Arsip untuk Maret 21st, 2011

DPR(D) dan Negara yang Tidak Beres

Oleh Umbu TW Pariangu

Negara ini memang telah tergerogoti oleh berbagai penyakit korupsi aparatnya yang mendarah daging (Editorial Media Indonesia, [14-3]). Di tengah kemiskinan masyarakat yang melegenda, bencana alam yang beruntun, politikus kita malah sibuk membangun “istana kemegahannya”. Itu yang terlihat dalam rapat kerja anggota DPRD se-Indonesia di Bandung, beberapa waktu lalu.

Bukan membicarakan persoalan rakyat sebagai fokusnya, mereka malah memunculkan tuntutan kenaikan gaji dan tuntutan agar mereka diperlakukan sebagai pejabat negara. Mestinya mereka sadar selama ini pembangunan tidak berjalan baik karena uang negara yang dialokasikan lebih pada upaya memenuhi syahwat aparat negara ketimbang menolong rakyat yang sedang sekarat dilanda kelaparan.

Sebagian APBN kita terkuras untuk belanja rutin (membiayai birokrasi yang ujung-ujungnya korup). Sebanyak 40% dana APBN kita habis untuk anggaran rutin, mulai anggaran belanja pegawai, tunjangan, pengadaan fasilitas, hingga perjalanan dinas. Bahkan negara ini pada tahun kemarin menghabiskan Rp162 triliun untuk belanja pegawai serta Rp153,6 triliun untuk membayar cicilan utang. Anggaran untuk pengentasan rakyat dari kemiskinan cuma Rp80 triliun.

Politik Kemewahan

Tampaknya ada keinginan eksplisit untuk melaraskan gedung representasi rakyat sebagai istana politik yang mementingkan kemegahan visual (visual splendour) ketimbang kemegahan aksi (action splendour) populis. Itulah sebabnya untuk menuliskan “jujur, adil, dan tegas” seorang rakyat macam Pong Hardjatmo harus bersusah payah menaiki ketinggian—hati—kubah DPR meluapkan kegundahannya. Itu menandai realitas jarak rakyat-wakil rakyat yang amat senjang.

Ketika anggota DPR ngotot membangun gedung mewah dengan alasan mendukung peningkatan kinerja, ironisnya pemerintah tampak tak bisa mencegah, bahkan untuk mengingatkan membangun istana mewah ini sebagai sebuah kebijakan yang tidak sejalan dengan desire of solidarity, berempati pada kesulitan rakyat. Artinya, sah-sah saja wakil rakyat difasilitasi barang-barang mewah dengan uang rakyat, mirip seperti anggota Dewan di NTT yang memperoleh kredit mobil mewah di tengah kondisi 3.115.685 warga mereka miskin dari total 4,4 juta jiwa penduduk.

Berbagai kasus korupsi besar selama ini identik dengan transaksi kepentingan yang melembaga di institusi terhormat itu. Pengumuman 26 politikus lintas fraksi sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia oleh KPK membuktikan sebagai kekuatan demokrasi politik yang progresif (progressive democratic political force) DPR(D) sampai detik ini masih tersandera oleh budaya destruktif, amoral, dan nirempati. Tidak mengherankan juga jika di daerah para anggota Dewan ramai-ramai meringkuk di sel tahanan karena kasus korupsi dana pembangunan yang dilakukan secara sistemis dengan kepala daerah.

Padahal di era otonomi daerah, rata-rata kabupaten/kota menghabiskan 70% APBD hanya untuk membiayai pengeluaran rutin, dan hanya 30% dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Angka 30% APBD itu dalam perjalanannya pun masih dikorup. Karena itu, tidak mengherankan jika semakin hari rakyat kian miskin karena tidak menerima dampak yang efektif dari tiap kucuran anggaran pembangunan yang ada. Bahkan nasib rakyat daerah kian telantar direduksi kepentingan pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur ekonomi yang lebih memihak para pemodal kapitalis.

Kehadiran wakil rakyat sekadar menggenapi keganjilan politik (political odds) yang telah mewarisi republik ini mulai kultur politik miskin idealisme, politik berbiaya mahal, hingga politik yang meraut demokrasi dalam kosmetik dan distorsi nilai kebaikan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Keganjilan politik itu pula yang membuat sistem perwakilan politik kita berantakan, sulit diukur, dan abstrak yang mengurung integritas moral dalam kotak hitam kekuasaan yang sulit terdefinisikan oleh pikiran lugu rakyat.

Itu sebabnya Almond dan Verba (1967) meyakini bahwa dalam sebuah sistem politik, ada ruang interaksi kekuasaan yang tidak terpantau oleh publik secara telanjang. Ruang itulah yang dinamakan black box (kotak hitam).

Negara Tidak Beres

Lihat saja kasus Century yang tiba-tiba dingin usai pemindahtugasan Sri Mulyani ke Bank Dunia meski sebelumnya DPR sangat garang. Paradoks itu berlanjut dalam hak angket mafia perpajakan, kemarin. Keinginan untuk menguak kebobrokan perpajakan di republik ini harus kandas oleh kepentingan pragmatis para politikus di Senayan.

Ini sebuah sketsa pesimistis yang menandai pendramatisasian kepentingan minimalis kekuasaan di tubuh eksekutif dan legislatif. Rakyat hanya memakluminya sebagai rutinitas “cara kerja politik” yang harus diaminkan dengan senyum pahit. Karena itu, ketika mencoba memahami kenapa politik pementingan diri bisa menancap kukuh dalam ide-ide “politisi reformis” kita dewasa ini, paling tidak bisa disimpulkan sebagai rangkaian dari gejala fungsi negara kita yang memang tidak beres.

Negara terlampau asyik mengakumulasi ritual kekuasaan tanpa serius menyeleksi mutu orientasi politik sehingga para politikus korup selalu berhasil menjadikan kancah demokrasi lokal-pusat sebagai tempat berkubang mereka. Dengan demikian, terjadilah penempatan orang yang salah di tempat yang vital (the wrong man/person in the vital). Dari ruang demokrasi yang disakralkan sistem dan pranata-pranata semu-kompromistis, penyimpangan kekuasaan memperoleh liberasinya melalui prinsip necessitas non habet legem: keperluan tidak ada hukumnya, hukum hanya takluk pada kepentingan.

Jadi, entitas negara sebagai penjaga moral mesti mampu “mengindroktinasi” inti kekuasaan sebagai pusat perubahan. Bukan sebagai protektor masyarakat komersial (F. Budi Hardiman, 2009:191) yang melegalkan berbagai sindikasi pemborosan dan perampokan hasil-hasil pembangunan masyarakat. Negara tidak boleh terus bersemayam dalam politik partikular yang memerkarakan persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat, lalu abai membangun konstruksi politik yang humanis yang menunjam ke sumsum kepentingan rakyat seperti kata Evo Morales, politik adalah “ilmu melayani rakyat dan bukan hidup dari rakyat”. (Sumber: Lampung Post, 17 Maret 2011)

Tentang penulis:
Umbu TW Pariangu, mahasiswa Pascasarjana Fisipol UGM

Iklan

Presiden Yudhoyono dalam Genggaman WikiLeaks

Oleh Agust Riewanto

Presiden Yudhoyono dan para pembantunya tiba-tiba tersentak bahkan terpukul atas berita yang dikutip dua media cetak Australia: The Sydney Morning Herald dan The Age, tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan Presiden Yudhoyono dan Ibu Any Yudhoyono. (Media Indonesia, 12 Maret 2011).

Sontak berita ini bukan saja telah berhasil membakar emosi pihak Istana Merdeka, tetapi juga telah menurunkan integritas dan kredibilitas pemerintah SBY selama hampir dua periode secara internasional. Sejumlah elite politik yang disebut dalam dua media Australia itu telah mulai sibuk membantahnya. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa menilai berita itu sangat tak bertanggung jawab, sebagai ‘berita sampah’, ‘tidak hormat’, ‘penuh bualan’, dan ‘basi’. Benarkah demikian? Lalu apa yang harus kita lakukan dalam membendung cengkeraman WikiLeaks?

SBY dan korupsi politik

Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pemerintah SBY versi dua media Australia itu sesungguhnya sepadan dengan makna korupsi politik sebagaimana dinyatakan Menachen Hopnuy (1996) dalam The Public Purse and The Private Campign, Political Finance Israel, yakni tindakan yang dilakukan pejabat publik (baik yang dipilih melalui pemilu maupun ditunjuk) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang mengandung adanya unsur eksploitasi politik dalam upaya memperoleh keuntungan politik, baik pribadi, orang lain maupun kelompoknya.

Lihatlah, tuduhan oleh dua media Australia yang bersumber dari WikiLeaks itu menunjuk dengan jelas sejumlah nama elite politik dan pejabat hukum yang terlibat dalam ‘konspirasi’ yang menguntungkan secara politik pemerintahan SBY dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Berita benar atau salah

Melihat model pemberitaan dua media Australia yang cukup berani dan lantang berdasar bocoran dari WikiLeaks atas kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta itu, ada dua kemungkinan: pertama, berita ini diyakini dua media itu sebagai berita yang benar sejauh informasi yang diperoleh dan berdasarkan bukti-bukti pemberitaan WikiLeaks. Kedua, berita ini hanyalah sebuah sensasi untuk ‘menggoyang’ pemerintah SBY di tengah suhu politik yang kian memanas seiring dengan retaknya hubungan partai koalisi dan isu reshuffle kabinet.

Kini hampir dipastikan tak ada negara di dunia ini yang dapat menghindar dari revolusi kebebasan informasi berbasis teknologi informasi. Karena itu, berita sesensitif apa pun bukan lagi merupakan rahasia suatu negara, melainkan telah merambah menjadi rahasia umum dan universal antara negara. Bahkan negara seketat AS saja hampir semua rahasia negaranya dapat dikonsumsi publik internasional. WikiLeaks menjadi pelopor kemunculan keterbukaan informasi tentang berita-berita politik sensitif secara internasional hasil kerja keras ‘penyadapan’ berbasis kecanggihan teknologi.

Buktikan secara hukum

Oleh karena itu, dalam konteks pemberitaan korupsi politik Presiden Yudhoyono melalui dua media Australia itu rasanya tak bijak jika hanya melakukan bantahan-bantahan yang tak sistemik, bahwa Presiden Yudhoyono memang tidak melakukan seperti yang dituduhkannya. Cara yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan klarifikasi berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diakui secara internasional melalui para elite politik dan elite hukum yang dituduh terlibat dalam konspirasi politik itu.

Pejabat hukum melalui Ketua Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung seharusnya segera menunjukkan bukti-bukti hukum konkret bahwa lembaga ini tak terlibat dalam ‘skandal korupsi politik’ ini. Cara itu akan jauh memiliki dampak positif secara internasional jika dibandingkan dengan hanya membantahnya secara sporadis. Begitu pula elite politik yang dituduh terlilit dalam skandal pemberitaan buruk ini perlu melakukan klarifikasi secara sistemik dan kronologis dengan melakukan pendekatan diplomatik internasional.

Manfaat berita buruk Australia

Pemberitaan negatif ini dilihat dari aspek politik-hukum tentu memiliki manfaat yang tidak sedikit bagi Indonesia.

Pertama, sebagai sebuah cambuk bagi pemerintah SBY untuk lebih serius dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia korupsi di berbagai bidang. Jujur harus diakui, bahwa dua periode pemerintah SBY (2004-2009, 2009-2011) ini nyaris tak ada kemajuan yang berarti dalam upaya ‘menjinakkan virus’ mafia hukum dan korupsi di berbagai bidang, bahkan terhadap kasus-kasus hukum dan korupsi yang seharusnya dapat segera diselesaikan secara mudah pun hanya diseret ke pusaran kepentingan politik. Lihatlah, kasus bailout Bank Century, kasus pelemahan secara sistemik KPK, rekening gendut Polri, kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan dan lain-lain. Semua tak kunjung diselesaikan secara tuntas dan memuaskan publik.

Kedua, pemberitaan buruk pemerintah SBY ini juga akan memberi efek psikologis yang luar biasa pada pemerintah SBY untuk bekerja secara serius untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar menampilkan citra politik untuk menumpuk popularitas diri dan kelompoknya menuju Pemilu 2014. Sebab selama ini kritikan tajam atas kinerja pemerintahan SBY dari sejumlah kalangan di dalam negeri nyaris tak pernah ‘digubris’. Tampaknya pemberitaan buruk dari Australia dan WiliLeaks? ini justru lebih ampuh dalam mengkritik dan membeberkan bukti-bukti keburukan pemerintahan SBY.

Berita buruk dari Australia ini baru satu babak, mungkin masih akan muncul babak-babak selanjutnya. Sebab sejumlah kejanggalan dan ironi dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia korupsi di berbagai bidang di Indonesia selama ini tak kunjung tuntas dan hanya ‘dihentikan’ secara politis. Dipastikan, penghentian secara politis aneka kasus hukum dan korupsi yang menyita perhatian publik selama ini telah dicatat secara baik dan cermat oleh para diplomat asing dan telah disadap WikiLeaks. Pada saatnya siap untuk dibeberkan secara internasional.

SBY dalam genggaman WikiLeaks

Sesungguhnya tanggapan pemerintah SBY atas pemberitaan buruk media Australia hari-hari ini akan menjadi kunci bagi kredibilitas dan integritas pemerintahan SBY sampai 2014. Tanggapan seperti apakah yang akan dipilih pemerintah SBY dalam menangkal pemberitaan buruk media internasional, positif atau negatif? Cara itu akan menentukan arah politik pemerintahan SBY ke depan.

Yang pasti dan tak mungkin dapat dihindari lagi bagi pemerintah SBY, bahwa sepak terjang dan kinerja pemerintahannya kini ada dalam ‘pengawasan’ publik internasional. Tak ada celah lagi bagi SBY untuk bersembunyi atau menyembunyikan ‘sandiwara politik’ dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia korupsi.

Bahkan kini seandainya benar pemerintah SBY telah dan sedang merencanakan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi politik dalam menjalankan pemerintahannya, dipastikan semua datanya telah berada dalam ‘genggaman’ WikiLeaks. Maka mulai hari ini berhati-hatilah dalam membuat kebijakan! (Sumber: Media Indonesia, 18 Maret 2011)

Tentang penulis:
Agust Riewanto, peneliti hukum dan kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Belajar dari Ki Hadjar

Oleh BS Mardiatmadja

Sangat menarik bahwa pada akhir Februari 1933 Ki Hadjar Dewantara sudah menulis tentang teroris dalam majalah Pusara. Waktu itu ia mengajak negara agar sesegera dan setegas mungkin mencegah perbuatan teror.

Tindakan teror ia temukan dalam orang yang merusak milik orang lain dan merasa lebih dicintai pemimpin negara karena terornya kepada orang lain tak dihukum sewajarnya.

Ketika Ki Hadjar mendapat gelar doktor honoris causa (19 Desember 1956), Prof Sardjito memuji keberaniannya melawan Pemerintah Belanda dengan tulisannya, ”Als ik een Nederlander was”: menghadapi perbedaan paham-paham dengan argumentasi, bukan dengan kekerasan.

Tak takut akan teror

Selanjutnya, Sardjito menunjukkan tekad Ki Hadjar untuk tak hanya menulis dan bicara, tetapi juga segera bekerja keras membangun Tamansiswa. Dalam pidato sambutannya, Ki Hadjar menunjukkan tak takut akan teror dan melontarkan kritik keras lagi terhadap pendidikan Belanda. Namun, dia mengatakan juga agar kita tak ikut memperbesar teror atau ketakutan di kalangan rakyat.

Selanjutnya, ia menolak membalas teror dengan teror dengan justru mengatakan, ”Jangan sampai anak-anak Belanda di antara kita tidak mendapat pengajaran dan pendidikan. Kita harus bersama-sama mencari kebenaran.”

Kedua cendekiawan nasionalis ini menolak memencilkan lawan politik dan musuh militer. Mereka malah membuka peluang agar terus-menerus berbagi kemerdekaan dan bersama mencari kebenaran hidup. Betapa mereka itu berbeda dengan sejumlah pembesar negara saat ini: mau membungkam lawan politik atau orang yang berbeda keyakinan atau agama dengan membekukan aliran atau meminggirkan pihak lawan.

Rupanya bagi Sardjito dan Ki Hadjar, pembinaan dan pendidikan dalam masyarakat membuka kesempatan hidup bersama bagi orang yang bermusuhan, beda pendapat, dan lain keyakinan. Mere- ka tidak melawan teror dengan teror, tak mau pula membiarkan teror menghantui rakyat. Mereka melawan teror tidak dengan kekerasan, tetapi dengan argumentasi, dan memfasilitasi rakyat membuka komunikasi. Itu terjadi puluhan tahun silam saat republik ini hampir lahir dan sesudahnya ketika Indonesia masih muda.

Dalam suatu pertemuan di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia belum lama ini, Prof Musdah Mulia mengkritik orang-orang yang katanya atas dasar agama melakukan kekerasan, tak hanya dengan menghancurkan milik orang lain, juga dengan menciptakan aturan dan perda yang memerkosa hak asasi rakyat kecil dan minoritas. Pada kesempatan lain, Komnas HAM prihatin dengan kurangnya usaha pejabat tertentu memfasilitasi komunikasi antar-rakyat, malah memberi contoh bahwa mereka tak mampu berkomunikasi serta takut kritik. Di Wahid Institute, belum lama ini terdengar seruan, cukup banyak pemikir dan pemerhati masyarakat menyesalkan pejabat yang memberi kesan takut kepada perusuh dan malah merangkul orang-orang yang membuat teror bagi orang lain.

Lalu, terciptalah teror-teror baru berupa perda-perda yang membuat orang ngeri karena perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan sudah dikriminalkan. Dalam banyak diskusi dirasakan seakan-akan mubazirlah inisiatif Habibie membuka iklim terbuka di dunia politik kita dan terlupakanlah upaya Gus Dur menciptakan persaudaraan ketika memimpin negara ini.

Ada kesan kuat pemimpin negara dan aparatnya tak jelas-jelas melindungi korban keganasan fisik, malah mengalah terhadap teror mental sekelompok kecil orang dalam suatu republik yang oleh Obama dikatakan sebagai teladan toleransi ketika berkunjung di UI, Depok.

Kehilangan orientasi

Agaknya banyak bagian bangsa ini kehilangan orientasi dalam bernegara dan menyelesaikan perbedaan paham. Banyak hal mau ditutupi dengan koalisi sementara yang sangat beraroma kepentingan politis jangka pendek dan bukannya diarahkan oleh prinsip bernegara yang teguh dan berjangka panjang. Dilupakan bahwa kita punya Pancasila yang deretan sila-silanya bermuara pada keadilan sosial.

Keadilan sosial justru mau menguatkan keadilan legal (yang kerap lumpuh seperti di Indonesia saat ini), keadilan distributif (yang dirusak oleh monopoli dagang dan perekonomian yang orientasinya ke modal besar), dan keadilan komutatif (yang terbukti hanya memenangkan mereka yang kuat secara fisik, ekonomis, ataupun politis). Sebab, dalam keadilan sosial diupayakan agar kelompok atau komunitas kecil(-kecil) tetap terlindungi di tengah keganasan rebutan kuasa dan kejayaan.

Bila diskusi sekitar Agustus 1945 dicermati benar-benar, dialognya tidaklah mengenai agama, tetapi mengenai persaudaraan di antara siapa pun yang mau menjadi bagian republik muda ini.

Sekian banyak perundingan ditujukan untuk merangkul siapa pun yang mau bergabung dengan para inisiator proklamasi kemerdekaan. Tak satu pun kelompok—sekecil apa pun—yang tak difasilitasi untuk bergabung. Di balik rumusan Bhinneka Tunggal Ika tersembunyi bukan sekadar strategi politik dan militer, melainkan juga sikap kemanusiaan mendalam. Itulah sebab dari kehadiran sila ”peri kemanusiaan” dalam rangkaian dengan ”persatuan bangsa Indonesia dan musyawarah”.

Ketika kemudian menjadi menteri yang mengurusi persekolahan demi pencerdasan anak-anak bangsa, Ki Hadjar ikut memastikan sekolah kecil tak hancur karena perubahan politik dan ekonomi. Juga sesudah tak lagi jadi menteri, ia memperjuangkan subsidi bagi sekolah kecil.

Dengan demikian, terdidiklah rakyat dan para pejabat agar berpendirian bahwa dalam negara ini siapa pun disambut dengan tangan terbuka untuk jadi warga negara dan diperlakukan setara dengan orang lain justru kalau kecil dan lemah.

Implikasinya harus tampak dalam UU, peraturan pemerintah, perda, dan penegakan keadilan. Aparat pemerintah tak pernah boleh gentar menghadapi kekerasan kelompok apa pun: membela si kecil yang diancam harta, apalagi nyawanya. Ada sesuatu yang amat diperlukan warga lemah: ketika makanan mahal, rumah rusak, lampu tak tersedia, keamanan rapuh, di situlah warga kecil mengorientasikan hidupnya kepada Tuhan.

Keyakinan atau agama yang tak dapat direduksikan pada upacara dan ajaran (yang memang terasa perlu saat tenang) adalah orientasi dasar manusia paling mendasar. Mukadimah UUD 1945 jelas memahami hal itu, tetapi tidak oleh sejumlah pejabat masa kini. Padahal, justru dalam hal itulah para pendiri negara kita berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh dunia, yang dalam PBB memaklumkan hak-hak asasi manusia.

Seyogianya negara kita tak dibuat terpencil dari pergaulan internasional karena perilaku dan cara kerja segelintir pejabat yang hanya akan punya waktu terbatas dalam mengabdi bangsa.

Ki Hadjar sudah mengajarkan orientasi bangsa yang jelas. (Sumber: Kompas, 19 Maret 2011)

Tentang penulis:
BS Mardiatmadja, Rohaniwan

WikiLeaks Bidik Calon Presiden Ketujuh?

Oleh Christianto Wibisono

Redaktur WikiLeaks, The Age, dan Sydney Morning Herald telah menjadi alat atau sutradara calon presiden ketujuh RI dengan ungkapan tidak komprehensif atau pilih kasih dan tebang pilih terhadap elite Indonesia. Sasaran sesungguhnya bocoran itu bukan SBY, yang sudah akan menjadi masa lalu karena SBY tidak mungkin dipilih kembali. Karena itu, target utama adalah calon presiden ketujuh yang diperkirakan akan diorbitkan oleh SBY mengikuti pola Argentina, yaitu Ibu Negara Ani Yudhoyono. Karena itulah bocoran itu secara terfokus dibidikkan kepada Ani Yudhoyono. Motifnya jelas pembunuhan karakter, bahwa putri Sarwo Edhie itu, yang terkenal spartan dan antikorupsi, melakukan praktek seperti Nyonya Tien Soeharto. Itulah kesan yang akan ditimbulkan oleh WikiLeaks.

Yang menarik ialah, tidak ada satu nama calon presiden lain yang sangat berpotensi untuk maju ke 2014. Yang dibongkar oleh WikiLeaks hanya politikus masa lalu TK, JK, YIM. Seolah mereka ini adalah contoh soal elite kolusif dan koruptif. Padahal semua orang tahu, elite politik lain tidaklah bersih dari praktek jumbuhnya konflik kepentingan dengan posisi pejabat publik penyelenggara Negara.

Dalam dua nomor berturut-turut, majalah Tempo telah mengungkap kasus korupsi yang melibatkan elite Partai Demokrat dan PKS. Tidak ada malaikat di negeri “Sodomindo” ini. Terutama karena aplikasi undang-undang tentang batasan konflik kepentingan nyaris tak dihayati filosofinya. Para penerima cek pelawat Mirandagate berkelit bahwa dana itu adalah dana kampanye partai. Seolah dana kampanye partai menghalalkan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdaya karena tidak pernah berani menyentuh korupsi tipe state capture, di mana negara dibajak atau disandera oleh penyelenggara Nngara, para elite partisan. Untuk diobok-obok, dieksploitasi guna membesarkan dana partai untuk kemudian menguasai negara melalui kemenangan partai dalam pemilu yang penuh money politics.

Jin money politics sudah telanjur keluar dari botol, dan kita lupa mantra penjinaknya. Di AS, kampanye dibatasi dan dipantau secara transparan. Masih bisa terjadi dana dari mafia, bandit, kriminal, politikus yang terlibat skandal, preman, dan harta tidak terpuji nyelonong masuk ke rekening dana kampanye Obama, misalnya. Tapi auditor sigap dalam mengembalikan atau menyerahkan dana itu ke badan amal (charity). Maksimum sumbangan individu US$ 2.500, tapi perusahaan bisa menghimpun misalnya 100 karyawan hingga terkumpul US$ 250 ribu. Atau menjual tiket dinner bersama calon presiden US$ 10 ribu per kursi. Ini juga sumber dana yang transparan, dilakukan secara sukarela oleh pengusaha kepada calon favoritnya. Semua sah-sah saja dan akan bisa dipantau terus-menerus apakah di kemudian hari ada dampak favoritisme dari sang presiden atau politikus yang menerima dana dan sumbangan kampanye dari pelbagai metode yang transparan itu.

Di atas segalanya, presiden terpilih langsung menempatkan aset dan portofolio bisnisnya kepada blind trust management independen. Baik Clinton maupun Bush memasrahkan pengelolaan aset bisnisnya kepada blind trust management profesional, nonpartisan, dan imparsial yang sama. Di Indonesia, pengusaha menjadi penguasa penyelenggara negara. Kemudian mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan yang dimilikinya secara tidak kentara. Semua melalui proses tender, tapi jelas ada konflik kepentingan sebagai penyelenggara negara yang harus mengambil keputusan atas nama 240 juta orang penduduk Indonesia dan kepentingan bisnis order atau kontrak bagi perusahaan yang dimilikinya.

Inilah yang terjadi pada lintas partai, dan semua partai terlibat dalam amburadul konflik kepentingan. Semua menteri politikus tentu akan berusaha mengalokasikan anggaran kepada rekan separtai atau simpatisan yang mau menyetor sebagian keuntungan proyek untuk dana kampanye partai. Ini adalah rahasia umum yang dianggap bukan korupsi, dan KPK tidak akan berani menyentuh ini, karena nasib dan anggarannya berada di tangan politikus parlemen yang bisa mengamputasi anggaran KPK. Akibatnya, yang menderita hantaman KPK adalah orang yang tidak berpartai atau dikorbankan oleh partai. Sedangkan partainya sendiri tetap segar-bugar dan elitenya tetap melanjutkan praktek KKN–konflik kepentingan–secara business as usual.

Bagaimana calon presiden ketujuh Nyonya Ani harus menghadapi gempuran ini. Peristiwa ini mirip pengalaman Hillary yang digoyang pelbagai isu tidak sedap di sekitar keuangan suami-istri Clinton. Hillary unggul sebelum Obama direstui Ted Kennedy. SBY baru sadar akan ruwetnya skenario 2014 dan calon presiden ketujuh, tapi telanjur bereaksi emosional. Sebenarnya SBY harus mengoptimalkan mandat 60 persen pribadi secara canggih dengan tiga gebrakan.

Pertama, membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional, berjiwa besar model Nelson Mandela, mengakui kesalahan dan dosa negara oleh rezim Orba Soeharto yang menelantarkan Bung Karno dan melakukan genosida terhadap PKI. Kedua, memberlakukan amnesti berpenalti dan pembuktian terbalik untuk mengatasi korupsi pada tingkat partai politik dan seluruh elite politik. Ketiga, memberlakukan UU Anti-Konflik Kepentingan, money politics partai dikelola terbuka dan transparan lengkap dengan ketentuan pencegahan konflik kepentingan.

Dengan tiga senjata pamungkas, rekonsiliasi, amnesti berpenalti, dan pembuktian terbalik, serta anihilasi konflik kepentingan, SBY mewariskan suatu legacy bagi masa depan, sehingga dapat memuluskan siapa pun calon presiden ketujuh yang didukungnya. Tapi, kalau SBY sendiri dengan mandat 70 juta suara tersandera oleh DPR yang penuh KKN dan tidak berani bertindak, maka siapa pun yang diorbitkan, termasuk Ani, pasti tidak akan sukses. Apalagi setelah Ani ditembak jitu oleh WikiLeaks, yang digerakkan oleh calon presiden ketujuh yang lain. (Sumber: Koran Tempo, 17 Maret 2011).

Tentang penulis:
Christianto Wibisono, analis bisnis

Politik, Partai, dan Militansi

Oleh Donny Gahral Adian

Hiruk-pikuk politik belakangan ini menyembunyikan sesuatu yang banal: retak koalisi akibat pengajuan hak angket oleh parlemen, anti-kebebasan pers Menteri Sekretaris Kabinet, dan bocor kawat diplomatik yang menyengat beberapa tokoh republik ini.

Kita tahu semua itu akan berakhir di meja negosiasi. Politik berubah menjadi sesuatu yang purba bernama oikonomia. Oikonomia alias ekonomi sesungguhnya kehilangan sesuatu yang fundamental dalam politik bernama militansi. Logika oikonomia adalah logika pertukaran yang saling menguntungkan. Ia tak punya kosakata menjelaskan militansi. Politik, sebaliknya, adalah militansi berkelanjutan terhadap prinsip atau ideologi. Militansi boleh dibilang adalah raison d’être politik.

Asketisme masih ada

Militansi bukan gagasan abstrak, melainkan sikap hidup yang konkret. Wali Kota Surakarta Joko Widodo dikabarkan tak pernah mengambil gajinya. Selaku wali kota, beliau cukup hidup dari usaha mebel dan persewaan gedung pertemuan miliknya. Kita seperti ditohok mendengarnya. Politik yang sangat transaksional ternyata masih menyembunyikan asketisme semacam itu. Alih-alih mengeluh soal gaji, Pak Wali Kota justru bertanya balik kepada wartawan yang mewawancarainya, ”Kenapa, kok, tanya-tanya soal gaji?”

Pertanyaan Pak Wali Kota bukan bentuk ketakpedulian. Beliau peduli terhadap kemakmuran pribadi, tetapi menempatkan kemakmuran bersama di atas yang pribadi. Pak Wali Kota tak menganggap gaji sebagai variabel penting dalam kepemimpinan politik. Sikap Pak Wali Kota menunjukkan betapa politik menyimpan sesuatu yang melampaui persoalan nafkah pribadi. Machiavelli menyebutnya virtu, saya menyebutnya militansi. Militansi bukan karakter bawaan. Ia sesuatu yang ditempa secara kolektif-organisatoris.

Militansi di sini ialah identitas kolektif yang terdaftar secara politik. Itu adalah kriterium pembeda antara politikus sebenarnya dan politikus seolah-olah, antara politikus ideologis dan politikus pragmatis. Absennya militansi pada seorang politikus dapat dibaca sebagai kegagalan pembentukan identitas kolektif.

Kegagalan pembentukan identitas kolektif adalah kegagalan politik. Kegagalan ini bersumber dari sebuah cara berpolitik yang memuliakan individualitas dan mementahkan kolektivitas. Filsuf Chantal Mouffe (2002) terang-terangan menuduh liberalisme sebagai cara berpolitik sedemikian.

Melanjutkan gugatan Carl Schmitt, Mouffe menuduh liberalisme gagap dalam memahami pembentukan identitas kolektif. Kegagalan ini disebabkan semangat konsensus yang berlebihan sehingga menihilkan antagonisme. Padahal, antagonisme adalah prasyarat pokok pembentukan identitas kolektif.

Antagonisme menyiratkan betapa identitas kolektif dibentuk melalui perbedaan. Sebuah perbedaan tak mesti menjadi politis. Perbedaan antara saya yang berprofesi sebagai guru dan teman yang berprofesi sebagai pengacara bukan perbedaan politik. Di situ identitas kolektif terbentuk, tetapi bukan identitas politik yang menyimpan militansi. Namun, ketika saya membentuk serikat guru berdasarkan ideologi pendidikan tertentu dan melawan status quo, perbedaan politik muncul. Sebuah perbedaan jadi politis ketika yang lain mulai mempersoalkan identitas dan mengancam eksistensi kita.

Bercorak politik

Militansi bertolak dari perbedaan yang bercorak politik. Pertanyaannya, apakah kepartaian sebagai kolektivitas bisa melahirkan kader militan? Dosa besar liberalisme, menurut Mouffe, adalah meratakan antagonisme serta mengubahnya menjadi diskusi dan negosiasi. Lawan politik berubah menjadi mitra diskusi atau bahkan dagang.

Dalam iklim anti-antagonisme semacam itu fungsi kepartaian dalam membentuk identitas kolektif menjadi tumpul. Partai hanya melahirkan kader yang cakap bernegosiasi, tetapi gagap saat ditanya persoalan ideologi. Militansi menjadi romansa kuno yang enak didengar, tetapi malas diejawantahkan.

Dalam arena politik kita belakangan ini militansi sudah digeser oleh negosiasi. Politik menjadi apa yang disebut Schmitt ”arena netral di mana berbagai kelompok berebut kekuasaan”. Kekuasaan pun jadi raison d’être politik. Pragmatisme jadi mata uang baru perpolitikan republik. Partai bergerak layaknya perseroan terbatas yang hanya mencetak kader pragmatis yang buta militansi. Rapat partai hanya sibuk membicarakan biaya politik untuk pemilu mendatang, bukan kaderisasi berbasis ideologi yang jelas dan terpilah.

Kasus Joko Widodo menyiratkan sesuatu yang sama sekali lain. Dia memerintah Surakarta tak berdasarkan kompetensi, melainkan ideologi. Militansi pada ideologi partainya membuat Pak Wali Kota menolak semua izin pendirian mal. Militansi yang sama membuatnya memindahkan pedagang kaki lima dengan cara mulia. Apakah ini dapat dibaca sebagai keberhasilan partai melahirkan kader militan yang berguna bagi orang banyak? Pertanyaan di atas adalah pertanyaan faktual yang dapat dibantah dengan statistik. Yang dipersoalkan di sini bukan faktualitas, melainkan garis normatif kepartaian kita.

Suka tak suka, partai adalah pilar penting dalam sistem demokrasi yang kita anut. Demokrasi tidak sekadar berkutat dengan kuantitas, tetapi juga kualitas. Pertanyaannya, sejauh mana partai sebagai institusi pembentuk identitas kolektif mampu melahirkan politisi yang militan secara ideologis?

Militansi yang dipertontonkan Joko Widodo berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan politik. Karakter itu lahir dari rahim kepartaian, bukan sekolah pemerintahan. Partai berutang pada publik untuk mencetak pemimpin berkualitas. Artinya, partai—apa pun itu—bertanggung jawab memperbaiki kualitas kadernya yang mengisi segenap ruang representasi politik. (Sumber: Kompas, 17 Maret 2011).

Tentang penulis:
Donny Gahral, Adian Dosen Filsafat Politik Posmodern Universitas Indonesia

PAW dan Demokratisasi DPR

Oleh MM Gibran Sesunan

Drama politik yang bergejolak setelah ditolaknya usulan hak angket mafia perpajakan mulai memakan korban. Setelah sebelumnya politik nasional diwarnai gertak-menggertak antarparpol, juga isu perombakan kabinet sebagai konsekuensi manuver partai koalisi yang bertindak selayaknya oposisi, kini Lily Wahid dan Effendy Choirie yang harus menerima imbas karena sikap politiknya.

Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya memutuskan menarik keduanya dari DPR (recall/pergantian antarwaktu) karena dianggap telah membangkang dan melanggar garis kebijakan partai. Hal itu karena perbedaan pendapat sewaktu pengambilan keputusan usulan hak angket pajak. Usulan angket sendiri kemudian dimentahkan dengan selisih suara yang tipis.

Representasi Semu

Keputusan PAW kedua “pembangkang” ini sangat kental nuansa politiknya, yakni untuk mengamankan posisi PKB dalam koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Terbukti setelah itu, Presiden Yudhoyono langsung memuji konsistensi dan loyalitas PKB dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Meski ketentuan PAW dijamin dalam UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kembali ditegaskan dalam putusan MK yang menolak uji materi atas pasal PAW tersebut. Seharusnya PAW tidak serta-merta dapat digunakan sembarangan, apalagi dipakai untuk menyingkirkan orang-orang tertentu hanya karena perbedaan pendapat, yang dianggap secara sepihak oleh partai sebagai wujud pelanggaran serius terhadap keputusan partai.

Parahnya lagi, mekanisme PAW sering juga tanpa prosedur yang jelas, seperti tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu atas pelanggaran yang dilakukan, dan kejelasan pelanggarannya. Tren ini menjadikan parpol seperti diktator sewenang-wenang, dan kembali menjustifikasi bahwa representasi rakyat di DPR adalah representasi semu. Tak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga membunuh aspirasi kalangan akar rumput, dan membuat elite semakin elitis.

Revisi Mekanisme

Anggota DPR bukanlah wakil parpol. Ia wajib menjalankan fungsi aspirasi dan menjadi representasi rakyat yang diwakilinya. Ketika PAW digunakan secara membabi-buta semata karena alasan subjektif, tentunya menjadi tak adil karena anggota DPR memiliki legitimasi langsung dari rakyat dan semakin menyulitkan anggota DPR dalam mengaktualisasi diri sebagai wakil rakyat.

PAW seharusnya digunakan parpol untuk menertibkan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran serius, contohnya melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Hal ini menjadi salah satu alasan MK menolak uji materi atas pasal PAW. Tetapi kenyataan faktual tak seperti itu karena pasal karet yang diberikan UU bisa ditafsirkan dengan bebas oleh parpol.

Untuk itu, diperlukan revisi atas mekanisme PAW agar tak digunakan parpol untuk sebagai alat represif kepada anggotanya. Seharusnya mekanisme PAW menyertakan alasan yang jelas dan perinci, serta terang alurnya. Perbedaan pendapat adalah hak asasi dan ciri khas demokrasi sehingga tentunya tak bisa dijadikan alasan untuk melakukan PAW karena hal ini akan menjadi preseden buruk dalam demokratisasi DPR dan mengancam kehidupan demokrasi yang tengah kita bangun. PAW harus ditekankan atas dasar audit kinerja, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tanpa audit kinerja, PAW hanya akan dijadikan sarana politik transaksional untuk mempertahankan kekuasaan, memuluskan langkah-langkah yang hanya akan menimbulkan patronase politik serta mengancam kedaulatan rakyat.

Semua tergantung nurani politik para wakil rakyat untuk membenahi demokrasi Indonesia. Di sini akan diuji komitmen parpol dan para wakil rakyat apakah memang ingin benar-benar menjadi wakil rakyat, atau sekadar menjadi budak kepentingan semata. Sangat mungkin, demokrasi Indonesia berubah makna, “dari, oleh, dan untuk parpol”. (Sumber: Lampung Post, 17 Maret 2011)

Tentang penulis:
MM Gibran Sesunan, mahasiswa FH UGM

47 Tahun Lampung Membangun

Oleh Maulana Mukhlis

Kemarin, 18 Maret 2011, Provinsi Lampung genap berusia 47 tahun. Jika membaca sejarah, proses terbentuknya Lampung sebagai provinsi memang “relatif” lebih mudah dibandingkan dengan proses panjang pembentukan Provinsi Banten, misalnya, meskipun secara historis keduanya memiliki inisiatif awal yang berbarengan. Mungkin karena kemudahan itulah, bagi masyarakat Lampung, ulang tahun provinsi belum menjadi sesuatu yang istimewa dan keharusan untuk secara aktif terlibat di dalamnya. Jika ada kegiatan, itu pun hanya aktivitas seremonial dari pemerintah daerah yang juga tidak terlalu istimewa. Ternyata, tetap ada ruang yang berbeda antara publik dan pemerintah.

Yang istimewa menurut saya dalam usia Lampung yang ke-47 ini adalah munculnya berbagai ide besar megaproyek pembangunan yang akan dilakukan di (dan oleh) Lampung. Namun, saya tidak hendak menilai istimewa tidaknya ulang tahun Lampung, tetapi sekadar refleksi mengingatkan kita semua tentang agenda membangun Lampung ke depan. Indikator mengukurnya adalah dengan membandingkan seberapa besar capaian pembangunan Lampung dibandingkan dengan rencana yang tercantum baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2009-2014.

Upaya mengingat kembali akan komitmen pembangunan Lampung dalam RPJPD dan RPJMD tersebut menjadi sesuatu yang penting sebagai penyeimbang dari asumsi publik yang banyak muncul saat ini bahwa energi Provinsi Lampung kini hanya “tersedot” pada megaproyek pembangunan seperti pembangunan Kota Baru Lampung, pembangunan jalan tol, pembangunan Jembatan Selat Sunda, perluasan landasan Bandara Radin Inten II, dan pembangunan rel kereta api.

Megaproyek di atas memang pada akhirnya juga diikhtiarkan untuk publik, tapi masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh publik di Lampung bukanlah kapan megaproyek itu akan selesai; tetapi kapan jalan mereka mulus, kapan pupuk mudah diperoleh, kapan harga gabah naik dan kapan kebutuhan dasar pangan mereka terpenuhi dengan mudah dan murah. Oleh karena itu, mengembangkan wacana pembangunan Lampung dalam skala besar, juga harus diimbangi dengan kapasitas Pemprov Lampung dalam menyelesaikan kebutuhan dasar—yang justru menjadi isu strategis—yang dihadapi oleh masyarakat Lampung saat ini.

RPJMD 2009-2014 menyebutkan Provinsi Lampung dihadapkan pada beberapa isu strategis. Dalam bidang ekonomi, Lampung dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya belum signifikan, upaya mempertahankan ketahanan pangan, pengembangan agroindustri, penciptaan lapangan kerja, serta optimalisasi bagi hasil migas dalam kerangka peningkatan pendapatan daerah.

Dalam bidang sosial budaya dan kependudukan, kita masih dihadapkan pada jumlah penduduk miskin yang tinggi, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan penanganan isu global. Pada bidang infrastruktur, masih terdapat kualitas dan kuantitas infrastuktur yang lemah dan tidak memadai serta kapasitas adaptasi dan mitigasi menghadapi bencana yang belum maksimal.

Sedangkan dalam isu tata ruang dan pertanahan, penataan daerah otonomi baru, optimalisasi keunggulan wilayah serta pengembangan kawasan strategis masih menjadi PR strategis untuk Lampung. Terakhir, dalam isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, Lampung juga dihadapkan pada upaya konservasi sumber daya alam, antisipasi krisis air, penanganan dampak pemanasan global (climate change) dan pengembangan energi terbarukan. Yang tak kalah penting adalah isu membangun sinkronisasi dan koordinasi pembangunan serta pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat secara luas, adil dan merata.

Bagi saya, meskipun mungkin secara konsisten upaya mewujudkan strategi, program dan kegiatan untuk menghadapi dan menyelesaikan isu strategis Provinsi Lampung telah dilakukan oleh SKPD, memberikan penjelasan ke publik tentang capaian kinerja atas berbagai program pembangunan yang tertuang dalam agenda pembangunan tahunan menjadi penting dilakukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut saya, ini momentum untuk membuktikan ke publik bahwa ide mengembangkan isu jangka panjang, toh tidak meniadakan isu jangka pendek.

Ulang tahun Provinsi Lampung juga harus dimaknai sebagai evaluasi seberapa besar kualitas layanan publik dan progres terhadap agenda pembangunan (formal) telah dilakukan. Dengan kesadaran itu, kita bisa menata upaya perbaikan di masa mendatang. Jika tidak, ulang tahun (sekali lagi) hanya akan bermakna bertambah umur tetapi tidak bertambah makmur. (Sumber: Lampung Post, 17 Maret 2011)

Tentang penulis:
Maulana Mukhlis, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,951 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031