Arsip untuk Maret 3rd, 2011

Pembekuan Aset Khadafy

Oleh Romli Atmasasmita

Praktik pembekuan aset penyelenggara negara atau keluarganya seperti terhadap pemimpin Libya oleh Pemerintah AS, Inggris, dan Swiss saat ini merupakan kebiasaan yang diakui hukum internasional.

Itulah satu cara menyelamatkan harta kekayaan negara untuk dapat digunakan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Konvensi PBB tentang Antikorupsi 2003 memasukkan pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta mereka yang menjalankan fungsi publik pada organisasi internasional ke dalam pengertian ”penyelenggara negara”.

Konvensi itu juga memuat ketentuan mengenai larangan suap dan penggelapan harta kekayaan negara sehingga pelaku tak akan lolos dari pantauan masyarakat internasional: ke mana jarahan mereka diletakkan.

Merujuk kepada beberapa langkah pembekuan aset terhadap Sani Abacha, Charles Taylor, dan Marcos, tampak bahwa krisis politik, konflik sosial, atau konflik bersenjata di negara bersangkutan selalu mendahului. Alasan telah terjadi korupsi dan penjarahan aset negara oleh kepala negara yang bersangkutan pun belum secara nyata dibuktikan dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Meski tujuan pembekuan merupakan langkah proaktif dan mulia, dari sudut hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara, langkah pembekuan aset tanpa permintaan rakyat negara yang bersangkutan terhadap harta kekayaan kepala negara dan keluarganya patut dipertanyakan kembali. Apalagi status hukum mereka belum dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa menurut hukum di negaranya.

Aspek keamanan

Langkah Dewan Keamanan PBB mengintervensi masalah dalam negeri Libya telah diatur dalam Bab VII Piagam PBB sepanjang terdapat cukup bukti telah terjadi genosida atau kejahatan kemanusiaan di negara tersebut. Langkah pembekuan aset Khadafy jelas merupakan langkah politis berbalut aspek keamanan dan perdamaian internasional semata-mata. Tak ada relevansinya dengan persoalan penjarahan aset negara oleh kepala negara dan keluarganya.

Peristiwa pembekuan aset Khadafy dan beberapa kepala negara sebelumnya menarik untuk dikaji. Dalam konteks ini, Pemerintah Swiss telah menetapkan pemberlakuan UU Restitusi Aset Ilegal pada 1 Oktober 2010.

Undang-undang ini mengatur pembekuan, perampasan, dan restitusi aset milik penyelenggara negara atau kerabatnya manakala ”prosedur bantuan timbal balik dalam masalah pidana”, yang dikenal sebagai MLA, tak berhasil dilaksanakan di suatu negara karena (1) sistem kekuasaan kehakiman, (2) telah terjadi krisis kelembagaan pemerintah di negara tersebut, dan (3) penyelenggara negaranya masih berkuasa di negara tersebut.

Langkah UU ini hanya dapat dijalankan jika aset tersebut telah dibekukan atas dasar permohonan MLA oleh negara peminta. Wewenang mencairkan aset harus berasal dari penyelenggara negara pemilik aset itu atau korporasi yang erat hubungannya dengan penyelenggara negara dimaksud. Kemudian negara asal aset tak mampu memenuhi syarat-syarat MLA karena dalam keadaan kolaps dan aset itu dalam kondisi dibekukan. Proses pembekuan aset hanya dapat dilakukan dalam 10 tahun.

Pengembalian aset ke negara asal juga harus didahului dengan pengajuan proposal oleh negara peminta tentang dana yang diperlukan dan tujuan penggunaannya haruslah kepentingan sosial dan ekonomi negara yang bersangkutan. UU ini juga menetapkan biaya 2,5 persen untuk pembekuan dan pengembalian aset ke negara asal yang langsung didebit dan dimasukkan ke rekening Konfederasi Swiss.

UU Swiss Tahun 2010 merupakan langkah progresif dan proaktif dalam melaksanakan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional 2000. Di balik tujuan mulia, UU ini mengandung keganjilan, yaitu bahwa syarat permohonan pencabutan pembekuan dan pengembalian aset harus berasal dari penyelenggara negara pemilik aset dan/atau kawan dekat atau korporasi yang memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara itu.

Tak ada satu ketentuan dalam undang-undang ini yang mensyaratkan pembuktian terbalik atas aset yang ditempatkan di perbankan Swiss. Ketentuan ini sangat penting untuk membuktikan bahwa aset tersebut adalah benar milik penyelenggara negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, UU ini menganut praduga bahwa penyelenggara negara adalah pemilik sah dan yang berhak atas pencabutan pembekuan serta pengembalian aset bukan rakyat di negara asal aset tersebut.

Jauh dari mulia

Pola pengaturan UU semacam ini jauh dari tujuan mulia sebab rakyat negara asal aset tak diberi kesempatan luas memperoleh aset dimaksud, sedangkan fakta membuktikan bahwa aset tersebut merupakan penggelapan harta kekayaan negara asal.

Dihubungkan dengan UU Swiss sebagai model hukum pembekuan dan pengembalian aset terbaru pada level internasional, tampak ketimpangan posisi antara negara maju dan negara lainnya (terutama negara berkembang) baik sengaja maupun tidak yang dapat ”menyesatkan masyarakat internasional” dalam mengejawantahkan ketentuan Bab V tentang Pemulihan Aset Konvensi PBB Antikorupsi 2003.

Berita sukses pengembalian aset oleh Pemerintah Swiss dalam kasus Montesinos, Peru (2002), Marcos, Filipina (2003), Abacha, Nigeria (2005), Angola (2005), Kazakh, Kazakhstan (2007), dan Salinas, Meksiko (2008) sejatinya bukan tanpa kompensasi dan biaya yang rendah.

Di balik keberhasilan itu terdapat fakta pengembalian aset yang tak mencapai 50 persen dari aset yang ditempatkan di Swiss, termasuk setelah dikurangi dengan biaya membayar pengacara. Bagi Indonesia, peristiwa dan efek samping perkembangan kesuksesan di atas dan pemberlakuan UU Swiss 2010 perlu memperoleh perhatian serius dan kajian mendalam dari semua ahli Indonesia. (Sumber: Kompas, 2 Maret 2011)

Tentang penulis:
Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran

Iklan

Etika Penelitian vs Kepentingan Publik

Oleh Dian Syakhroza

Institut Pertanian Bogor (IPB) dihujat beberapa kalangan publik yang memaksa untuk memublikasikan lima merek dagang susu formula yang terkontaminasi bakteri E sakazakii. Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan Rektor IPB pekan lalu, IPB dipaksa untuk menyebutkan nama-nama susu formula yang tercemar bakteri E sakazakii. Padahal, secara kode etik penelitian hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, dalam etika penelitian, penelitian itu sudah lama dan sudah ada penelitian lanjutan pada 2008, yang menyimpulkan tidak ada lagi bakteri E sakazakii.

Dr Sri Estuningsih selaku ahli mikrobiologi kedokteran hewan telah memberikan dampak hujatan publik kepada IPB. Dosen FKH itu meneliti berdasarkan dana hibah bersaing. Pada perjalanan penelitiannya tahun 2003/2006, Dr Estu mengambil sampel dari susu formula. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui 5 dari 22 produk susu yang diteliti ternyata mengandung kontaminan bakteri E sakazakii. Dr Estu memaparkan kontaminan bakteri ini pada berbagai seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Enam tahun setelah penelitian dilaksanakan, Estu justru menghadapi tuntutan hukum. David Tobing, pengacara publik, ialah orang yang berturut-turut memenangi tuntutan di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah konstitusi (MK). Isi tuntutan tersebut adalah agar IPB, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengumumkan merek susu yang terpapar Enterobacter sakazakii sesuai dengan penelitian Estu yang dilaksanakan mulai 2003 itu. Pasalnya, penelitian yang mulai dilakukan pada 2003 itu bukanlah penelitian survaillance, artinya peneliti tidak mendaftar seluruh merek susu yang beredar di pasaran, tapi semata mencari bakteri yang terdapat pada susu.

Apabila merek susu diungkap sekarang, akan menimbulkan kepanikan pada publik. Pasalnya, akan terjadi multitafsir. Hal itu tentunya tidak adil dan diskriminatif karena sampel tidak mewakili seluruh jenis susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran. Padahal E sakazakii adalah jenis bakteri yang dapat dijumpai di mana-mana, termasuk dalam usus manusia yang tidak sakit. Baru pada 2009 Badan POM mengadopsi Codex yang mengatur cemaran E sakazakii. Badan POM juga melakukan survaillance terhadap seluruh merek susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran. Survaillance terus berlanjut hingga saat ini, tetapi Badan POM sudah tidak menemukan satu pun merek susu yang mengandung cemaran E sakazakii, pascaadopsi Codex itu.

Berdasarkan fungsi pengawasan itulah, Badan POM mengumumkan hasil penelitiannya terhadap berbagai susu yang ada di pasaran. Sejak 2009 hingga kini Badan POM telah meneliti 117 jenis susu di pasaran Indonesia yang kesemuanya aman dari E sakazakii. Artinya, produsen yang produknya tercemar periode 2003-2006 tidak bisa dituntut secara hukum karena belum ada regulasinya. Apabila IPB terpaksa mengumumkan merek susu dengan cemaran E sakazakii berdasar hasil penelitian Estu, hal tersebut akan menyalahi prinsip keadilan dalam penelitian karena sampel yang digunakan belum mencakup seluruh sampel yang beredar di pasaran.

Merusak tatanan

Jika publikasi hasil riset dilakukan, rusaklah tatanan akademik di negeri ini. Penelitian itu memiliki etika. Jika penelitian itu pesanan dari dan untuk pemerintah, hasilnya dan publikasinya pun haruslah diserahkan kepada pemerintah bukan kepada publik. Bila riset itu untuk keperluan skripsi, tesis, dan disertasi, publikasinya juga di perpustakaan dan jurnal ilmiah.

Sikap IPB untuk tidak menyebutkan merek susu yang menjadi sampel penelitian karena telah diatur dalam kode etik internasional bahwa merek produk yang menjadi objek penelitian tidak disebutkan. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan pada penyelenggara pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dilindungi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sampai manakah batas kekebalan hukum sebuah aktivitas riset ilmiah yang menghasilkan temuan ilmiah untuk pengembangan ilmu harus diungkap ke publik? Apabila setiap hasil penelitian kritis yang dilakukan ilmuwan perguruan tinggi dipaksa untuk diungkap ke publik, dan setelah itu penelitinya dituntut, ke depan pasti tidak akan ada lagi penelitian kritis yang dilakukan para ilmuwan. Itu bahaya karena akan bertendensi buruk bagi kemajuan penelitian ke depan. Jika penelitian masuk ranah politik, peneliti takut untuk memublikasikan hasil penelitiannya. Padahal, publikasi menjadi sarana untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hikmah kejadian ini memicu keingintahuan publik terhadap makanan dan minuman bayi yang beredar di pasar. Itu tanggung jawab negara untuk membuat publik tahu karena masyarakat konsumen harus dilindungi negara. Nah, jika masyarakat ingin tahu status kesehatan dari makanan yang beredar, institusi negara, yakni Kementerian Kesehatan, harus mengambil inisiatif meneliti semua produk yang beredar di pasar. Seandainya anggaran untuk melakukan itu belum ada, dimungkinkan untuk menggunakan melalui mekanisme APBNP. Untuk itu, saya menyambut baik langkah Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh untuk segera mengakhiri polemik susu formula yang terkontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii dengan memerintahkan IPB untuk melakukan penelitian ulang susu formula untuk seluruh merek dalam jangka waktu enam bulan. Hasil temuan ini juga harus diumumkan secara transparan kepada publik. Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan susu formula yang tengah beredar pada saat ini. Pasalnya, pihak Badan POM telah melakukan penelitian lanjutan dan terbaru yang membuktikan bahwa susu formula yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi. Penelitian yang dilakukan IPB dilakukan pada 2003 hingga 2006, sedangkan pada saat ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM telah melakukan penelitian lanjutan yang menyebutkan bahwa susu formula yang beredar di pasaran Indonesia aman untuk dikonsumsi. Yang terpenting melakukan cara penyeduhan yang baik dan bersih.

Payung hukum

Kasus ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak. Pekerjaan rumah di depan mata, legislatif harus menagih janji pada LIPI saat RDPU (23/2) untuk segera menyusun kebijakan daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk tidak diungkap ke publik dengan pertimbangan akan dapat: (1) menimbulkan kekacauan dan/atau mengancam keamanan negara; (2) menimbulkan keresahan sosial; (3) mengganggu kinerja instansi; (4) terkait perjanjian kerja sama dengan pihak lain tentang kerahasiaan hasil penelitian; dan (5) perlindungan HaKI. Hasil itu harus diumumkan dan disosialisasikan pada seluruh peneliti dan lembaga penelitian.

Kejadian ini memberi pelajaran berharga, apa urusan dan haknya IPB meneliti suatu produk dan kemudian tidak merilis hasil penelitian, tapi hanya sebagian yang justru memicu kontroversi dengan mengatakan ada susu yang terkontaminasi E sakazakii. Logikanya adalah harus ada mekanisme siapa yang berhak meneliti apa, juga perlu mekanisme sertifikasi, dan mekanisme pengungkapan ke publik. Ini semua sebaiknya juga harus diatur dengan payung hukum yang jelas. Untuk pemerintah, Menkes dan Menteri Hukum dan HAM harus segera merealisasikan RPP tentang ASI Eksklusif sebagai hadiah terindah bagi para ibu atas kasus ini. Last but not the least, negara berkewajiban membuat payung hukum yang melindungi semua pihak khususnya peneliti–agar kasus ini seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. (Sumber: Media Indonesia, 2 Maret 2011)

Tentang penulis:
Dr Dian Syakhroza, Anggota Komisi IX DPR

Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan

Oleh Eryanto Nugroho

Setelah terjadi rentetan tindak kekerasan di Cikeusik, Banten, dan di Temanggung, Jawa Tengah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum “mencari jalan yang sah atau legal” untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan perusuh.

Ada suatu kerumitan tersendiri dalam melaksanakan perintah “mencari jalan yang sah atau legal” itu. Pasalnya, peraturan yang ada masih berupa peraturan usang peninggalan rezim Orde Baru yang represif. Ormas, kependekan dari organisasi kemasyarakatan (bukan organisasi masa), masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Dengan UU Ormas, perintah Presiden untuk membubarkan ormas perusuh menjadi problematik karena langsung berhadapan dengan kebebasan berserikat berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. UU Ormas dan peraturan pelaksanaannya memungkinkan pemerintah membekukan dan membubarkan ormas secara sepihak tanpa melalui suatu proses peradilan.

Senjata usang

Sebelum lebih jauh membahas soal pembubaran ormas, perlu diketahui terlebih dulu konteks terkait dengan UU Ormas ini. UU Ormas lahir pada 1985 dengan semangat kontrol dan represi khas rezim Orde Baru. Dalam berbagai aturan pasalnya, kental sekali semangat untuk mengontrol dinamika organisasi kemasyarakatan yang mulai marak saat itu.

Salah satu upaya kontrol ialah dengan memaksakan konsep “wadah tunggal”. Konsep wadah tunggal ini bermaksud untuk melokalisasi satu kelompok yang dianggap sejenis dalam satu wadah yang “sah”, sehingga hanya ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok. UU Ormas dalam penjelasannya mencontohkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk wadah pemuda dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk tani. Selain mencoba menerapkan konsep wadah tunggal, UU Ormas memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif.

Paling tidak ada lima hal pokok yang bisa membuat suatu ormas dibekukan atau dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah.

Pertama, bila ormas tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya. Kedua, bila dianggap mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bila menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah. Keempat, bila memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa. Kelima, ormas juga dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai sebagai organisasi terlarang bila dianggap mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme-Leninisme, serta ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima hal tersebut dapat berujung pada pembubaran tanpa proses peradilan. Pembubaran dengan cara ini tentu membuka peluang kesewenang-wenangan yang membahayakan bagi kebebasan berserikat berkumpul. Dengan UU Ormas, kebebasan berserikat berkumpul sebetulnya berada dalam ancaman serius.

UU Ormas memang lahir lebih dengan argumentasi politik, bukan hukum. Dari segi hukum, pengaturan mengenai organisasi yang berisi sekumpulan orang sebenarnya lebih tepat diatur dengan UU Perkumpulan. Sampai saat ini badan hukum Perkumpulan masih diatur dengan peraturan kuno, yaitu Staatsblad (Stb).1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen). Sudah ada inisiatif untuk merevisi Staatsblad tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, namun nasibnya masih belum jelas.

RUU yang naskahnya sudah siap di Departemen Hukum dan HAM sejak 1990-an ini terus saja tergeser oleh RUU lain yang daya dorong politiknya lebih kuat. Tahun 2001, RUU Perkumpulan diceraikan dari RUU Yayasan. Sebelumnya, judul awal naskahnya adalah “RUU Yayasan dan Perkumpulan”. Karena desakan untuk membereskan berbagai yayasan milik mantan Presiden Soeharto saat itu, UU Yayasan dibentuk lebih dulu meninggalkan RUU Perkumpulan yang hingga kini teronggok di Departemen Hukum dan HAM.

Pada 30 Agustus 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat gabungan dengan pemerintah untuk merespons maraknya berbagai tindak kekerasan yang diduga berkaitan dengan ormas. Rapat itu dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua DPR, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, serta Kepala Badan Intelijen Negara. Rapat itu menghasilkan kesepakatan untuk bersama mendorong revisi UU Ormas. Kesepakatan itu semakin terlihat nyata ketika dalam Prioritas Legislasi DPR tahun 2011 tercantum revisi UU Ormas sebagai salah satu prioritas tahun ini. Sementara itu, RUU Perkumpulan, yang sebetulnya secara hukum lebih benar walau masuk Program Legislasi Nasional 2010-2014, tergeser lagi entah sampai kapan.

Bila situasi ini diteruskan, kita akan terus terbelenggu dalam kerangka hukum yang salah dan represif. UU Ormas dan segenap peraturan turunannya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bukan direvisi. Pemerintah dan DPR kini sebetulnya berkesempatan mengembalikan pengaturan pada kerangka hukum yang benar dengan mendorong RUU Perkumpulan.

Lewat pengadilan

Lalu bagaimana menyikapi keberadaan berbagai organisasi yang nyata-nyata telah meresahkan masyarakat karena melakukan tindak kekerasan? Tentu saja jalan pembubaran haruslah dimungkinkan, karena kebebasan berserikat juga bukan tanpa batas. Suatu organisasi yang terbukti mengorganisasi suatu tindak kriminal haruslah bisa dibubarkan. Namun untuk melaksanakan pembubaran tersebut perlu dilakukan beberapa pembenahan terlebih dulu terhadap kerangka hukum yang ada.

UU Ormas perlu segera dicabut. Pilihan untuk membubarkan organisasi dengan mekanisme UU Ormas adalah pilihan buruk. Menggunakan UU Ormas untuk membubarkan organisasi tanpa proses peradilan seperti membangunkan macan tidur. Hari ini giliran mereka dibubarkan, esok-lusa bisa jadi kita.

RUU Perkumpulan perlu didorong untuk segera dibentuk. Dalam draf RUU Perkumpulan yang ada saat ini, pembubaran secara paksa hanya dimungkinkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan bisa diberi kewenangan melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama kepentingan umum. Perkumpulan yang dituntut bubar harus diberi kesempatan membela dirinya di muka pengadilan. Dengan pembubaran melalui proses peradilan, kesewenang-wenangan lebih bisa dihindari. Segala upaya pembubaran paksa harus didasarkan bukti dan argumentasi kuat yang dihadirkan di muka pengadilan.

Dengan segala kompleksitas hukum soal pembubaran ini, maka sebetulnya perintah SBY untuk membubarkan ormas perusuh bisa mengalihkan fokus dari masalah sesungguhnya. Masyarakat maupun aparat bisa sibuk berwacana soal teknis pembubaran yang problematik itu. Padahal masalah pokoknya ada pada ketegasan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan yang nyata-nyata hadir di hadapan kita semua. Tindakan tegas ini sama sekali tidak terkait dengan revisi UU Ormas maupun RUU Perkumpulan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, maupun yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum. Sering kali tindak kejahatan itu bahkan tampil gamblang ditayangkan di layar kaca, sehingga seharusnya tidak lagi ada alasan bagi kepolisian untuk tidak menindak tegas para pelaku.

Pembubaran tentu penting, namun organisasi itu isinya orang-orang. Tanpa ada tindakan tegas terhadap orang-orang yang terbukti melakukan ataupun memerintahkan tindak kejahatan, pembubaran organisasi bisa nyaris tak bermakna. Langkah pembubaran menjadi semakin absurd ketika kita lihat bahwa menurut UU-nya sendiri, ormas bukanlah suatu badan hukum. Ormas dalam prakteknya hanyalah suatu status terdaftar yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tepatnya oleh direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik. Status terdaftar ini tertuang dalam satu lembar kertas yang diberi nama surat keterangan terdaftar (SKT).

Karena itu, kita perlu cermat memahami bahwa ketika Presiden SBY berbicara tentang pembubaran ormas, sesungguhnya ia sedang bicara tentang selembar kertas yang disebut SKT itu. Selembar kertas yang bisa dicoba didaftarkan ulang, keesokan hari setelah ormas itu dibubarkan. Tentunya kita tak ingin Presiden hanya tegas di atas dan terhadap kertas. (Sumber: Koran Tempo, 2 Maret 2011)

Tentang penulis:
Eryanto Nugroho, direktur eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Ketika Hukum Menjadi Peristiwa Teatrikal

Oleh W Riawan Tjandra

Ungkapan salah satu pemimpin organisasi masyarakat untuk menggulingkan Presiden dapat dimaknai sebagai rencana makar yang dengan terang-terangan diucapkan di muka publik. Ungkapan itu bisa menjadi salah satu bukti hukum untuk melengkapi serentetan bukti lain, berupa tindak kekerasan yang diinisiasi oleh beberapa ormas yang lekat dengan perilaku kekerasan dan anarkisme dalam berbagai kasus sebelumnya, guna melangkah untuk memproses pembekuan izin kegiatan ormas tersebut. Beberapa ormas yang memperlihatkan perilaku anarkisme selama ini terkesan dibiarkan oleh negara tanpa tindakan berarti. Pidato Presiden untuk membubarkan sejumlah ormas anarkistis menjadi pertaruhan wibawa negara dan sekaligus tantangan bagi kedaulatan hukum untuk ditegakkan di negeri ini.

Di sisi lain, negara juga terlihat melakukan pembiaran atas terjadinya anarkisme penegakan hukum dalam berbagai kasus korupsi yang sepertinya tak berujung pangkal yang jelas. Hal itu sebenarnya justru menjadi bukti di ruang publik mengenai eksistensi dari kuasa mafia hukum yang bisa membuat hukum seakan tak berdaya, sehingga arena penegakan hukum bisa berubah menjadi ajang transaksi kepentingan. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, kuasa modal ekonomi melalui strategi penukaran (reconversion) bisa mendominasi kuasa administratif dalam penegakan hukum. Hukum hanya menjadi sebuah modal simbolis yang menyebabkan habitus berubah-ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang mengupayakan kompromi dengan kondisi material.

Gurita korupsi di negeri ini sudah telanjur menginfiltrasi wilayah trias politika, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga harapan bagi kemampuan tiga pilar penegakan hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan kejaksaan) untuk mampu menuntaskan agenda pemberantasan mafia hukum di negeri ini, dalam pandangan Plato, sudah menjadi sebuah hasrat yang diletakkan dalam thumos. Hasrat thumos adalah sebuah kemarahan/kejengkelan dan rasa muak rakyat terhadap praktek-praktek korupsi yang sudah mengakar di tiga ranah kekuasaan trias politika tersebut, dan tak jarang bersimbiosis secara mutualistis dengan perilaku pengusaha serta aktor politik nakal.

Dalam kacamata Plato, hasrat thumos berbeda dengan epithumia yang sifatnya irasional, seperti makan, minum, seks, dan uang. Hasrat thumos sifatnya rasional dan cenderung mengikuti pertimbangan-pertimbangan rasional (logistikon). Thumos bersifat rasional karena dibimbing oleh suatu pertimbangan-pertimbangan nalar yang mengarah pada upaya untuk mengembalikan suatu afirmasi, harga diri, dan rasa hormat. Kemuakan rakyat atas perilaku korup sebagai hasrat rasional dalam pandangan Plato seharusnya mampu menundukkan sikap dasar yang menjadi latar belakang perilaku korup, yaitu pemujaan naluri instingtif yang berlebihan.

Kasus Gayus, Century, joki napi Bojonegoro, dan sejenisnya merupakan konstanta yang bisa menjadi titik persimpangan untuk menjadi pintu masuk (entry point) dalam menuntaskan agenda pemberantasan mafia hukum. Atau justru menjadi titik balik yang dalam bahasa Umberto Eco menjadi tanda dusta dari logodrama pencitraan hukum. Bagaimana aparat penegak hukum yang sangat piawai dalam mengungkap jaringan teroris yang terstruktur dan tersembunyi secara rapi tapi kebobolan untuk sekian kalinya dengan penyamaran seorang Gayus, yang secara teatrikal berperan sebagai “Sony Laksono” dengan pola penyamaran yang itu-itu saja? Semiotika penegakan hukum dalam kondisi tersebut dalam pandangan Umberto Eco bisa dimaknai oleh publik telah menggunakan sebuah dusta (lie), meskipun pimpinan negeri ini rajin mewartakan negeri ini sebagai negara hukum.

Pemberantasan mafia hukum mustahil dilakukan oleh jaringan oknum yang menjadi bagian dari sindikasi mafia tersebut dan berlindung di balik institusi yang diwartakan sebagai institusi penegak hukum. Pimpinan negeri ini harus melakukan cara berhukum yang bersifat luar biasa (extraordinary), melakukan tindakan pemotongan jalur struktural yang sudah terinfeksi virus korupsi bahkan membentuk detasemen khusus antimafia hukum. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum di negeri ini hanya menjadi sebuah peristiwa teatrikal, karena citra yang menopengi ketiadaan realitas dalam banalitas hukum–yang hanya menjadi topeng dari kondisi yang sesungguhnya chaos. Bukankah anarkisme penegakan hukum telah mengundang praktek anarkisme yang sama di ranah sosial?. (Sumber: Koran Tempo, 1 Maret 2011)

Tentang penulis:
W Riawan Tjandra, direktur Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta

Menyoal Boikot Media

Oleh Sabam Leo Batubara

Di Istana Bogor, Senin (21/2/2011), Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengemukakan pernyataan kontroversial.

Menyikapi beberapa media yang dinilai menjelek-jelekkan pemerintah, Dipo mengatakan akan memerintahkan seluruh staf khusus presiden untuk tidak meladeni wawancara televisi karena hanya membuat laris televisi tersebut. Juga akan memberi seluruh sekjen dan humas kementerian instruksi untuk memboikot iklan media nasional yang kritis terhadap pemerintah. Bagaimana seharusnya menyikapi media kritis? Dibredelkah, dikriminalkankah, atau diboikot?

Di era Orde Lama dan Orde Baru media yang kritis atau memberitakan kejelekan pemerintah terancam terkena sanksi berat. Ratusan penerbitan pers yang pemberitaannya berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak diboikot, tetapi dibredel, dan puluhan wartawannya dipidana penjara.

Ketika itu Gubernur DKI Jakarta 1965-1976 menempuh kebijakan lain. Dia justru memerlukan kritik pers, termasuk berita-berita negatif tentang penyelenggaraan pemerintahannya. Ali Sadikin menggunakan kritik dan berita negatif sebagai masukan untuk perbaikan dan penyesuaian langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Dia tercatat tak pernah mengancam memboikot media kritis.

Bolehkah media diboikot? Beberapa tahun lalu artis terkenal AS, Madonna, meluncurkan video klip lagu baru dan tampil berpakaian bikini. Di bagian belakang dan depan terpampang gambar salib. Umat Kristen dan Katolik menilai itu menghina agama mereka. Di AS menghina agama tak melanggar UU. Kemudian para pendeta dan pastor di mimbar-mimbar gereja mengajak umat memboikot tidak membeli produk artis tersebut.

Karena kampanye pemboikotan berdampak merugikan penjualan video klip, Madonna menghentikan ulahnya. Pemboikotan dianggap sebagai hak konstitusional penganut agama itu.

Lima tahun lalu edisi pertama Playboy Indonesia beredar. Menyikapi pengaduan publik Dewan Pers mengeluarkan pernyataan penilaian, media itu adalah produk pers dan berhak terbit berdasarkan UU No 40/1999 tentang pers. Memenuhi undangan Majelis Ulama Indonesia Alamudi, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers dan saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pers waktu itu menjelaskan media ini berkategori media cetak khusus dewasa.

Bertentangan dengan UU

Saya juga menyatakan, kalangan yang menilai media itu sebagai tak layak dibaca berhak mengeluarkan seruan kepada anggotanya untuk memboikot media itu. Sementara membredel atau mengkriminalkan media bertentangan dengan konsep UU Pers, yang berparadigma demokrasi.

Pernyataan atau kebijakan pejabat pemerintah untuk memboikot media tertentu—sementara belum jelas apakah media itu melanggar UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran atau tidak— menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, pembuatan penilaian, keputusan, kesimpulan perlu ketersediaan fakta yang cukup dan benar serta penalaran yang benar. Pejabat yang tidak mengetahui kelemahan instansinya berpotensi keliru dalam merumuskan cara bertindak. Kedua, Alvin Toffler dalam The Third Wave menyatakan, saat ini era peradaban gelombang ketiga, atau era informasi. Berdasarkan pendapat itu berlaku dalil, ”Siapa memiliki informasi lengkap akan memenangkan pelaksanaan tugas pokoknya”. Media massa adalah pemasok informasi. Boikot media berdampak ketidaktahuan atas informasi tertentu.

Ketiga, berdasarkan Pasal 6 Huruf a UU Pers, pers nasional melaksanakan peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jika staf khusus presiden dilarang memasok informasi ke media tertentu, masyarakat khalayak pengguna media tersebut kehilangan haknya.

Keempat, tak lama setelah dilantik menjadi presiden RI, yakni pada 25 Januari 2005, SBY dalam pertemuannya dengan Dewan Pers menggariskan kebijakannya: ”Penyelesaian masalah berita pers ditempuh pertama, dengan hak jawab; kedua, bila masih dispute, diselesaikan ke Dewan Pers; ketiga, bila masih dispute, penyelesaian dengan jalur hukum tidak ditabukan, sepanjang fair, terbuka dan akuntabel”. Sebagai pembantu SBY, sepatutnya Dipo memberikan teladan kepada bangsa untuk mengadukan media bermasalah sesegera mungkin ke Dewan Pers dan KPI. (Sumber: Kompas, 28 Februari 2011).

Tentang penulis:

Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers 2007-Februari 2010

 

Dampak Pembiaran Medik di Rumah Sakit (Bagian II)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 24 Februari 2011. Bagian II, edisi Kamis 3 Maret 2011.


III. DAMPAK PEMBIARAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Pembiaran medik secara umum belum di kenal secara luas di kalangan masyarakat baik itu profesi hukum, pembiaran medik merupakan salah satu tindakan kedokteran dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar prosedur yang berlaku, adapun dapat dikatakan pembiaran medik adalah suatu tindakan dokter tidak sungguh-sungguh atau tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan berbagai alasan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan.

Pembiaran medik ini sering kali terjadi di rumah sakit terlebih khusus bagi masyarakat atau pasien miskin dengan alasan harus memenuhi beberapa syarat administrasi, pembiaran medik juga sering terjadi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau Unit Gawat Darurat (UGD) setiap pasien yang masuk ke unit tersebut seringkali tidak diberikan pelayanan yang memadai sehingga dapat terjadi pembiaran, dalam hal tersebut, dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di unit tersebut harus bertanggung jawab, dalam pertanggung jawab tersebut juga tidak lepas dari peran rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan seharusnya mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan sehingga tidak berdampak pada tuntutan hukum, derajat kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan yang secara prima akan menghasilkan suatu yang lebih baik. Hukum kesehatan dapat berperan sebagai bagian untuk memberikan dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan itu sendiri karena antara dokter dan pasien atau rumah sakit sama-sama mempunyai kepentingan yang sama diantaranya adalah menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dimana dokter dan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang prima dan mendapat fee dari pelayanan tersebut sedangkan pasien mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari yang dia derita.

Pembiaran medik secara umum akan berdampak pada kondisi pasien secara fisik yaitu dengan mengakibatkan kematian dan kecacatan, dampak ini juga akan berakibat hubungan antara pasien, rumah sakit dan dokter akan terganggu, karena pasien merasa tidak puas akan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit, dampak lain yang berakibat hukum adalah dengan dituntutnya rumah sakit dan dokter yang melakukan pembiaran medik sesuai dengan perundangan yang berlaku.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIARAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Rumah sakit adalah badan usaha non profit, lembaga usaha yang berpijak pada moral etika, badan usaha yang berdasarkan dan bersumber pada Hak Asasi Manusia. Rumah sakit adalah lembaga sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan dengan pertimbangan moral perikemanusiaan untuk kesejahteraan bersama. Terjadinya sengketa medik yang berupa dugaa malpratik kedokteran terhadap tenaga kesehatan antara lain , bergesernya nilai tujuan pendirian rumah sakit sebagai lembaga moral untuk pelayanan kesehatan yang berdasarkan pelayanan untuk hak asasi manusia yang bertujuan kesejahteraan masyarakat (social welfare) ke arah orientasi bisnis (profit oriented).

Rumah sakit tidak lagi mempertimbangkan pelayanan moral, pelayanan etika yang bersumber pada hak asasi manusia untuk sehat yang berujung pada kesejahteraan sebagai tujuan dasar pelayanan kesehatan rumah sakit, akan tetapi sudah mengarah pada layanan yang business oriented semata. Rumah sakit dikelola layaknya perusahaan bisnis yang dituntut selalu harus profit.

Malpraktik medis terjadi berawal dari adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien dan rumah sakit, hubungan tersebut dapat berjalan baik apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya. Namun demikian, tidak semua hubungan hukum dalamn perjanjian terapeutik dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masing-masing pihak, yaitu dokter, pasien dan rumah sakit.

Malpraktik berasal dari terjemahan bahasa Inggris malpractice yang berarti praktik yang tidak benar atau adanya kesalahan dalam berpraktik. secara umum malpraktik adalah suatu tindakan medis yang tidak benar atau tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dalam hal pembiaran medik oleh penulis tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan malpraktik karena dalam hal tersebut tidak masuk dalam dalil-dalil malpraktik, karena dalam pembiaran medik tenaga kesehatan tidak melakukan suatu tindakan medik kepada pasien.

Perkembangan baru hukum kesehatan ini, cenderung menggunakan dalil hukum “moralisasi dalam hukum, legalisasi dalam moral”, yaitu keberlakuan dari elaborasi norma moral dan norma hukum untuk pelayanan kesehatan yang mengandung norma ekseptional bagi ”providers” maupun “receivers health care” yang sinkron dengan pelayanan kesehatan yang bersifat universal.

Pelayanan sudah menjadi bagian yang rutin dalam tugas penyelenggaran pelayanan kesehatan. namun rutinitas ini justru seringkali menjadi jebakan pahit bagi pasien. Kualitasnya justru tidak meningkat tetapi menurun, karena aspek rutin dan bosan. Oleh karena itu peraturan standar yang berlaku di rumah sakit dapat juga di mengerti oleh pasien, sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan kesehatan kepada pasiendapat ikut meningkatkan. Pelayanan yang tidak benar akan membawa dampak membahayakan kepada pasien.

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan yang merupakan pihak yang lemah seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan advokasi sewajarnya, baik dari pihak rumah sakit ataupun penegak hukum itu sendiri. Berbagai kesulitan sering muncul, karena jaringan mafia kesehatan yang kuat menguasai seluruh aspek pembuktian dan pengakuan hukum. Kesulitan pasien secara umum dalam memperoleh advokasi adalah sulitnya mencari alat bukti, sulitnya menembus kebisuan para saksi ahli dan sulitnya mekanisme pengadilan. Untuk itu pasien terancam tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Kasus pembiaran medik yang berdampak pada kecacatan atau kematian kepada pasien menimbulkan dampak hukum yang sangat besar, namun begitu karena ketidaktahuan atau kurang pahamnya pasien dalam sistem pelayanan kesehatan menjadi suatu hal yang biasa saja. Dalam sistem hukum Indonesia pembiaran medik secara umum belum tercantum secara jelas namun dalam hal yang demikian dapat diasumsikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada misalnya :

1. KUHPerdata

Dalam pasal 1366 KUHPerdata, bahwa setia orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabakan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam asumsi pasal tersebut kelalaian adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tentunya merupakan tanggung jawabnya, jika terjadi pembiaran medik bahwa karena hal-hal yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengabaikan pasien dengan alasan tertentu misalnya karena tidak ada biaya, atau penjaminnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kecacatan dan kematian bagi pasien, maka tenaga kesehatan dapat di gugatan perdata dalam hal kelalaian dari tugas dan tanggung jawabannya yang seharusnya dikerjakan.

2. KUHP

Pasal 304 KUHP, Sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Dalam hal demikian, tenaga kesehatan dengan sengaja membiarkan pasien yang masuk di rumah sakit dan membutuhkan perawatan namun dengan kelalaiannya membiarkan pasien sehingga pasien mengalami kecacatan dan atau kematian, maka tenaga kesehatan tersebut dapat di tuntut melakukan suatu tindakan kejahatan pidana, berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang pidana, antara lain apakah tindakan, atau perbuatan dan sebab-akibat yang terjadi tersebut memenuhi kualifikasi suatu kejahatan atau tidak. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat dijadikan perkara pidana yang artinya bahwa ada korban yang terancam atau dibahayakan jiwanya dan apakah kejadian tersebut murni karena faktor manusia dan bukan alam.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam ketentuan pidana tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana kesehatan dalam Pasal 190 menyebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 (ayat 2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,-. Dalam hal pasal ini dengan secara tegas hanya mengatur tentang ketentuan pidana yang terjadi di unit gawat darurat tetapi tidak dengan pasien umum yang berada di rumah sakit, untuk pembiaran medik ini bisa terjadi pada unit gawat darurat ataupun untuk pelayanan umum karena pembiaran medik terjadi pada pasien yang kurang mampu.

Penjelasan diatas sedikit banyak telah mengulas tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyebabkan banyak kejadian yang bertentangan dengan standar prosedur pelayanan kesehatan yang berdampak pada penututan atau gugatan hukum, maka diwajibkan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan Yang telah ditetapkan di rumah sakit.

V. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa medik dalam hal pembiaran medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat di selesaikan dengan beberapa penuntutan baik secara pidana maupun secara perdata namun dalam perjalanan perkembangan hukum kesehatan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa medik dapat diselesaikan melalui mediasi medis, atau kalau memang harus diselesaikan di tingkat pengadilan maka sangat dibutuhkan suatu pengadilan khusus kesehatan yang bersifat ad hoc tanpa ada campur tangan peradilan umum dari penegak hukum umum. Sedangkan untuk penentuan hakim dalam pengadilan khusus ini haruslah para sarjana hukum yang memahami secara khusus mengetahui tentang seluk-beluk hukum kesehatan.

VI. REFERENSI

  • Dewi, Alexandra Indriyanti, 2008., Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
  • _________, 2008., Mafia Kesehatan, Pinus Publisher, Yogyakarta.
  • Jayanti, Nusye KI, 2009., Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
  • Nasution, Bahder Johan, 2005., Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.
  • Ohoiwutun, Y. A. Triana, 2008., Bunga Rampai Hukum Kedokteran “Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran, Banyumedia, Malang.
  • Wilardjo, Liek, 2009., Bioetika : Mengurung Minotaurus di dalam Labirin, Pustaka Pelajar & Percik, Yogyakarta dan Salatiga.
  • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

 

Tentang penulis:
Ronny Junaidy Kasalang SH., dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, sedang studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Konsentrasi Hukum Kesehatan. Kontak person 085256856810/085291868898. Email: ynnor_jr78@yahoo.co.id

Organisasi Kekerasan dan Teror Rahim

Oleh Neng Dara Affiah

Dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, saya berkata kepada adik saya, Nong Darol Mahmada, bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendengar nama salah satu organisasi massa (ormas) yang selalu melakukan tindakan kekerasan atas nama agama di mana-mana. Setiap mendengar nama organisasi ini, rahim saya melilit kesakitan dan lambung saya mual seperti ada tusukan yang memuncratkan energi negatif yang membuat saya limbung. Apalagi bila menyaksikan pelbagai keberingasan mereka di lapangan melalui televisi. Ekspresi mereka penuh dengan sorot mata kemarahan, kebencian, bahkan ketika mereka menyatroni rumah-rumah yang garis keislamannya tidak sehaluan dengan mereka, mereka meneriakkan kata-kata Allahu Akbar seraya melakukan kekerasan seksual kepada perempuan penghuni rumah dengan cara yang sangat beringas.

Ada banyak dugaan yang dilabelkan kepada ormas ini, misalnya mereka bisa bertahan sampai sekarang karena di belakangnya ada orang kuat yang melindungi mereka. Buat saya, dugaan itu tidak saya hiraukan, karena saya tidak dapat membuktikannya. Jika pun itu benar, itu juga bukan urusan saya. Yang saya hirau adalah mereka meneriakkan Allahu Akbar, sebuah lafaz yang mengagungkan nama Allah untuk menunjukkan kebesaran-Nya, tapi buat mereka lafaz tersebut untuk mengekspresikan perilaku barbar dengan merusak tempat-tempat tertentu dan rumah-rumah yang dianggap berbeda dengan mereka. Selain itu, atas nama membantu para aparat penegak hukum, dalam bulan-bulan suci, seperti bulan Ramadan, mereka merazia tempat-tempat yang mereka anggap maksiat sebagai wujud yang mereka sebut tindakan amar makruf nahi mungkar (berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Pertanyaan yang dapat diajukan, apakah diri mereka cukup ma’ruf atau suci sehingga mereka perlu mengajak orang lain dengan cara brutal? Dalam ajaran Islam, seorang yang benar-benar suci tidak akan pernah merasa dirinya suci sebagai wujud dari kerendahhatian bahwa yang suci itu hanyalah milik Allah, dan karena itu umat Islam dianjurkan untuk mengucapkan “Subhanallah” untuk menegaskan bahwa kesucian itu hanya milik-Nya semata. Bahkan Abu Ali al-Hasan ibnu Hani al-Hakami, seorang sufi besar dan penyair Islam termasyhur yang kesuciannya diakui oleh para wali (orang suci) dalam dunia tasawuf pada masa Harun al-Rasyid (786-809 H), membuat syair yang disenandungkan oleh Abu Nawas: Ilaahi lastu lilfirdausi ahla, wala aqwa alannaril jahimi, fahabli taubatan waghfir dzunubi, fainnaka ghafirudz- dzanbil ‘adzim (Ya Allah, tidak layak hamba-Mu ini masuk ke dalam surga-Mu, tetapi hamba tiada kuat menerima siksa neraka-Mu. Maka kami mohon tobat dan mohon ampun atas dosaku).

Dalam kaitan dengan ini, hal paling mungkin yang bisa dilakukan terhadap orang-orang yang mengabaikan ajaran Tuhan adalah mengajak mereka pada kebaikan, itu pun jika mereka mau. Jika mereka menolaknya, itu juga bergantung pada pilihan mereka dan kita tidak dapat memaksanya: faman sya`a fal yu`min waman sya`a falyakfur (S. Al Kahf, 29): barangsiapa yang hendak beriman, berimanlah; dan barangsiapa yang ingkar (kafir) juga diberi kebebasan. Demikian kata Al-Quran sebagai wujud kemerdekaan kepada umat manusia, karena merekalah yang akan menanggung untung dan ruginya.

Sepanjang ingatan saya, ormas ini muncul ketika Indonesia memasuki era reformasi (1998). Para preman berjubah ini, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, tampak sering membantu aparat penegak hukum dalam merespons pelbagai kekacauan yang sering kali terjadi pada saat itu. Perkembangan lebih lanjut, mereka seperti percaya diri bertindak seolah-olah aparat penegak hukum.

Hal yang saya sayangkan juga, pasukan ormas ini menggunakan baju koko atau berjubah putih dan bersorban. Dalam tradisi NU, pakaian sejenis ini tidak sembarang orang yang memakainya. Hanya orang-orang yang mencerminkan kekokohan pengetahuan agama Islam dan etika yang baik serta menjadi panutan masyarakat yang biasa memakainya.

Dalam sejarah Islam di Indonesia, sejumlah pemuka agama yang menggunakan pakaian sejenis ini misalnya KH Hasyim Asy’arie, pendiri NU; KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; KH Agung Abdurrahman, pendiri Mathlaul Anwar di Banten, dan sejumlah ulama penerusnya–yang saat saya masih kecil–tampak penuh keagungan sebagai seorang ulama jika kita bersilaturahmi dengan mereka; mereka berbicara sangat pelan dan hati-hati. Petuah mereka adalah mutiara dan jauh dari mengumbar pernyataan-pernyataan yang membingungkan umat dan teriakan-teriakan yang membuat pendengarnya ketakutan.

Untuk soal pakaian sejenis ini, Buya Hamka dalam novelnya, Di Bawah Lindungan Ka’bah, melakukan desakralisasi terhadap pakaian jenis ini dengan melakukan pembaruan bahwa keagungan seseorang bukan dari pakaian, melainkan sejauh mana perilaku mereka dihiasi oleh akhlak yang baik dan kedalaman ilmu pengetahuannya. Karena itu, bagi Buya Hamka, seorang pemuka agama pun boleh memakai celana pantalon dan topi daripada memakai jubah dan sorban tapi perilakunya seperti preman dan bromocorah.

Mungkin kelompok ormas ini berniat memerangi kemaksiatan sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi hal yang mesti diketahui oleh mereka adalah meskipun Indonesia ini mayoritas beragama Islam, tapi yang taat mengikuti ajarannya juga minoritas. Gus Dur pernah mengatakan kepada saya bahwa diperkirakan hanya 30 persen orang-orang Islam yang taat mengikuti ajarannya. Selebihnya adalah orang-orang yang berislam secara keturunan alias Islam KTP; salatnya belang-belang untuk tidak mengatakan hanya dua kali dalam setahun, yakni salat Idul Fitri dan Idul Adha saja, tidak bisa baca Al-Quran dan tidak berpuasa, meskipun belakangan ini tampak ada gairah baru dari kalangan muslim perkotaan yang menjalankan ketaatan kepada agamanya. Tetapi hal itu tidak apa, sepanjang mereka tidak bertindak onar dan mengganggu ketenteraman terhadap orang lain. Lagi pula jangan berharap dunia ini bersih dari kemaksiatan di mana orang-orang di dalamnya berbuat baik seluruhnya. Justru kesempurnaan dunia ini adalah ketika kita menyaksikan manusia-manusia dan isinya dalam ketidaksempurnaannya.

Hal yang juga saya sedihkan adalah tidak ada lagi ulama di negeri ini yang memiliki pengaruh atau wibawa untuk menghentikan tindakan keonaran mereka. Apakah karena para ulama tersebut mendukung gerakan yang mereka lakukan atau mereka sudah tidak peduli lagi pada akibat yang ditimbulkannya? Boleh jadi pula kelompok ormas ini juga sudah enggan mendengar wejangan para ulama yang saat ini agaknya tidak lagi menjadi tempat berlabuh umat, karena hanya dikenal melalui kemilau sorotan media yang sangat tipis bedanya dengan para pemain sinetron dan para politikus di Senayan.

Yang lebih memilukan lagi adalah sikap pemerintah terhadap kelompok ormas ini. Mereka tampak seperti tidak memiliki taring atau kekuatan dalam menghadapi orang-orang ini. Ibarat gajah yang ketakutan menghadapi kura-kura. Padahal, sejauh yang saya dengar, mereka adalah kelompok minoritas yang secara sumber daya dan sumber dana lemah. Artinya, mereka bukan kelompok terpelajar yang mengandalkan cara kerjanya dengan otak, melainkan hanya dengan otot. Seorang teman bahkan pernah bilang bahwa mereka adalah kelompok pengangguran yang dimobilisasi dan dibayar, terkadang juga tidak tahu sesungguhnya apa yang mereka lakukan. Hanya teriakan dan pentungan, itulah modal mereka.

Jika pemerintah saja tidak berani menghalau pelbagai tindak tanduk mereka yang merugikan banyak pihak, lantas pemerintah kita ini beraninya kepada siapa? Berbusa-busa apa pun bicara soal penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas keamanan negara, jika hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah lebih cepat tapi tidak dilakukan, lantas apa yang mereka lakukan?

Soal ini, atas nama pribadi, kepada siapa saya harus bertumpu mendambakan rasa aman untuk tidak terganggu oleh kelompok ormas ini agar rahim saya, dan mungkin juga rahim sejumlah perempuan tempat bereproduksinya kelanjutan umat manusia, tidak lagi merasa terteror dan mengalami kesakitan? Wallahualam. (Sumber: Koran Tempo, 2 Maret 2011)

Tentang penulis:
Neng Dara Affiah, salah satu anggota Komisioner Komnas Perenpuan dan pengurus PP Fatayat NU, tulisan ini pendapat pribadiI



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,951 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031