Arsip untuk Agustus 12th, 2010

Penistaan terhadap Ahmadiyah

Oleh Jeffrie Geovanie

Bagi umat Islam di mana pun di seluruh dunia, Ramadan adalah bulan dambaan. Kedatangannya senantiasa disambut dengan sukacita. Karena ada keyakinan mendalam bahwa di bulan inilah segala kemuliaan akan datang. Bulan istimewa karena, selain diwajibkan bagi setiap muslim berpuasa, pada bulan ini terdapat malam Lailatul Qadar, yang kualitasnya melebihi malam-malam biasa selama 1.000 bulan.

Tapi, bagi sebagian kalangan, datangnya Ramadan bisa menjadi kerugian, misalnya bagi para pengusaha hiburan malam. Selain harus tutup, para pemiliknya selalu waswas lantaran ada sekelompok anggota organisasi masyarakat yang senantiasa mengintai. Bahkan ada organisasi yang rajin menyapu (sweeping) tempat-tempat hiburan. Apabila ada yang kedapatan masih buka, mereka tak segan-segan menyerbu dan merusaknya. Ironisnya, mereka melakukan kerusakan itu dengan mengatasnamakan “demi menjaga kesucian Islam”.

Nasib lebih tragis menimpa jemaah Ahmadiyah. Setiap saat, terutama pada setiap menjelang Ramadan tiba, mereka kerap menghadapi masalah besar, dari perusakan rumah, penyegelan tempat-tempat ibadah, pengusiran dari kampung halamannya sendiri, hingga ancaman pembunuhan.

Ancaman kekerasan senantiasa mengintai jemaah Ahmadiyah. Dari Bogor–yang sempat menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah–hingga Manis Lor, mereka mengalami hidup resah nyaris tanpa perlindungan. Untuk melaksanakan kegiatan, mereka harus sembunyi-sembunyi, mengendap-endap layaknya para gerilyawan di era penjajahan. Hak asasi mereka dirampas oleh “saudaranya sendiri” sesama muslim.

Sekadar contoh, jemaah Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, menjelang Ramadan tahun ini–untuk yang kesekian kalinya–mendapat ujian berat. Masjid mereka disegel dan diancam oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan ormas Islam. Mereka akan diusir jika tetap menjalankan aktivitas keagamaan. Mereka diintimidasi tanpa ada pembelaan dari negara, karena aksi penyegelan justru dilakukan oleh pemerintah setempat yang didukung oleh aparat kepolisian.

Apa yang dialami jemaah Ahmadiyah di era modern ini mencerminkan nasib yang sangat ironis. Sebab, jika kita lacak sejarah, Ahmadiyah di Indonesia berdiri pada 1928 dan disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1930. Pelopor dan ketuanya pertama, Raden Ngabehi HM Djojosoegoto, adalah sepupu KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di antara pengurusnya terdapat nama Erfan Dahlan, anak KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Selain itu, pada tahun-tahun awal berdirinya, antara Ahmadiyah dan Sarikat Islam (SI) memiliki hubungan yang erat. Pada saat H O.S. Tjokroaminoto, pendiri SI, menerbitkan Tafsir Al-Quran pada 1930, yang memberi kata pengantar adalah tokoh Ahmadiyah dari Lahore, Pakistan.

Meskipun hubungan antara Ahmadiyah dan SI sempat tidak harmonis lantaran perbedaan sikap terhadap pemerintah Hindia Belanda, dengan melacak sejarah pergerakan Islam di Tanah Air, tampaknya organisasi-organisasi Islam besar dan menjadi arus utama gerakan Islam, seperti NU, Muhammadiyah, dan SI, memiliki rumpun yang sama dengan Ahmadiyah.

Di era modern, pada saat para pemimpin organisasi-organisasi Islam dituntut untuk berpikir, berucap, serta bersikap ramah dan terbuka kepada sesama umat, justru Majelis Ulama Indonesia (MUI) tempat mereka berhimpun mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Fatwa MUI dalam Munas II pada 1980, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Fatwa Munas VII pada 2005, menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya dinilai murtad (keluar dari Islam).

Selain itu, MUI menyerukan, bagi mereka yang telanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis; dan kepada pemerintah berkewajiban mencegah penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Sebagai implikasi dari fatwa ini, beberapa komponen jemaah Ahmadiyah merasa ketakutan (tidak aman). Kegiatan mereka dilarang di mana-mana. Pusat kegiatan mereka di Parung, Bogor, diserbu, dihancurkan, dan ditutup. Fatwa ini seolah tengah memutar balik arah jarum jam sejarah hubungan antar-umat beragama, dari era dialog ke era baku hantam. Akibat fatwa MUI, para pengikut Ahmadiyah dinistakan dan terlunta-lunta di tanah airnya sendiri.

Fatwa MUI kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada 9 Juni 2008, yang intinya memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah agar menghentikan seluruh aktivitas peribadatan mereka.

Jika kita cermati secara saksama, baik isi fatwa MUI maupun SKB Tiga Menteri jelas sekali bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28-E ayat (1), yang menegaskan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”; ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Adapun Pasal 29 ayat (1) menyatakan, “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dan ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Karena tidak sesuai dengan konstitusi negara, banyak kalangan menuntut agar baik fatwa MUI maupun SKB Tiga Menteri dibatalkan. Meskipun sudah jelas sekali dampak negatif yang ditimbulkannya, baik MUI maupun pemerintah masih tetap pada pendiriannya: mempertahankan kesalahan dan cenderung membiarkan penistaan terhadap jemaah Ahmadiyah. (Sumber: Koran Tempo, 11 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Jeffrie Geovanie, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI

Iklan

Korelasi Kebijakan Kesehatan Publik dan Pengelolahan Dampak Lingkungan (Bagian II)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 5 Agustus 2010. Bagian II, edisi Kamis 12 Agustus 2010. Bagian III, edisi Kamis 19 Agustus 2010.

2. Pengaruh Dampak Lingkungan Terhadap Kesehatan

Masalah kesehatan tidak lepas dari dampak lingkungan dimana setiap orang atau masyarakat berada, masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan Masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Pemecahan masalah dalam kesehatan masyarakat tidak hanya dilihat dari kesehatan itu sendiri, namun harus juga di lihat dari berbagai aspek yang mendukung terciptanya suatu kehidupan dalam masyarakat yang sehat.

Masalah kesehatan juga bukan sekedar melihat sakitnya saja, akan tetapi harus dilihat di berbagi aspek kehidupan masyarakat itu sendiri diantaranya adalah lingkungan. Lingkungan adalah merupakan suatu faktor pendukung dalam mejaga stabilitas kesehatan dalam masyarakat. Kesehatan lingkungan ini sangat perlu karena pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga dapat berpengaruh positif ataupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan suatu status kesehatan yang optimal pula harus di dukung oleh keadaan lingkungan yang optimal.

Ruang lingkup kesehatan lingkungan antara lain mencakup : perumahan, pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor (air limbah), rumah hewan ternak (kandang), dan sebagainya. Untuk mendukung usaha kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau mengoptimalkan lingkungan hidup manusia agar merupakan media yang baik untuk mewujudkan kesehatan yang baik bagi manusia yang hidup didalamnya.

Untuk memperbaiki kesehatan masyarakat tentunya tidak akan lepas dari berbagai aspek diantaranya dapat kita lihat sebagai suatu kesatuan dari memberikan kenyamanan bagi masyarakat agar supaya setiap orang atau kelompok masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut maka dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut sebagai pendukung kesehatan masyarakat :

1. Lingkungan

Kondisi lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Yang dimaksud lingkungan bukan hanya lingkungan fisik tapi juga lingkungan sosial, ekonomi, politik dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Banyak keadaan lingkungan yang buruk tidak bisa lagi dapat diatasi oleh individu dan masyarakat sendiri tapi juga pemerintah perlu ikut serta dengan membuat perundangan. Adalah kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Masyarakat lingkungan yang buruk dapat menyebabkan timbulnya berbagai wabah penyakit.

2. Penyediaan Air Bersih

Tersedianya air bersih penting untuk menjaga kesehatan. Ketiadaan air bersih dapat menyebabkan timbulnya penyakit diare. Di daerah perkotaan ketersediaan air bersih untuk penduduk sekitar 40% adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan rakyat miskin akan ketersediaan air bersih.

3. Housing/Perumahan/Tempat Tinggal

Setiap orang berhak memperoleh tempat tinggal yang layak. Pada dasarnya pemerintah kewajiban untuk dapat menyediakan tempat tinggal yang layak (Pasal 28 h ayat 1) setidak-tidaknya Pemerintah perlu memperhatikan usaha untuk pemenuhan Hak Asasi dalam bidang ini.

4. Penyakit menular/wabah

Penyakit menular terutama penyakit endemik sangat mempengaruhi kesehatan penduduk dan menurunkan produktivitas penduduk. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama mengatasi hal tersebut. Dalam hal mengatasi penyakit menular berlaku konsep “rights and duties” karena banyak penyakit menular yang disebabkan karena lingkungan buruk dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

5. Public Goods

Program dan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam ‘public goods’ adalah program-program yang memberi manfaat bagi banyak orang atau yang mempunyai ‘Externalitas Tinggi’ Contoh:

1) Pengendalian Sektor

2) Kesehatan Lingkungan

3) Imunisasi

4) Keluarga Berencana

5) Pengobatan Balita dan Bayi

6) Pengobatan Penyakit Malaria, TBC

Sedangkan pelayanan esensial untuk penduduk miskin:

1) KIA/KB

2) Imunisasi

3) Pengobatan penyakit menularTB, malaria

4) Perbaikan gizi buruk

5) Promosi Kesehatan

6) Pengobatan Rumah Sakit

Dengan pengertian, pemahaman. dan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi atau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia.

Sehingga Pemerintah pada dasarnya berkewajiban untuk menyediakan pelayanan tersebut bagi masyarakat yang memerlukannya, hal tersebut adalah untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sehat.

1. Hubungan Kebijakan Kesehatan Dan Dampak Lingkungan

Kebijakan kesehatan adalah merupakan suatu kendala utama dalam membangun manusia indonesia yang lebih baik, dalam hal menentukan suatu kehidupan suatu bangsa yang lebih baik tentunya pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam segala, dan demi terwujudnya suatu masyarakat yang sehat, maka dalam penentuan kebijakan pemerintah seharusnya kan melihat keadaan masyarakat dan bagaimana kondisi masyarakat di berbagai daerah. Karena tentunya setiap masyarakat di berbagai daerah akan berbeda-beda dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah terlebih khusus dalam bidang kesehatan.

Banyak kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan sering tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah-daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan kesehatan akhirnya tidak tepat sasaran, pada akkhirnya masyarakat mejadi apatis dengan setiap kebijakan yang di keluarkan tersebut. Salah satu contoh beberapa kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, banyak menjadi permasalahan di antaranya Askeskin, yang menjadi permasalahan di masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam penerapannya.

Tentang penulis:

Ronny Junaidy Kasalang SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Kontak person 085256856810, 081229336162, 085291868898. Email : ynnor_jr78@yahoo.co.id

Pemberantasan Korupsi Termehek-mehek

Oleh Adnan Topan Husodo

Studi ICW pada semester I 2010 soal penanganan kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan yang justru mengkhawatirkan. Paling tidak, ditemukan 176 kasus korupsi di berbagai daerah yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dari seluruh kasus tersebut telah ditetapkan 441 tersangka. Sementara sisi potensi kerugian negara yang timbul telah menembus angka Rp 2,1 triliun.

Naiknya angka kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya (86 kasus), mencerminkan dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi ada potensi membaiknya kinerja aparat penegak hukum. Di sisi lain, tergambar adanya tingkat toleransi yang kian tinggi terhadapnya. Pendek kata, penindakan skandal korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tidak ampuh dalam menghasilkan efek jera.

Kian Menggila

Kecenderungan menarik lain yang dapat diamati dari data kuantitatif hasil studi ICW adalah ditemukannya modus yang kian transparan dalam melakukan korupsi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya modus korupsi masih berkisar pada manipulasi tender proyek pemerintah, pada 2010 ditemukan lima kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dengan cara membobol kas daerah yang masih tersimpan dalam bank.

Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu yang merugikan negara Rp 116 miliar, Pasuruan Rp 74 miliar, Kabupaten Boven Digoel Rp 49 miliar, Kabupaten Lampung Timur Rp 128 miliar dan Aceh Utara Rp 220 miliar.

Praktik korupsi yang kian telanjang dan berani merefleksikan minimnya dampak pemberantasan korupsi yang dirancang pemerintah maupun KPK. Bisa jadi pemahaman yang sekarang ini berkembang, jika ada pejabat publik yang terjerat kasus korupsi, itu hanya sebuah kesialan belaka. Sementara yang belum tertangkap aparat penegak hukum terus melakukannya dengan lebih berani dan kian nekat.

Apalagi struktur kekuasaan di daerah tidak membuka kesempatan bagi kontrol publik yang kuat, sementara DPRD sebagai lembaga kontrol formal justru menjadi bagian dari sindikat korupsi politik lokal. Parahnya, instrumen audit yang dilakukan BPK maupun BPKP tak berdaya dan gagal mendeteksi potensi penyimpangan yang terjadi. Hasil audit mereka lebih banyak berkutat pada isu administratif sehingga jalur penyelesaiannya juga menjadi wilayah administrasi, bukan ranah pidana korupsi.

Selain sektor keuangan daerah (APBD) yang menjadi sasaran empuk korupsi, sektor pertambangan, energi/listrik, dan monopoli perizinan turut memberikan kontribusi yang paling besar pada kerugian negara.

Pergeseran Aktor

Dari sisi aktor korupsi, tidak banyak perubahan yang terjadi. Kalangan eksekutif, baik kepala daerah maupun pejabat di bawahnya, masih menjadi pelaku utama. Sebab, dari total 441 tersangka korupsi, 40 persen di antaranya adalah mereka, diikuti 52 tersangka dari anggota DPRD. Barangkali pergeseran yang paling signifikan adalah meningkatnya aktor korupsi dari kalangan swasta. Pada semester I 2010 ini, aparat penegak hukum telah menetapkan 61 orang berlatar belakang direksi atau komisaris perusahaan swasta.

Fakta ini sebenarnya memiliki benang merah dengan kecenderungan korupsi yang masih didominasi manipulasi tender proyek pemerintah. Ada dua hipotesis mengapa angka pelaku korupsi dari kalangan swasta meningkat. Pertama, tingkat oportunitas untuk melakukan persekongkolan proyek APBD kian tinggi, mengingat iklim kompetisi bisnis yang tidak sehat. Dalam sebuah kepemimpinan daerah yang dihasilkan dari sebuah proses politik koruptif, sulit menegakkan aturan main tender proyek yang sehat.

Kedua, adanya situasi ketidakberdayaan untuk menghadapi kekuasaan yang hampir absolut dari penguasa lokal. Acapkali kalangan swasta yang ingin mendapatkan bagian proyek pemerintah harus mengikuti “regulasi” kepala daerah. Keharusan memberikan kontribusi 10 hingga 30 persen dari nilai proyek yang didapat kepada pejabat daerah adalah sebuah fenomena yang terjadi hampir merata di semua tempat. Yang tidak bersedia memberikan kontribusi, nama perusahaan dan dirinya akan dicoret dari daftar rekanan pemerintah.

Jebakan Teori Malthus

Teori Malthus yang tersohor mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sementara ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, sehingga pada masa depan manusia akan menghadapi masalah pangan yang luar biasa. Teori di atas dapat kita gunakan untuk mengamati program pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.

Dari data semester I 2010 yang dikumpulkan ICW, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum mengikuti deret hitung, sementara kasus korupsi yang secara faktual terjadi mengikuti deret ukur. Untuk 179 kasus korupsi pada semester I, pada 2010 yang sedang ditangani aparat penegak hukum, 58 kasus adalah korupsi yang terjadi pada 2008, 32 kasus korupsi yang dilakukan pada 2007, 19 kasus korupsi merupakan kasus korupsi yang terjadi pada 2006, dan 15 kasus korupsi yang terjadi pada 2005. Sementara kasus yang terjadi pada 2009 adalah 26 kasus. Dengan demikian, aparat penegak hukum belum menangani satu kasus korupsi pun yang terjadi pada semester I 2010.

Dengan demikian, tidak heran jika dari tahun ke tahun kasus korupsi yang muncul kian meningkat. Barangkali sebagaimana ramalan Malthus terhadap masa depan manusia di bumi, pada suatu ketika aparat penegak hukum tak akan kuasa membendung tindak pidana korupsi yang terus berkembang. Jadi, jangan heran jika pemberantasan korupsi di Indonesia justru kian termehek-mehek. (Sumber: Jawa Pos, 9 Agustus 2010).

Tentang penulis:
Adnan Topan Husodo, wakil koordinator ICW

Kosmologi Ibu Kota RI

Oleh Wasisto Raharjo Jati

Dengan mendirikan kota di tepat garis sumbu imajiner, maka kota itu memberikan dorongan positif bagi kehidupan penduduknya dan menjaga ketenteraman dan perdamaian. Cara menentukan ibu kota negara melalui kosmologi itu juga dilakukan oleh masyarakat Jepang.

Jakarta sebagai kota yang berfungsi dualisme baik sebagai pusat politik dan pemerintahan sekaligus pula sebagai pusat ekonomi RI yang mengendalikan hampir 80 persen lebih sirkulasi perbankan nasional di negara ini. Jakarta yang sebenarnya hanya dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-16 untuk menampung 9-10 juta orang kini setelah kemerdekaan telah mengalami overload kapasitas demografi dengan estimasi sekitar 60 – 70 persen penduduk maupun pendatang yang menggantungkan hidupnya di Jakarta.

Sebenarnya sebelum ancaman itu datang pada 2030, para pemimpin negeri sudah memiliki pandangan futuristik mengenai konsep ibu kota RI. Soekarno sebagai presiden pertama sekaligus arsitek sudah memulai langkah riil dengan mendirikan Kota Palangkaraya pada 15 Juli 1957.

Pembangunan Kota Palangkaraya bagi Soekarno sebagai wujud protes akan kota-kota besar di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Oleh karena itulah, Jakarta sebagai kota manifestasi kolonial Belanda kurang berkenan di hati Soekarno dengan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota RI yang binakota bangunannya berarstitektur Indonesia dan mencerminkan multikultur suku bangsa di Indonesia.

Cosmic City

Adapun pemilihan Soekarno dengan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota RI kala itu bukan tanpa alasan geografis yang memandang bahwa Palangkaraya hanya dipilih berdasarkan letaknya yang berada di tengah-tengah Indonesia. Asumsi yang dibangun Soekarno untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota RI adalah alasan kosmologi perkotaan/cosmic city (Wijanarko, 2006).

Adapun cosmic city menurut Kostof (2005) adalah sebuah kota yang terletak dalam sumbu imajiner yang merupakan manifestasi perwujudan kosmologi kearifan lokal serta aliran religi yang hidup turun-temurun di dalam masyarakat. Selain itu ditambahkan pula oleh Kostof, bahwa dengan pendirian kota di tepat garis sumbu imajiner, maka kota itu memberikan dorongan positif bagi kehidupan penduduknya dan menjaga ketenteraman dan perdamaian.

Barangkali argumentasi di muka itulah yang coba dipakai Soekarno dengan mencoba menghubungkan secara imajiner antara Jakarta – Palangkaraya – Sungai Kahayan. Dari Jakarta, Soekarno mencoba menarik sumbu imajiner dari silang Tugu Monas ditarik ke arah timur laut yang kemudian akan berakhir di Kampung Pahandut sebagai cikal bakal Kota Palangkaraya yang terletak di tepi Sungai Kahayan. Adapun pembangunan Palangkarya bagi Soekarno juga didasarkan pada kearifan lokal yang ada dalam kehidupan suku Dayak yang membuat permukiman akan semakin berkembang bilamana terletak di pinggiran sungai.

Tentu saja pembangunan ibu kota negara berdasarkan paradigma cosmic city sendiri banyak diilhami oleh beberapa kasus yang berada di ibu kota negara lainnya. Salah satu contohnya adalah Tokyo sebagai ibu kota Jepang. Pembangunan kota Tokyo selaras dengan sumbu imajiner Gunung Fujiyama yang bagi masyarakat Jepang, gunung tersebut merupakan gunung keramat.

Selain itu pembangunan kota Bangkok atau Krung Thep (kota bidadari) dibangun oleh Dinasti Chakri dengan menarik sumbu imajiner dari ibu kota lama Ayyut Thaya dengan Bangkok yang berakhir di Sungai Chao Praya. Sungai itu bagi mayoritas masyarakat Thailand merupakan wujud keberkahan dan kemakmuran. Oleh karena itu, dari situ kemudian kehidupan perkotaan di dua kota tersebut memberikan energi positif. Hal itu terbukti dengan maju pesatnya perkembangan dua kota tersebut di kawasan Asia.

Sementara dalam kasus cosmic city di Indonesia, hal tersebut dapat ditemukan di Kota Jogjakarta yang bagi sebagian orang disimbolkan sesuai dengan kota penuh ketenteraman dan kedamaian. Kota Jogjakarta dibangun untuk menyinergikan unsur kosmos dari Gunung Merapi, Tugu Pal Putih, Malioboro, Kraton, Panggung Krapyak, hingga ke arah selatan yakni Cepuri Parangkusumo yang dipercaya sebagai gerbang Kraton Laut Selatan. Selain itu pula keberadaan Jogjakarta pernah dijadikan sebagai ibu kota RI, sehingga turut memuat fakta bahwa pendekatan kosmologi alam lebih dikedepankan dalam membangun suatu kota.

Dalam kasus Palangkaraya yang digadang-gadang sebagai ibu kota Indonesia, sudah cukup ideal dengan master plan pembangunan kota mengambil pola 20 km x 60 km (1.200 km persegi) yang sedikit lebih besar dari kota Jakarta yang berada di rentang interval 800-1.000 km persegi dengan tingkat densitas penduduknya yang cukup padat yakni 1.000 orang per 1 km.

Bangunan-bangunan yang ada di Palangkaraya sedikit merunut pada pola kota-kota Jawa yang selalu memiliki bundaran besar yang berada di pusat kota yang kemudian mengaglomerasikan beberapa kawasan di sekitarnya, sehingga mirip dengan jaring-jaring laba-laba. Soekarno berdalih bahwa dengan pola berjaring tersebut maka akan semakin merekatkan antarpenduduk di dalamnya, sehingga arus mobilisasi barang dan jasa menjadi lancar.

Tinggal Kenangan

Palangkaraya sebagai calon ibu kota ideal RI sirna dengan sendirinya. Penggagasnya melihat kebutuhan akan penyelenggaraan event internasional dan menjaga status quo kelancaran arus barang menjadi alasan dikesampingkannya Palangkaraya. Itu terjadi setelah terbitnya UU No 10 Tahun 1964 dan Penpres No 6 Tahun 1959 yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negeri ini.

Oleh karena alasan pragmatis lebih dikedepankan daripada idealis maka Jakarta kian tumbuh tak terkendali dengan ledakan penduduk yang dahsyat setiap tahunnya. Ditambah dengan segala peliknya permasalahan urban yang menjadikan Jakarta sebagai kota gagal. Barangkali inilah Jakarta dengan degradasi lahan, polusi udara akut, banjir tak terkendali, sanitasi buruk, dan dosa lainnya yang dibangun dan tanpa restu kosmologi alam. (Sumber: Surya, 10 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Wasisto Raharjo Jati, Pemerhati Permasalahan Sosial Urban

Ramadan Memurnikan Kesejatian Pariwisata

Oleh Dewa Gde Satrya

Memasuki bulan suci Ramadan, industri pariwisata terkesan mengalami penurunan, khususnya geliat sektor rekreasi dan hiburan umum (RHU). Ada kecenderungan kepariwisataan untuk bersenang-senang (pleasure tourism) yang menyajikan hiburan dewasa, yang bertentangan dengan upaya-upaya untuk menyucikan diri selama bulan Ramadan. Fenomena tahunan yang memberatkan pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dengan RHU itu tarik-menarik dengan peraturan yang berlaku, masyarakat, dan pemerintah.

Di Jakarta, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman menyatakan, berdasar Surat Edaran Nomor 25/SE/2010, usaha hiburan, seperti kelab malam, diskotek, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan, dan usaha bar yang berdiri sendiri serta yang terdapat di kelab malam, diharuskan tutup satu hari sebelum Ramadan, selama Ramadan, pada Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Idul Fitri. Surat edaran itu dikeluarkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (PPRHU) Jakarta Adrian Maelite mengatakan mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta itu (tempointeraktif, 20/7/10).

Di daerah lain, Surabaya misalnya, pengusaha RHU keberatan jika usahanya diwajibkan tutup selama sebulan penuh. Belum lagi tanggung jawab pengusaha untuk memberikan upah dan THR. Karyawan RHU pun terpaksa kehilangan nafkah selama sebulan penuh. Melihat kenyataan tersebut, baiklah kita arifi bersama.

Pengusaha sendiri pastinya telah menghitung untung rugi dan risiko bisnis manakala memutuskan untuk berinvestasi di dunia hiburan, termasuk risiko kehilangan pendapatan selama bulan suci Ramadan. Karena itu, sebagaimana bisnis umumnya dijalankan, antisipasi dan solusi bisnis yang bijaksana dan cerdas selayaknya telah ditemukan dan dijalankan untuk meng-cover biaya selama sebulan ini.

Justru pada momentum ini, kita melihat pentingnya penerapan Kode Etik Pariwisata sebagai landasan filosofis yang menggerakkan kesejatian pariwisata. Bahwa, pariwisata tidak sekadar dan hanya untuk bersenang-senang, dan masih banyak aspek serta kegiatan lain yang dapat diperoleh melalui berwisata selama Ramadan.

Kode Etik

Deklarasi Manila pada 1980, salah satunya, menyatakan bahwa pariwisata tidak boleh lagi mengabaikan permasalahan sosial. Desakan kepariwisataan yang beretika diikuti Deklarasi Rio de Janeiro (1992). Akhirnya, pada 1992, PBB menelurkan Kode Etik Pariwisata Dunia. Sejak itu, konsep dasar berwisata tidak lagi sekadar mengisi waktu luang dan membuang uang. Mantan Menbudpar I Gede Ardika menyebutkan, pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup dengan cara mempelajari budaya bangsa lain yang tangible dan intangible. Termasuk mempelajari kebijakan-kebijakan lokal yang dapat mengubah kehidupan (majalah Venue, April 2010, hal 87-88).

Kode Etik Pariwisata Dunia bertumpu pada sepuluh filosofi dasar. Pertama, pariwisata bertujuan membangun saling pengertian dan saling menghormati di antara penduduk dan masyarakat. Kedua, pariwisata merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, pariwisata adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Keempat, pariwisata merupakan pengguna dan penyumbang pelestarian warisan budaya. Kelima, pariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi negara dan masyarakat penerima wisatawan. Keenam, terkait dengan kewajiban para pemangku kepentingan pariwisata. Ketujuh, tentang hak dasar berwisata. Kedelapan, terkait dengan kebebasan perjalanan bagi wisatawan. Kesembilan, soal hak pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata. Kesepuluh, menyangkut implementasi kode etik. Sepuluh idealisme itu diadopsi dalam UU 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Masing-masing kita diajak untuk saling mengendalikan diri dengan memilih aktivitas berwisata yang memberikan penekanan berwisata untuk meningkatkan kualitas hidup. Kode Etik Pariwisata mengarahkan pengeluaran (spend of money) dan lama tinggal (length of stay) agar tidak hanya mengorientasikan kegiatan berwisata pada ranah pleasure. Sebaliknya, jika diterjemahkan sederhana, wisatawan diarahkan untuk getol mencari wawasan kebudayaan lokal di tanah air. Baik itu melalui kunjungan ke museum, ke desa-desa wisata, merasakan sensasi bersentuhan langsung dengan kesenian dan kebudayaan lokal di Indonesia, menikmati lezatnya kuliner Indonesia, heritage.

Namun, tidak dapat diartikan hanya dapat diterapkan pada klasifikasi low-end market. Justru segmen high-end, seperti sport tourism (khususnya golfer), medical tourism, wisata MICE (meeting, incentive, conference, exhibition), atau shopping, berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerapan Kode Etik Pariwisata ini.

Kode Etik Pariwisata sebagai refleksi memurnikan lagi kegiatan berwisata selama bulan suci Ramadan khususnya, dan momen-momen lain, sebenarnya bermanfaat untuk kebaikan wisatawan itu sendiri. Sebagaimana dianalisis Hermawan Kartajaya dalam studi kasusnya di Ubud, kegiatan berwisata pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan intelligence quotient (IQ), emotional quotient (EQ), dan inner spiritual quotient (SQ) umat manusia.

Saat kita berwisata merupakan waktu yang kondusif untuk menggali dan menemukan ide-ide baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan itu berarti mempertajam IQ. Melalui hidup bersama komunitas global (ekspatriat dan turis) di tengah masyarakat yang plural, wisatawan dapat melatih EQ. Juga memanfaatkan waktu yang berharga dalam berwisata untuk membangun SQ. Bukan dalam arti spiritualitas keberagamaan, melainkan kesadaran jati diri kita sebagai manusia. Mari kita maknai lebih mendalam bahwa kegiatan berwisata selama bulan suci Ramadan tidak sekadar berorientasi pada kehendak untuk bersenang-senang. (Sumber: Jawa Pos, 11 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Dewa Gde Satrya, Dosen dan peneliti pariwisata-R&D Surabaya Tourism Promotion Board

Masa Depan Islam Politik

Oleh Salahuddin Wahid

Kikue Hamayotsu PhD dari Department of Political Science Northern Illinois University mewawancarai saya mengenai fenomena menurunnya Islam politik. Menurut dia, fokus perhatian pengamat politik luar negeri terhadap dunia politik di Indonesia adalah masalah itu.

Indikatornya adalah merosotnya perolehan suara partai Islam selama beberapa pemilu terakhir. Keputusan PKS untuk menjadi partai terbuka, yang memberikan peluang lebih luas bagi politisi nonmuslim untuk berkiprah di PKS, memperkuat kesan tersebut.

Nasionalis v Islamis

Pada 1945, partai politik di Indonesia terbelah dua, yaitu partai nasionalis dan partai Islam. Perbedaan partai Islam dan partai nasionalis sangat tegas. Yang satu memperjuangkan negara berdasar Islam dan yang lain berjuang untuk negara berdasar Pancasila.

Nasionalisme merupakan dasar bagi sistem negara-bangsa (nation- state) dan Islamisme adalah dasar bagi negara Islam. Sampai beberapa puluh tahun setelah itu, Pancasila bagi partai Islam merupakan sesuatu yang bersifat sekuler, dalam pengertian antiagama.

Perjuangan parpol-parpol Islam (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) untuk mendirikan negara Islam gagal dan lalu diteruskan pada Majelis Konstituante (1956-1959) yang juga gagal. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar pertimbangannya sedikit meredakan keinginan partai-partai Islam untuk memperjuangkan negara Islam.

Namun, masuknya ketentuan syariat Islam dalam UU Perkawinan (1974) yang diperjuangkan PPP di bawah Rais Am PB NU KH Bisri Syansuri menyadarkan bahwa tanpa Piagam Jakarta atau tanpa menjadi negara Islam, ternyata syariat Islam bisa masuk ke dalam hukum positif RI. Kemudian, diikuti dengan disahkannya UU Peradilan Agama (1989).

Sesuatu yang mendasar dan berpengaruh terhadap perubahan sikap umat dan tokoh Islam di dalam masalah hubungan agama dan negara adalah diterimanya Pancasila sebagai asas organisasi NU pada Muktamar 1984. Langkah itu kemudian diikuti oleh hampir semua ormas dan orpol Islam di Indonesia.

Langkah politik Pak Harto yang mendekati umat Islam melalui ICMI dan pendirian Bank Muamalat Indonesia ikut membantu menghilangkan barrier antara negara dengan kelompok Islam. Hal itu diikuti dengan diangkatnya pejabat sipil dan militer yang dianggap Pak Harto sebagai representasi umat Islam.

Penyederhanaan Partai

Pada 1998, Presiden Habibie memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendirikan partai politik. Wajar kalau para politikus mendirikan parpol berdasar paradigma dan kekuatan yang dihasilkan Pemilu 1955. Sebab, hanya pemilu tersebut yang betul-betul bersih.

Di antara 48 parpol peserta Pemilu 1999, terdapat belasan parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam. Jumlah perolehan suara mereka ternyata lebih kecil daripada jumlah suara Masyumi, NU, PSII, dan Perti (1955). Mungkin saat itu politisi yang berasal dari parpol dan ormas Islam menganggap bahwa masa depan partai Islam serta partai berbasis massa Islam tetap cerah.

Namun, Pemilu 2009 telah menyadarkan para tokoh partai Islam dan parpol berbasis massa Islam bahwa ternyata masa depan mereka tidak menentu. Kalau ambang batas partai yang berhak dihitung suaranya dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 5 persen pada 2014, PKB dan PPP akan berada pada situasi kritis. PAN yang kini diancam gugatan dari ”PAN legal” tentang keabsahan DPP PAN pimpinan Hatta Rajasa juga akan mengalami saat-saat kritis.

Bila pada 2019 ambang batas itu dinaikkan lagi menjadi 7,5 persen, hal yang wajar dalam upaya penyederhanaan partai di Indonesia, mungkin partai Islam yang akan tetap bertahan hanya PKS. Kalau kenyataan itu betul-betul terjadi, kita akan melihat fenomena menarik. Dua ormas Islam besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, tidak mempunyai wakil langsung dalam dunia politik Indonesia. Tentu, akan muncul banyak sanggahan terhadap perkiraan itu, terutama dari PKB, PAN, dan PPP.

Perubahan Pengertian

Kalau kita tidak melihat pada proses pembentukan partai dan kaitan tokohnya dengan ormas Islam dari mana mereka berasal, tapi pada gagasan yang diusung partai-partai yang punya fraksi di DPR, kita melihat bahwa terjadi perubahan pengertian dari ”Islam politik”. Kita bisa melihatnya pada sejumlah isu kritis dan amat penting. Misalnya, RUU Pornografi dan RUU Sisdiknas. Hal yang sama akan terjadi seandainya terjadi pembahasan RUU Catatan Sipil.

Yang menentang pengesahan RUU Pornografi hanya PDIP dan PDS. Semua partai lain menyetujui, dengan catatan di dalam PKB ada penolakan oleh Gus Dur dan sejumlah anggota DPP. Dalam membahas RUU Sisdiknas di DPR, hanya PDIP yang menyatakan menolak. Artinya, aspirasi yang dulu diperjuangkan hanya oleh partai Islam kini juga diperjuangkan oleh partai-partai yang dulu dianggap sekuler.

Aspirasi ”Islam politik” yang dulu hanya diperjuangkan parpol Islam akan diperjuangkan banyak partai. Aspirasi itu umumnya menyangkut hukum keluarga dan muamalah. Semua partai sepakat bahwa negara Islam dan hukum pidana Islam tidak akan diterapkan di Indonesia. Tapi, perlu dicatat, sampai saat ini belum ada parpol yang memperjuangkan aspirasi ekonomi Islam, bukan perbankan Islam/syariah. Padahal, masalah tersebut merupakan masalah utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Parpol (dan ormas) Islam perlu memberikan perhatian terhadap konsep ekonomi Islam, yang berlandasan keadilan sosial ekonomi dan kemaslahatan umat, yang amat sejalan dengan amanat Pembukaan UUD. Mereka juga perlu mengkritisi apakah kebijakan pemerintah saat ini (sebetulnya sejak era Orde Baru) masih sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan konsep ekonomi Islam.

Kalau ada partai Islam yang betul-betul memperjuangkan ekonomi Islam (baca ekonomi kerakyatan), mungkin akan terjadi pengelompokan baru dalam dunia politik Indonesia. Pihak yang satu memihak korporasi dan yang lain memihak masyarakat luas/rakyat kecil. Tapi, amat sulit untuk mendorong, apalagi memperkirakan, kapan parpol Islam mulai memperhatikan ekonomi yang memihak rakyat. (Sumber: Jawa Pos, 9 Agustus 2010).

Tentang penulis:
KH Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang

Republik KLB

Oleh M Bashori Muchsin

Pemberitaan di beberapa media menyebutkan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia mulai menghadapi kondisi terancam rawan cadangan pangan atau mengalami kesulitan akibat ulah sejumlah pengusaha atau tengkulak yang mempermainkan harga-harga. Di saat bersamaan, Ramadan segera tiba sehingga harga bahan-bahan pangan semakin ‘mencekik’ atau kian tak terkendali.Momentum Ramadan dijadikan sebagai ‘kondisi luar biasa’ (KLB) bagi pengusaha dan tengkulak untuk mengail keuntungan yang berlapis-lapis, meski pada akhirnya menciptakan kondisi penderitaan berlapis-lapis pula pada masyarakat.

Pemberitaan tersebut sepertinya biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya tergolong istimewa, terutama bagi kalangan masyarakat bawah. Standar utama kebutuhan masyarakat bawah (lower community) adalah tercukupi atau terpenuhi-tidaknya kebutuhan pangannya. Jika kebutuhan pangannya tidak terpenuhi, kondisi itu tergolongan sebagai ancaman serius bagi ketahanan dan keberlanjutan hidup mereka.

Kekurangan pangan akan membuat masyarakat miskin itu dihadapkan kepada berbagai bentuk kesulitan yang menimpa mereka, seperti kelaparan, kekurangan gizi, rawan penyakit, hingga meninggal dunia. Tidak sedikit masyarakat mengidap rawan gizi (malagizi) dan menemui ajal akibat kelaparan yang gagal ditangani dengan segera.

Ada kondisi buruk yang hingga kini masih dipertahankan bahwa seolah-olah kalau yang malagizi, terjangkit penyakit, dan meninggal dunia karena faktor kelaparan baru beberapa orang, belum dianggap sebagai KLB atau masih ditempatkan sebagai kondisi biasa-biasa saja. Padahal, berapa pun orangnya yang dihadapkan kepada situasi itu seharusnya tetaplah dalam kategori KLB.

Kesehatan dan hak untuk hidup (right for life) manusia merupakan hak istimewa. Keberlanjutan hidup seorang manusia adalah keberlanjutan hidup manusia sedunia dan kematian hidup seorang manusia adalah kematian manusia sedunia. Nurcholish Madjid (1999) menyebut menghidupi seorang manusia sama dengan menghidupi manusia sejagad dan membunuh (membiarkan terbunuh) seorang manusia sama dengan membunuh manusia sejagad.

Pikiran itu sebenarnya mengingatkan komitmen kita terhadap hak pangan manusia yang berkorelasi dengan hak keberlanjutan hidupnya. Selama hak pangan masyarakat bisa dipenuhi, pemenuhan ini sama artinya dengan menjaga keberdayaan dan keberlanjutan hidup manusia. Sebaliknya, mengabaikan hak pangan manusia sehingga terancam kerawanan berarti menyerahkan manusia ke dalam kondisi ketidakberdayaan dan kepunahan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam ayat (2) ditegaskan, setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Ketentuan tersebut sebenarnya mengingatkan kita bahwa selain hak mendasar berupa ‘hak hidup’, manusia juga punya hak mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya. Kalau manusia hanya punya hak hidup, sementara hak melanjutkan dan mengembangkan kehidupannya dinihilkan, ia hanya bernyawa, asal ada di dunia, asal diketahui kehadirannya di masyarakat, dan asal bisa makan. Kondisi yang menimpa sebagian masyarakat kita ternyata bisa lebih parah daripada itu, yakni bukan asal bisa makan, melainkan mengalami kemiskinan cadangan pangan, mengidap kerawanan gizi, dan kalaupun masih ada yang bisa dimakan, tergolong membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa.

Jika berpikir bijak dan bening, KLB tidak bisa menggunakan takaran banyak-sedikitnya masyarakat atau daerah yang terancam kerawanan pangan dan tidak pula menunggu berapa banyaknya yang jatuh korban, tetapi cukup menggunakan tolok ukur tanda-tanda kesulitan masyarakat dalam memenuhi hak pangan mereka. Realitasnya, salah satu tanda akan makin sulitnya masyarakat mencukupi hak pangan mereka ini adalah kemiskinan.

KLB yang sebenarnya adalah kondisi kemiskinan masyarakat. Ketika masyarakat kita semakin banyak yang hidup miskin, semakin banyak pula yang sedang berada di titik nadir keberdayaan mereka karena mereka sedang mengidap ‘miskin’ (krisis) sumber daya fundamental yang menentukan aspek-aspek kehidupan mereka, termasuk kebutuhan pangan. Sayangnya, kondisi paradoks masih tetap kita pertahankan. Di saat sebagian masyarakat kita sedang menghadapi problem berat kesulitan pangan, kita diberi pertunjukan mengenai keluarnya berbagai kebijakan yang mengistimewakan elite politik berupa tunjangan berlimpah dan fasilitas mewah, sementara di sisi lain, masyarakat (kecil) semakin kehilangan keberdayaan (empowerless) dan keberjayaan.

Pantaskah itu diterima komunitas elite politik kita, yang lebih sering bolos sidang, miskin kreativitas yang mendukung aspirasi masyarakat, atau hanya sibuk jadi broker, atau setidaknya sudah hidup berkecukupan, sementara di hadapan mereka membentang tanggung jawab kerakyatan yang terbengkalai atau baru setengah hati mereka perjuangkan?

Dalam agama digariskan bahwa setiap orang yang mengabaikan dalam memberikan (memperhatikan) anak yatim dan mencukupi kebutuhan pangan orang miskin adalah pendusta-pendusta agama (QS Al-Maun: 1-3). Pengabaian terhadap hak pangan orang miskin merupakan akar perbuatan yang menjerumuskan seseorang menempati identitas sebagai pendusta agama.

Pendusta agama merupakan julukan yang jelek sekali. Pasalnya dalam dirinya melekat stigma sebagai seseorang yang mendustai ajaran agamanya sendiri. Agama sebatas diperlakukan sebagai kebutuhan simbolis dan bukan ajaran yang mengikatnya untuk menjalankan misi profetisnya. Agama sekadar menjadi kendaraan yang membuatnya diakui komunitasnya meski di mata Tuhan tidak lebih dari pengkhianat-pengkhianat.

Kalau komunitas elite yang sudah dimanjakan pendapatan dan tunjangan berlimpah itu gagal mengatasi kerawanan pangan di masyarakat, mereka pun layak ditempatkan dalam jajaran terdepan sebagai pendusta-pendusta agama mengingat selain mereka bisa menikmati fasilitas kemewahan hidup dengan atas nama rakyat, mereka sudah berjanji di hadapan konstituen mereka untuk menjadi pengabdi atau pelayan-pelayan rakyat dengan maksimal.

Pelayan rakyat merupakan pelayan yang menentukan pembumian agama kemanusiaan, jika kualitas layanan yang ditunjukkan benar-benar difokuskan untuk memuaskan (membahagiakan) kebutuhan lahir dan batin masyarakat. Ketika masyarakat yang dilayani hidup dalam derita kerawanan pangan, sementara diri mereka bisa sekali makan dengan jutaan rupiah, apa yang mereka lakukan itu terbilang layanan yang mendustai agama.

Kampanye pelayanan publik yang sedang digalakkan rasanya juga perlu menjadikan problem rawan pangan sebagai bagian dari dakwah empiris supaya hak fundamental masyarakat di bidang pangan tetap menjadi respons semua pihak, khususnya pimpinan daerah. Komunitas elite di daerah ini merupakan kumpulan pejabat yang digaji untuk selalu melakukan investigasi kemaslahatan publik di daerah mereka.

Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, di suatu malam (saat menjalankan sidak) mengetahui ada seorang penduduk atau warganya mengeluh kesulitan pangan.

Dengan tergesa-gesa Umar menuju gudang pangan negara dan mengangkatnya sendiri ke rumah penduduknya. Sahabat yang mendampinginya bermaksud menawarkan bantuan mengangkatnya, tetapi ditolak dengan kalimat, “Yang akan menanggung beban dosa nanti adalah aku jika aku gagal memenuhi kebutuhan pangan rakyatku ini.” Kalau elite politik atau kekuasaan di negeri ini bisa meniru gaya kepemimpinan Umar saja, barangkali kita tidak akan perlu menemukan berita memilukan dan memalukan tentang kerawanan pangan. Kerawanan pangan yang mengancam sebagian rakyat Jatim adalah sinyal yang menggugat atau mempertanyakan, apakah nantinya komunitas elite politik akan lebih banyak yang pendusta agama ataukah tidak?

Julukan pendusta agama merupakan label sangat buruk bagi manusia beragama. Ia boleh saja disebut ahli agama yang paham dengan norma-norma yang mengajarkan pemanusiaan manusia, tetapi ia tetap pantas diberi gelar pendusta jika agama sebatas jadi ilmu yang digagalkan membumi dan menyejarah. (Sumber: Media Indonesia, 10 Agustus 2010)

Tentang penulis:
M Bashori Muchsin, Guru Besar dan Pembantu Rektor II Universitas Islam Malang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.935 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan