Arsip untuk Agustus 30th, 2010

Hegemoni atas Geopolitik Kelautan Kita

Oleh Muhamad Karim

Suhu politik negara akibat tindakan Polis Diraja Malaysia yang menangkap tiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Tanjung Berakit, Bintan makin memanas.

Kendati pemerintah Indonesia telah membarternya dengan tujuh nelayan Malaysia, namun aroma ketidakpuasan terus merebak di mana-mana.

Pun sebelumnya kapal Angkatan Laut China bertindak serupa di Laut China Selatan. Soal Malaysia, elemen masyarakat mulai dari ormas, mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, hingga pejabat pemerintah mengecam tindakan barter itu. Sebab, itu telah menghina kedaulatan kita. Mengapa Malaysia dan China bertindak demikian? Mengapa pula pemerintah Indonesia bersikap masa bodoh atas peristiwa ini? Apakah hubungannya dengan geopolitik kelautan kita?

Posisi strategis Indonesia di tengah kekuatan ekonomi Asia Pasifik dan Eropa telah menempatkan lautan Indonesia secara geopolitik menjadi rebutan negara maju. Di Asia, setidaknya China, Jepang dan Australia, berupaya memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Apalagi Amerika Serikat yang kini hubungannya kurang mesra dengan China berambisi me¬nguasai kawasan perairan Indonesia sebagai strategi memosisikan laut Indonesia sebagai buffer dalam politik global. Bahkan, Uni Eropa tak mau ketinggalan karena menganggap Indonesia ssbagai mitra kerja yang strategis secara ekonomi politik.

Indonesia Jadi Rebutan

Bila mencermatinya, setidaknya ada dua hal yang membuat lautan Indonesia menjadi rebutan hegemoni negara-negara maju, yaitu, pertama, soal sumberdaya alam di permukaan, badan air dan di bawah dasar laut. Mulai dari migas di off shore, mineral (emas, berlian, dan uranium) di dasar laut dalam (baca: riset Sangir-Talaud) hingga ikan tuna (bluefin tuna) di pantai selatan Jawa. Kedua, jalur transportasi laut yang menghubungkan pelbagai kawasan Asia–Pasifik, Asia Selatan-Eropa dan Pasifik–Samudra Hindia. Simaklah Selat Malaka yang merupakan kawasan perdagangan teramai di dunia, diperkirakan perputaran barang dan jasa di kawasan itu mencapai US$ 1.000 triliun per tahunnya. Mulai dari transportasi migas, refinary minyak, perkapalan, hingga jasa kelautan.

Setidaknya ada lima kawasan laut Indonesia yang bernilai strategi secara ekonomi politik hingga pertahanan. Pertama, kawasan laut China Selatan dan Selat Malaka. Laut China Selatan kini situasinya memanas akibat ketegangan antara China–Vietnam soal Kepulauan Spartly, China–Taiwan soal Taiwan dianggap membangkang dari kekuasaan China, hingga rebutan cadangan minyak antara China, dan Vietnam yang berdekatan dengan blok Natuna. Selat Malaka merupakan jalur transportasi paling strategis di dunia yang memudahkan kapal barang dan perang melintasinya. Amerika Serikat berambisi mengatur jalur pelayaran di kawasan ini de¬ngan dalih mengamankannya dari bajak laut. Padahal, negara yang berbatasan maritim di selat itu yakni Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura, telah memiliki joint agreement yang mengamankannya.

Kedua, kawasan tepi Samudra Pasifik yang berlokasi pulau kecil strategis, Morotai dan Biak. Amerika Serikat amat berkepentingan karena sejarah mencatat di kedua pulau itulah mereka menyusun strategi memenangi Perang Pasifik atas Jepang tahun 1945. Amerika Serikat hendak menjadikannya sebagai pangkalan militer Armada VII di Pasifik. Ini strategi antisipasi kemajuan ekonomi dan militer China yang kini menjadi saingan nomor wahid pascaruntuhnya Uni Soviet. Apalagi pulau Biak, tempat terbaik di dunia untuk meluncurkan roket dan pesawat ruang angkasa karena lebih dekat ke orbit bumi.

Bila ini tercapai, AS akan mampu mengamankan kepentingan bisnisnya di kawasan itu. Mulai dari migas di kawasan Delta Mahakam (Exxon Mobil & Chevron), pertambangan emas (PT Newmont Nusa Tenggara) di Nusa Tenggara Barat hingga emas di Papua (Freeport). Mereka pun sudah mengeksplorasi laut dalam (deep sea) perairan Sangir–Talaud yang menemukan emas dan berlian.

Ketiga, kawasan Laut Arafura, Aru dan Selat Wetar yang masuk alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) III. AS dan sekutunya, Australia, berkepentingan dengan kawasan ini sebagai upaya mengerem hegemoni China melalui China–ASEAN Free Trade (CAFTA)-nya. Simaklah proyek mercusuar Jembatan Selat Sunda yang konon akan dibangun China, karena berhasil membangun Suramadu. Lalu, Jembatan Jawa–Bali. Semuanya belum tentu mensejahterakan rakyat Indonesia.

Keempat, kawasan laut teritorial dan laut pedalaman, khususnya laut Banda, Selat Makassar, dan Selat Sunda. Kawasan ini disinyalir mengandung sumber daya migas, mineral (emas, berlian, batu permata), hingga uranium di bawah dasar laut. Di perairan teritorial dan pedalaman ini, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru amat getol mendorong pengembangan kawasan kelautan. Mulai dari penetapan Coral Triangle Inisiative (CTI) yang luasnya 20 juta hektare hingga 2020, kawasan Eko-region laut Sulu-Sulawesi, World Ocean Conference (WOC), Sail Bunaken hingga Banda.

Bila dicermati, CTI ini sesungguhnya telah menafikan asas kedaulatan Indonesia atas wilayah laut karena pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan lembaga internasional bermarkas di Washington, yaitu The Nature Conservation (TNC), Conservation International (CI), dan World Wildlife Fundation (WWF). Lalu di manakah kedaulatan kita atas wilayah laut? Bahkan mereka mengkonsultasi, juga mem¬biayai hingga membuatkan peraturan perundangannya. Mulai dari Undang–Undang (UU) No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) di dalamnya ter¬tuang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), UU Perikanan dan Pertambangan, Penanaman Modal Asing hingga Migas.

Kelima, kawasan Samudra Hindia, mulai dari pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa hingga pantai Barat Nusa Tenggara. Tahun 2005, Amerika Serikat telah mengeksplorasi kawasan laut dalam pantai barat Aceh pascatsunami. Pun, tahun 2007, Jepang melakukan hal serupa di pantai selatan Jawa. Begitu mudahnya perairan kita dieksplorasi negara maju. Padahal, UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia memberlakukan prasyarat yang ketat soal riset, tapi ternyata itu semua berjalan mulus.

Pemain Utama

Mencermati lima hal di atas, otomatis lautan Indonesia secara geopolitik amat penting dan strategis. Dalam perebutan hegemoni, pemain utamanya yakni Amerika Serikat, Jepang, dan China. Soal apakah nantinya kepentingan mereka itu akan mensejahterakan rakyat Indonesia, itu urusan lain. Sebab, penguasa negeri ini cenderung mengakomodasi kepentingan mereka ketimbang kesejahteraan rak¬yatnya. Apalagi penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme makin akut dan utang menggunung. Apa hubungannya dengan Malaysia? Malaysia yang berbatasan maritim de¬ngan Indonesia tahu soal ini. Mereka berambisi menguasai sebagian wilayah kedaulatan laut Indonesia dan pulau kecil perbatasannya karena punya kekayaan yang melimpah. Simaklah kasus Sipadan-Ligitan.

Mereka juga hendak menjadi ”pemain” dalam percaturan ini dengan mengandalkan kekuatan ekonominya. Ingat! Malaysia anggota negara persemakmuran Inggris, sama de¬ngan Australia. Keterlibatannya dalam CTI dan eko-region laut Sulu-Sulawesi membuktikan itu. Malaysia hendak mencaplok perairan Ambalat sepihak hingga perbatasan di Selat Malaka dengan dalih yang tak berdasar dan melanggar hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Padahal, mereka bukan negara kepulauan.

Simaklah, Australia yang berkolaborasi dengan Amerika Serikat menguasai ladang migas Laut Timor, kendati pencemarannya mengancam perairan NTT. Australia bersama Jepang dan Selandia Baru menguasai perdagangan tuna sirip biru dalam organisasi Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Kepentingannya, pantai selatan Jawa fishing ground tuna sirip biru yang harganya US$ 60-70/kg. Secara ekonomi politik, geopolitik kelautan Indonesia bagaikan berlian dalam lumpur. Kini saatnya, Indonesia mengedepankan politik kelautan buat kepentingan rakyatnya ketimbang asing dalam percaturan ekonomi kawasan. Sebab, itulah amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. (Sumber: Sinar Harapan, 27 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Muhamad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim/Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Iklan

Dari Kolonialisme Sampai Materialisme

Oleh Sediono MP Tjondronegoro


Dahulu masyarakat Indonesia yang multi-etnik lebih dipengaruhi oleh budaya feodal, karena lapisan masyarakat tersusun di bawah kaum ningrat, Raja atau Sultan dan rakyat kecil di pedesaan. Dalam komunitas etnik, ada Kepala Adat yang teratas, ada lapisan pembantu-pembantu terpercaya – tak jarang keluarga juga – dan terbawah rakyat biasa.


Perbedaan antara sekian banyak kelompok etnik di Nusantara pernah menimbulkan keheranan bagi orang Belanda. Bagaimana negara sekecil Belanda dengan penduduk beberapa juta saja dapat menguasai pulau-pulau Nusantara yang ribuan jumlahnya, serta kelompok-etnik yang ratusan itu?


Ada jawaban yang cukup jelas : “Itu mungkin karena perbedaan kelompok etnik mudah dikuasai Hindia Belanda melalui politik pecah-belah (divide et impera). Masing-masing kelompok etnik hidup dan memikirkan diri-sendiri. Ranah pemikiran kelompok etnik masih sangat terbatas pada lingkungan kehidupannya dan keluarganya.


Tidak mengherankan mengapa waktu kekuasaan Belanda mulai ditentang dan kemudian dilawan oleh pendekar-pendekar nasionalisme, mereka langsung ditindak. Tokoh-tokoh nasional yang berpendidikan tinggi dan mengobarkan perasaan kebersatuan menuju ke nasionalisme dihukum, dipenjarakan dan dibuang. Kalau Boedi Oetomo (1908) masih dibiarkan, mulai Sarekat Islam (1912-1916) sudah lebih dicurigai dan diawasi. Bertahap setelah Perang Dunia I pemerintah kolonial mulai memberi kesempatan kepada penduduk pribumi untuk diwakili dalam Volkstraad (1918-1940). Tetapi partai-partai politik seperti PNI belum diberi kebebasan dan tetap diawasi.


Kebudayaan memang sulit dipilah-pilah menurut daerah atau wilayah, karena batasannya tidak jelas, akan tetapi bila kita menerima Nusantara ini terpengaruh budaya Melayu, karena demikian banyak didiami komunitas etnik, juga terdapat ranah “anak budaya” (sub-cultures) dengan banyak bahasa yang berbeda-beda dan adat istiadat aneka-ragam. Pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Nasrani menambah keanekaragaman sub-cultures.


Keanekaragaman budaya disatu pihak menarik, tetapi juga memperlambat integrasi menjadi satu bangsa. Penjalinan antara sistem hukum tertulis dan tata cara adat juga minta waktu. Setelah 65 tahun merdeka sebagai NKRI hal tersebut masih terasa. Kesimpangsiuran UU dan peraturan di berbagai sektor mengakibatkan timbulnya tindakan yang tidak serasi.


Penggolongan sosial di atas boleh dikatakan mencerminkan lapisan atas semua bangsa pada awalnya. Ada negara-negara yang tua dan dikuasai raja atau kaisar pasti mempunyai lapisan yang mempunyai hubungan keluarga. Prancis, Inggris, Belanda, Rusia, Jepang dan lain-lain merupakan contoh sebelum penyesuaian dengan tatanan negara demokrasi. Berbeda dengan Amerika Serikat sebagai bekas daerah jajahan Spanyol dan Inggris serta Prancis, tidak mempunyai pemimpin feodal, sehingga konsep kerajaan tidak pernah terwujud.


Kelompok yang kuat dan berwibawa serta mampu mempengaruhi massa rakyat dapat memimpin negara dan kelompok yang cerdik-pandai seperti itulah yang tergolong kelompok intelektual. Umumnya sudah berpendidikan baik dan mempunyai pengaruh politik.


Di ujung zaman penjajahan/kolonialisme di banyak negara Afrika, Amerika Latin dan Asia banyak intelektual – karena pendidikannya sudah lebih baik – memperjuangkan kebebasan rakyat dan kemerdekaan bangsa. Dapat dimengerti karena melawan kaum penjajah tidak dapat dilakukan dengan demonstrasi dan perlawanan fisik. Mau tak mau, slogan-slogan pencetus demokrasi seperti JJ Rousseau dan Montesqieu menjunjung tinggi Kemerdekaan (Liberty), Persaudaraan (Fraternite) dan Kesamaan Tingkat (Egalite).


Demokrasi dalam arti rakyat yang memerintah (demos cratein) sebenarnya sudah sejak Aristoteles (347 SM) dikenal sebagai konsep dan tatanan masyarakat, tetapi lebih dikenal setelah Revolusi Perancis 1789 yang menumbangkan kekuasaan Raja Louis XIV.


Prinsip negara Pancasila dan UUD yang murni sebelum diamandemen mencerminkan keadaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Elite politik masa itu menolak feodalisme dan melawan kolonialisme melalui gerakan Nasional. Benih-benih partai politik tumbuh setelah 1908 (Boedi Utomo) dan sudah lebih nyata dengan pendirian Sarekat Dagang Islam (1912) dan Sarekat Islam (1916).


Suara rakyat, mulai didengar melalui keanggotaan Volksraad. Demokrasi memang dasarnya suara mayoritas rakyat yang berkedaulatan sehingga pemerintah perlu memenuhi kebutuhan dan harapannya. Tetapi memang suara demikian perlu didengarkan dan disampaikan melalui kelembagaan (institutional). Karena itu ada partai politik dan perwakilan rakyat.


Kesulitan masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh ekonomi liberal negara-negara maju di benua Eropa dan Amerika Utara. Banyak tokoh di lingkungan politik belum menghayati cara membimbing rakyat ke arah masyarakat demokratis mengakibatkan suasana democrazy. Pengaruh pimpinan dengan gaya panutan masih sangat terasa dan ini menumbuhkan jumlah partai politik yang tidak efisien.


Pengaruh ekonomi liberal, partai politik menjadi alat untuk merebut kekuasaan guna memperkaya pemimpin dan pendukungnya. Tidak mengherankan, mengapa DPR dan banyak DPRD tidak lagi berfungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat demokratis yang diidam-idamkan.


KKN Sejak 1950-an


Gejala KKN yang sejak tahun 1950-an sudah terasa ada, dewasa ini semakin diakui dan dirasakan sangat merugikan negara dan tidak memperhatikan rakyat kecil. Akhirnya, untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan, segala carapun dilakukan.


Hubungan antar-kawan (kolusi) sudah mengganti keakraban hubungan kekeluargaan (nepotisme) dan kedua fakta sebenarnya dalam korupsi tidak terlalu kuat lagi. Korupsi sebenarnya membeli kuasa atas kewenangan pejabat/petugas dalam suatu tatanan birokrasi. Kewenangan yang berlandaskan hukum atau paling tidak peraturan dalam suatu birokrasi ditembus dengan pemberian uang atau barang berharga.


Nasionalisme sering dikatakan memudar dalam bertambahnya usia NKRI, bukan saja berkurangnya menjunjung tinggi Pancasila, tetapi yang lebih nyata berkaitan dengan pengembangan bahasa Indonesia. Semakin hari semakin banyak kata/istilah asing yang diucapkan dalam berbahasa Indonesia.


Pengaruh hubungan antar negara atau internasionalisasi turut menghambat pengembangan bahasa nasional. Apakah sudah waktunya kita menerima bahasa esperanto saja? Membedakan bahasa Indonesia yang baik dan resmi (dignified) dengan bahasa pergaulan (AS Slang atau Inggris cogney) juga sering tidak diperhatikan.


Birokrasi dapat diterjemahkan sebagai tatanan dalam mana pejabat dalam jajaran kepegawaian mempunyai kekuasaan di atas khalayak ramai (publik). Kekuasaan dengan batas-batasnya diatur dengan peraturan dan undang-undang yang juga harus ditaati publik.


Mula-mula memang birokrasi adalah kelembagaan di bawah pemerintah, tetapi setelah tumbuh perusahaan swasta yang besar bahkan bercabang ke negara lain, perusahaan multi-nasional pun mengandalkan kegiatan perdagangannya kepada birokrasi.


Kesetiaan dan kejujuran birokrasi di bawah pemerintah didasarkan atas sumpah dan umumnya pengabdian birokrat berlangsung sampai usia lanjut.


Ketaatan, kejujuran dan kesetiaan birokrat pemerintah didasarkan atas sumpah pada saat diangkat menjadi pegawai. Syarat demikian memang dikaitkan kepada agama yang dianutnya agar perbuatannya tidak menyimpang dari nilai dan akhlak yang dijunjung tinggi. Semua itu dimaksud agar korupsi, suap-menyuap dan perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan dapat dihindari. Hukuman dan tindakan dari atasan sesuai peraturan merupakan suatu sistem pengawasan atas birokrat.


Sementara ini terkesan, dengan meluasnya ekonomi liberal materialisme juga meningkat. Bukan sekadar meningkatkan penghasilan, tetapi juga nafsu akan pemilikan barang konsumsi semakin deras. Perbedaan kekayaan antara lapisan masyarakat atas dan bawah semakin melebar dan nyata. Kecenderungan seperti itu tentu tidak memantapkan nasionalisme.


Pluralisme partai politik dewasa ini juga melemahkan peranan DPR dan DPRD, bahkan ketegasan Pemerintah Pusat juga terkikis karena konsep Kabinet Presidensial, dilemahkan oleh perwakilan terlalu banyak partai politik.


Dengan timbulnya gejala meluas bukan hanya di lingkungan birokrasi dan perwakilan rakyat yang memperkaya diri dari sumber kekayaan dan keuangan masyarakat serta bangsa, benarlah apa yang pernah disimpulkan Prof Teuku Jacob (2004) bahwa usaha kita membangun demokrasi jauh dari berhasil, malah timbul kleptokrasi? (Sumber: Suara Pembaruan, 26 Agustus 2010)


Tentang penulis:
Sediono MP Tjondronegoro, guru besar emeritus bidang sosiologi IPB


SJSN Pro Rakyat Bukan lewat Asuransi

Oleh Salamuddin Daeng

Meskipun telah disahkan sejak tahun 2004, UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tak juga bisa diterapkan.

Latar belakangnya adalah peraturan pemerintah (PP) yang dimandatkan UU ini tidak kunjung terbit. Selain itu, badan pelaksana SJSN juga belum ada. Namun, pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas UU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Secara substansial, UU SJSN masih menyisakan masalah. Banyak pihak menolak UU ini karena tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang menghendaki kebe¬radaan sistem jaminan sosial yang berpihak pada rakyat, khususnya kaum miskin yang jumlahnya mayoritas. Kelompok ini meliputi peng¬anggur, pekerja sektor informal, pekerja formal yang upahnya rendah, dan buruh tani/petani tak bertanah dan petani kecil. Oleh karena itu, sistem itu harus mengedepankan kepentingan kelompok tersebut.

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, jumlah tenaga kerja dengan status buruh/PNS adalah sebanyak 28,9 juta jiwa dari 104,48 juta jiwa penduduk yang bekerja. Data tersebut membuktikan bahwa sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah dan sangat rentan mengalami krisis.

Selain itu, UU SJSN hanya mencakup kelompok masyarakat yang mampu membayar iuran asuransi sosial. Dengan demikian, hanya sekelompok kecil masyarakat mampu yang dapat memperoleh jaminan sosial, sementara sebagian besar lainnya yang tidak mampu, tidak berhak menda¬pat asuransi sosial yang layak. Padahal, jumlah masyarakat miskin masih sangat besar. Data statistik menyebutkan ,jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 100 juta lebih. Mereka adalah individu dengan pendapatan di bawah US$ 2/kapita/hari. Kelompok masyarakat ini dipastikan tidak akan mampu membayar iuran asuransi sosial secara terus-menerus.

Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah paradigma dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Semestinya sistem tersebut merupakan tanggung jawab negara yang wajib dilaksanakan. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian sedang menghadapi krisis.

Pentingnya Peran Negara

Saat ini, juga muncul perdebatan yang tajam tentang siapakah yang harus menyelenggarakan SJSN. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut perdebatan teknis, tetapi jauh lebih dalam pada masalah perdebatan ideo¬logis tentang paradigma ekonomi politik yang dianut suatu negara.

Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial tersebut secara tegas telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanu¬siaan,” namun banyak pihak masih berusaha menafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing.

Dalam pandangan ekonomi politik neoliberal, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan-urusan ekonomi, atau suatu urusan yang secara ekonomi menjanjikan profit bagi sektor swasta. Dalam pandangan ideologi ini pula, sistem jaminan sosial adalah produk jasa yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan dan menjanjikan keuntungan yang besar.

Sebaliknya, pandangan antitesis terhadap gagasan neoliberal menganggap bahwa jaminan sosial adalah kewajiban negara. Sektor ini dianggap merupakan sektor strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kelompok masyarakat miskin. Jadi, negara bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan jaminan sosial.

Itulah penyebab banyaknya kelompok masyarakat, khususnya masyarakat miskin, di Indonesia menolak sistem ja¬minan sosial sebagaimana yang diatur dalam UU 40 Tahun 2004. Pasalnya, UU ini dianggap merupakan suatu skenario menyerahkan suatu urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara pada perusahaan asuransi. Dengan begitu, UU ini secara substansi merupakan sistem asuransi sosial yang beroperasi lebih mirip perusahaan asuransi.

Meskipun perusahaan asuransi yang rencananya akan ditunjuk negara sekalipun adalah BUMN, tidak ada jaminan fungsi sosialnya dapat dilaksanakan. Ini karena jika dilihat dari orientasi ekonominya, BUMN-BUMN yang dimaksud adalah perusahaan yang berorientasi pada profit yang tidak ubahnya de¬ngan perusahaan swasta lainnya.

Asuransi Asing

UU ini akan menjadi pintu masuk bagi perusahaan asu¬ransi besar dari luar negeri. Dalam sistem ekonomi politik yang sangat liberal seperti Indonesia, sangat memung¬kinkan perusahaan asuransi milik negara dan asuransi nasional akan berpindah ta¬ngan pada pihak asing.

Peluang dominasi asing dikuatkan dengan lahirnya UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Presiden No 77 Tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi, yang isinya telah membuka sektor-sektor strategis bagi penanaman modal asing. Padahal, pe¬nguasaan modal asing dalam sektor asuransi saat ini saja diperkirakan mencapai 95 persen. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan masalah tersendiri terkait dengan sistem asuransi sosial yang hendak dikembangkan. Akibatnya, penyelenggaraan asuransi sosial bagi rakyat Indonesia akan jatuh ke ta¬ngan perusahaan-perusahaan asing.

Belajar dari krisis keuang¬an global yang melanda AS dan kemudian menular ke Eropa, Jepang, dan bahkan negara-negara berkembang, ini sebagian besar merupakan akibat ulah perusahaan-perusahaan asuransi. Pengalaman hancurnya perusahaan-perusahaan asu¬ransi AS merupakan fakta bahwa menyerahkan urusan jaminan sosial dan asuransi sosial pada sektor swasta sama sekali bukan hal yang tidak berisiko.

Negara kembali harus menutupi utang-utang perusahaan asuransi dalam jumlah yang sangat besar. Moral hazard yang didukung sistem yang liberal menyebabkan perusahaan-perusahaan asu¬ransi menginvestasikan dana-dana masyarakat dalam kegiatan spekulasi yang sangat berisiko. Untuk itu, saat ini tak ada jalan lain selain negara harus bertanggung jawab me¬ngatasi krisis semacam itu. Jangan sampai perusahan swasta yang telah mengeruk keuntungan yang sangat besar dari bisnis asuransi semakin membenamkan rakyat ke lumpur penderitaan lebih dalam. (Sumber: Sinar Harapan, 26 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Salamuddin Daeng, peneliti pada Institute for Global Justice (IGJ).

Solusi UU Pajak di Tengah Ironi Korupsi

Oleh Arles Ompusunggu

Posisi Indonesia yang masih berada dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia, sekaligus peringkatnya di bawah Tunisia, Ghana, Kolombia, Gabon, Guatemala, sungguh mengenaskan. Negara serumpun, sesama ASEAN, Singapura dan Malaysia, Brunei Darusalam dan Thailand telah jauh meninggalkan Indonesia. Sesuai Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International tahun 2009, Indonesia menempati posisi 111 dari 180 negara yang disurvei, sehingga masih belum mampu mengangkat Indonesia dari julukan negara terkorup di dunia.

Perilaku korupsi telah menjadi penyakit kronis masyarakat di segala aspek kehidupan bangsa ini. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang atau imbalan, sehubungan dengan jabatan, tanpa ada catatan administrasinya sebagai bukti transaksi.

Proses pengungkapan kasus korupsi hingga peradilan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sejak penyidikan sampai dengan pemberkasan, hingga penuntutan dan vonis dijatuhkan. Ditambah lagi masa persidangan yang dapat berlarut-larut dan jika tuntutan jaksa menang dalam perkara, masih dibutuhkan waktu sampai keluar keputusan tertinggi yang mempunyai ke- kuatan tetap. Sehingga tujuan utama pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan aset negara yang hilang tidak berhasil dilakukan melalui pengungkapan kasus pidana korupsi oleh aparat hukum. Penerimaan negara yang berhasil diselamatkan relatif kecil, sehingga pengungkapan kasus korupsi belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

Dibutuhkan suatu terobosan aturan dan undang-undang yang mampu mendorong sistem pengungkapan kasus korupsi yang mengutamakan upaya penggantian kerugian negara yang hilang. Di sinilah Undang-Undang Perpajakan dapat memberi kontribusi untuk kepentingan penyelamatan kerugian negara. Pelaku korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang Pajak sebagai pelaku pidana pajak, sehingga lebih mudah untuk langkah penyelamatan kerugian negara.

Peran UU Pajak

Pelanggaran pidana korupsi dapat ditinjau sebagai pelanggaran UU Perpajakan dengan menggunakan UU Pajak Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Penentuan apakah suatu jenis penghasilan merupakan objek pajak diatur UU PPh, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan beserta sanksinya, diatur UU KUP.

Sesuai dengan salah satu tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dari KPK berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 di antaranya adalah meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait, yang dapat dijadikan alat untuk meneliti ketaatan pemenuhan pajak. UU PPh tidak membedakan apakah suatu jenis penghasilan diperoleh secara halal atau tidak. Sepanjang memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka pada dasarnya, dari sudut pandang peraturan perundang-undangan perpajakan, orang yang korupsi dapat dijerat melalui pembuktian bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana fiskal. Permasalahan utama adalah bagaimana menerapkan ketentuan UU Perpajakan supaya uang hasil korupsi tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara?

Melalui koordinasi yang baik di antara aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, Polri dengan Ditjen Pajak, dapat dicapai suatu mekanisme penanganan kasus pidana korupsi yang bernuansa pidana pajak. Begitu kasus korupsi yang menyangkut subjek pajak baik orang pribadi maupun badan mencuat maka segera diteliti pemenuhan kewajiban perpajakan oleh subjek pajak bersangkutan. Terlebih dahulu Ditjen Pajak meneliti status terdaftar sebagai wajib pajak sehingga mempunyai hak dan kewajiban dari sisi perpajakan.

Apabila wajib pajak misalnya Mr X (perorangan) yang tersangkut kasus pidana korupsi ternyata dari sisi UU Perpajakan terbukti tidak memenuhi kewajiban, di antaranya tidak mendaftarkan diri, tidak mengisi SPT atau mengisi SPT tetapi isinya tidak benar maka dengan segera DJP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Penyidik Pajak, segera bisa menjerat ke dalam kasus pidana pajak tanpa menunggu proses penyelesaian kasus pidana korupsi yang ditangani KPK.

Pasal 38 dan 39 UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP telah memberi ruang yang cukup untuk menjerat kasus pidana pajak dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terutang. Proses penanganan kasus pidana pajak dapat dilaksanakan secara simultan tanpa menghentikan penanganan kasus pidana korupsi, sehingga pemerintah dapat mempercepat upaya penyelamatan keuangan negara yang diperoleh dari kasus pidana pajak.

Otoritas Perpajakan dapat segera menelusuri ketidaksinkronan antara Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan sinyalemen kepemilikan dana hasil korupsi yang ditemukan oleh penyidik KPK dan Kejaksaan. Pilihan apakah melakukan penyidikan terhadap indikasi ketidakbenaran SPT yang dilaporkan oleh terdakwa korupsi yang selanjutnya diarahkan dan disidik dengan ancaman pidana penjara dan mengganti kerugian Negara sesuai Pasal 38 dan 39 UU KUP. Sebaliknya, dengan alasan kepentingan penerimaan negara maka kasus penyidikan pidana pajak dapat dihentikan dan dilanjutkan dengan penerbitan surat ketetapan pajak sebagai indikasi jumlah kerugian negara.

Walaupun penyelesaian kasus korupsi memakan waktu lama, namun di sisi lain upaya menagih hasil korupsi yang ditempuh dari penerbitan SKP atas penghasilan koruptor akan lebih mudah untuk diapklikasikan. Aparat pajak dapat membidik sumber uang para koruptor dan menempatkannya sebagai sumber penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) UU PPh tanpa melihat apakah sumber penghasilan tersebut halal atau hasil korupsi.

Namun, upaya menjerat pelaku korupsi ke dalam ranah perpajakan tidak mudah dilaksanakan. Para ahli hukum dan pihak yang berperkara akan mempertahankan penanganan proses peradilan koruptor hingga selesai dalam proses Criminal Justice System, mulai peradilan tingkat pertama (PN) hingga proses Peninjauan Kembali (PK) yang memakan waktu lama.

UU Tindak Pidana Korupsi sendiri sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengharuskan kepada terpidana korupsi untuk membayar ganti rugi di samping menjalankan hukuman pidana penjara. Sehingga disinyalir akan memperpanjang kerumitan penanganan pidana korupsi yang dibidik, sekaligus dengan pengenaan penagihan pajak dengan undang-undang perpajakan.

Persoalannya, siapa yang didahulukan untuk tujuan mulia memberantas pidana korupsi dan upaya mendapatkan penerimaan negara lebih cepat masuk ke kas Negara dari hasil korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Kasus pidana korupsi sebaiknya tidak diarahkan menjadi kasus pidana pajak karena akan mengalami jalan buntu dalam penyelesaiannya yang bertele-tele dan melelahkan.

Melalui penerapan mekanisme UU Perpajakan yaitu UU KUP dan UU PPh dalam mekanisme sistem perpajakan berdasarkan self assessment sudah cukup untuk menjerat pelaku korupsi ke dalam proses penagihan utang pajak yang belum dilaporkan. Walaupun si terdakwa pidana korupsi belum terdaftar sebagai wajib pajak, maka aparat pajak dapat menetapkan secara jabatan apabila ditemukan adanya sumber penghasilan yang telah jumlahnya lebih besar dari Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang PPh. (Sumber: Suara Pembaruan, 25 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Arles Ompusunggu, Staf Ditjen Pajak dan dosen tidak tetap pada program magíster akuntansi di Perguruan Tinggi di Bandung dan Jakarta

Gugatan Publik untuk Koruptor

Oleh Abdul Wahid

Belakangan ini terdapat tiga gugatan publik yang ditembakkan kepada koruptor. Pertama, publik tidak menginginkan koruptor mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman setelah menjalani hukumannya di penjara. Kedua, hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada koruptor pun ditentang publik. Artinya, khusus koruptor, presiden disarankan tidak perlu memberikan grasi. Ketiga, ketika koruptor meninggal dunia, publik meminta mayatnya tidak perlu disalati.

Gugatan publik kepada koruptor tersebut melebihi gugatan publik kepada teroris. Kalau soal grasi dan remisi terhadap teroris, publik tidak gencar menggugat. Untuk penguburan mayar teroris, sebagian masyarakat menolak bilamana teroris dikuburkan di wilayah komunitasnya.

Sebelum adanya tuntutan tersebut, masyarakat juga sudah menggelindingkan isu penambahan dan penguatan sanksi yang ditembakkan kepada koruptor, seperti gerakan memiskinkan koruptor, hukuman mati, dan mengasingkannya dari ranah pergaulan di masyarakat. Meski tuntutan itu tidak sederas tigas aspek di atas, setidak-tidaknya ikut menguatkan gugatan publik yang bercorak menimbulkan kondisi menyulitkan koruptor.

Itu menunjukkan bahwa gugatan publik kepada koruptor semakin berat. Publik dari waktu ke waktu menuntut kepada setiap elemen negara supaya koruptor benar-benar dijadikan musuh bersama (common enemy) yang tidak sebatas dimusuhi ketika masih hidup, tetapi juga sudah meninggal dunia.

***

Sikap publik memusuhi koruptor tersebut layak dibaca dalam ranah tafsir misoginisme publik atau kebencian masyarakat kepadanya. Masyarakat sudah mulai memasuki tingkat kesadaran kolektivitas untuk memperlakukan koruptor sebagai ancaman yang tidak bisa dianggap sepele.

Pertama, tafsir misoginisme tersebut dapat dibaca lebih lanjut sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap berbagai bentuk regulasi negara yang memberikan kompensasi atau penghormatan bagi setiap orang, termasuk koruptor yang sudah membuktikan dirinya bisa berbuat baik selama berada di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kedua, penolakan terhadap hak-hak koruptor dapat dinilai sebagai wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap koruptor bahwa dia (koruptor) bisa menjadi orang baik. Artinya, hak koruptor untuk menjadi orang baik-baik, sudah atau sedang menjalani pentobatan atau berkeinginan memperbaiki diri selama berada di lapas, tetap belum dipercaya oleh masyarakat.

Ketiga, ketiadaan pemberian maaf dari publik, meski barangkali koruptor sudah berusaha menjadi orang baik-baik selama di lapas, dapat dibaca sebagai bentuk antipati masyarakat terhadap koruptor. Masyarakat menilai, apa yang dilakukan koruptor selama ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga kata maaf tidak perlu diberikan kepadanya.

Ketiga aspek tersebut dapat dibaca sebagai sikap perlawanan berlapis dan bermacam-macam yang ditunjukkan masyarakat kepada koruptor. Koruptor telah ditempatkan oleh masyarakat sebagai teroris kelas berat atau sosok penjahat tak berkeadaban yang telah menghancurkan peluang masyarakat menuai hidup sejahtera, menutup pintu anak-anak miskin untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah berkelayakan, menghancurkan peluang pengangguran untuk memperoleh pekerjaan yang memanusiakan, dan membuat jutaan bayi negeri ini mengidap kekurangan gizi atau potensial menjadi generasi tak berkualitas.

Perlawanan berlapis yang dilakukan masyarakat tersebut seharusnya dijadikan peringatan keras oleh para koruptor atau siapa pun yang bermaksud membibit (mengader) dirinya menjadi penyelingkuh kekuasaan bahwa masyarakat sekarang mulai cerdas dan sadar kalau koruptor tidak boleh diberikan tempat berjaya atau menjadi jawara terus-menerus.

Ketidakpercayaan masyarakat tersebut juga beralasan. Sebab, di lapas itu terdapat dua stratifikasi narapidana yang mendapatkan stigmatisasi ”kelas bintang”. Pertama, para penjahat kerah putih (koruptor). Kedua, para penjahat beraliran sadisme, seperti perampok yang suka menganiaya atau membunuh.

Khusus untuk para penjahat kerah putih, terutama sebelum Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sudah menjadi rahasia publik bahwa mereka adalah kumpulan anak-anak emas yang mendapatkan perlakuan istimewa selama di lapas. Kalau kamar tahanan saja bisa disulap menjadi kamar hotel berbintang, logis jika masyarakat pun berpraduga bahwa remisi yang dikeluarkan juga belum layak dijadikan parameter telah beralihnya status koruptor menjadi penobat.

***

Kasus terbongkarnya ”hotel berbintang” yang diberlakukan untuk Artalya di lapas oleh satgas awal tahun ini setidaknya dapat dijadikan pijakan bahwa sikap masyarakat yang sangat radikal dalam menghakimi koruptor tidak bisa disalahkan. Masyarakat dihadapkan kepada realitas bekerjanya sistem pembentukan atau pembinaan narapidana yang masih rapuh dan sarat penyakit, yang di antara penyakitnya berupa simbiosis mutualisme antara napi dengan oknum aparat lapas.

Membaca fenomena itu, patut dikhawatirkan aspek lainnya bahwa masyarakat yang merasa kecewa kepada negara akibat sikapnya yang memanjakan koruptor disambut dengan pola radikalisme oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa dikecewakan oleh negara menjatuhkan opsi dalam bentuk melaksanakan hukuman sosial kepada koruptor.

Para penjahat berdasi itu dianggap terlalu ringan dalam menjalani hukumannya di lapas sehingga perlu ditambah dengan hukuman jenis lainnya seperti diarak secara masal atau diperlakukan layaknya pencuri yang tertangkap tangan. (Sumber: Jawa Pos, 27 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Abdul Wahid, dekan Fakultas Hukum dan pengajar program pascasarjana Ilmu Hukum Unisma Malang

Kebohongan dan Pelupaan

Oleh Agus Sudibyo

Benarkah Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berbohong kepada publik tentang rekaman percakapan Ade Raharja dengan Ary Muladi? Sejauh ini kebenaran perkara ini masih simpang-siur. Kepolisian RI, yang tidak berhasil membuktikan adanya rekaman itu sebagaimana diminta majelis hakim dalam persidangan terhadap Anggoro Widjojo, telah menyatakan yang mereka miliki adalah sebatas call data record (CDR) percakapan kedua belah pihak. Publik pun kembali dihadapkan kepada kontroversi dan silang pendapat melalui media massa. Namun, andaikan kebohongan itu benar terjadi, tak perlu terkejut jika reaksi publik ternyata biasa-biasa saja. Persoalannya, kebohongan semacam itu memang sudah jamak terjadi dalam kehidupan politik negeri ini.

Ada begitu banyak skandal politik yang diangkat ke permukaan, mendominasi wacana media, menimbulkan kegaduhan nasional, namun berakhir tanpa kejelasan dan kebenaran. Begitu sebuah maksud politik tercapai, proses untuk mengungkap skandal itu pun berakhir dengan antiklimaks, tanpa kepastian dan keadilan bagi publik. Sebagai contoh, kita bisa menyebut “Buloggate” dan “Bruneigate” yang telah memaksa Presiden Abdurrahman Wahid lengser sebelum waktunya. Yang mutakhir dan masih segar dalam ingatan kita adalah skandal Bank Century. Begitu gegap-gempita para wakil rakyat mempersoalkan dua skandal itu, memeriksa pihak-pihak terkait dan membangun opini publik. Namun, tak lama setelah Gus Dur dan Sri Mulyani lengser dari jabatan masing-masing, kedua skandal itu seperti menguap ditelan angin.

Para pemimpin telah berbohong tentang keberadaan suatu skandal atau tentang komitmen mereka untuk mengungkap kebenaran skandal itu demi kepentingan publik. Kebohongan juga lazim terjadi pada janji-janji pemilu: mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, dan seterusnya. Janji-janji itu notabene adalah pepesan kosong yang dilupakan begitu saja ketika kemenangan politik telah di tangan.

Permisibilitas kebohongan, demikian sosiolog Georg Simmel (1950) menyebut kondisi ketika kebohongan menjadi kelaziman. Kebohongan dan kejujuran pada akhirnya sama-sama menjadi bagian integral dari relasi sosial dalam masyarakat. Ini terjadi karena, dalam struktur masyarakat yang kompleks, hampir mustahil mewujudkan syarat ideal dari relasi sosial: saling mengenal satu sama lain (reciprocal knowledge). Kita hampir tak mungkin secara intens mengenal pihak-pihak yang berhubungan dengan kita, yang berperan besar terhadap kelangsungan hidup kita. Relasi sosial praktis hanya didasarkan pada prinsip kejujuran dan saling percaya. Kita percaya begitu saja kejujuran rekan bisnis dalam menepati perjanjian, kemampuan pemerintah menjalankan pemerintahan, serta komitmen penegak hukum menegakkan kebenaran dan keadilan.

Maka, ketika demokrasi masih bertumbuh-kembang, ketika proses checks and balances kekuasaan belum sepenuhnya berjalan, kebohongan dan dusta mudah terjadi dalam kehidupan politik. Persoalannya, selain patologis secara moral, kebohongan berdimensi penguasaan. Kebohongan politik, sebagaimana juga kerahasiaan politik, dapat menjelma menjadi mode dominasi. Merujuk pada penjelasan Simmel, kelompok dominan berusaha meneguhkan superioritasnya atas kelompok lain dengan membatasi akses atas kebenaran, menciptakan sekat-sekat kerahasiaan, serta membangun wacana publik yang sama sekali tidak merujuk kepada faktualitas. Dominasi atau superioritas diteguhkan secara diskursif, melalui media massa, dengan mengabaikan prinsip dasar komunikasi: faktualitas, kejujuran, kesetaraan, resiprositas. Contoh paling nyata di sini adalah kebohongan Amerika Serikat tentang senjata pemusnah massal, yang dijadikan alasan untuk menginvasi Irak dan menumbangkan rezim Saddam Hussein.

Mengapa kebohongan politik begitu dominan di Indonesia? Salah satu penjelasannya adalah kita sebagai bangsa telah terjangkiti amnesia sejarah: mudah melupakan dan memaafkan, termasuk terhadap perkara yang tak layak dilupakan dan dimaafkan. Bangsa kita punya persoalan serius dengan ingatan kolektif atas masa lalu. Hal-hal yang telah berlalu sering dianggap tak relevan untuk dipersoalkan, meskipun kebenaran belum terungkap dan pengungkapan kebenaran ini mutlak untuk memberi keadilan bagi pihak-pihak. Kekerasan pasca-1965, pelanggaran hak asasi manusia selama Orde Baru, berbagai skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, semuanya dalam bahaya pelupaan. Pemerintah tidak serius menegakkan kebenaran. Masyarakat sipil, media massa, dan kalangan intelektual juga tidak mempunyai cukup energi untuk menahan arus pelupaan sejarah yang terjadi.

Begitu Sri Mulyani lengser dari jabatan Menteri Keuangan, selesailah episode drama Bank Century. Benarkah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan misalokasi dana publik sebesar Rp 6,5 triliun, hal ini tetap saja menjadi misteri. Melacak kebenaran kasus ini seakan-akan tidak relevan lagi karena tujuan politik yang sesungguhnya telah tercapai. “Damai itu indah”, begitu kata para politikus yang sebelumnya bertikai. Yang tak kalah mencengangkan, beberapa pemimpin daerah yang tersangkut kasus korupsi malah menang lagi dalam pilkada langsung. Di tengah impitan kesulitan ekonomi, masyarakat semakin tak mau tahu akan masa lalu dan rekam jejak seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka.

Ingatan kolektif akan masa lalu adalah sebuah imperatif. Bukan hanya agar kesalahan masa lalu tidak terulang, tetapi terutama karena ingatan kolektif merupakan jalan menuju pembebasan sejarah dan sarana emansipatoris. Masih adakah ruang untuk pesan Theodor W. Adorno ini dalam moralitas dan kesadaran kita sebagai bangsa? (Sumber: Koran Tempo Harapan, 26 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Agus Sudibyo, Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta

Kepailitan BUMN Persero (Bagian IX)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini adalah cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Kamis 24 Juni 2010. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 5 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian V, edisi Senin 2 Agustus 2010. Bagian VI, edisi Senin 9 Agustus 2010. Bagian VII, edisi Senin 16 Agustus 2010. Bagian VIII, edisi Senin 23 Agustus 2010. Bagian IX, edisi Senin 30 Agustus 2010. Bagian X, edisi Senin 6 September 2010. Bagian XI, edisi Senin 13 September 2010. Bagian XII, edisi Senin 20 September 2010. Bagian XIII, edisi Senin 27 September 2010. Bagian XIV, edisi Senin 4 Oktober 2010. Bagian XV, edisi Senin 11 Oktober 2010. Bagian XVI, edisi Senin 18 Oktober 2010. Bagian XVII, edisi Senin 25 Oktober 2010. Bagian XVIII, edisi Senin 1 Nopember 2010.

3.2. Hak Menguasai Negara dalam Keuangan Publik

Sampai saat ini pengertian mengenai Keuangan Negara masih beragam. Dalam UUD 1945 yang asli sebelum ada perubahan adalah APBN saja, setelah ada perubahan/amandemen menjadi APBN dan lain sebagainya. Sementara menurut Arifin, Keuangan Negara itu berasal dari APBN saja. Apabila yang dimaksudkan itu tidak hanya berasal dari APBN saja atau dengan kata lain APBN plus yang lainnya maka akan lebih tepat menggunakan istilah Keuangan Publik bukan Keuangan Negara, karena yang diatur adalah keuangan negara yang tidak hanya berasal dari dana APBN saja tetapi juga berasal aktivitas badan keperdataan. Oleh karena untuk mempelajari hal yang terkait dengan keuangan publik ini menurut Arifin lebih tepat menggunakan istilah HUKUM KEUANGAN PUBLIK .

Keuangan Publik ialah pembiayaan atau segala sesuatu yang dinilai dengan uang sebagai bagian aktivitas negara, baik sebagai organisasi kekuasaan publik maupun badan keperdataan, dengan maksud memperoleh manfaat dan tujuan tertentu.

Sementara Keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajinban tersebut (Pasal 1 angka 1 UU PBN).

Sebagai arsitektur keuangan pubik sebagaimana dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Konsep Keuangan Negara Indonesia sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut menandakan negara memberikan proteksi berlebihan (overprotected) dan peraturan yang berlebihan (overregulated) dalam menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat.

Apabila kita lihat kembali latar belakang mengenai perluasan pengertian keuangan negara yang dianut dalam UU KN, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), UU BUMN, UU PBN, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU PPTJKN), dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK 2006) telah mengaburkan konsep keuangan publik dan pemahaman negara menguasai hak.

3.2.1. Konsep hukum keuangan publik

Konsep hukum keuangan publik mengandung prinsip kehati-hatian yang luar biasa dalam menentukan pengelolaan dan tanggung jawabnya terutama agar: negara tidak melalaikan kewajibannya; warga masyarakat tidak dirugikan haknya, serta badan hukum tidak diingkari kedudukannya .

Untuk menjelaskan mengenai hal ini, ada beberapa teori yang dapat dirujuk antara lain teori hukum Pembedaan Hak Kepunyaan dan teori hukum dari Proudhon.

Dalam teori hukum Pembedaan Hak Kepunyaan, bahwa sejak abad ke 19, kepunyaan badan hukum memiliki ketegasan batasan apakah termasuk kepunyaan publik (domain public) atau kepunyaan privat (domain prive). Keduanya tidak mungkin tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama, baik dalam tata kelola, maupun tata tanggung jawabnya.

Demikian juga bila kita merujuk pada Teori Hukum dari Proudhon, seorang ahli hukum Perancis yang menguraikan Teori Kedudukan Hukum hak kepunyaan publik dan hak kepunyaan privat. Bahwa kepunyaan publik negara adalah benda yang disediakan pemerintah untuk dipergunakan oleh pelayanan publik dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara. Kekayaan atau hak kepunyaan publik tidak diatur dalam hukum yang mengatur kepunyaaan perdata.

3.2.2.Konsep menguasai

Dalam konsep menguasai ini, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

a. hak kepunyaan publik negara dikuasai (beheren) negara dan dilakukan pengawasan (toezichttouden) oleh alat negara;

b. benda kepunyaan publik negara tidak dapat menjadi obyek perjanjian perdata;

c. sifat hukum (rechtskarakter) kepunyaan publik negara ditujukan pada benda atau kekayaan yang digunakan untuk penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik;

d. Hak kepunyaan perdata biasa yang tunduk pada peraturan perdata tidak dapat diklasifikasikan sebagai kepunyaan atau dikuasai negara, apalagi diklasifikasikan sebagai milik negara (staastseigenaar) .

Apabila kita merujuk kepada teori tentang Keadilan Komutatif, bahwa kepunyaan publik negara dimungkinkan mengalami transformasi menjadi kepunyaan privat jika para pihak bersepakat dan berdasarkan “kontrak”.

Kepunyaan publik negara dapat beralih statusnya menjadi kepunyaan privat ketika negara sebagai badan hukum publik melalui “Kontrak” yaitu terjadinya “transaksi”. Yakni dengan adanya akte notaris pendirian Persero, maka telah terjadi transaksi karena akte notaris untuk pendirian persero tersebut adalah berupa kontrak atau perjanjian pendirian persero, yang pada prinsipnya adalah merupakan perbuatan perdata sehingga melekat karakteristik hukum privat. Maka sejak ada transaksi yaitu dengan adanya atau dibuatnya akte notaris pendirian Persero, pada hakekatnya ini sudah melakukan perjanjian, dan ini adalah merupakan perbuatan privat. Pada saat inilah terjadi transformasi hukum publik ke hukum privat. Sementara itu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemisahan kekayaan negara untuk kemudian dijadikan modal penyertaan dalam BUMN (Persero) adalah merupakan perbuatan administratif, yang masih berada dalam ranah atau wilayah hukum publik.

Jadi dengan adanya “transaksi” yang berupa “akte notaris” pendirian Persero tersebut yang menjadi titik tolak atau tonggak berubahnya kekayaan negara sebagai uang publik karena negara sebagai badan hukum publik, menjadi uang privat yaitu merupakan kekayaan BUMN sebagai badan hukum privat.

Arifin P. Soeria Atmadja menyebut peristiwa ini dengan istilah “Transformasi Hukum Uang Publik Menjadi Uang Privat”, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar diagram berikut :

Dalam konsep kepemilikan publik versi Hobbes adalah:

1. Barang Publik adalah yang digunakan untuk membiayai negara pengatur yang ekonominya terbatas pada fungsi memelihara ketertiban umum dan keamanan nasional;

2. negara “membisu” sepanjang menyangkut substansi perdagangan dan kontrak antar individu;

3. konsep negara minimalis dalam kekayaan privat.

Sementara dalam konsepsi John Locke mengenai hak adalah:

1. Proses penciptaan hak milik privat berjalan terpisah dengan hak milik pemerintah (negara).

2. negara pada dasarnya adalah perseroan terbatas dengan pemegang saham terdiri dari pemilik tanah;

3. hak adalah kemampuan melakukan tindakan secara otonom, hukum adalah pembatasan dari luar.

Berdasarkan beberapa teori serta konsep hukum menguasai dan memiliki tersebut diatas maka sebagai konsekuensi yuridis Pasal 2 UU KN adalah mengesampingkan syarat sebagai badan hukum, jika keuangan perusahaan negara/daerah dinyatakan sebagai keuangan negara dan juga mengesampingkan esensi otonomi daerah, jika penerimaan dan pengeluaran daerah menjadi keuangan negara

Dasar Filosofis tentang Perluasan Hak Negara adalah merupakan klaim mengenai sektor publik yang diperluas sangat mungkin muncul dari kesepakatan bilateral antara semua anggota masyarakat dengan berdasarkan prinsip hak milik privat merupakan suatu klaim moral yang sangat berbeda. Sebagai contoh kesepakatan bilateral antara DPR bersama pemerintah dalam merumuskan UU KN. Dalam hal ini juga bisa dilihat prinsip dari John Rawls yang menyatakan, “demokrasi berlandaskan hak milik pribadi”.

Sementara Hans Kelsen menyatakan bahwa negara bisa mempunyai hak dalam pengertian layaknya orang perseorangan. Negara dalam lapangan hukum privat hadir, tetapi kehadirannya hanya sebagai penengah dari hak dan kewajiban yang ada diantara subyek yang lain. Dalam hukum publik, negara bukan hanya penengah, tetapi adalah salah satu pihak yang berkepentingan .

Negara sebagai subyek hukum privat: negara sebagai badan hukum privat dapat menjelmakan sebagai salah satu pemegang saham dalam perseroan terbatas badan usaha milik negara. Hans Kelsen menyatakan negara memiliki norma yang sama berlaku bagi orang perseorangan dalam lapangan hukum privat. Masih menurut Kelsen yang menyatakan meskipun ada negara sebagai salah satu pihak dalam urusan privat, bukan berarti penyelesaian aturannya dikecualikan dari lapangan hukum privat .

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,849,390 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan