Arsip untuk Agustus 19th, 2010

Negara Besar Tanpa Kekuatan

Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Di negara besar ini, media massa se¬ring menayangkan adanya kebrutalan antara masyarakat dengan pasukan Polri atau Satpol Pamong Praja, harga-harga barang kebutuhan primer yang melonjak, tarif dasar listrik (TDL) naik.

Sementara itu pun, banyak kasus tabung gas elpiji yang meledak.

Berbagai bentuk protes pun kemudian marak, mulai dari mogok makan sampai kerbau diajak masuk kota. Namun, semua kejadian yang menyayat rasa keadilan rakyat kebanyakan ini seolah dianggap sebagai kewajaran belaka.

Pada level menengah lebih memilukan. Elite bangsa ini bersuka ria mempermainkan hati dan perasaan rakyat banyak. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu ricuh oleh perilaku “rakyat bayaran”, korupsi berjemaah menjadi tontonan harian, dan tentara aktif menggusur paksa rumah purnawirawan. Hal itu semua terjadi di seluruh wilayah dan di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, masih banyak lagi peristiwa yang ganjil dilihat dari manajemen bernegara, di samping bencana bertubi-tubi menghampiri seluruh wilayah Indonesia.

Lantas, level teratas yang seharusnya memecahkan semua persoalan bangsa, apa yang mereka perbuat? Mafia di segala bidang dihalalkan, semua ingin berkuasa, reke¬ning gendut menjadi lelucon, seorang tersangka dilantik menjadi pejabat publik, keputusan DPR tentang kasus Bank Century tak digubris. Sementara itu, anggota DPR-RI yang suka bolos ingin menfasilitasi diri agar setara de¬ngan anggota legislatif di negara maju. Semua bidang kehidupan tanpa kepastian, selain pertumbuhan naik, nilai IRD rendah, dan citra SBY di dunia internasional makin mencorong.

Begitulah wajah bangsa dalam menjalani masa transisinya. Dari kekangan 32 tahun, lantas menikmati kebebasan yang tanpa batas. Segalanya menjadi tidak ada yang mapan. Semua wajar saja, termasuk harga cabai yang naik empat kali lipat menjadi Rp 60.000/kg, bandara internasional mati lampu berkali-kali, seseorang yang melaporkan kebenaran malah dipenjara, dan sebagainya. Sebaliknya, kita boleh bersyukur karena ongkos naik haji turun sedikit dan hari libur makin banyak. Tampaknya, produktivitas tidak diperlukan di negeri ini.

Tanpa Kekuatan

Kapankah masa transisi akan berakhir, lalu menjadi stabil seperti di negara maju? Atau akan tetap terapung, terombang-ambing oleh berbagai konsep dari luar versus kenyataan lapangan yang tidak akan pernah klop? Kecenderungan kedua tampaknya lebih kuat, yaitu terombang-ambing. Presiden mendatang, apabila bukan putra Susilo Bambang Yudhoyono, pasti akan mengubah arah perjalanan bangsa sesuai nilai (konsep) kebijakannya.

Pasti berubah karena tidak satu kekuatan pun, konstitusi maupun fisik/organisasi, yang mampu menolak adanya perubahan. SBY yang begitu kuat posisinya, sudah harus berakhir 2014. Arah pemba¬ngunan yang dia canangkan tak mungkin dilanjutkan oleh siapa pun, karena merupakan satu paket dengan pesona SBY itu sendiri.

Presiden mendatang yang dihasilkan oleh mekanisme one man one vote (pemilu langsung) akan melaksanakan janji-janji kampanye yang sama sekali berbeda dengan presiden sebelumnya (lihat materi kampanye dari tiga calon presiden di tahun 2009, sangat beragam dan tidak satu pun tampak kemiripannya).

UUD 1945 yang kini berlaku tak mengharuskan adanya kesinambungan program. Katakan pemindahan ibu kota Jakarta tahun 2032, redenominasi rupiah di tahun 2018, atau Indonesia akan menjadi ajang Piala Dunia 2026. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa menjamin bahwa di tahun itu akan terlaksana, karena presiden mendatang yang legitimate terpilih oleh rakyat tidak bisa dipaksa. DPR pun tidak punya kewenangan untuk memastikannya. Mungkin GBHN memang diperlukan dan dikelola oleh lembaga tertinggi yang berwibawa.

Ada kemungkinan yang lain, yaitu kekuatan fisik atau organisasi besar yang bermoral, berwibawa dan telah dibuktikan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, partai politik atau kekuatan yang kini berjaya mampu membuat masyarakat bergetar seperti FPI atau FBR. Begitu juga yang seharusnya HKTI, HNSI, dan FBSI. Mungkin mereka sanggup menjaga kesinambungan arah perjalanan bangsa

Sebenarnya, sejarah sudah membuktikan bahwa TNI adalah satu-satunya kekuatan nasional yang tetap utuh seperti kata Pak Dirman. Hasil keutuhan kekuatan itu adalah kedaulatan negara yang diakui internasional, lalu mereka memelopori pengisian kemerdekaan. Kekuatan itu tercederai ketika mereka me¬ngawal ketat kekuasaan Soeharto dengan segala kenikmatannya, dan berpuncak pada kegagalan untuk mempertahankan UUD 1945 seperti termaktub dalam Marga-1 dari Sapta Marga. Kini (sebagian orang berkata) UUD-RI telah menjadi UUD 2002, dan kekuatan TNI sudah tidak utuh lagi, lalu akhirnya termarginalkan.

Merdeka atau Mati

Masuk tahun ke-65 kemerdekaan RI, kekacauba¬lauan menyadarkan bahwa negara RI sudah tidak punya kekuatan apa pun. Konsep luar sudah mendominasi kehidupan berbangsa, dan masyarakatnya terombang-ambing oleh nilai-nilai yang tidak jelas implementasinya. Negara ini terapung-apung terbawa oleh derasnya arus di tingkat internasional, entah ke mana.

Konsep itu berhadapan dengan kultur Bhinneka Tunggal Ika yang sudah terpatri menjadi satu kesadaran. Pertempuran sedang terjadi di dalam tubuh bangsa ini, antara kultur yang ingin dilestarikan sebagai “jati diri bangsa”, versus struktur yang menonjolkan independensi dan ingin “memaksakan kehendak” sesuai konsep-konsep siapa pun sang presiden yang berganti-ganti. Negara besar bernama Indonesia ini sedang berada dalam persimpangan sejarah.

Ketika seseorang tidak boleh dipilih menjadi presiden lebih dari dua kali, roadmap perjalanan bangsa semakin dibutuhkan agar seluruh keluarga bangsa bisa berpartisipasi. Apa pun program dari seorang presiden di suatu masa harus dijamin kesinambungannya ke masa-masa berikutnya.

Program harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rak¬yat yang serba binneka ini. Seluruh rakyat segala usia harus merasakan “sejahtera atau hancur” dan bertekad untuk itu, seperti semboyan 65 tahun yang lalu: “merdeka ataoe mati”.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang serba miskin ini ternyata tidak termatikan oleh teknologi persenjataan canggih milik Belanda, bahkan menuai kemerdekaan dan kedaulatannya. Dirgahayu Republik-ku yang tak mau terombang-ambing! (umber: Sinar Harapan, 16 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Roch Basoeki Mangoenpoerojo, Ketua Masyarakat Musyawarah Mufakat (M3).

Iklan

Merdeka (untuk) Korupsi

Oleh Umbu TW Pariangu


Apa yang bisa diendapkan dari reminisensi peringatan 17 Agustus RI? Sudah 65 tahun merdeka, dan satu dekade reformasi terlampaui, tetapi jiwa rakyat Indonesia masih tersekap dahsyatnya kemiskinan dan keterbelakangan. Cita-cita kemerdekaan yang membebaskan direduksi kegagalan kolektif elite mereakumulasi spirit kejujuran, pengorbanan, dan kerja cerdas sehingga hasilnya: kekuasaan yang hanya memberi makan para koruptor. Bukan rakyat kecil! Memperingati dirgahayu RI, sebuah momentum sakral yang juga dirayakan secara semarak para koruptor di Indonesia.


Jalan tol korupsi


Ibarat jalan tol, negeri ini sudah ‘dibayar’ para koruptor guna meluapkan syahwat ‘predator’-nya menjarah harta negara tanpa hambatan. Kalau tahun 2007 ada kasus anggota DPR yang mendapat karcis bebas bayar tol, kini kejaksaan, pengadilan, kepolisian, bahkan partai (penguasa) pun ramai-ramai merebut ‘karcis tol’ korupsi guna melipatgandakan kekuasaan dan kekayaannya. Mirip seruan Bung Karno, for a fighting nation, there is no journey’s end, bagi bangsa pejuang (korupsi) tidak ada stasiun terakhir. Melalui pemberitaan media massa dan TV kita melihat bagaimana koruptor menancapkan kakinya dari pusat sampai daerah. Wabah korupsi di Indonesia kian mengafirmasi teori kejahatan negaranya Green dan Ward (2004) bahwa di dalam negara ada potensi kejahatan. Ini tecermin dalam ketidakmampuan negara menyejahterakan rakyat di mana rakyat menjadi korban substratsi korupsi terutama white-collar-crime (Mustofa, 2010). Padahal Pasal 1 ayat 6 UU No 39/1999 tentang HAM menegaskan kegagalan mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan pelanggaran/kejahatan HAM yang kian memuskilkan terwujudnya salus populi suprema lex.


Cairnya peluru perlawanan korupsi pada aksi fakultatif zero corruption membuktikan impotensi pemerintah menunaikan hak-hak dasar rakyat. Meski tiga tahun silam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan reformasi birokrasi dimulai dari Depkeu, BPK, dan MA, lalu di Hari Antikorupsi Internasional (8/12/2009) berjanji memimpin langsung jihad pemberantasan korupsi, ini pun tak meredupkan predikat kita sebagai bangsa terulung yang membidani lahirnya-–modus–koruptor baru.


Kita mestinya minder dengan pemimpin di China yang berani menghukum mati koruptornya. Pada Maret 2000 misalnya, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi China menghukum mati Hu Chang-ging karena terbukti menerima suap Rp5,1 miliar. Dua tahun kemudian, Li Yushu, Deputi Wali Kota Leshan, satu dari 4.300 warga China yang dieksekusi mati karena suap dan tindakan memperkaya diri. Tahun 2007 giliran direktur pengawasan obat dan makanan China dihukum mati karena mengizinkan peredaran obat palsu setelah menerima suap. Sebaliknya, Indonesia sibuk mengumbar citra di dalam dan di luar sebagai negara bersih dan demokratis. Kita lebih bangga dianugerahi komunitas internasional sebagai ‘juara demokrasi’ dalam forum komunitas demokrasi di Krakow, Polandia, belum lama ini ‘mengalahkan’ China yang justru oleh Hillary Clinton disejajarkan dengan negara yang memiliki pemerintahan tidak toleran (a-demokratis).


Apa artinya citra yang dibumbui proforma, tetapi selalu kehilangan respons berhadapan dengan tentakel korupsi yang menyelinap di institusi hukum, birokrasi dari pusat sampai daerah. Politik kebijakan nirkorupsi pemerintah hanya menjadi dirty bussiness, menanak citra dalam tungku kebohongan sistematis kekuasaan.


Mestinya SBY meniru Presiden Nigeria Goodluck Jonathan memecat dua pejabat tinggi perusahaan minyak Nigeria milik negara (NNPC) yang dilanda utang Rp45 triliun akibat korupsi. Karena warga mengeluhkan maraknya praktik memperkaya diri pejabat partai dan pemerintahan, sejak 11 Juli lalu pemerintah China mewajibkan para pejabat dan petinggi badan usaha milik negara melaporkan kekayaannya. Sayang di sini, tenggorokan pers, aktivis antikorupsi malah ‘ditikam’ ketika meneriakkan rekening gendut oknum Polri.


Tak kalah ironisnya, ketika para bupati berkeluh soal aparat yang asal main tangkap dalam penanganan dugaan korupsi, di pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Presiden langsung meresponsinya ‘jangan main tahan, kalau tidak perlu kenapa dilakukan’. ‘Pembelaan vulgar’ ini bisa dipahami dalam intensi menjaga kontinuitas pemerintahan daerah. Tapi problemnya, penguasa dari level pusat-daerah agaknya telanjur menerjemahkan kekuasaan sebagai momentum memelihara egoisme dan tribalitas politik (Felson & Calrke,1998) sehingga proteksi SBY ini berpeluang dijadikan tameng para bupati/wali kota berkompromi dengan aparat penegak hukum. Maka hari-hari ini kita ‘menikmati’ musim megalomania kejayaan para terduga korupsi di daerah memenangi pilkada seperti di Rembang, Kepulauan Aru, Lampung, dan Bengkulu.


Hobbes (Leviathan: 376) pernah berpremis, secara kodrati manusia (politisi) punya hasrat atau nafsu (appetie) dan keengganan (aversions) yang menuntun perilaku mereka. Appetites berbicara tentang nafsu kekuasaan, kekayaan, kehormatan, sedangkan aversions soal keengganan manusia untuk hidup sengsara dan mati. Dua karakter ini yang memudahkan kita memahami matinya konsolidasi demokrasi pasca-1998. Secara institusional kita mampu mengonsolidasi elemen-elemen progresif, tetapi tidak demikian dengan perilaku. Bahkan Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan bangsa Indonesia memerlukan tiga generasi untuk membangun aksentuasi perilaku berdemokrasi yang jujur.


Kenapa harus ada demokrasi?


Saat Herbert Feith mengkritik perkembangan demokrasi liberal di Indonesia tahun 1955: kenapa demokrasi Indonesia gagal? HJ Benda justru membalik pertanyaan, ‘kenapa harus ada demokrasi di Indonesia?’ (Jurdi, 2008). Persisnya, kenapa harus demokrasi jika rakyat masih menyaksikan politisi kasus berkelit ria dari standar moral dan jeratan hukum di atas cerobong oligarki kekuasaan. Intelektual, kaum agamawan/moralis, kriminolog, pendekar hukum, para aktivis reformasi di negeri ini justru teremajakan dalam aliansi najis yang mentransformasi patologik Orde Baru dari pemilu ke pemilu pasca-1998 lewat perilaku predatorik mereka.


Mestikah niat luhur mereduksi korupsi harus digadaikan di tangan mereka? Kadang-kadang skeptisisme amat kita butuhkan untuk menyediakan sekaligus menjustifikasi legitimasi sebagai basis upaya perbaikan dari kekurangan yang ada (Akard, 1995). Persoalannya, bagaimana skeptisisme ini mampu dikonstruksi dalam iktikad yang konstruktif. Di batas ini kita sering kehabisan energi meski lokomotif redemokratisasi harus terus bergerak.


Skandal korupsi yang dimurkakan rakyat tak bisa selesai tanpa disertai tindakan nyata (the secreet of getting things done is to act) pemimpinnya, bahkan sekadar menyalakinya dalam ritus-ritus politik-kenegaraan. Spirit kemerdekaan hendaknya menyemangati negeri ini untuk bangkit dari romantisme kejayaan semu selama 32 tahun yang nyaris menimbun rakyat Indonesia dalam reruntuhan keterpurukan. Cukup sudah vandalisme korupsi menguasai kerajaan tontonan (kingdom of spectacle) negara yang memerdekakan para bandit-bandit korup ini.


Presiden sebagai empu (craftmen) pemberantasan korupsi harus berani menciptakan pemerintahan yang bersih. Misalnya, segera membersihkan institusi penegakan hukum terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun parpol dari tabiat korupsi (politik) sebab pada terobosan progresif inilah tersimpan asa 234 juta rakyat akan terwujudnya negara demokratis, adil dan sejahtera. Responsibilitas politik sebagai kepala negara yang berdiri di atas semua kepentingan sejatinya dituntut untuk memperjelas sejauh mana kasus-kasus hukum besar (kriminalisasi pimpinan KPK, Centurygate, kasus Anggodo) ini diproses sehingga kepastian hukum yang didengung-dengungkan dari bilik pencitraan pemerintah bukan prokreasi politik belaka.


Kalau skandal-skandal di atas tadi berhasil digelapkan para ‘politisi hitam’ yang bersekongkol dengan makelar hukum, berarti negara ini kian mendekatkan dirinya pada stasiun akhir yang bernama colapse state (negara gagal). Hawa kemerdekaan pun sirna meninggalkan rakyatnya yang menggigil dalam selimut kemiskinan. It is a nightmare! (Sumber: Media Indonesia, 18 Agustus 2010)


Tentang penulis:
Umbu TW Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang


Memerdekakan Mental Terjajah

Oleh Putera Manuaba

Tak terasa waktu bergulir, Indonesia sebagai sebuah bangsa kini telah berumur 65 tahun, umur yang cukup renta. Itu berarti, secara fisik-empiris-psikologis, dalam rentang waktu yang cukup lampau kita telah terbebas dari belenggu penjajah. Kendati telah terbebas dan merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, ternyata sesungguhnya sejak merdeka hingga kini kita belum mengalami kemerdekaan mental.

Perilaku korup yang terjadi di berbagai lini di negeri ini yang tak kunjung selesai, bahkan semakin merebak sampai ke daerah-daerah, menandakan bahwa bangsa kita belum terbebas dari keterjajahan substantif material. Mental bangsa yang terlampau ”mendewakan” uang dan kuasa menjadi pertanda bahwa belenggu uang serta kuasa atas individu-individu bangsa membuat diri mati rasa, sehingga sikap positif yang seharusnya dikembangkan seperti sikap dedikatif, patriotis, dan altruis demi bangsa hanyalah menjadi gugusan romantisisme.

Uang dan kuasa senyatanya memang bukan berkarakter seperti penjajah. Namun, pemosisian uang dan kuasa oleh individu-individu bangsa sendiri justru membuat uang dan kuasa menjadi belenggu yang amat hebat di negeri ini.

Agaknya, ada logika terbalik yang diberlakukan atas uang dan kuasa. Uang dan kuasa seharusnya tak dijadikan sebagai tujuan, walau hidup ini butuh uang. Ketika uang dan kuasa dijadikan tujuan, akan terjadilah penghancuran atas makna nilai hidup. Seharusnya, uang dan kuasa diposisikan sebagai instrumen untuk menjalani hidup.

Tampaknya, kita perlu yakin, bila kita lebih dulu mau menunjukkan nilai kerja dan karya terbaik bagi bangsa dan umat manusia, tentu orang akan amat menghargai dan bentuk penghargaan itu akan dinilai dengan yang namanya uang. Jika logika itu yang dipakai di negeri ini, niscaya individu-individu bangsa yang terbelenggu uang dan kuasa akan terbebas dari perilaku korup.

Logika dan kesadaran tersebut menjadi penting karena bisa menjanjikan solusi. Jika logika dan kesadaran itu tak ada, upaya penyelesaian tak akan tercapai. Penyelesaian hanya akan berputar-putar dalam lingkaran penyelesaian tindakan korup tak berujung, meski yang memimpin negeri ini sebaik dan sehebat apa pun. Kesadaran untuk mau terbebas dari belenggu itulah yang akan menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Namun, persoalannya sekarang adalah belum terbangunnya pembalikan logika dan kesadaran tersebut.

Sehubungan dengan itu, dalam filosofi Jawa, sesungguhnya telah terwaris sangkan paraning dumadi, ”kesadaran personal manusia dari mana dan akan ke arah mana hidup”, yang merupakan kearifan lokal (local wisdom) yang patut kita resapi untuk kebaikan bangsa dan umat manusia. Filosofi Jawa itu merupakan kesadaran hidup yang justru kali pertama harus kita pancangkan sebelum melangkah dan mengembangkan perilaku dalam hidup keseharian.

Untuk apa hidup, apa arti hidup, dan bagaimana memaknai hidup merupakan pertanyaan eksistensial yang harus kita mengerti dan sadari sepenuh hati. Sebab, kesadaran itulah yang menjadi sumber kebajikan yang akan menapasi perilaku individu-individu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

***

Kini, kita harus mau dan bisa kembali belajar mencintai Indonesia. Jika selama ini, terutama pada era globalisasi, kita terlampau silau dengan kejayaan dan keunggulan bangsa lain, kini saatnya kita mau melirik Indonesia sang bumi pertiwi yang patut kita cintai.

Sebab, di negeri inilah kita berpijak, mengembangkan hidup, dan menyiapkan generasi penerus. Kita harus mewajibkan diri sendiri untuk mencintai, menghormati, serta mengabdi kepada sang ibu pertiwi Indonesia. Kita juga harus bangga dengan keindonesiaan kita dengan plus-minusnya. Kebanggaan itulah yang harus menapasi gerak-langkah individu-individu bangsa dalam meraih prestasi dan berkarya.

Kita tentu saja tak cukup hanya menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun harus diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan keseharian untuk selalu berbuat yang terbaik (giving the best) untuk bangsa. Berbagai pontensi, profesi, dan aktivitas apa pun, jika kita tekuni secara optimal, akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa. Karena itu, misalnya, tentunya tak perlu orang berebut memegang jabatan politik dan meninggalkan potensi profesi yang sebenarnya lebih berarti bagi bangsa jika dikembangkan.

Adanya mind-set bahwa hanya jabatan politik yang paling prestise dan membuat kaya sehingga serta-merta membuat individu-individu meninggalkan potensi profesi begitu saja secara tak langsung sebenarnya merugikan bangsa. Tapi, itu tidak berarti orang tak boleh berpindah ke dunia politik jika memang berpotensi menjadi pejabat politik atau politikus.

Misalnya, rohaniwan potensial yang berpindah menjadi politikus, selebritis berbakat yang menjadi politikus, atau guru teladan yang menjadi politikus justru tak mampu berbuat apa-apa untuk bangsa ketika menjadi pejabat politik. Terjadi juga, anggota dewan yang hanya untuk hadir rapat tak bisa memenuhi kewajibannya, apalagi membela kepentingan rakyat. Karena itu, tentu tak heran jika Pong Hendratmo, seorang aktor senior, memprotes dengan naik ke kubah gedung DPR Senayan, kemudian menuliskan kata ”jujur, adil, dan tegas”.

Selain itu, kecintaan kepada Indonesia belum ditunjukkan dalam menggunakan produk sendiri. Kita lupa bahwa negeri ini akan besar dan jaya jika individu-individu bangsa mau menggunakan produk sendiri. Di sini, bangsa kita memang belum memiliki strategi yang jelas karena Indonesia sekarang ini hanya menjadi ”pasar besar” berbagai produk luar negeri. Padahal, kalau mau jujur, sebenarnya banyak potensi produksi Indonesia yang amat bermutu.

Akhirulkalam, HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI ini semoga mampu menginspirasi individu-individu bangsa untuk mencintai kembali Indonesia dengan cara kita masing-masing. Kita yang hidup dan mengembangkan diri di negeri ini memang harus sadar bahwa kita adalah anak bangsa negeri ini, sehingga kita juga harus sadar bahwa kitalah yang harus menghidupkan Indonesia. Kebebasan mental dari keterjajahan uang dan kuasa adalah titik awal kita untuk membangun spirit keindonesiaan agar kita bisa mencintai kembali Indonesia. (Sumber: Jawa Pos, 17 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Dr Putera Manuaba MHum, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya

Labirin Informasi di Tubuh Polri

Oleh Triyono Lukmantoro

Apa yang sebenarnya terjadi pada Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri? Kenapa dia tidak datang pada serah terima jabatan lima perwira di organisasinya sendiri? Apakah sang jenderal memang sakit gara-gara beban kerja yang teramat berat? Apakah BHD -sapaan Bambang Hendarso Danuri- bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara?

Sangat ironis memang ketika sebuah organisasi sebesar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) justru dilanda kesimpangsiuran informasi. Makna paling substansial dari informasi adalah mengurangi ketidakpastian. Tapi, informasi dalam wujud aneka pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar Kapolri malah menjadikan publik makin bingung. Pernyataan Kastorius Sinaga, staf ahli Kapolri, demikian bertentangan dengan pernyataan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Edward Aritonang. Satu pihak mengatakan Kapolri sakit. Sementara itu, pihak lain menyatakan bahwa Kapolri sehat walafiat.

Bergulir pula rumor atau spekulasi bahwa keberadaan Kapolri dirahasiakan untuk memproteksinya dari serangan para teroris. Ada juga desas-desus bahwa Kapolri tidak bisa hadir karena pergantian jabatan di tubuh Polri itu memunculkan konflik. Lantas, mana yang benar? Publik seakan-akan tenggelam dalam labirin informasi yang begitu berpilin-pilin dan keruwetan yang tidak segera berkesudahan.

Apabila ditelaah dengan lebih cermat, persoalan labirin informasi yang menimpa Polri tidak hanya sekali ini terjadi. Munculnya data tentang sejumlah perwira tinggi Polri pemilik “celengan babi” yang sangat tambun tidak diselesaikan secara tuntas oleh Kapolri. Desakan publik agar persoalan tersebut ditangani auditor independen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekadar ditanggapi bagai angin lalu. Demikian pula persoalan keberadaan rekaman percakapan antara Ade Rahardja dan Ari Muladi, hanya melahirkan perasaan geli.

Rekaman tersebut hanya diakui sebagai CDR (call data record). Jadi, bukan rekaman pembicaraan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sahih dalam sidang di pengadilan. Pandangan spekulatif pun tanpa terhindarkan berjangkit. Jangan-jangan, rekaman yang dimaksud memang sengaja dihilangkan atau dimusnahkan. Semua itu bisa terjadi karena Polri tidak memiliki manajemen informasi yang baik. Polri pada akhirnya pantas dianggap sebagai lembaga yang lihai menciptakan labirin informasi.

Kekacauan Organisasi

Mengapa labirin informasi begitu gampang tercipta di tubuh Polri? Sebagai sebuah organisasi, Polri memang tidak responsif terhadap transparansi yang menjadi tuntutan masyarakat. Keterbukaan ditanggapi sebagai problem yang kurang penting. Padahal, peran Polri makin luas dalam bidang ketertiban sosial. Keluasan otoritas itulah yang tidak mampu ditangani Polri. Lebih parah lagi, yang terjadi di tubuh Polri adalah kekacauan organisasi.

Organisasi bukanlah sekadar kumpulan orang yang membentuk gerombolan. Organisasi adalah sistem spesifik yang berisi orang-orang dalam jumlah besar untuk bekerja sama menyelesaikan tujuan tertentu. Ketika Polri menghadirkan labirin informasi yang membingungkan publik, terdapat ketidakberesan dalam organisasi korps berbaju cokelat itu. Mengikuti ide Sarah Trenholm (Organizational Communication, 2005), ada empat hal yang menjadikan Polri menggulirkan labirin informasi.

Pertama, interdependensi atau saling ketergantungan. Artinya, seluruh anggota organisasi saling berkaitan. Mereka yang berada dalam organisasi berhadapan dengan persoalan bersama. Mereka yang terlibat dalam kegiatan organisasi memiliki kesadaran bahwa setiap bagian tidak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan persoalan krusial. Yang terjadi dalam Polri tidak seperti itu. Setiap pihak, tampaknya, berbicara sesuai dengan selera sendiri.

Kedua, struktur hierarkis. Setiap organisasi pada dasarnya memiliki tatanan yang khas dan berjenjang. Dalam organisasi, status dan kewenangan setiap orang memang tidak sama. Pihak yang satu harus tunduk kepada pihak lain. Karena itu, dalam organisasi sengaja diciptakan sistem birokrasi yang ketat. Polri memang mempunyai aturan yang ketat soal itu. Hanya, hal tersebut terjadi dalam persoalan kepangkatan. Ketika memberikan pernyataan kepada publik tentang problem yang sangat urgen, siapakah yang memiliki otoritas untuk menyampaikannya? Staf ahli Kapolri ataukah kepala divisi humas? Ternyata, tidak ada kewenangan yang jelas.

Ketiga, hubungan dengan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada lingkungan yang mengitarinya untuk mendapatkan sumber daya dan energi. Bagai makhluk bernyawa, organisasi tidak bisa bertahan hidup tanpa kehadiran lingkungan. Organisasi sebesar Polri harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, yang boleh jadi menekan maupun mendukungnya. Masyarakat awam, lembaga swadaya masyarakat, wakil rakyat, apalagi media massa merupakan pihak yang berkepentingan menyoroti kinerja Polri. Jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan semacam itu, niscaya Polri makin compang-camping.

Keempat, ketergantungan pada komunikasi. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan pemahaman. Hal itu harus dijalankan secara internal maupun eksternal. Jika komunikasi di dalam telah kacau, apalagi ketika Polri menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar yang memiliki sifat kritis.

Ketika menciptakan labirin yang membingungkan publik, informasi dari Polri tidak layak disebut sebagai pengetahuan yang mampu mengurangi ketidakpastian. Kemungkinan lain, bisa jadi Polri paham akan arti labirin, yang dalam mitologi Yunani merupakan bangunan berisi banyak kamar. Labirin sengaja diciptakan untuk membingungkan dan menyesatkan. (Sumber: Jawa Pos, 16 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Triyono Lukmantoro, dosen sosiologi komunikasi FISIP Undip, Semarang

Kaltim Tergadai Atas Nama Izin

Oleh Siti Kotijah

Diberitakan dikaltim pos,pada 7 agustus 2010, “Total izin melebihi daratan Kaltim. Judul yang membuat saya tersentak, dan tidak berani membayangkan akan masa depan kaltim terhadap bencana ekologi kedepan. kaltim tempat saya hidup dan tingal telah tergadai atas nama izin.

Menurut N.M. Spelt dan Ten. Berger, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Ini berarti dapat ditafsirkan bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali dizinkan. Artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah.

Melalui izin, pemerintah teerlibat dalam kegiatan warga Negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument yuridis berupa izin. Disisi lain kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagimananya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrument perizinan. Dengan demikian izin dapat dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun ironis yang terjadi Kaltim, izin jadi biang petaka terhadap kasus-kasus lingkungan dan terjadinya bencana ekologi.

Kenapa Kaltim sudah tergadai atas nama izin? Ini berhubungan dengan ijin yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal penguasan lahan yang ada saat ini . Dari laporan lsm walhi, stabil dan jatam kaltim dapat dipetakan perijinan yang dikeluarkan di kaltim, sebagai berikut;

a. IUP atau (izin kuasa pertambangan/KP) berjumlah 1.212 izin dengan luas konsesi 3,1 juta hektera;

b. IUPK atau (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara /PKP2B) berjumlah 33 dengan luas konsesi 1,3 juta hektare.

Kemudian untuk peruntukan lahan secara keseluruhan di Kaltim berjumlah 23 juta ha, yang terdiri atas:

a. izin pertambangan jumlah 4,4 juta ha;i

b. zin perkebunna kelapa sawit 4.1 juta ha;

c. izin pengelolaan hutan 8,7 juta ha;

d. kawasan hutan lindung 6 juta ha.

Ini jelas tidak bisa dilogikakan, bagaimana mungkin izin penguasaan lahan itu sebesar 23 juta ha. Sedangkan luas daratan Kaltim hanya 19, 8 juta Ha. Hal ini pasti berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin baik pusat dan daerah yang tidak sinkronisasi, berpikir ego sektoral, izin yang tumpang tindih, dan tidak ada pemetaan RTRW Kaltim yang jelas. Ujung-ujungnya lingkungan yang diabaikan, masyarakat yang jadi korban, kekayaan alam terkoyak dan datanglah tragedi kemanusian akibat ulah manusia yang salah urus sumber daya alam. Kaltim kemilau SDA yang melimpah telah tergadai atas nama keserakan, kekuasaan, birokrasi dengan dibalut manis atas nama izin.,,ironisnya masyarakanya tetap miskin dan terpinggirkan.

Dalam kajian ekologi dan lingkungan hidup, pasal 26 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajiba memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan;

(2) Ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantunkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, guburnur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ini jelas, seharusnya dalam mengeluarkan izin, yang harus diperhatikan izin lingkungan atas penguasan lahan, bukan luasan lahan. Ini penting demi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang akan dikenai izin.

Kedepan pemerintah harus mengkaji ulang semua izin pengusaan lahan, dan mulai transparasi terhadap dana jaminan yang diberikan pengusaha terhadap reklmasi bekas tambang, demi generasi yang akan datang di Kaltim. Stop ijin pertambangan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Korelasi Kebijakan Kesehatan Publik dan Pengelolahan Dampak Lingkungan (Bagian III)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 5 Agustus 2010. Bagian II, edisi Kamis 12 Agustus 2010. Bagian III, edisi Kamis 19 Agustus 2010.

Dampak dari kebijakan kesehatan tersebut mejadi suatu bumerang bagi pemerintah sendiri didalamnya Departemen kesehatan sendiri baik di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah-daerah adalah pembagian askeskin tersebut tidak sesuai dengan data dan kondisi di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang komplain dengan hal tersebut.

Menyangkut dengan dampak kesehatan masyarakat terhadap lingkungan ini juga tidak berdiri sendiri melainkan ada keterkaitan yang sangat erat di mana kesehatan lingkungan sangat penting sehingga tidak akan terjadi ha-hal yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Permasalahan lingkungan di banyak daerah adalah hal yang sangat utama karena sering tidak di perhatikan oleh pemerintah baik daerah sebagai pelaksana maupun pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan. Usaha-usaha dalam menjaga kesehatan lingkungan telah banyak dilakukan akan tetapi seringkali kandas karena tidak di dukung sepenuhnya oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Seharusnya masyarakat harus lebih sadar untuk menjaga kesehatan lingkungannya dan begitu juga dengan pemerintah seharusnya dapat mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.

Dalam hal pengendalian kesehatan lingkungan paik pemerintah dan masyarakat maupun pihak swasta yaitu perusahaan-perusahaan yang banyak menhasilkan limbah yang juga mengganggu kesehatan lingkungan untuk dapat di tindak jika ada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan AMDAL yang bisa saja mengganggu kesehatan lingkungan.

Dengan demikian, akan terjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat akan terlepas dari berbagai penyakit yang bisa saja membahayakan kehidupan manusia maupun masyarakat.

2. Kondisi Kesehatan dan Tantangan Kedepan

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai pelaksana tanggung jawab di bidang kesehatan telah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Diharapkan kondisi kesehatan yang optimal dapat dicapai pada tahun 2010. Saat ini, dari data Departemen Kesehatan, telah dicapai beberapa peningkatan di bidang kesehatan. Pada tahun 2000, angka harapan hidup telah mencapai 66 tahun, dari 46 tahun pada tahun 1960an.

Untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2000 hampir setiap kecamatan telah memiliki sebuah puskesmas. Telah ditugaskan sekitar 20.000 dokter dan sekitar 5.000 dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah bidan di desa mencapai 54.956 orang dan telah dibangun 20.000 Polindes dengan partisipasi masyarakat. Berbagai peningkatan lain juga telah dicapai demi mewujudkan dan memenuhi hak masyarakat atas kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Namun, di samping berbagai capaian kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan utama adalah kondisi masyarakat Indonesia yang masih belum keluar dari himpitan krisis sehingga sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kemiskinan memang merupakan musuh utama kesehatan. Kondisi ini menyatu dengan trend kesehatan sebagai industri yang seringkali melupakan aspek kesehatan sebagai pelayanan kemanusiaan. Kesehatan menjadi barang yang mahal. Apalagi pengambil kebijakan ternyata juga belum memiliki komitmen dengan tanggung jawabnya terhadap kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pembiayaan yang dialokasikan untuk sektor kesehatan baik berupa penyediaan sarana dan prasarana maupun jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, masyarakat saat ini harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Beberapa peristiwa menunjukan bahwa orientasi rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan dapat mengalahkan kemanusiaan. Seorang pasien dalam kondisi kritis pun terkadang harus melengkapi berbagai persyaratan dan birokrasi keuangan sebelum mendapatkan pelayanan, dan bukan tidak mungkin saat itu pasien meninggal dunia. Pelayanan kesehatan dapat disediakan oleh swasta dan pemerintah. Pelayanan oleh swasta umumnya memiliki kualitas lebih baik, namun biayanya lebih tinggi dan kadang kala tidak terjangkau. Sedangkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah biayanya lebih murah, namun kualitasnya lebih buruk. Namun prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kesehatan harus tetap berorientasi pada pelayanan kemanusiaan dan pemerintah harus memenuhinya.

Di tengah situasi krisis dan serba kekurangan. pengambilan kebijakan memang selalu menemui dilema. Namun apabila telah disadari bahwa kesehatan adalah landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, maka seharusnya diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia.

Wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Seharusnya pelayanan dasar kesehatan dapat diperoleh masyarakat tanpa biaya. Namun, kalau pemberian pelayanan tersebut belum memungkinkan, harus dilakukan secara bertahap terutama dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Kita berharap Indonesia Sehat 2010 bisa tercapai sebagai upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia.

Tentang penulis:
Ronny Junaidy Kasalang SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Kontak person 085256856810, 081229336162, 085291868898. Email : ynnor_jr78@yahoo.co.id

Revitalisasi dan Perubahan Sistem Kepramukaan

Oleh Eddie Kusuma

Pada Peringatan HUT Pramuka ke – 49 Presiden SBY menekankan perlu perubahan sistem kepramukaan sebagai wadah pembentukan watak dan budi pekerti luhur generasi muda. Pada HUT Pramuka ke – 45 Tahun 2006, Presiden SBY juga menegaskan perlu revitalisasi Gerakan Pramuka, sekaligus meminta para Menteri Kabinet Pembangunan I mendukung dan mensukseskan kegiatan Pramuka sebagai wadah pembinaan Generasi Muda. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sejauhmana revitalisasi sudah berjalan dan apakah perlu dilakukan perubahan sistem kepramukaan ?

Kedua pertanyaan ini memang perlu dikaji secara mendalam, agar Gerakan Pramuka dapat tetap eksis di tengah masyarakat Indonesia. Kita mengetahui bahwa Gerakan Pramuka yang lahir berdasarkan Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961, melalui sebuah kesepakatan para pimpinan kepanduan yang dipelopori oleh Sri Sultan Hamengku Buwomo IX dan persetujuan Presiden RI pertama Ir Soekarno sebagai satu – satunya wadah kepanduan di Indonesia. Sebagai wadah tunggal, organisasi kepanduan ini menyelenggarakan pendidikan non formal, yang kegiatannya diselenggarakan di alam bebas dan terbuka, yang mana kegiatan yang dilakukan tidak diperoleh di sekolah juga tidak didapat di rumah

Setelah empat tahun berjalan, revitalisai Gerakan Pramuka yang dicanangkan Presiden SBY menurut pendapat penulis belum berjalan sesuai harapan. Belum ada kegiatan yang berhasil (kuantitas dan kualitas) secara signifikan membawa organisasi Gerakan Pramuka sekarang lebih baik dari sebelumnya. Terutama kegiatan yang luar biasa, langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat luas, kecuali kegiatan rutin seperti Jamboree dan sejenisnya.

Revitalisasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tengah berjuang mengenai legal formal Gerakan Pramuka agar bersandar pada konstitusi yang kuat atau undang undang, saat ini bersandar pada Keputusan Presiden. Dengan adanya legalisasi yang kuat diharapkan pembiayaan pengembangan Gerakan Pramuka menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Boleh-boleh saja, langkah strategis yang ditempuh pengurus Kwartir Nasional yang mengartikan revitalisasi dengan proses RUU Kepramukaan, tapi hemat penulis revitaliasi sebaiknya didahului semangat bersama – sama memposisikan Gerakan Pramuka pada tataran sesungguhnya.

Revitalisasi nilai dan sistem kependidikan kepramukaan lebih perlu daripada nilai hukum seperti yang sedang diperjuangkan sekarang. Saya yakin, jika nilai dan sistem kepramukaan bermanfaat (azaz manfaat) tinggi dinikmati masyarakat, maka pembiayaan kegiatan Pramuka pun akan teratasi dari swadaya masyarakat, dan ini berlaku juga di negara – negara lain yang bisa diambil sebagai contoh.

Enggan Jadi Pramuka

Ternyata, masih banyak generasi muda enggan masuk menjadi anggota Pramuka. Berbagai alasan yang menyatakan untuk itu, diantaranya tidak mempunyai daya tarik, kegiatannya tidak lebih dari yang pernah ada di sekolah. Bahkan ada yang mengaku Pramuka tidak punya nilai tambah, menyanyi dan menari serta baris-berbaris belaka, sehingga para orang tua pun kurang mendorong anaknya menjadi anggota Pramuka. Padahal, Pramuka wadah tunggal pembentukan watak dan budi pekerti yang luhur dan bermartabat di Republik tercinta

Gerakan Pramuka adalah bagian dari Word Scout Council atau Kepanduan Dunia yang sah dan bertanggung jawab menerapkan prinsip dasar kepanduan yang berlaku. Kedudukannya bersifat non governmental atau independen. Tidak dipengaruhi kekuatan politik maupun birokrasi. Gerakan Pramuka milik semua orang dan masyarakat Indonesia, yang dijalankan oleh para pembina baik sebagai pelatih maupun instruktur. Kegagalan Gerakan Pramuka adalah kegagalan para Pembina Pramuka dan sekaligus masyarakat lingkungannya, karena keberadaan Pramuka adalah tanggung jawab masyarakat bukan karena pemerintah apalagi partai politik, karena Pramuka tidak boleh berafiliasi dengan partai politik

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alfian Malarangeng, ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur, tanggal 23 April 2010 mengatakan bahwa Pemerintah mendukung sepenuhnya satu Pramuka untuk satu Indonesia. “Pemerintah mendukung satu (organisasi) Gerakan Pramuka untuk satu Indonesia”. Itu pernyataan wajar dan pasti.

Apalagi pernyataan Menpora itu sebagai jawaban dari adanya Gerakan Pramuka lainnya akan muncul di Republik tercinta ini? Jika hal ini terjadi, berarti kepanduan di Indonesia akan mundur 49 tahun, di mana kondisi seperti ini pernah terjadi pada era sebelum tahun 1961 (sebelum lahir Keppres No. 238 Tahun 1961) dan hemat penulis, hal ini jauh panggang dari api, karena secara organisatoris kalaupun ada (terjadi), ormas Kepanduan baru tersebut pasti tidak akan diakui oleh Kepanduan Dunia (World Scout Council) apalagi yang berbau politis dan tidak independen

Revitalisasi mestinya mengkaji mengapa masyarakat enggan mendorong putra-putrinya menjadi anggota pramuka. Para pembina Pramuka sebaiknya menggunakan momentum ini sebagai cermin untuk membangkitkan Gerakan Pramuka. Ada pergeseran paradigma pengembangan Gerakan Pramuka. Kini, para pembina cenderung menjadikan pramuka sebagai “ Scout for living “ dari pada scout for surviving. Di sisi lain, sebagian pengurus Kwartir Gerakan Pramuka di Pusat maupun di daerah masih dijabat oleh para birokrat, padahal dalam ketentuan prinsip dasar pramuka dunia (World Scout Council) para pengurus kwartir Gerakan Pramuka (council) adalah para kader Pramuka yang memiliki integritas dan dedikasi, serta se- orang panutan bagi masyarakatnya, bukan karena kedudukan dan juga bukan karena jabatannya dalam pemerintahan.

Dalam Gerakan Pramuka, para pejabat negara dan daerah diberi tempat duduk terhormat di Majelis Pembimbing Nasional maupun Daerah sebagai pendukung/pendamping berjalannya organisasi Pramuka, sehingga tidak ada alasan yang menyatakan pejabat itu juga anggota masyarakat yang bisa saja duduk dalam kepengurusan kepramukaan

Revitalisasi dan Perubahan Sistem

Revitalisasi dan perubahan sistem kepramukaan adalah syarat mutlak dalam pengembangan Gerakan Pramuka yang terpuruk akhir-akhir ini. Namun, prioritas revitalisasi dan perubahan sistem kepramukaan yang hendak dilakukan, harus secara transparan dan jelas, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan metodik kepramukaan. Maju mundurnya Gerakan Pramuka sangat erat kaitannya dengan nilai dan sistem kepramukaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kepramukaan itu sendiri.

Dan kualitas kegiatan Pramuka adalah tanggung jawab para pembina pramuka, karena para pembina pramuka yang bertanggung jawab membimbing dan membina peserta didik dengan mengimplementasikan nilai dan sistem kepramukaan. Penulis sependapat, pengembangan gerakan pramuka pada saat ini harus dilakukan secara profesional termasuk kompetensi, dan sertifikasi serta registrasi seperti yang dikemukakan Presiden SBY pada HUT Pramuka ke – 49 beberapa hari yang lalu

Menurut hemat penulis, sebaiknya revitalisasi memposisikan kembali Pramuka back to basic. Gerakan Pramuka adalah tempat pengabdian bagi Pramuka dewasa (Scout for Surviving/pengabdian bukan job dan komersialisasi ) dan wadah pembinaan watak dan budi pekerti luhur untuk peserta didik/anak didik. Penggeseran nilai dan sistem kepramukaan akan membawa dampak bergesernya kepercayaan masyarakat terhadap Gerakan Pramuka sendiri.

Nilai dan sistem tidak bisa asal berubah – rubah, penyesuaian kondisi sosial dan budaya boleh terjadi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar kepanduan yang luhur. Boleh saja kegiatan Pramuka mengikuti perubahan zaman, akan tetapi ingat, perubahan karena penyesuaian tidak melupakan prinsip dasar dan metodik kepramukaan . Penulis berpendapat penekanan Presiden SBY agar dilakukan perubahan sistem kepramukaan dapat dipertimbangkan oleh para Pembina Pramuka dengan memperhatikan filosofi dan falsafah kepanduan yang berlaku secara universal. Semoga!

Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-49, Jaya selama – lamanya. (Sumber: Suara Pembaruan, 18 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Eddie Kusuma, Pembina Pramuka di Jakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan