Arsip untuk Agustus 16th, 2010

Masjid dan Ilusi Negara Islam

Oleh Anjrah Lelono Broto

Iskandar Al Ghazali (2007) mengatakan bahwa fungsi utama masjid adalah pusat kegiatan dakwah (syiar), kemudian menyebar ke fungsi-fungsi lain seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan, bahkan ranah militer. Fungsi-fungsi keduniawian tersebut menjadi sub-ordinat dan pengikut fungsi utama masjid sebagai penanda kekuasaan Allah. Bukan sebaliknya, fungsi masjid sebagai penanda kekuasaan Allah termarjinalkan oleh fungsi dan tujuan duniawi semata, di mana ada pengharaman bagi muslimin dari aliran yang lain untuk memasuki apalagi mendirikan shalat di masjid di lingkungan alirannya.

Merujuk pada pendapat Iskandar Al Ghazali di atas, fenomena penggunaan masjid sebagai legitimator kelompok muslimin tertentu dan menjadi alat untuk pencapaian tujuan-tujuan di luar konteks ke-Islam-an secara menyeluruh, merupakan bentuk pengingkaran substansi dan eksistensi masjid. Sewaktu duduk di bangku pendidikan menengah atas (1994-1997), penulis pernah menjumpai pengalaman empiris ketika masjid di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat ibadah dan memperdalam pengetahuan agama mengalami silang-sengkarut karena adanya pertarungan kepentingan antar kelompok keagamaan. Bukan antara Nahdlatul Ulama’ (NU), Muhammadiyah, ataupun LDII (Darul Hadist) yang telah mengakar kuat dalam lingkungan kultural Jombang, melainkan Ikhwanul Muslimin, Jamiyatul Tabligh, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Laskar Jihad. Hingga memaksa pihak pengelola lembaga pendidikan (kepala sekolah dan dewan guru) melakukan tindakan tegas dengan memutus jaringan alumni Remaja Masjid (Remas) dengan anggota yang masih aktif, guna menghentikan ‘langkah-langkah peracunan’ yang berpotensi konflik.

Penempatan masjid sebagai media dakwah (syiar) seyogyanya berpijak kepada pemikiran rasional dakwah itu sendiri yang mencakup tiga hal.

Pertama, fungsional kelembagaan yang diaplikasikan melalui penguyuban (kelompok longgar) masyarakat dengan penerapan perilaku rasional terhadap nilai. Masjid dibangun dalam konstruksi yang longgar, di mana siapa saja atau muslimin dari kelompok agama apapun dapat menikmati fasilitas masjid sebagai baitullah.

Kedua, penerapan konsep ikhwan (persaudaraan) dalam proses ekonomi sebagai lawan dari konsep individualis. Maksudnya adalah kesadaran bahwa tak seorang pun bisa hidup sendirian, secaara aman dan sejahtera, tetapi ia memerlukan orang lain. Karena itu ada rasa persaudaran, perasaan mau berbuat kebajikan.

Ketiga, ajaran pemerataan ekonomi yang adil untuk kesejahteraan dan cinta kasih yang cerdas. Untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan yang adil kita memerlukan lembaga yang mencerminkan variasi jemaah secara distributif. Variasi itu bisa dengan pengelompokan umur, tingkat pendidikan, serta tempa tinggal.

Disinilah fungsi dan peran masjid sebagai lembaga transformasi sosial-relijius yang bergerak di bidang pembangunan moral dan spiritual, peningkatan intelektual, pemberdayaan ekonomi, dan pembentukan kepribadian individu maupun kelompok yang Islamis. Secara kontekstual bagi Indonesia, masjid menjadi menjadi ‘jembatan Suramadu’ yang menghubungkan kutub-kutub sosial-relijius guna membangun wawasan kebangsaan yang moderat, inklusif, kosmopolit, dan namun penuh dengan toleransi; bersumber dari nilai-nilai agama yang universal dan komprehensif.

Namun, realita menunjukkan bahwa masih banyak masjid di Indonesia yang menyimpan potensi aksional maupun paradigmatic yang tidak toleran dan moderat. Banyak masjid yang belum mampu menjadi ikon Islamisme dalam keberagamaan. Seperti halnya, pengalaman empiris penulis di atas, apabila dikaitkan dengan kenyataan di luar lingkungan lembaga pendidikan, kita akan menemukan fakta bahwa masjid justru menjadi kutub-kutub kekuatan dan penyebaran Islamisme yang tidak mencintai keberagaman. Perbedaan tidak dianggap sebagai diferensiasi, melainkan stratifikasi, bahkan dalam beberapa kasus berkembang menjadi dikotomik yang antipatif.

Esensi dan substansi agama kurang dipahami secara mendalam bahkan terbunuh. Islamisme dipahami secara dangkal, sehingga parameter keimanan dan ketakwaan hanya dipahami dari sisi luar belaka. Pemeliharaan jenggot, pemakaian celana panjang yang menampakkan mata kaki, ataupun penggunaan hijab yang terjurai (bagi perempuan) menjadi salah satu parameter untuk menilai kadar keimanan dan ketakwaan seorang muslimin. Akibatnya, perspektif ke-Islam-an berkembang secara hitam putih (halal-haram), tanpa disertai pengkajian secara holistik, baik aspek sosiologis, historis, antropologis, politik, maupun kultural. Apabila pemahaman seperti ini dibiarkan mengendap maka secara tidak sadar umat Islam akan tersekat-sekat, mematikan ukhuwah, dan mudah terjangkiti ideologi beraroma radikalisme dan fundamentalisme yang hampa rasionalitas, objektivitas, responsibilitas, bahkan humanitas.

Ilusi tentang Negara Islam menciptakan perspektif terhadap negara yang sah adalah negara yang menggunakan hukum dan syari’at Islam. Apabila ada negara tidak berpijak pada syari’at Islam wajib hukumnya untuk diperangi sebagai jihad. Kelompok Islam yang tengah berilusi ini memandang Islam sebagai solusi terbaik untuk menyeleseikan petaka dekadensi moral, komoditifikasi manusia, dan ketidakmakmuran yang berkepanjangan di Indonesia. Kelompok ini melihat Islam dalam sudut pandang mereka, tanpa memberi ruang kepada kelompok lain untuk melihat Islam dari sudut pandang yang lain.

Apalagi, Indonesia bukan semata milik umat Islam (yang juga terpecah-pecah dalam beragam perspektif tentang Islam itu sendiri). Tapi Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, yang di dalamnya dala beraneka ragam latar belakang keyakinan agama, etnik, suku, budaya, dan tingkat sosial-ekonomi maupun pendidikan. Andaikata Indonesia semata dilihat dari satu perspektif atau sudut pandang, maka itu adalah lakuan tindak terbodoh yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Karena Indonesia bisa menjemput kemerdekaan dan mencapai kondisi seperti hari ini juga melewati perjuangan, keringat, darah, dan air mata segenap rakyat Indonesia, tanpa ada pemilahan-pemilihan Islam-Non Islam, NU-Non NU, Muhammadiyah-Non Muhammadiyah, dll.

Menyaksikan adanya fenomena potensi radikalisme dan fundamentalisme di Masjid, maka urgen kiranya untuk melakukan penguatan pemahaman dan pencerahan pemikiran agar wawasan kebangsaan dapat dipahami dan terinternalisasi dengan baik dalam komunikasi maupun interaksi di Masjid. Masjid seyogyanya juga menjadi media sosialisasi nilai-nilai kebangsaan demi tercapainya kemajuan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan dan ekonomi. Menjadi sangat berbahaya, apabila masjid menjadi pusat lahirnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan yang sarat dengan toleransi dan moderatisme karena akan menempatkan umat Islam sebagai pihak yang berseberangan dengan negara.

Memposisikan kembali fungsi dan peran masjid sebagaimana era Nabi Muhammad SAW mendesak untuk dilaksanakan, tujuannya agar fungsi transformasi sosial dan relijius masjid dapat berjalan secara optimal. Sehingga, dapat meluruskan kembali paradigma ‘nylenthang’ yang memandang negara sebagai institusi kafir karena tidak menggunakan syari’at Islam. Kiai Sahal Mahfudh mengatakan bahwa dua bangunan yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah masjid dan pasar. Masjid sebagai simbol kegiatan dakwah Islam yang menjadi sarana ibadah, penyebaran ilmu dan media perekat sosial. Sedangkan pasar dijadikan media ekonomi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat secara umum. Dengan keduanya, Islam berkembang, bersinar, dan menjulang tinggi ke angkasa dengan mercusuar peradabannya yang agung dan suci. Mercusuar peradabannya dibangun di atas pendidikan dan keilmuan yang memadai, solidaritas sosial yang solid, kekuatan materi yang kuat, dan pola kepemimpinan yang demokratis, partisipatoris, akuntabel, kredibel, akseptabel, egaliter dan transparan.

Untuk meretas kembali wawasan kebangsaan di lingkungan masjid diperlukan beberapa agenda, yang meliputi:

Pertama, memanfaatkan khutbah sebagai media sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang menekankan pada semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Semangat nasionalisme dan patriotisme ini semakin tergerus arus global tanpa batas yang membahayakan mentalitas dan mindset generasi muda. Dengan sosialisasi ini diharapkan, paradigma berpikir umat Islam akan sejalan dengan agenda kebangsaan yang sedang berlangsung, tidak diterjang oleh gelombang globalisme absolut.

Kedua, pentingnya partisipasi dalam proses nasionalisme. Artinya, dalam nasionalisme yang dibutuhkan tidak hanya identitas saja, tapi bukti nyata dalam bentuk aksi konkret untuk memajukan segala aspek kehidupan bangsa sesuai dengan keahlian dan spesifikasi masing-masing. Jangan hanya nasionalisme pasif yang mengaku cinta tanah air, tapi tidak mampu memberikan kontribusi dan partisipasi.

Ketiga, menerbitkan buletin dakwah seminggu atau sebulan sekali yang isinya berupa motivasi, bimbingan, dan pemantapan wawasan kebangsaan dan keislaman yang berjalan secara harmonis dan seimbang. Semangat kebangsaan yang dilandasi dengan semangat keislaman akan menghasilkan satu kekuatan besar dalam melakukan transformasi sosial ke arah nilai-nilai progresivitas dan moderatisme yang aktif dan dinamis.

Akhirrul khalam, perlu ada penempatan kembali fungsi dan peran masjid sebagai oase transendental dan horisontal untuk menutup ruang gerak radikalisme dan fundamentalisme yang mencoba memanfaatkan masjid sebagai media sosialisasi Ilusi Negara Islam mereka yang membahayakan nasionalisme Indonesia.

Tentang penulis:
Anjrah Lelono Broto SPd, Litbang LBTI (Lembaga Baca Tulis Indonesia) Tinggal di Jombang. Email: anantaanandswami@gmail.com

Iklan

Tata Pemerintahan Indonesia di Daerah

Oleh Potsdam Hutasoit

Membicarakan tentang Tata Pemerintahan Indonesia di Daerah adalah sangat penting dalam rangka mengetahui keseluruhan Tata Pemerintahan NKRI. Sekaligus, untuk mengetahui sejarah proses perjalanan Pemerintahan Daerah yang sudah pernah diterapkan sejak Indonesia Merdeka hingga sekarang, apakah mempunyai makna terhadap kemajuan bangsa atau malah mempersulit percepatan pembangunan. Tulisan ini dapat membuka pemikiran-pemikiran baru dalam membina sistem tata pemerintahan Indonesia di daerah dalam arti bahwa Pemerintahan di Daerah adalah bagian dari Pemerintah Pusat, serta untuk memantapkan Pemerintahan Negara yang lebih terkendali dan sempurna.

Sejak Indonesia Merdeka pemerintahan kita telah beberapa kali mengalami pergantian UU Pemerintah Daerah. Pertama, Undang-Undang No, 1 Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950. Kempat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1947. Kelima, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Keenam, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. Ketujuh, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Kedelapan, Undang- Undang No. 22 Tahun 1999. Kesembilan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Pemerintahan Zaman Penjajah

Pengalaman jalannya pemerintahan pada zaman penjajahan Belanda di mana Tata Pemerintahan Daerah yang diberlakukan adalah bersifat Sentralistis berdasarkan Regerings Reglement (RR) tahun 1854. Kekuasaan yang sangat sentralistis adalah dalam rangka bagaimana agar kekuasaan itu dapat menguasai seluruh jajahan. Namun dalam perjalanannya Undang-undang tersebut mengalami banyak hambatan-hambatan mengakibatkan banyak urusan-urusan pemerintahan pusat yang tidak efektif sampai ke daerah-daerah dan menumbuhkan birokrasi yang semrawut yang berakibat pemerintah jajahan merubah Tata Pemerintahan menjadi Desentralisasi pada tahun 1903.

Kalau kita teliti Pemerintahan sejak Merdeka dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1945 dengan beberapa kali pergantian sampai UU No. 5 Tahun 1974 berlaku, telah diberikan kewenangan kepada daerah yang bersifat otonom serta melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi asal tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah yang lebih tinggi. Namun, sering terjadi perdebatan-perdebatan sampai mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam perjalanan sejarah bangsa, dalam hal menuntut otonomi se luas-luasnya akibat ketidakpuasan daerah-daerah terhadap pusat di dalam pelaksanaan pembangunan.

Zaman Orde Baru

Dalam periode berikutnya pada zaman Orde Baru, lahir UU No. 5 Tahun 1974 yang hampir 15 tahun berlaku di Indonesia, muatan dan nama undang-undang ini sangat berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Undang- undang ini berjudul “Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, untuk mengatur tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom dan Pokok-pokok Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Berarti, urusan-urusan pemerintah diatur berdasarkan azas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan di daerah.

Susunan undang-undang dibuat agar istilah “otonomi Seluas-luasnya” jangan dipergunakan lagi karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemberian otonomi malah dianggap membahayakan kesatuan bangsa. Sebab, pemberian otonomi adalah otonomi yang bertanggung jawab, berarti berjalan sesuai dengan tujuannya untuk terlaksananya pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan tidak bertentangan dengan program-program yang sudah ditentukan sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa dan menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam arti, “Daerah punya pusat dan pusat punya daerah”, sehingga Negara Kesatuan di dalam ndang-undang ini ditekankan bahwa pemerintahan di daerah itu adalah bagian dari Pemerintah Pusat.

Namun, dalam perjalanan berlakunya Undang Undang No.5 Tahun 1974 banyak juga timbul masalah lama seperti ketidakpuasan daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerintahan seperti, pertama, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan Daerah. Kedua, kepincangan bagi hasil pendapatan Negara. Ketiga, kehidupan demokrasi. Keempat, bocornya dana APBN yang dilaksanakan di daerah melalui azas pembantuan karena tidak terkontrol di daerah.

Zaman Reformasi

Zaman Reformasi sudah berjalan sekitar 10 tahun lebih dan berhasil mengubah UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 selanjutnya direvisi kembali.

Banyak perubahan yang fundamental sejalan dengan Amandemen UUD Tahun 1945. Ternyata di dalam pelaksanaannya banyak juga menimbulkan masalah-masalah baru seperti menjauh dari cita-cita persatuan Bangsa seperti, pertama, Panatisme daerah. Kedua, mangarah paham separatis. Ketiga, kebocoran dana APBN ternyata masih terus berlanjut karena tidak terkontrol, dimana keberadaan Bupati dan Wali Kota tidak punya hak untuk mencampuri proyek-proyek yang diperbantukan Pusat kepada Propinsi. Keempat, yang tidak kalah menariknya adalah tentang suasana pemilihan langsung kepala-kepala daerah yang sangat mencekam dan lain-lain. Malah sekarang ini di kalangan masyarakat mengatakan undang-undang ini membuat kita tidak terkendali atau kebablasan.

Masa Mendatang

Pikiran-pikiran tentang Pemerintahan Indonesia di Daerah di masa mendatang, perlu ada forum-forum pembicaraan atau seminar-seminar untuk mambahas undang-undang yang dengan keinginan bahwa Pemerintahan Pusat bisa mengendalikan seluruh daerah. Daerah memiliki azas otonomi untuk bisa mengatur rumah tangga sesungguhnya.

Pada masa Orde Baru, Pemerintahan Soeharto pernah membicarakan masalah-masalah Pemerintahan secara terbuka selama 5 tahun baik dalam seminar-seminar yang mengarah kepada permasalahan daerah otonomi di Indonesia. Struktur Pemerintahan Indonesia, selain pusat masih mempunyai dua daerah otonom di bawahnya yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sedangkan di negara-negara Eropa, AS dan Asia hanya mempunyai satu tingkat otonomi di bawah Pemerintah Pusat. Dengan adanya dua daerah otonomi, sangat sulit melaksanakan rentang kendali Pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah, belum lagi persoalan pembagian tugas antara Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II dan juga mengakibatkan tugas kepala daerah tidak jelas terutama kepala daerah tingkat I.

Dengan demikian sudah saatnya kita membuat rencana jangka panjang dengan dilandasi pengalaman-pengalaman masa lalu bahwa daerah otonomi tingkat I sudah harus diubah menjadi wilayah. Artinya, provinsi wilayah A yang dipimpin seorang gubernur dengan demikian titik berat otonomi betul-betul berada di Kabupaten dan Kotamadya.

Gubernur ditunjuk oleh Presiden sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan bertanggung jawab terhadap Presiden berarti Gubernur alat Pemerintah Pusat. Dengan perubahan ini, secara langsung istilah tingkat I dan II ditiadakan, cukup dengan Gubernur Kepala Wilayah Provinsi A, Kepala Daerah Kabupaten B dan Kepala Daerah Kota Madya C atau Pemerintah Pusat hanya memiliki Provinsi Wilayah dan Daerah Kabupaten serta Kota Madya.

Tugas Gubernur sebagai kepala wilayah dapat membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kewenangannya terhadap setiap persoalan yang timbul di daerah tanpa menunggu Pemerintah Pusat.

Dalam hal anggaran provinsi sebagai wilayah akan ditentukan Pemerintah Pusat melalui APBN dengan bentuk pagu, dan seterusnya Gubernur membagi ke daerah-daerah Kabupaten dan Kota Madya yang berada di wilayahnya. Sebagai titik berat otonomi yang berada di daerah Kabupaten dan Kota Madya, semua anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah atau APBN langsung dikelola Pemda Kabupaten dan Kota Madya dan pelaksanaannya Gubernur dapat mengawasi langsung sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bupati dan Wali Kota sebagai Kepala Daerah dipilih melalui DPRD secara demokratis dengan pemahaman bahwa lembaga yang dipilih melalui Pemilu adalah Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dan mempunyai aparat wilayah sebagai ujung tombak pemerintahan yaitu Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Kepala kecamatan di tunjuk oleh bupati/wali kota dan kepala desa serta kepala Kelurahan diangkat camat sehingga kewenangan dan pengawasan lebih efektif.

Semua konsep perubahan Pemerintahan Indonesia di Daerah harus terjadwal dan terencana karena membutuhkan waktu, misalnya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya sekarang ini cukup melalui DPRD sambil menunggu keputusan politik, sebab DPRD juga dipilih secara demokratis melalui Pemilu dengan menjunjung azas “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. (Sumber: Suara Pembaruan, 13 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Oleh Potsdam Hutasoit, Mantan Staf Departemen Dalam Negeri, Mantan Anggota MPR/DPR Tahun 1982-2004

Sejarah yang Tertunda

Oleh Airlangga Pribadi

Pada 2 Juni 2010, rakyat Surabaya hampir menciptakan sebuah sejarah untuk kehidupan publik mereka. Hari itu rakyat Surabaya memilih kandidat perempuan Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 717 tahun Kota Surabaya.

Pilihan warga Surabaya yang telah dilakukan secara demokratis tersebut terbatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan coblos ulang di lima kecamatan dan dua kelurahan serta hitung ulang pilwali di seluruh tempat di luar wilayah tersebut. Warga Surabaya harus berbesar hati untuk memilih kembali dan menantikan siapa yang akan menjadi pemimpin kota mereka.

Membaca kembali perjalanan politik Kota Surabaya, kita menyaksikan bahwa tampilnya figur perempuan sebagai kandidat wali kota Surabaya bukanlah sesuatu yang mudah. Di antara lima kandidat wali kota yang tampil, empat adalah pasangan laki-laki. Hanya satu pasangan yang menampilkan figur perempuan. Yaitu, pasangan Risma-Bambang. Terkait dengan fenomena langkanya figur perempuan yang tampil dalam kandidasi Pilwali Surabaya 2010, ada hal yang menarik dan patut untuk direnungkan.

Kiprah Politisi Perempuan

Risma menjadi satu-satunya kandidat perempuan pada Pilwali Surabaya 2010. Pilwali Surabaya mencatat figur tiga Srikandi calon wali kota Surabaya yang memiliki kapasitas andal pada profesi masing-masing. Yaitu, Emi Susanti (pengajar sosiologi FISIP Universitas Airlangga), Yulyani (anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya) dan Risma (ketua Bappeko Pemerintah Kota Surabaya). Bila dicermati, mereka memiliki track record yang harum di mata publik.

Emi dikenal sebagai dosen dengan dedikasi mengajar yang baik. Dia adalah aktivis perempuan yang aktif dalam membela isu-isu perempuan di wilayah publik Surabaya dan sekitarnya. Kemampuannya untuk menggerakkan aktivis perempuan dan ibu-ibu PKK untuk membantu korban lumpur Lapindo merupakan catatan prestasi yang patut dikenang di kalangan aktivis perempuan.

Yulyani merupakan anggota dewan yang telah memperlihatkan peran perempuan di PKS. Dia membuktikan bahwa perempuan tidak lagi berada di posisi marginal. Perempuan terbukti menjadi garda depan isu publik. Politikus senior Golkar Marmudin Halidiwirdja berkomentar dalam buku Yulyani yang berjudul Dari Parlemen Aku Bicara. “Secara pribadi, saya berpendapat apabila ada lima orang saja perempuan seperti Yulyani, maka keberadaan perempuan di legislatif akan ‘menghilangkan’ peran anggota legislatif pria yang lain. Yang saya kagumi, beliau mempunyai pandangan ke depan soal tugas dan fungsi DPRD yang sesungguhnya,” tulisnya.

Risma dikenal sebagai figur birokrat yang andal dan inovatif. Prestasi e-procurement, penataan, dan renovasi taman-taman kota adalah prestasinya yang dapat dinikmati warga Surabaya. Tentang penataan taman-taman kota di Surabaya, kita dapat melihat kiprah seorang femokrat (birokrat perempuan yang sensitif terhadap gender). Dia menghasilkan kebijakan yang tepat bagi Kota Surabaya.

Keindahan taman-taman kota di Surabaya membuat warga merasa nyaman hidup di Surabaya. Warga dapat merasakan kehidupan yang asri di tengah suasana kota yang dinamis. Usaha kecil menengah juga terangkat. Banyak pedagang yang menggelar dagangan di sekitar taman-taman kota. Kebijakan tersebut tertoreh dengan tinta emas dalam perjalanan pemerintahan Kota Surabaya.

Tampilnya politikus dan figur perempuan dalam perjalanan pilwali Surabaya memunculkan figur-figur perempuan yang andal. Berdasar rekaman peristiwa politik tersebut, tidaklah keliru bila kita menerka bahwa kiprah figur perempuan diharapkan dalam arena politik. Hal itu menarik bila kita melihat fenomena Surabaya sebagai kota urban terbesar kedua di Indonesia.

Surabaya belum memiliki wali kota perempuan. Agaknya, persoalannya bukan tidak adanya penerimaan warga Kota Surabaya terhadap figur perempuan sebagai pemimpin. Namun, tampilnya figur perempuan dalam dunia politik, khususnya di Kota Surabaya, masih terhalang manuver dan langkah politik elite.

Emi dan Yulyani maju dengan komitmen memperjuangkan politik yang humanis dan peduli terhadap kaum perempuan. Namun, mereka terjegal manuver elite politik. Risma maju dengan prestasi seorang femokrat yang menguasai isu-isu perkotaan. Dia memperoleh dukungan warga Kota Surabaya. Meski demikian, langkahnya di pilwali pada 2 Juni lalu terbatalkan keputusan MK.

Sepertinya, fenomena tersebut meneguhkan perjuangan untuk membongkar kultur politik patriarki. Budaya tersebut belum sepenuhnya tergoyahkan. Sekitar 38 persen dukungan untuk pasangan calon perempuan dari warga Kota Surabaya menunjukkan bahwa sebenarnya warga Kota Surabaya telah keluar dari bias gender di wilayah politik. Mereka memberikan dukungan untuk kandidat yang pantas dan berkompeten memimpin Kota Surabaya. (Sumber: Jawa Pos, 14 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Airlangga Pribadi, pengajar mata kuliah gender dan demokrasi FISIP Universitas Airlangga

Pramuka Tinggal Kenangan

Oleh Suyatno

Akankah Gerakan Pramuka yang besok (14 Agustus 2010) merayakan ulang tahun ke-49 sekadar kenangan? Banyak pihak berharap agar Gerakan Pramuka menjadi kendaraan penggemblengan anak bangsa dan pilar pendidikan karakter kebangsaan.

Gerakan Pramuka, sebagai salah satu wadah pendidikan kepramukaan yang mengutamakan satya darma dan kode kehormatan merupakan benteng pencegah masuknya pelunturan nilai kehidupan seperti ketidakjujuran, korupsi, apatis, asosial, manipulatif, dan sebagainya.

Hal itu diakui oleh mereka yang pernah digembleng dalam wadah Gerakan Pramuka. Bahkan, mereka merindukan hal yang pernah dialami juga dialami oleh anak-anaknya. Hanya, saat ini sepertinya Gerakan Pramuka hilang ditelan bunyi akibat pengaruh berbagai hal yang mampu menutupi peran strategis Gerakan Pramuka.

Pengaruh buruk bagi Gerakan Pramuka disebabkan pertama, pengelolaan organisasi kepramukaan satu-satunya itu masih banyak yang mengalir statis, dan klasik. Jika 20 tahun yang lalu pengelolaan kepramukaan berjalan seperti itu, saat ini, kepramukaan juga dikelola seperti itu juga. Dalam kepramukaan terlihat tanpa perubahan, tanpa gairah, dan tanpa suasana baru. Hal itu dapat dibuktikan melalui kesamaan pola pengelolaan dan kegiatan dari dulu sampai sekarang.

Ketua Gerakan Pramuka sejak dahulu selalu dijabat oleh pejabat setempat yang kesibukan di kantornya menumpuk, sehingga kurang perhatian terhadap berjalannya pengelolaan organisasi. Pada ujungnya, Gerakan Pramuka dikelola dengan cara sambilan. Apalagi, pendanaan kepramukaan banyak yang hanya sebagai pelengkap semata. Masih banyak kwartir cabang yang hidupnya dari dana pelengkap dan bergantung pada jumlah bantuan yang minimal yang diberikan tanpa kepastian dan ketetapan.

Kedua, rendahnya kepedulian orang dewasa saat ini dalam membangun generasi muda dibandingkan dengan orang tua yang dahulu membesarkan orang dewasa itu. Lihat saja, dahulu ketika orang dewasa masih disebut anak-anak, para orangtua mereka memberikan fasilitas kegiatan yang lumayan bagus dan beragam, memberikan kesempatan berkemah, berkegiatan praktis. Saat ini, jarang orang dewasa yang gantian memerhatikan anak-anak sebagai tanggung jawab sebagai manusia penerus peradaban akibat kesibukan kerja. Saat ini, yang peduli pada Gerakan Pramuka hanya tinggal pembina pramuka semata, yang lainnya tidak peduli seperti waktu dulu.

Ketiga, pergeseran minat anak. Anak-anak saat ini lebih berminat dengan hal-hal yang praktis, instan, bebas, membanggakan, dan tidak terikat. Lihat saja, anak lebih senang dengan video game atau ponsel game sambil menyendiri di suatu tempat dalam waktu yang lama daripada harus berkegiatan yang mengeluarkan keringat, tenaga, dan gerakan. Padahal, nilai yang diperoleh bagi dirinya lebih banyak dari kegiatan di lapangan yakni kekuatan, keberhasilan, usaha, kejujuran, sosialisasi, daripada dari game yang hanya bernilai kecerdasan. Sebuah kewajaran jika anak-anak mempunyai sikap seperti itu karena pengaruh budaya yang melandanya.

Keempat, muatan kepramukaan kurang kemasan menarik. Banyak kegiatan kepramukaan yang hanya menarik sesaat bagi anak-anak yang mengikutinya. Setelah beberapa minggu, anak-anak menemukan kebosanan karena menu kegiatan tidak memberikan daya konstan yang menarik. Akibatnya, banyak pramuka yang keluar dari lingkaran pendidikan kepramukaan. Menu kegiatan tidak dikelola oleh pembina secara menarik dan menantang.

Kelima, pembina pramuka berkualitas sangat kurang. Saat ini, bisa dihitung dengan jari pembina pramuka yang berkualitas sesuai dengan kemampuannya. Kebanyakan tidak berlatarbelakang kepramukaan melainkan latar belakang keguruan karena banyak pembina pramuka yang berasal dari guru. Padahal, kepramukaan harus dikelola oleh pembina pramuka yang kuat pengalaman kepramukaannya. Anak-anak yang dulunya aktif di kepramukaan, setelah besar, tidak mau kembali ke pramuka untuk mengabdikan dirinya. Padahal, saat ini, banyak yang dulunya pramuka menjadi manajer, guru besar, direktur, pengusaha, pedagang, dan seterusnya. Ke mana mereka?

Kemasan Lebih Menarik

Kelima problema kepramukaan di muka mendesak untuk segera dipecahkan oleh berbagai kalangan jika tidak mau Gerakan Pramuka hanya tinggal kenangan. Solusi yang diharapkan mengembalikan jati diri Gerakan Pramuka sebagai berikut. Pertama, revitalisasi Gerakan Pramuka dijalankan dengan secara matang, nyata, dan kuat. Perencanaan berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan sesuai perkembangan zaman. Revitalisasi menjadi sebuah keharusan.

Kedua, kesadaran orang dewasa, baik itu orang tua, pejabat, dan masyarakat harus bersatu padu membangun wadah pendidikan yang cocok bagi anak-anaknya yang kelak meneruskan kehidupan ini. Kepedulian itu harus tulus bukan kepedulian yang seakan-akan atau seolah-olah.

Ketiga, kemasan dan penyesuaian aktivitas kepramukaan terhadap kondisi dan situasi anak-anak sangat diperlukan. Semua aktivitas dikemas dengan nuansa yang menarik, menantang, praktis, membanggakan, dan bertujuan dalam konteks kekinian. Dunia anak sekarang memang berbeda dengan dunia anak dulu. Kondisi perbedaan dunia anak-anak itulah yang harus diperhatikan.

Keempat, perbanyak pembina pramuka yang berkualitas melalui berbagai kesempatan. Kesempatan untuk menjadi pembina pramuka harus diperluas tidak sebatas dari kalangan guru, tetapi disebar ke semua kalangan. Misalnya, pelatihan pembina pramuka dibuka untuk karyawan, manajer perusahaan, dan profesi lainnya. Memang selama ini pembina pramuka terbuka untuk umum. Hanya saja, kepedulian dari pimpinan perusahaan, perkantoran belum muncul untuk itu.

Bagaimanapun, Gerakan Pramuka harus bertahan dengan luka yang teramat menganga demi generasi muda bangsa ini. Minimal, masih ada generasi yang dibesarkan dari wadah pendidikan nilai dan sikap yang senyatanya. Pada kondisi bangsa yang penuh penyimpangan ini, tentu, Gerakan Pramuka menjadi wadah strategis dalam mencegah penyimpangan itu. (Sumber: Surya, 13 Agustus 2010)

Tentang penulis:

Dr Suyatno MPd, Dosen Pascasarjana, Universitas Negeri Surabaya

Kepailitan BUMN Persero (Bagian VII)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini adalah cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Kamis 24 Juni 2010. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 5 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian V, edisi Senin 2 Agustus 2010. Bagian VI, edisi Senin 9 Agustus 2010. Bagian VII, edisi Senin 16 Agustus 2010. Bagian VIII, edisi Senin 23 Agustus 2010. Bagian IX, edisi Senin 30 Agustus 2010. Bagian X, edisi Senin 6 September 2010. Bagian XI, edisi Senin 13 September 2010. Bagian XII, edisi Senin 20 September 2010. Bagian XIII, edisi Senin 27 September 2010. Bagian XIV, edisi Senin 4 Oktober 2010. Bagian XV, edisi Senin 11 Oktober 2010. Bagian XVI, edisi Senin 18 Oktober 2010. Bagian XVII, edisi Senin 25 Oktober 2010. Bagian XVIII, edisi Senin 1 Nopember 2010.

2.1.1. Kekayaan BUMN Persero dalam separate legal entity

Pada Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN). Untuk itu seluruh sifat dan karakter PT sudah “seharusnya” menjadi sifat dan karakter Persero. Kemandirian PT yang tidak lain juga kemandirian Persero sebagai separate legal entity, memberi pemahaman bahwa “penyertaan modal negara” dalam Persero merupakan kekayaan Persero, dan bukan lagi kekayaan Negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PT, PT ditentukan sebagai badan hukum atau legal entity atau rechtspersoon yang dibedakan dari natural person. Ketentuan ini penting sebab tidak semua badan usaha merupakan badan hukum. Sebagai contoh Maatschap, perseroan Firma dan Commanditaire Venootschap (CV) adalah bukan badan hukum. Status badan hukum diperoleh bila undang-undang tegas menetapkan tentang hal itu.

Oleh karena itu sebagai badan hukum PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya manusia dan dapat mempunyai harta kekayaan sendiri. Untuk memperjelas hal ini, akan saya uraikan sedikit tentang teori badan hukum. Bahwa badan hukum adalah segala sesuatu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai subyek hukum. Teori-teori hukum tentang badan hukum berusaha memberikan rasionalisasi yang mensejajarkan kedudukan badan hukum dengan manusia. Tujuannya adalah agar “hak-hak dan kewajiban” yang dimiliki, atau “perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan” atau “tanggung jawabnya” sama dengan manusia.

Beberapa teori tentang badan hukum, misalnya oleh Von Savigny dengan teori fiksi bahwa badan hukum adalah suatu fiksi, buatan pemerintah, tidak riil. Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili manusia . Van Praag, menyatakan bahwa sesungguhnya dalam sistem hukum modern, badan hukum itu adalah suatu pengertian yuridis tertentu, yaitu adanya suatu badan yang diakui sebagai persoon yang dapat menjalankan tindakan hukum, terlepas dari manusia orang perorangannya .

Rudhi Prasetya membedakan badan hukum publik (publiekrechtelijke rechtspersoon) dan badan hukum privat (privatrechtelijke rechtspersoon) . Pembedaan ini tidak penting, tetapi sangat bermanfaat untuk mengetahui batas-batas keberlakuan antara hukum privat dan hukum publik. Dikatakan bahwa dalam badan hukum privat secara otomatis hanya berlaku hukum privat, tetapi dalam badan hukum publik tidak berarti hanya berlaku hukum publik, sebagaimana dijelaskan van Praag dalam bukunya Rudhi Prasetya tentang Kedudukan Mandiri PT.

Konsekuensi PT adalah badan hukum, membawa dampak yang sangat kuat. PT harus dianggap sebagai subyek hukum yang mandiri (persona standi in judicio). Kedudukan ini berakibat bahwa PT mempunyai kewenangan sama seperti manusia atau “have same powers as an individual to do all things necessary or convinient to carry on business or affairs” . PT mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah (separate) dari para pendirinya. Kedudukan pendiri adalah pemegang saham. Hutang PT adalah bukan hutang para pemegang saham. Tanggung jawab PT hanya terbatas pada jumlah saham yang ditanamkan pada PT.

Awal mula pengakuan kemandirian PT atau a new legal entity seperate from its shareholders, digambarkan oleh Philip N. Pilai mengacu putusan hakim tahun 1897 di Inggris pada kasus “Salomon v. Salomon & Co Ltd” . Dalam kasus ini Salomon, a boot shoe manufacturer adalah sebuah firma dan Salomon & Co Ltd adalah PT (limited). Penjualan atau pengalihan (conversion) bentuk firma menjadi perseroan terbatas merupakan dasar (foundation) hukum perusahaan modern (modern company law) . Melalui kasus ini dapat dipelajari bahwa ‘satu orang’ saja cukup untuk mengambil manfaat dari karakter separate legal entity dan sistem pertanggungan jawab terbatas (limited liabilty) yang dimiliki sebuah PT.

2.1.2. Pertanggungjawaban Terbatas pada Saham

Sistem pertanggungjawaban terbatas hanya sampai harta PT, diatur Pasal 3 Ayat (1) UU PT bahwa: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya”. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa, “ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) mempertegas ciri perseroan terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya”.

Yang menjadi kunci pokok dalam sistem pertanggungjawaban terbatas (limited liability) adalah memperkecil resiko kerugian pribadi yang mungkin timbul dari suatu jenis usaha. Karena sistem inilah kemudian bentuk PT. banyak dipilih bahkan pemerintah pun memilih bentuk PT ini untuk PERTAMINA misalnya. Bahkan dapat saja seorang pemegang saham juga berkedudukan sebagai pemegang saham dari PT-PT lain. Seorang pendiri, dalam hal ini negara dapat saja mendirikan dua, tiga atau lebih PT untuk satu jenis usahanya.

Setelah kasus Salomon, para hakim baik di Amerika maupun di beberapa negara common law system lain mengijinkan membuka sistem pertanggung jawaban terbatas yang dikenal dengan “cadar perseroan” atau ‘corporate veil’ dalam kondisi tertentu. Sebab dari kasus Salomon dipelajari bahwa telah terjadi penyalahgunaan konsep separate legal entity dan prinsip pertanggungan jawab terbatas (limited liability) dalam PT. Piercing the corporate veil tumbuh untuk mengantisipasi penyalahgunaan badan hukum yang dalam konsep hukum perseroan Belanda disebut dengan misbruik van rechtpersonnen.

Piercing the corpoorate veil telah diadopsi oleh Pasal 3 UU PT Tahun 1995 yang telah dicabut dan juga Pasal 3 Ayat (2) UU PT yang baru No. 40 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) tersebut dimaksudkan bahwa, pertanggungjawaban terbatas tidak berlaku apabila pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, dan atau pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT dan atau pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT.

Pengaturan Pasal 3 UU PT merupakan pengaturan yang bersifat preventif terhadap penyalahgunaan bentuk PT atau misbruik van rechtpersonen. Dalam keadaan demikian apabila kekayaan PT atau Persero tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, maka sudah sewajarnya bila pemegang saham/negara harus trurut dipertanggungjawabkan secara pribadi. Di Amerika Serikat, bila terjadi penyalah gunaan korporasi (abuse atau fraud of the limited liabilty corporatie), maka veil piercing berlaku, yang dengan kata lain tidak berlaku lagi pertanggungjawaban terbatas .

Dalam hal kepailitan di Belanda diterbitkan undang-undang yang dikenal Wet op Misbruik van Rechtpersonen. Dalam undang-undang ini diatur tentang tanggung jawab pengurus secara pribadi bila kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, tetapi harus dibuktikan hal-hal berikut : pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas (wanneer het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld), dapat diperkirakan penyebab utama dari kepailitan adalah ketidak pantasan pengurus dalam menjalankan tugasnya (en aanemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het failisement).

Pada sisi lain secara ekonomis sistem pertanggungjawaban terbatas PT merupakan stimulan untuk mendorong kesediaan seseorang menanamkan modalnya dalam PT . Karena makna “terbatas” mangandung arti dua keterbatasan yaitu pada pada PT terbatas hanya sampai pada harta kekayaan PT, dan pada pemegang saham, terbatas pada sahamnya saja. Keuntungan lain dari sisi pertanggungjawaban terbatas PT, adalah bahwa pemegang saham pada saat menanamkan sahamnya pada sebuah PT, dapat memperhitungkan terlebih dahulu maksimal resiko kerugian yang mungkin terjadi. Untuk itu Rudhi Prasetya menuliskan bahwa pertanggung jawaban terbatas adalah mutlak dilekatkan pada PT terkait dengan sifat PT sebagai asosiasi modal.

2.1.3. Hak-hak Negara sebagai Pemegang Saham

Penyetoran modal baik pada saat pendirian maupun saat penambahan modal PT merupakan suatu penyertaan yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk pembelian saham-saham. Konsekuensi dari adanya lembaga saham ini, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam Persero, harus pula dilakukan melalui “pembelian saham-saham”. Demi hukum kekayaan negara yang dipisahkan itu menjadi kekayaan Persero, bukan lagi menjadi kekayaan negara. Kedudukan negara sejak saat itu berubah menjadi pemegang saham yang kedudukannya sejajar dengan pemegang saham lain.

Dalam kedudukan sebagai pemegang saham, negara dapat menggunakan hak-haknya seperti pemegang saham umumnya. Hal tersebut diatur dalam UU PT dan anggaran dasar perseroan. Untuk Persero, maka negara sebagai pemegang saham diatur dalam UU PT dan anggaran dasar Persero. Isi anggaran dasar Persero sama dengan anggaran dasar PT umumnya, karena Depkum dan HAM menetapkan acuan standar pembuatan anggaran dasar PT yang berlaku untuk semua jenis PT.

Hak-hak pemegang saham terkait dengan kewenangan-kewenangan yang dimiki RUPS, deviden dan hak lain. Kewenangan RUPS pada umumnya terkait pada keberlangsungan perseroan. Deviden merupakan hak pemegang saham terkait keuntungan perseroan. Hak lain terkait hak gugat pemegang saham perseroan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) UU PT ditentukan bahwa saham memberikan hak-hak mendasar terkait kepentingan pemegang saham pada perseroan yaitu, penggunaan hak suara, dividen dan hak lain sebagai berikut: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah hak pemegang saham terkait dengan kewenangan RUPS yang tidak diberikan pada direksi dan komisaris. Kewenangan-kewenangan ini terkait dengan keberlangsungan perseroan antara lain: mengubah anggaran dasar (Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 88 UU PT), menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 89 Ayat (1) UU PT), mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris (Pasal 94 Ayat 91 jo. Pasal 111 Ayat (1) UU PT); dan mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS. (Pasal 91 UU PT dan penjelasannya).

Perubahan anggaran dasar merupakan hal penting terkait dengan tata organisasi perseroan. Oleh karena itu selain harus ditetapkan oleh RUPS, perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU PT harus mendapatkan persetujuan Menkum dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Penggunaan hak suara dalam RUPS dipengaruhi oleh klasifikasi saham. Artinya bahwa saham dengan klasifikasi berbeda memberikan hak yang berbeda pula pada pemegangnya. PT dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham. Bila anggaran dasar tidak menentukan lain, dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara atau one share one vote (Pasal 84 Ayat (1) UU PT).

Selain hak suara dalam RUPS, hak-hak penting lain pemegang saham adalah keuntungan. Ada tiga macam keuntungan yang dapat diharapkan oleh para pemegang saham yaitu (a). pembagian keuntungan tahunan yang disebut dividen, (b). keuntungan dari capital gain, khusus untuk PT terbuka, (c). pembagian sisa harta kekayaan PT dalam hal PT bubar.

Deviden merupakan hak pemegang saham atas bagian keuntungan dari perseroan yang setiap akhir tahun dibagikan kepada para pemegang saham, namun demikian dividen tidak selalu dapat dibagikan setiap tahun. Dalam Pasal 71 Ayat (2) UU PT ditentukan bahwa dividen merupakan keseluruhan laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian sebagian atau seluruh laba bersih untuk dividen, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tantiem (tantieme) untuk anggota direksi dan dewan komisaris, serta bonus untuk karyawan, harus mendapatkan persetujuan RUPS. Bila laba bersih perseroan tidak cukup menutup kerugian tahun buku sebelumnya, perseroan tidak dapat membagi dividen.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

Rumah Sakit Gratis Suatu Keniscayaan

Oleh Stefanus Lawuyan

Sejatinya, yang sangat didambakan rakyat adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Dengan demikian, di tengah impitan perekonomian yang tidak menentu ini, rakyat dengan tenang dapat memusatkan perhatian untuk bekerja mencari nafkah. Karena tidak memiliki beban terhadap pendidikan putra dan putrinya. Serta kalau sakit, mereka dapat berobat secara gratis. Pengalaman berikut mungkin dapat menjadi pelajaran.

Revolusi Kesehatan di Inggris

Pada dekade 1940-an, Inggris menghadapi kondisi pelayanan kesehatan, yang merupakan perpaduan tambal sulam antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan, yang tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan yang baik. Setelah Perang Dunia II, kondisi tersebut semakin memprihatinkan. Makanan dijatah, jumlah permukiman kurang, jumlah kematian akibat penyakit TBC meningkat drastis, dan jumlah perawat minim. Dan, kondisi di atas semakin parah pada saat menghadapi musim dingin yang berat.

Adalah Aneurin Bevan, menteri kesehatan Inggris, yang pada 1948 kemudian mengambil inisiatif besar. Yakni berani menanggung risiko dengan menasionalisasi 1.143 rumah sakit (RS) swasta dan 1.545 RS pemerintah daerah melalui suatu badan yang dikenal hingga kini sebagai National Health Service (NHS) dan melakukan revolusi kesehatan yang menjadi tonggak sejarah perkembangan sistem kesehatan di Inggris.

Bevan juga mampu meyakinkan Ikatan Dokter Inggris yang sangat dominan perannya pada bidang kesehatan untuk terlibat dalam revolusi pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Sehingga, dicapai kesepakatan bahwa dokter umum masih diperkenankan membuka praktik partikelir serta dokter spesialis diberi gaji lebih tinggi dan masih diperkenankan membuka praktik partikelir seperti halnya dokter umum. Sejak saat itu, pelayanan kesehatan dilakukan secara gratis, dapat dinikmati seluruh rakyat, dibiayai dari pajak, dan dipergunakan secara bertanggung jawab.

NHS lalu menjadi tulang punggung perkembangan dunia kesehatan di Inggris yang kemudian dikenal di dunia. Banyak negara yang terinspirasi oleh NHS dalam mereformasi sistem kesehatan nasionalnya, termasuk Amerika Serikat.

Ke Rumah Sakit tanpa Biaya

Bagaimana kita? Mampukah kita menyediakan RS bagi masyarakat yang mencari pengobatan tanpa dibebani biaya? Banyak kepala daerah yang mulai menawarkan konsep itu ketika masa kampanye dan kemudian niat mulia tersebut kandas saat berhadapan dengan birokratnya. Apalagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa pendapatan RS merupakan dana segar yang selalu tersedia, bahkan, sejak awal tahun anggaran, di mana dana untuk pembiayaan APBD belum banyak tersedia.

Sementara itu, daerah lain yang memiliki anggaran berkecukupan tidak mampu mengontrol pengelolaan manajemen RS yang sangat tergantung kepada dokter yang berupaya menjadikan RS pemerintah tempat tugasnya seperti institusi swasta. Alhasil, manajemen RS di Indonesia menjadi tidak efisien, apalagi sejak terbitnya UU RS yang dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan bahwa pendapatan RS pemerintah tidak dapat dijadikan pendapatan negara.

Bagaimana mewujudkan harapan masyarakat tersebut? Pertama, harus ada komitmen dari jajaran pimpinan, mulai kepala daerah dan jajarannya, termasuk pimpinan dinas kesehatan, hingga pimpinan RS beserta seluruh stafnya, untuk melaksanakan kebijakan rumah sakit tanpa biaya. Pencanangan kebijakan rumah sakit tanpa biaya harus dapat menggugah dukungan luas dari semua pemangku kepentingan yang memiliki komitmen untuk tidak akan mencari keuntungan finansial dalam operasionalisasi RS. Semua bahu-membahu bekerja untuk kepentingan rakyat.

Kedua, manajemen RS harus pandai memanfaatkan sumber-sumber pendapatan RS untuk mengelola operasionalisasi RS. Saat ini setidaknya terdapat beberapa sumber pendapatan RS daerah, seperti jamkesmas kuota, jamkesmas nonkuota, askes, astek, dan Jasa Raharja. Selain itu, masih terbuka peluang penggalian dana dari asuransi umum lainnya, dana kemanusiaan dari yayasan-yayasan sosial keagamaan, maupun sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat lainnya. Prinsip kerjanya ialah melayani semua lapisan masyarakat sehingga biaya bukan menjadi halangan untuk berobat.

Adapun pembiayaannya dikelola manajemen RS, mulai penagihan kepada instansi yang berwenang sampai bila perlu mengadakan penggalangan dana bersama. Bila seorang pasien di RS tidak termasuk kategori penerima jaminan kesehatan, tetap dapat dicarikan solusinya. Misalnya, untuk anak yatim, dapat dicarikan sumber dana dari ZIS dengan menghitung unit cost-nya, demikian seterusnya. Baru, kalau semua upaya tidak berhasil, dimintakan dana dari APBD. Dengan demikian, dana APBD tidak dijadikan sumber utama pembiayaan. APBD difokuskan pada operasional dasar RS serta gaji dan remunerasi staf RS. Pimpinan RS harus memiliki kemampuan entrepreneurship. Kinerjanya diukur dari keberhasilannya menggali dan mengelola dana RS.

Ketiga, efisiensi. Dengan pola kerja yang demikian serta tiadanya pendapatan dari pasien (out of pocket), secara tidak langsung manajemen RS dipaksa memangkas biaya yang tidak perlu sampai mengurangi tenaga kerja yang tak perlu. Ke depan, perlu dipikirkan efisiensi lebih lanjut, seperti penggabungan manajemen beberapa RS daerah, termasuk penggabungan penyediaan laundry, penggabungan penyediaan makanan pasien sampai sentralisasi sistem informasi manajemennya, yang juga menyangkut penyeragaman sistem rekam medik.

Keempat, transparansi. Untuk mendukung keberhasilan pola kerja tersebut, manajemen harus secara transparan menunjukkan kinerja keuangannya agar selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat luas. Yang pada gilirannnya nanti akan memudahkan untuk menggali potensi dana masyarakat sekaligus mendapatkan sumber-sumber pendapatan di luar APBD.

Yang terakhir, mengoordinasikan semangat give back to the community. Di kota besar, seperti Surabaya, terdapat banyak dokter dari berbagai bidang keahlian yang memiliki kompetensi tangguh. Banyak dokter spesialis tersebut yang secara sporadis menggratiskan biaya berobat terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sayang, belum ada yang mengoordinasi militansi untuk give back to the community tersebut sehingga modal dasar yang kuat itu terlewatkan begitu saja. Saya membayangkan deretan poli di RS daerah dipenuhi dokter ahli terkenal dari Surabaya yang secara sukarela, tanpa memungut biaya, secara berkala, menyisihkan waktunya yang padat untuk praktik serta merawat pasien hanya beberapa jam sebagai sumbangsih mereka terhadap masyarakat.

Selanjutnya, yang perlu diantisipasi adalah rush dan overstay. Semua yang berbau gratis pada awalnya sangat mudah diserbu masyarakat. Hal itu dapat diatasi dengan menerapkan sistem rujukan yang baik. Selain itu diatasi dengan prinsip-prinsip pembatasan yang dilaksanakan asuransi, seperti penerapan waktu tunggu. Sedangkan lamanya perawatan atau pasien tidak mau pulang dapat diatasi mulai dari manajemen triage, penerapan secara ketat length of stay, sistem rujukan, sampai networking dengan RS lain ataupun dengan puskesmas melalui program perawatan kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya, semua berpulang kepada pimpinan daerah, apakah berani mendobrak status quo yang ada saat ini, seperti halnya yang dilakukan Bevan, dan sekaligus meletakkan pijakan yang kuat bagi reformasi sistem kesehatan nasional kita. Rakyat telah menunggu lama kehadiran seorang pemimpin yang mampu menciptakan masyarakat yang sehat badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkannya hidup produktif secara sosial dan ekonomi. (Sumber: Jawa Pos, 12 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Stefanus Lawuyan, Dokter, tinggal di Surabaya, peraih Endeavour Executive Award 2009

Agar Pramuka ”Seksi” Lagi

Oleh Muhammad Aslam

Gerakan pramuka adalah gerakan yang bertujuan mendidik dan membina kaum muda Indonesia agar menjadi manusia berkarakter kuat, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Selain itu, gerakan pramuka mengajarkan keterampilan untuk dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara yang memiliki kepedulian terhadap sesama hidup.

Pramuka Indonesia memiliki lebih dari 16 juta anggota yang tersebar di lebih dari 250 ribu gugus depan yang 90 persen di antaranya berbasis di sekolah, baik SD/MI (pramuka siaga dan/atau penggalang), SMP/MTs (pramuka penggalang), SMA/SMK/MA (pramuka penegak), maupun mahasiswa/umum (pramuka pandega).

Mengapa pramuka di Indonesia begitu ”seksi” sehingga memiliki anggota terbesar di dunia? Sebab, seorang siswa atau pelajar otomatis menjadi anggota pramuka. Hal itu ditunjukkan dengan berseragam pramuka setiap Jumat dan Sabtu. Beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang, ingin meniru Indonesia agar setiap pelajarnya otomatis juga menjadi anggota pramuka.

Sayang, beberapa tahun terakhir ini gerakan pramuka kurang diminati oleh pelajar dan pemuda. Sebab, kegiatan pramuka dianggap sebagai pelajaran yang terlalu konvensional, kurang dinamis, kurang menarik sehingga pelajar atau kaum muda kurang berminat aktif di dalamnya, serta kekurangan pembina di tingkat gugus depan.

Selain itu, paradigma yang ada di masyarakat saat ini bahwa kegiatan pramuka hanya cocok untuk anak SD atau SMP yang senang bermain, bertepuk tangan, dan bernyanyi. Saat ini para pelajar dan pemuda lebih tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan outdoor seperti olahraga ekstrem, rafting, outbound dan sebagainya. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut sejatinya ada di dalam kepramukaan. Dengan demikian, pemerintah perlu merevitalisasi agar gerakan pramuka kembali ”seksi”, populer, dan diminati pelajar serta kaum muda.

***

Wakil Presiden Budiono saat membuka rapat mengenai revitalisasi gerakan pramuka untuk membangun karakter bangsa di Istana Wakil Presiden pada Rabu, 16 Juni 2010, menyatakan bahwa pramuka adalah salah satu cara yang paling tepat dalam membangun karakter bangsa. Sebab, karakter yang dibangun melalui gerakan pramuka adalah metode yang paling sesuai dan paling selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) dan disesuaikan dengan perkembangan siswa atau pelajar yang dapat terbawa hingga dewasa.

Revitalisasi gerakan pramuka yang dicanangkan pemerintah dengan mengajukan UU Pramuka yang saat ini dibahas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR. Revitalisasi gerakan Pramuka, antara lain, menyangkut organisasi, dan materi pengajaran/kurikulum kepramukaan.

Organisasi dalam hal ini kwartir nasional, daerah, cabang, ranting, dan gugus depan. Ujung tombak dalam gerakan pramuka adalah Kwartir Cabang dimana Kepala Kwartir Cabang lebih tepat diketuai oleh pejabat publik seperti Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil Bupati, atau pejabat struktural seperti Sekretaris Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan yang masih aktif. Karenanya 90 persen gugus depan berpangkalan di sekolah.

Peran para pejabat publik maupun pejabat struktural sangat diharapkan dalam membangun karakter bangsa yang kuat. Sebab, membangun karakter bangsa adalah kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Itu sangat berbeda dengan UU Olahraga yang melarang pejabat publik menjadi pengurus KONI/KOI. Alasannya, olahraga bisa menjadi mata pencaharian bahkan sudah menjadi industri yang menguntungkan. Sedangkan pramuka tidak bisa menjadi mata pencaharian karena lebih banyak bersifat sosial pendidikan.

Peran gugus depan (baca: sekolah) dalam mendukung revitalisasi gerakan pramuka juga sangat besar. Sebab, di sana anggota pramuka berada. Dengan demikian, Kamabigus (kepala sekolah) harus mewajibkan ekstrakurikuler pramuka untuk diikuti siswanya minimal kelas III-V (SD/MI), kelas VII (SMP/MTs) dan kelas X (SMA/SMK/MA) sebagai bentuk dukungan terhadap revitalisasi gerakan pramuka dan upaya membangun karakter bangsa.

***

Gerakan pramuka punya banyak keunggulan jika menjadi ujung tombak dalam membangun karakter bangsa. Pengembangan karaktrer bangsa tidak bisa dilakukan hanya dalam kelas, tetapi juga dilaksanakan di alam terbuka, seperti dalam kegiatan pramuka.

Sedangkan materi pengajaran/kurikulum kepramukaan atau yang dikenal syarat kecakapan umum (SKU) dan syarat kecakapan khusus (SKK) juga sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh bisa menggunakan telepon sudah tidak relevan lagi. Perlunya diganti dengan penggunaan teknologi internet.

Selain itu, agar gerakan pramuka lebih ”seksi”, perlu diselenggarakannya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pelatihan teknologi tepat guna, dan pelatihan jurnalistik.

Pelatihan TIK dapat menambah minat pelajar dan kaum muda menjadi anggota pramuka agar pelajar dan kaum muda sekarang yang sering mengunjungi situs-situs jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter dapat mengoperasikan secara sehat.

Pelatihan teknologi tepat guna, seperti perakitan, pengelolaan, dan perawatan alat untuk pembangkit listrik tenaga air atau panas bumi, juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis energi dan pengadaan energi alternatif di Indonesia.

Demikian juga pelatihan jurnalistik, dalam hal ini adalah pelatihan public relation. Yaitu, bagaimana seorang hubungan masyarakat (Humas) dalam menghubungi media massa dengan tujuan mengubah persepsi pelajar, kaum muda, dan masyarakat lainnya tentang gerakan pramuka yang kurang populer.

Pelatihan jurnalistik adalah salah satu sarana promosi dan publikasi tentang apa dan bagaimana pramuka itu kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan jurnalistik, diharapkan gugus depan (sekolah) bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan media masaa untuk publikasi kegiatan kepramukaan. Misalnya, perkemahan maupun kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif dan menarik sesuai dengan minat pelajar dan kaum muda saat ini. Karena itu, peran kehumasan sangat dibutuhkan agar citra gerakan pramuka lebih menarik lagi dan ”seksi” bagi pelajar dan kaum muda.

Sarana publikasi yang paling efektif saat ini adalah mengundang media massa, baik cetak, elektronik, maupun on line, melalui press release, liputan jurnalistik, maupun teknik pencitraan lainnya pada setiap kegiatan pramuka agar gerakan pramuka menjadi ”seksi”.

Dengan revitalisasi dan disahkannya UU Pramuka, diharapkan gerakan Pramuka menjadi ”seksi” dan diminati pelajar dan kaum muda serta mampu membentuk karakter yang kuat, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. (Sumber: Jawa Pos, 14 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Muhammad Aslam , pembina Pramuka SMP Negeri 5 Surakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.113.702 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan