Arsip untuk Maret 14th, 2011

Pasca-Keretakan Koalisi

Oleh Al-Muzzammil Yusuf

Pidato resmi yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (2 Februari) tentang masa depan koalisi ramai menjadi pembahasan politikus dan media. Sebagai ketua koalisi, Presiden SBY menyampaikan keinginannya untuk membangun koalisi yang efektif dalam mendukung pemerintahan ke depan. Pidato ini menunjukkan bahwa ada iktikad Presiden SBY untuk menata ulang koalisi yang selama ini sudah berjalan 1,5 tahun yang dinilainya belum efektif.

Koalisi yang dibangun pada pemilu presiden 2009 ini memang harus ditata ulang karena permasalahan yang terjadi saat ini menunjukkan telah terjadi keretakan dalam koalisi pendukung pemerintah. Penyebab mendasar keretakan koalisi, menurut penulis, adalah dua hal. Pertama, belum ada kesamaan pandangan soal konsep, aturan, dan agenda utama koalisi, sehingga setiap anggota koalisi tidak dapat bekerja sama secara sinergis dalam mendukung pemerintah. Bahkan yang tampak oleh publik adalah perebutan kekuasaan antaranggota koalisi dan menegasikan peran anggota koalisi satu sama lain. Padahal koalisi tidak semata soal siapa menjabat apa dan kapan (who gets what, how and when) seperti yang didengungkan oleh Laswell, namun harus bekerja sama untuk mewujudkan clean government dan good governance yang telah dicita-citakan dari awal pembentukan koalisi.

Kedua, tidak ada pelembagaan koalisi yang baik dalam memberdayakan potensi besar (75,5 persen kursi di DPR) yang dimiliki oleh anggota koalisi. Sedangkan syarat pelembagaan koalisi yang baik adalah membangun komunikasi yang baik antaranggota koalisi, sehingga semua anggota merasa terlibat dan dihargai dalam pengambilan keputusan. Itulah prinsip demokrasi yang harus diterapkan dalam koalisi.

Dalam hal pelembagaan koalisi ini, kita patut belajar dari praktek koalisi yang sudah mapan seperti di Jerman. Di Jerman, setelah ada kesepakatan untuk berkoalisi, tahap selanjutnya penentuan agenda-agenda utama yang akan diperjuangkan dalam koalisi yang diwujudkan dalam produk rancangan undang-undang. Koalisi mengumumkan secara terbuka kepada publik ihwal konsensus dan struktur koalisi, sehingga tidak ada yang ditutupi. Selain itu, secara teknis koalisi, di Jerman diatur bagaimana cara pengambilan keputusan dalam koalisi dan bagaimana menyikapi perbedaan atau perselisihan antaranggota koalisi. Komunikasi antaranggota koalisi intens dilakukan untuk membahas agenda utama koalisi. Kendati Jerman menerapkan sistem parlementer, pelembagaan koalisinya dapat pula diadopsi dalam sistem presidensial.

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia memungkinkan untuk menerapkan pelembagaan koalisi seperti di Jerman. Evaluasi terhadap Sekretariat Gabungan sebagai wujud dari pelembagaan koalisi yang mendukung pemerintahan SBY saat ini adalah tidak adanya agenda, struktur, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan mengikat. Untuk itu, setelah terjadinya keretakan koalisi, pemerintah SBY ini harus mulai membangun pelembagaan koalisi yang mapan.

Dalam menata pelembagaan koalisi yang mapan, ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kembali kesepahaman bersama mewujudkan visi utama koalisi dalam mewujudkan clean government dan good governance. Visi ini harus dioperasikan dalam agenda utama koalisi, baik di pemerintahan maupun parlemen. Sebagai contoh di parlemen, agenda utama koalisi harus diarahkan untuk menghasilkan legislasi yang berpihak pada kemaslahatan publik. Banyak agenda legislasi yang sangat dekat dengan kebutuhan rakyat yang semestinya dibahas dalam koalisi secara serius dan mendalam. Agenda legislasi itu di antaranya rancangan undang-undang reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan menurunkan praktek KKN; RUU perlindungan terhadap pasar tradisional yang terancam oleh keberadaan pasar modern/mal; revisi UU pemilihan kepala daerah agar lebih efisien dan meminimalkan praktek money politics; RUU untuk pemberdayaan potensi kelautan yang jauh tertinggal; RUU Integrated Criminal Justice System untuk menegakkan supremasi hukum secara komprehensif yang akhir-akhir ini terasa karut-marut, dan lain-lain. Jika agenda besar legislasi dapat disepakati, empat tahun ke depan kita akan semakin memperkokoh regulasi reformasi, sebagai bagian yang integral dari sebuah reformasi.

Kedua, perlu disepakati struktur koalisi yang merepresentasikan anggota koalisi yang dibagi dalam tugas-tugas agenda utama koalisi. Jika struktur koalisi ini terbentuk, akan ada komunikasi yang intens dalam koalisi. Pada struktur pimpinan utama koalisi yang terdiri atas pemimpin tertinggi partai koalisi, dilakukan pertemuan khusus yang membahas dan mengevaluasi cita-cita serta agenda utama koalisi secara berkala. Pertemuan antarstruktur pimpinan utama koalisi ini sangat penting untuk menjaga komunikasi politik antaranggota koalisi, sehingga melahirkan stabilitas politik dalam koalisi. Jika ini tidak dilakukan, akan rentan terjadi kekisruhan dalam koalisi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Keputusan penting di tingkat ini ditindaklanjuti oleh struktur di bawahnya atau oleh masing-masing partai. Ia bisa menjadi arahan untuk program eksekutif dan juga menjadi program legislatif, termasuk perda jika dibutuhkan untuk itu.

