Arsip untuk Agustus 26th, 2010

Konsep Perlindungan Masyarakat Adat

Oleh Siti Kotijah

Masyarakat adat merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dan kehidupannya perlu di lindungi sebagai bagian dari bangsa ini. Sudah saatnya ada ketegasan pemerintah dalam melindungi masyarakat adat dari arus modal dan investor yang menyingkirkan mereka secara pelan dan pasti atas nama penguasaan sumber daya alam.

Kekosongan hokum selama ini telah menyebabkan keberadaan masyarakat adat dalam semua dimensi semakin terpinggirkan dan hak-hak yang terkibiri. Semua itu hanya upaya perlindungan termasyarakat adat yang tidak jelas, undang-undang yang ada hanya memberi aturan sebagai pengakuan, tetapi implementasi dari undang-undang tersebut hanya menggantung… dengan syarat yang tidak mungkin terpenuhi.. sebagai contoh pada Pengakuan Hak adat telah dijabarkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang dirumuskan “ dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas kesatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, merumuskan bahwa “ Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih ada diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Jelas ini tidak memberi konsep yang jelas terhadap perlindungan hokum terhadap masyarakat adat kita,, “kata-kata tidak bertentangan” sering dijadikan alasan penguasa untuk menyingkirkan dan upaya perlindungan adat,, seakan hilang maknanya, karena perlu ada perubahan dan pembuatan rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat kita segera. Hal ini berhubungan dengan kasus-kasus privat yang ada dimasyarakat adat berupa : pertanahan, kebudayaan, ekonomi, termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai, dan memafaatkan tanah-tanah, wilayah, dan sumber daya komunalnya. Satu hal juga yang sering kita lupa bahwa hokum adat yang ada sebagai salah satu unsur pemersatu Indonesian dalam NKRI.

Konsep yang jelas terhadap perlindungan terhadap masyarakat adat itu yang harus pertegas dengan RUU. Ini penting dalam kehidupan bernegara, keberadaan masyarakat (hokum) adat telah diatur dalam konsititusi Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan 92) UUD 1945. Dan Aturan obyek hukum privat terhadap masyarakat adat telah ada dibeberapa perundang-undangan misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehutanan, UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk obyek hokum public, masyarakat adat mengaju pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.24 Tahun 2003 tentang MK, UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep-konsep perlindungan masyarakat adat yang ada di atas, dalam realitasnya telah terjadi marjinalisasi masyarakat adat dalam kebijakan yang berhubungan dengan politik pembangunan nasional yang bersifat sentralisitik, terbukanya peluang memberdayakan masyarakat adat, dan kewenangan subyek dan obyek perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan legislasi nasional..

Konsep baru perlindungan adat kedepan dapat merumuskan dalam RUU perlindungan masyarakat adat, yang akan memberi kejelasan dan pembentukan pemahaman komprehensif tentang konsep dasar apa yang ada dan cara pandang masyarakat adat atau masyarakat hokum adat, masyarakat terasing, indigenous pople dalam hubungan dengan nilai-nilai local atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat. Inilah essansi yang ingin dikaji secara ilmiah dalam bingkai UU yang menjewantakan keberadaan masyarakat adat itu. Sehingga ada kejelasan dan perlindungan jelas terhadap masyarakat adat kita.

Sudah saatnya anggota dewan yang terhormat memikirkan dan membuat konsep jelas dalam RUU tentang perlindungan masyarakat adat, supaya nilai dari pemersatu bangsa itu terbingkai indah dalam keragaman atas nama hokum.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Iklan

Upaya Mengakhiri Ketegangan di Perbatasan

Oleh AT Paruntu

Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, ASEAN, dibentuk melalui sebuah dokumen politik berupa Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967.

Di situ di¬nyatakan ASEAN bertujuan menciptakan kerja sama dalam pembangunan ekonomi, bertetangga dengan baik, dan mendukung terciptanya situasi damai di kawasan.

Kemudian, pada pertemuan di Bali pada 24 Februari 1976 disepakati Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), yang menyatakan anggota ASEAN akan menempuh cara-cara damai untuk menyelesaikan perselisihan antarmereka, dan akan menahan diri untuk menggunakan kekuatan militer, dan masalah akan diatasi dengan perun¬dingan damai.

Indonesia pernah punya sengketa wilayah dengan Malaysia, yang berakhir di Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002, dengan menetapkan kedaulatan Malaysia bagi Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi, berdasarkan itu, Kuala Lumpur mulai mengklaim telah terjadi perubahan perbatasan di laut dengan RI.

Malaysia menghadirkan kekuatan AL di sekitar perairan Ambalat (gun boat diplomacy). Ternyata, keha¬diran Malaysia guna mengamankan eksplorasi migas yang disebut blok ND 6 dan blok ND 7 diprotes Jakarta. Sebelumnya, sejak 1980, Pemerintah RI telah memprotes Malaysia karena memberikan hak eksplorasi pada perusahaan minyak Shell di perairan itu, karena dianggap telah melanggar wilayah perairan yang berada di wilayah RI.

Untuk itu, TNI AL menggelar gugus tempur laut serta patroli udara oleh TNI-AU. Pihak Malaysia dengan KD Kerambit sempat berhadap-hadapan dengan KRI Nuku di Karang Unarang. Malaysia juga melakukan patroli udara sampai ke perairan Sulawesi. Meski Malaysia sebagai penandata¬ngan TAC, pada kenyataannya tetangga kita itu sejak 2002 merasa unggul karena mendapatkan Sipadan dan Ligitan.

Kasus penangkapan nelayan Malaysia oleh kapal patroli yang tidak bersenjata dari Kementerian Kelautan dan Perikanan malah berujung pada penangkapan tiga ABK oleh kapal patroli polisi perairan Malaysia.

Dengan adanya kasus ini, seharusnya DPR RI memanggil Panglima TNI untuk klarifikasi pengamanan perbatasan, khususnya perbatasan laut dengan Malaysia. Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes, dan menerima arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar masalah ini diselesaikan secara baik. Artinya, RI akan taat terhadap prinsip ASEAN: “They shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes themselves through friendly negotiation“.

Menjaga Kedaulatan RI

Terkait RUU Komponen Cadangan, masih banyak pihak yang menentang. Dengan sistem pertahanan pulau, TNI dengan konsep ini dapat meninjau ulang peran Kodam dengan mengisi ke¬kuatan darat. Sebab, untuk pengisian alat utama sistem senjata memerlukan waktu lama, meski telah dilaksanakan pengadaan tiga kapal korvet dari Belanda, ataupun sejumlah pesawat tempur Sukhoi dari Rusia.

Sejauh ini, terkait patok perbatasan darat sudah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan pihak Malaysia, karena ketiadaan aparat keamanan. Negara tetangga de¬ngan dalih kepentingan ekonomi leluasa menguras kekayaan alam kita. Kayu, ikan, dan lain-lain dicuri para tetangga tanpa perlawanan.

Dalam perjanjian perbatasan, dibenarkan rakyat yang tinggal di perbatasan darat bercocok tanam di dae¬rah perbatasan karena tanah adat. Kenyataannya, pihak Malaysia memanfaatkannya untuk membuka perkebunan kelapa sawit jauh memasuki wilayah RI, dan itu terjadi di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur.

Untuk pengamanan laut perbatasan dengan Filipina, TNI- AD telah hadir di Pulau Miangas, dan TNI-AL berpatroli dari pangkalan Bitung. Seharusnya, patroli udara juga digelar. Sebab, para pencuri ikan dari Filipina juga punya kaki tangan yang melaporkan bahwa kapal patroli TNI-AL sedang sandar di Lanal Bitung. Di Maluku juga demikian polanya, sehingga illegal fishing oleh nelayan asing marak terjadi di Laut Ambon.

Kekuatan Satgas TNI

Untuk pengamanan daerah perbatasan memerlukan dana yang dialokasikan pemerintah sebagai dana operasi TNI dan Polisi. Selama ini ada Kostrad, Bakorkamla, Gugus Tempur Laut, Komando Pertahanan Udara Nasional yang disiapkan TNI guna menghadapi ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri.

Namun, di waktu damai perlu dipikirkan kehadiran kekuatan TNI untuk pengamanan daerah perbatasan dalam satu komando pengendalian, dengan organisasi satuan tugas yang dipimpin seorang perwira tinggi TNI. Kekuatan yang dialokasikan sebaiknya kecil saja, namun diharapkan mampu menghadapi setiap ancaman yang mungkin timbul seperti kejadian di perbatasan laut dan perbatasan darat RI. Satgas ini merupakan strategi tangkal ataupun preemptive.

Komandan Satgas bertanggung jawab langsung pada Panglima TNI. Satgas TNI terdiri dari satuan darat, laut, dan udara dengan lama penugasan enam bulan. Mereka digelar di perbatasan RI-Malaysia, RI-Filipina, RI-PNG, RI-Timor Leste, dan RI-Australia. Komandan satgas sebaiknya seorang perwira tinggi yang dilengkapi kapal-kapal patroli, pesawat intai dan satuan darat setingkat batalion dilengkapi helikopter untuk pemindahan pasukan serta fasilitas komando dan pengendalian.

Pada perbatasan laut lainnya dengan negara tetangga dilakukan kegiatan patroli rutin dengan kehadiran kapal perang RI di ZEE dan patroli TNI-AU.

Apabila Satgas TNI menghadapi konflik militer di wilayah hukum RI, maka penyelesaian “interstates conflict” pada awalnya dilakukan tindakan diplomatik dengan nota protes, tidak ditanggapi dengan tindakan berikut penarikan duta besar.

Apabila ada negara tetangga yang tidak taat pada Deklarasi ASEAN dengan melibatkan kekuatan militer, maka RI jangan diam. Dan satgas perbatasan bertanggung jawab melancarkan tindakan preemptive dengan mengusir keluar kapal perang asing dan menangkap pelaku illegal fishing yang berada di perairan Indonesia. Pelanggaran di perbatasan darat diatur bersama imigrasi setempat, namun apabila terjadi kontak senjata, upayakan jaring lawan dibongkar.

Pada akhirnya, penyele¬saian konflik diangkat pada persidangan Dewan Keamanan PBB guna mencapai penyelesaian damai.

Bangsa kita jangan terpaku karena perimbangan kekuatan militer yang tidak seimbang.

Menurut Gene Sharp, kredibilitas satu negara terdiri dari jumlah penduduk dan kekuatan militer. Untuk itulah bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia sadar apabila negara menghadapi kekuatan militer dari negara mana pun, diperlukan kekuatan cadangan untuk pertahanan negara.

Dalam waktu damai komponen cadangan setelah dilatih di matra masing- masing dapat ditempatkan dalam penugasan Satgas TNI di perbatasan, atau dilibatkan sebagai kontingen RI dalam rangka pasukan perdamaian PBB. (Sumber: Sinar Harapan, 24 Agustus 2010)

Tentang penulis:
AT Paruntu, mayjen TNI purnawirawan, mantan penasihat militer di Dewan Keamanan PBB.

Keberpihakan kepada Daerah Tertinggal

Oleh Helmy Faishal Zaini

Untuk pertama kalinya pada 16 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR dan DPD. Sebelumnya, pidato kenegaraan tersebut dilakukan secara terpisah. Kini dilaksanakan sidang bersama antara DPR dan DPD, sebagai implementasi Pasal 199 dan Pasal 268 UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada siang harinya, Presiden menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2001 beserta nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri pula oleh DPD.

Pidato kenegaraan dan pidato penyampaian RUU APBN beserta nota keuangannya merupakan konvensi dalam sistem ketatanegaraan. Kita menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang tinggi atas peristiwa kenegaraan yang adiluhung tersebut.

Baik saat Presiden Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan di sidang bersama DPR dan DPD maupun pada pidato presiden penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2001 beserta nota keuangannya, saya menyimak secara saksama apa yang disampaikan Presiden.

Ada beberapa hal yang saya catat dalam pidato kenegaraan. Pertama, Presiden menyatakan bahwa kini kita memasuki reformasi gelombang kedua setelah kita berhasil melaksanakan Pemilu 2009. Reformasi gelombang kedua ini mempunyai aspek ganda, yaitu perubahan dan kesinambungan. Tujuan reformasi gelombang kedua ini bukan untuk mengubah haluan, namun untuk mempertegas. Bukan untuk memperlambat, namun justru memacu laju perubahan.

Kedua, selain mengemukakan tentang identifikasi sumbatan (debottlenecking) yang dilaksanakan pada program 100 hari, reformasi birokrasi, pemberantasan mafia hukum, dan politik luar negeri yang bebas, aktif, dan transformatif, Presiden menyampaikan tentang pilar-pilar utama dalam membangun bangsa dan negara ini, yaitu kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan.

Saya kira apa yang dikemukakan Presiden sangatlah tepat bahwa pembangunan kita harus mengarah pada ketiga pilar tersebut. Pilar pertama, menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan merupakan raison d’etre berdiri dan dibentuknya negara ini. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya negara adalah ‘untuk memajukan kesejahteraan umum’. Oleh karena itu, mengutip pidato Presiden, pembangunan yang kita lakukan adalah ‘pembangunan untuk semua’ (development for all), yaitu pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat, baik bagi mereka yang di kota maupun di desa.

Pilar kedua adalah demokrasi. Kita percaya dan yakin bahwa dalam membangun bangsa dan negara harus tetap pada pilar demokrasi, bukan pada pilar lain, yakni nondemokrasi atau anti pada demokrasi. Kita yakin bahwa dengan kita memilih sistem demokrasi dalam membangun bangsa dan negara ini, kesejahteraan dapat diraih. Demokrasi yang kita praktikan harus dapat memberikan output bagi rakyat. Karenanya, seperti dikatakan Presiden, “Demokrasi multipartai yang kita miliki saat ini haruslah makin mampu menghasilkan proses-proses politik yang tidak saja demokratis, namun juga efektif. Sistem multipartai dan presidensial yang telah kita kukuhkan dalam konstitusi haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyat.”

Pilar pembangunan ketiga adalah keadilan. Menciptakan dan mewujudkan keadilan merupakan tujuan utama dari pembangunan. Sebab, kesejahteraan tanpa keadilan hanya angan-angan belaka, begitu juga keadilan tanpa kesejahteraan tidak memiliki makna apa-apa. Karenanya, pembangunan yang kita lakukan mesti menghasilkan kesejahteraan dan keadilan. Seperti dikatakan Presiden, “Tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi kita akan terpasung. Keadilan harus dihadirkan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Maknanya, keadilan harus diberikan untuk semua (justice for all).”

Daerah tertinggal

Pidato presiden tentang penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2001 beserta nota keuangannya membuat saya surprised. Betapa tidak. Pada pidato kenegaraan, Presiden sudah mengemukakan tentang 11 skala prioritas RPJM Nasional, yang di antaranya adalah skala prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Dalam pidato RUU APBN dan nota keuangan, Presiden lebih banyak lagi fokus dan perhatian pada daerah-daerah tertinggal.

Saya sebagai menteri yang dipercaya Presiden yang bertugas membantu mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal tentu sangat senang dan gembira dengan isi pidato tersebut. Poin-poin yang bisa saya catat yang disampaikan Presiden terkait dengan daerah tertinggal, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut.

Pertama, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang bertumpu pada empat pilar, yaitu propertumbuhan ekonomi(pro-growth), propenciptaan lapangan kerja (pro-job), propemberantasan kemiskinan (pro-poor), dan prolingkungan hidup (pro-environment). Kedua, membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar.

Ketiga, prioritas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum difokuskan pada pembangunan infrastruktur, meningkatkan lingkungan hunian masyarakat untuk 1.500 desa di pulau kecil, desa tertinggal, dan terpencil. Keempat, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah akan menurunkan disparitas partisipasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan antara wilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan.

Kelima, penambahan lima bidang baru dalam dana alokasi khusus (DAK), yaitu bidang transportasi perdesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, serta keselamatan transportasi. Pengalokasian DAK mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, dengan memperhatikan daerah tertinggal, wilayah perdesaan, dan wilayah perbatasan dengan negara lain.

Keenam, dalam RPJM Nasional 2010-2014, ditekankan pembangunan yang inklusif berbasis kewilayahan, yaitu: (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatra; (2) meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau guna mendukung perekonomian domestik; (3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan setiap daerah; (4) mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; (5) mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor kelautan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu daerah dikatakan tertinggal, yaitu karena letak geografis relatif terpencil dan sulit dijangkau, potensi sumber daya alam relatif kecil atau belum dikelola dengan baik, kualitas sumber daya manusia relatif rendah, kondisi infrastruktur sosial ekonomi kurang memadai, kegiatan investasi dan produksi yang rendah, dan beberapa daerah merupakan daerah rawan bencana alam dan rawan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam rangka memperbaiki daerah tertinggal tersebut, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, seperti yang kerap saya kemukakan, berbasis pada perdesaan (based on village) dengan program bedah desa. Instrumen yang dilakukan mencakup penyediaan bantuan pembangunan daerah tertinggal dan khusus, pembangunan infrastruktur perdesaan bagi pembukaan keterisolasian daerah, pengembangan kawasan produksi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan prasarana antarwilayah, dan pengembangan wilayah perbatasan (termasuk pulau kecil terluar).

Dengan perhatian Presiden yang tinggi terhadap daerah-daerah tertinggal, pembangunan dan pengentasan daerah tertinggal akan semakin cepat sehingga pada akhir 2014 paling sedikit 50 daerah tertinggal terentaskan akan berhasil. Saya berharap seluruh stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga (K/L) terkait, bersama-sama fokus membangun dan mengentaskan daerah tertinggal sebagaimana arahan Presiden tersebut. Semoga! (Sumber: Media Indonesia, 25 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Helmy Faishal Zaini, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Sengketa Kedaulatan Indonesia-Malaysia: Hentikan Drama Itu!

Oleh Ahmad Sahidah

Utusan, koran utama Malaysia, menurunkan berita utama dan gambar pelemparan kotoran ke halaman Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta (24/8/10), yang dianggap keterlaluan. Di Twitterland, Khairi Jamaluddin, ketua pemuda UMNO (United Malays National Organisation) akan melayangkan protes ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atas tindakan Lumbung Informasi Rakyat (Lira) yang dianggap menggugat kedaulatan tanah airnya.

Tampak, Malaysia ingin mengimbangi serangan bertubi-tubi dari masyarakat Indonesia dengan memberikan ruang pada media yang sebelumnya cenderung menganggap remeh masalah perselisihan di Pulau Bintan. Pada waktu yang sama, Lira berhasil mencuri perhatian banyak orang, terutama warga Malaysia.

Mari kita berpikir jernih. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa batas perairan itu masih dipersengketakan, sehingga dengan sendirinya dimungkinkan terjadi benturan antara aparat di bawah. Sebab, bagaimanapun, mereka akan mematuhi garis pedoman yang telah ditetapkan atasannya. Namun, perlu diingat bahwa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak melalui General Border Committee ke-37 bahwa aturan keterlibatan tentara (the rule of engagement) sebatas mengawal keadaan sehingga bentrokan senjata harus dihindari. Pendek kata, kekerasan tidak dibenarkan sama sekali untuk menyelesaikan perselisihan di lapangan.

Lalu, mengapa banyak orang marah? Itu karena mereka tidak mengerti. Kedua, mereka sedang memainkan pedang bermata dua, menyerang Malaysia dan kelemahan pemerintah, terutama karena SBY dianggap tidak tegas menghadapi tetangganya.

Kompromi

Dalam perselisihan, kompromi adalah jalan keluar yang mungkin dilakukan. Jika Indonesia menganggap Malaysia enggan ke meja ke perundingan, negeri jiran beranggapan bahwa RI tidak mau berkompromi dalam banyak isu, seperti moratorium tenaga kerja wanita (TKW), Ambalat, dan sekarang terkait wilayah perairan Selat Malaka. Padahal, instrumen untuk menyelesaikan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti tim kementerian luar negeri masing-masing telah berunding mengenai Ambalat. Hingga memasuki tahun keenam, kedua tim ini mengalami jalan buntu untuk menyelesaikan konflik tentang kepemilikan blok yang kaya minyak itu.

Jadi, usul untuk mengajak kedua belah pihak berunding agar perselisihan batas perairan tidak meruyak akan menghadapi masalah yang sama, kebuntuan dan ini sekaligus kegagalan keduanya. Coba lihat moratorium TKW untuk sektor pembantu rumah tangga (PRT), yang bahkan melibatkan orang nomor satu masing-masing, SBY-Najib Tun Razak, tak juga bisa menyelesaikan tuntutan Indonesia agar gaji minimum PRT adalah RM 800, sedangkan Malaysia tidak menyetujui dengan alasan tidak ada skim seperti ini di Malaysia.

Tampaknya, hal serupa terulang. Ketika dulu banyak pekerja Indonesia dipulangkan karena tidak mempunyai dokumen, sehingga pemerintah RI gusar, Malaysia mengambil kebijakan alternatif. Alih-alih menyelesaikan masalah, pada waktu itu Malaysia justru memasukkan pekerja dari negara lain, seperti Pakisan, Bangladesh, dan negara-negara tetangga yang lain karena Indonesia tidak memberikan izin pekerja migran itu kembali ke Malaysia.

Orkesta dan Drama

Tentu, yang paling memuakkan kita adalah orkestra yang dimainkan anggota legislatif yang bersuara keras terhadap masalah sengketa yang membelit kedua negara. Tanpa memberikan informasi yang utuh, drama yang tidak lucu akan terus dipanggungkan. Perlu diingat, anggota parlemen Malaysia tidak menjadikan isu penangkapan nelayan Malaysia oleh petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai masalah besar. Justru, setelah Lira melempar kotoran (di Malaysia disebut najis) ke halaman Kedutaan Besar Malaysia, anggota parlemen dari daerah pemilihan Rembau, Khairi Jamaluddini, mengirimkan protes ke KBRI di Kuala Lumpur.

Lalu, apakah harapan kita kepada pihak berwenang, dalam hal ini Marti Nata Legawa sebagai bos di Kementerian Luar Negeri? Persoalan batas perairan itu harus segera diselesaikan. Dalam wawancara dengan radio SBS Australia (24/8/10), saya menegaskan bahwa sejatinya kita bisa menyelesaikan masalah ini, mengingat elite yang berkepentingan dengan isu kedaulatan sama-sama berlatar belakang Jawa, Purnomo Sugiantoro (Indonesia) dan Ahmad Zahid Hamidi (Malaysia, yang mempunyai darah Jogjakarta). Mungkin yang juga perlu diketahui, beberapa hari setelah insiden Pulau Bintan, Hanifah Aman, menteri luar negeri Malaysia, memenuhi undangan Da’i Bachtiar dalam acara peringatan HUT Ke-65 Kemerdekaan RI di Kuala Lumpur. Betapa dekatnya hubungan emosional itu.

Nah, kalau para elite tampak rukun, untuk apa anggota legislatif suka ribut dan sebagian warga Indonesia bertindak provokatif merusak plak Kedutaan Besar Malaysia di Jalan Rasuna Said, bahkan yang memuakkan dengan melempar kotoran? Malah Laskar Merah Putih berdemo di depan konsulat Malaysia di Medan seraya mengancam akan melakukan sapu (sweeping) terhadap warga dan mahasiswa Malaysia di Sumatera Utara (Antara, 23/8/10). Jelas, drama pengalihan isu ini makin sempurna. Tampaknya, tak hanya wakil rakyat yang galak, warga biasa pun menunjukkan sikap patriotik.

Sayangnya, polisi tak bertindak tegas. Berbeda dengan ketika kelompok Islam di Solo akan melakukan sweeping, serta merta pihak keamanan menangkap pelaku yang akan merazia warga Amerika. Jadi, mari hentikan drama ini dan menuntut pihak berwenang melakukan tugasnya. Jika tidak, demokrasi kita gagal memilih wakil di Senayan dan pemerintah yang bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. (Sumber: Jawa Pos, 25 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Ahmad Sahidah PhD, Fellow Peneliti Pascadoktoral Universitas Sains Malaysia

Malaysia di Balik Insiden Perairan Bintan

Oleh Suhana

Seminggu terakhir ini bangsa Indonesia dikejutkan dengan insiden penangkapan tiga aparat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau, di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, oleh Marine Police Malaysia.

Insinden tersebut menyita perhatian masyarakat Indonesia, termasuk media masa.

Kita patut berterima kasih pada semua media masa atas laporannya tersebut, karena telah mengingatkan bangsa ini bahwa kita masih punya masalah perbatasan dengan Malaysia di perairan Bintan.

Kalau kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan merupakan salah satu strategi “licik” Malaysia untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya yang sampai saat ini perundi¬ngannya masih mengalami kebuntuan. Sebelumnya, pemerintah Malaysia pernah mengklaim wilayah perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya dengan me¬ngeluarkan peta, namun pemerintah Indonesia sudah melayangkan penolakan atas peta tersebut.

Meski demikian, upaya Malaysia untuk mengklaim perairan tersebut ternyata tidak berhenti sampai di situ, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut masuk ke dalam kedaulatan mereka. Saat ini, pemerintah Malaysia memanfaatkan kelengahan pengawasan pencurian ikan oleh aparat Indonesia di wilayah perairan perbatasan.

Kita tahu bahwa jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 ini mengalami penurunan dari 180 hari menjadi 100 hari, akibatnya, pengawasan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi lengah. Dengan begitu, tidak heran kalau aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia saat ini cenderung meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa sampai akhir juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 di antaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia. Berkurangnya hari operasi kapal pengawas tersebut merupakan dampak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merealokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.

Tim Diplomasi Indonesia

Penulis menduga bahwa lima kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Bintan tersebut sengaja disuruh oleh pemerintah Malaysia untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila tidak ada tindakan protes dari aparat Indonesia, mereka dapat mengkalim bahwa perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan cepatnya Marine Police Malaysia mengadang kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang menangkap para nelayan yang sedang mencuri ikan tersebut. Yang akhirnya tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia turut ditahan oleh Marine Police Malaysia. Meskipun begitu, hasil diplomasi singkat antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia memutuskan untuk melakukan barter antara tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan RI dengan tujuh nelayan yang ditahan aparat Indonesia.

Sebenarnya, “barter” tiga aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan oleh aparat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekalahan Tim Diplomasi Indonesia dan kemenangan bagi pemerintah Malaysia. Dengan adanya barter tersebut, secara tidak langsung pemerintah Malaysia ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa sebenarnya ketujuh nelayan Malaysia tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya proses hukum sesuai peraturan perundang-unda¬ngan Indonesia yang mengatur masalah pencurian ikan. Inilah kesalahan serius yang dilakukan Tim Diplomasi Indonesia dalam penyelesaian masalah tersebut. Seharusnya, Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap pemerintah Malaysia atas insiden penangkapan tiga aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan oleh Marine Police Malaysia dan mempro¬ses menurut hukum yang berlaku terhadap tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap.

Kalau kita cermati secara detail, strategi pemerintah Malaysia dalam berupaya mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya tersebut, merupakan strategi lama yang pernah mereka lakukan dalam memenangi kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002. Kalau kita lihat kembali dokumen perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, perundingan Indonesia dan Malaysia waktu itu me¬ngalami hal yang sama, yaitu kebuntuan. Akhirnya, waktu itu disepakati bahwa sampai belum adanya keputusan tetap tentang kepemilikan kedua pulau tersebut, maka statusnya disepakati status quo. Meski demikian, dalam kondisi status quo tersebut pemerintah Malaysia telah memanfaatkan kelengahan Pemerintah Indonesia atas pengawasan terhadap kedua pulau tersebut dengan cara memberikan izin untuk membuat berbagai sarana wisata di kedua pulau tersebut. Upaya pemerintah Malaysia tersebut berhasil dilakukan karena tidak ada protes dari pemerintah Indonesia.

Dalam Sidang Mahkamah Internasional tahun 2002, Mahkamah Internasional sempat memutuskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak berhak atas Pulau Ligitan dan Sipadan berdasarkan traktat. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pertanyaan apakah Indonesia atau Malaysia dapat memiliki hak kepemilikan (title) atas pulau-pulau sengketa berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) yang diajukan mereka.

Dalam kaitan ini, Mahkamah menentukan apakah klaim kedaulatan para pihak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang membuktikan adanya suatu tindakan nyata, pelaksanaan kewenangan secara terus-menerus terhadap kedua pulau, antara lain mi¬salnya (adanya) iktikad dan keinginan untuk bertindak sebagai perwujudan kedaulatan. Berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengakui pe¬nguasaan efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, dan selama penguasaan efektif tersebut tidak ada gugatan atau protes dari pemerintah Indonesia.

Tingkatkan Pengawasan

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu lebih waspada terhadap berbagai upaya pemerintah Malaysia dalam mengkalim wilayahnya di wilayah perairan perbatasan. Sampai saat ini, perundingan perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia masih menyimpan permasalahan di empat kawasan yang masih membutuhkan pembahasan untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu Selat Malaka untuk penentuan batas ZEE, Selat Malaka Bagian Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial, Laut China Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial dan ZEE, dan Laut Sulawesi untuk penentuan batas Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen.

Selain empat kawasan tersebut di atas, masih ada satu kawasan batas laut yang harus dibicarakan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu wilayah laut di sekitar Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca yang terletak di sebelah utara Pulau Bintan, lokasi insiden penangkapan tiga aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh kapal patroli Marine Police Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2010.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya kehadiran kapal pengawas–TNI AL, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kapal Patroli Kepolisian–di perairan perbatasan Indonesia, khususnya dengan perbatasan Malaysia. Selain itu juga, pemerintah Indonesia perlu terus menekan negara-negara tetangga yang belum menyepakati beriktikad baik dalam menyepakati batas wilayah dengan Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia.

Bentuk penekanan tersebut dapat dilakukan melalui pe¬ninjauan kembali berbagai program kerja sama antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI). Kedua program tersebut hendaknya dihentikan sementara sampai ada kesepahaman batas wilayah di laut antara Indonesia dan Malaysia.

Kita harus paham bahwa di sekitar wilayah dua program konservasi laut tersebut (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI) ada blok ambalat yang menjadi incaran Malaysia pasca-Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan agar permasalahan penyelesaian batas wilayah ini harus menjadi prasyarat keberlanjutan dua program konservasi tersebut. Alhasil, tanpa adanya upaya yang lebih tegas dan komprehensif, dikhawatirkan keutuhan NKRI akan terganggu. (Sumber: Sinar Harapan, 23 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Puasa dan Pemberantasan Korupsi

Oleh Hasibullah Satrawi

Hasibullah SatrawiPemberian remisi hukuman bagi para koruptor menuai kecaman dari banyak pihak. Bukan semata-mata berlawanan dengan semangat antikorupsi, melainkan juga karena pemberian remisi bagi para koruptor mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kondisi seperti itu semakin menambah gelap masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Di satu sisi, para koruptor yang telah dijerat dan ditahan (sesuai ketentuan hukum yang ada) kerap mendapatkan pembelaan dan pembenaran dengan menggunakan segala macam cara. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap para koruptor masih sangat terkesan diskriminatif, tebang pilih, hanya untuk politik pencitraan, dan sangat jauh dari semangat keadilan maupun supremasi hukum.

Fase waktu puasa

Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bulan puasa dibagi ke dalam tiga fase waktu. Yaitu fase rahmat (ar-rahmah) pada 10 hari pertama, fase ampunan (al-maghfirah) pada 10 hari kedua, dan fase keselamatan dari api neraka (`itqun minannar) pada 10 hari terakhir. Saat ini, bulan puasa sudah memasuki fase ampunan, yakni 10 hari kedua.

Sepuluh hari pertama disebut fase rahmat, karena ini adalah masa-masa awal dari bulan puasa. Dalam segala hal, banyak orang yang cenderung tergelincir pada masa-masa awal, bahkan tidak sedikit yang tetap melakukan kebiasaan lamanya yang bersifat buruk. Hal ini juga mungkin terjadi bagi banyak orang dalam menjalankan ibadah puasa yang hanya dilakukan sebulan dalam setahun. Maka, Tuhan pun membuka pintu rahmat selebar-lebarnya atas segala jenis kesalahan dan ‘ketergelinciran’ yang terjadi pada masa-masa awal menjalankan ibadah ini.

Itu sebabnya, 10 hari kedua dari bulan puasa disebut sebagai fase ampunan. Dengan kata lain, 10 hari kedua adalah momentum emas bagi mereka yang berpuasa untuk melakukan pelbagai macam perbaikan dan penyempurnaan atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi sebelumnya. Sehingga grafik kebaikan mereka yang berpuasa terus meningkat dari waktu ke waktu hingga ibadah ini selesai.

Sepuluh hari terakhir dari bulan puasa disebut dengan istilah fase keselamatan dari api neraka. Pada umumnya mereka yang berpuasa dianjurkan untuk lebih meningkatkan lagi segala macam kebaikan pada sepuluh hari terakhir dari bulan ini.

Dengan kata lain, keselamatan adalah peluang besar bagi mereka yang memanfaatkan momentum rahmat dan ampunan yang ada sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang tidak memanfaatkan fase-fase di atas terancam tidak mendapatkan apa pun. Tidak juga rahmat, ampunan, terlebih lagi keselamatan.

Fase pemberantasan korupsi

Tiga fase dalam bulan puasa tersebut bisa digunakan sebagai pendekatan untuk memahami perjuangan pemberantasan korupsi di republik ini. Era reformasi bisa dianggap sebagai awal dari perjuangan pemberantasan korupsi.

Pada masa-masa awal reformasi, pelbagai macam kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dalam pemberantasan korupsi tentu sangat bisa dipahami. Apalagi korupsi memang telah sekian lama menggerogoti hampir semua lini kehidupan bangsa ini, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga sekarang di era yang paling baru.

Kini, era reformasi sudah berumur kurang lebih 12 tahun. Dalam usia yang setua ini, pemberantasan korupsi tidak bisa dikatakan masih berada pada fase rahmat dengan menoleransi semua kesalahan dan kelemahan yang ada.

Dengan kata lain, saat ini pemberantasan korupsi di negeri ini sudah memasuki fase yang sangat krusial, yaitu fase ampunan. Sejatinya fase ini digunakan untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada sebelumnya. Hingga pemberantasan korupsi terus mengalami grafik yang meningkat menuju penyelamatan bangsa ini dari segala macam bentuk pidana korupsi.

Cukup disayangkan, upaya pemberantasan korupsi sejauh ini justru mengalami keadaan terbalik dari yang telah disampaikan; tidak memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Pemberian remisi atas para koruptor di satu sisi dan penegakan hukum antikorupsi yang tebang pilih di sisi lain sangat jelas menunjukkan kondisi ‘terjun bebas’ upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Dengan kata lain, pemberantasan korupsi sejauh ini gagal memanfaatkan fase rahmat pada masa-masa awal reformasi untuk kemudian menyongsong fase ampunan dengan pelbagai macam perbaikan dan penyempurnaan. Hingga bangsa ini mempunyai peluang besar untuk menyelamatkan diri dari segala macam kejahatan korupsi.

Dalam situasi seperti sekarang, pemberantasan korupsi hampir tidak mempunyai harapan ke depan. Alih-alih menyelamatkan bangsa ini, para koruptor justru dibiarkan terus berkeliaran. Bahkan mereka yang sudah ditahan pun kini sudah dibebaskan.

Satu-satunya percikan sinar harapan dari pemberantasan korupsi di negeri ini adalah pemanfaatan sisa waktu dari fase ampunan yang ada sekarang. Tentu dengan melakukan koreksi ketat dan penyempurnaan menyeluruh atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada selama ini. Bila momentum ini gagal dimanfaatkan, harapan pemberantasan korupsi ke depan akan bertambah suram dan menyeramkan.

Di sinilah pentingnya berpuasa bagi semua pihak dari segala macam bentuk pidana korupsi. Para penegak hukum bisa berpuasa dari korupsi dengan menegakkan aturan hukum seadil-adilnya. Pemerintah bisa melakukan puasa korupsi dengan menjalankan program prorakyat setransparan mungkin, di samping juga tidak membela para koruptor dengan dalih apa pun. Sementara masyarakat luas bisa berpuasa dari korupsi dengan meninggalkan budaya-budaya koruptif di segala bentuknya.

Hakikat berpuasa adalah meninggalkan segala macam bentuk perkataan dan perbuatan buruk, termasuk korupsi. Puasa yang dibarengi dengan perkataan dan perbuatan buruk akan disia-siakan oleh Tuhan, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Barang siapa berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk, sesungguhnya Allah tidak mempunyai persoalan apa pun untuk menyia-nyiakan puasanya.” (Sumber: Media Indonesia, 25 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Hasibullah Satrawi, Peneliti pada Moderate Muslim Society (MMS) Jakarta

Zakat Harta Hasil Korupsi

Oleh Maksun

Setiap Ramadan, selebrasi keagamaan di tanah air begitu meriah. Banyak orang Islam merefleksikan keberagamaannya secara heroik dan euphoriable. Di sepanjang jalan protokol kota-kota besar di Indonesia, misalnya, terbentang spanduk gerakan zakat sebagai bentuk kampanye agar umat Islam sadar atas kewajiban zakatnya.

Semarak kampanye zakat itu memang menjadi usaha strategis umat Islam untuk menghimpun ”dana segar” zakat agar dapat dikelola secara profesional dan menjadi dana konsumtif serta produktif demi kemaslahatan umat. Itulah ajaran zakat yang dibayangkan dapat mengangkat perekonomian umat Islam.

Namun dalam kenyataannya, meski UU Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 sudah direvisi menjadi UU No 17 Tahun 2000, hinga kini zakat belum dikelola secara baik sehingga belum mencapai hasil maksimal dan optimal untuk pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Bagai macan ompong, UU itu tidak punya daya paksa untuk menembus benteng para muzaki (orang yang wajib zakat) agar mengeluarkan zakatnya.

Yang menarik sekaligus memprihatinkan, sebagian umat Islam menganggap bahwa uang (harta) yang diperoleh secara ilegal alias haram, hasil korupsi misalnya, ketika dizakati, uang tersebut menjadi suci. Mereka memaknai zakat sebagai media cuci dosa (sin laundering) dan cuci uang (money laundering) atas harta yang diperolehnya secara tidak halal itu.

Pertanyaannya, benarkah uang hasil korupsi tersebut bisa otomatis menjadi suci dan pelakunya tidak berdosa lagi setelah zakatnya dibayarkan?

Epistemologi Zakat

Secara epistemologis, dalam Alquran disebutkan bahwa zakat adalah penyucian diri dan harta. Misi penyucian itu memiliki dimensi ganda. Pertama, sarana pembersihan jiwa dari sifat serakah pelakunya, karena dia dituntut berkorban demi orang lain. Kedua, zakat sebagai penebar kasih sayang kepada kaum tak beruntung dan penghalang tumbuhnya benih-benih kebencian dari si miskin terhadap si kaya. Dengan demikian, zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya bagi penerimanya, tapi juga pemberinya.

Allah SWT berfirman: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS 9:103).

Jika dicermati, kata tuthohhiruhum dalam ayat tersebut bermakna membersihkan jiwa, sedangkan tuzakkihim berarti mengembangkan harta. Atas dasar ini, dengan berzakat, ada dua manfaat yang diperoleh: jiwa menjadi suci dan harta makin berkembang, bukan malah terkurangi.

Berkembangnya harta itu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek spiritual, sebagaimana firman Allah SWT: ”Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah/zakat” (QS 2:276). Kedua, aspek ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin pemberi zakat. Zakat akan mengantarkan pelakunya untuk berkonsentrasi dalam usaha dan mendorong terciptanya daya beli serta produksi baru bagi produsen.

Lebih dari itu, menurut Marcel Boisard, zakat memberikan kemenangan terhadap egoisme diri atau menumbuhkan kepuasan moral karena telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang lebih adil. Dalam bahasa Roger Geraudy, zakat adalah satu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu, seseorang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan diri.

Karena itu, zakat tidak sekadar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan, tapi juga merefleksikan kehidupan sosial. Parameternya adalah orang yang memiliki kesadaran hidup yang transendental seharusnya merefleksi ke dalam kesadaran horizontal, seperti peduli terhadap masyarakat sekitar.

Memang, dalam Islam, zakat dimaksudkan sebagai ajaran sosial, selain sebagai ibadah ritual yang ditujukan untuk menyucikan jiwa atas harta yang diperoleh. Yang jelas, efek sosial ajaran zakat amat mengena dalam kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun politis (mustadh’afin).

Cuci Dosa dan Uang

Seperti disebutkan di awal, makna zakat yang sarat nuansa sosial itu acapkali disalahmanfaatkan oleh sebagian umat Islam sehingga kehilangan makna substansialnya.

Pertama, zakat yang bermakna penyucian harta (tazkiyat al-mal) sering disalahartikan secara sepihak oleh orang-orang yang bergelimang harta dan para pejabat negara. Oleh mereka, zakat sekadar dijadikan sebagai cara menyucikan hartanya yang telah diperoleh dari hasil korupsi dan praktik kemaksiatan lainnya. Konkretnya, zakat dijadikan sebagai media sin and money laundering (penyucian dosa dan uang) dari praktik haram.

Dengan pemaknaan tersebut, zakat jelas kehilangan makna substansinya untuk menyucikan diri dari harta yang diperoleh dengan cara halal. Padahal, harta yang diperoleh dari praktik korupsi selamanya tidak akan tersucikan dengan hanya membayar zakat. Sebab, agama bukanlah arena penyucian terhadap segala praktik haram yang telah dilarang oleh agama itu sendiri. Lebih dari itu, agama justru memberikan justifikasi teologis bahwa orang yang telah melakukan korupsi mendapatkan laknat dari Tuhan dan tidak mendapatkan keberkahan dalam hartanya.

Kedua, korupsi sesungguhnya telah mengingkari makna ajaran zakat yang secara sosial bertujuan menciptakan keadilan sosial (social and economical justice). Bukankah harta yang dikorupsi adalah uang rakyat, yang di dalamnya terdapat hak kaum fakir-miskin dan mereka yang perlu mendapat perlindungan ekonomi?

Di manakah letak kepedulian sosialnya jika dia mengorup harta orang banyak demi memperkaya diri sendiri. Karena itulah, korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial dari makna zakat yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Dalam konteks itu, korupsi berarti penindasan terhadap kaum lemah dan perampokan terhadap harta orang banyak. Di sinilah zakat memberikan motivasi teologis betapa harta kita hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, bukan mengambil harta orang banyak dengan cara yang haram.

Walhasil, apa pun alasannya, jika harta kita tidak diperoleh dengan cara yang halal, meski zakatnya telah dibayarkan, tidak secara otomatis menjadi suci. Inilah yang mestinya kita sadari bersama bahwa makna ritual zakat harus benar-benar dapat menyucikan harta dan menciptakan keadilan sosial. Zakat bukanlah media cuci dosa dan uang dari segala praktik haram. (Sumber: Jawa Pos, 25 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Maksun, dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.947 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan