Arsip untuk Maret 10th, 2011

Antara Minah dan Sugeng

Oleh Oki Hajiansyah Wahab

Sudah 19 hari Sugeng meringkuk di sel Polsek Gedongtataan, Pesawaran, atas sangkaan mengambil scrap (karet kering) sekitar 1 kg milik di PTPN VII Way Lima. Polisi menjeratnya dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Demikianlah penggalan tulisan Hendry Sihaloho, wartawan Lampung Post, Selasa 22 Februari 2011 lalu. Penulis yang penasaran terus mengikuti tulisan berseri yang diturunkan Lampung Post.

Dalam lanjutan tulisan berseri tersebut juga diceritakan bahwa Sejak Sugeng ditangkap, perekonomian rumah tangganya praktis morat-marit. Sugeng seorang tukang pembersih kebun dengan upah Rp15 ribu merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung kebutuhan lima anaknya. Ngatiyem, istri Sugeng, juga mempertanyakan mengapa suaminya bisa dipenjara karena mengambil scrap padahal, karyawan PTPN VII lainnya juga kerap membawa scrap. Menurut Ngatiyem, scrap tersebut biasanya digunakan untuk membuat api saat memasak. Kalaupun memang bisa dijual, sangat sulit mencari orang yang mau membeli scrap seberat 1 kg.

Kasus ini segera mengingatkan penulis pada kasus Minah seorang nenek tua dari Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah yang dibawa ke pengadilan karena mengambil beberapa buah cokelat milik PT Rumpun Sari Antan (PT RSA). Nenek Minah kemudian didakwa melanggar Pasal 362 KUHP yang secara legal-formal dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian oleh Jaksa. Meskipun pada akhirnya Minah dinyatakan hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi vonis pidana satu bulan 15 hari, dengan masa percobaan tiga bulan. Uniknya Hakim Muslich Bambang Luqmono sempat menangis saat membaca putusan tersebut.

Kasus nenek Minah dan Sugeng sekilas memang kelihatan remeh temeh (hanya tiga kakao dan 1 kg scrap) tetapi sesungguhnya di balik itu sarat dengan perselisihan paradigma sehingga mudah terjadi ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dengan keadilan. Jika kita cermati Nenek Minah saat itu dipidana karena PT Rumpun Asri tetap berkeras agar kasus ini tetap diteruskan ke pengadilan agar menjadi shock therapy. Hal yang sama juga dialami Sugeng, dalam tulisan berseri tersebut juga dituliskan Humas PTPN VII mengatakan terpaksa mengambil tindakan tegas agar karyawan lain tidak mengikutinya.

Sejarawan Michael Zinn mengungkapkan hukum sangat berpotensi mereproduksi sumber-sumber alienasi (alienation) dan tekanan (oppression). Konteks ini yang sesungguhnya bisa menjelaskan karakter hukum yang tampak congkak dan kejam di mata orang-orang miskin. Kasus Minah, Sugeng, dan banyak masyarakat miskin yang sejatinya hanyalah korban pemiskinan struktural tentunnya mengusik rasa keadilan.

Sebagai bahan kajian komparatif KUHP asing (antara lain di Armenia, Belarusia, Brunei, Bulgaria, China, Jerman, Latvia, Makedonia, Prancis, Romania, Swedia, dan Yugoslavia) bahwa suatu perbuatan (misalnya pencurian) walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam UU dapat dinyatakan tidak merupakan tindak pidana (asas judicial pardon), apabila : (a) tidak menimbulkan bahaya publik atau sangat kecil bahaya sosialnya; (b) tidak ada bahaya sosialnya); (c) tidak berbahaya bagi masyarakat atau sifat bahayanya sangat kecil; (d) bahayanya sangat kecil atau tidak besar; (e) ada keadaan-keadaan yang meniadakan/menghapus pertanggungjawaban pidana.( Barda Nawawi Arief, 2006)

Dalam kasus Sugeng kita akan melihat apakah hukum akan ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku atau justru sebaliknya. Hal yang harus kita ingat adalah bahwasannya dalam pengadilan, yang mengadili dan diadili bukan benda mati, sesungguhnya bukan totalitas kognitif dan logika tetapi juga tak terhindarkan hubungan kemanusiaan. Satu hal yang takboleh dilupakan bahwa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja terberi, melainkah harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi. (B. Arief Sidharta, 2008 : 21.) Dalam kasus Nenek Minah Polisi dan Jaksa membawa kasusnya ke pengadilan karena hanya memahami teks hukum dengan logika tertutup. Disebut tertutup karena teks hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir ekonomis, sosiologis, dan sebagainya. Sistem logika tertutup memiliki karakter hanya mengejar kebenaran formal prosedural (Shidarta, 2007 : 58).

Hukum sesungguhnya adalah pergulatan manusia tentang manusia, Keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum. Keadilan itu berada dalam wilayah nomena, dan hukum itu adalah fenomena. Hukum tanpa keadilan kurang layak disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan. Kasus Sugeng dan banyak masyarakat miskin lainnya bisa menjadi refleksi bahwa penegakan hukum di negeri ini seringkali masih berlangsung tanpa mendengarkan hati nurani, yaitu rasa keadilan dan kemanusiaan. Roscou Pond pernah mengatakan, “Mari kita tidak jadi biarawan hukum, yang hanya menikmati atmosfer kemurnian hukum dengan memisahkan hukum dari kehidupan keseharian dan elemen kemanusiaan. (Sumber: Lampung Post, 8 Maret 2011)

Tentang penulis:
Oki Hajiansyah Wahab, alumnus Magister Hukum Unila, tinggal di Bandar Lampung

Iklan

Titik Keseimbangan CSR

Oleh Maulana Mukhlis

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan lahir sebagai jawaban atas anggapan bahwa aktivitas perusahaan selama ini hanya berpijak pada orientasi bisnis dan laba. Sedangkan tuntutan socio economic oriented dari masyarakat cenderung terabaikan. Artinya, ketika CSR kemudian telah menjadi sesuatu yang dilakukan perusahaan, kenyataan ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis mulai menyadari akan pentingnya pergeseran paradigma profit ke sosial sebagai respon terhadap masyarakat dan tuntutan yang berkembang saat ini.