Ketiga, perbedaan sikap politik anggota koalisi yang terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR harus tetap dihormati. Sebab, kekritisan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah amanah Konstitusi. Dan pengawasan adalah keniscayaan dalam demokrasi dan demi terwujudnya cita-cita clean government and good governance. Tetapi pada saat yang sama, ketika pemerintah memperjuangkan agenda utama koalisi yang sudah disepakati, setiap anggota koalisi harus berjuang mati-matian untuk mengawalnya.

Keempat, dalam proses pengambilan kebijakan koalisi, aspirasi rakyat tidak boleh dinegasikan, karena koalisi parpol merupakan representasi dari koalisi rakyat yang mendukung pemerintahan. Jadi, tiap partai koalisi harus menjaring aspirasi dari konstituennya yang kemudian menjadi pijakan kebijakan bersama dalam koalisi. Jika demikian, kebijakan partai politik tidak mudah “berbalik arah” karena adanya kepentingan sempit elite politik tertentu. Sejatinya, penentu kebijakan itu seharusnya aspirasi rakyat, bukan intervensi elite. Aspirasi itu penting bagi koalisi agar sejalan dengan logika dan naluri kepentingan rakyat, sehingga tidak terjadi defisit demokrasi yang saat ini bergejolak di negara Timur Tengah dan Afrika, yaitu ketidakhadiran partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan penting yang akan merasakan imbas dari kebijakan tersebut.

Selama koalisi konsisten didasari oleh keempat hal tersebut, seharusnya tidak ada isu pemecatan dalam anggota koalisi. Jika tata kelola koalisi ini baik dan benar, banyak hal positif dan produktif yang bisa dilakukan untuk kemaslahatan rakyat. Semoga. (Sumber: Koran Tempo, 11 Maret 2011).

Tentang penulis:
Al-Muzzammil Yusuf, anggota Fraksi PKS DPR RI

Iklan

Membangun Partisipasi Publik Menuju Peradilan Bersih (Bagian III)

Oleh Herdiansyah Hamzah

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Senin 28 Februari 2011. Bagian II, edisi Senin 7 Maret 2011. Bagian III, edisi Senin 14 Maret 2011.


Kedua, memperkuat gerakan sicil society multi sektoral. Strategi utama dalam mencapai penguatan gerakan civil society adalah menyatukan persepsi secara multi sektoral. Misalnya saja, praktek mafia peradilan tidak hanya dialami oleh masyarakat umum dalam kasus tindak pidana umum. Akan tetapi juga dalam kasus yang bersifat khusus, sengketa miskin kota secara perdata misalnya, atau buruh dalam sengketa hubungan industry di PHI, dll. Bukankah setiap medan penyelesaian hokum ini juga memiliki potensi praktek mafia peradilan? Untuk itu, pola multi sektoral ini juga begitu penting untuk kita lakukan.

Ketiga, Monitoring, termasuk upaya untuk melakukan identifikasi Modus praktek mafia peradilan. Monitoring merupakan serangkaian aktivitas untuk memastikan berjalannya aktivitas dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Teknik monitoring serta evaluasi biasanya menggunakan data primer dan skunder atau intra dan ekstrapolatin. Data primer disini merupakan data langsung dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan (hard database) dan interpretasi dari apa yang kita dapatkan tersebut (soft database). Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang kita dapatkan dari luar, dalam hal ini spesifik dari lembaga-lembaga yudisiial yang ada di daerah (Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dll).

Keempat, Investigasi. Pemahaman terhadap Investigasi disini harus kita maknai sebagai upaya pencarian serta pengumpulan data-data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran suatu peristiwa. Investigasi juga dapat bertujuan mengungkapkan kesalahan suatu peristiwa. Jika selama ini investigasi lebih dominan kepada aspek pencarian benar-tidaknya suatu tindakan hokum, maka sudah saatnya pula kita bergerak dalam mencari tahu kesalahan suatu peristiwa hokum yang kita anggap janggal dan controversial. Salah satunya adalah dengan upaya eksaminasi yang akan dijelaskan di point berikutnya.

Kelima, Testimoni. Testimoni tidak hanya terhenti kepada CJS dan lembaga-lembaga pendukung (LSM. Dll), namun juga harus tersampaikan dengan baik kepada public secara luas. Hal ini yang justru menjadi titik kelemahan selama ini. Bukan hanya korban praktek mafia peradilan yang enggan melakukan testimony akibat ketakutan berlebihan, namun juga lemahnya sokongan dari lembaga-lembaga non-judicial. Secara regulative, korban praktek mafia peradilan memang telah dibentengi oleh produk undang-undang, semisal UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun substansi undang-undang tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Seperti kata pepatah, bahwa kita hanya cukup membutuhkan 1 orang yang berani untuk membongkar mitos, dengan demikian, keberanian tersebut akan diikuti oleh mereka yang sebelumnya tidak yakin.

Keenam, Memanfaatkan ruang-ruang partisipasi yang bertendensi politics-regulatif. Interpretasi politics-regulatif lebih kepada bagaimana gerakan sivil society menggunakan ruang pengambilan kebijakan, meski tidak sebesar ruang politik pemerintahan. Kita ambil contoh kasus seperti keberadaan kelompok civil society dalam Mekanisme pengambilan kebijakan di Tim Kormonev provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut sudah tepat, tapi sayang tidak diimbangi oleh metode gerakan sivil society yang massif dari luar. Yang terjadi kemudian, justru ruang yang ada tidak mampu kita manfaatkan secara efektif. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan antara metode pemanfaatan ruang ini dengan kemampuan kita memperngaruhi secara politik. Misalnya ; penguatan monitoring dan investigasi, menciptakan ruang eksaminasi sebagai uji produk peradilan, dll. Kedepan, akan begitu banyak ruang-ruang yang akan kita pergunakan, misalnya saja mencoba melakukan proses rekomendasi (tentu saja dari hasil investigasi), mengenai calon hakim pengadilan Tipikor, yang kita anggap bersih, kredibel dan memiliki dedikasi tinggi dalam membangun system peradilan yang adil.

Ketujuh, Upaya Eksaminasi sebagai medan second opoinion terhadap masyarakat luas. Eksaminasi secara harfiah dapat diartikan sebagai pengujian atau pemeriksaan. Tujuan ekasaminasi dalam system hokum kita adalah menguji keberadaan produk peradilan baik hakim atau jaksa yang dianggap atau dicurigai menyimpang dari rasa keadilan masyarakat dan atau produk putusan yang controversial serta mengandung akibat social yang tinggi di tengah masyarakat. Proses ini dapat didasari secara formill maupun materill, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari segala aspek. Proses eksaminasi juga dapat kita maknai sebagai upaya alternative terhadap pembuktian prilaku-prilaku menyimpang dari pejabat aparatur hokum kita korup. Sehingga sokongan masyarakat juga kian luas dengan perbenturan opini ini.

Tentang penulis:
Herdiansyah Hamzah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kontak person: 085242880100. Email: herdiansyah_hamzah@yahoo.com

Kuat dalam Peperangan

Oleh Sulijanto Leories

Kerusuhan dan pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah, Februari 2011 mengejutkan banyak pihak, khususnya umat kristiani.

Kehidupan relatif damai yang sebelumnya sempat kita nikmati ternyata menyimpan masalah, yakni kurang dihormatinya hak-hak asasi manusia (HAM), antara lain hak beribadah sesuai iman dan kepercayaan masing-masing, seperti yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945.

Tetapi, tahukah Anda bahwa yang menjadi “dalang” semua kerusuhan ini antara lain adalah ilah zaman ini. Coba Anda simak Korintus 4:3-4: Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.

Jadi, apa yang harus dilakukan gereja terkait adanya ilah zaman ini? Jawabnya adalah gereja perlu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengapa bisa demikian? Karena peperangan yang kita lakukan bukanlah peperangan melawan darah dan daging (baca: manusia), tetapi peperangan melawan iblis dan roh-roh jahat di udara (Efesus 6:12).

Salah satu perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi kuasa roh-roh jahat di udara adalah doa.

Jadi, gereja harus bangkit dan menjadi “kuat di dalam Dia” melalui doa (Efesus 6:10-18). Pendoa Bagi Bangsa membagikan beberapa hal yang perlu didoakan berikut ini–dan Anda tentu boleh menambahkannya, yakni pertama gereja kembali kepada kasih mula-mula, yakni mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang (1 Tim 2:1, 4-5). Doakan khusus kebangunan rohani melanda Indonesia, Mesir, Asyur, dan Israel (Yesaya 19:23-25).

Kedua, gereja bangkit memenuhi panggilan-Nya sebagai gereja Tuhan yang bersatu, memasuki musim baru, dengan visi Kerajaan Allah (Matius 4:23, Matius 6:10). Ketiga, Indonesia bagi bangsa-bangsa lain. Perlebar kapasitas Anda karena Tuhan memanggil gereja Indonesia untuk memberkati bangsa-bangsa (Yesaya 54:2).

Keempat, sambutlah gelombang terang Allah di tengah kegelapan yang meliputi bangsa. Jadilah satu karena kesatuan mendatangkan berkat (Yesaya 60:1, Mazmur 133).

Kelima, doakan untuk bangkitnya Yusuf-Yusuf modern. Yusuf adalah orang yang mengerti tujuan Allah dalam hidupnya; mengasihi bangsanya; mengerti tujuan Allah untuk bangsanya; dan mengambil bagian dalam rencana Allah untuk bangsanya (Kejadian 41:16).

Keenam, gereja bangkit, mendengar Suara Tuhan, dan memproklamasikan rencana Tuhan untuk Ibu Pertiwi. Biarlah pokok doa tersebut menjadi pokok doa kita sepanjang 2011 ini.

Para gereja Tuhan, Anda adalah duta besar kerajaan Allah yang diutus untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang bertakhta di Surga (Efesus 6:20).

Ilah zaman ini tidak akan sanggup menahan kekuatan doa syafaat Anda, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pendamai bagi mereka (Ibrani 7:25).

Sungguh sebuah hak istimewa bagi seluruh umat kristiani di Indonesia untuk menghadapi zaman seperti saat ini. Karena kita akan menyaksikan kebenaran Allah di atas semua kekuatan yang melanda umat.

Sebagai pengikut Kristus, hanya Kristuslah sahabat dan kekuatan dalam susah dan senang. Selama 2.000 tahun umat Kristus sudah membuktikan kuasa Allah atas umatnya, sampai datang waktu penghakiman yang diakui oleh semua umat manusia. (Sumber: Sinar Harapan, 12 Maret 2011)

Tentang penulis:
Dr Sulijanto Leories, gembala Jakarta City Blessing.

Eksklusivisme PSSI

Oleh HM Harry Mulya Zein

Dunia persepakbolaan Indonesia tengah berduka. Perseteruan di tubuh organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak kunjung selesai dan membuat prestasi sepak bola di negeri ini tidak pernah terangkat. Perseteruan itu karena dunia sepak bola di negeri ini sarat dengan kekuasaan, politik, uang, dan ambisi pribadi.

Indra Tranggono, pemerhati budaya, dalam tulisannya di salah satu media massa nasional menyebut kisruh dan mandeknya prestasi sepak bola di Indonesia karena terjadi reduksi terhadap PSSI dari lembaga publik menjadi lembaga privat. Reduksi itu mengakibatkan setiap kebijakan yang dikeluarkan PSSI selalu sarat akan kepentingan pribadi, yakni untuk mengamankan posisi Ketua Umum Nurdin Halid dan pengurus lainnya.

Asumsi lain yang dibangun Indra Tranggono adalah berbagai protes seputar inkonsistensi peraturan, suap, ketidakjelasan dan ketidakkompetenan PSSI menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjadi kartel politik, tempat sekelompok elite membangun relasi secara kolektif dan koruptif demi hegemoni. Karena itu, eksklusivisme PSSI harus dijebol dan prinsip transparansi harus diutamakan PSSI sehingga bisa dikontrol publik.

Asumsi yang dibangun Indra Tranggono ada benarnya. Meski PSSI merupakan lembaga bersifat independen (baca: tidak bisa diintervensi pemerintah), di tubuh PSSI masih mengalir anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan klub-klubnya masih didanai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk ikut dalam kompetisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 3 dinyatakan, “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, PSSI merupakan organisasi/badan publik yang juga harus memberikan kesempatan kepada publik untuk mengontrol kinerja mereka.

Dobrak eksklusivisme

Dunia sepak bola memang pada dasarnya dunia independen yang bebas dari intervensi pemerintahan. Hal itu yang tertuang dalam Statuta Federasi Sepak Bola Internasional/FIFA, yang menyebutkan pemerintah dilarang melakukan intervensi terhadap organisasi PSSI. Sayangnya, independensi tersebut sering kali diartikan salah kaprah oleh ketua umum dan pengurus PSSI. Yang terjadi ialah independensi dipersepsikan dengan eksklusivisme, dengan sistem organisasi tertutup (close organization), atau dalam ilmu pemerintahan dikenal dengan close government. Sehingga, arti dari organisasi tertutup tidak jauh berbeda dengan close government. Dengan mengutip Carl Friedrich (1940), close government adalah konsep pemerintahan birokrasi yang dikeluarkan Marx Weber, yang meletakkan otoritas birokrasi seperti tipe birokrasi militer, yang cenderung tertutup pada pola konsultatif apalagi kooperatif (Zein, 2010: 18).

Dalam sistem organisasi ini, segala kebijakan yang dikeluarkannya bersifat tertutup dan publik tidak memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan berpartisipasi terhadap semua kebijakan di dalam tubuh PSSI. Tentu saja jika terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan dianggap penting, dipastikan prinsip yang digunakan adalah ‘main mata’ sesama pengurus. Pada sistem organisasi ini, jangan berbicara mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap kritik dan protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan pelaku organisasi selalu dianggap bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan wibawa dan menggulingkan kepemimpinan organisasi tersebut. Alhasil, curiga-mencurigai tumbuh subur di tubuh PSSI saat ini. Kejujuran, sportivitas, dan hati nurani menjadi barang mahal dalam setiap pertandingan. Yang tumbuh subur ialah konspirasi dan suap.

Patut kita sadari, para pendiri bangsa ini mendirikan PSSI sebagai alat perjuangan dan pemersatu bangsa. Namun kini, yang terjadi PSSI menjadi pemecah persatuan bangsa. Tentu kondisi ini tidak kita inginkan. Harus terjadi perubahan besar di tubuh PSSI. Eksklusivisme dan sistem organisasi tertutup yang tumbuh subur di tubuh PSSI harus dihancurkan. PSSI harus menerapkan sistem organisasi terbuka (open organisation) dengan menggunakan prinsip keterbukaan informasi. Disadari atau tidak, diinginkan atau tidak, saat ini dunia global tengah mengarah kepada keterbukaan; keterbukaan informasi.

Sebab, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang penting dan strategis di dalam menjamin hak asasi manusia lainnya. Begitu pentingnya, hingga beberapa kalangan menyebutnya hak keterbukaan informasi publik ini sebagai ‘oksigen demokrasi’. Sebab, tanpa penegakan hak atas informasi, kewenangan yang telah diberikan kepada negara tidak disertai dengan mekanisme untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus terus digulirkan dalam tubuh PSSI. Konsep organisasi terbuka di dalam tubuh PSSI mengandung pengertian bahwa seluruh kegiatan harus dapat dipantau serta diikuti publik. Informasi yang dikuasai/dimiliki elite-elite organisasi dapat diakses masyarakat, pengambilan keputusan (sepanjang menyangkut hajat hidup orang banyak) bersifat terbuka bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya, dan dapat diajukannya keberatan apabila hak-hak pemantauan, pelibatan masyarakat, dan akses informasi diabaikan/ditolak.

Keterbukaan informasi publik dapat pula dimaknai sebagai jembatan menuju terwujudnya lembaga publik PSSI yang transparan. Transparansi bermakna menekankan pada keterbukaan informasi dari suatu program dan/atau kebijakan PSSI untuk bisa dipantau dan dievaluasi langsung oleh elemen-elemen masyarakat (key stakeholders). Akses informasi juga dapat memberikan peluang bagi terjadinya proses check and balances yang optimal.

Konsep keterbukaan informasi itu membuat tingkat partisipasi publik yang kritis semakin meningkat. Bagi pengelola badan publik, tingginya tingkat partisipasi publik terhadap kebijakan publik membuat setiap kebijakan publik yang ditetapkan memiliki legitimasi publik yang kuat. Verba dan Nie (1972) menggarisbawahi bahwa partisipasi publik dapat memberikan legitimasi yang sangat kuat terhadap kebijakan publik, sehingga penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut menjadi sangat tinggi.

Pelibatan masyarakat yang genuine melahirkan kepercayaan diri masyarakat bahwa mereka merasakan being their own master dari keputusan yang diambil setiap pengurus PSSI. Pengambilan keputusan publik secara terbuka dan partisipatif juga mencegah timbulnya penyimpangan kewenangan di tubuh PSSI.

Terakhir, saya akan mengutip moto yang dikeluarkan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), yakni ‘…Andai kita hidup dalam masyarakat yang terbuka, kebohongan menjadi sukar disembunyikan. Keterbukaan memudahkan aturan dan keadilan ditegakkan. Upaya membangun tak lagi mudah dikhianati kecurangan….’ (Sumber: Media Indonesia, 11 Maret 2011)

Tentang penulis:
HM Harry Mulya Zein, Doktor Ilmu Pemerintahan; Sekretaris Daerah Kota Tangerang

Merekonstruksi Trias Politika yang Korup

Oleh W Riawan Tjandra

Korupsi di negeri ini nyaris sudah ‘menyatu’ dengan sistem kekuasaan, meskipun tentunya harus tetap diyakini bahwa masih ada peluang untuk membersihkan benalu korupsi dari roda birokrasi kekuasaan negara asal ada kemauan, komitmen, dan kejujuran dari semua pihak, khususnya para elite di lingkungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Korupsi di negeri ini dalam cara pandang filsafat fondasionalisme dilihat sebagai dampak dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di lingkungan kekuasaan negara. Kekuasaan yang absolut ditambah lemahnya sistem pengawasan dan ketertutupan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan telah membuka peluang terjadinya korupsi (absolute power tends to corrupt). Musuh terbesar dari upaya perwujudan kepemerintahan yang bersih (clean governance) adalah nihilisme atau absennya sistem pengawasan. Kekuasaan yang tertutup dan jauh dari kontrol publik membawa pada hasrat subjek yang berkuasa untuk mendominasi dan memanipulasi. Dalam kondisi tersebut, Pierre Bourdieu mengajak untuk membongkar selubung dominasi menggunakan strategi praktis dengan cara mengobjektivasi subjek. Artinya, peluang untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif harus dieliminasi dengan menerapkan sistem pengawasan efektif pada setiap lini penggunaan wewenang (authority) pada pusat-pusat kekuasaan dan memperkokoh sistem saling mengawasi (checks and balances) antarporos-poros kekuasaan negara.

Belitan korupsi di lingkungan birokrasi kekuasaan eksekutif dapat diurai dengan menelusuri kembali rentang kendali (span of control) organisasi kekuasaan eksekutif (pusat/daerah), sambil mengefektifkan berbagai jalur pengawasan melalui kebijakan pengawasan terpadu yang puncaknya secara langsung dikendalikan presiden/wapres. Hal itu sangat penting mengingat gurita korupsi yang melilit birokrasi eksekutif sangat luas cakupannya. Korupsi di negeri ini kini menjadi rimba permasalahan yang kian tak jelas batas-batasnya dan cara menyelesaikannya. Sebuah kejahatan struktural yang di dalamnya berkelindan permainan posisi/kekuasaan, ambisi, amoralitas, penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan berakar pada apa yang oleh Nietzsche disebut kehendak berkuasa (the will of power). Nietzsche semasa hidupnya mengatakan bahwa hakikat dunia ini tak lain adalah kekuatan. Hidup adalah kumpulan kekuatan-kekuatan yang berada di bawah satu penguasaan.

Reduksi dalam pengungkapan jaringan mafia pajak dalam proses penegakan hukum berkelindan dengan transaksi kepentingan politik yang kian membawa hukum di negeri ini memasuki dunia kamuflase semiotik. Hukum telah menjadi sebuah fatamorgana (mirage), yaitu sebuah ontologi citraan dan semiotika yang dibangun di atas sebuah tanda dusta (false sign) atau kebohongan. Hukum telah menjadi penanda yang hampa (empty signifier) di saat konstitusi pun tak lagi sahih mengatur perilaku lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum diperkuda hasrat epithumia, yaitu naluri irasional/instingtif sehingga bertekuk lutut di hadapan uang. Citra kamuflase (camouflage image) telah menjadikan hukum sekadar bersifat transaksional dan instrumental di bawah kendali aktor-aktor kepentingan politik dan ekonomi. Hukum dalam kamuflase semiotik hanya berganti-ganti permukaan tanda atau kulit luar (form), tetapi substansi di baliknya (content) tetap tak berubah.

Pengungkapan seluruh jaringan mafia pajak dengan kasus Gayus sebagai puncak gunung esnya dalam pandangan Ricoeur akan menarik garis hubungan sirkuler mutual (mutual-circular) antara fiksi bahwa pajak di negeri diwartakan sebagai instrumen kebijakan untuk melakukan redistribusi kesejahteraan (welfare redistribution/fungsi mengatur) dan realitas bahwa negeri ini kian salah urus dalam mengelola pajak dan kekayaan negara yang menjadikannya hanya menguntungkan oknum yang korup yang bersembunyi di balik birokrasi negara.

Pemilu kada yang seharusnya menjadi forum kedaulatan rakyat kini tak ubahnya sebuah arena kontestasi kekuatan yang distimulasi kehendak berkuasa dan di dalamnya tak jarang menghadirkan amoralitas permainan kekuasaan politik. Kalaulah demokrasi menjadi pembungkus dari pemilu kada, struktur perpolitikan yang tak terbiasa untuk melihat yang lain (baca: lawan politik) dari kedekatan dan dengan hati (passion), menjadikan pemilu kada sebuah pertarungan harga diri kelompok yang berkelindan dengan ambisi serta hasrat berkuasa. Padahal dalam pandangan Martin Heidegger bagaimana individu-individu menjadikan dirinya subjek yang mencintai kebebasan atau keberkuasaan dan mengakui hadirnya yang lain dengan penuh hormat dan kesanggrahan (hospitality) atau mengada di dunia dengan perhatian (care) menentukan kebusukan atau keharuman sebuah masyarakat.

Di lingkungan kekuasaan legislatif, benang kusut korupsi perlu diurai dengan membongkar struktur politik yang memicu terjadinya tindakan-tindakan koruptif. Sudah jamak diketahui bahwa sistem pemilu yang miskin nilai dan sarat jebakan money politic yang dipraktikkan selama ini telah menyebabkan para elite politik, baik di lingkungan legislatif maupun pada pucuk pimpinan eksekutif (pusat/daerah) terjerat siklus perputaran transaksi kepentingan politik dan ekonomi yang menyubordinasi demokrasi. Sistem pengawasan legislatif yang memungkinkan para anggota legislatif mengawasi langsung lembaga eksekutif sampai pada satuan tiga hierarki eksekutif pusat maupun daerah telah menyebabkan merebaknya korupsi yang disebabkan adanya simbiosis mutualisme antara legislatif dan eksekutif. Alhasil, demokrasi menjadi dangkal dan hukum menjadi instrumen untuk mengabsahkan transaksi kepentingan politik dan ekonomi tersebut pascaterpilih dalam jabatan-jabatan publik.

Di lingkungan yudikatif, korupsi masih sering terjadi karena tidak efektifnya sistem pengawasan, khususnya pengawasan internal, rendahnya penghargaan atas profesi dan habitus publik penegakan hukum yang sarat dengan perilaku koruptif. Siklus transaksi kepentingan politik dan ekonomi tak jarang juga merambah sampai ke ranah yudikatif. Hakim acap kali tak kuasa melawan infiltrasi kuasa ekonomi maupun politik dalam fungsi yudisial yang dijalankannya sehingga cukup banyak putusan tak sampai mengonstruksi keadilan sosial (social jusctice) yang diamanatkan sila kelima Pancasila dan konstitusi. Akibatnya, negara hukum yang dinisbatkan konstitusi sebagai karakter dari negeri ini kehilangan performanya dan telah menjadi negara kekuasaan (machtstaat) bahkan mafiastaat.

Berbagai faktor itu telah mendorong pengabaian tujuan dan nilai karena pada akhirnya yang menentukan adalah keputusan subjek yang berasal dari hasrat dan kepentingan politik maupun ekonomi. Rasio yang mendasari pilihan subjek-subjek tersebut adalah rasio instrumental, yaitu cara berpikir jangka pendek yang mendefinisikan kehidupan hanya atas dasar persaingan, kekuasaan, dan sikap-sikap pragmatis. Rasio instrumental mudah tergoda untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan jika untuk hal itu etika dan norma hukum harus dilanggar.

Dalam kondisi rezim yang korup, Jacques Derrida menawarkan upaya untuk mendekonstruksi sistem yang korup dan menindas. Reformasi birokrasi dan sistem politik mendesak untuk segera dilakukan. Dalam konteks penegakan hukum, langkah tersebut perlu dilengkapi upaya untuk segera mengintegrasikan sistem pembuktian terbalik (shifting burden of proof) guna menutup peluang sekecil mungkin lepasnya perilaku koruptif para aktor kekuasaan publik di lingkungan trias politika negara dari jerat hukum. Berbagai tanda (sign,p>) yang menunjukkan lemahnya sistem kekuasaan perlu didekonstruksi dan selanjutnya direkonstruksi kembali antara lain: (pe)lemahan partisipasi karena pembatasan dan manipulasi, kekakuan sistem dan lemahnya koordinasi, diskresi tanpa batas serta tumpang tindih/konflik kewenangan (conflict of authority). Pengawasan yang dilaksanakan KPK harus diperkuat dengan merevitalisasi sistem pengawasan internal, fungsional maupun pengawasan publik melalui sistem keterbukaan informasi (open information system). Cara-cara itu memang memerlukan investasi waktu, dana, dan tenaga ditambah perlunya dukungan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Namun, jika tidak segera dimulai, benang kusut korupsi akan kian sulit diurai. (Sumber: Media Indonesia, 10 Maret 2011)

Tentang penulis:
Dr W Riawan Tjandra, SH, Mhum, Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Makna Kesatuan Indonesia

Oleh Jakob Sumardjo

Yang merusak kerukunan persaudaraan, merusak dirinya sendiri,” begitu kata RM Sosrokartono, kakak kandung RA Kartini.

Sosrokartono (1877-1952) adalah pejuang pergerakan nasional sejak tahun 1925 dan pejuang anti-pendudukan Jepang. Dia bersahabat dengan Soekarno, Setiabudhi, Dr Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Dia juga juga dikenal dan dikenang rakyat kecil sebagai ”dokter” penyembuh segala penyakit hanya dengan air putih.

Sosrokartono dicaci maki oleh dokter-dokter Belanda sebagai penipu, tukang jual obat, dukun. Namun, Sosrokartono mengatakan, ”Yang saya pegang teguh adalah agama saya, Islam dan kejawen saya.” Dia dikenal jujur, menolak pembayaran apa pun, sama sekali tidak kaya, dan wafat sebagai bujangan. Beliau sangat rajin berpuasa.

Kita tidak menyangka Sosrokartono adalah seorang sarjana kesusastraan Timur di Leiden yang menguasai 17 bahasa Eropa dan sembilan bahasa daerah di Indonesia serta bahasa-bahasa Timur. Selama 26 tahun hidup di Eropa, dia tercatat sebagai penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa, Geneva dan wartawan Perang Dunia I untuk New York Herald dan New York Herald Tribune.

Akan tetapi, dia tidak menemukan tujuan hidupnya di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Sampai pada suatu hari dia mendoakan seorang gadis kecil, putri sahabatnya, yang orang Perancis di Geneva, menaruh tangan di kepalanya, dan hari itu juga si anak minta makan.

Padahal, para dokter sudah memutuskan ketidakmungkinan anak yang sudah tidak sadar beberapa hari itu bisa sembuh. Sejak itu ia mengerti panggilan hidupnya. Tahun itu juga, 1925, dia kembali ke Indonesia dan menetap di Bandung.

Kearifan lokal

Untuk zaman kita sekarang ini, tentu banyak orang yang akan bersikap seperti dokter-dokter Belanda pada zaman kolonial itu: tidak memercayai ”klenik” semacam itu, yang mampu menyembuhkan puluhan ribu orang—dari rakyat kecil sampai sultan-sultan di Sumatera dan bahkan tentara Belanda—hanya dengan air putih dan secarik kertas berhuruf Alif.

Amuk massa, tawuran, bentrok antarkampung, bentrok antarfakultas, serta perusakan dan pembunuhan karena beda iman terjadi akibat Indonesia telah melupakan akar-akar budayanya sendiri. Indonesia mencaplok begitu saja budaya-budaya lain tanpa sikap kritis sama sekali.

Mereka terlalu percaya adanya kebenaran tunggal yang universal. Kalau Amerika bisa, kenapa kita tidak? Kalau di Pakistan begitu, kenapa Indonesia tidak menjiplaknya?

Mengapa kearifan-kearifan lokal Indonesia yang selama ratusan bahkan ribuan tahun berhasil mendamaikan hidup rakyat kecil setelah tahun 1950-an, dan terutama setelah 1998, memorakporandakan kehidupan di Nusa Damai ini?

Sejak nenek moyang bangsa Indonesia menempati kepulauan ini, keragaman budaya yang ratusan itu bisa hidup berdampingan. Tidak ada ambisi untuk menyamaratakan semua budaya itu dalam satu kebudayaan tunggal yang monolit.

Barang siapa berusaha menyamaratakan Indonesia dalam kebenaran tunggalnya, rakyat akan bangkit menumpasnya apabila saat yang tepat tiba. Peristiwa pembangkangan komunisme dan DI/TII membuktikan hal itu.

Kesatuan Indonesia tak akan bisa mengingkari keragamannya karena geografi Indonesia beragam. Indonesia bukan hanya padang sabana, bukan padang pasir saja, bukan padang es saja, bukan bukit-bukit saja, bukan dikepung lautan saja, melainkan gabungan semua itu.

Bahkan lebih beragam dari itu. Bagaimana Anda akan menghapuskan keragaman yang kodrati itu dalam satu pukulan kekerasan yang seragam?

Kesatuan berwujud justru karena adanya keberagaman. Kalau semua sudah seragam, untuk apa disebut kesatuan? Seragam itu nilainya hanya satu. Kesatuan dari keberagaman adalah bagaimana menjalin sistem hubungan saling menghidupi antara yang beragam itu. Anda akan ikut sakit bila salah satu partner Anda dalam sistem hubungan kesatuan itu sakit. Kalau sengaja menyakiti, bahkan meniadakan salah satu unsur jaringan tersebut, bukan hanya Anda yang akan mati, melainkan juga seluruh kesatuan.

Saling membutuhkan

Sejak dahulu kala, daerah Jawa itu perlu bagi Indonesia karena menyumbang kebutuhan beras bagi beberapa daerah. Akan tetapi, Jawa juga membutuhkan Nusa Tenggara karena sumbangan kayuwanginya, membutuhkan kayu-kayu besi untuk keraton-keraton Jawa, membutuhkan Maluku karena rempah-rempahnya, membutuhkan Papua karena satwa yang bisa dijual di China.

Kita ini saling membutuhkan untuk dapat meneruskan hidup ini dengan selamat dan sejahtera. Kalau Indonesia seluruhnya Anda jadikan sawah, lantas mau dibuang ke mana surplus beras kita itu?

Itulah ibaratnya. Sekarang ini kita tidak mengenal apa peran yang akan dilakukan masing-masing untuk saling menunjang dan mengisi kebutuhan kita secara keseluruhan karena keseluruhan tak lain adalah keseragaman.

Kesatuan itu bermakna justru karena adanya keberagaman peran sehingga satu sama lain peduli untuk saling menolong dan menghidupkan. Kesatuan yang seragam akan memusnahkan dirinya kalau kelemahan dirinya tak tertolong lagi.

Dalam bidang kerohanian pun agama-agama besar dunia masuk Indonesia dan berkembang sesuai keberagaman itu. Buah apel itu akan berbeda-beda rasanya kalau ditanam di Malang, di pegunungan Papua, atau di tanah persawahan Jawa.

Adalah Aki Sasmi, seorang warga Baduy yang tak pernah sekolah, pada 1950-an mengatakan kepada guru Suria Saputra, mewakili kearifan lokal penduduk desa.

Kira-kira begini perkataan Aki Sasmi: ”Sungguh baik sekali kalau di dunia ini hanya ada satu agama yang dipeluk manusia. Aku bersedia memeluk agama yang hanya satu itu bila semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dapat dimakan, tidak beracun lagi. Semua daging hewan dapat dimakan, tidak memabukkan lagi. Dan semua manusia baik lelaki maupun perempuan sama cantiknya, tidak buruk seperti aku.” (Sumber: Kompas, 12 Maret 2011).

Tentang penulis:
Jakob Sumardjo, Budayawan

Sanksi Administrasi Pertambangan Batubara di Samarinda

Oleh Siti Kotijah

Permasalahan lingkungan hidup semakin mendapat perhatian serius, khususnya di Kota Samarinda. Berbagai usaha penggalian sumber daya alam yang tidak disertai usaha maksimal dalam usaha perlindungan pencemaran dan kerusakan lingkungan memberi dampak baik postif dan negatif yang mulai dirasakan masyarakat.

Menurut M. Erwin (2008:35), “bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan”.

Banyaknya kegiatan pertambangan batubara di Samarinda, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.

Sebagai contoh, aktifitas penambangan batubara juga menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir semakin sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai. Banjir yang kini kerap melanda sejumlah daerah di Kota Samarinda diyakini merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan baik pada pertambangan. Banjir yang sebelumnya terjadi dalam siklus tahunan di Kota Samarinda, namun kini dalam satu tahun bisa terjadi empat kali kasus banjir besar seperti masing-masing terjadi pada 2008 dan 2009.

Selain itu pertambangan batubara juga menimbulkan pencemaran lahan-lahan pertanian dan tambak warga, pihak Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur di Samarinda, mengungkapkan data bahwa akibat maraknya aktifitas penggalian “emas hitam” itu, maka kini terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya juga menimpa air sungai, rawa, danau mata air, dan air.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan sangatlah penting di dalam mencegah dan menegakkan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan. Pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkadang tidak dijalankan secara patut dan benar oleh perusahaan-perusahaan tambang batubara di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) baik Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan instansi terkait, terkesan hanya mengajak perusahaan batubara yang sudah memiliki izin itu sama-sama menjalankan berbagai program penyelamatan lingkungan tanpa harus menghentikan kegiatan mereka secara sepihak.

Pasal 14 huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup”.

Dijelaskan kemudian pada Pasal 42 (2) huruf c, salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah insentif dan/atau disinsentif. Insentif dan/disinsentif diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Di Kalimantan Timur telah dilaksanakan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan PROPER ini berpegang pada dasar hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER Batubara) dimana sebelumnya diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1999.

PROPER Batubara sebagai suatu program yang dibuat oleh Pemerintah sesuai cakupan wilayahnya, baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kalimantan Timur. PROPER batubara digunakan sebagai alat pengawasan yang dilakukan khususnya oleh Badan Lingkungan Hidup beserta instansi terkait yang pelaksanaannya dilakukaan untuk melihat kinerja perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur dalam kesadaran menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan batubara bagi lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Samarinda dalam bidang pengawasan dalam bentuk penilaian PROPER Batubara yang sudah dilakukan oleh BLH Provinsi Kalimantan Timur pada 3 (tiga) perusahaan peserta PROPER batubara, yaitu PT. Lanna Harita Indonesia, PT. Bukit Baiduri Energi dan PT. Mahakam Sumber Jaya.

Satu hal yang perlu diapriasiaasi kepada pemerintah Kota Samarinda, yakni upaya pencegaan berupa tindakan preventif dengan berbagi cara yaitu: penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan aktif. Hal ini terwujud melalui sosialisasi terhadap penaatan perundang-undangan berkaitan dengan baku mutu limbah, emisi udara dan limbah B3, misalnya sosialisasi terhadap pelaksanaan penilaian PROPER batubara pada 40 (empat puluh) perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan eksploitasi dan tindakan pengawasan bagi seluruh kegiatan dan/atau usaha pertambangan batubara dalam pengelolaan lingkungan, baik yang dilakukan oleh BLH

Upaya paksaan berupa tindakan represif terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang telah menjalankan kegiatan dan/atau usahanya. Penegakan Hukum Lingkungan yang dilakukan dalam kebijakan represif dilakukan dengan pemberian sanksi administratif sesuai yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Dari data penelitian (Lidya; 2010) pada tahun 2009 s/d 2010, telah dikeluarkan beberapa sanksi administratif yaitu, Sanksi teguran tertulis (surat peringatan) diberikan kepada perusahaan CV Bismillah Rest Kaltim, CV Tunggal Firdaus Kaltim, CV Arqom, CV Tujuh-Tujuh, KSU Putra Mahakam Mandiri, KSU Gelinggang Mandiri, CV Nadvara, CV Nuansa Cipta Invesment , KSU Mahatidana dan CV Piawai yang mendapatkan SP 1 dan CV Busur Abadi yang mendapatkan SP 2. Surat peringatan tersebut diberikan karena perusahaan belum menyelesaikan masalah administrasi berupa pembayaran royalti dan masalah teknis pertambangan berupa penataan lingkungan di lokasi pertambangan yang dianggap membahayakan dan tidak serius dalam menyusun rencana reklamasi lahan dan penutupan lokasi tambang.

Penegakan Pasal 80 ayat (1) UUPPLH, yaitu penutupan operasional sehingga perusahaan tidak dapat produksi, yang pemberlakuannya diberikan kepada tiga perusahaan yaitu CV Himco Coal, PT. Samarinda Prima Coal dan CV Laskar Dayak. Kemudian Dinas Pertambangan dan Mineral pada tahun 2009 juga telah melakukan pencabutan ijin usaha pertambangan kepada izin Kuasa Pertambangan (KP) milik CV Zikri Energi Lestari dan CV Panca Bara Sejahtera, karena kedua perusahaan tersebut berlokasi di sekitar perumahan sehingga aktivitasnya membahayakan keselamatan umum karena berbahaya bagi warga, merusak jalan umum, dan lingkungan.

Dapat disimpulkan Pemerintah Kota Samarinda (BLH), dengan melakukan program PROPER, dan sanksi adminitrasi dalam upaya untuk mengatasi permasalah pertambangan di Kota ini, Kedepan upaya refresif harus banyak dilakukan bagi pemegang ijin kuasa pertambangan demi keberlangsungan dan daya dukung lingkungan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,951 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031