bagian dari SDA yang diberikan Tuhan Yang maha Esa dan dikuasai oleh negqra, perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecial, memiliki keragaman potensi SDA yang tingggi= dan sangat penting dlam pengembangan social ekonomi, budyaa dan lingkungan , penyangga kedaulatan rakyat, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan nusantara . Menurut pasal 1 UU No.27 Tahun 2007, antara lain:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

3. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

4. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

5. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu;

6. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

7. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

8. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

9. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

10. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Konsep interrated coastal management merupakan pedoman dalam pengaturan pemanfaaatn dan pengelolaan SDA diwilayah pesisir dengan memperhatikan lingkungan, implemntasi dilakukan sebagai upaya mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya diwilayah pesisir.

Analisis Hukum

1. Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kutim, Menurut UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil

UU N0.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil disebut kemudian dengan PWP-PK, merupakan dasar bagi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir sebagain besar bersifat sektor yang mengatur sector-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan pengelolaan pesisir. UU PWP-PK terdiri atas norma-norma pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan , pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Pasal 6 UU PWP-PK, disebutkan bahwa,

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara engintegrasikan kegiatan:

a.antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b.antar-Pemerintah Daerah;

c.antarsektor;

d.antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;

e.antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan

f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,247 hits
Mei 2011
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: