Arsip untuk Agustus 9th, 2010

Saatnya Redenominasi Rupiah

Oleh Bachtiar Sibarani

“Rupiah sekarang ini tidak sesuai lagi dengan sistem mata uang dunia dan sudah bertentangan dengan UU, sehingga secara hukum tidak dapat ipertanggungjawabkan.

Terus memberlakukan rupiah sekarang ini, berpotensi menurunkan citra Indonesia.

Baru saja terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution telah mengumumkan rencana bank sentral untuk melakukan redenominasi rupiah atau pemotongan nilai rupiah menjadi lebih kecil dan tanpa mengubah nilai tukar. Rencana BI tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari kalangan dunia usaha dan cerdik pandai. Umumnya menolak, memandang redenominasi belum dibutuhkan.

Terlepas pro-kontra atas rencana BI, kiranya perlu melihat bagaimana sesungguhnya keadaan rupiah sekarang dan bagaimana seharusnya? Nilai tukar rupiah yang sudah terlalu rendah, memaksa kita untuk membawa segepok uang rupiah (semisal Rp 9 juta) untuk memperoleh USD 1.000.

Tanda Pembajaran jang Sah Republik Indonesia diberlakukan 30 Oktober 1946, populer dengan sebutan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Pemerintah kemudian menjadikan tanggal berlakunya ORI sebagai Hari Keuangan, diperingati setiap 30 Oktober. Waktu itu, meski ORI telah diberlakukan, uang Javasche Bank dan uang Nederlandsch Indie masih berlaku (hingga 9 April 1950).

ORI pertama empat macam lembaran kertas: 1 sen, 5 sen, 10 sen dan 1/2 rupiah. Jadi pada hakikatnya, uang pertama RI adalah sen. Bahan/kertas, ukuran dan angka lembaran kertas ORI, sama dengan uang kertas De Japansche Regeering (1942).

Penggunaan kata sen dan 1/2 rupiah pada uang kertas ORI, seakan mau mengumumkan kepada dunia: satuan dan pecahan mata uang RI serupa dengan mata uang kertas seri Gulden Muntbiljet Pemerintah Hindia Belanda emisi 1943. Penggunaan pecahan sen atas satuan rupiah ORI juga sama dengan mata uang negara pada umumnya, yaitu satuan mata uang utama yang terdiri atas pecahan persen atau perseratus.

Artinya juga, penerbitan ORI pertama 4 macam dengan nominal terendah 1 sen dan tertinggi 50 sen, menunjukkan, pada tahun 1946 uang sen masih fungsional sebagai alat pembayaran (ada barang yang dapat dibeli 1 sen) dan sebagai alat penilaian.

ORI dan Inflasi

Berkenaan dengan mata uang Negara RI, Pasal 23 Ayat (3) UUD 45 menjelaskan: uang ialah alat penukar dan pengukur harga, sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran (jual-beli) di masyarakat. Maka perlu macam dan rupa uang yang diperlukan sebagai pengukur harga. Harga barang mestilah stabil, karena jika naik turun membuat nilai uang tidak stabil pula.

Penjelasan di atas membuktikan, sejak semula bangsa Indonesia telah menyadari bahwa stabilitas nilai rupiah sangat penting. Akan tetapi, sejak ORI diberlakukan, stabilitas rupiah semakin lama justru semakin jauh dari harapan. Daya beli uang rupiah terus menerus merosot. Inflasi berlangsung cepat dengan beberapa kali lonjakan yang sangat tinggi.

Inflasi ORI tercermin dari penerbitan uang rupiah baru bernilai lebih tinggi, bersamaan dengan menghilangnya uang pecahan bernilai rendah. Belum genap setahun usia ORI, pemerintah telah menerbitkan uang Rp 1, Rp 5, Rp 10 dan Rp 100. Seiring dengan itu, pecahan Rp 0,01 menghilang dari peredaran. Bahkan, ORI seri Djogjakarta 1947-1949, terbit dengan nilai tertinggi Rp 400 dan terendah Rp 0,10. Tidak ada lagi uang pecahan Rp 0,05.

Pada zaman Orde Lama, 9 Maret 1950 ORI mengalami pemotongan (sanering). Uang kertas digunting menjadi dua bagian. Bagian kiri bernilai 1/2 dan berlaku sebagai alat pembayaran, bagian kanan bernilai 1/2 menjadi simpanan masyarakat di bank. Pemotongan uang ini kemudian terkenal dengan Gunting Sjafruddin.

Selanjutnya, 25 Agustus 1959 uang kertas rupiah disusutkan. Uang Rp 2.500 (si Komodo), Rp 1.000 (si Gajah) dan Rp 500 (si Macan) dinyatakan susut nilainya hingga tinggal 10%. Kemudian 13 Desember 1965, uang lama Rp 1.000 harus ditukar dengan uang baru senilai Rp 1.

Masa Orde Baru, rupiah beberapa kali di devaluasi. Tanggal 23 Agustus 1971 nilai rupiah dipotong 10% menjadi Rp 415 per dolar AS (USD). Kemudian dengan Kebijakaan 15 November 1978, kurs rupiah terhadap dolar AS dari Rp 415 dipatok menjadi Rp 625. Devaluasi berikutnya 30 Maret 1983 dari Rp 703 menjadi Rp 970 dan tanggal 12 September 1986 dari Rp 1.134 menjadi Rp 1.644 per USD.

Akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, pemerintah mengambangkan nilai rupiah terhadap valuta asing (free floating) dan menganut sistem devisa bebas. Tujuannya, agar negara tidak kehabisan cadangan devisa. Akibatnya, tahun 1998 rupiah terjun bebas dengan angka inflasi 77,63 % dan nilai tukar menjadi Rp 10.088 per dolar AS.

Kinerja BI Menurun

Meski berdasarkan UU 23/1999 BI sudah independen (bebas dari campur tangan pemerintah), kinerja BI malah menurun. Nilai mata uang rupiah masih terus merosot dan angka inflasi tahunan masih tetap tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan BI, inflasi rata-rata selama 11 tahun sesudah BI independen (1999-2009) adalah 9%, atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi rata-rata 8% pada 11 tahun sebelum krisis moneter (1986-1996).

Kegagalan BI menekan inflasi menunjukkan, tingkat kemudahan masyarakat memenuhi kebutuhan semakin merosot, karena sejak 1946 hingga sekarang daya beli rupiah terus menurun. Kini, bukan tidak mungkin angka inflasi tahunan kita sebetulnya bukan hanya satu digit seperti sering diumumkan oleh pemerintah dan BI. Boleh jadi, inflasi tahunan kita berkisar dua digit

Inflasi atau kenaikan harga barang terus-menerus menyengsarakan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Inflasi permanen juga mendorong masyarakat menjadi debitur. Banyak masyarakat yang merasa beruntung jika meminjam uang atau belanja dengan kredit. Sebaliknya, inflasi permanen disertai pajak bunga deposito yang tinggi, menjadikan masyarakat Indonesia kurang gemar menabung.

Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasan UU 23/1999 jo UU 3/2004 tentang Bank Indonesia, mengatur: Satuan mata uang RI adalah rupiah dengan singkatan Rp. Satu rupiah terdiri atas 100 (seratus) sen. Maka penulisan satu rupiah seharusnya menjadi Rp 1,00.

Realita sekarang ini angka sen sangat sering dihilangkan atau tidak ditulis. Hal ini didorong tak adanya uang kartal (uang kertas-logam) yang menyebut sen. Begitu juga dengan anggota masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa, sudah sangat banyak yang tidak mengetahui satu rupiah terdiri atas seratus sen.

Sekarang ini, mata uang rupiah terendah nilainya dan yang mungkin dapat dibelanjakan adalah Rp 100. Dikatakan mungkin, karena ragu apakah masih ada yang dapat dibeli dengan uang Rp 100. Kenyataan, uang kertas Rp 100 sudah menghilang dari peredaran. Kini uang logam Rp 100 pun sering tercecer di jalan dan tidak ada yang memungut.

Rupiah sekarang ini tidak sesuai lagi dengan sistem mata uang dunia dan sudah bertentangan dengan UU, sehingga secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terus memberlakukan rupiah sekarang ini, berpotensi menurunkan citra Indonesia. Rupiah yang tidak lagi memiliki pecahan sen, secara langsung “memamerkan” betapa inflasi di Indonesia sangat tinggi.

Tiba waktunya untuk menukar seluruh uang rupiah sekarang dengan rupiah baru. Rupiah senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hendaknya ditukar menjadi Rp 1,00 (satu rupiah). Dengan demikian uang nilai tertinggi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan ditukar menjadi Rp 10,00 (sepuluh rupiah). Nominal Rp 100 (seratus rupiah) akan ditukar menjadi uang pecahan nilai terendah Rp 0,01 (satu sen). Memang serasa menyakitkan, namun lebih realistis. (Sumber: Suara Pembaruan, 5 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Bachtiar Sibarani, advokad, pensiunan Departemen Keuangan

Iklan

Pelarangan Ibadah dan Pembiaran Negara

Oleh Victor Silaen

Banyak pihak tersentak dan ikut menyoroti kasus beredarnya video porno mirip artis Ariel-Luna Maya dan Ariel-Cut Tari.

Termasuk di antaranya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta agar para ulama lebih serius menyelamatkan kehidupan berbangsa dengan menjaga moral, akhlak, dan budi pekerti di kalangan masyarakat.

Presiden mengungkapkan hal itu dalam peringatan Milad ke-35 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pembukaan Munas VIII di Jakarta Convention Center, 25 Juli lalu. Tercatat, komentar SBY secara terbuka tentang video porno itu adalah yang ketiga dalam sebulan terakhir.

Moral, ahklak, dan budi pekerti tentu tak terlepas dari agama dan ibadah. Terkait itu, berapa banyak pihak yang bersuara lantang menyoroti aksi pelarangan ibadah dan penutupan paksa atau pembongkaran rumah ibadah yang akhir-akhir ini kian marak terjadi? Presiden dan menteri-menteri terkait, pernahkah berseru keras demi mencegah terulangnya aksi-aksi represif tersebut?

Inilah hal yang membuat kita bertanya heran: sungguhkah bangsa ini berkomitmen meninggikan moral, ahklak dan budi pekerti? Mengapa aktivitas beribadah dari bebe¬rapa kelompok umat beragama justru dihambat dan negara terkesan membiarkan saja? Beberapa contoh kasus dapat dikemukakan di sini.

Pertama, jemaat gereja HKBP Filadelfia Bekasi, yang sampai harus mendatangi Gedung DPR, 9 Februari lalu, gara-gara rumah ibadah mereka disegel Bupati Bekasi. Gereja yang terletak di Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan dipimpin oleh Pendeta Palti Panjaitan ini selama beberapa tahun terakhir kerap menda¬pat gangguan dalam menjalankan ibadah. Tahun 2008, saat memperingati Natal, gereja ini pernah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Pada perayaan Natal 25 Desember 2009, lagi-lagi gereja ini diserang massa saat kebaktian. Lalu pada 31 Desember 2009, datang surat dari Bupati Saaduddin yang isinya melarang kegiatan ibadah.

Puncaknya, 12 Januari 2010, Pemda Bekasi menyegel lokasi gereja. Tak terima dengan perlakuan Pemda, pihak gereja kemudian mengadukannya ke Komnas HAM, hingga akhirnya ke DPR. Hasilnya? Hingga kini mereka tetap tak bisa menggunakan rumah ibadah tersebut untuk beribadah.

Kedua, jemaat gereja HKBP Pondok Timur Indah (PTI) Bekasi, Jawa Barat, yang pada 22 Juli lalu mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan tindakan penyegelan dan pelarangan beribadah yang dilakukan massa dari ormas tertentu. Menurut kuasa hukum mereka, Robert Keytimu, jemaat HKBP PTI memiliki anggota sebanyak 1.500 orang, sudah beribadah di lokasi tersebut selama 20 tahun.

Namun belakangan, masyarakat, terutama ormas tertentu, menolak keberadaan mereka. Setelah kesepakatan dengan Pemkot Bekasi, jemaat diperbolehkan melaksanakan kebaktian di tempat lain, yaitu lahan yang disediakan Pemkot yang berlokasi di Jalan Puyuh Kampung Ciketing Bekasi. Namun 18 Juli lalu, ketika jemaat akan melakukan peri¬badatan, sekelompok massa menolak diadakannya peribadatan di lahan tersebut dengan memasang spanduk berisi larangan dan mengusir jemaat.

Sikap Polri

“Apa pun risikonya, kita tetap beribadah di tempat yang diberikan pemerintah,” tegas pemimpin jemaat Pendeta Luspida Simanjuntak. Ia menyayangkan sikap Kapolres Kota Bekasi yang tak berbuat apa-apa saat jemaat diintimidasi massa. Bahkan, menurut Luspida, Kapolres melalui stafnya malah meminta supaya kebaktian tidak dilaksanakan dengan alasan jumlah massa yang sangat banyak.

Polri sendiri mengaku masih akan mendalami laporan tersebut. “Akan kami cek apa permasalahannya. Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Pertanyaannya, sampai berapa lama Polri akan mengecek permasalahan tersebut? Kalau benar terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, Polri akan berbuat apa? Kita berharap Polri tak sekadar mengulur-ulur waktu seraya berharap terjadi pelupaan atas kasus tersebut.

Ketiga, gangguan atas sebuah gereja Pantekosta di daerah Bogor yang terjadi pada 19 Juli 2010. Peristiwa itu bermula saat pihak Satpol PP Kabupaten Bogor mendatangi gereja yang berlokasi di Jalan Raya Naragong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah menutup gereja tersebut atas perintah Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Sebenarnya masih ada beberapa gereja lagi yang telah ditutup secara paksa maupun disegel oleh pihak pemda setempat, sehingga tak bisa digunakan lagi sebagai tempat peribadatan. Tetapi, baiklah kita lihat contoh kasus yang dialami umat lain. Inilah yang keempat.

Di Manis Lor, Kuningan, 26 Juli lalu, Satpol PP dengan membawa Surat Perintah Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda datang untuk menyegel paksa seluruh masjid milik warga Desa Manis Lor. Menurut data, mayoritas warga di sana adalah anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Saat itu warga Manis Lor yang sudah melakukan pemblokiran jalan berupaya bertahan dan berdebat dengan petugas Satpol PP, bahwa masalah agama adalah urusan Pemerintah Pusat dan bagi JAI telah final dengan keluarnya SKB 3 Menteri tahun 2008. Masjid yang dulu pernah di¬segel paksa oleh Satpol PP pun atas permintaan Depag Agama (Pusat) telah dibuka kembali lebih setahun lalu.

Apa yang terjadi kemudian adalah bentrokan antara warga Manis Lor yang diserang oleh ribuan orang dari berbagai ormas Islam. Polisi memang berhasil melerai kedua kubu, tapi persoalan belumlah selesai, bahkan bisa saja berlanjut jika tidak ada ketegasan dari pemerintah bahwa setiap warga negara berhak menjalankan keyakinannya dengan bebas, tenang, dan damai.

Inilah paradoks Indonesia dalam hal keberagamaan. UUD ‘1945 menjamin kebebasan beragama dan ber¬ibadah menurut keyakinan ma¬sing-masing. Namun ke¬nyataannya, mengapa pelbagai hambatan terhadap kebebasan tersebut masih kerap terjadi? Bukan saja dari ormas-ormas tertentu, tetapi juga dari pihak pemerintah sendiri.

Negara Tinggalkan Kebenaran

Ironisnya, bahkan pihak umat yang sudah menda¬patkan izin mendirikan rumah ibadah masih bisa ditolak di kemudian hari atas nama “ketidaksetujuan umat ma¬yoritas”, apalagi yang belum memperoleh izin. Mengapa paradoks dan ironi seperti ini bisa terjadi di negeri yang dikenal religius ini? Mengapa bergulirnya reformasi dan demokratisasi tidak dibarengi dengan proses pencerahan akal-budi masyarakat sehingga keberagamaan semakin dilandasi dengan rasionalitas dan bukan hanya emosi apa¬lagi fanatisme sempit-picik?

Yang lebih ironis, mengapa dalam sejumlah kasus, negara justru terkesan melakukan pembiaran? Bahkan, yang membuat kita tak habis pikir, negara justru menjadi inisiatornya dengan cara menerbitkan surat keputusan pemerintah untuk menyegel sebuah tempat peribadatan. Tidakkah para pejabat negara itu paham bahwa rumah ibadah bukanlah sekadar tembok bisu, melainkan tempat Tuhan secara khusus hadir untuk melawat umat-Nya?

Kita prihatin karena negara ini sudah berjalan jauh meninggalkan kebenaran. Padahal, kebenaran merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan. Terkait itu, teolog Dorothy Marx (2006) menulis demikian: “Saya merasa the loss of truth merupakan problema dunia yang paling besar.

Bahkan juga merupakan problema Indonesia yang pa¬ling berat. Setiap bangsa yang mengalpakan atau menyepelekan fakta tersebut (padahal mereka ingin maju dalam pembangunan negaranya; terutama ekonomi dan derajat pendidikannya, dengan memperketat militer serta pengamanannya, meningkatkan efisiensi hukum, HAM dan keadilan), harus mengingat, tanpa hal yang paling utama, yaitu dasar kebenaran dan keadilan, pasti negara tersebut akan mengalami banyak kekecewaan, frustrasi dan kesulitan. Bahkan diperkirakan kesulitan akan terus meningkat.” (Sumber: Sinar Harapan, 5 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Victor Silaen, Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

Korupsi dalam Negara Bangsa

Oleh Irfan Ridwan Maksum

Korupsi dalam negara bangsa adalah penyakit kronis dari bangsa tersebut. Penyakit tersebut mampu membuat bangsa yang bersangkutan bangkrut dan mudah terkoyak, bahkan lenyap. Jika pun ada penolong bangsa lain, hampir dipastikan bangsa lain tersebut akan menikmati keuntungan-keuntungan setelah proses penyembuhan penyakit tersebut.

Penyakit korupsi tidak dapat padam sama sekali dari dalam sebuah bangsa. Di permukaan bisa sudah tidak tampak bahkan bisa dinyatakan indeks korupsinya sangat rendah, tetapi potensinya tetap hidup. Jadi penyakit ini juga merupakan bahaya laten.

Mengobati korupsi dari dalam sebuah negara bangsa dengan demikian mustahil bila bukan dari keinginan bangsa tersebut. Keinginan seluruh bangsa menjadi sebuah itikad bulat yang sangat kuat dari bangsa tersebut. Oleh karena itu, harus tercermin dalam falsafah bangsa untuk melawan penyakit tersebut.

Kefatalan struktural: KPK

Bangsa Indonesia tampak serius di permukaan dalam mengatasi korupsi sejak reformasi bergulir. Saya memandang masih bisa diperdalam kembali secara struktural. Kita bisa melihat kedudukan KPK sebagai instrumen untuk menghadapi, memberantas, dan menjaga bangsa Indonesia dari penyakit korupsi masih lemah. Secara struktural, KPK diatur dan ditentukan payung hukum sebuah UU. Orang awam bisa menyimpulkan KPK masih di bawah lembaga-lembaga yang diatur dan ditentukan UUD sebagai basic law.

Kita bisa mengetahui bahwa ulasan mengenai kelambanan KPK dalam mengatasi soal korupsi bermunculan. Elite di tubuh KPK tampak terlihat ‘risih’ terhadap berbagai elemen yang menentukan elite-elite KPK jika mereka tersangkut kasus korupsi.

Juga kita mencatat adanya sorotan tebang pilih terhadap KPK. Lambannya penanganan kasus Century menjadi tonggak sejarah tersendiri. Demo akhir-akhir ini oleh elemen mahasiswa di berbagai daerah terhadap KPK bermunculan juga. Kini makin tampak jelas seorang Syafii Ma’arif sampai menyatakan adanya elemen-elemen bangsa yang ingin mereduksi penanganan korupsi di Indonesia karena terasa berat tugas KPK.

Apakah rekrutmen ketua KPK yang sangat ideal bisa mendorong kuatnya KPK? Ada berbagai faktor selain faktor kepemimpinan yang dapat menentukan kuatnya KPK. Jika secara struktural lemah, lembaga ini akan gampang disetir koruptor kelas kakap. Apalagi jika para koruptor bersatu, KPK akan mudah dikeroyok. Ceritanya akan lain jika lembaga ini kuat secara struktural, koruptor kelas kakap akan takut dan dia di-back up seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya para politisi yang justru diduga menghadapi penyakit tersebut dari dalam.

Kefatalan struktural juga menyuburkan korupsi lebih kuat lagi jika nilai dasar pemberantasan korupsi tidak jelas. Akhirnya kita tahu bahwa Antasari Azhar terkait dengan salah satu kasus korupsi dalam kasus terbunuhnya seorang direktur BUMN walaupun masih dalam proses yang cukup melelahkan. Kita juga tahu mengapa seorang Anggodo W, jika pun terbukti korupsi, kok ngotot betul terhadap dua pemimpin KPK yang ia seret-seret terus.

Imbas dari kefatalan struktural itu bisa memengaruhi kondisi masyarakat. Yang kita khawatirkah adalah jika masyarakat menjadi antipati dan apriori terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Ini malapetaka besar. Jika ini dibiarkan, betul penyakit ini adalah virus tersendiri yang dapat menular sedemikian rupa sehingga perlu obat yang sangat canggih. Dan asumsi Pak Syafii Maarif betul.

Special superbody: terobosan

Buat masyarakat yang masih berkarakter seperti bangsa kita, pendekatan struktural lebih terasa ketimbang kultural dalam menangani sesuatu yang mendesak. Oleh karena itu, jika lembaga-lembaga pengawas, lembaga-lembaga hukum yang sudah ada sejak lama tidak mampu bekerja apalagi menyangkut persoalan korupsi yang merupakan penyakit kronis bangsa Indonesia dan menjadi keinginan semua orang Indonesia, bukan tidak mungkin semestinya diwujudkan dalam basic law (UUD) bangsa Indonesia. Itu pertanda keseriusan yang sangat tinggi.

Sebagai wujud konkret bahwa penanganan korupsi adalah hal yang khusus dari bangsa Indonesia, kedudukan lembaga yang kini di Indonesia dinamai KPK itu diatur sedemikian rupa sehingga keterkaitan dengan lembaga negara lainnya justru dapat dibedakan. Misalnya saja dia bertanggung jawab kepada MPR. Dengan begitu, MPR diberi tugas khusus untuk mengawal soal korupsi ini sebagai wujud keinginan seluruh bangsa Indonesia, bukan sekadar dari DPR, apalagi dari eksekutif yang justru nanti diawasi.

Eko Prasojo (2008) mengatakan bahwa penyakit kronis korupsi Indonesia telah terjadi di semua lini bidang kekuasaan: legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Bagaimana lagi cara mengatasinya dari sisi struktural kalau tidak menempatkan lembaga pencegah dan pemberantas korupsi dalam posisi sangat tinggi? Dalam kondisi itu, MPR tetap sebagai superbody dan bukan pada lembaga yang akan ditugasi memberantas korupsi. Oleh karena itu, bisa disebut sebagai special superbody, sangat kuat tetapi terbatas. Namun, kata kuncinya adalah amendemen UUD. (Sumber: Media Indonesia, 5 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP-UI

Utamakan Kepentingan Masyarakat dalam Tata Ruang

Oleh Djan Faridz

Dalam penjelasan umum Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, UU No 26/2007 menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan UU No 26/2007 tersebut adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sehingga dapat terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari tujuan penataan ruang yang telah dijabarkan di atas, dan dari apa yang dijabarkan dalam penjelasan umum UU No 26/2007 tersebut, maka salah satu hal terpenting yang harus diutamakan dalam penataan ruang adalah peranan masyarakat selaku salah satu pemangku kepentingan.

Hal ini selaras dengan salah satu asas penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 huruf g. UU No. 26 tahun 2007 yaitu asas perlindungan kepentingan umum. Hal ini dapat diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur secara spesifik dalam Bab VIII, UU No 26 Tahun 2007. Dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 26 Tahun 2007 diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Kemudian memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Masyarakat jug dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pejabat yang berwenang, serta mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 65 (1) UU No. 26 Tahun 2007 kemudian dengan jelas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Pengadilan

Sementara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 (2) UU No. 26 Tahun 2007, berupa partisipasi dalam 3 hal yaitu, partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penataan ruang, dimulai dari penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Aturan-aturan tersebut memberikan dasar atau landasan yang kuat untuk menjamin keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Selain jaminan atas keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan, apabila dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 (1) UU No. 26 Tahun 2007.

Lebih lanjut lagi, pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak.

Mengingat peranannya sangat penting di samping adanya jaminan dari UU, maka masyarakat berhak untuk diberikan akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang dan juga partisipasi dalam tiap-tiap tahap proses penataan ruang. Baik tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peranan masyarakat dalam tiap tahap tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penataan ruang. Hal ini tentu saja membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan pemda untuk membuka akses informasi seluas-luasnya terkait Penataan Ruang kepada masyarakat luas. Akses informasi tersebut sudah seharusnya tidak hanya terbatas kepada akses informasi yang bersifat elektronis, yang sulit untuk dijangkau khususnya oleh masyarakat kecil. Padahal masyarakat kecil adalah pihak yang paling pertama terkena dampak dari suatu kegiatan penataan ruang.

Peran pemerintah dan pemda dalam membuka akses informasi termasuk juga dengan melaksanakan kewajiban pemerintah dan pemda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat setiap rancangan peraturan-peraturan terkait penataan ruang. Baik berupa UU ataupun Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat sebelum rancangan peraturan tersebut diundangkan sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan ketentuan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegagalan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan rancangan peraturan-peraturan terkait Penataan Ruang sebelum diundangkan dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah atau pemda masih menganut paham kolonialisme, di mana peraturan hanya dibuat dan berpihak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Padahal, selain kewajiban dari sisi pemerintah atau pemda untuk mensosialisasikannya, UU bahkan sudah memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Lalu bagaimana masyarakat dapat menggunakan haknya apabila masyarakat bahkan tidak mengetahui rancangan peraturan tersebut, akibat tidak tersosialisasikannya suatu rancangan peraturan?

Diberikannya hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan tentu harus sejalan dengan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Selain pentingnya sosialisasi, hal yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah ketentuan ancaman pidana dalam UU atau Perda terkait Penataan Ruang. Ketentuan ancaman pidana seyogyanya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Akan tetapi, apabila perumusan ancaman pidana tidak dibarengi dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, tentu saja tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, tidak akan tercapai, di mana pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya rancangan tersebut dibuat tidak semena-mena dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana, serta dalam tahap perancangan peraturan tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pada akhirnya, secara singkat dapat diambil kesimpulan bahwa selain dengan membuka akses informasi terkait penataan ruang sebagaimana telah diuraikan di atas, pemerintah juga harus berperan dalam mengupayakan pemberdayaan dan mendorong serta membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat ikut serta secara aktif atau berpartisipasi dalam penataan ruang sehingga tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud. (Sumber: Suara Pembaruan, 6 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Djan Faridz, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Kepailitan BUMN Persero (Bagian VI)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini adalah cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Kamis 24 Juni 2010. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 5 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian V, edisi Senin 2 Agustus 2010. Bagian VI, edisi Senin 9 Agustus 2010. Bagian VII, edisi Senin 16 Agustus 2010. Bagian VIII, edisi Senin 23 Agustus 2010. Bagian IX, edisi Senin 30 Agustus 2010. Bagian X, edisi Senin 6 September 2010. Bagian XI, edisi Senin 13 September 2010. Bagian XII, edisi Senin 20 September 2010. Bagian XIII, edisi Senin 27 September 2010. Bagian XIV, edisi Senin 4 Oktober 2010. Bagian XV, edisi Senin 11 Oktober 2010. Bagian XVI, edisi Senin 18 Oktober 2010. Bagian XVII, edisi Senin 25 Oktober 2010. Bagian XVIII, edisi Senin 1 Nopember 2010.

2.1.1. Modal BUMN Persero

Mengenai modal BUMN Persero seluruhnya atau minimal 51% merupakan milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Sebagai dasar hukum modal Persero adalah UU BUMN Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 dan penjelasannya serta Pasal 34 untuk Perseroan Terbuka berlaku UU No. 40 tahun 2007 tentang PT.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN disebutkan bahwa perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan “kekayaan negara yang dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Mengenai penyertaan modal negara ke dalam BUMN diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) UU BUMN jo. Pasal 1 angka 7 jis. Bab II (Pasal 10-13) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: (a).Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (b).Kapitalisasi cadangan. (c). Sumber lainnya, antara lain adalah keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham.

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau PT lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau PT yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan PP. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU BUMN. Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU BUMN, dibentuklah PP Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2005, dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555.

Demikian juga, setiap ada perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) .

Penambahan penyertaan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya cukup dengan keputusan RUPS/ Menteri dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan karena pada prinsipnya kekayaan negara tersebut pada prinsipnya telah terpisah dari APBN .

Selanjutnya, karena menurut Pasal 11 UU BUMN menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang PT yang telah di cabut berlakunya berdasarkan Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, maka segala hal yang terkait dengan ketentuan mengenai modal BUMN selain berlaku ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 Ayat (1)-(6) UU BUMN juga berlaku semua ketentuan mengenai modal dalam UU PT No. 40 tahun 2007.

Dalam Bab III UU PT No. 40 tahun 2007 mengatur mengenai Modal dan Saham (Pasal 31-47 mengatur tentang Modal) dan (Pasal 48-62 tentang Saham).

Pasal 31 UU PT menyebutkan modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Modal Perseroan paling sedikit berjumah Rp 50.000.000,-, tetapi dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum dalam Undang-undang Perseroan ini merupakan bagian modal yang harus dimiliki oleh para pendiri.

Modal perseroan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : Modal dasar (Authorized Capital atau Equity), modal yang ditempatkan (Issued capital), modal yang disetor (Paid up Capital).

2.1.2. Kepengurusan Satu Organ Dalam BUMN Persero

Persero adalah badan hukum yang berbentuk PT. Kepengurusan PT dilakukan oleh suatu ‘organ’, yaitu lembaga tersendiri yang mempunyai kedudukan terpisah dari para pemegang saham . Demikian juga dengan Persero.

Berdasar Pasal 13 UU BUMN jo. Pasal 1 angka 2 UU PT, Organ Persero/ PT terdiri dari :(1) RUPS; (2) Direksi; dan (3) Dewan Komisaris.

Kedudukan negara pada persero adalah pemegang saham. Sebagai pemegang saham, negara dapat menyalurkan kepentingannya melalui RUPS. Kedudukan negara terpisah dari direksi persero, yaitu sebagai organ yang menjalankan kepengurusan yang dilakukan direksi persero. Negara tidak dapat ikut campur dalam kepengurusan yang dilakukan direksi persero. Negara dapat ikut campur dalam persero, hanya dengan cara menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Pasal 1 Ayat (4)-Ayat (6) UU PT memberikan definisi tentang ketiga lembaga atau organ-organ ini sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam konsep hukum perseroan, hubungan hukum organ-organ Persero yaitu RUPS, direksi dan dewan komisaris berdiri sendiri-sendiri. Berhasil tidaknya suatu persero bergantung pada organ-organ ini. Masing-masing organ mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sendiri menurut dan dalam batas yang diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar. Kedudukan ketiganya adalah sejajar atau neben dan bukan untergeordnet . Pengaturan umum organ perseroan diatur dalam UU PT, sedangkan lebih detil diatur dalam Anggaran Dasar perseroan yang umumnya disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing usaha perseroan.

2.1.2.1. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam hal kepailitan BUMN Persero

Khusus mengenai kedudukan direksi berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) UU PT diatur bahwa, “direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Penjelasan Pasal 92 Ayat (1) UU PT menegaskan bahwa, “ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan”. Maksud pengurusan sehari-hari tidak dijelaskan oleh UU PT. Namun dalam Pasal 1 angka 12 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa, “Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan”.

Berdasar pengaturan-pengaturan di atas dapat dikatakan, mengurus perseroan semata-mata adalah kewenangan penuh direksi yang tidak dapat dicampuri organ lain. Pengaturan-pengaturan ini juga memberikan pedoman kepada direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada maksud dan tujuan perseroan.

Pada sisi lain kebebasan direksi dalam mengurus perseroan dijamin oleh Pasal 92 Ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa, direksi dalam pengurusan perseroan dapat mengambil kebijakan yang dipandangnya tepat, yang dalam sistem common law hal ini dikenal dengan “duty to retain discretion ”. Kebijakan yang dipandang tepat berdasar Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) UU PT adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Pada Pasal 92 Ayat (3) UU PT ditentukan bahwa, direksi dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah satu diangkat sebagai direktur utama, dan selebihnya sebagai wakil-wakil direktur .

Wewenang direksi dalam pengurusan atau day to day operation perseroan dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan; mengelola kekayaan perseroan; dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan .

Dari ketiga hal di atas dapat dikatakan bahwa direksi mempunyai 2 (dua) macam kewenangan yaitu pengurusan dan perwakilan . Sehubungan dengan hal ini perlu diketahui bahwa pengurusan perseroan pada dasarnya adalah kewajiban semua anggota direksi tanpa kecuali (collegiale bestuurs-verantwoordelij kheid). Termasuk sebagai kewajiban direksi dalam pengurusan atau day to day operation perseroan.

Sedangkan tanggung jawab direksi diatur dalam Pasal 97, 100, 101, dan 102 UU PT jo. Pasal 19, 21, 22, 23, 26 UU BUMN . Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila antara lain: dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam hukum perusahaan, dikenal adanya teori Business Judgment Rule, yaitu suatu doktrin yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat kehati-hatian. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan sehingga tidak perlu mendapat justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan UU PT ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiasp-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu .

Business jugment rule ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi. Dengan kata lain, business jugment rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu hati-hati . Menurut Taqyudin Kadir, direksi tidak perlu takut mengambil keputusan bisnis sepanjang keputusan yang diambil berdasarkan itikad baik dan tidak melanggar fiduciary duty serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Prinsip tersebut juga mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis ketimbang direksi. Hal ini disebabkan para hakim pada umumnya tidak memiliki ketrampilan kegiatan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta. Namun business jugment rule hanya berlaku terhadap pertimbangan atau keputusan bisnis, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan ketika tidak ada keputusan bisnis yang diambil. Akan tetapi, sejauhmana business jugment rule dapat diterapkan oleh pengadilan di luar konteks pengambilan keputusan, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan .

Selanjutnya mengenai tanggung jawab direksi dalam hal kepailitan perseroan sebagimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1)-(5) UU PT. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU). Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga.

Dalam hal kepailitan terhadap perseroan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila antara lain dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Keseluruhan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pailit pihak ketiga.

2.1.2.2. Kewenangan dan tanggung jawab komisaris dalam hal kepailitan Perseroan

Dalam Pasal 1 angka 7 UU BUMN menyebutkan, komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 UU PT yang menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar swerta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PT dapat dikatakan bahwa adanya dewan komisaris merupakan keharusan .

Selanjutnya tugas komisaris diatur dalam Pasal 31- 32 UU BUMN jo. Pasal 108 UU PT. Dalam Pasal 31 UU BUMN menyatakan bahwa komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban antara lain memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi; mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;

Kewenangan komisaris yang diatur dalam UU PT adalah selaras dengan ketentuan dalam UU BUMN. Tugas utama dewan komisaris berdasar Pasal 108 Ayat (1) UUPT adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, dan memberi nasihat kepada direksi. Menurut Fred Tumbuan, dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi executive.

Meskipun dalam anggaran dasar ditentukan bahwa dalam hal-hal tertentu direksi harus mendapat persetujuan dewan komisaris, namun persetujuan tersebut tidak termasuk pengurusan .

Dewan komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem common law. Meskipun istilah Board of Directors pada sistem common law yang terbagi atas executive/managing directors dan non-executive directors memberi kesan bahwa badan tersebut mirip dewan komisaris, namun kemiripan tersebut semu karena pada hakikatnya Board of Directors dimaksud adalah organ executive.

Kewenangan pengawasan yang dipercayakan kepada dewan komisaris adalah demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 108 Ayat (2) UU PT bahwa pengawasan yang dilakukan dewan komisaris bukan pengawasan yang mewakili pemegang saham.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) UU PT . Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (ayat 2).

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahanatau kelalaiannya. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris .

Akan tetapi anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila dapat membuktikan anatara lain telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab komisaris dalam hal kepailitan diatur dalam Pasal 115 Ayat (1)-(3) UU PT. Bahwa dalam hal terjadi kepailitan yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Pasal 115 Ayat (3) UU PT menyebutkan, anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan antara lain: kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik, kehati-hatian, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

2.3.5.3. Kewenangan RUPS dalam kepailitan BUMN Persero

RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar .

Kewenangan RUPS adalam BUMN Persero diatur dalam Pasal 14 UU BUMN. Dalam Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki negara.

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100%, Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Selanjutnya Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Yang dimaksud ”perorangan” adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak menutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:(a). perubahan jumlah modal; (b). perubahan anggaran dasar, (c). rencana penggunaan laba, (d). penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran, (e). investasi dan pembiayaan, (f). kerja sama Persero, (g). pembentukan anak perusahaan, dan (h). pengalihan aktiva.

Meskipun kedudukan Menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Meneteri mengingat sifatnya yang sangat sytrategis bagi kelangsungan persero.

Dalam UU PT, RUPS diatur dalam Bab VI, Pasal 75- Pasal 91. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU PT dapat dikatakan bahwa RUPS atau General Meeting of Shareholders mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Hal ini tampak pada kewenangan-kewenangan RUPS yang memang tidak dapat diserahkan pada direksi dan komisaris antara lain: mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris; memperoleh semua keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris; menetapkan perubahan anggaran dasar; dan menyetujui atau menolak konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran perusahaan. Kewenangan-kewenangan RUPS tersebut adalah kewenang an berdasarkan UU PT. Seperti diketahui, selain berdasarkan UU PT, kewenangan-kewenangan organ perseroan juga diatur dalam anggaran dasar.

RUPS merupakan tempat para pemegang saham menyalurkan kepentingannya. Oleh karena itu keputusan-keputusan penting terkait “kepentingan pemegang saham” harus melalui mekanisme RUPS. Fred Tumbuan menyatakan bahwa, RUPS adalah tempat para pemilik modal menentukan orang yang akan dipercaya mengurus perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris . Pada sisi yang lain konstruksi RUPS adalah sesuai dengan karakteristik PT sebagai asosiasi modal, yang memungkinkan saham dimiliki orang banyak. RUPS merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan agar pemegang saham tidak ikut campur secara langsung dalam kepengurusan PT. Selain itu RUPS juga merupakan penghalang direksi agar direksi tidak bertindak sewenang-wenang.

Kewajiban menyelenggarakan RUPS ada pada direksi dan dewan komisaris. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) UU PT, apabila direksi dan atau dewan komisaris menolak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

RUPS berwujud rapat pemegang saham. Namun khusus untuk Persero Tertutup, yang seluruh sahamnya dimiliki negara, wujud RUPS tidak selalu dalam bentuk rapat pemegang saham. Organ RUPS digantikan oleh Menteri Negara BUMN. Penggantian ini tidak bersifat prinsipiil, artinya bahwa penggantian ini tidak bertentangan dengan konsep RUPS dalam hukum perseroan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi .

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya RUPS mempunyai dua fungsi yaitu : (1). sebagai lembaga kontrol dalam wujud menerima pertanggung jawaban direksi dan dewan komisaris; dan (2). sebagai tempat pemegang saham menyalurkan kepentingannya.

2.1.3. Berlakunya Hukum Privat pada BUMN Persero

Untuk menjawab pertanyaan sesungguhnya sampai sejauh mana berlakunya hukum privat pada Persero, bahwa memang ada beberapa hal atau aspek yang perlu dikemukakan terkait dengan keberlakuan hukum privat pada Persero, yaitu antara lain mengenai: (1) pendirian persero, itu harus melalui akte notaris, (2) dengan kepengurusan satu organ, yang terdiri dari 3 organ yakni RUPS, direksi dan dewan komisaris, dan (3) konsep negara sebagai pemegang saham.

Karena poin 1 dan 2 tersebut telah saya bahas sebelumnya pada poin 2.3.3.2. dan poin 2.3.5, maka disini saya langsung pada poin 3 (ketiga), tentang konsep negara sebagai pemegang saham. Mengenai keberlakuan hukum privat pada Persero adalah pada konsep negara sebagai pemegang saham. Bahwa dalam konsep Negara sebagai pemegang saham, ini terkait dengan 3 hal yaitu bahwa : (1). Kekayaan Persero dalam separate legal entity, (2). Pertanggungjawaban terbatas pada saham, (3). Hak-hak negara sebagai pemegang saham.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

 

Meretas Paradigma Maritim(isme)

Oleh Selamet Castur

Sail Banda 2010 yang dilaksanakan 12 Juli-17 Agustus di Ambon, Maluku, merupakan kelanjutan Sail Bunaken Manado 2009. Kegiatan yang bertema Small Island for Our Future itu memberikan penegasan bahwa kekayaan kepulauan dan kelautan menjadi perekat politik serta mata rantai perekonomian masa depan.

Persoalannya, Sail Bunaken dan Sail Banda sekarang masih menyisakan masalah korelatif gagasan dan rumusan yang implementatif terhadap kebijakan pembangunan. Sebab, strategi pembangunan nasional selama ini masih domain darat. Laut dan kepulauan kecil yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi strategis justru diabaikan.

Model ketergantungan pembangunan yang selama ini berlangsung bersifat sentralistis, hanya mengeksploitasi sumber daya kelautan dan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi. Akibatnya, kerusakan ekosistem laut dan struktur sosial kepulauan menjadi dampak integral pembangunan itu sendiri.

Karena itu, momentum kegiatan tersebut seharusnya menjadi konsolidasi sosial dan budaya untuk mengintegrasikan paradigma pembangunan maritim dengan kekayaan pulau serta sumber daya kelautan sebagai alternatif yang lebih fungsional. Langkah itu diharapkan menderegulasi kebijakan pembangunan yang menempatkan sumber daya maritim maupun sosial sebagai objek pembangunan.

Distorsi Pembangunan

Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 1960, PP Nomor 8 Tahun 1962, pengakuan UNCLOS 1982, dan UU Nomor 6 Tahun 1996 merupakan penegasan dan pengakuan politik sebagai negara kepulaun dan maritim. Tapi, berdasar pengalaman politik pembangunan selama ini, domain wilayah dan sumber ekonomi maritim yang tersedia belum mampu memberikan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat pesisir maupun masyarakat kepulauan. Bahkan, terindikasi mengalami konstanta kemiskinan dan cenderung meningkat.

Ada masalah mendasar dalam proses kebijakan pembangunan selama ini. Pembangunan tidak diorientasikan kepada penguatan ekonomi regional maupun domestik, tapi bersifat sentralistis. Dengan demikian, seluruh potensi maritim hanya menjadi subordinat eksploitatif, tanpa mengembangkan kebijakan keberlangsungan ekososial maupun ekosistem sumber daya tersebut.

Kebijakan paling krusial yang selama ini mendistorsi partisipasi sosial lebih disebabkan orientasi pembangunan ekonomi makro. Sejak awal 1970, kebijakan eksploitasi sumber daya laut hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan pertumbuhan perekonomian nasional. Implikasinya, eksplorasi dan eksploitasi ditujukan kepada sektor pertambangan dan energi karena sektor itu dianggap lebih produktif memberikan kontribusi ekonomi. Sebagai penopang subsistem ekonomi, fungsi maritim hanya sebagai penyedia infrastrukur subindustrial yang tidak berkorelasi dengan pemanfaatan sumber daya maritim secara komprehensif. Bahkan, kebijakan Revolusi Biru pada 1973 pun lebih melegitimasi industrialisasi maritim ketimbang mengembangkan sustainabilitas pembangunan mikro dan sektoral.

Sebenarnya reformasi dan reorientasi pembangunan maritim telah dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999 dengan meletakkan landasan sektoral pada DKP dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Tapi kenyataannya, transisi struktural dan regulasi desentralisasi masih berhadapan dengan kendala reorientasi pembangunan regional maupun domestik yang masih berprinsip pada pendekatan industrial. Akibatnya, pencapaian pembangunan maritim belum menyentuh aspek substansial. Walau demikian, konsep dasar itu telah menjadi instrumen inspiratif perubahan kebijakan pembangunan maritim.

Paradigma Transformatif

Diferensiasi pemanfaatan sumber daya ekonomi maritim yang berujung pada kesenjangan sosial seharusnya memberikan inspirasi kolektif untuk merumuskan kembali paradigma pembangunan. Sebab, rekomendasi Sail Bunaken 2009 yang menghasilkan Manado Ocean Declaration (MOD) pun belum memberikan kontribusi perubahan signifikan terhadap penguatan ekonomi sosial yang bersumber maritim maupun keselarasan dengan konsep pembangunan maritim yang berkelanjutan.

Apalagi, Sail Banda 2010 justru lebih banyak menampilkan seremoni dan parade militer yang tidak memiliki korelasi dengan gagasan substantif kegiatan tersebut. Untuk mengembalikan kejayaan maritim dengan seluruh potensi yang dimiliki, kita perlu merumuskan konsep pembangunan perikanan sebagai ketahanan ekonomi nasional. Padahal, di tengah agitasi keberhasilan yang diformasikan, masih terjadi pencurian ikan secara masif, perusakan ekosistem dan biota laut, belum terselesaikannya regulasi perikanan tangkap sehingga berdampak kepada konflik kepentingan nelayan tradisional dan industri perikanan, serta belum adanya regionalisasi dan domestikasi kebijakan diversifikasi usaha untuk memenuhi komoditas pasar ekspor. Bahkan, kebijakan reindustrialisasi untuk memperkuat basis perekonomian sosial belum terumuskan secara komprehensif dan aplikatif.

Belajar dari berbagai persoalan kemaritiman, seharusnya yang menjadi gagasan besar dalam kegiatan Sail Banda 2010 kali ini adalah merumuskan kembali kerangka historisitas negara maritim dan kepulauan menjadi strategi kebudayaan politik dalam menopang integrasi keragaman serta produktivitas ekonomi sosial. Sebagai integralitas politik pembangunan ekonomi, maka pelibatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat secara demokratis melalui kebijakan desentralisasi maupun otonomisasi harus menghasilkan strategi baru pembangunan ekonomi domestik kemaritiman yang lebih mandiri. (Sumber: Jawa Pos, 6 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Selamet Castur, pengurus DPP HNSI, ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pesisir dan Nelayan

Koperasi Mendukung Pertanian

Oleh Viktor Siagian

Sejak dideklarasikan sebagai suatu gerakan pada Konges I Koperasi, yaitu 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi atau badan usaha belum me¬ngalami kemajuan seperti yang diharapkan.

Koperasi seperti jalan di tempat. Dukungan pemerintah pun lebih banyak bersifat simbolis. Padahal, koperasi lahir sebagai jawaban terhadap cengkeraman kapitalisme yang semakin menguat di Eropa pada abad ke-17.

Kondisi itu sebenarnya mirip dengan yang kita alami sekarang ini, gejala kapitalisme yang semakin menguat, yang segala sesuatunya diserahkan pada mekanisme pasar. Tetapi, kebalikannya justru terjadi Indonesia, koperasi semakin melemah, semakin tenggelam. Perkembangan koperasi tidak bisa diserahkan pada “pasar”, jika demikian koperasi tidak akan pernah tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat. Harus ada campur tangan dan bantuan modal dan moral dari peme¬rintah.

Kenapa demikian? Karena masyarakat kita umumnya bependapatan rendah dan menengah. Jadi jika mengacu pada sumber modal koperasi, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman, akan sulit dipenuhi. Berapa kemampuan petani untuk mampu memberikan simpanan pokok, wajib, sukarela? Mampukah petani kita menyisakan Rp 100.000/bulan? Jawabannya tentu tidak! Harus dibantu dengan modal pinjaman dari pemerintah. Jika diban¬dingkan industri yang terus disokong oleh pemerintah, terutama dalam proteksi, tentu koperasi akan merasa iri.

Jika dilihat dari jumlahnya (kuantitasnya), memang ko¬perasi sudah berkembang pesat. Berdasarkan data 2008, jumlah koperasi yaitu 155.000. Yang aktif hanya 62.000 (40 persen) dan yang berperingkat (berkualitas) sebanyak 53.267 (34 persen). Jumlah anggota koperasi saat ini sekitar 27 juta orang. Dibandingkan 2001, sebenarnya jumlah ini sudah meningkat 50 persen (Siagian V, 2009). Sebagian besar jenis koperasi ini adalah koperasi konsumsi dengan unit usaha dominan adalah simpan pinjam. Ciri utama koperasi Indonesia adalah bermodal kecil dengan unit usaha utama yaitu simpan pinjam.

Dalam bidang pertanian, peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi di pedesaan sangat diharapkan. Jika ko¬perasi berjalan baik, sebenarnya lembaga inilah yang menjadi harapan petani untuk membantu kekurangan modalnya, bukan tengkulak atau pedagang sebagaimana yang terjadi saat ini. Saat ini, untuk me¬ngolah lahan, membeli pupuk dan obat-obatan sebagian besar bertumpu pada pedagang ataupun tengkulak. Petani tinggal ambil barangnya dan dibayar sesudah panen (yarnen).

Sebagai contoh dari hasil survei di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tanggal 7–9 Juli 2010, jika membajak sawah dengan menggunakan traktor secara kontan adalah Rp 600.000/ha, sedangkan jika yarnen Rp 68.7500/ha. Hal ini juga berlaku untuk pembelian saprodi.

Bagaimana dengan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga ekonomi harapan petani? Lembaga ini juga berkembang sangat lambat, dukungan dari pemerintah sangat lemah. Apalagi sejak era otonomi daerah boleh dikatakan koperasi seperti tidur. Tidak ada program dan strategi yang jelas untuk memberdayakan koperasi, khususnya KUD. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu penyebabnya.

Pemerintah pusat juga tidak memiliki program yang jelas dan terarah terhadap kemajuan koperasi, walaupun tahun 2010 ini dicanangkan sebagai tahun bangkitnya ko¬perasi. Yang ada saat ini yaitu menghidupkan lembaga-lembaga keuangan mikro di tingkat pedesaan. Lembaga-lembaga ini secara skala ekonomi sebenarnya kurang efektif.

Anggotanya hanya 25–100 orang, modal yang terkumpul pun relatif kecil. Kalau mau jujur, sangat jarang lembaga keuangan mikro ini yang sudah mapan dan maju. Lembaga ini umumnya dapat berjalan karena masih dapat bantuan proyek, tapi begitu proyek berhenti maka lembaga ini juga akan mati suri. Berbeda dengan KUD yang dirancang untuk satu kecamatan atau 1–2 KUD per kecamatan.

Agar Koperasi Berkembang

Apa yang harus dilakukan pemerintah agar koperasi dapat berkembang pesat? Pertama, memberikan bantuan modal kerja bagi koperasi primer, khususnya KUD. Bantuan harus selektif, di-monitoring, dan dievaluasi. Kedua, memberikan bantuan manajemen pada koperasi primer dan KUD, baik sebagai manajer KUD atau pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk memajukan koperasi adalah dengan menyediakan tenaga fungsional penyuluh koperasi sebanyak lima orang per kabupaten yang mulai berjalan tahun 2010 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2010).

Ketiga, memberikan pe¬ranan yang lebih besar pada dinas koperasi ataupun Kementerian Negara Koperasi dalam pengembangan ko¬perasi. Seharusnya, secara kelembagaan Kementerian Negara Koperasi harus berbentuk fortofolio. Penghapusan Kementerian Koperasi pada masa pemerintahan alm Gus Dur merupakan langkah mundur. Pengalihan tugas memajukan koperasi pada pemerintah daerah ternyata tidak mampu mengangkat derajat koperasi. Justru yang lebih menonjol adalah usaha kecil dan mene¬ngahnya, yang sebenarnya berbeda dalam visi dan misi dengan koperasi.

Pada era otonomi daerah ini, Dinas Koperasi tidak berdiri sendiri, umumnya berada dalam kesatuan dengan dinas lain seperti usaha kecil dan menengah dan perdaga¬ngan atau dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal, atau dinas koperasi dan transmigrasi.

Hal yang lebih penting adalah menyinergikan program-program pembangunan dengan pemberdayaan koperasi. Sebagai contoh, program pembangunan lumbung pa¬ngan oleh Kementerian Pertanian harus dikelola oleh koperasi, juga bantuan pe¬ngadaan penggilingan padi (RMU), bantuan alat pengering (box dryer) padi dan jagung, bantuan hand tractor, pembangkit listrik micro hydro power, dan pengelolaan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) harus dikelola oleh wadah koperasi. Selama ini itu dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Gapoktan ini harus terintegrasi ke dalam Koperasi, khususnya KUD.

Dari segi kemajuan pertanian, peranan koperasi berada mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai hilir. Pada subsistem agribisnis hulu, peranan koperasi adalah menyediakan (membantu) modal kerja bagi petani, membantu pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida. Pada subsistem agrobisnis hilir peranan koperasi adalah membantu memasarkan hasil produksi petani. Pemerintah perlu belajar dari koperasi-koperasi primer yang relatif berhasil di negeri ini seperti Koperasi Susu Pengalengan, dan Koperasi Susu Pujon. Koperasi produsen gula di luar negeri juga yang menguasai 35 persen pangsa produksi gula dunia (Tambunan T, 2008).

Penghargaan-penghargaan terhadap koperasi yang berhasil perlu dilakukan setiap tahun, bukan hanya pada kelompok tani, penggiat lingkungan hidup, atau guru dan dokter teladan, tetapi juga pada pengurus koperasi. Dengan demikian, ada rangsangan (stipulate) bagi masyarakat untuk memajukan koperasi.

Harus diingat bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian masih relevan sampai saat ini. Memajukan koperasi berarti melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Pasal 33 Ayat 1. Ketimpangan akan terjadi di negara kita jika hanya sektor (badan usaha) swasta yang maju, atau hanya badan usaha milik negara yang maju, atau kedua badan usaha itu saja yang maju. Koperasi harus dapat berperan sebagai penyeimbang kedua badan usaha tersebut, terutama di pedesaan. (Sumber: Sinar Harapan, 7 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Viktor Siagian, peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumsel.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.662 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan