Arsip untuk Agustus 23rd, 2010

Memulihkan Luka Reformasi Pajak

Oleh Richard Burton

Kasus pajak yang melibatkan seorang pegawai bernama Gayus Tambunan kembali menjadi perhatian setelah proses penyidikan oleh kepolisian selesai dilakukan. Walaupun gaung persoalan tidak seramai saat kasus ini pertama kali mencuat, kasus pajak ini akan menjadi sejarah kelam sekaligus ujian berat berjalannya proses reformasi pajak yang sedang dilakukan.

Sambil menunggu proses persidangan yang pastinya menyerap waktu cukup panjang, alangkah bijaknya bila kita tetap menjunjung tinggi asas hukum praduga tak bersalah (presumption of innocence). Artinya, biarlah proses persidangan berjalan sesuai dengan aturan undang-undang sampai pada proses putusan hakim berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde).

Ketika gaung reformasi terus disuarakan, persidangan kasus pajak di atas pastinya membuat luka cukup perih bagi pemerintah, khususnya institusi Direktorat Jenderal Pajak. Sorotan berbagai pihak mengamati kasus pajak paling tidak menimbulkan dua pertanyaan besar. Pertama, bagaimana cara memulihkan luka reformasi pajak agar program yang dicanangkan tetap berjalan. Dan kedua, apakah reformasi pajak atau reformasi di Kementerian Keuangan telah gagal.

Luka atas kasus pajak yang dirasakan masyarakat pastinya cukup perih. Bahkan masyarakat merasa kecewa hingga timbul gerakan sejuta facebooker yang memboikot bayar pajak. Luka reformasi pajak itu pun sangat menusuk perasaan berbagai pihak, termasuk Presiden, Menteri Keuangan, dan Mochammad Tjiptardjo selaku Direktur Jenderal Pajak. Luka reformasi itu pun dikemukakan Tjiptardjo saat wawancara dengan salah satu stasiun televisi di Jakarta.

Luka reformasi

Reformasi pajak yang digagas pemerintah, yang sudah memasuki masa satu windu, membawa dampak serius bagi keberlangsungan pembangunan yang dananya bersumber dari pajak. Siapa pun sejatinya mengakui bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara. Jika bukan pajak, sampai saat ini tidak ada instrumen yang bisa menggantikan peran pajak. APBN setiap tahun masih mengakuinya.

Kalau begitu, luka reformasi pajak harus segera dipulihkan. Semua stakeholder pajak wajib bergandengan tangan menyatukan langkah menuju terciptanya peran pajak yang benar. Luka reformasi tidak boleh lama didiamkan. Luka itu pun tidak boleh menjalar dan menimbulkan luka-luka lain.

Racikan obat memulihkan luka reformasi perlu segera diciptakan. Obat paling ampuh untuk menyembuhkan luka reformasi, dalam pandangan penulis, ada tiga hal. Pertama, komitmen teguh seluruh pegawai Pajak melakukan tugas mengamankan penerimaan pajak agar agenda pembangunan tidak tersendat. Kedua, kesadaran dan kepedulian wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Dan ketiga, dukungan berbagai pihak (seluruh instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas) agar reformasi terus dijalankan.

Luka reformasi pajak pun akan cepat sembuh bila pandangan tidak lagi melihat kasus yang ada, melainkan berfokus pada program inti yang lebih penting, yakni program mengentaskan masyarakat miskin sebagai amanah konstitusi. Agenda pemerintah Presiden SBY hendaknya berfokus pada hal tersebut. Jika itu betul, lagi-lagi pembiayaannya hanya bisa dilakukan melalui pajak.

Dalam kesempatan memberikan arahan pada rapat gabungan Pajak dan Bea-Cukai beberapa waktu lalu, Presiden SBY menekankan pentingnya aspek keadilan dalam menjalankan kebijakan perpajakan. Sekalipun SBY kecewa adanya kasus, Presiden memandang bahwa pajak adalah instrumen paling penting dalam melanjutkan kemaslahatan umat.

Penekanan aspek keadilan yang disampaikan Presiden sejatinya adalah ingin sesegera mungkin mengentaskan masyarakat miskin. Sebab, filosofi Pajak sejak dulu dimaksudkan menjadikan seluruh masyarakat sejahtera. Keadilan pajak menjadi sasaran tepat untuk dilakukan pembahasan bersama. Jika aspek keadilan pajak sudah tercipta, baik dalam kebijakan maupun aplikasi pelayanannya, hal tersebut diyakini akan segera memulihkan luka yang ada.

Reformasi gagal?

Ketika kasus pajak merebak, sebagian pengamat dan anggota Dewan menilai reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah gagal. Kegagalan dinilai karena pemerintah hanya condong pada peningkatan penghasilan atau remunerasi yang diberikan dan bukan pada peningkatan proses pengawasannya. Apakah benar demikian?

Dalam analisis penulis, tampaknya pendapat tersebut kurang tepat. Sebab, tidak ada sangkut-paut antara remunerasi dan kasus yang terjadi. Kasus terjadi hanya disebabkan oleh dua faktor, pertama, ada kemauan dari oknum, dan kedua, ada kesempatan melakukannya.

Faktor kesempatan dan kemauan menjadi amat dominan dalam terjadinya kasus. Jika ada kesempatan melakukan kecurangan namun yang bersangkutan tidak punya kemauan, tidak akan terjadi kasus. Begitupun, jika ada kemauan namun tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi kasus. Kemauan lebih dipengaruhi oleh faktor dalam diri seseorang (faktor iman atau rohani). Sedangkan faktor kesempatan merupakan aspek pengawasan yang dibuat oleh sistem.

Persoalannya sekarang, apakah diciptakannya sistem pengawasan yang canggih, akan menjamin tidak terjadi kasus? Satu asumsi menyebutkan, sehebat-hebatnya atau secanggih-canggihnya sistem tidak menjamin tidak terjadinya masalah. Jadi, seperti kata Sri Mulyani saat menjadi Menteri Keuangan, korupsi merupakan penyakit mental yang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah remunerasi. Korupsi lebih karena adanya kesempatan yang muncul.

Diyakini pula, remunerasi hanyalah bagian kecil proses reformasi pajak. Perubahan Undang-Undang Pajak, struktur organisasi, perbaikan teknologi informasi, penyempurnaan proses bisnis, penyederhanaan pelayanan, dan pembentukan karakter sumber daya manusia merupakan keseluruhan proses reformasi yang harus dijalankan.

Menjadi keliru memandang remunerasi sebagai patokan gagalnya reformasi pajak. Apalagi dikaitkan dengan kasus yang terjadi. Pepatah mengatakan, kalau ada satu, dua, atau lima tikus dalam lumbung, tidak berarti lumbungnya disalahkan, tapi tikusnya ditangkap agar lumbung tidak rusak.

Perbaikan remunerasi dalam jumlah berapa pun memang tidak menjamin akan menekan jumlah kasus. Namun perbaikan remunerasi sebagai bagian dari reformasi merupakan hal wajar yang harus diperhatikan. Karena itu, kasus tetap menjadi kasus yang harus diselesaikan secara bijak dan adil. Penyelesaian kasus melalui proses hukum merupakan jalan tepat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya kepada pemerintah.

Menyadari pentingnya pajak dalam melanjutkan pembangunan, kasus pajak yang terjadi diharapkan menjadi renungan bersama menuju perbaikan di segala lini. Diharapkan seluruh masyarakat menjadi bagian yang melakukan kontrol kepada pemerintah guna melanjutkan reformasi pajak. Dengan pulihnya reformasi pajak, pembangunan menuju kesejahteraan kiranya dapat segera dilanjutkan. (Sumber: Koran Tempo, 21 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Richard Burton, pegawai Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, pengajar di Universitas Kristen Maranatha, Bandung

Iklan

Melawan Modernisasi Kejahatan

Oleh Ardhie Raditya

Dua aparat keamanan yang bertugas terkapar bersimbah darah tertembus muntahan peluru senapan perampok bank di Medan. Yang satu kritis dan satu lagi tewas secara mengenaskan (Jawa Pos, 19/8/10).

Akhir-akhir ini, kejahatan di negeri ini semakin mengerikan dan tragis. Waktunya pun tidak lagi terbatas pada momen tertentu. Setiap detik kejahatan selalu terjadi. Bahkan, di saat siang, ketika ruang publik dipadati banyak orang. Ironisnya lagi, mereka sangat tega menganiaya korbannya di depan mata publik. Tidak sedikit pelaku kejahatan itu yang memiliki senjata api. Ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Dari mana senjata api itu mereka dapatkan?

Memang, beberapa tahun lalu wacana kepemilikan senjata api oleh masyarakat umum sangat banter terdengar. Bahkan, banyak anggota legislatif kita yang mendukung wacana ini demi alasan keamanan diri (self safety). Bagi orang-orang penting, terutama pejabat ataupun pemilik modal ekonomi, aspek keamanan adalah hal yang sangat urgen. Hidupnya selalu dalam bahaya dan ancaman dari lawan bisnis dan musuh politiknya. Di negara-negara maju, kepemilikan senjata api bagi pejabat sekaligus pengusaha diperbolehkan asal memenuhi persyaratan administrasi dan psikologis.

Dalam sejarah politik di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, India, Jepang, dan China, keamanan pejabat negara adalah skala prioritas. Hal ini bukan hanya para pejabat negara ataupun politikus itu berada dalam ancaman lawan politiknya, tapi juga karena adanya ancaman dari rakyat yang sakit hati, baik secara kolektif ataupun personal karena kebijakan dan visi-misi politiknya.

Di sisi lain, dengan ideologi pasar bebas dan liberalisme ekonomi, bisnis senjata api di negara maju menjadi tidak terhindarkan lagi. Senjata api tak ubahnya mainan anak kecil yang bisa dengan mudah didapatkan oleh orang banyak di pasaran.

Dari situasi sosial itulah, muncul pepatah kontemporer yang mengatakan The behind the guns (nilai guna senjata bergantung pada si pemiliknya). Hanya, kehidupan yang serbaliberal itulah yang kemudian membuat rakyat kecil dengan mudah membunuh siapa saja yang dianggap menghalangi kepentingannya. Tidak peduli berhadapan dengan siapa saja, termasuk pejabat negara. Tak heran dalam sejarah negara maju banyak kasus penembakan tokoh politik dan pejabat negara oleh orang sipil dan rakyat jelata.

Namun, negeri ini sangat beruntung karena kukuhnya norma dan ikatan solidaritas sosial masyarakatnya. Dengan demikian, ancaman kejahatan ataupun pembunuhan bisa diminimalkan dengan adanya nilai-nilai relegiusitas dan hukum sosial (baik tertulis ataupun lisan). Jadinya, wacana kepemilikan senjata api untuk umum pun menjadi pupus. Lantas, dari mana mereka (pelaku kejahatan) bisa memiliki senjata api dalam beraksi? Ini adalah persoalan serius yang perlu dikaji bersama.

Dulu, pelaku kejahatan masih bercorak tradisional dan lokalitas. Mereka sering mengunakan alat-alat bantu kerja yang bersifat keetnisan, seperti celurit di Madura, parang di Ambon, golok di Jabar, dan lain-lain. Target sasarannya pun tertentu, yakni orang-orang kaya yang suka memeras rakyatnya. Seiring merambahnya modernitas di Indonesia, tradisionalitas itu berubah ke arah yang teknis-modern. Banyak produk luar yang bisa masuk ke Indonesia secara ilegal, termasuk senjata api. Sehingga, kedudukan penjahat dengan aparat keamanan tidak lagi timpang dari aspek persenjataan.

Abrahansem (2000) pernah mengatakan bahwa neoliberalisme adalah anak kandung kapitalisme yang menjadikan suasana ketidakamanan sebagai komoditas ekonomis. Di negara Timur Tengah seperti Iran, Iraq, dan Taliban, pasokan senjata api kelas dunia sangat melimpah. Hal ini disebabkan adanya “pialang perang” yang dipelopori pengusaha “hitam”, pelaku kejahatan global dan anggota militer. Tripartit “perang” inilah yang mengambil kesempatan di negara-negara yang mulai kacau balau aspek keadilan, hukum, politik dan keamanannya.

Di negeri kita, dimensi ketimpangan ekonomis, ketidakadilan hukum, dan kekacauan politik saat ini mulai terasa aromanya. Korupsi merajalela, politikus mulai krisis sensitivitas populisnya, hukum bisa dibeli, pelayanan publik semakin mahal, dan kemiskinan di mana-mana. Ketimpangan sosial-politik-ekonomis inilah yang menyebabkan kehidupan rakyat di berbagai daerah semakin menderita. Akibatnya, mereka menjadi apatis dan sarkaistik dengan kehidupan bangsa ini.

Hukum yang seharusnya menjadi tiang terakhir bagi keadilan masyarakat justru tak lagi memihak mereka. Akibatnya, tumbuhlah psikologi sakit hati massa terhadap hukum itu sendiri. Makanya, muncullah ketidakpercayaan hukum dari sebagian besar rakyat. Akhirnya, kondisi ini sangat mudah melahirkan aksi kejahatan di sejumlah daerah.

Munculnya aksi kejahatan yang semakin modern dan beringas, tentu bukan sekadar kesalahan aparat keamanan. Pihak kepolisian kita sudah sangat bekerja keras membasmi kejahatan. Hanya, pihak kepolisian kita bekerja di tingkat permukaan: menangkapi dan menghukum pelaku kejahatan. Sementara, akar kejahatan yang disebabkan oleh dimensi ekonomis, neoliberalisme, dan politik adalah persoalan serius yang seharusnya dipecahkan oleh pemerintah/negara.

Tentu, negara harus bekerja sama dengan elite-elite strategis. Elite strategis bukanlah elite yang duduk di kursi kekuasaan formal seperti legislatif, bupati, gubernur, atau lainnya. Elite strategis ini adalah sekelompok tokoh informal yang memiliki modal kultural, seperti tokoh agama, guru, termasuk para jagoan lokal seperti blater-bhejing di Madura, pendekar di Betawi, jago di Bali, dan sebagainya.

Memang, ada kesan yang kuat bahwa para jagoan lokal itu adalah pelaku kekerasan-kejahatan itu sendiri. Namun, yang perlu ditegaskan bahwa di dalam komunitas mereka juga terdapat stratifikasi sosialnya (Raditya, 2008). Artinya, ada sosok yang populis dan ada yang oportunis. Negara/pemerintah tentu harus mencari sosok jagoan lokal asketik yang tidak lagi berpikir pragmatis dalam menjalankan perannya. Mungkinkah? (Sumber: Jawa Pos, 20 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Ardhie Raditya, sosiolog perbanditan dari FIS Unesa

Aspirasi Rumah Aspirasi

Oleh Ikhsan Darmawan

Aspirasi untuk membentuk rumah aspirasi digulirkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR baru-baru ini.

Jika rencana kebijakan ini disepakati, maka setiap anggota DPR akan mendapatkan dana kurang lebih Rp 374 juta.

Beberapa pihak, seperti anggota DPR, ketua partai politik (parpol), dan aktivis, kemudian “pasang badan”. Kebijakan rumah aspirasi ditengarai tidak berbeda dengan wacana sebelumnya, yakni dana aspirasi.

Dua argumentasi utama yang melatarbelakangi sikap penolakan sejumlah kalangan adalah bahwa kebijakan ini akan membebani keuangan negara dan akan lebih baik apabila anggota DPR memaksimalkan perangkat parpol. Pihak lain yang tidak mentah-mentah menolak, mendukubng rencana policy rumah aspirasi, namun dengan pembiayaan dari masing-masing anggota DPR.

Positif

Terlepas dari polemik berkisar dana yang akan digunakan, semangat untuk meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat perlu mendapat apresiasi. Di tengah sorotan terhadap rendahnya kedisiplinan para politisi di Senayan, usulan wacana rumah aspirasi perlu dilihat secara positif dalam beberapa aspek.

Pertama, rumah aspirasi berbeda dengan dana aspirasi. Memang terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu mensyaratkan ketersediaan uang rakyat, jika nantinya memakai dana dari APBN. Akan tetapi, rumah aspirasi tidak berhenti melulu di soal dana. Lebih dari itu, rumah aspirasi akan menyita perhatian, waktu, keseriusan, dan pertanggungjawaban wakil rakyat.

Ukuran kesuksesan implementasi rumah aspirasi bisa jadi lebih kompleks. Setiap anggota DPR tidak bisa serta merta mengklaim bahwa mereka telah bekerja untuk rakyat jika mereka tidak pernah da¬tang ke rumah aspirasi, me¬ne¬mui konstituen, menja¬ring tuntutan (dan dukungan) yang disampaikan, dan ¬mem¬ba¬wa¬nya ke dalam rapat-rapat DPR.

Sementara itu, dana aspirasi indikator kesuksesannya bisa “dibuat” lebih sederhana. Seorang anggota DPR tinggal menyerahkan dana ke konstituennya, baik secara langsung maupun tidak, dan setelah itu urusan pertanggungjawaban mereka pada konstituen bisa “diklaim” telah selesai. Uang yang diserahkan itu bisa “dimanfaatkan” untuk menjadi dasar pengambilan kesimpulan dan pernyataan sepihak bahwa mereka sudah menjadi wakil rakyat yang baik.

Kedua, rumah aspirasi bisa lebih memaksa anggota DPR untuk bekerja (lebih) serius. Perlu diakui bahwa beberapa anggota DPR sudah membangun rumah aspirasi untuk daerah pemilihannya. Hanya saja, cukup sulit mengharapkan terwujudnya rumah aspirasi yang dibuat khusus dari inisiatif individu wakil rakyat, jika tidak diatur bahwa rumah aspirasi ini wajib sifatnya. Sikap pesimistis penulis bukanlah tanpa sebab. Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR disebabkan lemahnya aturan main dan penegakannya serta sistem pengawasan adalah salah satu contoh mengenai urgensi kebijakan yang bersifat khusus bagi anggota DPR.

Penolakan sejumlah anggota DPR harus dicurigai sebagai bentuk keengganan mereka untuk dipaksa “capek” bekerja untuk rakyat. Dalam bahasa lain, sejumlah anggota DPR justru akan merasa berkurang bebannya jika rumah aspirasi ini tidak ada. Bagi anggota DPR yang terbiasa “tidak rajin”, kebiasaan lama mendekati rakyat menjelang pemilu akan menjadi pilihan yang aman daripada harus bersusah payah menggunakan waktu reses untuk singgah di rumah aspirasi.

Ketiga, usul rumah aspirasi ini juga dapat menutupi lubang tidak maksimalnya partai politik sebagai institusi dalam menjalankan fungsi menangkap, menerjemahkan, dan mengejawantahkan aspirasi masyarakat.

Keempat, menutupi kele¬mahan sistem pemilu proporsional yang selama ini dipraktikkan di Indonesia. Salah satu sifat bawaan sistem proporsional adalah wakil rakyat kurang dekat atau kurang dikenal oleh pemilihnya. Secara praktis, rumah aspirasi dapat mendorong anggota DPR untuk “turun” ke daerah pemilihan masing-masing dan menyapa konstituennya.

Pengaturan

Muara keseluruhan poin positif rencana diberlakukannya rumah aspirasi terletak pada pengaturan. Sebelum menjadi bagian usulan DPR dan dibawa ke rapat paripurna, sangat dianjurkan ada aturan tambahan khusus yang mengatur rumah aspirasi, baik dalam hal substansi maupun yang sifatnya lebih operasional. Dua hal di antara aturan-aturan yang dimaksud, yaitu: pertama, mengenai apakah rumah aspirasi ini berbasiskan daerah pemilihan (dapil) ataukah melekat di setiap anggota DPR. Kedua jenis basis rumah aspirasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Jika berdasarkan dapil, dana yang harus dikeluarkan tidak terlampau banyak dibandingkan dengan berbasiskan individu anggota DPR. Namun, kelemahannya ada pada ketidakjelasan pertanggungjawaban. Kalau setiap anggota DPR mempunyai rumah aspirasi, maka pertanggungjawabannya jauh lebih jelas. Di samping itu, laporan atas apa yang telah dan belum berhasil dilakukan oleh setiap anggota DPR dapat menjadi pijakan evaluasi, baik bagi DPR sebagai institusi, parpol tempat anggota DPR itu bernaung, dan juga pemilih. Kinerja anggota DPR yang buruk dapat “dihukum” dengan teguran oleh fraksi di DPR, Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh parpol, dan tidak dipilih kembali pada pemilu berikutnya oleh pemilih.

Kedua, jangan mengesam¬pingkan mekanisme menda¬tangi konstituen. Rumah aspirasi hendaknya tidak membuat anggota DPR berhenti untuk menemui orang-orang yang diwakilinya. Agar dapat terwujud, eksistensi hitam di atas putih penjelasan aturan mengenai hal ini adalah sebuah keniscayaan. (Sumber: Sinar Harapan, 20 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Ikhsan Darmawan, Staf Pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Obral Remisi untuk Koruptor

Oleh Oce Madril

Siapa yang paling gembira menyambut hari ulang tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini? Jawabannya, tentu seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada yang lebih bahagia, yakni para koruptor. Bagaimana tidak. Sebab, pada hari itulah para koruptor menikmati sejumlah pengurangan masa hukuman atau remisi.

Sebagaimana diberitakan bahwa 341 koruptor mendapat remisi dalam rangka peringatan HUT Ke-65 Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya besan Presiden SBY, yang mendapatkan remisi tiga bulan. Bahkan, sebelas di antaranya langsung menghirup udara bebas. Sebuah kebijakan yang dinilai banyak pihak sangat kontroversial di tengah usaha memberantas dan memberikan efek jera kepada koruptor yang telah merugikan negara.

Dasar Hukum

Pemberian remisi bagi narapidana memang dibenarkan dalam hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 UU ini menyebutkan bahwa salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Secara umum, remisi diberikan berdasar dua syarat. Yakni, berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Namun, bagi terpidana korupsi berlaku ketentuan khusus. Pasal 34 ayat 3 PP 28/2006 mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Ketentuan ini sebenarnya telah memperketat pemberian remisi bagi koruptor. Jika sebelumnya, menurut PP 32/1999, remisi dapat diberikan setelah menjalani enam bulan masa hukuman saja, sekarang para koruptor harus menjalani sepertiga masa hukuman jika hendak mendapatkan remisi.

Namun, inti persoalan remisi bagi koruptor bukanlah masalah ketatnya persyaratan. Tapi, substansinya lebih kepada eksistensi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pertanyaanya adalah apakah remisi bagi koruptor perlu ada? Jika secara hukum remisi dapat diberikan kepada koruptor, apakah remisi wajib diberikan? Jawabannya tidak perlu.

Koruptor seharusnya tidak perlu mendapatkan remisi. Koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal umum. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Karena itu, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah menghapus remisi bagi koruptor.

Koruptor seharusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Memang, penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan, termasuk mendapat remisi. Menghukum seorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga terutama bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara.

Hukuman penjara bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera bila berbagai kemudahan terus diberikan. Apalagi, selama ini pengadilan selalu memberikan hukuman yang ringan bagi koruptor. Dengan menerima remisi, koruptor tidak perlu waktu lama untuk menghirup udara bebas kembali.

Oleh karena itu, penghapusan remisi bagi koruptor merupakan keputusan yang layak diterapkan. Alasan berkelakuan baik selama berada di penjara tidak dapat digunakan untuk memberikan remisi. Betapapun para koruptor memperlihatkan kelakuan baik selama di penjara, alasan tersebut tidak dapat menghapus kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Apalagi, biasanya motif mereka berkelakuan baik di penjara hanya untuk mengejar remisi.

Presiden Harus Batalkan

Komitmen antikorupsi yang baru saja diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR dan DPD, tidak berarti apa-apa jika koruptor masih menikmati hak-hak istimewa. Dalam pidatonya presiden bahkan menjadikan korupsi sebagai musuh utama dalam memperjuangkan kemerdekaan di masa sekarang ini. Pidato tersebut akan kehilangan makna jika presiden tidak mengambil langkah nyata untuk mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi.

Pemberian remisi jelas merupakan tamparan keras terhadap pidato presiden tersebut. Pesan presiden untuk tidak menoleransi tindakan korupsi tampaknya tidak ditangkap oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Sehari setelah pidato presiden, Menteri Hukum dan HAM justru dengan mudahnya memberikan keringanan hukuman bagi koruptor. Tindakan ini jelas telah melecehkan presiden.

Oleh karena itu, presiden sebaiknya segera membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Presiden harus menunjukkan konsistensi komitmen antikorupsinya sebagaimana dituangkannya dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Jika remisi tetap diberikan, berarti presiden mengingkari komitmennya sendiri dan menganggap korupsi sebagai kejahatan yang biasa-biasa saja. Dan, itu tentu sangat melukai hati nurani dan rasa keadilan rakyat. (Sumber: Jawa Pos, 19 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Oce Madril, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Rumah Aspirasi, Perlu

Oleh Mufid A Busyairi

Entah bagaimana publik memaknai kabar bahwa pemerintah menyatakan tidak ada alokasi anggaran untuk rumah aspirasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 yang sudah diajukan ke DPR, sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (Tempointeraktif, 4 Agustus). Meski pada anggaran DPR RI 2011 yang telah disahkan dalam rapat paripurna 17 Juni 2010 ada alokasi untuk rumah aspirasi sebesar Rp 209 miliar atau masing-masing anggota Dewan memperoleh Rp 374 juta per tahun.

Maraknya pemberitaan negatif soal rumah aspirasi memicu sejumlah fraksi dan pemerintah kemudian menolak rumah aspirasi. Perdebatan rumah aspirasi akhirnya menghilang. Walaupun publik tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di rapat-rapat tertutup Badan Urusan Rumah Tangga. Apakah pembahasan rumah aspirasi benar-benar dihentikan, diendapkan, atau diam-diam tetap dilanjutkan. Tapi, secara opini, penolak rumah aspirasi menjadi pihak yang demikian populer dan terkesan populis. Inikah sebuah kemenangan rakyat?

Rumah aspirasi bukan wacana tiba-tiba, melainkan refleksi DPR sebelumnya atas berat dan ruwetnya proses constituency outreach (upaya-upaya sistematis untuk mengembangkan jaringan yang kuat, memelihara hubungan yang dekat dengan konstituen, menjembatani serta mewakili kepentingan mereka dan fungsi-fungsi lain dalam kaitan dengan perwakilan). Dengan kesadaran itu, DPR periode 2004-2009 mencantumkan rumah aspirasi pada usulan Tata Tertib DPR, yang diadopsi DPR periode 2009-2014. Namun tampaknya DPR sekarang kurang yakin sehingga harus melakukan studi banding ke Jerman, Prancis, dan Maroko. Kesimpulannya ternyata sama, rumah aspirasi itu perlu, bahkan dengan usulan dana baru.

Dalam pemikiran awal, rumah aspirasi merupakan instrumen yang disediakan DPR (negara) kepada anggotanya untuk melaksanakan fungsi penyerapan aspirasi. Ada kemungkinan suatu saat rumah aspirasi tidak relevan lagi. Namun, sejauh ini, ia diperlukan karena pertimbangan geografis, demografis, problem infrastruktur fisik, dan keterbatasan akses komunikasi. Di Amerika Serikat saja, selain disediakan komunikasi via Internet dan telepon bebas pulsa untuk warga, anggota House of Representative (DPR) tetap memiliki beberapa country house atau country office di daerah yang diwakilinya. Adapun partai, tanpa mengabaikan fungsi katalisator kepentingan warga, mestinya berfokus pada pendidikan politik, pengaderan, dan rekrutmen.

Sayangnya, sebagian besar partai ternyata justru menyumbang persoalan. Meski negara memberikan anggaran kepada partai-partai di DPR, tidak banyak yang melakukan pendidikan politik kepada warga. Padahal tingkat kesadaran dan kompetensi individu-individu mempengaruhi kuantitas serta kualitas partisipasi. Dalam proses penyerapan aspirasi, sebagian partai juga cenderung mengkotakkan prioritas kepentingan warga berdasarkan preferensi politik, aliran kepercayaan, hingga mazhab keagamaan. Sikap komunalisme ini merusak fungsi perwakilan.

Kontribusi negatif lainnya adalah pada proses penentuan calon legislator. Bukan rahasia jika sebagian elite partai berwatak juragan, calon legislator ditentukan berdasarkan setoran dan kedekatan. Faktor dukungan warga kepada seseorang untuk mewakili mereka di sebuah daerah tak masuk hitungan. Mereka yang bekerja bertahun-tahun di akar rumput, mengadvokasi kepentingan warga, justru dicalonkan ke daerah lain. Padahal modal sosial yang dibangun sedemikian lama itu menjadikan proses outreach dan relationship konstituen, mudah, murah, dan hidup. Ini penyakit kronis partai yang perlu dibenahi.

Sembari mengusahakan proses itu berjalan, DPR sendiri harus ditekan untuk membenahi mekanisme kerjanya. “Enak banget, duitnya nambah terus tapi kerjanya enggak. Harus diatur dong,” begitulah kata seorang rekan. Mereka yang menolak rumah aspirasi, karena cuma melihat dari perspektif anggaran, mungkin akan berubah jika disodori fakta bahwa anggota DPR selama ini banyak mendapat anggaran penyerapan aspirasi, akankah kita membiarkan mereka bebas menggunakan tanpa kejelasan mekanisme kerja dan akuntabilitas?

Untuk diketahui, anggota DPR mendapat anggaran Rp 452.231.500 dalam setahun untuk kepentingan penyerapan aspirasi (reses Rp 53.080.000 x 4, kunker pribadi Rp 8.983.500 x 6, tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat Rp 7.225.000 x 12, tunjangan peningkatan komunikasi intensif Rp 12.019.000 x 12). Namun, hingga sekarang, ada problem ketidakjelasan mekanisme penyerapan aspirasi, output, dan akuntabilitas. Anggaran yang besar itu tidak bisa dibebasmanfaatkan kepada anggota DPR.

Di sisi lain, rumah aspirasi sesungguhnya juga merupakan kebutuhan konstituen. Berdasarkan pengalaman, para petani dan nelayan, juga mereka yang jauh dari pusat pemerintahan, mengungkapkan perlunya wadah penyaluran aspirasi yang pasti dari segi lokasi, waktu, juga terjangkau, dan terbuka setiap saat, terhindar dari calo-calo, sampai ke anggota, dan tidak tereduksi oleh berbagai sentimen/kepentingan lain. Rumah aspirasi diharapkan menjadi salah satu solusi masalah tersebut, sehingga fungsi artikulasi, agregasi, dan advokasi kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan independen. Kewajiban personal itu selama ini cenderung diabaikan sebagai salah satu alat ukur kinerja. Umumnya, DPR lebih sering disorot dari aspek kuantitas legislasi (secara kelembagaan). Keberadaan rumah aspirasi dengan kejelasan mekanisme kerja dan tertib administrasi menjadikan penilaian mudah dilakukan.

Persoalan selanjutnya adalah mengupayakan seluas-luasnya partisipasi publik pada rumah aspirasi. Mengutip Vetter (Lokal Burgerbeteiligung, 2008), ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan. Antara lain karakteristik personal masyarakat (tingkat kesadaran, motivasi, pendidikan, dan kompetensi individu-individu), pandangan dan perilaku elite politik, struktur/konteks/sejarah/tradisi partisipasi masyarakat, adanya bentuk/instrumen partisipasi secara hukum dan politik, serta jaminan sejauh mana hal tersebut mengikat pengambil keputusan.

Poin terakhir relevan dengan wacana pentingnya rumah aspirasi. Selebihnya, perlu keterlibatan banyak pihak untuk menyadarkan anggota DPR dan masyarakat bahwa partisipasi dalam sebuah sistem perwakilan adalah keniscayaan. Konsekuensi logis yang perlu dipikirkan berikutnya adalah mendesain secara hukum agar masyarakat dapat mengganti wakilnya yang tidak bermanfaat bagi mereka. Hal ini antara lain bisa dilihat dari berjalan-tidaknya fungsi-fungsi rumah aspirasi tersebut. Jika kondisi ini tercipta, rumah aspirasi akan memaksa anggota DPR bekerja serius. Dengan demikian, rumah aspirasi akan menjadi alat kontrol publik dalam penguatan demokratisasi lokal.

Sekali lagi, DPR harus mengembangkan jaringan yang kuat, memelihara hubungan yang dekat dengan konstituen, serta menjembatani dan mewakili kepentingan mereka. Anggaran penyerapan aspirasi, yang jumlahnya lebih dari Rp 400 juta per anggota per tahun itu mestinya diperjelas mekanisme kerja, output, dan akuntabilitasnya. Tidak bisa diserahkan begitu saja. Maka menuntut DPR agar anggotanya membangun rumah aspirasi serta fungsi-fungsinya dari anggaran yang telah diberikan negara tersebut, adalah sebuah kewajaran, bahkan keharusan. DPR periode lalu telah berupaya mendorong itu melalui Tata Tertib DPR. Tapi, hampir di semua media, pembahasan rumah aspirasi dihiasi kejengkelan, “Jangan lanjutkan, hentikan, batalkan!” Tanpa sadar, ekspresi yang kita sebut marah itu justru menggandeng musibah, karena ia makin melanggengkan ketidakjelasan. Dengan perspektif demikian, penghentian wacana rumah aspirasi sejatinya bukanlah sebuah kabar menggembirakan. (Sumber: Koran Tempo, 20 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Mufid A Busyairi, anggota DPR RI 2004-2009

Petani Made Tergencet

Oleh Farid Pribadi

Belum sirna dari bayang-bayang ongkos produksi usaha pertanian dari tahun ke tahun yang kian mahal seperti pupuk dan obat-obatan. Kini petani, khususnya petani di kota, dihadapi ’hantu-hantu’ pebisnis (kapitalis) realestat yang pandai ’merayu’.

Petani di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep misalnya. Para petani yang tinggal di kawasan Surabaya Barat itu merasa kelimpungan saat lahan pertanian mereka mulai dirayu para pebisnis realestat. Para petani dibuai dengan harga beli tanah yang tinggi.

Seperti yang diungkap koran ini, Hati-Hati dengan Pengembang (12/8), beberapa warga Made sejak tahun 2006 satu per satu akhirnya rela melepaskan lahan penghidupannya untuk dijual ke pengusaha realestat karena tergiur harga beli yang tinggi yang tanpa tahu lebih dalam tentang risiko di kemudian hari seputar mata pencaharian pengganti yang mapan.

Kawasan Made adalah kawasan yang berprestasi di sektor pertanian di Surabaya yang penduduknya dominan menggantungkan nasibnya dari usaha pertanian dan perkebunan seperti buah-buahan, cabai, dan hasil bumi lainnya. Beberapa pejabat kota bahkan sudah ‘berkampanye’ tentang nikmatnya memiliki lahan yang subur yang masih bertahan di tengah jepitan kawasan perumahan dan bisnis yang makin menggurita.

Kawasan Made kini sudah dilingkupi kawasan perumahan mewah dan pusat perbelanjaan. Seperti Pakuwon Trade Center (PTC) di sebelah timur dan Apartemen Ciputra, Ciputra Waterpark, hingga Citraland Golf di sebelah Selatan (Surya, 12/8). Tentu saja bagi spekulan, lahan yang seperti ini menguntungkan.

Fulus Vs Bulus

Menarik sekali mengapresiasi ulasan seputar perjuangan petani di perkotaan oleh koran ini. Sebabnya, ulasan tersebut sanggup memberikan beberapa gambaran posisi status quo petani dewasa ini.

Pertama, dari segi taraf hidup, petani masih digolongkan ke dalam taraf yang memprihatinkan. Yakni selalu pasrah menerima nasib saat harga jual hasil panen tak seimbang dengan ongkos produksi seperti pupuk dan obat-obatan yang terus mahal.

Kedua, dari segi sumber daya manusia. Sebagian besar petani masih saja dibayangi dengan perolehan tingkat pendidikan rendah. Meski sebagian juga ada yang sukses dalam pendidikannya.

Dari tingkat pendidikan yang rendah itulah menyebabkan para petani tidak mampu mengakses sektor ekonomi di luar pertaniannya. Seperti bekerja sebagai pegawai, pedagang, atau pebisnis. Alhasil, sektor pertanianlah yang menjadi tumpuan hidup terakhir.

Ketiga, dalam proses demokrasi hingga sekarang ini, petani masih saja menjadi objek kebijakan bagi segelintir orang atau kelompok yang mengatasnamakan sebagai ’dewa penolong’ para petani. Kebijakan-kebijakan yang bersifat top-down ini kerap tanpa memerhatikan aspirasi dari bawah yakni masyarakat petani.

Revitalisasi Pendidikan Petani

Gambaran ketidakberdayaan petani seperti di muka oleh David McClelland (1969) disebut relaxed and unhurried. Ketidakberdayaan itu berangsur-angsur menimbulkan sikap kepasrahan dari petani itu sendiri untuk segera patuh kepada program-program dan ‘pembinaan-pembinaan’ dari atas.

Proses perubahan kampung Made dari pertanian menjadi perumahan tak mungkin bisa dibendung. Oleh sebab itu harus dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk memikirkan bagaimana mempersiapkan warga untuk menghadapi perubahan tersebut. Salah satu caranya adalah optimalisasi pelaksanaan revitalisasi pendidikan petani (RPP) yang tertuang di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

RPP adalah upaya yang mengembalikan posisi petani dalam bentuk kelembagaan yang mampu menciptakan suasana, iklim, lingkungan, dan kesempatan yang memungkinkan berkembangnya petani secara mandiri sebagai manajer usahatani atau pemimpin dalam masyarakat agribisnis.

Ada beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan UU tersebut. Pertama, pertanian harus dipandang sebagai suatu sistem kompleks yang hidup. Ia menjadi tempat manusia berinteraksi dengan tanah, air, tanaman, dan organisme hidup lainnya, dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dari sudut pandang ini, maka petani belajar bekerja sama dengan alam, bukan mencoba menguasainya atau menyalahgunakan lingkungan hidup di sekitarya.

Kedua, petani ditempatkan pada pusat sistem usaha tani, sehingga dia dianggap sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan hendaknya berorientasi membantu petani belajar mengorganisasi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya seperti belajar mengumpulkan data permasalahan dan solusi di lahan mereka.

Ketiga, penyuluhan atau pendidikan petani yang intensif dan komprehensif adalah sebagai upaya membantu para petani menguasai konsep berpikir yang baru dan menerapkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada di lingkungan petani.

Kearifan lokal maksudnya, warga Made masih menjalankan tradisi ‘sedekah bumi’. Sebuah ritual memanjatkan doa kepada Sang Pencipta sebagai bentuk rasa berterima kasih atas limpahan hasil bumi yang ada di daerah penghasil cabai terbesar di Surabaya tersebut. Di sinilah terjadi ikatan sosial yang kuat patut diperhitungkan.

Pelaksanaan RPP yang tulus (bukan akal bulus), jujur, dan transparan tentu melibatkan seluruh petani, sektor swasta, dan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dari Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan. Kerja sama yang solid sebagai usaha penguatan posisi petani baik dalam organisasi yang bersifat formal maupun informal.

Hasil kerja sama ini sekaligus dapat menekan adanya potensi konflik lahan di perkotaan yang melibatkan warga, sektor swasta, dan pemerintah kota akibat dari ketidakbecusan dalam pengelolaan tata ruang kota yang berasaskan keadilan.

Setiap pihak selalu bisa merasakan hadirnya ketidakadilan itu, termasuk dalam konflik lahan perkotaan, terlebih lagi berkaitan dengan akses pemenuhan kebutuhan dasar hidup. (Sumber: Surya, 20 Agustus 2010)

Tentang penulis:

Farid Pribadi, Aktivis Komka

Negara Membibit Terorisme

Oleh Anang Sulistyono

Dana sangat besar dipakai membahas teroris, padahal problem kemiskinan dan kesenjangan sosial, tidak ditangani. Cerita tentang perjalanan terorisme di negeri ini, tampaknya belum akan berakhir. Akar kriminogen yang membuat terjadinya dan maraknya terorisme masih sering diabaikan, khususnya oleh penyelenggara negara.

Secara umum, teroris itu sama dengan kejahatan lainnya. Dalam ranah kriminolog Laccasagne (1989), kejahatan itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berapa pun jenis kejahatan yang terjadi, tidak lepas dari kondisi masyarakat yang membentuknya. Kejahatan tidak serta merta terjadi, tetapi disebabkan akar penyakit (patologis) yang membentuknya.

Begitupun teroris, ia merupakan salah satu jenis kejahatan, yang terjadinya maupun tumbuh suburnya berelasi dengan kondisi empirik di masyarakat. Banyaknya penyakit yang tidak tertangani dengan baik atau dibiarkan tumbuh subur di masyarakat, maka ini menjadi atmosfer yang membuka ruang lebar bagi terjadinya dan maraknya terorisme.

Terorisme yang terjadi di Tanah Air ini juga sebagai deskripsi riil kegagalan elite negara dalam mencegah, mengurangi, dan menghabisi berbagai bentuk penyakit di masyarakat. Mereka membangun komunitasnya secara eksklusif sebagai ”tuan-tuan” atau ”raja-raja”, sementara juta-an warga terlilit dalam kompilasi penyakit yang menyiksa dan menjajahnya.

Konstruksi negara yang sejatinya berbasis agama (sesuai dengan sila kesatu ”Ketuhanan Yang Maha Esa”), bukannya menunjukkan wajah “kebertuhanan”, tetapi wajah ketidakadaban dan ketidak-manusiawiannya yang lebih dimenangkan, yang seolah negeri ini kehilangan panduan moral keagamaan yang mencerahkan, menyejahterakan, dan membebaskan.

Seperti kata GH Haidar (2002) jika elemen strategis negara kehilangan pijakan kebertuhanan dan sendi-sendi kemanusiaan berarti anatominya rapuh, atau negara ini terbilang gagal memerankan dirinya sebagai pengayom keselamatan dan kedamaian hidup masyarakat, pasalnya di dalam tubuhnya sudah membibit berbagai jenis penyakit yang sewaktu-waktu bukan hanya membahayakan dan membasmi masyarakat, tetapi juga membasmi dirinya.

Teroris Negara

Pandangan Haidar tersebut sebenarnya mengingatkan bahwa di dalam diri negara terdapat kekuatan strategis yang bisa menghidupkan dan mematikan. Jika elemen kekuatan ini mampu menjalankan peran fundamentalnya sebagai pelindung dan penegak hak-hak masyarakat, berarti kekuatan ini memberi kehidupan pada masyarakat, dan sebaliknya jika elemennya ini mampu menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan, maka kekuatan ini bersifat menghidupkan.

Sayangnya, anatomi negara ini benar-benar sedang rentan dan ringkih akibat perilaku komunitas elitenya yang sangat arogan membusukkan etika atau mempermainkan keadilan, atau suka memproduk kebijakan yang tidak membahasakan kepentingan riil masyarakat.

Berbagai bentuk kritik cerdas sebenarnya sudah dialamatkan kepada mereka agar sepak terjangnya tidak mengundang lahirnya dan menyebarnya bibit-bibit terorisme. Sayangnya, mereka lebih senang memberantas terorisme dengan senjata dan ancaman hukuman mati, dan bukannya dengan membedah akar kriminogen yang meniscayakan lahirnya bibit-bibit teroris militan.

Elite negara hanya mendiskusikan politik penanggulangan secara represif pola-pola radikalisme dan ekstremisme, sementara penyakit sosial yang justru berdekatan dalam relasinya sebagai sumber terorisme, justru dibiarkan terjadi dan menyebar. Dana sangat besar dipakai membahas teroris, padahal problem kemiskinan dan kesenjangan sosial, tidak dijadikannya sebagai agenda penanganan.

Mereka yang dipercaya oleh rakyat menempati peran-peran strategis tersebut hanya obral janji, dan bukan rajin obral bukti konkret melalui kinerja yang membebaskan kemiskinan, pengangguran, dan beragam ketidakberdayaan rakyat. Terbukti jumlah orang miskin Indonesia masih sedikitnya mencapai sekitar 13,33 persen atau 31,2 juta jiwa. Patokan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan ini jauh dari kebutuhan fisik minimum dan mencekiknya kenaikan kebutuhan pokok.

Kondisi masyarakat seperti itu tak lepas dari sepak terjang elite negara yang sedang mengidap ”amnesia amanat” kepemimpinan berbasis kerakyatan. Komunitas ini sedang terlena dalam romantisme kekuasaan dan perburuan kekayaan yang diberhalakan, yang boleh jadi targetnya mengisi pundi-pundi kekayaan diri, kelompok, dan partainya.

Kekuasaan yang didudukinya, sudah terbukti hanya menghadirkan beragam petaka struktural, kemanusiaan, dan ekologis di bumi pertiwi ini, dan bukannya atmosfer menyejahterakan dan memanusiakan rakyat. Mereka barangkali menilai kalau apa yang telah dilakukannya ini tidak akan membuat masyarakat marah dan melakukan perlawanan bergaya terorisme.

Atmosfer kedamaian dan pencerahan sosial di negeri ini hanya mungkin bisa terlahir lewat sosok elemen negara atau manusia-manusia berkedudukan mapan dan beragama yang jiwa humanistiknya “membara” dan selalu berupaya untuk melakukan reformasi dan transformasi nilai dalam diri dan kepemimpinannya.

Tidak akan ada hasil yang menggembirakan yang bisa dituai oleh elite negara ini, termasuk terbebas dari ancaman terorisme jangka panjang, tanpa didahului oleh kerja dan pengabdian maksimalnya kepada rakyat. Puluhan juta rakyat yang miskin merupakan bagian dari pola pembibitan terorisme yang dilakukan negara.

Martin Luther (Tanuwijaya, 2007) menyebut bahwa kemiskinan merupakan akar masalah bangsa atau penyakit sosial yang bisa dijadikan jalan politik dan ideologi anomali bagi kelompok tertentu di masyarakat.

Tidak akan pernah layak disebut pemimpin negara yang humanistik dan populistik, kalau realitas derita rakyat lapar, miskin, dan terpinggirkan, masih terus berjaya di negeri ini. Banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan menjadi korban ketidakadilan, adalah profil masyarakat yang secara tidak langsung dibibit menjadi teroris oleh negara.

Kealpaan, apalagi kesengajaan yang dilakukan elite negaralah yang menciptakan kantong ketidakberdayaan di masyarakat, merupakan sikap dan diskresi yang merangsang lahirnya terorisme. (Sumber: Surya, 19 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Anang Sulistyono, mantan Anggota Dewan



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.642 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan