Arsip untuk September, 2010

Menantang Pasar Tradisional

Oleh Agus Achmad Saikhu

Pasar tradisional hari-hari ini di Malang menjadi bahan perbincangan yang sering membuat suasana memanas. Pasar yang bertahun-tahun diakrabi pedagang kecil dan menjadi sentra kebutuhan pokok bagi konsumennya kini harus diusik.

Pasar menjadi pertemuan unik pedagang dan pembeli. Lokasi yang strategis karena dekat dengan permukiman, pasar menjadi sangat strategis. Meski suasana pasar identik dengan segala yang kumuh, becek, kotor, semrawut, macet, dan tidak aman, tetap saja pasar menjadi sandaran utama keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola yang tadinya cukup hanya dengan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, kini berubah. Jika sebelumnya pasar sekadar pemenuh kebutuhan harian kini orang mulai menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan. Sebelumnya, jika ke pasar bisa mengenakan baju harian, kini kebutuhan untuk berbelanja sekaligus berwisata membuat masyarakat mengubah gaya hidupnya. Wisata belanja menjadi cara baru untuk berbelanja.

Dari citra inilah bermunculan pasar-pasar modern dan pasar swalayan yang keberadaannya “mengancam” pasar-pasar tradisional. Karena barang yang dijual di pasar modern relatif sama dengan yang dijual di pasar tradisional, ancaman itu menjadi nyata. Dengan menawarkan bangunan fisik, penataan barang tertata, pembayaran di kasir, pembeli melayani dirinya sendiri, dan keinginan tampil untuk berwisata pun muncul.

Jika sudah begini, bagaimana cara pasar tradisional bertahan? Mampukah pasar tradisional bertempur melawan pasar modern?

Relevansi pertanyaan itu dijawab dengan implementasi kinerja dari pengelola pasar atau kepala pasarnya sebagai manajer. Citra pasar tradisional yang kumuh, semrawut, dan macet akan hilang dengan sendirinya kalau pengelola pasar mampu mengatasi. Sebagai contoh, penanganan pedagang kaki lima (PKL) dibina, ditingkatkan etika dan kesadarannya agar tidak mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan kota dan lalu lintas dengan melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban secara manusiawi dengan melibatkan unit kerja terkait. Karena PKL merupakan sektor informal juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja juga perlu diberdayakan sebagai income pendapatan asli daerah.

Membebaskan lahan dan sarana serta prasarana usaha PKL dalam bentuk lokasi binaan (lokbin) untuk menampung para PKL yang menempati sarana publik dan di perbolehkan secara hukum/peraturan daerah (perda).

Perpres No112 Tahun 2007 sebenarnya sudah mengatur penataan pasar. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah itu. Jarak antara minimarket, supermarket, dan hypermarket dengan pasar tradisional juga sudah ada di dalamnya. Bahkan, jam kerja pasar modern diatur mulai pukul 10.00-22.00.

Itu upaya pemerintah melindungi pasar tradisional. Jam buka pasar tradisional lebih luwes dan ini merupakan peluang besar. Bahkan beberapa pasar tradisional bisa tetap buka 24 jam. Peluang ini seharusnya menjadikan pengelola pasar tradisional optimistis menghadapi persaingan dengan pasar modern.

Memoles Pasar

Pasar akan dikunjungi jika pembeli merasa aman dan nyaman. Itu dapat dicapai dengan mengubah kebiasaan penghuni pasar. Pedagang harus berjualan di kios yang disediakan, PKL dilarang berjualan di luar area pasar dan koridor pasar, sampah dibuang pada tempatnya, dan parkir kendaraan aman dan rapi.

Itu pula yang akan dilakukan pada renovasi dan revitalisasi Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo di Kota Malang yang akan segera dikerjakan berkonsep modern tetapi tidak meninggalkan suasana tradisional. Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang menggiring Piala Adipura Tahun 2010 mendapat penghargaan pasar terbaik se-Indonesia.

Kinerja pasar tradisional masih punya nyali bahkan dalam banyak hal masih dapat bersaing dengan pasar modern. Harga-harga komoditas hasil pertanian masih sangat menjanjikan untuk mampu bersaing dengan pasar modern. Juga karena adanya keunggulan komparatif yang tidak dimiliki pasar modern, antara lain adanya interaksi sosial antara pemangku kepentingan di pasar tradisional maupun harga-harga yang lebih luwes melalui tawar-menawar.

Krisis ekonomi yang pernah mendera secara nasional dan global bisa dijadikan momentum untuk menggerakkan ekonomi sektor riil melalui revitalisasi pasar tradisional secara manajerial maupun fisik, dan pemberdayaan pedagang.

Pengelola pasar tradisional harus berbenah diri dengan melibatkan koordinator pedagang, jukir, dan pengelola pasar lainnya. Jika kerja sama itu berjalan lancar maka 29 pasar yang tersebar di lima kecamatan wilayah Kota Malang akan terus eksis.

Dinas Pasar Kota Malang sebagaimana tugas pokok dan fungsinya berperan memberikan dukungan melalui peningkatan potensi perdagangan yang ada di pasar tradisional. Dalam program kerjanya antara lain kebersihan dan kenyamanan di dalam pasar baik pedagang dan konsumen menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dalam memberikan layanan sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan jumlah konsumen dan pedagang yang bertransaksi di pasar tradisional.

Diharapkan ke depan, pasar tradisional juga menjadi sebuah objek wisata belanja. Jika pedagang berharap konsumen datang berbondong-bondong, konsumen juga menuntut pelayanan yang aman dan nyaman dalam aktivitas belanja. Konsumen tidak akan enggan datang jika pasar tradisional memenuhi harapan mereka yakni berbelanja dengan harga pantas sekaligus berwisata. (Sumber: Surya, 29 September 2010)

Tentang penulis:
Agus Achmad Saikhu, Pemerhati Pasar Tradisional di Malang

Iklan

Agenda dan Tantangan Polri

Oleh Benny Susetyo

Pergantian pucuk pimpinan Polri seharusnya bisa menjadi momentum perubahan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu.

Tantangan Polri semakin lama tidak semakin ringan, tetapi justru semakin berat dan kompleks. Pleh karena itu, siapa pun yang akan memimpin kepolisian mendatang akan mendapati tugas yang tidak semakin ringan.

Perkembangan masyarakat dan politik menuntut polisi untuk menunjukkan kinerja profesionalnya dan sungguh-sungguh menjadi garda depan dalam penegakan hukum di Indonesia. Polisi berdiri paling depan sebagai aparat hukum yang berandil besar dalam mewujudkan keadilan hukum di negeri ini. Itu juga menjadi refleksi paling mendasar kegagalan Polri selama ini. Begitu banyak kasus yang menunjukkan aparat belum bekerja secara profesional dan menjadi pelindung rakyat dalam arti sesungguhnya. Polisi masih se¬ring menjadi musuh masyarakat daripada sebagai mitra.

Agenda Mendesak

Dibandingkan keberhasilannya, polisi masih me¬nyisakan begitu banyak agenda. Cara-cara menyelesaikan masalah hukum yang masih menonjolkan kekerasan juga menjadi sorotan tajam masyarakat dewasa ini. Keterlibatan oknum-oknum dalam pelanggaran hukum, seperti kriminalitas dan korupsi, menjadi catatan penting selama ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa polisi masih belum menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Keberhasilan menumpas terorisme di satu sisi ternyata justru diikuti perilaku terorisme di sisi lain yang semakin sadis dan beringas.

Atas hal ini, tentu ada pendekatan yang perlu dikaji ulang agar terorisme bisa ditumpas bukan di permukaannya saja, namun sampai akar-akarnya. Kekerasan tidak selalu berhasil menyelesaikan masalah. Berbagai kasus yang mengemuka juga mempertegas keterpurukan citra polisi semakin jauh. Masyarakat masih sering meng¬anggap polisi sebagai aparat yang bengis daripada aparat yang bersahabat. Ini belum sesuai dengan slogan polisi yang menyatakan bahwa mereka adalah mitra masyarakat.

Agenda berat bagi Kapolri mendatang salah satunya adalah bagaimana mengembalikan citra dan kewibawaan polisi yang semakin jatuh. Ketidakpercayaan masyarakat kian tumbuh subur akibat kinerjanya yang buruk. Polisi belum bisa menampilkan dirinya sebagai aparat penga¬yom yang bisa menenteramkan masyarakat.

Masalah lainnya adalah agenda penegakan hukum yang makin keruh akibat dihinggapi budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menghadapi gejala yang sudah membudaya seperti ini tentu bukan hal ringan bagi polisi. Perlu reformasi cara pandang yang mendasar agar kewibawaan dan citra polisi kembali pulih.

Apa yang kita hadapi bersama-sama sebagai bangsa saat ini adalah melorotnya martabat hukum dalam berbagai level. Martabat hukum semakin lama digerogoti oleh tingkah laku yang membunuh etika. Antikorupsi dan suap terus-menerus diteriakkan, tetapi terus dicari cara baru yang lebih rapi dan secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui publik.

Dalam sangkaan yang begitu negatif, masih begitu banyak taktik korupsi yang belum terpublikasi. Dalam konteks seperti ini, polisi memiliki tugas berat yang sa¬ngat menantang. Namun, hal tersebut tidak akan terealisasi apabila hal yang sama juga menghinggapi tubuh kepolisian. Masihkah ada kesempatan menyelamatkan republik ini dari kehancuran karena hukum yang terlalu sering diperjualbelikan? Dengan cara apa agar masyarakat masih memercayai wajah buruk hukum dan ke¬adilan negeri ini?

Itulah beragam pertanyaan publik yang lahir mengikuti perkembangan kebangsaan dewasa ini.

Reformasi yang dicita-citakan belum berhasil membentuk jati diri menjadi bangsa yang berkarakter. Wajah hukum bopeng di sana-sini, karena di dalam ruangannya dipenuhi dengan cara-cara dagang sapi. Hukum sudah tidak lagi memiliki nilai ke¬adaban. Hancurnya keadaaban hukum merupakan cermin gagalnya pemerintahan saat ini dalam menciptakan sistem pemerintahan yang benar-benar bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi sering kali hanya permainan kata-kata.

Punahnya Keadilan

Sudah begitu lama keadilan menjadi barang yang mudah dipermainkan oleh kekuasaan dan uang. Martabatnya jatuh ke titik paling rendah. Juga sudah begitu banyak orang tahu keadilan susah diwujudkan di negeri ini. Keadilan tidak untuk semua, melainkan untuk sebagian (yang bisa “membeli”-nya).

Keadilan milik penguasa dan si empunya uang. Kita bisa menyaksikannya melalui berbagai pengalaman keseharian kita hidup di bumi bangsa ini. Hukum dan keadilan bukan saja bagaikan saudara tiri yang jauh, melainkan se¬ring seperti musuh. Mereka jarang bisa bertemu karena begitu seringnya kekuatan lain (kuasa, otot, dan uang) yang menceraikannya.

Keadilan di negeri ini amat langka diperoleh karena keadilan tak pernah menjadi bagian dari cara berpikir, berperilaku, dan berelasi para penguasa dan penegak hukum kita. Perilaku mereka lebih mengutamakan kekuasaan dan popularitas. Rakyat beroleh pendidikan utama tentang keadilan di negeri ini: adalah sebuah bayang-bayang kamuflase.

Para penguasa dan penegak hukum kita tidak memiliki gugus insting yang melahirkan cakrawala kekuasaan yang mengedepankan rasa keadilan bagi semua. Hukum tak lagi bermartabat, karena mereka yang bermartabat hanyalah mereka yang berkekuasaan dan berkekayaan. Hukum sering kali hanya pajangan dan retorika pasal-pasal.

Di depan cengkeraman kekuasaan dan “orang kuat”, hukum tak lagi memiliki ta¬ring. Tumpul akibat banyak macam sebab. Hukum mandul karena kepandaiannya hanya menginjak ke bawah dan meng¬angkat yang atas. Hukum belah bambu telah mengiris-iris rasa keadilan di negeri ini. Itulah perilaku yang menghancurkan martabat hukum Indonesia, dan juga martabat kita sebagai bangsa. Tragedi ini bisa jadi akan makin mempertebal awan mendung dalam sistem hukum bangsa kita. Apa yang kita perdengarkan tentang Indonesia sebagai “negara hukum” sering kali hanya sebagai pemanis mulut. Apa yang diajarkan kepada anak cucu kita tentang “kedaulatan hukum” adalah deretan kepalsuan demi kepalsuan. Keadilan tidak manifes dalam kenyataan. Da sein yang manifes di bumi kita ini adalah kekuatan, otot, kekuasaan, uang. Mampukah kepolisian mendobrak semua tata kebangsaan yang makin buruk ini? (Sumber: Sinar Harapan, 28 September 2010)

Tentang penulis:
Benny Susetyo, pemerhati masalah sosial politik.

“Reshuffle”

Oleh Hikmahanto Juwana

Menjelang bulan Oktober, istilah ”reshuffle” (perombakan kabinet) santer dibicarakan. Ada menteri yang rajin menyampaikan keberhasilannya, ada yang menyatakan tidak khawatir karena jabatan bisa datang dan pergi, ada pula yang mengandalkan partainya untuk bersuara.

Bisa jadi para menteri yang kerap menjadi sorotan masyarakat, apalagi yang mendapat nilai merah dari Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, bulan Oktober adalah bulan ketidakpastian.

