Arsip untuk Februari, 2011

Filsafat Hukum dalam Kajian Aspek Ontologi, Epistomologi dan Aksiologi (Bagian I)

Oleh Hasan Madilis

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Senin 28 Februari 2011. Bagian II, edisi Senin 7 Maret 2011.


Prawacana: Plato pernah berkata,” Kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filsuf menjadi raja, dan raja-raja menjadi filsuf”

Demikian pula hadist Nabi Muhammad SWS bahwa “…..Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara agar kalian tidak sesat dunia dan akhirat,… (Kitabullah Al-Qur’an wa sunatulrasul)”

1. Pemikiran Filsafat

Muara ilmu pengetahuan adalah filsafat ilmu (sciences of mother), demikian pula dalam ilmu hukum, bahwa ilmu hukum tidak dapat melepaskan diri dari ketiga kodrati besar yakni logika, etika dan estetika. Filsafat terhadap objek matrilnya; logika, etika dan estetika, yaitu akal untuk logika, budi untuk etika dan rasa untuk estetika. Socrates pernah berkata ; bahwa tugas filsafat bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, melaikan mempersoalkan jawaban yang diberikan. Karenanya, penjelasan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakekat), aksiologis (ajaran tentang nilai), ajaran epistimologis (ajaran tentang pengetahuan) serta ajaran teologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan.

Sebelum kita masuk dalam cangkupan filsafat hukum dan objek materiil filsafat hukum, telah dikatakan bahwa setiap objek matriil dari suatu disiplin ilmu pengetahuan bisa saja sama dengan objek matriil ilmu pengetahuan lain, sehingga pokok bahasannya saling bertumpang-tindih (covergency). Oleh karenanya terhadap filsafat hukum; ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, disamping yang lainnya, sama-sama membahas hukum sebagai objek matrilnya juga selalu bertumpang tindih oleh sebab itu disebut juga sebagai ilmu-ilmu hukum. Berkenaan dengan itu, Satjipto Rahadjo (1982 : 321) memberikan penjelasan tentang pengertian filsafat hukum terhadap objeknya yakni ; filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Gustav Radbruch (1952) merumuskannya dengan sederhana, yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan Langemeyer (1948) menyatakan pembahasan secara filosofis tentang hukum. Dengan demikian pengertian filsafat hukum pada tataran ontologi, epistimologi dan aksiologi, bahwa filsafat hukum bertujuan untuk mempelajari bagaimana filsafat digunakan untuk menemukan hukum secara hakiki.

2. Ontologi Filsafat Hukum

Sebelum kita masuk pada cangkupan dan kajian aspek ontologi filsafat hukum, maka kita perlu meletakan fungsi ontologi. Ajaran ontologi dalam filsafat ilmu, tidak membatasi jangkauannya hanya pada suatu wujud tertentu. Penelusuran ontologi mengkaji apa yang merupakan keseluruhan yang ada secara objektif ditangkap oleh panca indra, yaitu pada taraf metafisika akan mengkaji dan membicarakan problem watak yang sangat mendasar dari benda atau realitas yang ada dibelakang pengalaman yang langsung secara koperhensif, oleh karena itu, ontologi akan mencari dan mengkaji serta membicarakan watak realitas tertinggi (hakekat) atau wujud (being). Noeng Muhajir berpandangan bahwa objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada sesuatu perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa titik tolak kajian ontologi dalam filsafat ilmu akan mempersoalkan; apa objeknya, bagaimana hakekat dari keberadaan (wujud) objek tersebut, serta bagaimana perhubungan objeknya terhadap jangkauan penalaran (pikiran) dan deteksi panca indara manusia.

Aspek Ontologi Filsafat Hukum, berusaha untuk menemukan objeknya, bagaiman kita dapat memahami wujud hukum yang sesungguhnya (makna tertinggi), sementara kita hanya mempersoalkan bahwa hukum harus “begini” dan hukum harus “begitu”, tanpa melihat apa sesungguhnya dari objek hukum itu sendiri. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Demikian pula menurut Abdul Ghafur Anshori bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut sebagai hakikat. Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka permasalahan dan pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain berkisar pada apa yang telah diuraikan diatas, seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang mentati hukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah filsafat hukum yang ramai dibicarakan saat ini oleh sebahagian orang disebut sebagai masalah filsafat hukum kontemporer meskipun itu belum tentu benar, oleh karena masalah tersebut jauh sejak dulu telah diperbincangkan…. Para filsuf terdahulu menjadikan tujuan hukum sebagai objek dalam kajian filsafat hukum. Objek pembahasan filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum, melainkan masalah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul didalam masyarakat yang memerluka suatu pemecahan, karena perkembangan filsafat hukum saat ini bukan lagi filsafat hukum para fisuf zaman yunani dan romawi. Pemikiran filsafat hukum selalu berupaya dinamis menembus permsalahan yang bersinggungan hukum, dan secara terus menerus mencari jawaban debalik apa yang telah tertuntaskan (ultimate). Pandangan fisafat hukum juga tidak secara langsung mempersoalkan hukum positif sebagai objek yang inti. Adalah Gustav Radbruch dengan tesis “Tiga Nilai Dasar Hukum”, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian Hukum Oleh karena filsafat hukum secara ontologi bekerja diluar jangkauan yang mengikat. Ontologi filsafat hukum, pada prinsipntnya tidak hanya melihat hukum sebagai objeknya melainkan segala pola perilaku manusia, dasar dimana timbal balik hak dan kewajiban (manusia) berperan, serta hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya yang berkemungkinan bersentuhan (perlindungan) dengan kewajiban negara, pemerintah dan masyarakat. Menurut hemat kami, bahwa yang dimaksudkan dengan objek filsafat hukum yaitu, hak dan kewajiban, keadilan, perlindungan/pencegahan.

Tentang penulis:
Hasan Madilis SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, sedang kuliah S2 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan konsentrasi istem Peradilan Pidana. Email : hasanmadilis78@yahoo.com. Kontak person: 085310321318

Iklan

Hendak ke Mana Dipo Berjalan?

Oleh S Sinansari Ecip

Pers adalah lampu sorot – Walter Lippman.

Media massa sangat penting. Kudeta G-30-S segera menguasai RRI pada 1 Oktober 1965. Pengumuman mereka disiarkan RRI, media yang waktu itu paling luas lingkup siarannya. Koran hanya sedikit, dan TVRI baru bersiaran sederhana untuk Jakarta dan sekitarnya. Malam harinya, RRI direbut oleh RPKAD atas perintah Pangkostrad Soeharto. Semua koran tidak boleh terbit kecuali Harian Angkatan Bersenjata dan Harian Berita Yudha, milik tentara. Berbagai informasi rezim baru disalurkan melalui RRI dan kedua koran itu.

Pada perkembangannya, pemerintah masih sangat memandang penting media. Karena itu, media harus dikuasai agar menjadi kepanjangan tangan mereka atau setidaknya diarahkan. Sistem politik waktu itu mengarah pada kekuasaan yang terpusatkan kepada pemerintah. Media harus berizin. Jika media melakukan kesalahan pemberitaan, izinnya dapat dibatalkan. Undang-Undang Pers No. 11/1966 (kemudian diubah) adalah pilar pertama yang sangat penting pada awal Orde Baru. Hampir-hampir semua media dalam kekuasaan pemerintah. Hanya ada beberapa media kritis, yang jatuh-bangun diawasi dan dihalangi pemerintah.

Reformasi demokrasi

UU Pers No. 40/1999 adalah pilar pertama demokrasi produk reformasi. Media cetak (pers) tidak memerlukan izin (media penyiaran perlu izin karena frekuensi radio milik publik yang terbatas). Sensor tidak boleh. Dalam undang-undang yang lama, tercantum sensor tidak boleh, tapi dalam praktek dilakukan. Mengenai isi media/pers, mutlak pihak luar tidak boleh menyentuhnya, apalagi menyensor.

Dalam kaitan dengan tatanan demokrasi, diharapkan media yang demokratis lebih dominan. Meski media independen dominan, masih diberi kesempatan hidup media yang partisan, yang kental dengan kepentingan kelompoknya. Media yang independen menjadi mayoritas, bagian dari proses demokratisasi. Media mayoritas ini milik masyarakat. Media milik pemerintah atau milik parpol yang berkuasa tetap mempunyai hak hidup, tapi masyarakat pandai lebih memilih media yang netral alias independen. Media netral bebas dari kepentingan kekuasaan pemerintah. Media yang tidak independen jelas padat dengan kepentingan, bahkan tidak jarang menjadi corong kekuasaan pemerintah.

Tentu dapat dimengerti jika sering pemerintah galau menghadapi media independen tersebut. Kata-kata tajam acap muncul, membuat telinga pemerintah merah. Data buruk ditampilkan, tapi pemerintah menganggap itu berita yang tidak faktual. Dari sisi kekuasaan, masuk akal mereka ingin membuat perimbangan, jangan berat sebelah, beratnya terlalu banyak pada masyarakat.

Berbahaya

Itulah pola pikir yang dapat ditangkap dari arah gerak beberapa oknum kekuasaan. Wakil Presiden Boediono ingin pemberitaan jadi berimbang dengan memaksimalkan kerja sama dan peran kantor berita Antara, TVRI, dan RRI. Tampaknya yang mendapat “tugas” pelaksanaan keinginan Wapres itu adalah Sekretariat Kabinet, karena jelas tidak mungkin itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika itu dilakukan oleh Kominfo, terlalu tampak kemauan pemerintah dan itu nyata bertentangan dengan reformasi serta membahayakan demokrasi.

Pemerintah lupa, TVRI dan RRI bukan lagi kepanjangan tangan pemerintah seperti pada masa Orba. Betul pembiayaannya diberi oleh negara (bukan pemerintah!), tapi untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pemerintah. Menurut UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, TVRI dan RRI adalah lembaga penyiaran publik, yang isi siarannya untuk kepentingan publik.

Dipo Alam, sekretaris kabinet, menyebut tiga media (koran Media Indonesia, Metro TV, dan TV One) menjelek-jelekkan pemerintah dan menyebar kebencian. Tindak lanjutnya, dia ingin ketiga media itu tidak diberi iklan pemerintah, dan narasumber pemerintah tidak boleh memberikan informasi kepada mereka. Apakah bila ada fakta yang jelek dari pemerintah tidak boleh ditampilkan? Itu bagian dari kritik yang menjadi fungsi penting pers/media dan diakui oleh UU Pers, seperti juga makna perumpamaan wartawan dan ahli komunikasi Lippman di atas.

Ketua dewan mahasiswa

Karena dulu Dipo Alam Ketua Dewan Mahasiswa UI, dapat dimengerti jika ia tampil ngotot. Dia bekas demonstran pada masa Orba. Koran Media Indonesia dan Metro TV mengajukan somasi: agar Dipo meminta maaf. Jika tidak, akan diproses ke pengadilan. Dia akan menghadapi media tersebut. Semangat demonstran patut dipujikan jika yang diperjuangkan benar.

Kedua jenis larangan Dipo cukup berat implikasinya. Larangan untuk narasumber pemerintah berarti menghambat arus informasi yang menjadi hak setiap orang (publik). Jika itu benar terjadi, yang terlanggar adalah Pasal 28F UUD. Bunyinya, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal ini antara lain diturunkan ke UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Di dalamnya ada ancaman-ancaman hukuman pidana.

Pelarangan pemberian iklan adalah cara-cara lama yang a-demokrasi. Itu sama dengan larangan oleh bupati agar pemda tidak berlangganan koran, karena kebijakan pemerintahnya sering dikritik pers itu.

Jalan yang benar

Manakala siapa pun merasa dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan media, gunakanlah hak jawab. Mekanisme ini tersedia dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalisme. Pihak-pihak yang memahami jalan yang benar akan memilih saluran ini. Kita ingin lihat, jalan apa yang akan dipilih Dipo Alam dalam menghadapi somasi.

Sebetulnya tersedia juga mekanisme kuno yang sederhana di masyarakat purba. Bila kita tidak suka media, tidak perlu membacanya, tidak berlangganan koran itu, campakkan ke keranjang sampah. Pindahkan saluran TV yang Anda tonton, tidak hanya ke Metro TV atau TV One. Itu hak dasar khalayak dalam berhadapan dengan media. Tapi mari kita hargai pilihan yang arif. Media/pers, kata Lippman, adalah lampu sorot. Dia menerangi informasi sekaligus menyikapinya dengan kritis. (Sumber: Kompas, 25 Februari 2011)

Tentang penulis:

S Sinansari Ecip, mantan wartawan

 

Tobat Korupsi, Tobat Melarat

Oleh Musyafak Timur Banua

Kemiskinan yang menjerat rakyat Indonesia terasa semakin berlarat-larat. Barangkali rakyat kecil sudah terlalu bosan pada kemelaratan.

Sekian lama menerima ke¬nyataan hidup dalam tekanan ekonomi lama-lama rasa muak itu meruyak, tak bisa dielakkan. Barangkali pula, sebenarnya sudah sekian lama rakyat di negeri ini ingin sekali tobat melarat.

Ya, tobat melarat! Harapan untuk lepas dari situasi kemiskinan ekonomi yang tumbuh subur dan semakin menjalar hingga bersulur-sulur di ruang-ruang sosial. Apa mau dikata, kemiskinan telah menjadi momok yang mem¬buat rakyat kecil merasa kapok.

Tobat melarat menjadi semacam lompatan menuju kehidupan yang sejahtera. Menjadi landasan pikir dan laku untuk bebas dari keka¬ng¬an hidup bernama kemelaratan itu.

Namun, siapa yang bisa mengabulkan tobat melarat itu? Berharap pada pemerintah rasanya muskil, bahkan mendekati mustahil. Faktanya, justru para pemegang kekuasaan itulah yang kini merongrong negara dari dalam. Ibarat rumah kayu, negara ini dirongrong oleh pengemban amanat yang menjelma rayap-rayap. Kerakusan itu tidak akan selesai kecuali rumah itu ambruk.

Korupsi sudah berlarut-larut mengkhianati kontrak-kontrak kehidupan berbangsa yang dirumuskan oleh foun¬ding fathers. Pancasila dan UUD 1945 sekadar dijadikan legitimasi untuk menjalankan retorika politik yang kamuflatif. Pada akhirnya politik, juga hukum, hanya menjadi modal bagi para pemegang kekuasaan untuk mengeruk keuntungan dari negara. Padahal negara ini berdiri di atas nisan ratusan ribu pahlawan yang telah berkorban darah dan nyawa demi kemerdekaan.

Kebangkrutan Negara

Ahmad Tohari dengan apik melukiskan keinginan manusia untuk tobat melarat di dalam novelnya, Orang-orang Proyek (2002). Dikisahkan, Insinyur Dalkijo begitu benci pada kemiskinan. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga petani miskin. Kemiskinan yang tidak mengenakkan membuatnya dendam pada kemiskinan. Karenanya ia bersepakat untuk melakukan tobat melarat.

Celakanya, tobat melarat itu dilakukannya dengan cara-cara kotor. Sebagai pemborong yang kerap melaksanakan proyek-proyek pembangunan peme¬rintah, Insinyur Dalkijo menyadap sebagian dana anggaran proyek untuk kepentingan pribadi dan kelompok politiknya. Taruhannya, kualitas bangunan proyek jauh dari baku mutu dan cepat rusak.

Begitulah tobat melarat justru menjadikan manusia gelap mata. Dendam terhadap kemiskinan membuat manusia menganggap kejujuran tidak berharga sama sekali. Pepatah “jaman edan, yen ora edan ora keduman” seperti dipesankan oleh pujangga Ronggowarsito justru seolah menjadi pembenaran kehidupan terkini, bukan pengingatan.

Manusia lumrah berlaku tidak jujur dan seolah-olah berlaku khianat itu tidak patut dipersoalkan karena telah dilakukan kebanyakan orang. Pada akhirnya, kecurangan menjadi jalan yang diabsahkan untuk terbebas dari kemelaratan.

Kita tidak bisa lagi menaksir barapa banyak jumlah Dalkijo-Dalkijo lain di negeri ini. Saban hari media massa memberitakan pejabat-pejabat yang tersangkut korupsi. Satu-dua di bui, lainnya muncul lagi. Begitu seterusnya sehingga kita sendiri nyinyir melihatnya. Namun, alih-alih nyinyir, sebagian masyarakat lama-kelamaan akan membenarkan pe¬rilaku korupsi karena memang perilaku itu sudah menjadi kebiasaan jamak orang.

Barangkali benar adanya pandangan Jean Francois Lyotard (2001), performativitas terjadi sebagai akibat dari kehadiran kekhilafan atau kesalahan yang begitu sering. Intensitas dan pengulangan kehadiran kesalahan itu akan membentuk “kebenaran baru”. Ini karena penumpukan kesalah¬an yang ekstensif itu secara diam-diam melegitimasi kesalah¬an-kesalahan selanjutnya.

Bisa kita bayangkan, tidak lama lagi bangsa ini bangkrut. Kebangkrutan itu akan semakin menista wong cilik. Kebangkrutan negara tidak sekadar kekayaannya yang dirongrong habis oleh rayap-rayap kapitalis.

Tidak terkecuali, politik dan hukum pun mengalami kebangkrutan. Kedua pilar penyangga demokrasi itu semakin rapuh. Dengan begitu, demokrasi bernasib tragis, menjadi feodalisme gaya baru yang melindas-lindas kepentingan rakyat. Hukum pun mengindap lepra, tak berdaya dijadikan boneka mainan bagi para penguasa.

Tobat Korupsi

Kiranya, bangsa ini tidak sekadar perlu tobat melarat. Dendam terhadap kemelaratan akan membuahkan kecurangan-kecurangan baru yang tidak terperikan.

Lebih tepat jika bangsa ini melakukan tobat korupsi. Menghentikan segala perilaku yang merampas hak-hak orang lain, apalagi hak-hak bersama.

Tidak bisa dimungkiri, penyebab besar kebangkrutan yang membuat perjalanan bangsa ini melenceng dari cita-cita awalnya—manusia merdeka dari keterjajahan hak-hak ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya, dan lainnya—adalah korupsi. Bennedict Anderson memandang kemerdekaan Indonesia masih sebatas kemerdekaan membagi roti kekuasaan. Kebanyakan orang menuntut banyak pada bangsanya, tetapi mereka tak menginsyafi apa-apa yang bisa di¬sumbangkan terhadap bangsanya.

Akan tetapi, masa depan dan harapan itu masih ada. Kebangkrutan bangsa harus dipulihkan, meski butuh waktu yang sangat panjang. Semangat tobat melarat asal digerakkan dengan semangat dan laku kejujuran menjadi titik pijak untuk lepas dari kutukan kemelaratan. Sudah sepatutnya tobat melarat itu berjalan beriringan dengan tobat korupsi. Jika tidak, tobat melarat hanya akan menjadikan kemelaratan semakin berlarat-larat! (Sumber: Sinar Harapan, 23 Februari 2011)

Tentang penulis:
Musyafak Timur Banua, pengelola Open Mind Community; aktivis di Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LeKAS) Semarang.

Pembuktian Terbalik dan Good Governance

Oleh Happy Sulistyadi

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan pidana, pembuktian terbalik diterapkan. Itulah yang terjadi pada perkara Bahasyim Assifie, mantan pejabat pajak. Pada 2 Februari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Bahasyim dengan hukuman 10 tahun penjara. Bahasyim juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta (subsider tiga bulan kurungan). Pengadilan memerintahkan agar harta kekayaan Bahasyim senilai Rp 61 miliar dan US$ 681 153 disita untuk negara.

Menurut majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono, Bahasyim terbukti menerima suap. Bahasyim dinyatakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Bahasyim juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Entah bagaimana kelanjutan perkara Bahasyim di pengadilan banding, atau bahkan bila kelak di Mahkamah Agung. Yang pasti, putusan perkara ini akan sangat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi, terlebih untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana tuntutan reformasi pada 1998, yang ditegaskan antara lain melalui UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Putusan perkara Bahasyim akan amat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi, lantaran proses penanganan perkara tersebut menggunakan “pembuktian terbalik” (pembalikan beban pembuktian). Metode yang tergolong baru dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia ini seharusnya juga dapat diterapkan pada perkara mantan pegawai pajak Gayus H.P. Tambunan. Apalagi Gayus diduga tak hanya melakukan korupsi, terutama delik suap ataupun gratifikasi, tapi juga delik pencucian uang, perpajakan, dan pemalsuan paspor.

Selain terhadap perkara Bahasyim dan Gayus Tambunan, mestinya pembuktian terbalik dapat pula diberlakukan, misalnya, terhadap perkara “rekening gendut” sejumlah perwira polisi, yang terungkap beberapa waktu lalu. Demikian pula terhadap kasus rekening mencurigakan milik 42 pegawai pajak yang pekan lalu diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak 42 rekening itu diketahui mengalami transaksi keuangan Rp 500 juta hingga Rp 7 miliar. Bahkan ada rekening dengan nilai transaksi fantastis, yakni Rp 27 miliar. PPATK juga melaporkan sejumlah rekening pegawai Bea-Cukai, dengan transaksi mencurigakan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar. Salah satu rekening malah ditengarai memiliki total transaksi sampai Rp 41 miliar.

Diharapkan penanganan kasus rekening mencurigakan yang dilaporkan PPATK itu ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Janganlah “sejarah buruk” penanganan kasus rekening Bahasyim dan Gayus Tambunan, yang juga berasal dari laporan PPATK, terulang. Dulu, kasus rekening Bahasyim baru berbulan-bulan kemudian disidik oleh kepolisian. Bahkan penanganan kasus rekening Gayus Tambunan belakangan beraroma “mafia hukum”. Itu pun diketahui setelah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji “bernyanyi”.

Sejatinya, kasus Bahasyim, Gayus Tambunan, dan kasus lainnya yang disebutkan di atas baru sebatas mozaik-mozaik kecil yang terungkap ke permukaan. Tak mustahil, masih banyak lagi kasus rekening pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, serta penyelenggara negara, baik di lingkungan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, yang diduga berasal dari hasil korupsi, atau setidak-tidaknya harta kekayaan mereka diperkirakan sangat tidak sesuai dengan penghasilan atau sumber pendapatan resminya.

Pembuktian terbalik

Yang jelas, berbagai kasus di atas lebih mengarah pada kemungkinan delik suap, yang merupakan bagian dari kelompok tindak pidana korupsi. Selama ini, suap sebagai perbuatan korupsi–yang paling banyak terjadi–ternyata paling sulit diberantas. Perkembangan ini juga kian menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa karena berlangsung secara sistematis dan meluas. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Salah satu caranya, dengan menerapkan pembuktian terbalik (Akil Mochtar, 2006).

Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, di antaranya Hong Kong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena sistem pembuktian terbalik mengandung arti bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

Sistem pembalikan beban pembuktian telah diadposi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut undang-undang ini, pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi (pemberian), yang berkaitan dengan suap (Pasal 12B ayat 1) dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999, serta Pasal 5 sampai Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini juga memerinci pengertian gratifikasi secara luas. Jadi, pemberian seperti komisi, persenan, imbalan, hadiah, “upeti”, bahkan pungutan liar, bisa masuk dalam pengertian tersebut. Kalaupun ada bentuk ataupun penafsiran berbeda tentang gratifikasi, penjelasan Pasal 12B ayat 1 sudah mengakomodasinya dengan kata-kata “dan fasilitas lainnya” (Akil Mochtar, 2006).

Berdasarkan sistem pembuktian terbalik, terdakwa berhak membuktikan di persidangan bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10 juta atau lebih yang diterimanya bukanlah suap. Terdakwa juga berhak membuktikan bahwa harta kekayaannya, bahkan termasuk pula harta kekayaan istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaranya, bukanlah berasal dari korupsi. Perlindungan bagi hak terdakwa ini bisa dikatakan merupakan jaminan keseimbangan karena, menurut pembuktian terbalik, terdakwa telah dianggap melakukan korupsi.

Yang perlu digarisbawahi, pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada proses pengadilan, bukan di tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus profesional dalam memproses dan memutuskan “bukti permulaan yang cukup” bahwa tersangka atau terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka. Karena itu pula, penerapan pembuktian terbalik akan efektif bila aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim, benar-benar bersih, berwibawa, dan profesional.

Itu semua dari aspek pemberantasan korupsi melalui penindakan hukum. Sesungguhnya pembuktian terbalik lebih mengandung aspek pencegahan agar segenap aparatur negara tidak melakukan korupsi, dan melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance), yang sejak awal reformasi hingga sekarang ternyata masih jauh dari harapan. Dengan demikian, pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, serta penyelenggara negara, manakala berdasarkan bukti permulaan yang cukup ternyata memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya itu sah atau bukan dari hasil korupsi. (Sumber: Kompas, 25 Februari 2011)

Tentang penulis:
Happy Sulistyadi, pengamat hukum

Politik Pangan yang Salah Arah

Oleh Siswono Yudo Husodo

Kenaikan harga pangan yang didorong meningkatnya biaya produksi dan penurunan pasokan ke pasar telah meningkatkan inflasi yang menurunkan kesejahteraan rakyat.

Bagi mayoritas rakyat Indonesia, porsi pendapatan untuk belanja pangan masih sangat besar. Akibatnya, sejak dahulu harga pangan jadi faktor pembentuk inflasi dominan. Perlu kebijakan tepat dan pelaksanaan konsisten berjangka panjang untuk mengendalikan inflasi pangan.

Hingga hari ini, upaya pemerintah mengendalikan inflasi pangan adalah dengan menekan harga; antara lain dengan impor beras dan produk pangan lain. Peningkatan produksi dan skala usaha petani guna menekan inflasi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani belum ditempuh sungguh-sungguh. Bulan lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/2011. Melalui PMK ini, 57 jenis komoditas pangan, termasuk gandum, beras, dan jagung, bea masuk (BM)-nya diturunkan menjadi 0 persen.

Dua kesalahan mendasar dibuat melalui kebijakan itu. Pertama, PMK menghilangkan insentif harga untuk peningkatan produksi beras dalam negeri. Pengalaman 2003 dan 2004, peningkatan harga gabah tahun-tahun itu jadi pendorong utama naiknya produksi beras. Bantaran sungai, tepi danau, rawa-rawa lebak, di mana-mana ditanami padi karena harga gabah yang baik.

Kedua, mendorong diversifikasi pangan ke arah salah. PMK No 13/2011 menetapkan BM gandum 0 persen. Pemerintah secara sadar, intens, dan bertahap, membuat rakyat jadi pemakan mi dan roti berbahan baku gandum yang tak bisa kita tanam sendiri serta mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal. Sebelum kebijakan ini keluar, impor gandum tahun lalu sudah 7,2 juta ton, menyedot devisa 1,5 miliar dollar AS lebih. Konsumsi gandum per kapita per tahun meningkat dari 8,4 kg per kapita (2005) ke 10,3 kg per kapita (2009). Semestinya, karena masyarakat modern gemar makanan cepat saji, seperti mi dan roti, pemerintah mendorong tumbuhnya pabrik mi berbahan baku lokal, seperti tepung beras (menjadi kwetiau dan bihun), tepung kacang hijau (menjadi suun), dan tepung ubi (menjadi soba, makanan Jepang). Dan, roti berbahan baku lokal, seperti tepung beras, tepung jagung (menjadi tortila, makanan Meksiko), dan tepung sagu.

Indonesia sumber tepung sagu terbesar dunia; separuh hutan sagu dunia ada di sini. Jika pemerintah membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk industri tepung beras, tepung jagung, tepung ubi, dan tepung sagu, jenis tepung itu akan berkembang pesat. Apa bedanya membuat 0 persen BM terigu dengan 0 persen PPh dan PPN industri tepung berbahan baku lokal?

Dikendalikan pihak luar

PMK No 13/2011 juga menetapkan BM pupuk urea 0 persen. Jika pemerintah mengantisipasi kenaikan kebutuhan urea, seharusnya meninjau kembali ketentuan penjualan gas dari ladang gas nasional yang hanya boleh maksimal 30 persen dijual di dalam negeri yang menyebabkan pabrik-pabrik pupuk kekurangan bahan baku. Di sisi lain, pemerintah mengenakan pajak ekspor CPO 25 persen. Sulit dimengerti, pada saat negara lain mendorong ekspor dan menghambat impor, BM pangan kita buat nol dan pajak ekspor dinaikkan.

Kebijakan itu menimbulkan kecurigaan, kebijakan pangan kita diatur kepentingan luar dan atau lobi-lobi bisnis untuk mengeruk keuntungan dengan merugikan kepentingan nasional. Munculnya PMK No 13/2011 menunjukkan pemerintah belum punya politik pangan yang mantap. Pemerintah selalu cari jalan mudah, tetapi merugikan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Program revitalisasi pertanian sudah dicanangkan sejak periode pertama Presiden Yudhoyono dan didukung penuh DPR. Kebijakan yang akan mengantar pada kemandirian pangan tak dapat terwujud hanya dengan mengandalkan kerja keras sektor pertanian, tetapi juga memerlukan dukungan semua sektor.

Kini dan ke depan, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, sekitar 1,4 persen per tahun. Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan permintaan pangan dengan pertumbuhan produksi lebih tinggi dari laju pertambahan penduduk agar kebijakan swasembada pangan dapat terus kita pertahankan.

Semangat PMK No 13/2011 mengaburkan fokus peningkatan produksi dan kemandirian pangan. Banyak manfaat jika dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan menekan inflasi pangan pemerintah memberikan insentif bagi peningkatan produksi. Kunci utamanya: insentif harga, perluasan areal pertanian, perluasan lahan/petani, peningkatan teknologi (terutama benih), sistem budidaya, dan perlindungan produksi dalam negeri.

Selayaknya peningkatan produksi dicapai dengan penggunaan benih unggul produksi lokal. Jangan sampai tergantung impor benih. Industri perbenihan nasional perlu insentif memadai. Pembukaan areal pertanian tanaman pangan baru di luar Jawa sekitar 300.000 ha per tahun suatu keharusan untuk mengejar target pertambahan produksi berbagai komoditas pangan (beras, jagung, kedelai, tebu, kacang- kacangan, dan sayur-sayuran) serta mengganti lahan pertanian produktif Jawa yang beralih fungsi.

Perluasan areal pertanian juga untuk memperluas lahan pengusahaan per petani. Pada era otonomi daerah, pemda perlu aktif mendukung pembangunan kemandirian pangan. Amat kecilnya alokasi APBD kabupaten dan provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan pedesaan dan irigasi menekan potensi pertumbuhan di desa yang umumnya berbasis pertanian.

Ada jargon sejarah yang patut direnungkan, ”Bangsa yang tak mampu memetik pelajaran dari kesalahan sejarah masa lalunya akan dihukum oleh sejarahnya sendiri dengan mengalami lagi kepahitan yang pernah dialaminya pada waktu lalu”. Dengan keleluasaan impor pangan, kita sedang menuju jadi negara yang pangannya dijajah negara lain. (Sumber: Kompas, 25 Februari 2011)

Tentang penulis:
Siswono Yudo Husodo, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila

Langkah Kanan Perfilman Indonesia

Oleh Raja Asdi

Apa kata dunia bila Motion Picture Association of America (MPAA) tidak bayar pajak? Sinisme? Tentu tidak. Namun, saya tersentak ketika MPAA menarik film hollywood dari garis edar bioskop di Indonesia. Bisa jadi, itu disebabkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-3/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Royalti dan Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Film Import. Tak mustahil, itu sikap arogansi khas distributor Hollywood ketika menempatkan Indonesa tidak lebih dari republik para pemuja mimpi. Selalu saja ada rumor bahwa tanpa film Hollywood, rakyat Indonesia hanya akan menonton film tema tentang dada, paha, dan cinta.

Jadi, apa kata dunia bila rakyat Indonesia tidak menonton film asing? Tak jelas. Yang pasti UU Perfilman mengamanatkan agar bisa memproteksi industri perfilman nasional dari serbuan film-film asing, termasuk film-film Hollywood. Bioskop wajib menayangkan film nasional sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukan film selama enam bulan berturut-turut. Proteksi tidak akan mengendurkan kualitas film nasional karena kurangnya kompetesi dengan film-film asing. “Jangan dibiarkan semua film masuk, terus kita mati. Salah kita,” kata Menbudpar Jero Wacik (Detiknews, 7/9/2009).

Bagi saya, sikap tegas pemerintah sangat perlu. Biarkan MPAA melangkah keluar dari garis edar bioskop di Indonesia. Itu adalah isyarat dari langitan bahwa agar sineas Indonesia untuk bergegas penuh tekad bulat melangkah menuju pencerahan perfilman nasional.

Lagi pula UU Perfilman mengamatkan agar industri perfilman nasional yang sudah maju akan semakin maju. “Kalau bisa, menuju 2014 bisa 200 film satu tahun. Itu bisa karena produsernya makin banyak. Sineas muda juga banyak,” ungkap Jero Wacik.

Lagi pula, selama ini pajak pemasukan film impor yang ditetapkan di Indonesia sungguh murah meriah. Untuk satu kopi film asing, distributor cukup merogoh kocek Rp2 juta. Bandingkan itu dengan Thailand, konon penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak untuk setiap kopi film asing itu bisa mencapai Rp30 juta. Apa artinya? Pajak yang dikenakan untuk film asing sangat irasional jika dibandingkan dengan pajak yang harus dibayar para pembuat film nasional. Itu tentu saja sebuah keprihatinan sekaligus kendala dalam memajukan perfilman nasional.

Lain film asing lain pula film Indonesia. Kontribusi pajak produksi film Indonesia kepada kas negara justru dimulai dari masa produksi sampai dengan pascaproduksi. Sebut saja PPN untuk bahan dasar pembuatan film, PPh karyawan Pasal 21, pajak tontonan pemda setempat yang mencapai 30%, pajak royalti sebesar 10% hingga di akhir tahun buku terkena PPh Pasal 23 untuk rumah produksi. Karena itu, tak aneh manakala untuk sebuah produksi film Indonesia dengan banderol Rp5 miliar dipastikan kas negara dan kas daerah sudah bisa menerima pajak sekitar Rp500 juta rupiah.

Pengenaan pajak sebesar itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap iklim produksi film Indonesia. Akan makin banyak konglomerasi film yang enggan memarkirkan modalnya dalam produksi film. Lebih baik menjadi distributor film asing ketimbang menjadi produser film Indonesia. Soalnya, dengan keuntungan bisnis Rp30 miliar MPAA dan distributor film asing hanya membayar tidak lebih dari Rp200 juta.

Sebaliknya dalam hal memproduksi film Indonesia dengan modal Rp5 miliar dan keuntungan yang entah berapa harus menyetor pajak pusat maupun daerah sebesar Rp200 juta.

Orientasi

Kini, tentu sudah saatnya pemerintah Indonesia lebih berpihak kepada film nasional. Wajah nasionalisme meski narsisistis jauh lebih memiliki pesona ketimbang wajah-wajah aneh dari sebuah negeri yang aneh yang dengan cara aneh memaksakan kehendak agar bisa mengedarkan film di negeri ini dengan pajak murah meriah. Lagi pula, film boleh jadi mengajarkan kita tentang moral, dialektika dan pelestarian revitalisasi orientasi arah nasionalisme. Tiap kali sebuah film diproduksi, yang ada adalah kemajemukan status untuk mengeliminasi ego hingga ke paling dasar, semata-mata demi hasrat suci agar film yang dibuat menjadi berwajah Indonesia yang juga bersifat majemuk.  Untuk itu, perlu beberapa langkah utama sebagai berikut.

Langkah kanan pertama agar film Indonesia berwajah Bhinneka Tunggal Ika tentu sulit. Sebut saja hampir semua produser film di Indonesia tidak memiliki distributor. Dengan begitu, biaya dari hilir ke hulu, produksi, promosi, hingga ditayangkan bioskop ditanggung sepenuhnya oleh produser. Tak hanya itu, persaingan dan proses giliran tayang di bioskop juga sangat melelahkan jiwa, menguras biaya dan energi. Untuk itu, perlu peran pemerintah daerah untuk mengondisikan bioskop sebagai pusat perfilman Indonesia.

Langkah kanan kedua ialah adanya sinergi yang saling menguntungkan antara pemda setempat, kementerian terkait, dan pembuat film. Pundi-pundi pajak tontonan di kas daerah, misalnya, perlu dialokasikan secara transparan untuk pengembangan perfilman Indonesia dengan pedoman UU Perfilman. Hal yang indah manakala lahir film-film bagus yang mengangkat kearifan lokal berkat pajak tontonan pemda setempat. Semua itu bertujuan menciptakan citra, cinta, dan nasionalisme Indonesia. Malaysia, misalnya, sangat menghargai karya sineas yang menyabet banyak penghargaan. Pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan bahwa film-film yang telah memenangi penghargaan di luar negeri wajib diputar selama sebulan penuh. Wajib dipromosikan dan dipublikasikan secara total. Sikap kreatif Malaysia itu ternyata juga ditiru Thailand dan Korea. Hasilnya? Industri perfilman mereka ditengarai jauh lebih maju daripada Indonesia.

Langkah kanan ketiga menyangkut sumber daya manusia. Sebuah kesempatan yang luas untuk para insan perfilman nasional agar dapat menghasilkan film-film berkualitas berwawasan luas untuk keluarga Indonesia. Sekolah film perlu diperbanyak agar bisa menghasilkan sineas muda yang berbakat dan profesional. Dengan berangkat dari sineas muda berbakatlah sebuah proses perjalanan menuju kualitas film yang baik dan industri film Indonesia yang memadai dapat dicapai. Dari situlah film Indonesia bisa dikenal di dunia dan mempunyai daya jual yang baik. Siapa tahu kelak, film nasional sebagai suatu industri yang dapat menghasilkan devisa bagi negara.

Langkah kanan keempat adalah kepekaan dan keseriusan pemerintah terhadap puncak-puncak ajang prestasi bergengsi di dunia film. Misalnya, festival film nasional FFI, dan entah apalagi, merupakan hal paling substansional untuk lebih mencerahkan dunia film Indonesia.

Setinggi langit

Apa kata dunia bila para sineas Indonesia tidak punya cita-cita? “Gantungkan cita-citamu setinggi langit,” ucap Bung Karno. Bermula dari mimpilah sebuah ide besar terbentuk. Seusai bermimpi, kita pun berlari mengejar impian itu. Hal itu seharusnya diadopsi para produser film, birokrat, dan semua elemen bangsa sebagai modal awal mencerahkan Indonesia.

Ketegasan pemerintah dalam menetapkan pajak untuk film impor perlu didukung untuk lebih meyakinkan diri kita bahwa bermula dari langkah sederhana Kementerian Keuangan, kini perlu langkah kanan para sineas untuk lebih mencerahkan perfilman nasional. (Sumber: Media Inonesia, 24 Februari 2011)

Tentang penulis:
Raja Asdi, Produser Raga the Movie 11.11.11

“Haatzaai”?

Oleh Muladi

Banyak aktivis yang kemudian menjadi pejabat negara—seperti juga penulis dan Bung Dipo Alam—mengalami semacam ”guncangan budaya”.

Saat berada di luar pemerintahan, apalagi sebagai aktivis, apa yang dilakukan pemerintah selalu salah dan dikritisi habis-habisan. Mereka beranggapan segala sesuatu sebenarnya gampang, tetapi aparaturnya bodoh dan tak profesional. Suara mereka menggema kuat dan luas berkat pers dan media massa. Para aktivis sadar, media massa sangat strategis dalam kehidupan politik. Fungsi media massa tak hanya mengabarkan peristiwa kepada masyarakat, tetapi juga menafsirkan dan menganalisis kejadian, menyosialisasikan kultur politik, menawarkan solusi, serta persuasi dan propaganda.

Tekanan kepada pers

Pada era Orde Lama dan Orde Baru yang tidak demokratis, media massa sering mengalami tekanan dengan alasan menjaga stabilitas politik. Insan pers diintimidasi secara verbal ataupun melalui aturan publikasi represif. Sebutlah wewenang mencabut surat izin penerbitan dan kode etik yang mengandung sensor preventif—yang tabu dalam kehidupan berdemokrasi. Insan pers selalu sadar, masih ada peraturan warisan kolonial yang kini masih berlaku, yaitu pasal-pasal penaburan permusuhan dan kebencian (haatzaai artikelen).

Di antaranya, Pasal 154 KUHP yang diimpor pemerintah kolonial Belanda dari India pada 1918 semasa penjajahan Inggris. Pasal yang bersumber dari Pasal 124a KUHP India ini mudah diterapkan karena di samping istilah permusuhan dan kebencian sangat multitafsir, perumusannya yang formal memudahkan penerapan tanpa pembuktian.

Pasal ini seperti di negara asalnya, banyak membawa korban karena digunakan pemerintah kolonial memberantas gerakan kemerdekaan. Banyak tahanan politik terjaring pasal ini dengan alasan menyebarkan permusuhan dan kebencian (haatzaai) kepada pemerintah. Istilah delik pers (pers-delict) adalah hantu yang harus diwaspadai dan harus ditentang habis-habisan.

Setelah berada di lingkaran kekuasaan, para aktivis baru sadar, memerintah tidaklah mudah. Dari sisi instrumental ataupun lingkungan strategis nasional, regional, dan global, kondisi sangat kompleks dan segala masalah harus diselesaikan secara sistemis, tak boleh sepotong-sepotong dan gegabah. Karena itu, para mantan aktivis tak begitu terkejut dengan reaksi Bung Dipo yang meledak-ledak meski reaksi ini patut disayangkan. Bung Dipo menyebut para tokoh lintas agama—yang mengatakan pemerintah bohong dan membuat gerakan antikebohongan—sebagai gagak hitam pemakan bangkai dengan wujud merpati putih. Demikian pula dengan kata-kata pengamat bermata kalong. Bung Dipo agaknya merasa pemerintah telah mati-matian melaksanakan program pembangunan.

Jaminan undang-undang

Namun, yang mengejutkan adalah seruan Bung Dipo agar pejabat pemerintah memboikot media massa (TV dan surat kabar) tertentu karena dia anggap telah menyebarkan berita kebencian kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan manajemen Metro TV dan koran Media Indonesia meminta pengacara OC Kaligis menyomasi Bung Dipo karena dianggap melanggar prinsip UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterkejutan ini berdasarkan keyakinan bahwa sejak UU Pers di atas, kebebasan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi diakui oleh negara. Dalam masyarakat yang kompleks dan demokratis, pers adalah wakil (surrogate) masyarakat. Pers tak hanya diharapkan melaporkan berbagai kejadian, tetapi juga jadi pengawas ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakadilan pemerintahan. Namun, setiap insan demokratis juga setuju, kejujuran jurnalistik dalam bentuk pemberitaan yang berimbang juga harus dilakukan. Demikian pula sikap menghormati hak dan kemerdekaan orang lain, keamanan dan ketertiban umum, serta tuntutan yang adil atas dasar pertimbangan moral.

Mantan aktivis pasti prihatin apabila Bung Dipo Alam sampai mencederai nilai-nilai atau asas- asas dasar demokrasi yang dahulu juga dia perjuangkan. Di negara hukum yang demokratis, mekanisme penegakan hukum dan etika profesional harus dimanfaatkan. Mulai dari hak jawab, mekanisme penegakan etika jurnalistik di Dewan Pers, sampai peradilan pidana atau perdata.

Para guru besar hukum pidana yang saat ini merancang RUU KUHP baru menyarankan, perilaku pers yang kritis terhadap pemerintah jangan dinilai dengan istilah permusuhan dan kebencian (haat, hate, hatred) yang maknanya sangat elastik. Istilah yang lebih tepat adalah penghinaan kepada pemerintah dalam bentuk sengaja menyerang kehormatan dan nama baik pemerintah, menista, serta memfitnah.

Perumusan formal harus ditinggalkan dan diganti dengan perumusan materiil. Artinya, penghinaan harus sudah menimbulkan keonaran yang dapat memecah belah persatuan bangsa. (Sumber: Kompas, 25 Februari 2011)

Tentang penulis:
Muladi, Guru Besar Undip



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.988 hits
Februari 2011
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
Iklan