Arsip untuk Maret 24th, 2011

Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian II)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan makalah yang dipresentasikan dalam rangka Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil MARI) pada bulan April-Mei Tahun 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 17 Maret 2011. Bagian II, edisi Kamis 24 Maret 2011. Bagian III, edisi 31 Maret 2011). Bagian IV, edisi 7 April 2011. Bagian V, edisi 14 April 2011. Bagian VI, edisi 21 April 2011. Bagian VII, edisi 28 April 2011. Bagian VIII, edisi 5 Mei 2011. Bagian IX, edisi 12 Mei 2011.

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Selain dimensi di atas, maka eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (win-win) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (law enforcement process). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-win). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.

Dikaji dari perpektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia dimana akar budaya masyaratkannya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan theorie receptie dari Snouck Hurgronje. Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka kearifan lokal hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial.

Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas jumlah bagian, yang disebut subsistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang meliputinya. Talcott Parsons menyebut ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, yaitu:

1. Fungsi adaptasi (Adaptation), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;

2. Fungsi pencapaian tujuan (Goal attainment), yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;

3. Fungsi integrasi (Integration) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan. Yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;

4. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi (patterns maintence atau latency) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.

Kearifan lokal hukum adat sebagai suatu model sosial dari Talcott Parsons titik beratnya pada fungsi integrasi. H.R. Otje Salman lebih lanjut menyebutkan hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Jadi kaidah-kaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Dengan demikian, kaidah-kaidah ini merupakan kerangka orientasi perilaku manusia (anggota sistem kemasyarakatan).

Kearifan lokal hukum Adat, menurut pandangan Soepomo diartikan sebagai “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.” Temuan Soepomo tersebut bertitik tolak dari konsepsi pemikiran Friedrich Carl von Savigny dengan madzab sejarah dan kebudayaannya dari van Vollenhoven. Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von Savigny, hal tersebut disebut Volksgeist (jiwa bangsa). Volksgeist berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat. Hampir identik dengan pendapat tersebut maka penggagas sosiologi hukum (sosiology of law) Eugene Ehrlich mengatakan bahwa, “The centre of gravity of legal development lies not ini legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self”. Eugene Ehrlich mengganti term voksgeist Savigny dengan term yang khusus dan lebih rasional yaitu fakta-fakta hukum (Rechtstaatsachen/fact of law) dan hukum yang hidup di dalam masyaraat (living law of the people).

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis Buku Ilmu Hukum dan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

Iklan

Biaya Operasional Sekolah Selalu Bermasalah

Oleh Darmaningtyas

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan produk kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai jawaban atas janji kampanye untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, dimulai pada tahun ajaran 2005/2006, sampai sekarang masih terus diliputi persoalan. Pada awal peluncurannya dulu, persoalan yang muncul adalah jumlah dana BOS yang terbatas dan waktu pengucurannya yang terlambat, di samping di daerah-daerah banyak pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan setempat. Mekanisme tersebut kemudian diperbaiki sehingga tidak terlambat.

Saat ini, besaran BOS yang diterima oleh sekolah sudah dinaikkan, termasuk untuk BOS Buku dengan besaran: SD/SDLB di kota Rp 400 ribu per siswa per tahun; SD/SDLB di kabupaten Rp 397 ribu per siswa per tahun; SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575 ribu per siswa per tahun; dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570 ribu per siswa per tahun. Total dana BOS 2011 ini mencapai Rp 16,8 triliun untuk 36.751.515 murid, yang terdiri atas 27.225.299 siswa SD/SDLB dan 9.526.216 siswa SMP/SMPLB/SMPT. Jadi, dari segi jumlah, dana BOS yang diberikan sudah meningkat dibanding pada awal implementasi dulu. Persoalan BOS tahun ini mencakup dua hal.

Pertama, menyangkut soal penggunaan dana untuk belanja pegawai (honor guru) bagi sekolah negeri maksimal 20 persen, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011. Konsekuensi dari Permendiknas ini adalah banyak guru honorer di sekolah negeri yang pendapatannya turun hampir 50 persen, ada yang dari Rp 400 ribu merosot menjadi Rp 200 ribu, atau dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 700 ribu, sehingga berpengaruh terhadap kinerja mereka. Di beberapa sekolah negeri, keberadaan guru honorer itu terpaksa dihentikan karena sekolah tidak punya sumber dana yang cukup, meskipun keberadaan guru honorer tersebut dibutuhkan oleh sekolah.

Kedua, menyangkut penyalurannya yang terlambat. Ironisnya, keterlambatan tersebut terjadi justru ketika proses penyalurannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, yang semestinya bisa lebih cepat, karena secara geografis lebih dekat dengan lokasi sekolah. Sebelumnya, penyaluran dana BOS itu dari pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing. Dengan tujuan meningkatkan rasa memiliki daerah, mulai 2011 ini penyaluran dana BOS diubah melalui kabupaten/kota.

Ironi Birokrasi

Berdasarkan logika yang sehat, memang sulit dipahami mengapa penyaluran dana BOS itu terlambat, karena dalam Peraturan Menteri Keuangan 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 dan ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011, jelas sekali disebutkan penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode tiga bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Triwulan pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal Januari 2011; triwulan kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal April 2011; triwulan ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal Juli 2011; dan triwulan keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada Oktober 2011 setelah PMK Alokasi prognosis definitif BOS 2011 ditetapkan.

Bila mengacu pada kedua peraturan kedua menteri di atas, dana BOS untuk periode Januari-Maret 2011 itu seharusnya sudah diterima oleh sekolah paling lambat akhir Januari lalu, sehingga bila sekolah harus berutang untuk biaya operasional, cukup satu bulan (Januari) saja; pada Februari dan Maret sudah tidak perlu berutang lagi karena dana BOS sudah cair. Tapi kenyataannya sampai 15 Maret 2011 masih ada 315 kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS.

Ada banyak alasan mengapa pemerintah kabupaten/kota terlambat menyalurkan dana BOS tersebut, tapi salah satunya yang sering dikemukakan adalah terlambatnya pembuatan peraturan wali kota/bupati, atau karena konflik dengan legislatif sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlambat disahkan dan dampaknya pencairan dana BOS pun terlambat. Tapi, apa pun alasannya, tindakan menunda pencairan dana BOS itu sama saja menelantarkan pendidikan warganya. Inilah ironisnya birokrasi di daerah. Mereka saat berkampanye menjanjikan pendidikan gratis, tapi menyalurkan dana BOS dari pusat pun dihambat sehingga terlambat.

Menggratiskan

Problem lain yang muncul di masyarakat adalah selama ini BOS dipersepsi sebagai wujud nyata pelaksanaan pendidikan dasar gratis seperti yang dijanjikan oleh Presiden SBY pada saat kampanye, baik pada periode I maupun II. Karena itu, ketika sudah ada BOS tapi pendidikan tidak gratis, masyarakat memprotesnya. Ternyata persepsi masyarakat tersebut keliru, karena kedua peraturan menteri (Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan) di atas tidak ada yang menyebutkan BOS itu menggratiskan pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS), tapi hanya untuk meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, serta ditujukan untuk stimulus bagi daerah, dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD, untuk BOS daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.

Fungsi BOS sebagai stimulus daerah itu dipertegas dalam Pasal 2 Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011. Dengan demikian, janganlah bermimpi ada pendidikan gratis melalui BOS tersebut.

Di sekolah-sekolah di pedesaan atau pinggiran, keberadaan BOS dapat menggratiskan pendidikan dasar. Tapi, untuk sekolah-sekolah di perkotaan, yang biaya hidupnya lebih mahal, mustahil BOS dapat menggratiskan pendidikan dasar. Meskipun tidak mampu menggratiskan pendidikan dasar, kita berharap penyaluran dana BOS tidak terlambat sehingga tidak merepotkan pihak sekolah. Keterlambatan penyaluran dana BOS dapat merepotkan sekolah, karena mereka terpaksa harus mencari pinjaman untuk operasional. Usaha mencari pinjaman itu kadang dapat melahirkan persoalan baru, berupa teguran Badan Pemeriksa Keuangan dengan tuduhan tidak sesuai dengan prosedur. Agar tidak merepotkan sekolah, lebih baik penyaluran dana BOS ditarik ke pusat saja agar bisa datang tepat waktu. Bila mekanisme yang sentralistik terbukti lebih baik, mengapa harus didesentralisasi, yang ternyata malah terlambat? (Sumber: Koran Tempo, 23 Maret 2011)

Tentang penulis:

Darmaningtyas, Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta

Negara Hilang Akal

Oleh Irfan Ridwan Maksum

Paket bom yang marak belakangan ini cenderung dikaitkan dengan isu teroris. Analisis saya memperlihatkan dari sisi waktu, itu selalu bergulir berdekatan dengan tekanan terhadap rezim berkuasa (Media Indonesia, 27/10/2010). Analisis sebagian pakar juga menunjukkan adanya nilai jual yang lebih tinggi jika isu itu bergulir apabila dibandingkan dengan isu-isu lain di kancah nasional terlebih jika benar adanya asumsi pendiskreditan kelompok agama tertentu.

Jika itu benar, ditambah rezim berkuasa membiarkan, kesimpulannya adalah negara kehilangan akal. Jika itu dibiarkan terus terjadi, chaos yang berlebihan pun dapat muncul. Tentu kita semua tidak menginginkannya.

Spionase isu bom

Akal sehat gampang memahami isu paket bom pertama di bilangan Utan Kayu adalah senjata makan tuan. Pertanyaan kritis pertama adalah kenapa penerima paket tahu bahwa paket tersebut adalah bom? Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pertanyaan itu hanya bisa dijawab penerima paket atau pihak yang melaporkan paket tersebut. Jika tidak ada rekayasa, mustahil paket tersebut dipahami orang awam. Apakah penerima paket ahli bom, setahu saya tidak juga.

Rekayasa dapat terjadi dalam dua sebab. Pertama, sebab normatif adalah kita coba mengikuti jalan pikir penerima paket berbicara di berbagai media, yang menganggap telah lama dibenci kelompok garis keras agama tertentu. Justru harus dibalik, isu paket bom itu adalah mendiskreditkan kelompok garis keras tersebut karena isu paket bom itu seperti turun dari langit secara tiba-tiba. Perekayasa telah hilang akal untuk menumpas kelompok garis keras ini. Kemungkinan intensinya bisa saja karena opini dominan terhadap isu terakhir terkait dengan Ahmadiyah, atau kemerosotan nilai jual liberalisme yang mereka usung di mata bangsa Indonesia.

Kedua adalah sebab politis, yakni penerima bom atau pelapor merekayasa bekerja sama dengan oknum-oknum negara yang korup karena berbarengan isu pertama dengan maraknya tekanan politik terhadap negara. Kita tahu saat ini, negara menghadapi hal yang tidak populer di kancah politik. Rezim berkuasa kehilangan akal juga.

Oknum negara korup melakukan pengembangan isu. Tampaknya isu bom yang direkayasa sebagai ‘dikirim kelompok garis keras agama tertentu’ dinilai menjanjikan dapat menggeser daya ingat bangsa Indonesia dari ingatan terhadap isu lain, sebagaimana analisis para pakar bahwa bangsa kita memang mudah diombang-ambingkan isu-isu baru. Sayang, betapa mudahnya dianalisis secara akal sehat keteledoran penerima paket bom pertama melaporkan, padahal belum pernah ada bom semacam. Paket-paket lain dalam hal ini tampak digelontorkan oknum negara secara ‘sepele’.

Kedua kemungkinan rekayasa tersebut, jika benar terjadi, sayangnya tidak memperhitungkan secara teknis bagaimana bom tersebut dijinakkan sehingga berakibat korban dari pihak Jihandak. Pers (media) sangat apik menyoroti dan tidak tertinggal berita detik demi detik mengikutinya. Kita bisa saksikan kenapa polisi menyiram air ke sekujur paket buku. Tampak seolah sedang melakukan uji coba karena sebelumnya tahu model paket bom tersebut.

Kita juga bisa memahami bahwa teknologi paket bom hanya dikuasai tentara (militer). Saya kira Jihandak mustahil tidak mengetahui teknologi tersebut. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akan pernah mengalami kegagalan juga. Korban penjinak bom pun jatuh. Masih beruntung korban tidak kehilangan nyawa. Intinya adalah negara hilang akal jika asumsi analisis tersebut benar terjadi.

Moralitas penuh

Kunci masalah strategis, sensitif, dan fundamental itu jelas melibatkan orang nomor satu di dalam pemerintahan. Presiden harus meminta para pembantunya bekerja secara giat kepada arah kepemerintahan yang diinginkannya. Jika tekanan politik yang dihadapi sangat besar sekalipun, ia meminta mereka agar tetap bekerja secara optimal untuk rakyat. Horizon pada hanya untuk kekuasaan semata, pragmatisme, dan jangka pendek harus segera diakhiri.

Moralitas datang dari diri Presiden dalam mengawal isu ini secara baik. Jika salah-salah, akan dikaitkan dengan berbagai tindak perilakunya dalam memimpin negara. Presiden tidak perlu meminta belas kasih dengan menggulirkan isu yang mengeruhkan suasana politik Indonesia. Pekerjaan teknis yang lebih bermanfaat masih banyak menghadang di depan.

Status quo sudah merupakan mindset lama yang harus ditinggalkan. Gaya kepemimpinan superleadership-transformatif harus dikembangkan Presiden. Superleadership bukan bertipikal nepotisme. Superleadership sistemis yang harus dibangun. Nilai transformatif juga demikian terkait dengan nilai kebangsaan dan kemajuan. Terobosan jangka panjang kelembagaan adalah kata kuncinya.

Perlu ditunjukkan bahwa presiden mendorong nilai kebangsaan dengan meninggalkan kepartaiannya ketika dia menjadi pemimpin negara. Presiden adalah milik bersama bangsa. Tampaknya nilai inilah yang cocok untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai politik liberal Amerika yang tidak cocok harus berani ditepis kita semua. Kuncinya didorong terlebih dahulu oleh presiden sendiri.

Begitu pun pemberantasan korupsi di tubuh negara adalah cara terbaik dalam mendorong nilai kebangsaan dengan syarat dirinya sendiri harus bersih. Mulai dari istana adalah cara terbaik. Isu paket bom dan tekanan politik lain semestinya tidak ada jika hal-hal tersebut dilakukan sejak lama.

Bangsa Indonesia kini menunggu gebrakan presiden kita di periode kedua sebagai periode penutupnya. Semestinya harus berbobot dari periode pertama, bukan sebaliknya, malah mengendur. Jika kita perhatikan, semangat pemberantasan korupsi dan semangat perbaikan kelembagaan seolah tertutupi oleh nafsu kekuasaan justru muncul di periode kedua ini. Dengan demikian, dagelan politiklah yang tersuguhkan ke masyarakat, sampai-sampai harus diselingi isu paket bom yang tampaknya cenderung merupakan senjata makan tuan. Semoga asumsi ini tidak benar. (Sumber: Media Indonesia, 23 Maret 2011)

Tentang penulis:
Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP UI, advisor Local Governance Wa

Teror Paket Bom

Oleh Andi Widjajanto

Jakarta diguncang teror paket bom yang dikirimkan ke beberapa tokoh, seperti kader Partai Demokrat yang sekaligus aktivis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, Kepala BNN Komjen Goris Mere, Ketua Pemuda Pancasila Yapto Soerjosoemarno, dan musikus Ahmad Dhani. Paket bom itu kemudian diikuti dengan kepanikan publik saat belasan paket-paket yang dicurigai sebagai paket bom bermunculan di berbagai lokasi seperti Jakarta, Cibubur, Depok, Bogor, Serpong, Bandung, Kediri, Medan, Binjai, dan Makassar.

Analisis paket bom

Analisis awal paket bom menunjukkan bahwa paket tersebut berisi peledak berdaya hancur rendah, yang menggunakan teknologi sederhana dan murah sehingga mudah diduplikasi. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran yang signifikan dari evolusi teknologi peledak yang dimiliki kelompok teroris di Indonesia.

Di awal kemunculan aksi teror Indonesia, kelompok teroris juga menggunakan paket-paket bom yang disusupkan ke rumah-rumah ibadah untuk melaksanakan aksi serangan bom Natal 1999. Setelah itu, kelompok peneror cenderung menggunakan peledak rakitan yang relatif lebih canggih yang memiliki ciri khas (explosive signature) dari Azahari dan Noordin M Top. Peledak khas kelompok Azahari dan Noordin M Top tersebut menggunakan bahan-bahan peledak yang relatif sulit didapat, dikombinasikan dengan teknologi elektronik kendali jauh (remote sensor technology), dan memiliki daya ledak berskala menengah-besar. Pasca-Noordin M Top, kelompok teroris, walau masih memiliki kemampuan merakit peledak, cenderung beralih ke metode kekerasan bersenjata konvensional yang tampak dalam dokumen Jatiasih-Bekasi, ungkap kasus pelatihan militer di Aceh, dan ungkap kasus perampokan bersenjata di Sumatra. Pada akhir 2010, kelompok teroris beralih ke peledak baru yang sangat sederhana seperti bom molotov saat melakukan aksi teror di sepanjang jalur Yogya-Klaten-Solo.

Kemunculan paket bom di awal 2011 ini di satu sisi menunjukkan bahwa kelompok teroris memiliki adaptabilitas dan fleksibilitas taktis yang tinggi. Mereka tidak ragu-ragu untuk menggunakan teknologi peledak yang lebih sederhana. Mereka tidak takut untuk dinilai bahwa kapasitas mereka turun drastis karena tidak lagi mampu merakit peledak secanggih Azahari dan Noordin M Top. Mereka juga tidak khawatir mendapat penilaian gagal saat paket-paket bom tersebut tidak berhasil melukai atau membunuh sasaran yang ditargetkan. Mereka juga tidak tampak peduli dengan penilaian atas turunnya militansi kelompok teroris karena tidak lagi menggunakan metode bom bunuh diri. Dengan tidak lagi memakai metode bom bunuh diri, kelompok teroris bisa dinilai gagal melakukan indoktrinasi jihad sehingga tidak dapat lagi menemukan anggota kelompok yang bersedia mengorbankan dirinya untuk mencapai kepentingan kelompok. Mereka juga tidak peduli dengan kemungkinan munculnya penilaian aksi pengecut karena aksi tersebut dilakukan secara tabrak lari oleh kurir-kurir paket yang belum tentu menjadi bagian utama dari kelompok teroris.

Adaptabilitas dan fleksibilitas taktis yang tinggi ini akan memperkuat daya tahan dan daya juang mereka untuk tetap melakukan aksi teror terutama saat negara mengendurkan kewaspadaannya.

Analisis sasaran

Dari jenis sasaran yang ditargetkan kelompok teroris, juga tampak terjadinya pergeseran yang signifikan. Sasaran awal mereka bergeser dari rumah ibadah Kristen ke kelompok-kelompok Kristen yang ada di lokasi-lokasi konflik komunal. Kehadiran kelompok Azahari dan Noordin M Top menggeser pola ini menjadi sasaran yang merepresentasikan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Sasaran serangan berubah menjadi kafe, hotel, dan kantor kedutaan yang terkait dengan keberadaan AS di Indonesia. Pascaaksi teror 17 Juli 2009, dalam rencana Jatiasih terungkap bahwa sasaran teror bergeser menjadi sasaran individual, terutama ditujukan kepada SBY yang dianggap bertanggung jawab melaksanakan eksekusi mati ketiga terpidana teroris bom Bali. Sasaran itu bergeser lagi menjadi sasaran yang lebih pragmatis saat kelompok teroris menggunakan metode perampokan bersenjata di Sumatra untuk menguatkan kapasitas finansial mereka. Saat polisi berhasil membongkar jaringan kelompok bersenjata di Sumatra, sasaran kelompok teroris kembali bergeser menjadi markas-markas kepolisian, seperti yang terjadi saat penyerangan markas polisi di Sumatra Utara dan teror bom jalur Yogya-Klaten-Solo di akhir tahun 2010.

Paket bom 2011 kembali menggeser pola sasaran ini. Saat ini ada empat kemungkinan sasaran aksi teror, yaitu (1) anggota Jaringan Islam Liberal; (2) petinggi negara yang dikategorikan sebagai kafir dan musuh Islam; (3) para aktivis HAM pembela Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan (4) tokoh publik yang memiliki hubungan dengan Yahudi, baik secara keluarga maupun interaksi sosial. Pergeseran pola sasaran teror ini menunjukkan bahwa di satu sisi, kelompok teroris masih berusaha membangun militansi kelompok dengan mengaitkan aksi teror dengan konspirasi global yang melibatkan AS dan Yahudi. Namun di sisi lain, pergeseran ini juga menunjukkan bahwa aksi teror di Indonesia sudah memiliki konteks lokalnya sendiri. Perseteruan antara kelompok fundamentalis dengan Jaringan Islam Liberal dan kasus Ahmadiyah merupakan masalah lokal yang saat ini sudah digunakan kelompok teroris untuk menumbuhkan resistensi dan militansi anggota kelompok.

Revitalisasi jejaring teror

Analisis awal tentang paket bom dan sasaran teror ini memberikan indikasi tentang adanya revitalisasi jejaring teror di Indonesia. Jejaring teror memiliki adaptabilitas dan fleksibilitas taktis yang sangat tinggi yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan organisasi, krisis kepemimpinan, militansi anggota, penguasaan teknologi, dan kendala finansial yang mereka hadapi. Jejaring teror juga mampu menumbuhkan motivasi perjuangan baru dengan tidak lagi mengandalkan konteks global untuk menumbuhkan militansi anggota. Konteks lokal yang terwakili dengan keberadaan Jaringan Islam Liberal dan Ahmadiyah telah dapat dijadikan dasar untuk melakukan revitalisasi jejaring teror.

Revitalisasi jejaring teror ini tentunya harus diantisipasi pemerintah dengan mencari cara untuk menerapkan rezim kontra dan antiteror yang mampu bekerja efektif saat demokrasi, HAM, hak sosial politik, dan hak individual warga negara tetap dijadikan rujukan utamanya. (Sumber: Media Indonesia, 22 Maret 2011)

Tentang penulis:
Andi Widjajanto, Dosen Pascasarjana Kajian Terorisme Internasional FISIP Universitas Indonesia

Konstitusionalisme Bercita Rasa Feodal

Oleh Margarito Kamis

Konstitusionalisme feodal membenarkan kesewenang-wenangan penguasa dalam mengelola negara, di samping mengistimewakan satu kelompok manusia dari kelompok manusia lainnya berdasarkan asal-usul, jenis pekerjaan dan kekayaan.

Inilah yang ditolak, sekaligus menjadi dasar lahirnya konstitusionalisme klasik di Barat maupun di Timur. Konstitusionalisme bercita rasa feodal ini mengagungkan individu, dan menempatkan rakyat pada poros kekuasaan.

Kecuali sama dalam menempatkan rakyat pada poros kekuasaan, konstitusionalisme yang dicita-citakan pendiri negara berbeda. Konstitusionalisme pendiri negara ini menghasratkan pemuliaan setiap orang sesuai kodrat alamiahnya sebagai hamba Tuhan, sekaligus mengakui kodrat sosialnya sebagai sesama manusia, warga negara, yang memiliki harkat dan martabat. Tak ayal lagi, hasrat itu merupakan saripati dari -isme bernegara menurut akal budi yang diberi bentuk hukum, bukan kemauan penguasa, dasar konstitusionalisme feodal.

Nilai-nilai

Lantaran selalu curiga terhadap penguasa, konstitusionalisme klasik menyediakan ruang yang amat terbatas terhadap peran negara. Biarkan individu mengurus dirinya sendiri menjadi tesis elementer dalam konstitusionalisme ini. Tesis ini merupakan anak kandung dari tesis elementer lainnya, yakni ikut aktifnya negara dalam urusan-urusan individu akan mematikan kebebasan individu. Konstitusionalisme jenis ini mengasumsikan penguasa selalu tak lepas dari kecenderungan korup.

Akibatnya, peran negara menjadi minimalis, sebatas penciptaan tatanan bernegara yang memiliki kekuatan untuk memungkinkan setiap individu mengusahakan sendiri kesejahteraannya secara bebas. Peran ini diangap ideal. Wujudnya berupa penegakan hukum selurus-lurusnya. Itulah tugas utama negara. Urusan selebihnya terserah pada individu.

Dalam perkembangannya, terutama pada pertengahan abad ke-20, tak sedikit negara yang memilih aktif mengurus rakyat. Kebebasan berkontrak, sebuah doktrin yang bertumpu pada kebebasan individu, yang begitu diagungkan sampai mendekati pertengahan abad ke-20 di Amerika, harus ditinggalkan. Perkaranya bukan sekadar mempercepat pemulihan krisis ekonomi besar di tahun 1930-an, tetapi karena doktrin itu diyakini membahayakan eksistensi individu ketika berhadapan dengan korporasi besar.

Para pendiri negara ini jelas menolak cara pandang konstitusionalisme klasik. Negara yang akan kita buat ini, demikian menurut Bung Karno, tidak untuk satu orang, tidak untuk satu golongan, melainkan untuk kita semua.

Negara yang akan kita buat ini harus negara pengurus, demikian sepenggal kata Bung Hatta yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945.

Maknanya jelas: negara dilarang membiarkan segolongan orang mengisap segolongan orang lain. Tetapi karena negara dibuat untuk memanusiakan setiap warga negara, maka negara harus memberi perhatian lebih dalam mengurus mereka yang papa. Hanya dengan cara itu martabat mereka yang papa terperbaiki, sekaligus terpenuhi pulalah esensi dibentuknya negara.

Negara dalam makna cita-cita para pendiri negara, jelas tak memberi ruang bagi para penyelenggaranya ugal-ugalan menggunakan hukum. Mereka, saya pastikan tak sudi melihat hukum yang pembentukan dan penegakannya berdasar perhitungan untung-rugi kelompok sini atau kelompok sana. Mereka, para pendiri negara, seolah tak terima tesis Alexis De Tocqueville (1994:262)): “tyranny may be exercised by means of the law itself, and in the case it is not arbitrary.”

Bermutu Rendah

Selain menghendaki negara pengurus, Bung Hatta dalam rapat pada tanggal 15 Juli 1945 juga menghendaki agar ada pasal yang mengatur jaminan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat bagi setiap warga negara. Bung Hatta jelas tak sudi melihat negara ini kelak berubah dari negara pengurus menjadi negara pengisap. Sungguh Bung Hatta khawatir terhadap kemungkinan penguasa menyalahgunakan kekuasaan. Boleh jadi bukan DPR yang diharapkan Bung Hatta mengawasi pemerintah, melainkan rakyat.

Nurani konstitusionalisme macam apakah yang mesti digunakan untuk memahami dua kenyataan; Jamkesmas di satu sisi, dan rencana penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional? Negara sudah menanggung langsung biaya kesehatan masyarakat tak mampu di satu sisi, tetapi UU SJSN hendak menggesernya menjadi asuransi di sisi lain. Mutu konstitusionalisme macam apakah yang mesti dimiliki untuk bisa memahami pergeseran terminologi warga negara menjadi pekerja dan peserta?

Bukankah terminologi ini–pekerja dan peserta–merupakan jalan hukum menuju asuransi? Bukankah premi-premian bermakna setiap orang mengurus dirinya sendiri. Korporasi sekadar instrumen penampung uang setiap orang yang menjadi “peserta asuransi” sebelum akhirnya, sesuai hukum, memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan, atau manfaat lainnya, sekali lagi, menurut hukum asuransi? Sungguh konstitusionalisme ini bercita rasa feodal.

Nurani keadilan macam apakah yang mesti dimiliki untuk bisa memahami hukuman penjara 7 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada Nyamidin, hanya karena ia mencuri sembilan ekor kelinci seharga Rp 56.000? Nurani macam apa pula yang harus dimiliki untuk bisa memahami hukuman penjara 3,5 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada suami-istri, Supriyono dan Sulastri, hanya karena mereka mencuri setandan pisang? Kepada siapa lagi warga negara harus menyandarkan mimpinya memperoleh keadilan menurut nurani konstitusionalisme para pendiri negara?

“Aku tak mampu lagi menerima derita ini”, begitulah sebait lagu grup musik D’Loyd, mungkin tak akan digunakan oleh warga negara untuk menggambarkan suasana hati mereka. Akan tetapi, hidup di tengah konstitusionalisme seperti ini sungguh merupakan derita tersendiri. Apa mau dikata, beginilah postur konstitusionalisme kita; konstitusionalisme bercita rasa feodal. (Sumber: Sinar Harapan, 23 Maret 2011)

Tentang penulis:
Margarito Kamis, Doktor Hukum Tata Negara, staf pengajar di FH Universitas Khairun Ternate.

Hukum Selamatkan HAM Warga Moro-moro

Oleh Wahyu Sasongko

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mesuji, keikutsertaan warga Moro-moro dalam pilkada masih menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki KTP sebagai bukti kependudukan, sebagaimana dikemukakan Syarief Makhya (Lampung Post, 21 Maret 2011). Kasus ini seolah-olah “memvonis” bahwa warga Moro-moro tidak berhak memilih, apakah benar demikian?

Kasus yang terjadi pada warga Moro-moro merupakan tipikal penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sudah menjadi adagium bahwa HAM bukanlah pemberian, melainkan harus diperjuangkan, sebagaimana dikemukakan oleh Philip Plowden dan Kevin Kerrigan (Advocacy and Human Rights, 2002): There is nothing in the human rights act to suggest that there is a presumption that human rights points arise.

Pilkada sejatinya merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi sudah sejak masa Yunani muncul sebagai alternatif dari sistem pemerintahan monarki yang cenderung otoriter. Begitupun dengan HAM, muncul dan berkembang sebagai respons terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang (despotism) oleh raja sebagai penguasa tunggal. Dengan demikian, ada kesamaan antara demokrasi dan HAM. Keduanya membatasi kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, HAM di bidang hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) merupakan generasi pertama yang dipandang sebagai hak fundamental karena merupakan fundamental requirement for human development (John O’Manique, Human Rights Quarterly, 1992).

Hak-hak sipil dan politik pada tahun 1966 disahkan sebagai hak hukum (legal right) oleh PBB dalam kovenan internasional. Pemerintah Indonesia pada 2005 merativikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Selain itu, ketentuan tentang HAM diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ditentukan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala dan dengan hak pilih yang sama dan universal.

Ketentuan tersebut menggunakan istilah setiap warga negara. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM, yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dengan demikian, hak politik untuk memilih bersifat umum dan universal. Oleh sebab itu, hak untuk memilih menurut ajaran hukum (legal doctrine) diperlakukan sebagai kewajiban positif yang dapat dilaksanakan meskipun sedang menjalani hukuman pidana.

Apabila dikatakan bahwa ketiadaan KTP merupakan faktor utama sehingga warga Moro-moro tidak dapat memilih. Berarti, KTP merupakan syarat determinan yang didasarkan pada ketentuan hukum. Dalam konteks ini, seolah-olah terjadi kontradiksi antara ketentuan HAM dan ketentuan tentang KTP sebagai alat bukti (bewijs middel) kependudukan. Padahal sesungguhnya tidak demikian.

Sebagaimana diketahui, ketentuan tentang hak memilih dalam UU Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 12/2005 dan UU HAM 39/1999 menyebut warga negara. Bukankah warga Moro-moro adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UUD 1945. KTP dalam hal ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang syarat yang bersifat teknis untuk pelaksanaan. Dengan demikian, ketiadaan KTP tidak bersifat substansial dan keberadaan warga Moro-moro di Register 45, seyogianya tidak menjadi faktor yang membatasi untuk dilaksanakannya hak untuk memilih sebagai HAM yang fundamental.

Menghadapi permasalahan tersebut, negara dan pemerintah Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pelayanan sosial (social service). Para pendiri bangsa (the founding fathers) telah memberikan arahan, sebagaimana dicantumkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu Pemerintah Negara Indonesia didirikan dan dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks penegakan HAM, ketentuan Pasal 71 UU HAM 39/1999 secara tegas menyatakan: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk melindungi warga Moro-moro dengan mengimplementasikan ketentuan tentang HAM dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan HAM sebagai pelaksanaanya termasuk kovenan internasional, dan bahkan peraturan perundang-undangan lain.

Pemerintah bersama-sama dengan Komisi Nasional HAM seyogianya bersikap responsif terhadap permasalahan HAM yang dihadapi warga negaranya. Ketiadaan KTP yang dialami warga Moro-moro bukanlah faktor substansial yang menghambat dan membatasi pelaksanaan HAM untuk melakukan pemilihan. (Sumber: Lampung Post, 23 Maret 2011)

Tentang penulis:
Wahyu Sasongko, Dosen Fakultas Hukum Unila

KPK Disandera Perkara Traveller’s Cheque

Oleh Maqdir Ismail

Pada 17 Mei 2010, Pengadilan Tipikor telah menghukum Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004. Hukuman yang mereka terima bervariasi sampai dua tahun enam bulan. Mereka dianggap terbukti menerima hadiah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, bukan menerima suap.

Dengan adanya Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhadap keempat orang penerima awal traveller’s cheque itu, secara mudah dapat dikatakan bahwa keinginan berbagai pihak untuk memburu pemberi cek pelawat sebagai penyuap pupus sudah. Dari perkara yang sudah diputus itu, secara hukum tidak mungkin Nunun Nurbaetie atau Miranda Gultom ditetapkan sebagai penyuap, termasuk Ari Malangjudo tidak mungkin ditetapkan sebagai pembantu pemberi suap.

Konstruksi perkara

Dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-11/KPK/V/2009, tanggal 8 Mei 2009, dikatakan ‘telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri dan kawan-kawan yang menerima hadiah berupa TC, berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dari Nunun Nurbaetie Daradjatun terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom menjadi Deputi Gubernur Senior BI dengan nilai keseluruhan TC sebesar Rp24 miliar… Dapat disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan Nunun N Daradjatun dapat disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.’

Konstruksi hukum yang hendak dibangun laporan kejadian perkara itu adalah suap, penerima dan pemberi dilaporkan diduga telah melakukan perbuatan pidana. Namun, faktanya yang diproses secara hukum hanya penerima traveller’s cheque, yaitu Dudhie, Hamka, Endin, dan Udju Djuhaeri. Pemberi yang dinyatakan secara tegas dalam laporan kejadian tindak pidana korupsi adalah Nunun Nurbaetie Daradjatun hanya diproses sebagai saksi, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, sampai meninggalkan Indonesia untuk berobat karena penyakit lupanya. Ari Malangjudo yang memberikan bantuan kepada Nunun Nurbaetie untuk menyerahkan TC kepada para anggota Komisi IX di Restoran Bebek Bali, Hotel Atlet Century Park, dan di kantor Jl Riau No 23, Jakarta Pusat, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka membantu suap.

Dalam berita acara pemeriksaan, terjadi reduksi pasal yang dipersangkakan, tinggal Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana; Pasal 12b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana hilang tidak tentu rimbanya, bak ditelan bumi. Begitu juga halnya dengan surat dakwaan hanya tinggal Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana.

Yang lebih celaka lagi, dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana atau Kedua Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana, ditafsirkan hakim sebagai dakwaan alternatif dan secara kebetulan yang dianggap terbukti oleh hakim adalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana. Artinya bagi hakim yang terbukti adalah perkara gratifikasi, bukan perkara suap. Sesuai dengan Pasal 11 UU Tipikor, pemberi hadiah tidak bisa dihukum, yang dihukum hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Hanya saja memang ada ketentuan Pasal 13 UU Tipikor yang paling mungkin adalah menetapkan orang yang diduga membantu dan Nunun Nurbaetie Daradjatun menjadi tersangka. Itu maknanya bukan suap, melainkan memberi hadiah. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan, ketentuan Pasal 13 UU Tipikor ini hanya berlaku terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah, tidak termasuk penyelenggara negara.

Tidak ada perkara suap

Dalam kasus cek pelawat ini, sudah tertutup kemungkinan menetapkan tersangka pemberi suap, apalagi mengadilinya sebab Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 11 UU Tipikor, yaitu terbukti menerima hadiah, bukan menerima suap. Dari reduksi pasal suap ketika membuat BAP diduga dari awal penyidik KPK tidak serius menjerat pemberi suap. Dan yang harus dicatat, Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri tidak mungkin akan diadili kembali sebagai penerima suap karena untuk kasus ini mereka telah dihukum menerima gratifikasi. Hukuman terhadap keempat orang itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mungkin orang yang sudah diadili akan diadili kembali untuk perbuatan pidana yang sama dengan dakwaan yang berbeda. Pada posisi itu, KPK telah disandera putusan pengadilan, tentu ini bukan kesalahan hakim, melainkan kesalahan pada pembuktian.

Kalau ada pimpinan KPK menerangkan akan memburu pemberi suap dalam kasus ini, keterangan tersebut harus dianggap sebagai kebohongan publik. Tidak ada alasan hukum bagi KPK untuk secara nekat menetapkan ada pemberi suap. Tidak juga ada argumen hukum bagi KPK untuk mengubah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. KPK tidak mempunyai argumen untuk melakukan peninjauan kembali, bukan saja karena mereka telah menerima putusan pengadilan, melainkan tidak ada dasar hukum yang mereka gunakan untuk melakukan peninjauan kembali.

Sekarang yang harus dimintai pertanggungjawabannya dengan konstruksi hukum dalam menuntut penerima cek pelawat yang mengakibatkan pemberi cek pelawat tidak bisa dihukum bukan hanya pimpinan KPK, melainkan juga para deputi dan Direktur Penuntutan KPK. (Sumber: Media Indonesia, 22 Maret 2011)

Tentang penulis:
Maqdir Ismail, advokat



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.972.562 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Iklan