Kesadaran perusahaan ini kemudian menjadi dilema justru ketika pemerintah seolah terlibat di dalamnya. Dan inilah, yang saat ini terjadi di Provinsi Lampung. Beberapa pemerintah kabupaten/kota di Lampung seolah hendak memaksakan CSR ini; terutama pada pelaksanaan dan peruntukannya. Karena selama ini, berdasarkan UU Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas maupun Permeneg BUMN No. Per-05/2007 yang mengatur khusus kewajiban CSR bagi BUMN, pelaksanaan dan peruntukan CSR adalah murni kewenangan perusahaan. Perbedaan pemahaman inilah, yang kemudian memunculkan pro dan kontra.

Memang diakui, di satu sisi perusahaan telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber daya alam perusahaan terkadang masih menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Karakteristik umum korporasi skala besar biasanya beroperasi secara enklave dan melahirkan dual society, yakni tumbuhnya dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Di satu sisi ekonomi (di dalam enklave) tumbuh secara modern dan sangat pesat, tetapi di sisi masyarakat, ekonomi justru berjalan sangat lambat. Perusahaan (di satu sisi) terus mengalami peningkatan laba secara signifikan, tapi masyarakat (di sisi lain) masih saja berada dalam kemiskinan.

Saya mengira fakta inilah yang membuat pemerintah kemudian merasa harus turun tangan mengurangi paradoks itu. Dan memang benar, jika dari 2007 hingga 2010, misalnya, telah tersalur Rp57 miliar dan hibah Rp68 miliar sebagai wujud CSR dari 14 BUMN di Provinsi Lampung, namun ternyata juga tidak ada pengaruh yang signifikan atas manfaat serta dampak dari CSR tersebut secara signifikan. Mungkin ada, tetapi karena pemerintah tidak pernah mendapatkan laporan resmi tentang sebaran penerima manfaat dari program ini, seolah klaim manfaat itu belum bisa dibuktikan. Oleh karena itu, tak salah jika problem ini menjadi perhatian dari perusahaan.

Yang kedua yang saya kira menjadi alasan bagi pemerintah untuk ikut campur dalam pengaturan CSR adalah fakta bahwa perusahaan lebih cenderung hanya menyalurkan CSR ke dalam lingkungan internal atau lingkaran dalam. Studi penulis terhadap 20-an perusahaan (2009) menunjukkan bahwa fokus program CSR selama ini lebih didominasi oleh kelompok sasaran internal dari perusahaan tersebut baik karyawan maupun keluarga karyawan. Sedangkan lokasi program CSR sebagai kelompok sasaran pelaksanaan program lebih sering wilayah (lingkaran) dalam atau ring 1 yakni hanya wilayah sekitar perusahaan sedangkan pada ring 2 (wilayah operasi) dan ring 3 (wilayah distribusi) terkadang luput dari perhatian. Alasannya, pemerintah tidak pernah memberikan data kepada perusahaan tentang kelompok mana yang “rentan” juga secara parsial banyak sekali “sumbangan” lain yang harus diberikan kepada instansi-instansi tertentu selain sumbangan pihak ketiga daerah (SP3D) yang telah rutin dilakukan sehingga perusahaan cenderung memberikan CSR atas dasar wilayah serta sasaran yang dikenalnya.

Untuk itu, pemerintah saya pikir perlu melakukan upaya awal dengan menginventarisasi seluruh peraturan yang ada atau yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada kaitannya dengan CSR per bidang kewenangan. Jangan-jangan perusahaan berkeberatan karena dalam skala yang kecil-kecil, mereka sudah terbebani oleh aturan beberapa SKPD dalam lingkup kewenangan yang berbeda-beda.

Hasil inventarisasi itu, selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan penyusunan konsep peraturan yang komprehensif dalam pelaksanaan CSR sebagai arahan atau panduan yang dapat dijadikan sebagai dasar perusahaan di Provinsi Lampung dalam menyalurkan bantuan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Hasil dari proses ini adalah dihasilkannya blueprint (cetak biru) pelaksanaan CSR di Provinsi Lampung yang melibatkan perusahan dalam proses perumusannya.

Blueprint tersebut minimal memuat adanya pembagian tugas dunia usaha dalam melaksanakan CSR bisa didasarkan atas pembagian wilayah atau daerah sasaran (lokasi) CSR atau berdasarkan bidang sasaran tertentu, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemeliharaan lingkungan, sarana prasarana dan sebagainya berdasarkan kesepakatan. Secara detail, objek pengaturan ini menyangkut dua sasaran yakni objek program dan aspek hukum. Penetapan objek ini harus didukung oleh data kelompok sasaran yang jelas. Jangan sampai CSR justru menambah beban perusahaan, tapi jangan juga CSR tidak memberikan manfaat terhadap pengurangan kemiskinan. Inilah titik ekuilibrium yang harus sama-sama kita hasilkan. (Sumber: Lampung Post, 8 Maret 2011)

Tentang penulis:
Maulana Mukhlis, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Koalisi tanpa Masa Depan

Oleh Hanta Yuda AR

Isu perombakan koalisi berembus kian kencang pascapenolakan penggunaan hak angket pajak oleh DPR. Kegaduhan koalisi memang menjadi problem langganan sepanjang hampir tujuh tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Koalisi ini menjadi problematik–selain implikasi kerancuan kombinasi presidensial dan multipartai–karena komposisinya terlalu besar, yang justru melemahkan soliditas dan kohesivitas koalisi. Hal ini terjadi karena Yudhoyono terlalu mementingkan keseimbangan politik dan ingin memuaskan semua pihak dengan merangkul hampir semua partai ke dalam kabinet.

Koalisi semakin rapuh karena dibangun di atas fondasi kepentingan pragmatisme kekuasaan (pembagian kursi kabinet) dan kepentingan ekonomi politik (perburuan rente) partai-partai, ketimbang kedekatan ideologi atau persamaan platform. Karena itulah, karakter partai-partai dalam berkoalisi tidak disiplin, pragmatis, dan oportunistik. Akibatnya, pola relasi yang terbangun di dalam koalisi bersifat transaksional. Pada kondisi seperti inilah munculnya manuver “politik dua kaki”–berkoalisi dalam pemerintah (kabinet) sekaligus memainkan peran oposisi di parlemen–partai koalisi, seperti halnya sikap Golkar dan PKS dalam voting angket pajak di DPR baru-baru ini.

Golkar-PKS

Golkar, misalnya, sebagai partai terbesar kedua di parlemen, tentu saja menginginkan kekuasaan yang lebih optimal. Benar bahwa Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menduduki jabatan strategis sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Meskipun demikian, Golkar sejatinya belum memiliki ruang manuver yang leluasa dalam memengaruhi kekuasaan pemerintah. Paling tidak, bagi Golkar, skenario penambahan jatah menteri di setiap reshuffle seperti masa pemerintahan Yudhoyono-Kalla dapat tercapai. Apalagi kasus Gayus, yang kerap dikaitkan dengan nama Ical, berpotensi menyandera Golkar. Pada kondisi seperti ini, sangat mungkin Golkar memperkuat peran politik dua kakinya, dengan memperkuat peran oposisi di parlemen.

Sementara itu, PKS mengusung angket, selain untuk memperkuat citra politik di kalangan konstituen, guna menaikkan posisi tawar di dalam koalisi. PKS juga secara psikologis mengalami akumulasi kekecewaan di dalam koalisi. Keputusan Yudhoyono menggandeng Golkar bergabung dalam koalisi, mendukung calon dari partai oposisi Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR ketimbang Hidayat Nur Wahid yang diusung PKS, serta memilih Ical sebagai Ketua Harian Setgab Partai Koalisi, paling tidak, menjadi rentetan kekecewaan yang dialami PKS selama berada di dalam koalisi. Pada kondisi seperti ini, PKS juga memperkuat peran oposisi di parlemen.

Manuver politik dua kaki PKS dan Golkar memanfaatkan ketidaktegasan kepemimpinan Yudhoyono, ketidakjelasan Piagam Koalisi, serta kerentanan kombinasi presidensial-multipartai. Seandainya Yudhoyono tegas dalam memimpin koalisi serta jelas dan gamblang dalam menyusun kontrak koalisi agar tidak multitafsir, setidaknya hal-hal itu dapat mengurangi ruang gerak manuver partai-partai di dalam koalisi.

Namun, terlepas dari berbagai hal tersebut, untuk konteks komitmen dan konsistensi dalam berkoalisi, jika partai-partai mitra koalisi yang berseberangan dengan pemerintah (Golkar dan PKS) memiliki keyakinan kebenaran atas sikap politiknya dalam mengungkap persoalan pajak, pilihan paling elegan adalah menarik diri atau keluar dari koalisi. Sebab, pilihan keluar dari koalisi jauh lebih terhormat dan bermartabat ketimbang menerapkan politik dua kaki atau politik bermuka dua. Apalagi jika sikap politik itu hanya dijadikan sekadar untuk meningkatkan posisi tawar.

Kemungkinan Golkar dan PKS secara ksatria berinisiatif keluar dari kabinet sangat kecil. Sementara itu, mengharapkan Yudhoyono lebih bernyali untuk mengeluarkan Golkar dan PKS juga sulit. Terutama mendepak Golkar dari koalisi, hampir mustahil. Perombakan paling maksimal yang bisa ditempuh Yudhoyono adalah mengurangi jatah menteri PKS.

Prospek koalisi

Manuver Golkar dan PKS juga berkontribusi atas retaknya koalisi selama ini. Namun, sejatinya bukan hanya disebabkan oleh “kenakalan” Golkar dan PKS, tapi ketidaktegasan Yudhoyono, lemahnya komunikasi politik Demokrat, serta dampak inkompatibelitas presidensial-multipartai (presidensialisme setengah hati) juga berkontribusi.

Lalu bagaimana masa depan koalisi dalam situasi politik seperti ini? Paling tidak hampir dapat dipastikan, kita akan kembali melihat setidaknya empat hal yang telah terbukti terjadi di babak-babak politik sebelumnya–baik di masa Yudhoyono-Kalla maupun satu setengah tahun pemerintah Yudhoyono-Boediono–akan terjadi kembali di tiga setengah tahun sisa kekuasaan pemerintahan ini.

Pertama, tingginya kompromi politik (politik transaksional) dalam proses perombakan kabinet. Pola kompromi dan tawar-menawar politik akan tetap terjadi seandainya Yudhoyono merombak kabinet. Kedua, dukungan koalisi pendukung pemerintah di DPR akan tetap tidak efektif. Walaupun secara kuantitas persentase tetap tambun, koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen amat rapuh dan mudah retak. Manuver politik dua kaki partai koalisi akan terus menghiasi perjalanan koalisi hingga berakhirnya pemerintahan. Walau demikian, partai-partai itu kecil kemungkinan dikeluarkan Yudhoyono dari koalisi.

Ketiga, hak angket dan ancaman penarikan dukungan akan selalu menjadi alat bagi partai-partai di DPR untuk bernegosiasi dengan presiden. Meskipun demikian, perbedaan politik antara pemerintah dan parlemen biasanya akan berakhir melalui proses tawar-menawar politik yang beraroma “politik transaksional”.

Keempat, Yudhoyono dan Boediono akan tetap dibayangi “ancaman impeachment”. Walaupun demikian, sesungguhnya ancaman-ancaman itu sulit terealisasi, bahkan mungkin tidak akan terjadi, jika pola hubungan transaksional dalam koalisi masih kuat. Namun, paling tidak, isu pemakzulan “dipolitisasi” sebagai ancaman terhadap Yudhoyono-Boediono untuk memperkuat posisi tawar partai di dalam koalisi pemerintah.

Dalam konteks keempat kecenderungan kompromi dan tawar-menawar politik itu, sekilas bisa diprediksi, kekuasaan kepresidenan Yudhoyono tetap aman–diamankan koalisi transaksional–tetapi koalisi akan tetap rapuh, sementara efektivitas dan kinerja pemerintah menjadi tumbalnya.

Karena model koalisi transaksional (Setgab Partai Koalisi) berkolaborasi dengan menguatnya manuver Golkar dan PKS, serta ketidaktegasan kepemimpinan Yudhoyono, hampir dapat dipastikan bahwa nasib koalisi tetap rapuh dan tanpa masa depan. Itu artinya, ada atau tidak reshuffle kabinet, ada atau tidak Setgab, tidak akan memperkuat stabilitas dan soliditas koalisi–jika tanpa penataan ulang sistem politik dan ketegasan kepemimpinan presiden. Inilah koalisi tanpa masa depan. (Sumber: Koran Tempo, 7 Maret 2011)

Tentang penulis:

Hanta Yuda AR, analis politik dan kebijakan publik, penulis buku Presidensialisme Setengah Hati

 

TNI dan Kepemilikan Tanah

Oleh Syafril

Konflik tanah yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dalam 12 tahun terakhir sejak reformasi bergulir, banyak yang melibatkan warga dan TNI. Menurut Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin bahwa penyebabnya adalah tidak adanya bukti kepemilikan atau sertifikat tanah di wilayah konflik tersebut. Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin tanggal 22 Februari 2010 mengatakan, dari sekitar 3,6 juta hektar tanah TNI, yang bersertifikat baru sepuluh persen. Artinya, hampir tiga juta hektar tanah yang dimiliki TNI belum bersertifikat. Sisanya tanah milik TNI yang belum bersertifikat itu, masih diinventarisir guna percepatan hak miliknya. Terutama lahan yang berpotensi konflik dan sengketa dengan masyarakat. Sisanya tanah milik TNI yang belum bersertifikat itu, masih diinventarisir guna percepatan hak miliknya. Terutama lahan yang berpotensi konflik dan sengketa dengan masyarakat. Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan,TNI akan segera melakukan sertifikasi lahan untuk menertibkan aset-aset yang banyak dikuasai pihak lain. Namun TNI tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan sertifikasi itu.

Selain itu Menhan Purnomo Yusgiantoro menungkapkan, pihaknya akan mengajukan anggaran tambahan. Namun sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui berapa besar anggaran yang dibutuhkan.

Karena banyak aset TNI yang bermasalah dengan bukti kepemilikan, akibatnya masyarakat sering menggugat di pengadilan. Upaya sertifikasi ini harus dilakukan untuk melindungi aset milik negara itu dari gugatan.

Hak Milik Menurut UUPA.

Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA, Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat (2) menegaskan bahwa oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 mengatur tentang badan-badan hukum yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, yaitu : bank-bank Negara, badan-badan keagamaan, dan badan-badan sosial. Di sini jelaslah bahwa TNI sebagai lembaga atau institusi tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah. Namun sebagai Warga Negara Indonesia, anggta TNI boleh mempunyai hak milik atas tanah.

Sebagai lembaga atau institusi, TNI hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah sebagai mana diatur dalam Pasal dalam Pasal 41 – 43 UUPA, jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, khususnya Pasal 39 – 58.

Mengenai yang dapat mempunyai hak pakai diatur dalam Pasal 43 UUPA jo Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1966, yaitu : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; d. Badan-badan keagamaan dan sosial; e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

Hanya Hak Pakai Untuk TNI Sebagai Lembaga atau Institusi

Apabila diperhatikan ketentuan di atas, maka TNI sebagai lembaga atau institusi masuk dalam kelompok atau huruf c, yaitu sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jangka waktu hak pakai atas Departemen atau lembaga Pemerintah Non Departemen .atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) adalah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu, Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya keperluan tanah untuk keperluan tertentu secara berkelanjutan, misalnya untuk keperluan kantor lembaga pemerintah, untuk kantor perwakilan negara asing dan lain-lain. Hak Pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi dapat dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga menjadi tanah Negara untuk kemudian dimohon dengan hak baru oleh pihak lain tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka TNI sebagai lembaga atau institusi, hanya dpat diberikan hak pakai apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan TNI dan jangka waktunya adalah tidak terbatas, artinya selama tanah masih dipergunakan untuk keperluan yang telah ditentukan. Misalnya untuk kantor, asrama, sekolah, rumah dinas komandan, lapangan udara, lapangan tembak, dan sebagainya.

Jadi TNI sebagai lembaga atau institusi tidak boleh mempunyai tanah dengan hak milik, dan ini bertentangan dengan undang-undang. Namun dalam prakteknya, ada tanah yang diklaim sebagai milik TNI, misalnya di Kota Padang, di Jalan Ahmad Yani, dibuatkan plang dengan kata-kata, “tanah ini milik TNI”. Demikian pula tanah di daerah Tunggul Hitam Padang, dimana menurut keterangan warga yang menyewa, tanah-tanah yang dikuasai oleh TNI tersebut disewakan kepada masyarakat oleh Koperasi TNI Angkatan Udara.

Pada prinsipnya menurut hukum, hanya pemiliklah yang boleh menyewakan tanah atau menjualnya kepada orang lain, karena menurut UUPA, Negara bukan pemilik, tetapi hanya sebagai penguasa. Ini berbeda dengan konsep menurut ketentuan dalam Agrarische Wet yang berlaku sebelum lahirnya UUPA, dimana negara adalah sebagai pemilik tanah, sehingga negara dapat menjual dan menyewakan tanah kepada siapa pun.

Daftar Pustaka:

  • Boedi Harsono, Hukum Agraria, 1994 (Edisi Revisi), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan. Jakarta.

Tentang penulis:
Syafril SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, sedang menempuh S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Unand. Kontak person: 085274051976. Email: rilchan_ubh@yahoo.co.id.

Koalisi Retak

Oleh Hanta Yuda AR

Babak baru hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai-partai mitra koalisi pada 2011 telah dimulai. Penandanya masih sama dengan babak-babak sebelumnya (2010): keretakan dalam koalisi.

Tahun lalu jagat politik diramaikan suara sumbang para politikus dalam drama politik hak angket Bank Century. Tahun ini kegaduhan itu muncul lagi dengan lakon yang sama, tetapi dalam serial berbeda berjudul ”hak angket pajak”.

Pada angket Bank Century, Partai Demokrat hampir kelimpungan menghadapi serangan persekongkolan kawan koalisi— Golkar, PKS, dan PPP—serta lawan (oposisi). Dalam angket pajak durasinya terbilang pendek karena hampir memasuki babak akhir (antiklimaks) dengan serangan balik Partai Demokrat.

Selisih dua suara—266 anggota menolak dan 264 menerima—dalam voting penggunaan hak angket pajak di DPR adalah titik baliknya. Meski alur kedua drama angket ini sedikit berbeda, substansinya sama, koalisi retak.

Politik dua kaki

Meski secara kuantitas persentase koalisi partai pendukung pemerintah sangat gemuk karena didukung 75 persen kekuatan di DPR, koalisi sangat rapuh dan mudah retak. Partai-partai di dalam koalisi menjalankan politik dua kaki: berkoalisi di pemerintahan (eksekutif) sekaligus menjalankan peran oposisi di parlemen (legislatif) sehingga memicu keretakan. Golkar dan PKS adalah yang paling sering menjalankan politik dua kaki.

Golkar dalam kasus angket pajak, selain memiliki kepentingan spesifik membersihkan nama ketua umum dan citra partai, jelas berkepentingan untuk memperkuat posisi tawar di koalisi. Paling tidak skenario penambahan jatah menteri melalui perombakan kabinet, seperti pada era Yudhoyono-Kalla, dapat tercapai. Apalagi kasus Gayus yang kerap dikaitkan dengan nama ketua umumnya berpotensi menyandera Golkar. Karena itu, Golkar memperkuat politik dua kaki dengan memperkuat peran oposisi di parlemen.

Golkar tidak hanya tangkas memanfaatkan posisi dan kekuatan partai di luar pemerintah (oposisi), tetapi juga cerdik dalam memengaruhi partai mitra koalisi, terutama PKS, yang paling sering sejalan dengan Golkar. Karena itu, tidak heran jika Golkar memegang kendali sepanjang kegaduhan angket Century, tetapi gagal dalam angket pajak karena faktor Gerindra.

PKS juga berkepentingan mengusung angket untuk memperkuat posisi tawar di dalam koalisi. Jika Golkar menjadikan angket sebagai instrumen bernegosiasi dengan presiden agar mendapatkan tambahan kursi, PKS bertujuan mengamankan empat kursi menteri di kabinet agar tidak berkurang. Namun, spekulasi politik Golkar dan PKS dalam pengusungan angket pajak ternyata gagal yang bisa menyerang balik, terutama bagi PKS.

Enam pemicu

Mengapa politik dua kaki kerap muncul meski koalisi gemuk? Paling tidak ada enam faktor pemicu. Pertama, imbas dari kerentanan kombinasi presidensial-multipartai. Koalisi yang tidak lazim dalam tradisi presidensial menjadi kebutuhan yang sulit dihindari dalam multipartai. Kebutuhan inilah pemicu awal sistem presidensial yang jadinya tampil dengan gaya parlementer alias presidensialisme setengah hati. Pemerintah pun jadi kerap tersandung manuver politik dua kaki.

Kedua, karena koalisi dibangun atas dasar pembagian kekuasaan (kursi menteri), bukan kedekatan ideologi atau persamaan platform, karakter partai-partai dalam berkoalisi menjadi tak disiplin, oportunistis, dan pragmatis. Partai akan keluar dari koalisi apabila menterinya dicopot dari kabinet, bukan karena tidak sejalan dengan platform partai.

Ketiga, kontrak koalisi (MOU) tidak tegas dan jelas. Kontrak politik yang seharusnya menjadi pengikat sekaligus pedoman dalam berkoalisi terlalu normatif dan umum. Karena itu pula, tidak mengherankan jika partai-partai anggota koalisi memiliki tafsir yang berbeda.

Keempat, lemahnya komunikasi politik Yudhoyono dan Partai Demokrat dengan mitra koalisi. Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang seharusnya menjadi instrumen komunikasi tidak berjalan optimal. Hal ini diperparah dengan beberapa pernyataan kurang bersahabat dan gertak perombakan dari beberapa politisi Partai Demokrat yang justru makin merusak komunikasi dengan mitra koalisi.

Kelima, komposisi koalisi terlalu besar (oversize coalition) dengan persilangan kepentingan pula sehingga melemahkan soliditas koalisi. Inilah salah satu kekeliruan koalisi yang dibangun Yudhoyono selama ini: terlalu berorientasi pada kuantitas (merangkul partai sebanyak-banyaknya) dibandingkan dengan kualitas (kohesivitas dan soliditas koalisi) dengan koalisi pas- terbatas (mayoritas sederhana).

Keenam, lemahnya kepemimpinan dalam Setgab Koalisi. Ketidaktegasan Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Setgab membuat kedisiplinan partai rendah. Apalagi elite Demokrat terkesan hanya fasih menggertak, tidak berefek terhadap keseganan dan kedisiplinan koalisi. Jika usulan Demokrat merombak posisi Golkar dan PKS di kabinet tidak diindahkan, Demokrat yang justru dipermalukan.

Persoalannya, mengharapkan Golkar dan PKS berinisiatif keluar dari kabinet hampir mustahil. Akan tetapi, mengharapkan Yudhoyono lebih bernyali untuk mengeluarkan Golkar juga sulit. Apalagi PDI-P secara tegas menyatakan tetap berada di luar pemerintahan. Perombakan maksimal adalah mengeluarkan PKS.

Maka, retaknya koalisi sejatinya bukan hanya karena kenakalan anggota koalisi, melainkan juga imbas ketidaktegasan Yudhoyono, kekeliruan Demokrat, serta konsekuensi sistem berdemokrasi yang belum sempurna (presidensialisme setengah hati). Akan tetapi, justru inilah momentum untuk merombak kabinet dan menentukan partai-partai mana yang layak diajak berkoalisi.

Kita tunggu saja apakah pidato Presiden tentang evaluasi koalisi merupakan sinyal kuat perombakan atau seperti biasa sekadar basa-basi politik. (Sumber: Kompas, 7 Maret 2011)

Tentang penulis:
Hanta Yuda AR, Analis Politik dan Kebijakan Publik; Penulis Buku Presidensialisme Setengah Hati

Problem Koalisi di Indonesia

Oleh Aris Ali Ridho

Isu reshuffle kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 yang akhir-akhir ini menjadi gonjang-ganjing tentunya menjadi tontonan politik yang menggerahkan bagi sebagian rakyat Indonesia. Situasi politik yang memanas, terutama di partai yang tergabung di dalam koalisi SBY-Boediono, terkait setelah adanya perbedaan pendapat pada saat isu hak angket mafia pajak, disebut-sebut menjadi salah satu penyebab munculnya isu reshuffle kabinet tersebut.

Secara sederhana, dapat kita pahami bersama, bawasannya koalisi pada dasarnya merupakan strategi politik untuk membangun kekuatan dalam pemerintahan dengan cara membagi pos-pos kekuasaan (menteri) kepada partai-partai pengususung maupun partai pendukung untuk bersama-sama mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Koalisi yang mencoba di bangun melalui kekuasaan ekskutif, juga diarahkan menciptakan kekuatan di level legislatif (DPR). Dengan iming-iming jatah menteri, partai politik yang tergabung dalam koalisi dipaksa seiya-sekata untuk mendukung maupun menolak semua kebijakan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan keinginan pemerintah.

Koalisi di parlemen terjadi karena adanya kekhawatiran banyaknya kepentingan politik kelompok yang berperan yang berdampak pada stabilitas politik serta tidak optimalnya pemerintah dalam merealisasikan program-programnya. Maka dari itu koalisi dibangun di parlemen untuk memperkokoh dan menopang efektivitas kerja kabinet, serta untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen secara permanen. Namun, tidak serta-merta karena tergabung dalam koalisi membuat DPR bungkam dan tidak berani mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan yang ada. Koalisi atau oposisi, sebaiknya fungsi pengawasan di DPR tetap berjalan tanpa adanya inervensi dari partai. Bukan karena tergabung dalam koalisi kemudian kebijakan yang salah didukung, dan karena oposisi kebijakan yang sudah tepat dan benar malah dikritik/ditentang.

Dalam teori-teori negara, sejatinya koalisi parlemen terjadi dalam sistem parlementer, bukan dalam sistem presidensial, namun realitas politiklah yang menghajatkan itu semua. Indonesia memang tidak menganut secara murni sistem presidensial karena dalam beberapa hal presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan demikian koalisi adalah rekayasa institusional untuk mengurangi distorsi kombinasi presidensial dan multipartai di satu pihak, dan dalam rangka efektivitas mengokohkan sistem presidensialisme di pihak lain (Syamsudin Haris, 2008).

Adanya perbedaan pendapat yang terjadi di dalam partai koalisi di tataran legislatif (DPR), antara partai Demokrat dengan PKS dan Golkar yang kemudian berimbas dengan ancaman reshuffle di tataran eksekutif (kabinet) merupakan sisi negatif yang justru dapat mengakibatkan tidak sehatnya proses politik yang terjadi. Reshuffle dalam hal ini memang menjadi otoritas presiden, akan tetapi tidaklah bijaksana karena tidak seiya-sekatanya mitra koalisi di DPR menjadi alasan untuk mencopot menteri dari partai yang mbangkang dari koalisi. Jika reshuffle dilakukan, idealnya harus berdasarkan evalusi kinerja menteri selama ini, bukan karena berasal dari partai yang tidak patuh terhadap koalisi.

Fungsi Pengawasan DPR

DPR sebagai lembaga pemegang amanat demokratisasi dari rakyat, sudah seharusnya segala sesuatu yang dikerjakan di parlemen adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai, kelompok, ataupun individu. Anggota DPR dituntut untuk mampu menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, termasuk dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan ini tentu berlaku bagi partai koalisi maupun oposisi. Maka dari itu, ke depan, intrik-intrik koalisi terhadap partai-partai harus diminimalkan, demi mewujudkan efektivitas fungsi pengawasan pada DPR.

Gugurnya usul hak angket pajak yang digulirkan di DPR dalam sidang paripurna telah membuat kepercayaan pasar dan publik pada pemerintah makin merosot. Padahal apabila memperhatikan peran legislatif sebagai institusi check and balances suatu pemerintahan, praktis isu-isu hak angket itu merupakan sesuatu yang urgen dan menjadi pijakan pemerintah dalam melakukan program-programnya. Dan hak angket merupakan salah satu hak dari fungsi kontrol DPR terhadap ekskutif.

Karena pada dasarnya, sejarah dikenalkannya parlemen di Eropa pada waktu itu, dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Bahkan istilah parlemen itu berasal dari kata Perancis “parle” yang berarti “to speak”, berbicara, bukan “legislation”. Bahkan, meskipun secara formal fungsi legislasi itu ditentukan dalam konstitusi sebagai tugas pokok parlemen, dalam prakteknya justru fungsi legislasi itu tetap tidak efektif untuk menggambarkan adannya kesetaraan derajat antara pemerintah dan parlemen. Sebagai contoh di Indonesia, selama ini rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas di DPR hampir 80% lebih justru berasal dari inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR.

Peran check and balances tidak akan tergambarkan dengan kurangnya fungsi pengawasan dalam DPR. Kebanyakan anggota dewan yang ada di DPR selama ini lebih mengikuti arah perintah dari partai sehingga peran anggota DPR lebih banyak dikendalikan partai. Apalagi partai yang tergabung dalam koalisi, anggota DPR ikut hanyut terbawa dan lebih manut dengan partainya dari pada dengan konstituennya. Seakan-akan fungsi pengawasan hanya berlaku bagi partai oposisi, bukan partai yang masuk dalam koalisi pemerintah. Kebijakan partai seolah-olah menjadi kunci tunggal untuk menentukan sikap para anggota DPR. Sebagai contoh, karena perbedaan sikap yang diambil berbeda dengan partainya dalam dukungan pada hak angket mafia pajak, Effendi Choiri dan Lily Wahid dari PKB, terancam dipecat dan di-recall dari DPR.

Belum lagi manuver politik yang berusaha memotong fungsi-fungsi pengawasan DPR melalui proses-proses politik nonformal di dalam maupun di luar gedung parlemen. Dalam kondisi seperti inilah, harapan rakyat yang ditumpukan kepada wakilnya di DPR banyak yang tidak kesampaian. Inilah problem serius bagi demokrasi perwakilan di Indonesia yang sangat minim keterwakilan. Lantas siapakah yang diwakili dan diperjuangkan kepentingannya oleh para anggota DPR?. Tentu tidak ada yang berharap bahwa situasi inilah yang justru akan menjadi potret dari kehidupan politik Indonesia, sekarang dan masa yang akan datang. (Sumber: Lampung Post, 7 Maret 2011)

Tentang penulis:
Aris Ali Ridho, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Merekonstruksi Trias Politika yang Korup

Oleh W Riawan Tjandra

Korupsi di negeri ini nyaris sudah “menyatu” dengan sistem kekuasan, meskipun tentunya harus tetap diyakini bahwa masih ada peluang untuk membersihkan benalu korupsi dari roda birokrasi kekuasaan negara asal ada kemauan, komitmen dan kejujuran dari semua pihak, khususnya para elite di lingkungan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Korupsi di negeri ini dalam cara pandang filsafat fondasionalisme, dilihat sebagai dampak dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di lingkungan kekuasaan negara. Kekuasaan yang absolut ditambah lemahnya sistem pengawasan dan ketertutupan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan telah membuka peluang terjadinya korupsi (absolute powet tends to corrupt). Musuh terbesar dari upaya perwujudan kepemerintahan yang bersih (clean governance) adalah nihilisme atau absennya sistem pengawasan. Kekuasaan yang tertutup dan jauh dari kontrol publik membawa pada hasrat subjek yang berkuasa untuk mendominasi dan memanipulasi. Dalam kondisi tersebut Pierre Bourdieu mengajak untuk membongkar selubung dominasi menggunakan strategi praktis dengan cara mengobjektivasi subjek. Artinya, peluang untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif harus dieliminasi dengan menerapkan sistem pengawasan efektif pada setiap lini penggunaan wewenang (authority) pada pusat-pusat kekuasaan dan memperkokoh sistem saling mengawasi (checks and balances) antar poros-poros kekuasaan negara.

Belitan korupsi di lingkungan birokrasi kekuasaan eksekutif dapat diurai dengan menelusuri kembali rentang kendali (span of control) organisasi kekuasaan eksekutif (pusat/daerah), sambil mengefektifkan berbagai jalur pengawasan melalui kebijakan pengawasan terpadu yang puncaknya secara langsung dikendalikan oleh Presiden/Wapres. Hal itu sangat penting mengingat gurita korupsi yang melilit birokrasi eksekutif sangat luas cakupannya. Korupsi di negeri ini kini menjadi rimba permasalahan yang kian tak jelas batas-batasnya dan cara menyelesaikannya. Sebuah kejahatan struktural yang di dalamnya berkelindan permainan posisi/kekuasaan, ambisi, amoralitas, penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan berakar pada pada apa yang oleh Nietzsche disebut kehendak berkuasa (the will of power). Nietzsche semasa hidupnya mengatakan bahwa hakikat dunia ini tak lain adalah kekuatan. Hidup adalah kumpulan kekuatan-kekuatan yang berada di bawah satu penguasaan.

Reduksi dalam pengungkapan jaringan mafia pajak dalam proses penegakan hukum berkelindan dengan transaksi kepentingan politik yang kian membawa hukum di negeri ini memasuki dunia kamuflase semiotik. Hukum telah menjadi sebuah fatamorgana (mirage) yaitu sebuah ontologi citraan dan semiotika yang dibangun di atas sebuah tanda dusta (false sign) atau kebohongan. Hukum telah menjadi penanda yang hampa (empty signifier) di saat konsitusi pun tak lagi sahih mengatur perilaku lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum diperkuda oleh hasrat epithumia yaitu naluri irasional/instingif sehingga bertekuk lutut di hadapan uang. Citra kamuflase (camouflage image) telah menjadikan hukum sekedar bersifat transaksional dan instrumental di bawah kendali aktor-aktor kepentingan politik dan ekonomi. Hukum dalam kamuflase semiotik hanya berganti-ganti permukaan tanda atau kulit luar (form), tetapi substansi dibaliknya (content) tetap tak berubah.

Pengungkapan seluruh jaringan mafia pajak dengan kasus Gayus sebagai puncak gunung es-nya dalam pandangan Ricoeur akan menarik garis hubungan mutual sirkuler (mutual-circular) antara fiksi bahwa pajak di negeri diwartakan sebagai instrumen kebijakan untuk melakukan redistribusi kesejahteraan (welfare redistribution) (fungsi mengatur) dengan realitas bahwa negeri ini kian salah urus dalam mengelola pajak dan kekayaan negara yang menjadikannya hanya menguntungkan oknum yang korup yang bersembunyi di balik birokrasi negara.

Pilkada yang seharusnya menjadi forum kedaulatan rakyat kini tak ubahnya sebuah arena kontestasi kekuatan yang distimulasi oleh kehendak berkuasa dan di dalamnya tak jarang menghadirkan amoralitas permainan kekuasaan politik. Kalaulah demokrasi menjadi pembungkus dari pilkada, struktur perpolitikan yang tak terbiasa untuk melihat yang lain (baca: lawan politik) dari kedekatan dan dengan hati (passion), menjadikan pilkada menjadi sebuah pertarungan harga diri kelompok yang berkelindan dengan ambisi serta hasrat berkuasa. Padahal dalam pandangan Martin Heidegger bagaimana individu-indivu menjadikan dirinya subyek yang mencintai kebebasan atau keberkuasaan dan mengakui hadirnya yang lain dengan penuh hormat dan kesanggrahan (hospitality) atau meng-ada di dunia dengan perhatian (care) menentukan kebusukan atau keharuman sebuah masyarakat.

Di lingkungan kekuasaan legislatif, benang kusut korupsi perlu diurai dengan melakukan pembongkaran struktur politik yang memicu terjadinya tindakan-tindakan koruptif. Sudah jamak diketahui bahwa sistem pemilu yang miskin nilai dan sarat jebakan money politic yang dipraktikkan selama ini telah menyebabkan para elite politik, baik di lingkungan legislatif maupun pada pucuk pimpinan eksekutif (pusat/daerah) terjerat siklus perputaran transaksi kepentingan politik dan ekonomi yang mensubordinasi demokrasi. Sistem pengawasan legislatif yang memungkinkan para anggota legislatif mengawasi langsung lembaga eksekutif sampai pada satuan tiga hirarki eksekutif pusat maupun daerah telah menyebabkan merebaknya korupsi yang disebabkan adanya simbiosis mutualistis antara legislatif dan eksekutif. Alhasil, demokrasi menjadi dangkal dan hukum menjadi instrumen untuk mengabsahkan transaksi kepentingan politik dan ekonomi tersebut pascaterpilih dalam jabatan-jabatan publik.

Di lingkungan yudikatif, korupsi masih sering terjadi karena tidak efektifnya sistem pengawasan, khususnya pengawasan internal, rendahnya penghargaan atas profesi dan habitus publik penegakan hukum yang sarat dengan perilaku koruptif. Siklus transaksi kepentingan politik dan ekonomi tak jarang juga merambah sampai ke ranah yudikatif. Hakim acapkali tak kuasa melawan infiltrasi kuasa ekonomi maupun politik dalam fungsi yudisial yang dijalankannya, sehingga cukup banyak putusan tak sampai mengonstruksi keadilan sosial (social jusctice) yang diamanatkan oleh sila kelima Pancasila dan konstitusi. Akibatnya, negara hukum yang dinisbatkan oleh konstitusi sebagai karakter dari negeri ini kehilangnya performanya dan telah menjadi negara kekuasaan (machtstaat) bahkan mafiastaat. Berbagai faktor di atas telah mendorong pengabaian tujuan dan nilai karena pada akhirnya yang menentukan adalah keputusan subjek yang berasal dari hasrat dan kepentingan politik maupun ekonomi. Rasio yang mendasari pilihan subjek-subjek tersebut adalah rasio instrumental, yaitu cara berpikir jangka pendek yang mendefinisikan kehidupan hanya atas dasar persaingan, kekuasaan dan sikap-sikap pragmatis. Rasio instrumental mudah tergoda untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan jika untuk hal itu etika dan norma hukum harus dilanggar.

Dalam kondisi rezim yang korup, Jacques Derrida menawarkan upaya untuk mendekonstruksi sistem yang korup dan menindas. Reformasi birokrasi dan sistem politik mendesak untuk segera dilakukan. Dalam konteks penegakan hukum, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk segera mengintegrasikan sistem pembuktian terbalik (shifting burden of proof) guna menutup peluang sekecil mungkin lepasnya perilaku koruptif para aktor kekuasaan publik di lingkungan trias politika negara dari jerat hukum. Berbagai tanda (sign) yang menunjukkan lemahnya sistem kekuasaan perlu didekonstruksi dan selanjutnya direkonstruksi kembali antara lain: (pe)lemahan partisipasi karena pembatasan dan manipulasi, kekakuan sistem dan lemahnya koordinasi, diskresi tanpa batas, serta tumpang tindah/konflik kewenangan (conflict of authority). Pengawasan yang dilaksanakan oleh KPK harus diperkuat dengan merevitalisasi sistem pengawasan internal, fungsional maupun pengawasan publik melalui sistem keterbukaan informasi (open information system). Cara-cara itu memang memerlukan investasi waktu, dana dan tenaga ditambah perlunya dukungan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Namun, jika tidak segera dimulai, benang kusut korupsi akan kian sulit diurai. . (Sumber: Media Indonesia, 8 Maret 2011)

Tentang penulis:
Dr W Riawan Tjandra SH MHum, Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.998 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Iklan