Tiga alasan

Tujuan reshuffle adalah untuk meningkatkan kinerja kabinet, bahkan mempertahankan suatu pemerintahan (administration) untuk menyelesaikan masa jabatannya (term of office).

Merujuk pada pengalaman di sejumlah negara, ada paling tidak tiga alasan potensial untuk melakukan reshuffle di luar kompetensi pribadi dari mereka yang ditunjuk sebagai menteri.

Pertama, dalam sistem parlementer, reshuffle dilakukan untuk mengakomodasi keseimbangan baru dari partai-partai yang mendukung partai penguasa di parlemen. Meski Indonesia secara konstitusional tidak menganut sistem parlementer, dalam kenyataan, mengingat banyaknya jumlah partai, tidak dapat dihindari reshuffle yang didasarkan pada alasan ini. Menteri berpotensi diganti bukan karena kinerja buruknya.

Kedua, reshuffle didorong pada kepuasan publik atas kinerja pemerintah. Kepala pemerintahan akan melakukan reshuffle apabila publik tidak mengapresiasi kinerja sejumlah menterinya.

Pergantian dilakukan agar kekecewaan publik tidak berimbas pada legitimasi pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, terkadang publik sangat kejam karena memiliki daya ingat yang pendek (short memory). Kinerja positif dari seorang menteri selama jangka waktu tertentu atau kredensial yang luar biasa sebelum menjabat menteri bisa berbalik di mata publik karena satu peristiwa. Satu peristiwa tersebut adalah peristiwa yang mendapat sorotan publik dan terjadi menjelang evaluasi kinerja kabinet.

Ketiga, reshuffle tidak terhindarkan apabila kepala pemerintahan menganggap menteri yang ditunjuk justru kerap memunculkan kontroversi di masyarakat, mulai dari kebijakan yang dibuat hingga isu pribadi yang menerpa sang menteri.

Kontroversi akan menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan di masyarakat. Pada gilirannya, kontroversi mengharuskan kepala pemerintahan untuk turun tangan menyelesaikannya. Kepala pemerintahan di sini justru menjadi tidak terbantu atas kehadiran menterinya, melainkan terbebani.

Tidak mudah

Bagi seorang kepala pemerintahan, saat akan melakukan reshuffle tentu tidaklah mudah. Berbagai pertimbangan akan menjadi acuan, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif.

Di sini kepala pemerintahan harus berhitung dari berbagai aspek. Mulai dari kompetensi pembantunya, mengakomodasi keseimbangan kekuatan, pengaruh ketidakpuasan publik atas kinerja kabinet, hingga seberapa terbantu kepala pemerintahan oleh para menterinya. Namun, keputusan akan menjadi mudah apabila ada ketegasan, adanya fakta yang solid untuk evaluasi, apa pun keputusan didukung oleh partainya dan, terpenting, alasan awal seseorang bersedia menjadi kepala pemerintahan.

Untuk hal terakhir, tentu akan banyak alasan seseorang berkeinginan menjadi pemimpin tertinggi di suatu negara. Dari sejumlah alasan, ada satu yang harus selalu dicamkan oleh siapa pun yang mendapat amanah sebagai kepala pemerintahan, yaitu mereka bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Sejatinya, demokrasi memang bertumpu pada apa yang menjadi kehendak rakyat yang tidak dimanipulasi. Bukan apa yang menjadi kehendak pribadi pemimpin, kelompok, atau golongannya. (Sumber: Kompas, 27 September 2010)

Tentang penulis:
Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Narkoba dan Bantuan Hukum

Oleh Saiful Arif

Pengadilan Tinggi Jawa Timur membuat heboh ketika dengan “gagah berani” membebaskan terdakwa Rony bin Tan Bun Ting yang sangat diyakini telah melakukan tindak pidana dengan memiliki 798 butir ekstasi. Sebab, sangat mungkin dia adalah bagian dari jaringan pengedar narkoba. Putusan ini bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bersalah Rony bin Tan Bun Ting dengan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1,1 miliar rupiah subsider 6 bulan penjara.


Lebih heboh lagi, pertimbangan hukum yang dipergunakan majelis hakim Pengadilan Tinggi agak berbau klise bahwa terdakwa selama pemeriksaan penyidikan hingga persidangan tingkat pertama tidak didampingi penasihat hukum. Dalam berita acara pemeriksaan tersebut tertulis bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berkali-kali menanyakan perihal apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau tidak. Rony pun menyatakan tidak. Ketika majelis hakim menawarkan penunjukan penasihat hukum dari pengadilan, Rony juga menolak. Karena terdakwa menolak, majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa penasihat hukum yang mendampingi terdakwa.

Hal inilah yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dianggap telah terjadi pelanggaran hukum acara, karena terdakwa yang didakwa dengan tindak pidana yang ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara tidak didampingi penasihat hukum, bahkan sejak dalam pemeriksaan tingkat penyidikan.

Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut tentu saja menyentak banyak pihak, di tengah gencarnya pemerintah dan penegak hukum melakukan berbagai upaya memberantas penggunaan dan pengedaran narkoba dengan tanpa ampun. Terlebih perkara ini melibatkan seorang terdakwa yang tidak dapat dikualifikasi sebagai pemain kelas teri yang sangat mungkin memiliki kemampuan mengatur penegak hukum sedemikian rupa untuk bisa lepas dari jerat hukum.

Benarkah Demikian?

Jika kita kaji lebih dalam, sebenarnya tidak ada yang salah dengan keputusan pengadilan tinggi tersebut, karena jelas disebutkan di dalam KUHAP pasal 56 bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Terlebih terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung No: 367/K/Pid/1998 bahwa pengabaian terhadap pasal 56 KUHAP mengakibatkan tuntutan batal demi hukum dan tuntutan tidak dapat diterima. Dalam bahasa hukum tuntutan tidak dapat diterima sama sekali tidak berarti bahwa terdakwa dibebaskan. Teknis penuntutan masih ada kesalahan yang harus diperbaiki dan dilengkapi kembali agar bisa diperiksa dan diputus secara hukum. Karena itu, pemeriksaan ulang terhadap Rony tidak berakibat nebis in idem.

Artinya, dalam konteks itu, hakim tinggi telah berupaya konsisten dengan kewajiban hukum acara yang telah ditetapkan di dalam KUHAP, bahwa didampingi penasihat hukum dalam perkara yang ancaman hukumannya di atas 15 tahun atau hukuman mati, adalah kewajiban penegak hukum (hakim), bukan hak terdakwa.

Dengan demikian, upaya majelis hakim tingkat pertama menawari penasihat hukum adalah tidak tepat, karena pasal 56 KUHAP menentukan bahwa penunjukan penasihat hukum adalah kewajiban pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan. Karena ini kewajiban, sama sekali tidak ada kaitannya dengan apakah dia menolak atau menerima dan apakah dia orang miskin atau kaya serta apakah kasusnya adalah atensi publik atau tindak pidana biasa. Sama tidak nyambungnya jika kewajiban ini dihubung-hubungkan dengan pembiayaan operasional penyediaan penasihat hukum.

Sepakat dengan pertimbangan hakim tinggi bahwa didampingi penasihat hukum adalah bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati setiap penegak hukum tanpa harus terdistorsi dengan keyakinan atau asumsi subjektif bahwa si tersangka/terdakwa adalah benar-benar seorang penjahat.

Lalu masalahnya di mana?

Pertama, jika kita bertandang di pengadilan, banyak perkara yang diperiksa yang ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun atau lebih dari 5 tahun dan dia miskin dalam proses pemeriksaan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Semua berjalan begitu saja tanpa ada masalah dan ada yang mempermasalahkan. Vonis pun dijatuhkan dan harus dijalani terdakwa.

Mereka ini kebanyakan kalangan miskin yang tidak mengerti hukum, yang setelah dibacakan putusan hakim biasanya hanya terdiam dan diangggap menerima putusan tersebut. Dengan demikian, otomatis putusan telah berkekuatan hukum tetap. Betapa kasihannya mereka menjadi silent victim atas inkonsistensi penegak hukum dalam hal pemberian bantuan hukum.

Inkonsistensi ini menimbulkan banyak pertanyaan sinis, apakah dalam perkara Rony murni dalam konteks penegakan hukum atau karena ada desain yang telah disepakati antara penegak hukum dan terdakwa untuk bisa lepas pada pemeriksaan tingkat banding.

Kedua, tidak dilakukannya penunjukan hakim oleh pengadilan tingkat pertama mencerminkan suatu kebiasaan yang selama ini dalam pemeriksaan tingkat pertama, di mana penunjukan penasihat hukum dianggap pilihan terdakwa, mau menggunakan atau tidak. Atau, bahkan dalam kasus lain, tawaran tersebut tidak pernah disampaikan kepada terdakwa, sehingga terdakwa pun tidak tahu bahwa dia berhak didampingi penasihat hukum.

Ketiga, putusan hakim tinggi untuk melepaskan begitu saja terdakwa menimbulkan kegaduhan yang rumit berkaitan dengan bagaimana status Rony selanjutnya, apakah harus diperiksa dari awal kembali atau bagaimana. Pengadilan tinggi tidak memberikan solusi memadai. Semestinya, hakim tinggi juga menggunakan pasal 240 dan 241 KUHAP yang memungkinkan pengadilan tinggi memperbaiki kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, dengan menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan pengadilan tinggi mengadakan pemeriksaan/putusan sendiri.

Keempat, perkara Rony akan menjadi inspirasi bagi terdakwa-terdakwa lain untuk melakukan hal yang sama. Jika ini terjadi, para narapidana tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 15 tahun akan beramai-ramai mengajukan peninjauan kembali, dengan harapan bisa bebas sebelum waktunya.

Pada akhirnya, bagaimanapun kita harus mengapresiasi putusan pengadilan tinggi sepanjang putusan tersebut dikeluarkan semata-mata untuk penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak atas bantuan hukum terdakwa.

Komisi Yudisial harus didorong untuk segera memeriksa hakim-hakim yang terlibat dalam perkara ini, baik hakim tingkat pertama maupun tingkat banding untuk memastikan pemeriksaan tingkat pertama dan banding bukan bagian dari desain kesepakatan antara terdakwa dan majelis hakim. Sebab, terlalu “kesiangan” jika pemenuhan hak atas bantuan hukum ini dijadikan pertimbangan penting untuk membebaskan terdakwa pada perkara narkoba yang melibatkan pemain kakap, yang tentu saja bukan orang miskin. (Sumber: Jawa Pos, 28 September 2010)

Tentang penulis:
Saiful Arif, Pengacara Publik-Kepala Bidang Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

Negara Menyerang Balik Teroris

Oleh Arya Sandhiyudha AS

Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jumat (24/9) memberikan keterangan mengenai jaringan perampokan dan rangkaian aksi Densus 88 Antiteror. Hal yang tidak biasa adalah adanya beberapa sinyalemen mengenai ide harmonisasi aktor keamanan nasional dalam agenda kontraterorisme. Ke depan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi representasi negara yang mengoordinasikan beberapa aktor keamanan.

Ide harmonisasi itu memang hadir di momen yang tepat. Pascaaksi Densus 88 Polri (19-20/9) yang menangkap 15 orang dan menembak mati 3 orang yang dianggap terlibat dalam rangkaian perampokan Bank Sumut, Mustika, dan CIMB Niaga di Medan beberapa waktu lalu, situasi benar-benar memanas. Terlebih setelah sekelompok bersenjata melakukan penyerangan ke Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara (22/9), dan menewaskan tiga anggota Polri.

Maka menjadi menarik kemudian untuk mengetahui apa sebenarnya dan sebesar apa manfaat antisipatif di balik agenda harmonisasi kontrateror ini bagi negara? Lalu apa bagaimana mengatasi dilema pemerintah dalam agenda kontrateror selama ini? Mengingat di sisi lain, sebagian masyarakat juga ada yang memiliki persepsi bahwa tindakan Densus 88 pesanan asing anti-Islam, represif dan antidemokrasi, tidak prosedural secara hukum dan tidak menghiraukan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Urgensi perlindungan negara

Harmonisasi antaraktor disadari sangat urgen karena semakin besarnya potensi ancaman terhadap negara. Setelah jaringan teroris melakukan penyerangan Mapolsek Deli Serdang, Sumut, bukan tidak mungkin pusat-pusat keramaian (mal-mal, bandara, pelabuhan, dll) dan infrastruktur vital nasional lain juga menjadi target. Oleh karena itulah, di tingkat striking force (pasukan pemukul) dibutuhkan kombinasi satuan dari beberapa institusi, di antaranya Detasemen Bravo (Den Bravo-90) Angkatan Udara, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) Angkatan Laut, dan Detasemen Gultor (Den-81 Gurlor) Angkatan Darat.

Upaya perlindungan yang dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan negara, maupun kepentingan Indonesia di luar negeri, dari serangan teroris. Itu dapat dilakukan dengan: 1) penguatan keamanan perbatasan; 2) peningkatan kualitas intelijen dan perbaikan basis data identitas tentang tersangka teroris yang melakukan perjalanan; 3) kerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi objek-objek vital; 4) melindungi warga masyarakat dalam menjalani keseharian hidup mereka; tidak hanya kerja sama antara BNPT dan Polri, tetapi juga komunitas bisnis dan penduduk lokal; 5) kemajuan keamanan dan kualitas transportasi untuk mengurangi risiko serangan.

Mengatasi dilema pemerintah

Situasi dilematis dalam agenda kontrateror tidak hanya terjadi di Indonesia. Yehezkel Dror (2003), seseorang spesialis pertahanan pernah membedahnya sebagai fenomena the governance dilemma (dilema pemerintah) dalam penanggulangan terorisme. Lalu bagaimana sebenarnya agar dilema semacam ini dapat diminimalisasi? Penting rasanya untuk melihat bagaimana ‘alat-alat negara penanggulangan terorisme’ (states counter-terrorism tools) dikelola menurut analisis Grant Nordlaw (2001). Ia melihat ada empat instrumen alternatif paling fundamental menentukan ketepatan sebuah strategi: aturan (legal), keamanan (sekuriti), bermasyarakat (societal), hingga penduduk (population).

Instrumen yang pertama, aturan (legal). Dalam konteks negara hukum, Indonesia melaksanakan aksi kontrateror berbasis aturan sistem peradilan pidana (criminal justice system) serta panduan UU terkait yang melihat terorisme sebagai sebuah tindak pidana. Oleh karena itulah, setiap aksi aparat dikontrol publik atau parlemen berdasarkan kacamata hukum. Ini salah satu perbedaan paling mendasar dan menjadi faktor dilema paling penting untuk diperhatikan.

Kedua, selain koridor aturan, hal lain yang memengaruhi adalah instrumen kebijakan ‘keamanan’ (sekuriti) yang dipengaruhi struktur politik (political structure). Apakah sistemnya presidensial atau parlementer, federal atau kesatuan, diktator atau demokratik. Bagi negara demokrasi seperti Indonesia yang menerapkan sistem presidensial dan berbentuk negara kesatuan, miskomunikasi kepada publik, parlemen, dan juga institusi resmi di daerah bisa berakibat sangat sensitif. Dengan begitu, perilaku gegabah menindak target sebelum seluruh bukti kuat terkumpul atau ketergesa-gesaan dan tertib prosedural tidak hanya akan bermasalah secara hukum, tapi juga akan mendapatkan kritik keras parlemen, institusi lain dan/atau masyarakat. Contoh kasus yang terjadi adalah kericuhan komunikasi antara Densus 88 dan Polda Sumut dan TNI-AU di Medan baru-baru ini. Serta potensial menjadi ‘bulan-bulanan’ opini kalangan aktivis keagamaan, hukum, dan kemanusiaan.

Dilema pemerintah dapat berkurang jika kebijakan kontrateror dilengkapi kebijakan integrasi sosial, yaitu instrumen ketiga strategi ‘bermasyarakat’ (societal). Salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah upaya yang dilakukan Kapolda Sumut Irjen Oegroseno, pascapenyerangan Mapolsek Deli Serdang, Sumut, dengan mengadakan dialog lintas agama dan penerapan agenda Satu Desa Satu Aparat yang melibatkan TNI. Strategi bermasyarakat yang tepat akan menciptakan situasi ketenteraman. Terutama sekali jika diterapkan pelibatan institusi formal (formal structures), masyarakat sipil (civil society), dengan pemanfaatan nilai-nilai yang telah mengakar di masyarakat (local wisdom).

Instrumen keempat, penetrasi persepsi ‘populasi’ (population) yang dapat berhasil menciptakan keseimbangan sosial (social balancing). Kuncinya, bagaimana aparat mampu membangun kesesuaian persepsi antara apa yang mereka persepsi sebagai ancaman (threat perception) dan persepsi nilai-nilai yang diyakini populasi (values perception). Misalnya saat Densus 88 menganggap orang-orang tertentu merupakan ancaman keamanan, tapi sebaliknya populasi menganggap orang-orang itu justru berperilaku santun, agamis, dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Penetrasi populasi dapat menjadikan negara dapat menang di lapangan ‘tembak-tembakan’, tapi kalah secara dukungan karena salah sasaran atau tidak dapat menjelaskan secara jernih situasi yang terjadi. Dapat pula kecaman terjadi jika penerapannya dipersepsi populasi tidak proporsional secara kemanusiaan, seperti represi tanpa alasan jelas dan penembakan di depan anggota keluarga.

Mempersiapkan prasyarat utama

Agar keempat instrumen kontrateror tersebut (aturan, keamanan, masyarakat, populasi) di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat diterapkan dan berjalan dengan efektif. Ada dua prasyarat utama. Syarat pertama dan yang utama adalah adanya sebuah legitimasi dari otoritas politik bagi keberlakuan sistem tersebut, dalam hal ini adalah aspek legislasi yang dibahas bersama dan terhindar dari monopoli satu komisi/institusi tertentu saja.

Syarat kedua adalah adanya sebuah perencanaan jangka panjang yang matang untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap instrumen terkait dengan penanganan terorisme. Capacity building harus dilakukan terhadap dua aspek dalam sistem, yaitu aspek struktural organisasional dan aspek individual. Penting untuk dicatat bahwa penguatan kelembagaan ini tetap harus didasari prinsip-prinsip efektivitas serta nilai-nilai demokratik yang tengah dibangun. Karena kapan pun, demokrasi tidak menginginkan adanya akumulasi kekuasaan.

Senja Kala Ideologi

BAK gayung bersambut, kelahiran Sekretariat Bersama yang disponsori Istana segera memantik aneka wacana. Muncullah berbagai gagasan dengan rupa-rupa ‘brand’: konfederasi, asimilasi, bahkan istilah masa lalu warisan awal era kekuasaan Soeharto, fusi. Padahal, jika disimak secara semantis, wujud berbagai ‘brand’ itu akan terpulang kepada makna yang sama, yakni gabungan dari beberapa komunitas sosial, politik, atau bahkan state, yang dipersatukan oleh kepentingan yang sama tanpa meninggalkan identitas komunitasnya.

Dalam konteks belantika politik Indonesia, gejala ini sama sekali bukan barang baru. Meski dipoles dengan alasan apa pun, tujuan akhir manuver ini, sebetulnya, adalah penyederhanaan partai politik. Kita tentu tak bisa melupakan suasana politik menjelang Pemilihan Umum 1955, yang oleh sebagian besar pengamat Barat sering dinyatakan sebagai pemilihan umum paling demokratis di Indonesia. Ketika itu puluhan partai politik muncul dalam seketika, begitu grasah-grusuhnya sehingga ada partai yang menggunakan tanda gambar singkong, atau tokoh wayang Semar padahal judul partainya Angkatan Cumunist Muda!

Tamasya politik warisan liberalisme itu ternyata tidak berkenan di hati Soekarno. Setelah Manifesto Politik, 1959, sang ‘Pemimpin Besar Revolusi’ mulai secara berangsur-angsur melakukan ‘penyederhanaan partai politik’, dengan merujuk pada hasil Pemilihan Umum 1955. Memasuki era ‘Demokrasi Terpimpin’, penyederhanaan sistem kepartaian itu semakin mengkristal dalam gagasan nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) dengan Partai Nasional Indonesia sebagai representasi ‘mas’, Partai Nahdlatul Ulama sebagai representasi ‘a’, dan Partai Komunis Indonesia sebagai representasi ‘kom’. Betul, masih ada beberapa partai lain yang kehadirannya bila kita mau jujur tak lebih dari sekadar penggembira. Hasil akhir ‘nasakomisasi’ itu, seperti kita ketahui, adalah megabencana 1965 yang menimbulkan korban tiada terhingga.

Soeharto, pada dasarnya, adalah ‘pengikut’ Soekarno yang bijaksana. Di bawah rezim Orde Baru, penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia mengambil bentuk yang paling lugas, tidak lagi tedeng aling-aling. Pada 1973, di bawah bendera fusi, hanya tinggal dua partai yang tersisa, yakni Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Untuk menampung ‘aspirasi’ yang berada di luar kedua partai itu, tampillah Golongan Karya yang bukan partai tapi yang kekuasaannya kelak melebih partai apa pun dalam sejarah kepartaian di republik ini.

Di bawah semboyan ‘penyederhanaan sistem kepartaian’, selalu tersembunyi sebuah cita-cita pragmatis yang menisbikan eksistensi ideologi. Dengan ‘nasakomisasi’, Soekarno sebetulnya sedang melemahkan identitas ‘ideologi’ nasionalisme, agama, dan komunisme, dan menempatkannya sebagai kendaraan politik sang Proklamator dengan bendera ideologi nasakom. Almarhum Jenderal Ahmad Yani kemudian seperti ‘menyempurnakan’ wacana itu dengan melontarkan semboyan ‘Nasakom Jiwaku’, mengimbangi semboyan yang diuarkan Soekarno, ‘Nasakom Bersatu’. Pada tingkat ini, identitas ideologi mengalami abstraksi yang makin menjauhkannya dari program dan agenda setiap komponen yang mencoba menggalang ‘konfederasi’.

Jika disimak dengan jernih, penyederhanaan sistem kepartaian di bawah Orde Baru hanyalah duplikasi tersamar-–tapi konkret–dari rezim sebelumnya. Setelah semua partai warisan Orde Lama difusikan menjadi hanya tiga partai, ideologi serta-merta kehilangan daya pukaunya. Sejak itu, sebetulnya, sebagaimana arahan dan ‘petunjuk’ sang Bapak Pembangunan, cuma ada satu ideologi resmi di Indonesia, yakni ‘ideologi pembangunan’. Praktis tak ada yang berani menyangkal realitas ini, sebab ia didukung mantra sakti ‘asas tunggal Pancasila’.*

REFORMASI mengantarkan negeri ini memasuki era euforia demokrasi yang memicu bangkitnya hasrat berideologi. Puluhan partai berdiri dengan berbagai lambang, simbol, semboyan, dan janji perjuangan. Tetapi, ketika tiba seleksi alamiah melalui Pemilihan Umum 1999, hanya beberapa partai yang tinggal bertahan. Dalam konstelasi ini mulai terasa, ideologi sepertinya kembali memainkan peranannya, walaupun belum terartikulasi secara meyakinkan. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum 2004, misalnya, seperti membenarkan asumsi itu.

Demi menggalang kekuatan yang masif di lembaga legislatif, partai-partai pemenang kemudian menggalang kubu koalisi untuk menguasai proses pengambilan keputusan. Tapi, tanpa dinyana, kubu yang diharapkan solid dan kedap itu kemudian terganggu oleh kasus dana talangan Bank Century, yang menyebabkan beberapa komponen Koalisi mengambil jarak dengan partai penguasa. Friksi inilah yang kemudian mendorong Istana merintis Sekretariat Bersama yang, sesungguhnya, seperti menciptakan garis frontal antara ‘koalisi yang diperbarui’ dan partai-partai kecil di luar kubu.

Perdebatan di sekitar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) membuktikan tiada lain daripada bertambah renggangnya jarak antara partai-partai yang bermain dan apa yang disebut sebagai ‘ideologi kepartaian’. Di tengah polemik ‘2,5% versus 5%’, sebagian elite politik lebih sibuk bermain angka ketimbang menawarkan gagasan yang bisa mengangkat kehidupan dan martabat umat. Angka menjadi sangat penting, melebihi apa pun, karena sang angkalah yang akan memproyeksikan ‘habitat’ yang bisa menampung para elite: apakah di parlemen atau langsung di lembaga eksekutif.

Di depan mata, ideologi dilumpuhkan oleh kepentingan pragmatis yang sangat singkat. Tanpa bisa berlindung di balik lalang sebatang, kita melihat betapa sejumlah kepala daerah beralih loyalitas, dari partai yang tadinya mendukung mereka ketika mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah, beralih ke ‘the ruler’s party’ yang jelas-jelas bakal menjanjikan ketenteraman. Pada tingkat ini, ‘ideologi’ sama sekali sudah keluar dari nalar politik. Ada yang menjelaskan fenomena ini sebagai rendahnya etika politik dan orientasi berlebihan terhadap kekuasaan. Tetapi, jika diingat bahwa saat ini terdapat sekitar 100 kepala daerah yang diduga terlibat persoalan hukum, termasuk korupsi, langkah ‘pindah perahu’ itu mungkinlah bisa dipahami.

Jika ideologi dimaknai sebagai sistem kepercayaan praktis (a system of practical belief) yang dikembangkan dan disifati sebuah komunitas yang dipersatukan oleh ikatan politik, ekonomi, dan budaya dalam kebersamaan cita-cita, makna itu kini sudah berganti dengan permainan matematika yang merujuk kepada pembagian pangsa kekuasaan. Sasarannya juga tak lebih jauh dari Pemilihan Umum 2014, ketika perjalanan ‘reformasi’ menjejaki tapal yang sangat krusial, yakni memilih presiden baru-–ketika incumbent tak lagi mempunyai hak untuk maju.

Proyeksi ini, sebetulnya, lumayan mengkhawatirkan. Masa sekitar empat tahun menjelang pemilihan umum yang akan datang merupakan masa yang singkat untuk menegosiasikan, apalagi menggalang kekuatan politik yang saling berimbang. Dengan berbagai problem ekonomi dan lingkungan hidup yang sedang merasuk secara mondial, sukar dibayangkan kontrak-kontrak politik yang bersifat kefusian bisa tercapai dalam waktu yang diidam-idamkan. Ideologi sebenarnya hal yang sangat mendasar, tapi saat ini seakan-akan memang telah kehilangan pesonanya. Ibarat daur hari, ideologi sedang merayap di ambang senja kalanya. Tapi, paling tidak, tak ada salahnya para elit politik berkonsentrasi menyusun program konkret yang bisa menyelamatkan umat dan bangsa ini dari ancaman kelam malam panjang. (Sumber: Media Indonesia, 28 September 2010)

Tentang penulis:
Arya Sandhiyudha AS, Master dalam bidang strategic studies dan penerima Certificate in Terrorism Studies dari SS Rajaratnam School of International Studies, Singapura

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Kaltim

Oleh Siti Kotijah

Dalam Konsitusi kita yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa,”“Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH).

Di UUPPLH, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagai warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakaki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan . Jika kaji lebih didalam undang-undang lingkungan yang lama yakni UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Sedangkan UUPPLH lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan perubahan undang-undang lingkungan hidup yang baru. Disini hak atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan pada posisi paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh Negara. Perbedaan lain yang mendasar atas UU No.23 Tahun 1997 dengan UU No.32 Tahun 2009, yakni penguatan yang terdapat dalam UU PPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangnya dan penegakan hokum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa Hak subyektif (Subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik , sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.

Oleh karena itu hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu-individu.

Sejarah Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Awal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 piagam hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI no. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang menyatakan : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada tanggal 18 agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan hak termaksud dalam pasal 28 H ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada tahun 1999 keluarlah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal ini juga dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dan lebih diperdalam pemaknaan pada landasan filosofi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada UU No.32 Tahun 2009.

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dinegara kita tidak lepas dari pengaruh internasional sebagai bagian dari Negara didunia. Secara internasional hak asasi lingkungan terdapat dalam prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm yang berbunyi :

“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of ufe, in an environment of a quality that permits a ufe of digrity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations ….”

Walaupun Deklarasi Stockholm tidak mempunyai kekuatan hukum, namun konferensi stockholm mempunyai arti penting terhadap lahirnya ,hak atas lingkungan. Kemudian juga permasalahan lingkungan, politik dan hukum lingkungan di tempatkan pada tingkat yang berbeda dari waktu sebelumnya. Pada bulan juni 1986, “exports group on environmental law of the world commision on environment and development”, yang diketuai oleh R.D. Munto sepakat untuk menerima “environmental protection and sustainable development, legal principles and recommendations”. Yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1987. prinsip-prinsip hukum lingkungan dan rekomendasi para pakar hukum lingkungan WCED tersebut sangat penting dan perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional agar mempunyai kekuatan mengikat. Article 1 dari kesepakatan tersebut berbunyi : “All human being have the fundamental right to an environment adequate fortheir health and well-being”. Rumusan ini sedikit berbeda dari pasal 5 ayat (1) UULH – UUPLH.

Hak atas lingkungan hidup yang baik san sehat dalam UULH – UUPLH masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama masalah tata laksana hukum yang dikandungnya serta perlindungan hukum yang dijaminnya.Hal ini berbeda dengan yang ada di Belanda, het recht opeen good en schoon millen yang diformulasikan dalam bentuk hak asasi sosial, yaitu sebagai kewajiban pengelolaan perumusan hak atas lingkungan lebih jelas, tetapi penetapannya setingkat lebih rendah, yaitu dalam “piagam hak asasi manusia”. Undang-undang dan formulasinya berbentuk hak asasi klasik. Prinsip 3 Deklarasi Rio (1992) mengenai “hak terhadap pembangunan” (the right to development) yang terkait dengan prinsip 1.

Dalam hubungannya dengan hak-hak perseorangan steiger mengemukakan bahwa “the sub sective right aredivided into two groups according to their legal guarantee, the fondamental rights at the constitutional level and the ordinary legislation”. Dengan demikian, penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat undang-undang dasar, tapi hak biasa pada tingkat undang-undang.

Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat di Kaltim

Kalimantan timur dengan kekayaan yang berlimbah baik berupa minyak, tambang, hutan, dan kekayaan dilaut. Usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk melakukan eksloitasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang sekarang diKaltim ekspoitasi tanpa batas akan sumber daya alam, pada tahap yang mengkwatirkan, dan justru berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh hutan yang lebat, sudah mulai gundul, semua telah dibabat habis. Era hutan berhenti sekarang diganti era tambang batu bara atau emas hitam, perkebunan, perumahaan.

Akibatnya tanpa tata kelola lingkungan hidup dan RTRW kaltim yang tidak perubahan sampai sekarang menyebabkan masyarakat menanggung dampaknya. Sekarang kota samarinda hujan sedikit banjir dimana-mana, terjadi longsor, pencemaran dilingkungan perumahan, karena dibuka kuasa pertambangan diareal tersebut, pencemaran sungai dan sebagainya. Ini contoh nyata kegagalan dalam mengelola tata kota di Kaltim. Masyarakat yang secara nyata dijamin hak untuk memperoleh hak atas lingkungan yang baik dan sehat, banyak terabaikan. Penderitaan akibat banjir, setiap saat tidak ada upaya yang kongkrit. Upaya menuntut hak perseorangan warga, dalam hal ini bentuk perlindungan yang paling ekstansif, karena UUPLH dan UU PPLH, menyediakan landasan terhadap gugatan hukum bagi individu untuk mewujudkan kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat.dilaksanakan melalui prosedur peradilan. Hal yang dilakukan warga Kaltim untuk melakukan gugatan terhadap masalah banjir disamarinda, dengan melakukan upaya hokum kepengadilan lewat class action, namun usaha ini gagal.

Dengan demikian jaminan dalam kontek pengakuan akan hak atas lingkungan yang baik dan sehat,, sangat jauh dari kenyataan. Pemerintah daerah tidak memberi perlindungan yang memadai terhadap kepentingan warga masyarakat. Kegagalan pembangunan yang begitu cepat dalam memacu kota agar cepat berkembang di Kaltim tidak diimbangi dengan RTRW yang jelas, sehingga pada akhirnya tidak sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Yang ada hanya mengejar kepentingan sesaat ya. Mengobrol sumber daya alam dengan memberi ijin tanpa batas, baik berupa ijin kuasa pertambangan, pekebunan, industry, dan perumahan tanpa melihat akibat lingkungan. Disini jelas kepentingan pemerintah daerah yang seyognya melindungi, menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat, malah membuat sengsara warganya.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perijinan didaerah. Dalam hal pencemaraan dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hokum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku dan aparatur pemerintah didaerah yang melakukan kebijakaan yang salah selama ini. Kemudian perlu adanya sosialisasi UU No.32 Tahun 2009, ditingkat daerah, khususnya jaminan terhadap warga atas hak lingkungan yang baik dan sehat bagi pengambil kebijakan didaerah.

Tentang penulis:

Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Studi Banding Dewan, Tak Perlu

Oleh Yohanes Widodo

Cerita tentang Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini dihiasi serangkaian ironi dan paradoks. Di era Orde Baru, institusi DPR tak lebih dari sekadar “tukang stempel” tiap kebijakan Soeharto. Di era reformasi ini, lembaga tersebut justru sarat kontroversi. Yang masih hangat adalah litani rengekan soal usulan fasilitas: dana aspirasi, dana pedesaan, hingga pembangunan gedung DPR yang justru ditolak dan dihujani kritik. Usulan-usulan tersebut dikritik karena kinerja DPR di bidang legislasi yang cenderung lemot dan semakin menurun. Kemampuan Dewan membuat produk undang-undang semakin rendah.

Pandangan negatif terhadap performa DPR juga tertangkap dalam beberapa jajak pendapat. Jajak pendapat Kompas (1-2 April 2009) tentang pandangan publik terhadap kinerja DPR menunjukkan, 67,3 persen responden dari total 844 responden menganggap citra DPR saat ini masih terpuruk. Sebelumnya, Survei Barometer Korupsi Global (BKG) menilai DPR sebagai institusi yang korup, bersama institusi peradilan dan kepolisian.

Studi banding

Selain korupsi dan moralitas, program studi banding anggota DPR banyak disorot. Resistensi dari masyarakat terhadap program ini terus menguat. Namun anggota DPR tetap getol mengadakan studi banding ke luar negeri. Bukan rahasia umum lagi, agenda studi banding sesungguhnya merupakan cara anggota DPR untuk bisa melancong gratis ke luar negeri. Studi banding dan berpesiar memang mengasyikkan, apalagi uang sakunya cukup besar.

Pro-kontra muncul menyikapi program studi banding anggota DPR. Di satu sisi, studi banding merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk belajar dan menambah pengetahuan. Di sisi lain, masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan sangat penting, seperti penandatanganan letter of intent.

Ketika tinggal di Belanda pada 2007-2009, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda pernah melontarkan statemen menolak kunjungan DPR ke Belanda dan Eropa. Alasan utamanya, para anggota DPR RI yang datang ke Belanda waktu itu sekadar “studi banding”. Dari seluruh jadwal kunjungan, waktu yang benar-benar dipakai untuk mengunjungi departemen terkait hanya dua-tiga jam. Sisanya kunjungan jalan-jalan, shopping. Pada 2005, PPI Belanda sempat memergoki anggota DPR yang sedang berbelanja, kemudian menyebarkan foto-foto mereka lewat Internet.

Baru-baru ini (14-19 September 2010), diam-diam sebanyak 17 anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hortikultura dari Komisi IV DPR mengunjungi Belanda untuk melakukan studi banding dalam kaitan dengan Undang-Undang Hortikultura. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Universitas Wageningen di Belanda. Hebatnya, atau anehnya, PPI Belanda dan 60-an mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Wageningen tidak tahu bahwa anggota DPR mengunjungi kampus mereka.

Kritik

Ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri. Pertama, studi banding dinilai tidak tepat, karena selama ini studi banding anggota DPR ke luar negeri tidak memiliki tujuan jelas dan belum tentu mendatangkan manfaat. Selain memboroskan anggaran negara, efektivitas studi banding belum pernah teruji. Dalam setiap studi banding tidak pernah ada laporan, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya.

Kedua, kegiatan studi banding tidak etis secara sosial-politik karena saat ini masyarakat sedang dililit kesulitan ekonomi. Masyarakat mempertanyakan sensitivitas anggota DPR dengan memboroskan uang negara, sementara banyak rakyat menderita kemiskinan. Anggota DPR melenggang ke luar negeri, di saat yang sama rakyat meregang nyawa karena berebut untuk mendapatkan uang di depan Istana.

Ketiga, studi banding anggota DPR sering kali mengingkari transparansi dan akuntabilitas. Karena takut disorot masyarakat, kegiatan studi banding biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Keempat, beberapa kali terjadi, studi banding ke luar negeri ternyata salah sasaran karena negara yang dikunjungi merupakan negara yang sistem politik, aspek sosial, dan kondisi geografisnya amat berbeda dengan Indonesia sehingga hasilnya sia-sia. Kelima, pelaksanaan studi banding saat ini tidak tepat karena citra DPR sedang merosot akibat banyak anggotanya diduga terlibat korupsi dan produktivitasnya memprihatinkan.

Alternatif

Sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan kinerja anggota DPR. Pertama, alokasi anggaran kepada program yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Daripada hanya menghamburkan anggaran negara untuk belajar tentang bunga dan cabai, dana untuk studi banding lebih baik dialokasikan untuk membiayai penelitian para mahasiswa yang meneliti tentang bunga dan cabai, sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

Kedua, jika studi banding dilakukan sekadar untuk mengumpulkan informasi, kemajuan teknologi dapat menjadi solusi yang tepat, cepat, dan murah, melalui fasilitas Internet, telekonferensi, dan lain-lain. Anggota Dewan dapat mengunjungi situs resmi lembaga yang akan dikunjungi dan bisa mendapatkan banyak informasi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.

Ketiga, akses masuk terhadap informasi atau pengetahuan semestinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi staf ahli DPR atau dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia. Keempat, bekerja sama dengan KBRI, anggota DPR bisa memanfaatkan komunitas Indonesia dan pelajar Indonesia di luar negeri. Transfer informasi dan pencarian data bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas pelajar (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di negara yang dituju.

Pekerjaan rumah

DPR perlu mengevaluasi efektivitas berbagai studi banding, dan menghentikan program yang menghabiskan anggaran negara tersebut. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, untuk masa 2010 ini, DPR menganggarkan dana Rp 100 miliar lebih untuk studi banding, dan Rp 40 miliar di antaranya khusus untuk studi banding ihwal rancangan undang-undang (VIVAnews, 14/09/2010). Pemborosan uang negara dengan dalih studi banding harus dihentikan karena persoalan ekonomi masih menjadi persoalan utama kita. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa studi banding DPR hanya untuk pelesir ke luar negeri dan dinilai kurang bermanfaat. Faktanya, memang beberapa produk undang-undang bermasalah sehingga perlu dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

DPR punya pekerjaan berat untuk berbenah dan memperbaiki citra yang merosot. Untuk itu, dibutuhkan niat dan kerja yang lebih serius, serta keterbukaan untuk dikontrol oleh rakyat. Hal ini bukan hanya semata persoalan pesona, tapi juga menyangkut tanggung jawab DPR terhadap rakyat. Seluruh elemen rakyat, khususnya Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri, perlu mengawasi acara studi banding DPR dan mempertanyakan makna, tujuan, dan hasil konkret dari setiap kunjungan anggota DPR. Kita tidak boleh jemu untuk terus mengingatkan anggota Dewan yang terhormat bahwa mereka telah memiliki segalanya. Yang tidak mereka miliki adalah perasaan malu. (Sumber: Koran Tempo, 28 September 2010)

Tentang penulis:
Yohanes Widodo, dosen ilmu komunikasi FISIP Uuniversitas Atmajaya, Yohyakarta, mantan Sekjen PPI Belanda



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.981 hits
September 2010
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Iklan