Arsip untuk April 21st, 2011

Radikalisme Agama

Oleh Said Aqil Siroj

Radikalisme agama, dalam pengertian konotatif sebagai ide dan praktik kekerasan bermotif agama, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Semestinya negeri ini sudah kenyang pengalaman, tetapi mengapa pemerintah selalu terlihat kedodoran?

Tentu saja pemerintah yang paling bertanggung jawab menangani radikalisme agama di Indonesia. Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya tanggung jawab besar. Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh lebih dari separuh warga negara, Presiden wajib melindungi dan menjamin hak hidup rakyat Indonesia.

Namun, dari serangkaian kasus yang terus terjadi, muncul kesan pembiaran. Penanganan aparatur pemerintah cenderung reaksioner. Dari hari ke hari kasus radikalisme terus terjadi dan tidak jelas apa capaian penanganan pemerintah. Ini memunculkan dugaan ketidakseriusan pemerintah menangani radikalisme agama.

Kesannya justru radikalisme agama menjadi komoditas politik sebagai pengalih isu. Peristiwa di Banten dan Temanggung, misalnya, secara drastis meredam gencarnya pemberitaan mengkritik kinerja pemerintah. Hingga hari ini tidak jelas apa hasil pengusutan dan penegakan hukum terhadap kedua peristiwa itu. Pengabaian terjadi hampir di semua kasus yang bermotif radikalisme agama.

Sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial. Dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu. Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir.

Legal-formal dan budaya

Saya memandang penanganan radikalisme agama idealnya menempuh langkah legal-formal dan kebudayaan. Pendekatan legal-formal mengasumsikan tanggung jawab negara melalui koridor konstitusi dan prosedur hukum. Pemerintah bertanggung jawab melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati. Empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mesti ditegakkan.

Membiarkan radikalisme agama sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terus terjadi. Pembiaran adalah pelanggaran hak secara pasif. Bukan tidak mungkin masyarakat justru bertanya, apakah radikalisme agama sengaja dipelihara? Apakah radikalisme agama bagian dari desain besar untuk meraih dan mengamankan kepentingan politik tertentu?

Dalam hal ini Kementerian Agama yang berkewajiban menjadi ”penghulu” semua agama justru sering berat sebelah dan merugikan kaum minoritas. Kita tak melihat ada kebijakan preventif dari Kementerian Agama. Sebagian besar kebijakan bersifat reaksioner dan sekaligus menyuburkan potensi kekerasan.

Peran intelijen dan kepolisian juga patut dipertanyakan karena seolah-olah selalu kecolongan dan kebobolan. Kita tak habis pikir mengapa kasus demi kasus terjadi dan heboh di media massa.

Dari sekian catatan buruk yang ada, kepala pemerintahan harus melangkah taktis, strategis, fundamental, dan tegas. Ini mutlak karena bersandar pada hak warga negara dan keutuhan NKRI yang diamanatkan oleh konstitusi. Presiden tentu tidak ingin dianggap tak serius menangani deradikalisasi agama. Karena itu, upaya deradikalisasi agama tak boleh sebatas simbol tanpa kerja nyata.

Persilangan budaya

Bagaimana dengan langkah kebudayaan? Pertama-tama mesti dimengerti bahwa fakta sejarah keagamaan Nusantara berada pada suatu kontinum persilangan budaya. Wajah keagamaan di Indonesia menemui kematangannya justru karena telah bersalin rupa dalam paras Nusantara. Islam, sebagai misal, Islam Nusantara adalah wujud kematangan dan kedewasaan Islam universal. Secara empiris, ia terbukti bisa bertahan dalam sekian banyak kebudayaan non-Arab. Ia bahkan ikut menciptakan ruang-ruang kebudayaan yang sampai hari ini ikut dihuni oleh mereka yang non-Muslim sekalipun.

Memang sejak zaman Imam Bonjol sekalipun radikalisme agama sudah menjadi bagian dari kontestasi kebudayaan. Ia ada untuk mengacak-acak tradisi yang sudah mapan dengan isu puritanisme, pemurnian akidah, dan semacamnya. Radikalisme Islam macam ini mudah dikenali karena memilih jalur dakwah dengan perspektif kekerasan dan menghindari tegur sapa yang hangat.

Pandangan radikal melihat Islam Nusantara sebagai Islam yang menyeleweng dari garis doktrinernya—sesuatu yang juga menghinggapi pandangan peneliti Barat, seperti Clifford Geertz.

Saya menentang pandangan tersebut. Kematangan Islam Nusantara memungkinkannya menyumbang begitu banyak khazanah budaya justru karena dilandasi keyakinan keagamaan yang utuh. Saya menyebutnya sebagai semangat keragaman (roh al-ta’addudiyyah), semangat keagamaan (roh al-tadayyun), semangat nasionalisme (roh al-wathaniyyah), dan semangat kemanusiaan (roh al-insaniyyah).

Inilah yang dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama menjadi garis kesadaran sejarah yang bisa dengan jelas dilihat dalam kiprah NU mengawal sejarah panjang NKRI. Garis perjuangan NU ini terus tersambung hingga hari ini.

Maka, andai pemerintah tidak kunjung serius menangani radikalisme agama, Nahdlatul Ulama akan tetap bergeming. Dengan segala sumber dayanya, NU berkomitmen berjihad membela keutuhan republik ini dan kehidupan masyarakat. Hanya saja NU menyadari bahwa upaya deradikalisasi agama tak mungkin dikerjakan sendiri.

Radikalisme agama adalah problem bersama yang membutuhkan keseriusan bersama dalam menanganinya. Pamrih NU tidak bersandar pada kepentingan politik yang parsial dan membela rezim tertentu. Pamrih NU lebih terletak pada politik kebangsaan dan kerakyatan ketimbang sekadar politik kekuasaan. (Sumber: Kompas, 19 April 2011)

Tentang penulis:
Said Aqil Siroj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Iklan

Citra Politik PKS

Oleh Nur Islam

Badai politik tengah berhembus di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belum tuntas masalah pengaduan salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi yang melaporkan sejumlah elitenya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan (BK) DPR, kader senior yang juga pendiri PKS Arifinto malah membuat “ulah” yang semestinya tidak perlu dilakukan.

Pemberitaan media massa tentang PKS tensinya terus naik, seakan tiada hari tanpa berita PKS—tentunya konflik internal. Dari berita-berita tersebut, “ulah” Arifinto yang membuka situs porno ketika sidang paripurna DPR yang paling ramai “diminati” atau mendapat sorotan lebih dari masyarakat.

Bahkan kedua berita tersebut—Yusuf dan Arifinto—ternyata “mengalahkan” pernyataan kader muda PKS Nasir Jamil yang mengutip kitab Injil Matius ketika di Raker Komisi III DPR—sebelum Arifinto membuka situs porno. Apa yang dilakukan Nasir kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan media massa.

Bagaimanapun, terungkapnya Arifinto membuka situs porno dan pelaporan Yusuf ke KPK dan BK DPR bisa menambah beban politik PKS yang pada Pemilu 2014 ingin menjadi tiga besar—bisa nomor satu, dua atau tiga. Memang, dalam hitungan hari, Arifinto langsung memohon maaf terhadap kader dan simpatisan partai yang meneguhkan diri sebagai partai kader dan dakwah ini.

Tidak hanya minta maaf, mengaku tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, Arifinto secepatnya mengundurkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi PKSI. Sebagian masyarakat yang awalnya “menghujat” Arifinto, sebagiannya lagi memberi respons positif, dianggap berani berbuat berani pula bertanggung jawab.

Secara internal, PKS telah “menghukum” Arifinto dengan aktivitas ritual—sebagai sanksi moral. Arifinto “diwajibkan” melakukan tobat nasuha, yakni dengan membaca istigfar minimal 100 kali selama 40 hari dan membaca Alquran minimal satu kali khatam dalam jangka 30 hari.

Anggota Komisi V DPR ini juga diminta bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, meminta tausiah kepada ketua Dewan Syariah Pusat selaku Mufti PKS, dan meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen, dan anggota DPR serta masyarakat. Arifinto juga diberhentikan dari keanggotaan Majelis Syura PKS periode 2010-2015.

Mundurnya Arifinto, oleh Sekjen PKS Anis Mata, dinilai tidak akan berpengaruh negatif, terutama perolehan suara pada Pemilu 2014. Bahkan, malah membuat suara naik. Alasannya sistem orang PKS bekerja sangat efektif. Sistem itu ditunjang dan didukung tanggung jawab moral yang tinggi oleh tokoh-tokoh PKS. (Metrotvnews.com, 12-4).

Benarkah suara PKS tidak akan turun pada Pemilu 2014? Bisa saja apa yang diprediksi Anis Mata benar adanya. Namun tidak menutup kemungkinan bisa sebaliknya, akan susah naik, bertahan saja sudah cukup baik dan prestasi tersendiri.

Mencuatnya pemberitaan Yusuf dan Afrinto pukulan berat bagi PKS ke depan. Bahkan itu menjadi beban politik tersendiri yang tidak bisa dianggap remeh atau terlalu menggampangkan. Sebagai beban politik, tentu tugas dan perjuangan PKS yang dulu mengusung jargon-jargon bersih dan peduli semakin berat.

Secara politis, besar atau sekecil apa pun, citra PKS di mata masyarakat boleh jadi menurun. Simpatisan atau bukan simpatisan “terbelah” dalam melihat sepak terjang PKS. Partai yang menjunjung tinggi moralitas atau etika, “dijebol” kadernya sendiri. Karena nila setitik, rusak susu sebelangga?

Apa yang dilakukan Yusuf maupun Afrinto memunculkan pertanyaan besar: apa bedanya PKS dengan partai lainnya. Inilah kalimat singkat tapi penuh makna yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. Bahkan karena dinilai tidak ada bedanya alias sama, sejumlah masyarakat bisa tidak lagi percaya terhadap partai politik yang ada, termasuk PKS.

Sedikit atau banyak, ulah Afrinto yang hanya beberapa menit ketahuan mengakses situs porno jelas menurunkan citra politik PKS yang sampai hari ini merupakan partai dakwah bahkan telah menyatakan diri partai terbuka—sehingga telanjur “buka-bukaan”.

PKS yang dalam hal-hal tertentu menjalankan politik dua kaki, sebenarnya terus melakukan pencitraan politik demi tiga besar dalam Pemilu 2014. Namun di triwulan pertama tahun 2011, secara tidak sengaja justeru mengalami “kecelakaan”. Tidak mudah memulihkan citra politik, karena kecelakaannya jatuh pada jurang pornografi.

Memberi sanksi ritual dengan tobat nasuha dan rangkaiannya serta mundur sebagai anggota DPR memang salah satu alternatif untuk memulihkan citra politik PKS. Tapi itu saja tidak cukup. Solusi ekstremnya, tidak mengakui lagi keanggotaannya sebagai anggota PKS. Tapi apakah itu tidak terlalu zalim terhadap orang yang telah bertobat. Kerja keras, kerja politik yang cerdas dan strategis akan sangat membantu untuk memulihkan citranya yang telanjur ternoda.

Tidak mudah memberi statement ke publik yang justru kontra produktif juga perlu dilakukan. Dalam tataran internal partai, goncangan politik akhir-akhir ini relatif tidak bermasalah. DPP PKS sering berkomunikasi dengan daerah atau sebaliknya. “Kepatuhan” atau loyalitas (militansi) kader partai terhadap partainya juga tidak dapat diragukan, apalagi di jajaran pengurus, sami’na wa atha’na sangat kuat.

Harus pula dibuktikan adakah faksi “sejahtera” dan faksi “keadilan”. Munculnya dikotomi “sejahtera” dan “keadilan” seakan-akan menunjukkan ada dua kutub di partai ini, yakni pragmatisme dan idealis.

Belum lagi di arus bawah, masih ditemui sejumlah kader yang mendapat amanah duduk di kursi legislatif seolah-olah “tidak kenal” lagi dengan “kaum duafa” yang dulu sama-sama ikut berjuang agar dapat duduk di kursi legislatif. Citra PKS yang dulu dikenal bersih, peduli, dan partai dakwah, ke depannya terus diuji. “Bukanlah orang cerdik kecuali yang pernah tergelincir, bukan pula orang yang bijaksana kecuali yang berpengalaman. (H.R Tirmizi).

Saya pernah bertanya kepada seorang kader PKS ketika Pembukaan Muswil ke-2 PKS Lampung Oktober 2010 di Hotel Nusantara yang dihadiri Gubernur Lampung Sjachroedin. Sambil bergurau, saya bertanya, “Mas, PKS untuk Lampung atau Lampung untuk PKS?” Sejarah yang akan membuktikan. Wallahualam bisawab. (Sumber: Lampung Post, 18 April 2011).

Tentang penulis:
Nur Islam, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, alumnus Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Problem Moralitas DPR

Oleh Kacung Marijan

“Arifinto bangun tradisi moral DPR,” kata Anis Matta, Sekjen PKS, mengomentari pengunduran diri Arifinto dari DPR.

Membaca berita itu, seorang teman lalu menggelengkan kepala berkali-kali. ”Dunia ini memang telah terbalik-balik,” katanya. ”Bagaimana logikanya, seseorang yang telah melanggar moral, menonton gambar porno saat sidang DPR, lalu dikatakan sebagai pembangun tradisi moral DPR!” ujar teman saya itu agak geram.

Teman itu lalu menyebut seorang anggota DPR yang telah jadi ”bintang video porno” beberapa tahun lalu. Anggota DPR itu juga mundur dari DPR. ”Apakah orang seperti itu juga sebagai penegak moral DPR?” kembali dia bertanya.

Tak berhenti sampai di situ. Teman itu kemudian mengingatkan bahwa sampai sekarang Arifinto tetap tak mengaku salah telah membuka file gambar porno. Gambar itu, kata dia, hanya sekilas muncul di layar komputer kecilnya hanya karena silap membuka kiriman surat elektronik. Padahal, bukti yang ditunjukkan wartawan yang membongkarnya berbicara lain.

Arifinto, dalam pandangan teman saya itu, mundur bukan karena merasa salah. Ia mundur karena memperoleh tekanan publik dan tekanan elite PKS yang tidak ingin citra partainya luntur.

Moralitas Anggota DPR

Ukuran moralitas yang dipakai oleh Anis Matta dengan yang dipakai oleh teman saya itu barangkali berbeda. Namun, apa yang dikemukakan oleh Anis Matta memang bukan semata-mata mengacu pada ukuran moral yang jamak.

Apa yang dilakukan Anis Matta harus dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan citra partai. Karena itu, argumentasinya itu bisa dipahami sebagai upaya rekonstruksi tentang kader PKS yang telah dicap sebagai pelanggar moral. Cap inilah yang dicoba untuk direkonstruksi sebagai seorang penegak moral.

Hanya saja Anis lupa, logika semacam itu jelas mengabaikan realitas bahwa pengunduran diri itu merupakan bagian dari konsekuensi hukuman yang harus diterima. Menonton gambar porno bisa jadi sudah dianggap sebagai sesuatu yang jamak dilakukan, tetapi ketika hal itu dilakukan oleh anggota DPR pada saat sidang, jelas merupakan pelanggaran berat. Ketika orang semacam ini dipandang sebagai pahlawan, sebagai pembangun tradisi moralitas, sulit diterima oleh publik.

Hal yang mungkin bisa kita cermati adalah fenomena tentang titik berat moralitas yang jadi sorotan dan kegalauan. Dalam hal yang bercorak personal dan berhubungan dengan agama, kita—termasuk partai—begitu cepat meresponsnya. Kasus video porno beberapa tahun lalu, foto Max Moein dan Arifinto, begitu cepat direspons partai. Ketiga pelaku cepat mengundurkan diri dari DPR.

Cepatnya reaksi partai terhadap kasus- kasus seperti itu tidak lepas dari realitas bahwa kasus-kasus semacam itu masih dianggap tabu. Lebih-lebih ukuran tabu tidaknya sesuatu acap kali dikaitkan dengan aspek moralitas agama. Partai-partai tak mau berhadapan dengan realitas semacam ini hanya dengan melindungi orang-orang yang telah dianggap sebagai pelanggar moralitas agama.

Namun, ketika terdapat kasus-kasus pelanggaran moralitas publik, berkaitan dengan kegiatan dan pengelolaan negara, hampir semua partai tak cepat merespons. Tengoklah apa yang dilakukan partai-partai terhadap anggotanya yang sering membolos atau terlibat kasus korupsi. Semua partai biasanya tidak berbuat banyak, kalau tidak malah defensif dengan alasan menganut asas ”praduga tak bersalah”.

Lihat apa yang dilakukan PKS terhadap Misbakhun, PDI-P dan Golkar terhadap para anggota DPR yang kesandung ”BI-gate”, dan Partai Demokrat terhadap Amrun Daulay, juga partai lain yang kadernya terlibat kasus korupsi? Semua defensif dan tak ada upaya serius mendesak anggotanya yang terlibat itu mengundurkan diri.

Moralitas publik

Logika semacam itu berarti bahwa masalah pelanggaran moral pengelolaan negara masih belum dipandang sebagai sesuatu yang serius. Kasus-kasus abuse of power, seperti kasus korupsi, masih dianggap lebih rendah kalau dibandingkan dengan kasus menonton gambar porno.

Dalam perspektif agama, kasus korupsi bisa jadi malah lebih besar daripada kasus pembunuhan yang selama ini dianggap dosa besar. Kasus korupsi, apalagi bernilai miliaran, sejatinya lebih besar dari ”pembunuhan” terhadap ratusan orang.

Turunlah kita ke kampung-kampung, mencermati dan bertanya kepada pedagang keliling. Setiap hari mereka memutar modal senilai hanya puluhan ribu untuk menopang kehidupan sehari-hari. Kalau uang satu miliar yang dikorupsi itu bisa dinikmati orang-orang kecil itu untuk menambah modal, betapa berbunga-bunga wajah mereka.

Kesediaan Arifinto mengundurkan diri sebagai anggota DPR memang patut dihargai. Namun, masalah moralitas DPR itu bukan sekadar pelanggar moral agama berkaitan dengan masalah video dan gambar porno. Moralitas publik yang berkaitan dengan kerja dan tata kelola pemerintahan jelas tak kalah penting. Bahkan, dalam kehidupan bernegara, masalah ini yang lebih penting.

Meski demikian, bukan berarti orang yang mengundurkan diri karena kasus-kasus pelanggaran moral itu, apakah moral agama atau yang lain, lalu disebut sebagai pahlawan. Bagaimanapun, lembaga publik semacam DPR telah punya aturan main. Yang melanggar harus diberi sanksi. Orang yang kena sanksi, baik secara kelembagaan maupun tahu diri, lalu membuat sanksi untuk dirinya adalah orang-orang terhukum atau menghukumi diri sendiri. (Sumber: Kompas, 18 April 2011).

Tentang penulis:
Kacung Marijan, Guru Besar dan Pengamat Sosial Politik

Media, Antara Politisi dan Rakyat

Oleh Syafiq Basri Assegaff

Hingga hari ini kita belum tahu persis apa hasil akhir polemik antara Dipo Alam dan Media Group. Tapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam ulang tahun Majalah Tempo 9 Maret lalu seperti mengingatkan adanya “persaingan” antara penguasa dan pers. Saat itu SBY menilai fungsi pers sebagai kontrol terhadap penguasa saat ini sudah berjalan. “Dulu pers takut terhadap penguasa. Sekarang saya tidak tahu, mungkin penguasa takut kepada pers,” kata SBY setengah bercanda.

Meskipun pernyataan Dipo Alam konon merupakan sikap pribadinya, toh orang sulit memisahkan antara Dipo sebagai individu dan predikatnya sebagai Sekretaris Kabinet yang menjadi “tangan kanan” pemerintah–sehingga orang seperti anggota DPR Pramono Anung pun, misalnya, sempat menilainya sebagai “pernyataan pejabat pemerintah”.

Masalah persaingan media dan politisi memang bukan hal baru. Ketika Guglielmo Marconi mengirimkan pesan sinyal radionya pertama kali menyeberangi Selat Inggris pada 1899, ia seolah menghadiahi para politisi sesuatu yang sejak lama mereka idamkan: kekuatan mengontrol media. Selama 400-an tahun sebelum radio, sejak mesin cetak ditemukan, para politisi telah berusaha keras untuk mengontrol penerbitan surat kabar dengan mewajibkan perizinan, sensor, pajak, ancaman, suap, dan korupsi.

Sesudah itu sejarah mencatat adanya perseteruan kuat antara media dan politisi. Belakangan, berkat penemuan mesin cetak berteknologi tinggi dan meluasnya sistem pendidikan umum yang mengajarkan orang membaca, surat kabar bersirkulasi massal berhasil mengungguli kontrol politisi.

Dalam perkembangannya, urusan media, pemerintah dan rakyat belakangan menjadi demikian kompleks. Dalam koridor pilar demokrasi keempat, media memang mesti berpihak pada rakyat ketimbang pada pemerintah–antara lain karena premis-premis kekuasaan yang cenderung korup. Karena media menjalankan fungsi kontrolnya sebagai watchdog, selayaknya pemerintah melonggarkan kontrol perizinan media dan frekuensi radio dan TV.

Ketika sebuah pemerintahan memboikot suatu media atau membatasi masuknya pengusaha baru ke industri media, umpamanya, hal itu bisa mengakibatkan pemonopolian kekuatan kontrol informasi oleh sekelompok kecil konglomerat. Maka tak heran bila banyak yang menentang hal itu. Pasalnya, kalau itu terjadi, “gigi” pemerintah jadi “ompong”, dan orang jadi sulit membedakan mana fungsi media sebagai lembaga pers (yang melindungi kebebasan watchdog) dan sebagai perusahaan (konglomerasi) media yang hanya sibuk mencari keuntungan semata.

Kebenaran dan Transparansi

Sesungguhnya, semua yang di atas mesti merujuk kepada tugas utama media, yakni menyuguhkan kebenaran. Dan bicara kebenaran sama artinya dengan bicara soal transparansi—baik dari sumber berita mau pun dari dalam media sendiri. Pertama membantu proses transparansi pada sumber berita. Meski kata “media” berarti “di tengah”—antara penulis opini ini dengan pembaca, atau di tengah antara Dipo Alam dan pemirsa Metro TV—toh media lebih suka pada cerita bagus (good stories) ketimbang cerita mengenai hal-hal yang bagus (stories of good things). Akibatnya, berita pertikaian, konflik dan kecerobohan (termasuk urusan keuangan dan seks) punya daya tarik tinggi bagi media. Itu sebabnya pula berita pejabat yang ketahuan bohong atau kekerasan seorang artis terhadap wartawan, misalnya, akan lebih menarik ketimbang sebuah “terobosan baru” yang hendak dibanggakan seorang politisi. Makin tingi derajat konflik, makin tenar seorang tokoh, dan makin besar dampak peristiwa, kian besarlah minat media untuk menyiarkannya.

Kedua, transparansi si media sendiri. Dari sisi kepentingan publik, media punya tugas penting untuk memberitakan secara transparan. Biasanya ini diukur dari akurasi dan bahwa berita itu lolos berbagai “uji kebenaran” alias verifikasi. Bagaimana pun, dari kacamata media sendiri, pimpinan redaksi (editor) dan wartawan lazimnya sangat menekankan perlunya “kebebasan pers”, yang mudah ditengarai keberadaannya di sebuah negara yang represif pada media.

Tapi di mana batas kebebasan pers itu? Sejauh ini, banyak yang menyangkutkannya dengan “independensi keredaksian” yang idealnya bersih dari sikap arogan, elitis atau pun terisolasi. Mengingat adanya tekanan untuk memilih berita dari beberapa pemangku-kepentingan (stakeholder)—pembaca atau pemirsa, pemasang iklan, investor, pemilik dan pemerintah—“independensi keredaksian” menjadi sebuah ambisi yang sangat beralasan.

Sayangnya, sulit menjelaskan bagaimana mungkin pimpinan redaksi (editor) atau wartawan bisa tidak bergantung sama sekali pada stakeholder sebuah organisasi media. Editor, misalnya, adalah puncak harapan pemangku-kepentingan dalam pemilihan sebuah berita; namun pada kenyataannya mereka bertanggung jawab pada pemilik media dan (ada kalanya) pada pemasang iklan. Demikian pula, jurnalis bertanggung jawab terhadap redaksi, dan semua pihak (redaksi dan jurnalis) terhadap tuntutan publik.

Hasil survei Pew Research Centre (Pew, 2000) menjelaskan bahwa 35% dari 300 wartawan broadcast AS, mengakui bahwa mereka seringkali menghindari berita yang dikhawatirkan “melukai” kepentingan bisnis tempat kerja mereka, dan 29% menghindari berita yang bisa merusakkan kepentingan pemasang iklan.

Alhasil, harus diakui bahwa apa yang dipublikasikan sebuah media sebagai “berita” kelihatannya sangatlah bergantung pada sekian banyak stakeholder. Dengan kata lain, “independensi total” adalah mustahil. Itu sebabnya kita khawatir, bila sebuah berita dikaitkan dengan penempatan iklan, umpamanya, sangat boleh jadi berita menjadi tumpul dan tidak transparan–dan publik menjadi dirugikan.

Berkait dengan itu, ada yang menyarankan pertimbangan ketidakberpihakan (impartiality). Tapi dalam praktek sulit sekali mengukur “bias” tidaknya sebuah berita, apalagi lagi mengingat keterbatasan halaman (space) dan sempitnya tempo tayang yang tersedia. Adalah lebih baik mendorong media untuk mengutamakan sikap kebhinekaan (diversity). Lewat diversity itu berbagai pandangan diberitakan, sehingga otomatis pelbagai kepentingan akan terwakili. Semakin banyak aspek kebhinekaan dikedepankan, maka semakin baiklah ia. Dengan kata lain, diversity diterapkan dengan menghadirkan pelbagai sumber berita, berbagai pandangan dan kritik, beragam kelompok konstituen dalam masyarakat dan sebanyak mungkin aspek lain dalam produksi sebuah berita.

Selain bisa menghadirkan keseimbangan, diversity menjadi penting karena dapat menghindari “penyaringan berita” oleh kepentingan penguasa, sponsor atau iklan dan dominasi perusahaan media bersangkutan atau lainnya. Kiranya, di tengah tekanan untuk memilih stakeholder, banyak yang meyakini bahwa editorial diversity akan dapat melanjutkan fungsi-fungsi jurnalisme secara menyeluruh,

Memang menerapkan diversity bisa berarti bahwa sebuah media akan menyiarkan berita yang tampak tidak konsisten atau kontradiktif untuk sebuah isu yang sama. Tapi justru konsistensi di sini bisa melengkapi alat “uji kebenaran”, persis seperti dalam sidang di pengadilan: hasil akhir sebuah kebenaran akan menjadi makin kuat oleh adanya pertentangan antara pembela dan jaksa penuntut. (Sumber: Lampung Post, 18 April 2011).

Tentang penulis:
Syafiq Basri Assegaff, Dosen Ilmu Komunikasi dan Peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina

Rasa Iba Presiden

Oleh Ivan A Hadar

Akhir Februari lalu Presiden Yudhoyono yang iba melihat masih banyak rakyat tinggal di kolong jembatan menjanjikan rumah murah seharga Rp 5 juta-Rp 10 juta dengan skema kredit lunak.

Saat ini kebutuhan perumahan di Indonesia diperkirakan 7 juta-8 juta unit. Ini angka yang sangat besar meski sebenarnya belum menggambarkan keadaan karena tak mempertimbangkan sekian juta keluarga yang tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.

Sebagai anggota Habitat Internasional, Indonesia sebenarnya telah meratifikasi klausul rumah layak huni sebagai kebutuhan dasar. Konstitusi pun dengan tegas mengatakan, ”Negara berkewajiban mengadakan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia” (UUD 1945 Pasal 48 H).

Dalam sistem perumahan yang baik, peran pemerintah terutama memastikan bahwa sumber daya dasar perumahan, yaitu lahan, bangunan, infrastruktur, dan fasilitas kredit lunak, dapat diakses oleh mayoritas rakyat.

Secara teknis, teori tentang krisis perumahan dan solusinya bisa dibagi dalam dua kelompok paradigma. Kelompok pertama melihat perumahan sebagai ”persoalan akses”, sementara kelompok kedua menganggapnya sebagai ”persoalan kebersihan/kesehatan/keteraturan”.

Spekulasi lahan

Bagi kelompok pertama, krisis perumahan identik dengan tingginya harga lahan karena kepemilikan yang tak produktif, spekulasi lahan dan bangunan, ataupun pengendalian stok rumah dan kapling oleh segelintir orang. Teori ini ”menelanjangi” perilaku melenceng para pengembang perumahan.

Kritik terhadap spekulasi lahan dan properti ini banyak didukung para pemikir progresif, perencana dan politisi kota. Di beberapa negara, pandangan ini berhasil memicu gerakan reformasi perumahan. Solusi yang ditawarkan berangkat dari masalah keuangan, seperti kurangnya dana pembangunan rumah sederhana, tingginya bunga kredit perumahan, maraknya manipulasi hipotek untuk pelelangan lahan, dan rendahnya penghasilan.

Teori kedua mereduksi masalah perumahan menjadi sekadar persoalan peremajaan kampung, persoalan budaya, khususnya budaya kemiskinan, serta persoalan kurangnya pengawasan negara yang berdampak terhadap mekarnya perumahan kumuh. Berbagai asumsi ini mewarnai kebijakan perumahan banyak negara, termasuk di Indonesia.

Maraknya korupsi di sektor perumahan yang disubsidi pemerintah memang membuat frustrasi. Mereka yang idealis kemudian menghidupkan pembangunan perumahan lewat koperasi perumahan mandiri. Mereka percaya pada ”daya gulir” langkah-langkah kecil pembangunan perumahan.

Namun, berbagai inisiatif ini makin jauh dari prinsip solidaritas dan kian terperangkap dalam ketergantungan bantuan pihak luar. Dilemanya: membantu mereka yang lemah dengan dana terbatas menghasilkan bangunan rumah berkualitas rendah atau hanya bisa membangun beberapa proyek rintisan. Maka, pada skala luas dan sistemis, belum banyak terjadi perubahan kondisi perumahan di Indonesia.

Beberapa pelajaran dari mancanegara kiranya bermanfaat sebagai masukan dalam upaya mencari sistem perumahan yang sesuai kondisi saat ini. Singapura adalah contoh dominannya peran pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan. Negeri pulau ini membentuk housing development board (HDB) yang memiliki akses penguasaan tanah murah serta mengontrol 65 persen suplai rumah, yaitu pangsa pasar menengah bawah.

HDB dinilai sukses membangun rumah dan disewakan kepada masyarakat menengah bawah. Singapura juga memiliki central providence fund, yakni dana yang dihimpun dari masyarakat lewat pemotongan gaji untuk

perumahan. Di Indonesia, lahan tidur yang disita dari pengembang besar bermasalah bisa dialihkan peruntukannya bagi perumahan menengah bawah.

Kembangkan tabungan

Tabungan Perumahan (Taperum) bisa dikembangkan agar cakupan menjadi lebih luas. Ini melanjutkan beberapa hal yang sudah berjalan, seperti insentif pajak, kredit murah, dan sejenisnya, kepada para pengembang yang membangun perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Jerman dan Belanda sudah konsisten melaksanakannya.

Bagi pengembang, tingkat keuntungan membangun rumah bagi lapis sosial menengah bawah memang relatif kecil. Namun, tingkat kepastian memperoleh keuntungan nyaris 100 persen. Tak heran kalau 45 persen perumahan di Jerman dibangun oleh pengembang jenis ini. Mereka yang ingin keuntungan lebih harus mengikuti aturan pasar yang berisiko tinggi.

Dari semua paparan di atas, sebenarnya terdapat peluang untuk menyelesaikan krisis perumahan di Tanah Air. Kemauan politik pemerintah dan kemauan semua pihak mencari keseimbangan di antara berbagai kepentingan pelaku perumahan adalah dua persyaratan utama yang harus dipenuhi. Selebihnya adalah masalah teknis.

Penyelesaian menyeluruh dan langgeng terletak pada berfungsinya sistem yang mampu jadi penyeimbang antara pasar dan hak sosial mereka yang belum mampu. Dalam konteks inilah rasa iba Presiden Yudhoyono terhadap rakyat miskin perlu dituangkan dalam konsep dan tindakan konkret dalam upaya pembentukan dan implementasi sistem perumahan di Indonesia. Bukan sekadar pencitraan semata. (Sumber: Kompas, 19 April 2011)

Tentang penulis:
Ivan A Hadar, Arsitek Pengamat Perumahan; Anggota Pokja Forum Kawasan Timur Indonesia

RSBI, Untuk (Si)apa?

Oleh Damanhuri

Jika kita bisa bersepakat bahwa salah satu tujuan utama pendidikan adalah menciptakan suatu “masyarakat yang peduli” (caring society), sebuah komunitas persaudaraan yang selalu berupaya mengedepankan kepentingan semua pihak ketimbang sekadar memuliakan dan menyantuni privilese kelompok tertentu (Sastrapratedja, 2004: 19); pelbagai kritik dan bahkan gugatan terhadap sekolah-sekolah berlabel RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang mengemuka akhir-akhir ini sebenarnya sepenuhnya bisa dimaklumi—-sekadar tidak mengatakan justru harus kita rayakan.

Sekolah yang Memecah-Belah (?)

Merujuk pelbagai keluhan para orang tua peserta didik tentang tingginya biaya yang harus ditanggung, praktek diskriminasi berbasiskan kelas sosial-ekonomi, atau kecenderungan mengutamakan peserta didik berkemampuan istimewa, misalnya; rasanya saya malah berhak khawatir: jangan-jangan praktek pendidikan yang tengah diujicobakan sekolah-sekolah berlabel RSBI itu justru kian menguatkan tengara Pierre Bourdieu tentang peluang sekolah untuk mengalami malafungsi menjelma jadi “arena reproduksi kesenjangan sosial” (Haryatmoko, 2010: 173-174). Dan, dengan mengiyakan kritik yang sebenarnya telah diserukan Bourdieu tiga dekade yang lampau itu, mitos kesetaraan kesempatan yang belakangan begitu akrab di telinga kita lewat slogan “pendidikan untuk semua” (education for all) itu pun sesungguhnya ikut rontok dalam waktu yang sama.

Pada aras konsep, pelbagai kritik di atas memang telah ditepis dengan klaim karakter inklusif RSBI—”pendidikan yang mengakomodasi setiap perbedaan potensi, kemampuan, minat, dan bakat siswa yang berbeda”—

seperti diutarakan salah seorang pengelolanya di harian ini, misalnya (Lampung Post, 9 April 2011). Pun terbuka lebarnya gerbang RSBI bagi peserta didik berlatar belakang ekonomi lemah (Lampung Post, 25 Maret 2011).

Tapi, seperti bisa kita baca dalam salah satu tulisan Fokus Lampung Post berjudul parodis, RSBI, Rintihan Sekolah Bertarif Internasional? (20 Maret 2011), keluh-kesah seorang wali murid RSBI tentang besarnya uang yang harus ia keluarkan tiap bulan mendorong kita layak meragukan akseptabilitas para peserta didik berlatar belakang keluarga miskin. Kesangsian yang belakangan juga didukung oleh munculnya keluh-kesal senada yang disampaikan sejumlah wali murid salah satu RSBI (Guru ‘Ancam’ Siswa tak Ikut Les, Lampung Post, 12 April 2011).

Karakteristik inklusif RSBI sebenarnya sudah gugur tepat saat klaim itu diapungkan. Sebab, seperti kita maklumi, para peserta didik yang memiliki kemampuan istimewa dan berlatar belakang kelas sosial-ekonomi istimewa pula yang sejak awal “dibidik” oleh sekolah-sekolah berlabel RSBI. Sedangkan bagi para calon peserta didik dengan kemampuan medioker, apalagi jika berlatar belakang miskin, RSBI jelas bukan tempat yang tepat buat mereka.

Jadi, karakteristik sekolah RSBI yang konon menghargai perbedaan potensi, kemampuan, minat, dan bakat siswa yang berbeda, sejak awal seolah-olah memang didesain sekadar jadi janji-janji untuk dikhianati. Padahal, jika karakteristik inklusif tersebut betul-betul dijadikan warna dasar dalam politik pendidikan yang membingkai RSBI, apa yang belakangan ini disebut-sebut sebagai pendidikan multikultural sejatinya tengah mendapatkan ruangnya yang paling tepat.

Pendidikan multikultural yang memungkinkan setiap peserta didik memuliakan segala kepelbagaian (kelas, budaya, etnik, agama) sebagai berkah yang patut disyukuri; bukan politik pendidikan yang memecah-belah dan pada akhirnya secara (tidak) langsung menggoda para peserta didik untuk membangun “benteng dan tirani”-nya sendiri-sendiri. Lewat pendidikan berperspektif multikultural itu pula kekhawatiran akan terjadinya “darwinisme sosial” akibat malapraktek sekolah sebagai ranah peneguhan kasta-kasta sosial diharapkan kehilangan dasar pijakannya.

Ihwal Bahasa

Selain watak elitis dan eksklusif RSBI, perkara penting lain yang sejak awal merundung sekolah-sekolah berlabel RSBI adalah soal pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Persoalan yang sebenarnya tidak saja menyangkut rendahnya kompetensi bahasa Inggris para guru; tapi juga berkaitan dengan arah kebijakan politik bahasa yang ditempuh—jika kendala kecakapan berbahasa para guru tersebut sudah teratasi, misalnya.

Setakat ini, polemik pembelajaran bahasa asing di sekolah secara umum pun memang masih jauh dari memuaskan. Hanya saja, jika di sekolah-sekolah non-RSBI perdebatan masih berkisar seputar pencarian metode atau pendekatan paling efektif untuk meningkatkan tingkat kompentensi berbahasa Inggris; RSBI seolah hendak melampauinya dengan langsung menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Ironisnya, tepat ke titik inilah kritik justru harus kita arahkan. Sebab, dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan, konsekuensi penomorduaan posisi dan peran bahasa Indonesia hampir mustahil bisa dielakkan.

Alhasil, selain RSBI layak kita nilai inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 45 yang menjamin hak seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, alih-alih hanya mempersiapkannya bagi mereka yang mampu membayar; pemangkiran bahasa Indonesia dalam kegiatan pendidikan dengan memilih bahasa Inggris sebagai gantinya, sejatinya juga menyodorkan sumber legitimasi lain bagi kita untuk mendakwa RSBI telah mempraktekkan pendidikan secara inkonstitusional. Lalu, untuk (si)apa sebenarnya RSBI? (Sumber: Lampung Post, 20 April 2011}

Tentang Penulis:
Damanhuri, Periset lepas, bergiat di IAIN Raden Intan Lampung

Teror Bom Bunuh Diri

Oleh Imam Mustofa

Teror bom kembali terjadi di Indonesia. Pada Jumat, 15 April 2011 yang lalu, Masjid Mapolresta Cirebon diguncang bom bunuh diri. Tampaknya para teroris sengaja menarget polisi yang mereka anggap sebagai tentara thoghut yang menghalang-halangi dalam menebar teror yang dalam terminologi dan keyakinan mereka adalah jihad.

Polisi dianggap sebagai musuh karena terus memburu, menangkap, memproses, dan mengeksekusi para teroris. Tindakan polisi dalam usaha menanggulangi terorisme setidaknya telah memperluas target para teroris dalam melakukan operasi. Semula hanya obyek-obyek vital yang “berbau Barat”, atau person serta kelompok yang membiarkan atau bahkan mendukung kebijakan negara-negara Barat yang mereka anggap sebagai musuh. Semangat mereka untuk melakukan “jihad terlarang” tampaknya begitu tinggi, mereka tidak peduli meskipun bom tersebut harus diledakkan di dalam masjid.

Bom bunuh diri membawa korban jiwa, korban material serta mencabik keamanan sebuah negara pada dasarnya tidak terkait dengan tujuan awal sang pelaku, yaitu jihad. Meskipun para pelaku bermaksud membela saudara seiman mereka yang terjajah atau melakukan perlawanan terhadap penjajahan, ketika aksi tersebut dilakukan di daerah damai, bahkan di dalam rumah ibadah, maka akan menimbulkan suatu yang kontraproduktif dengan semangat perlawanan tersebut karena mengarah pada bentuk teror.

Dari berbagai sumber yang penulis telusuri, (di antaranya Nawaf Hayl al-Takrury: 1997 dan Yusuf al-Qaradhawi: 2010), ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menekankan bahwa aksi tersebut dapat dikategorikan sebagai jihad apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, bom bunuh yang bertujuan jihad ditujukan kepada musuh Islam atau orang kafir yang mendeklarasikan perang terhadap Islam kaum muslimin.

Kedua, bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah direbut dan dikuasai musuh. Bom bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan merebut wilayah tersebut. Ketiga, bom bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan agar bom bunuh diri benar-benar efektif dan mencapai sasaran membunuh musuh yang sedang menyerang dan tidak salah sasaran memakan korban rakyat sipil yang tidak terlibat perang.

Keempat, seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus meminta arahan komando dari panglima perang. Bom bunuh diri tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri dan harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Karena tanpa adanya komando dan perintah hanya akan menimbulkan efek destruktif. Kelima, pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Keenam, bom bunuh diri dilakukan dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai rida Allah dan menegakkan kalimat dan syariat-Nya dengan niat jihad.

Semua persyaratan di atas harus terpenuhi, apabila satu syarat pun ada yang tidak terpenuhi, bom bunuh diri dikategorikan sebagai teror yang diharamkan karena menimbulkan kemudaratan atau kerusakan yang dilarang Islam.

Apa pun alasan yang digunakan, bom bunuh diri yang dilakukan di di wilayah atau negara damai, maka secara hukum Islam tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Meskipun yang menjadi sasaran aksi tersebut adalah warga negara yang sedang menjajah negara Islam atau berpenduduk muslim. Karena Islam melindungi hidup dan kehidupan manusia secara mutlak. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menegakkan maslahat atau kemaslahatan dan meninggalkan kemudaratan atau hal-hal yang membahayakan.

Berangkat dari konsep maslahat di atas, dengan kewajiban menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta, aksi bom bunuh diri tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konsep maslahat yang menjadi tujuan agama atau syariat Islam. Larangan membunuh sudah sangat jelas diterangkan oleh Allah Swt. dalam Surat Al Maidah Ayat 32.

Pehaman agama secara sempit, penafsiran teks agama secara atomistik, ahistoris tanpa komparasi dengan teks lain (baik ayat maupun sunah) serta tanpa mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat akan menimbulkan aksi yang kontraproduktif dengan tujuan agama. Oleh sebab itu, dalam upaya penunggalan aksi terorisme, berbagai pendekatan harus ditempuh, menggali motif dan faktor penyebabnya. Penanggulangan terorisme harus menyentuh akar masalah yang sesungguhnya menggali faktor-faktor yang melatarbelakanginya, faktor ideologi atau agama, faktor politik, ekonomi dan faktor-faktor lain.

Selain itu, pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait, khususnya kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau organisasi Islam yang moderat, seperti NU dan Muhammadiyah. Bila langkah ini dilakukan secara intens dan kontinu tidak hanya bersifat sporadis dan reaktif niscaya akan dapat berperan secara signifikan dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. (Sumber: Lampung Post, Selasa, 19 April 2011)

Tentang penulis:
Imam Mustofa, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,787,749 hits
April 2011
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan